JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai cadangan devisa Indonesia meningkat pada Juni 2024. Ini melanjutkan kenaikan yang terjadi pada Mei.

Asisten Gubenur Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 sebesar 140,2 miliar dollar AS. Angka tersebut meningkat sekitar 1,2 miliar dollar AS dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai 139 miliar dollar AS.

"Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 tercatat sebesar 140,2 miliar dollar AS," kata dia, dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjur Erwin menjelaskan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa.

Selain itu, ketersediaan valuta asing dalam negeri yang meningkat juga didorong penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Erwin.

Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tutur Erwin.

Ke depan, bank sentral meyakini cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal.

Optimisme itu selaras dengan prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

"Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucap Erwin.

Sebagai informasi, cadangan devisa adalah aset yang dimiliki oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional.

Jakarta: Pasar Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicles – BEV) dan Kendaraan Listrik Hibrida Plug-in (Plug-in Hybrid Electric Vehicles – PHEV) semakin berkembang seiring dengan adanya upaya menuju dekarbonisasi yang memerlukan solusi berkelanjutan guna mengurangi emisi.

Aplikasi penting bagi kendaraan listrik adalah on-board charger yang mengubah daya AC menjadi daya DC untuk mengisi ulang baterai kendaraan bertegangan tinggi. Microchip Technology mengumumkan solusi On-Board Charger (OBC) yang menggunakan pilihan perangkat digital, analog, konektivitas dan daya yang memenuhi standar otomotif, termasuk Digital Signal Controller (DSC) dsPIC33C, gate driver SiC terisolasi MCP14C1 dan mSiC MOSFET dalam paket D2PAK-7L XL berstandar industri.

Solusi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem OBC dengan memanfaatkan fungsi kontrol lanjutan DSC dsPIC33, isolasi tegangan tinggi yang diperkuat gate driver MCP14C1 dengan peredam kebisingan yang kuat, dan pengurangan switching losses mSiC MOSFET serta peningkatan kemampuan pengelolaan termal.

Untuk lebih menyederhanakan rantai pasokan bagi pelanggan, Microchip mengklaim menyediakan teknologi utama yang mendukung fungsi OBC lainnya, termasuk interface komunikasi, keamanan, sensor, memori, dan pengaturan waktu.

Guna mempercepat pengembangan dan pengujian sistem, Microchip menawarkan solusi fleksibel yang dapat diprogram dengan modul software siap pakai untuk algoritma Koreksi Faktor Daya (Power Factor Correction – PFC), konversi DC-DC, komunikasi dan diagnostik. Modul software di DSC dsPIC33 dirancang untuk mengoptimalkan kinerja, efisiensi, dan keandalan, sekaligus menawarkan fleksibilitas kustomisasi dan adaptasi untuk persyaratan OEM tertentu.

“Microchip membentuk tim megatrend E-Mobility dengan resources khusus untuk mendukung pasar yang semakin berkembang ini. Selain menyediakan kontrol, gate drive, dan power stage untuk OBC, kami juga dapat menyediakan solusi konektivitas, pengaturan waktu, sensor, memori, dan keamanan kepada pelanggan kami,” ujar Joe Thomsen, wakil presiden perusahaan unit bisnis pengontrol sinyal digital Microchip.
“Sebagai pemasok terkemuka bagi OEM dan Tier-1, Microchip menawarkan solusi komprehensif untuk menyederhanakan proses pengembangan, termasuk produk yang memenuhi standar otomotif, desain referensi, software, dan dukungan teknis global.”

Berikut gambaran komponen utama dalam solusi OBC:
DSC dsPIC33C memenuhi standar AEC-Q100 dan dilengkapi dengan core DSP berkinerja tinggi, PulseWidth Modulation (PWM) beresolusi tinggi, dan Konverter Analog-to-Digital (Analog-to-Digital Converters – ADC) berkecepatan tinggi sehingga optimal untuk aplikasi konversi daya. Komponen ini memiliki keselamatan fungsional dan mendukung ekosistem AUTOSAR.

Gate driver SiC terisolasi MCP14C1 memenuhi standar AEC-Q100 dan ditawarkan dalam paket berbadan lebar SOIC-8 yang mendukung isolasi penguat dan paket berbadan ramping SOIC-8 yang mendukung isolasi dasar.

Kompatibel dengan DSC dsPIC33, MCP14C1 telah dioptimalkan untuk menggerakkan mSiC MOSFET melalui Undervoltage Lockout (UVLO) untuk terminal output gate drive split VGS = 18V, yang menyederhanakan implementasi dan menghilangkan kebutuhan dioda eksternal. Isolasi galvanik dicapai dengan memanfaatkan teknologi isolasi kapasitif, yang dapat menghasilkan kekebalan kebisingan yang kuat dan Common-Mode Transient Immunity (CMTI) yang tinggi.

mSiC MOSFET dalam paket pemasangan permukaan D2PAK-7L XL yang memenuhi standar AEC-Q101 ini mencakup lima kabel indra sumber paralel untuk mengurangi switching losses, meningkatkan kemampuan arus, dan menurunkan induktansi. Perangkat ini mendukung tegangan baterai 400V dan 800V.

(MMI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai cadangan devisa Indonesia meningkat pada Juni 2024. Ini melanjutkan kenaikan yang terjadi pada Mei.

Asisten Gubenur Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 sebesar 140,2 miliar dollar AS. Angka tersebut meningkat sekitar 1,2 miliar dollar AS dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai 139 miliar dollar AS.

"Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 tercatat sebesar 140,2 miliar dollar AS," kata dia, dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjur Erwin menjelaskan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa.

Selain itu, ketersediaan valuta asing dalam negeri yang meningkat juga didorong penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Erwin.

Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tutur Erwin.

Ke depan, bank sentral meyakini cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal.

Optimisme itu selaras dengan prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

"Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucap Erwin.

Sebagai informasi, cadangan devisa adalah aset yang dimiliki oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai cadangan devisa Indonesia meningkat pada Juni 2024. Ini melanjutkan kenaikan yang terjadi pada Mei.

Asisten Gubenur Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 sebesar 140,2 miliar dollar AS. Angka tersebut meningkat sekitar 1,2 miliar dollar AS dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai 139 miliar dollar AS.

"Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 tercatat sebesar 140,2 miliar dollar AS," kata dia, dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjur Erwin menjelaskan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa.

Selain itu, ketersediaan valuta asing dalam negeri yang meningkat juga didorong penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Erwin.

Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tutur Erwin.

Ke depan, bank sentral meyakini cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal.

Optimisme itu selaras dengan prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

"Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucap Erwin.

Sebagai informasi, cadangan devisa adalah aset yang dimiliki oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional.

JAKARTA, investor.id- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan industri berbasis teknologi serba internet (internet of things/IoT) di Indonesia yang diproyeksikan US$ 40 miliar atau sekitar Rp 554 triliun pada 2025. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem IoT yang kuat, inovatif, dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis teknologi di Tanah Air.

Asioti memprediksi, nilai pasar IoT di Indonesia mencapai US$ 40 miliar atau sekitar Rp 554 triliun pada 2025 atau meningkat 24,7% dibandingkan tahun 2022 sebesar US$ 30 miliar atau sekitar Rp 444 triliun. Seiring dengan itu, perangkat/sensor yang terhubung dengan internet bertambah menjadi 678 juta pada 2025 dari 400 juta tahun 2022.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah berulang kali mencoba melelang aset PT Timor Putra Nasional milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Namun, hingga saat ini aset tersebut belum juga berhasil terjual.

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan pasal pendayagunaan untuk aset Tommy Soeharto.

"Kami akan menggunakan pasal pendayagunaan, sambil menunggu hasil lelang," kata Rionald kepada awak media di Jakarta, Jumat (5/7).

Pasal pendayagunaan yang dimaksud oleh Rio adalah Pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah disita dapat dilakukan pendayagunaan oleh PUPN dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang penanggung utang.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, Hadi Tjahjanto, juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 PP Nomor 28 Tahun 2022 agar dapat segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI sehingga bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu, perlu ada terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara, sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," kata Hadi.

Sebagai informasi, aset Tommy Soeharto yang disita negara bernilai Rp 2,42 triliun berupa empat bidang tanah.

Masing-masing tanah tersebut seluas 518.870 meter persegi, 530.125,52 meter persegi, 100.985,15 meter persegi, dan 98.896,70 meter persegi.

Ketua MPR berkunjung ke Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat (5/7). Dia disambut langsung Ketua Wantimpres Wiranto dan anggota lainnya.

Dalam pertemuan pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, secara garis besar, pertemuan itu membahas perihal perjalanan bangsa Indonesia pasca reformasi.

Salah satu yang menjadi sorotannya adalah temuan pihaknya perihal fenomena Pilkada di Indonesia saat ini.

"Dan tadi kita juga sempat menyinggung fenomena yang menarik terkait Pilkada. Betul begitu Pak Wir [Bicara ke Wiranto di sebelahnya], ya? Sekarang ada kecenderungan Parpol memburu calon-calon kepala daerah," ujar Bamsoet kepada wartawan.

Politikus Golkar ini berargumen idealnya sebuah partai politik memajukan kadernya sendiri untuk maju dalam Pilkada. Bukan mencari-carinya.

"Pertanyaannya, yang ideal seharusnya kepala daerah itu adalah berasal dari kader-kader parpol yang sudah dikader betul-betul. Memiliki yang ideologi partainya, memiliki pemahaman tentang kebangsaan dan pemahaman tentang daerah yang akan mereka pimpin," jelas Bamsoet.

Temuannya itu diharapkan dapat diperhatikan oleh pemerintahan mendatang. Terutama perihal apakah banyak memberikan manfaat atau justru sebaliknya fenomena tersebut bagi masyarakat.

"Jadi kecenderungan-kecenderungan ini tadi sempat kita singgung. Apakah pilihan politik kita hari ini lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya. Itu nanti kita serahkan pada pemerintah yang akan datang, maupun kepada pimpinan MPR yang akan datang," tutupnya.

Bahas Amandemen UUD 1945 perlu timing

Selain perihal Pilkada Bamsoet juga menyinggung bahwa Wiranto mengingatkan bila ingin melakukan amandemen UUD 1945 perlu diperhatikan timingnya.

"Beliau juga menyampaikan bahwa jika diperlukan adanya nanti perubahan daripada undang-undang dasar 1945 atau amandemen harus dicari timing yang tepat. Karena sesuatu yang baik kalo timingnya salah juga ujungnya tidak baik. Intinya adalah bahwa kita perlu kembali kepada sistem demokrasi, sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa kita," ujar Bamsoet.

Lebih lanjut, dalam pertemuan itu juga disinggung bahwa Indonesia tidak memiliki pintu darurat bila mana ada kekosongan posisi karena tengah adanya kebuntuan politik.

"Lalu juga tadi kita bicarakan mengenai tidak adanya pintu darurat manakala kita terjadi dispute konstitusi atau kebuntuan politik di mana ini bisa terjadi kekosongan, yang dikhawatirkan bisa terjadi kekosongan kekuasaan. Misalnya ketika pemilu tidak bisa dilaksanakan dengan tepat waktu, sementara jabatan-jabatan yang dihasilkan oleh pemilu itu harus diputuskan. Dan kita tahu bahwa tidak mungkin ada plt presiden, maupun plt wakil presiden. Tidak mungkin kepada pejabat DPR, DPRD, dan seterusnya. Kalau kepala daerah mungkin ada," tambahnya.

Jakarta: Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, mendorong biaya pendidikan kedokteran murah. Ini agar pendidikan kedokteran bisa diakses lebih banyak orang dan tidak sampai kekurangan dokter.

"Misalnya, pendidikan kedokteran sampai akhir Orde Baru bisa dimasuki anak guru, petani. Tetapi sekarang anak guru meskipun pintar enggak bisa ke pendidikan keokteran karena biaya mahal. Jadi harusnya pendidikan kedokteran ini termurah," kata Darmaningtyas dalam Simposium Perempuan Pra-Kongres III DPP Partai Nasdem 'Terobosan Mengatasi Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan di Indonesia', Jumat, 5 Juli 2024.

Dia mengakui biaya operasional untuk pendidikan kedokteran mahal. Nah, di sini peran negara untuk menanggung biaya kemahalannya.
Sehingga, pendidikan kedokteran tidak cuma diakses oleh orang-orang kaya. Tetapi, orang-orang yang miskin tetapi pintar.

"Sehingga ketika lulus, mereka siap ditempatkan di daerah," tutur Darmaningtyas.

Darmaningtyas mengatakan saat ini dokter-dokter banyak menumpuk di kota lantaran mereka berasal dari orang-orang kaya yang sudah lama di kota. Mereka tak mau dpindah ke daerah-daerah yang minim fasilitas selain itu, tidak bisa mengembalikan modal dengan cepat padahal kuliah kedokteran mahal.

"Rata-rata paling rendah SPP per semester pendidikan kedokteran itu Rp20 juta. Nah, guru-guru pasti tidak bisa membayar. Titipan saya ke partai NasDem agar perjuangkan pendidikan kedokteran di PTN-PTNBH menjadi termuarah supaya diisi orang-orang yang pintar bukan orang-orang kaya," tutur dia.

Baca juga: Singgung Biaya Kuliah Kedokteran Mahal, Dede Yusuf: Bisa Dipakai Beli Alphard

(REN)

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung soal bagaimana Pancasila saat ini dijalankan di tengah kehidupan berbangsa. Dia lalu menaikkan nada bicaranya ketika Pancasila disebut buatan Bung Karno.

"Hanya karena selalu kalau subjektif, itu itu kan bikinannya Bung Karno sopo [siapa]?" ujar Megawati dengan nada tinggi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

"Kalau memangnya Bung Karno terus kenapa? Bikinan kadal? Lah iya lho kan ada buktinya apa baca BPUPK," tegas Megawati.

Presiden ke-5 RI itu berani menantang debat siapa saja yang mau bicara soal Pancasila dengannya. Bagi dia, Pancasila sudah memuat berbagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Namun, Megawati merasa, Pancasila sudah tidak dipandang penting. Bahkan, nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya malah diubah.

"Saya berani berbantahan tapi dengan fakta jangan omong kosong," ucap dia.

Megawati berpidato dalam rangka pembacaan sumpah jabatan pengurus DPP PDIP perpanjangan masa jabatan hingga 2025. Perpanjangan ini dilakukan karena Kongres PDIP digelar 2025.

RENCANA kebijakan Kementerian Kesehatan untuk membuka "keran" untuk "dokter impor" tidak saja telah menuai kontroversi, tapi secara strategis juga sangat berbahaya bagi kedaulatan Indonesia sebagai negara bangsa.

Dikatakan kontroversi karena secara politik memang menuai penolakan di kalangan para dokter dalam negeri. Boleh jadi memang yang muncul ke permukaaan adalah representasi dari dokter-dokter yang terkesan mendukung rencana kebijakan sang menteri.

Jika tidak, maka tidak mungkin seorang Dekan Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi sekelas Universitas Airlangga harus dipecat, karena menolak rencana tersebut. Tidak diperlukan pemecatan, jika memang nyatanya dokter-dokter mendukung rencana tersebut.

Asumsi saya, pemecatan adalah permainan kekuasaan (power game) atas nama "pertunjukan sanksi" kepada para dokter sejagad nusantara untuk memunculkan efek jera.

Pesan yang ingin disampaikan adalah menolak rencana dokter impor dari pemerintah bukan tanpa risiko, meskipun sampai hari ini kita masih mengklaim hidup di alam demokrasi.

Menolak berarti akan membahayakan jabatan dan profesi para dokter. Dan itulah yang dialami oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga baru-baru ini.

Argumentasi akademis yang semestinya dianggap sangat kompeten di bidangnya, justru berujung buruk, hanya karena tidak sejalan dengan rencana kebijakan penguasa Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, dari sisi strategis, rencana kebijakan impor dokter juga berlawanan dengan ketahanan negara di satu sisi dan tidak sejalan dengan spirit yang sedang berkembang saat ini di sisi lain.

Lihat saja rencana kebijakan Kementerian Perdagangan yang putus asa ingin mengenakan tarif untuk barang impor dari China sampai 200 persen.

Rencana kebijakan tersebut justru kontroversial karena datang terlambat. Setelah produk dalam negeri kita hancur-hancuran bertekuk lutut dihadapan produk impor dari China, pemerintah baru menyadari bahwa kita sudah sangat terlambat dalam membangun ekosistem industri manufaktur.

Walhasil, rencana kebijakan tarif tersebut pun kontroversial karena dinilai sangat terlambat. Setelah industri dalam negeri menjadi kecanduan dan sangat tergantung kepada produk impor dari China karena harganya yang murah, di mana risiko yang harus ditanggung adalah kehancuran industri dalam negeri, barulah pemerintah bertindak.

Tak pelak rencana tersebut berpotensi semakin memperburuk keadaan, karena akan memicu inflasi produk manufaktur di kemudian hari di satu sisi dan berpotensi menuai balasan dari China yang bisa berujung perang dagang.

Jika itu terjadi, lagi-lagi Indonesia yang menjadi korban, mengingat China adalah mitra dagang utama kita.

Jadi kembali kepada rencana impor dokter tersebut, dari sisi ketahanan nasional, sangat tidak bijak memaksakan kebijakan yang justru akan berujung buruk untuk dunia kedokteran kita di kemudian hari.

Kesehatan adalah bagian dari sektor publik, seperti sektor pendidikan dan infrastruktur dasar. Karena itu anggaran ketiga sektor ini sangat besar di satu sisi dan keterlibatan pemerintah sangat intens di sisi lain.

Artinya, ikut melibatkan dokter asing di dalam ekosistem kesehatan nasional semestinya menjadi pilihan pahit dan terakhir, jika situasinya memang sudah masuk kategori darurat.

Misalnya, dalam kasus bencana alam atau peperangan, di mana kebutuhan kehadiran dokter bersifat "wajib" dan "harus saat itu juga". Namun di saat seperti ini, syarat tersebut sama sekali tak terpenuhi.

Kementerian Kesehatan harus belajar dari kusutnya industri manufaktur kita akibat gempuran barang impor.

Risikonya akan sangat besar dan sangat negatif di kemudian hari, baik dari sisi penyempitan kesempatan kerja bagi anak negeri maupun dari sisi masa ketahanan kesehatan nasional yang akan semakin rentan dari ketergantungan kepada sumber daya manusia (SDM) impor.

Langkah terbaik saat ini, sebelum terlambat seperti yang dialami industri manufaktur nasional, adalah membenahi ekosistem SDM kesehatan nasional yang berbasiskan kepada kekuatan SDM nasional sendiri.

Jika datanya mengatakan rasio antara dokter spesialis tertentu, misalnya dokter spesialis jantung, dengan pasien penyakit jantung terlalu tinggi, maka jalan terbaiknya adalah menyiapkan roadmap taktis untuk mengurangi rasio tersebut dalam kurun waktu pendek, lima tahunan, tapi dengan berbasiskan kepada SDM lokal.

Apalagi jika datanya menunjukkan bahwa rasionya tidaklah sekritis itu. Sebagaimana penjelasan dari pakar-pakar kedokteran yang muncul belakangan, masalahnya sebenarnya bukanlah rasio yang terlalu tinggi, tapi justru distribusi yang tidak merata.

Para dokter spesialis cenderung menumpuk di daerah tertentu, tepatnya di daerah yang daya tarik ekonominya besar.

Nah, jika itu masalahnya, justru rencana kebijakan impor dokter malah semakin lucu terdengar.

Masalah rasio dokter terhadap pasien dan ketidakmerataan sebaran dokter tidak semestinya dijawab dengan cara "jalan pintas malas capek", yakni rencana kebijakan impor dokter, yang justru berbahaya secara jangka panjang.

Masalah tersebut harus diselesaikan secara terukur dan baik, agar tidak mengontaminasi ekosistem kesehatan nasional dengan hal-hal yang justru bisa membahayakan masa depan sektor kesehatan nasional itu sendiri.

Bahkan selama ini, sektor farmasi yang dekat kaitannya dengan praktik kedokteran Indonesia, sudah sangat bergantung pada rantai pasok impor.

Dibutuhkan upaya-upaya untuk menguatkan "local supply chain" sektor farmasi agar nasibnya tidak sama dengan sektor manufaktur pada umumnya yang berantakan karena serbuan barang impor.

Artinya, rencana "jalan pintas impor dokter" ini harus ditinjau ulang, bahkan dibatalkan, lalu diganti dengan rencana strategis untuk menguatkan ekosistem kesehatan nasional dengan SDM nasional berkualitas, berdaya saing, menyebar secara merata di satu sisi dan berbasiskan "local supply chain" yang kokoh di sisi lain.

Di satu sisi, pembaruan regulasi tentang keterkaitan dokter dengan wilayah tertentu perlu digariskan ulang, agar penyebaran dokter bisa lebih merata dan lebih mewakili peta geografis kesehatan nasional.

Sementara di sisi lain, rencana kebijakan berupa insentif dan diisentif juga perlu dirumuskan ulang, agar memunculkan daya tarik baru bagi para dokter untuk mengisi kekosongan "kehadiran" dokter spesialis tertentu di wilayah dan daerah yang memang lebih membutuhkan.

Beriring dengan itu, roadmap strategis tentang penguatan SDM kedokteran juga dibutuhkan, terutama yang menguatkan peran SDM dalam negeri di satu sisi dan perbaikan kualitas SDM kedokteran domestik di sisi lain, agar tidak kalah bersaing dengan kualitas dokter di luar negeri.

Bukankah Prabowo Subianto; Presiden terpilih periode 2024-2029, sudah menjanjikan secara terang-terangan akan menyiapkan dokter-dokter dalam negeri yang handal, untuk menangani berbagai persoalan kesehatan nasional.

Bahkan belum lama ini beliau justru mempercayakan pemulihan cedera kaki kirinya kepada para dokter Indonesia di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belum lama ini sukses menjalani tindakan operasi pada kaki kirinya sehingga terlihat pulih dan menghadiri hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-78 Polri beberapa waktu lalu di Monas Jakarta.

Mengutip pemberitaan media, Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Kapusrehab Kemhan) Brigjen TNI dr. Daniel Lumadyo Wartoadi mengungkap alasan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan operasi cedera kaki di dalam negeri.

"Mengapa Beliau memilih RSPPN, inilah yang beliau kepinginkan, kita anak bangsa harus mampu menjawab tantangan yang ada pada perkembangan dunia pada saat ini. Nyatanya bisa," katanya di lapangan Mako Pusrehab Kemhan Jalan RC Veteran Nomor 178 Bintaro Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Bahkan, kata Daniel, presiden terpilih itu juga sangat mengapresiasi tenaga medis RSPPN, dan Tim Pusrehab Kemhan.

Lantas bukankah rencana kebijakan impor dokter ini akan mencederai mimpi pemerintahan yang baru nantinya, karena sangat berlawanan dengan ideologi ekonomi presiden terpilih?

Setidaknya dari rencana kebijakan yang diajukan oleh Menteri Kesehatan sudah bisa dilihat bahwa sosok menteri yang satu ini sangat tidak kompatible dengan platform kebijakan pemerintahan yang baru nanti. Bahkan berlawanan.

Liberalisasi yang direncanakan akan diterapkan di sektor kesehatan nasional dan di arena kedokteran Indonesia adalah bukti bahwa pemerintahan yang baru semestinya tidak lagi berusaha memberi tempat kepada sosok seperti itu di dalam kabinet dan posisi strategis lainnya, karena berpotensi membuat pemerintahan kelak mengalami keblunderan kebijakan

Megawati Soekarnoputri menyebut bahwa KPK dan Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk ketika era kepemimpinannya sebagai Presiden ke-5 RI. Oleh karenanya, Megawati mengaku tahu kekurangan kedua lembaga tersebut.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

"KPK itu saya yang buat. Mana mungkin saya enggak tau isi perutnya, orang itu saya yang buat. MK, saya yang buat, bukan sombong. Tanya deh siapa yang buat. Makanya saya tahu lah kurangnya, harusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi blabla," kata Ketua Umum PDIP itu.

Selain itu, ia juga menyinggung soal KPU. KPU memang sedang dalam sorotan setelah Hasyim Asy'ari dinyatakan DKPP terbukti melakukan asusila. DKPP pun memberikan sanksi pemberhentian terhadap Hasyim Asy'ari, selaku Ketua sekaligus Anggota KPU.

"KPU, nah kemarin. Itu saya ngomong gini kenapa? Karena saya warga bangsa. Sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia, itu kan bagian. Kok begitu ya, pusing saya," kata Megawati sambil terlihat memegang kepalanya.

"Padahal fungsinya mengayomi, memberikan, tadi saya ngomong, masih terjaga oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara, dalam seluruh proses politik ekonomi dan pembangunan kemajuan bangsa," sambungnya.

JAKARTA, investor.id - PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) mencatatkan perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, 5 Juli 2024 ini.

Pada pembukaan perdagangan saham ini menguat ke Rp 138 dan di penghujung sesi I PART melesat 34,29% ke Rp 141.

Sejumlah 313,90 juta saham ditransaksikan, frekuensi 31.579 kali, dan nilai transaksi Rp 41,69 miliar. Saham PART ditransaksikan di harga rata-rata Rp 132,8.

Terpantau di akhir sesi I terdapat antrean jual di Rp 141 menumpuk sejumlah 126,36 ribu lot saham. Sedangkan antrean beli tertinggi harganya di Rp 140 dengan jumlah anteran 14,52 ribu lot saham.

Cipta Perdana Lancar sebelumnya menggelar initial public offering (IPO) dengan masa penawaran umum pada 1-3 Juli 2024.

Perseroan melepas sebanyak 680 juta saham di Rp105 per saham. Sehingga total nilai penawaran umum mencapai sebanyak Rp 71,4 miliar.

Bertindak sebagai lead underwriter adalah MNC Sekuritas. Bersama penjamin emisi efek Erdhika Elit Sekuritas dan KB Valbury Sekuritas.

Otomotif

Cipta Perdana Lancar (PART) adalah perusahaan manufaktur dengan fokus pada stamping dan assembling parts yang didirikan pada tahun 2009.

Perseroan didirikan sebagai pengembangan dari usaha produsen komponen otomotif skala kecil milik Hamim sejak tahun 2007. Awalnya berfokus pada produksi sparepart otomotif, perseroan memperluas jangkauannya dengan berhasil memperoleh sertifikasi ISO 9001 pada 2011 dan menjalin kemitraan strategis dengan Yayasan Dharma Bakti Astra, anggota Astra Group.

Pada 2016, langkah signifikan diambil dengan menjadi pemasok tier ke-2 dalam segmen kendaraan roda empat, kemudian memperluas posisinya sebagai pemasok tier ke-1 untuk Panasonic dan PT Mesin Isuzu Indonesia pada 2018.

Dorongan ekspansi perusahaan berlanjut di 2020 dengan akuisisi PT Usbersa Mitra Logam yang memungkinkan ekspansi pabrik. Puncaknya terjadi pada 2022 dengan pembangunan pabrik dan kantor utama baru yang luasnya mencapai 23.603 m2. Mengantisipasi permintaan yang terus meningkat, perusahaan juga melanjutkan investasi pada 2023 dengan pembelian empat mesin stamping baru untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Saat ini, perseroan fokus bergerak di bidang bidang manufaktur komponen suku cadang otomotif, elektronik, dan sanitasi. Beralamat di Tangerang, Banten.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News