Jakarta: Fakultas Kedokteran (FK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhasil mengantongi izin pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Izin ini menjadikan Fakultas Kedokteran UIN Jakarta paling pertama menyelenggarakan Pendidikan Dokter Spesialis di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

UIN Jakarta bekerja sama dengan RSUP Fatmawati dan RSPG Cisarua sebagai rumah sakit pendidikan. Informasi keberhasilan FK UIN Jakarta mengantongi izin pembukaan Pendidikan Dokter Spesialis disampaikan langsung Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. dr. Achmad Zaki M.Epid., Sp.OT. FICS.

“Kami menyampaikan kabar baik bahwa hari ini kami telah resmi menerima SK Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi,” ujar Zaki, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 September 2024.
Izin pembukaan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 474/E/0/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Program Spesialis pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keputusan Menteri ini terbit dengan memperhatikan sejumlah hal.

Di antaranya, Surat Permohonan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor B2906/R/PP.00.9/09/2023 tanggal 14 September 2023, surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1758/LL4/KL.00.00/2203 tanggal 4 Oktober 2023, dan hasil validasi terhadap persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi dimaksud.
Zaki menambahkan, dengan dikantonginya izin ini menjadikan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UIN Jakarta sebagai program pertama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

“Program di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta ini menjadi PPDS pertama di lingkungan PTKIN,” tegasnya.

Lebih lanjut, Zaki berharap kehadiran program spesialis ini dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, khususnya bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi. “Kami berharap, hadirnya Program Pendidikan Dokter Spesialis ini, FK UIN Jakarta dapat mencetak tenaga medis yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai integritas dan spiritualitas,” harapnya.

Kehadiran program spesialis ini, imbuhnya, juga menjadikan Fakultas Kedokteran UIN Jakarta dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas untuk mendukung keberhasilan program ini. “Mohon dukungan dari sivitas akademika Fakultas Kedokteran, Pimpinan UIN Jakarta maupun Kementerian Agama dalam upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajarannya,” imbuhnya.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saepudin Jahar menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Fakultas Kedokteran. “Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi ini merupakan langkah maju bagi UIN Jakarta dalam berkontribusi pada dunia kesehatan masyarakat, khususnya di bidang spesialisasi yang sangat dibutuhkan saat ini,” ujarnya.

UIN Jakarta, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung mendukung pengembangan akademik yang dilakukan setiap fakultas, termasuk Fakultas Kedokteran. Ini dilakukan guna menjamin mutu akademik sehingga menghasilkan lulusan berkualitas dan kompetetif.

Asep juga berharap kehadiran program ini dapat menjadi model pengembangan program spesialis lain di masa mendatang, baik di UIN Jakarta maupun di lingkungan PTKIN lainnya. “Kami berharap program ini menjadi pemicu bagi fakultas-fakultas lain di UIN Jakarta dan PTKIN untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri, demi kemajuan pendidikan dan kontribusi nyata bagi bangsa dan umat,” terangnya.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Jakarta, Khamami Zada, turut menyampaikan apresiasi atas pencapaian Fakultas Kedokteran ini. Menurutnya, keberhasilan membuka Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi merupakan capaian luar biasa yang tidak hanya membanggakan, namun juga sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di bidang kesehatan.

“Kami di LPM siap mendukung penuh dalam memastikan standar kualitas terbaik terus dijaga demi terciptanya lulusan dokter spesialis yang unggul dan kompeten,” ujar Khamami.

Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas di lingkungan UIN Jakarta berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI (Dirjen Dikti) No 1356/D/T/2005 tertanggal 10 Mei 2005 dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No DJII/123/2005 tertanggal 17 Mei 2005. Sebelum bertambah program spesialis, fakultas menawarkan jenjang pendidikan untuk Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.

Baca juga: Indonesia Kekurangan Dokter Umum, Wamenkes Minta Fakultas Kedokteran Lakukan Ini

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Indonesia mengalami kekurangan 120 ribu dokter umum, jika merujuk pada rasio idel yang diharapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Jika tidak ada terobosan kebijakan, maka jumlah dokter umum yang ideal di Indonesia baru tercapai sekitar 10 tahun mendatang.

“Saat ini jumlah dokter umum yang ada di Indonesia sekitar 150 ribu orang, kita masih kekurangan 120 ribu orang lagi, karena rasio yang diharapkan dicapai oleh WHO adalah satu dokter untuk 1.000 penduduk, sedangkan saat ini, pendidikan dokter umum yang diproduksi oleh fakultas kedokteran di Indonesia, satu tahun rata-rata hanya menghasilkan 12.000 orang,” kata Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Dante Saksono Harbuwono, dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, dikutip Rabu, 18 September 2024.

Ia menegaskan, apabila kondisi tersebut tidak didukung oleh terobosan kebijakan politik maupun program-program pemerintah, maka kebutuhan 120 ribu dokter baru bisa tercapai dalam waktu 10 tahun yang akan datang. “Untuk itu, yang kita lakukan, pertama yakni membuka kuota sebesar-besarnya untuk pendidikan dokter umum sehingga jumlah penerimaannya lebih banyak. Kedua, membuka fakultas kedokteran baru dengan sistem academic health survey,” ujarnya.
Kemudian yang ketiga, lanjut Dante, yakni dengan memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik di daerah untuk bisa melanjutkan pendidikan dokter di wilayah yang menyediakan pendidikan dokter dengan kewajiban untuk kembali mengabdi ke daerahnya.

Selain itu, terkait kebutuhan dokter spesialis, Dante juga memaparkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa dokter spesialis yang rasionya paling signifikan untuk kebutuhan kesehatan masyarakat yakni sekitar 0,30 per 1.000 penduduk, yang jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia juga belum cukup.

“Untuk dokter spesialis, kita juga masih menghadapi penyebaran yang belum merata di seluruh Indonesia, karena 59 persen dokter spesialis masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga kita melakukan kegiatan untuk memberikan beasiswa dengan sistem afirmasi kepada dokter-dokter terbaik di daerah dengan skema LPDP dan bantuan beasiswa Kemenkes,” tuturnya.

Ia menjelaskan pula, dalam satu tahun ada sekitar 3.000 beasiswa yang dikeluarkan Kemenkes melalui LPDP untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada dokter umum yang akan melanjutkan menjadi dokter spesialis, dengan syarat harus kembali lagi ke daerah untuk mengabdi dan bekerja menjadi dokter spesialis.

Menurutnya, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka kebutuhan dokter tersebut perlu segera dipenuhi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Kuasa Hukum: Almarhumah AR Setor Rp225 Juta Selama di PPDS Undip

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Kasus perundungan atau bullying makin marak terjadi di dunia Pendidikan. Kondisi ini mengundang keprihatinan sejumlah pihak, tak terkecuali Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003-2008, Jimly Asshiddiqie.

Ia pun turut memberi tanggapan atas makin maraknya tindak perundungan di dunia pendidikan. Ia mengatakan, persoalan ini harus ditanggapi secara serius.

Bahkan pemerintah harus turun tangan melihat fenomena yang terus terjadi dan berulang ini. "Pemerintah harus turun tangan menyelesaikan ini, harus ada pelarangan, terutama kegiatan-kegiatan yang berpotensi membuka ruang perundungan," ujar dia di sela-sela Diskusi Pendidikan Menggugat Kebijakan Pendidikan di Jakarta, Sabtu 6 September 2024.
Apabila terjadi di perguruan tinggi, maka kata Jimly, rektor juga harus bertanggung jawab. Bahkkan jika perlu ada tindakan tegas yang diambil.

"Harus ditindak. Pelanggaran umum saja ditindak, apalagi hal seperti ini," sebut dia.

Bahkan, pejabat di lingkungan pendidikan itu bisa dicopot apabila tak bisa mengentaskan masalah ini. "Pemerintah pun bisa memberikan rekomendasi dia (rektor atau dekan) dipecat, ya pecat aja, karena itu tanggung jawab," tegasnya.

Terbaru, beredar sebuah video yang merekam keributan antara siswa taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dengan pengasuhnya viral di media sosial. Kejadian itu diduga karena seorang siswa taruna Akpol tidak terima laptopnya diperiksa.

Selain itu terdapat pula kasus perundungan terhadap mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), Aulia Rahma Lestari. Aulia diduga mengalami perundungan yang memicunya melakukan tindak bunuh diri.

Kini buntut kasus tersebut, Dekan FK Undip Yan Wisnu diberhentikan sementara sebagai dokter spesialis onkologi di RSUP Dr Kariadi Semarang. Selain itu Program Studi Anestesi dan Reanimasi FK Undip di RSUP Dr Kariadi Semarang juga ditangguhkan.

Baca juga: Siswa Curhat Soal Perundungan, Paus Fransiskus: Mari Saling Rangkul

(CEU)

Depok: Haryo Purwodiningrat, mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI) 2024, tidak pernah membayangkan sebelumnya akan duduk bersama ribuan mahasiswa lainnya dalam acara penglepasan para wisudawan UI yang berlangsung di Balairung UI Kampus Depok pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Kendala finansial keluarga merupakan pertimbangan yang sempat membuatnya ragu untuk meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Namun, mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) itu akhirnya mampu membuktikan, masalah ekonomi tidak menghalanginya untuk mengejar cita-cita kuliah di kampus impian.

Melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), ia mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga dinyatakan lolos sebagai mahasiswa UI pada 2024. Yang lebih menggembirakan, ia hanya membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar dua juta rupiah per semester hingga lulus.
“Setelah dinyatakan diterima di FKUI, saya merasa sangat senang, bersyukur, dan lega di saat yang bersamaan. Perjuangan dan doa yang selama ini dilakukan akhirnya membuahkan hasil, dan seluruh kerja keras akhirnya terbayarkan. Saya percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan, saya tidak akan bisa sampai ke titik ini,” kata Haryo, Minggu, 25 Agustus 2024.

Sebelum dinyatakan sebagai mahasiswa UI, Haryo tercatat sebagai siswa berprestasi di SMAN 1 Bekasi. Ia memperoleh lebih dari 30 prestasi di tingkat daerah dan nasional, di antaranya Medali Perunggu Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2023; Juara 1 National Medical and General Biology Competition (NMGBC) 2024 FKUI; Juara 1 Biology Environmental Smart Competition 2023 Universitas Airlangga; Juara 1 Biology Olympiad Festival 2023 Universitas Padjajaran; dan Juara 1 Biology Smart Competition 2023 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Meski memiliki sederet prestasi, Haryo sempat ragu untuk mendaftar kuliah. Ia ingin sekali menjadi dokter, namun biaya kuliah kedokteran yang mahal menjadi pertimbangannya. “Saya ingin menggunakan seluruh kemampuan untuk melayani masyarakat secara langsung. Dengan menjadi dokter, selain merasa cocok dan menyukai materi pembelajarannya, saya juga bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Namun, banyak yang mengatakan kuliah kedokteran itu sangat mahal. Saya pun ragu, apakah mungkin dengan keterbatasan finansial saat ini, saya bisa menjadi dokter?” ujarnya.

Bayangan untuk mengubur mimpinya segera ditepis. Haryo mencari informasi tentang jalur masuk dan biaya kuliah kedokteran di berbagai universitas.

Dari informasi yang diperoleh melalui internet maupun berbagai pihak, ia mengetahui bahwa FKUI memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh UKT sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, banyak kesempatan beasiswa yang ditawarkan UI, baik dari internal maupun eksternal.

Berbekal informasi tersebut, serta restu dan dukungan dari sang ibu yang selama beberapa tahun terakhir menjadi penanggung jawab keluarga, ia membulatkan tekad untuk berkuliah di FKUI.

“Perlu upaya serius untuk bisa berkuliah di FKUI. Karena itu, saya berusaha meningkatkan nilai rapor, mencetak prestasi sebanyak mungkin, dan berdoa secara terus-menerus agar dapat lolos di jalur SNBP. Di samping itu, saya juga mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK dengan belajar sekeras mungkin. Dari seluruh upaya itu, salah satu momen terberat adalah saat berjuang di ajang OSN. Syukurlah, saya menemukan titik balik yang memberi kekuatan untuk terus maju,” ujar Haryo.

Seluruh perjuangan yang dilaluinya kini membuahkan hasil. Haryo dinyatakan diterima di FKUI melalui jalur SNBP. Keberhasilan ini tidak hanya membahagiakan dirinya, tetapi juga sang ibu, Henrietta Agustina.

Sebagai tulang punggung keluarga, ia harus mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan 1,5–2 juta per bulan dari warung makan yang dikelolanya. “Terharu sekali, anak saya diterima di FKUI. Apalagi, ia juga mendapat UKT Rp2 juta per semester. Terima kasih FKUI, terima kasih banyak atas perhatian semua, Tuhan memberkati,” ujar ibunda Haryo.

Keberhasilan Haryo tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya dan keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang bercita-cita tinggi. Plh. Dekan FKUI, Prof. Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG(K), M.P.H, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian Haryo. “Alhamdulillah, hingga saat ini FKUI masih menjadi fakultas kedokteran terbaik di Indonesia berkat mahasiswa yang cerdas dan standar pendidikan terbaik. Haryo berhasil mematahkan stigma bahwa kuliah di FKUI itu mahal. Semoga Haryo dapat mengukir lebih banyak prestasi mengingat luasnya kesempatan di FKUI,” katanya.

Baca juga: Saksi Bisu Wisuda, 'Dian Sastro dan Ibunda' Mejeng di Selasar UI

(CEU)

Jakarta: Universitas Diponegoro (Undip) mengeluarkan tiga mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK) akibat pelanggaran berat. Pihaknya juga membentuk satuan tugas untuk mengevaluasi sistem pendidikan PPDS.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kampus FK Undip Tembalang, Kota Semarang. Konferensi tersebut dipimpin oleh Dekan FK dr. Yan Wisnu Prajoko serta Kepala Kantor Hukum Undip Dr. Yunanto.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga mahasiswa ini serius dan kami tidak dapat mengungkapkan detailnya. Namun, kami pastikan bahwa sanksi yang diberikan merupakan hasil dari proses yang adil dan sesuai dengan kebijakan kami,” kata Yunanto.

Baca juga: Dekan FK Undip Benarkan Dokter Prathita Pernah Melakukan Perundungan ke Junior

Yunanto menjelaskan sebanyak dua mahasiswa sudah dikeluarkan pada tahun 2023. Sedangkan satu mahasiswa lagi dikeluarkan pada tahun 2021 dan sedang menjalani proses pidana.

Sementara itu, dr. Yan Wisnu Prajoko mengungkapkan pihaknya kini tengah menangani pelanggaran lainnya terkait isu bullying atau perundungan yang belakangan ramai dibicarakan.

Ia juga menyampaikan pembentukan satuan tugas (task force) yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Kariadi Semarang atau RSDK. Ini untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang terintegrasi dengan pelayanan terkait PPDS.

“Kami menyadari perlu adanya integrasi yang lebih baik lagi. Pembentukan 'task force' bersama RSDK ini untuk menyiapkan dan membuat langkah teknis penyelesaian di Prodi Anestesi," ujar dr. Yan Wisnu Prajoko.

Baca juga: Dekan Akui FK Undip Tak 100% Bersih dari Perundungan

Melalui ‘task force’, kata dia, langkah-langkah nyata akan disusun, misalnya pengaturan jam kerja mahasiswa agar tidak terlalu membebani dan sebagainya. Tim ‘task force’ menyiapkan juga desain penyelesaian di Prodi Anestesi yang diharapkan bisa dijadikan percontohan bagi program studi lainnya di FK Undip.

"Task force antara FK Undip dengan RSDK ini menyusun langkah nyata, misalnya bersifat teknis, soal jam kerja mahasiswa atau anak didik. Ini harus berkeadilan, tidak boleh kelelahan. Nanti akan diatur detail tim 'task force'," jelasnya.

Konferensi ini digelar terkait meninggalnya mahasiswi PPDS Undip dr Aulia Risma Lestari. Ia ditemukan meninggal diduga bunuh diri pada Senin, 12 Agustus, di kamar kosnya yang berlokasi di Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang.

(WAN)

Jakarta: Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Adib Khumaidi mendorong pemerintah memberikan subsidi untuk pendidikan kedokteran. Kebijakan ini pernah diterapkan.

"Dulu zaman saya ada subsidi ya, kalau kami dulu tidak ada subsidi mungkin saya enggak bisa sekolah jadi dokter. Ini yang harus dikembalikan lagi," kata Adib dalam Crosscheck Medcom.id dikutip Senin, 8 Juli 2024.

Adib mengatakan dengan adanya subsidi dari pemerintah, pendidikan kedokteran bisa lebih berkembang. Sekaligus, memperluas akses kesempatan bagi mahasiswa.
"Supaya kita bisa melihat bahwa pembelajaran di masa lalu itu sebenarnya masih bisa kita terapkan dengan perhatian kita terhadap warga negara," tutur dia.

Dia menekankan perhatian pemerintah terhadap pendidikan kedokteran sangat penting. Sebab, tenaga kesehatan merupakan tenaga strategis yang dibutuhkan negara.

"Saya kira tenaga medis bukan hanya dokter, tenaga kesehatan itu harus menjadi tenaga strategis yang memang mulai dari pendidikan harus ada tangan pemerintah ikut terlibat," tutur dia.

Pentingnya dukungan pemerintah dalam mencetak lulusan dokter di dalam negeri untuk merespons ide pemerintah yang ingin mendatangkan dokter asing. Padahal, mahasiswa kedokteran yang akan lulus jumlahnya tak sedikit.

Adib menilai persebaran lulusan dokter di Indonesia harus dibenahi dengan baik. Paling penting, dunia pendidikan mesti mampu mencetak dokter dengan kompetensi terbaik dan dibutuhkan.

Baca juga: Biaya Pendidikan Kedokteran Mestinya Dibikin Murah

(REN)

Jakarta: Pemerataan dokter di Indonesia masih menjadi tantangan. Sehingga, di beberapa daerah, terutama daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) masih kekurangan dokter.

Salah satu solusi yang ditawarkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah skema pemerataan mulai dari perguruan tinggi. IDI juga mendorong agar ada dukungan dari pemerintah daerah.

"Solusi pemerataan itu sudah saya sampaikan, misal bagaimana teman-teman Papua di Universitas Cendrawasih yang lulus kemudian dibiayai Pemda untuk sekolah spesialis di Universitas Gadjah Mada (UGM) Misalnya," kata Ketua Umum IDI Adib Khumaidi dalam Crosscheck Medcom.id dikutip Senin, 8 Juli 2024.
Adib mengatakan setelah mendapatkan pembiayaan untuk pendidikan kedokteran, mereka mesti kembali ke Papua. Mereka akan memberikan dedikasi di daerah asalnya karena mendapatkan sokongan dana dari Pemda.

"Dengan dukungan itu ada dorongan mengabdi itu, jadi ini putra daerah harus didorong ayo," tutur dia.

Usulan Adib merespons ide pemerintah yang ingin mendatangkan dokter asing. Padahal, mahasiswa kedokteran yang akan lulus jumlahnya tak sedikit.

Adib menyebut persebaran lulusan dokter di Indonesia harus dibenahi dengan baik. Paling penting, dunia pendidikan mesti mampu mencetak dokter dengan kompetensi terbaik dan dibutuhkan.

Baca juga: Biaya Pendidikan Kedokteran Mestinya Dibikin Murah

(REN)

Jakarta: Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, mendorong biaya pendidikan kedokteran murah. Ini agar pendidikan kedokteran bisa diakses lebih banyak orang dan tidak sampai kekurangan dokter.

"Misalnya, pendidikan kedokteran sampai akhir Orde Baru bisa dimasuki anak guru, petani. Tetapi sekarang anak guru meskipun pintar enggak bisa ke pendidikan keokteran karena biaya mahal. Jadi harusnya pendidikan kedokteran ini termurah," kata Darmaningtyas dalam Simposium Perempuan Pra-Kongres III DPP Partai Nasdem 'Terobosan Mengatasi Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan di Indonesia', Jumat, 5 Juli 2024.

Dia mengakui biaya operasional untuk pendidikan kedokteran mahal. Nah, di sini peran negara untuk menanggung biaya kemahalannya.
Sehingga, pendidikan kedokteran tidak cuma diakses oleh orang-orang kaya. Tetapi, orang-orang yang miskin tetapi pintar.

"Sehingga ketika lulus, mereka siap ditempatkan di daerah," tutur Darmaningtyas.

Darmaningtyas mengatakan saat ini dokter-dokter banyak menumpuk di kota lantaran mereka berasal dari orang-orang kaya yang sudah lama di kota. Mereka tak mau dpindah ke daerah-daerah yang minim fasilitas selain itu, tidak bisa mengembalikan modal dengan cepat padahal kuliah kedokteran mahal.

"Rata-rata paling rendah SPP per semester pendidikan kedokteran itu Rp20 juta. Nah, guru-guru pasti tidak bisa membayar. Titipan saya ke partai NasDem agar perjuangkan pendidikan kedokteran di PTN-PTNBH menjadi termuarah supaya diisi orang-orang yang pintar bukan orang-orang kaya," tutur dia.

Baca juga: Singgung Biaya Kuliah Kedokteran Mahal, Dede Yusuf: Bisa Dipakai Beli Alphard

(REN)