JAKARTA - PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan OK OCE , gerakan sosial wirausaha, untuk menggali berbagai potensi pengembangan bisnis dalam pengelolaan kawasan properti ADCP yang terintegrasi dengan titik simpul transportasi massal.

Kolaborasi kedua pihak juga sebagai wujud keseriusan ADCP dalam menerapkan komitmen Environmental, Social & Governance (ESG) di lingkungan usahanya.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama ADCP, Rizkan Firman dengan Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi disaksikan pendiri OK OCE yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno serta Direktur Pemasaran dan Produksi ADCP, Farid Budiyanto di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).



Dijelaskan kerja sama kedua pihak akan memfokuskan potensi pengembangan bisnis dari para UMKM, anggota binaan OK OCE. Kegiatan ini menandakan awal dimulainya kerja sama antara ADCP dan OK OCE selaku Badan Hukum berbasis ekonomi kerakyatan dan kepedulian sosial dengan ADCP selaku pengembang properti, baik berupa hunian, maupun area komersial berkonsep Transit Oriented Development ? TOD di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Direktur Utama ADCP Rizkan Firman mengatakan, project properti yang dikelola ADCP saat ini berada di 12 lokasi di Jabodetabek. "Project terbanya kita berada di dekat moda transportasi LRT. Beberapa project lain dekat dengan halte Transjakarta dan Stasiun KRL Commuterline," ungkap Rizkan di sela acara penandatanganan MoU.

Rizkan menyebutkan, project properti di Sentul merupakan salah satu project besar yang dikelola ADCP. "Di Sentul kita ada 2 lokasi, satu diantaranya dekat pintu keluar tol Sentul dan nanti akan ada pembangunan LRT tahap 2. Ada program OK OCE yang berpotensi kita kolaborasikan dengan potensi investasi yang ada," ungkapnya.

"Sebagian besar project kami adalaah mixed use, yang mencakup rumah, kampus, hotel, office. Karena trafik penumpang tinggi, kami juga sediakan slot untuk UMKM," ucap Rizkan.

Dia menambahkan, total luasan land bank milik ADCP di Sentul mencapai 120 ha dan yang sudah diutilisasi baru 10 ha untuk project hunian tapak. "Area komerisial kita bangun di bagian depan, dekat titik stasiun LRT sssuai Perpres ada di sana. Di setiap titik stasiun LRT ada area 5-6 ha. Potensi investasi ini yang kami akan kerjasamakan dengan OK OCE," lanjut Rizkan.

CEO PT Master Teknologi Indusyri Nusantara, Ferdy hikmasanjaya, mengatakan, perusahaannya turut berpartisipasi dalam kolaborasi ADCP dengan OK OCE.

"Setelah kita menandatangani MoU hari ini dengan OK OCE, kita akan menjalankan sektor baru di OK OCE yakni digital properti. Kita akan ambil bagian di sektor baru in," kata Ferdy.

Dijelaskan, perusahaannya juga berpatner dengan Adhi Karya untuk memasarkan project-project yang mereka garap.

Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi, mengatakan, saat ini da 300 komunitas di seluruh Tanah Air dengan 800 ribu anggota yang sudah bergabung ke OK OCE. "Kali ini kita undang 30 komunitas di Jabodetabek utuk hadir di acara penandatanganan MoU ini," sebutnya.

Dia mengatakan, untuk mendorong pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja baru, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah, swasta dan perguruan tinggi.

Program OK OCE selama ini diklaim telah menyerap 1,8 juta lapangan kerja dan sampai akhir tahun ini ditargetkan menyerap 2 juta lapangan kerja. Menparekraf dan Pendiri OK OCE, Sandiaga Uno mengatakan, OK OCE didirikan 8 tahun lalu dan sampai sekarang tetap solid.

"Indonesia hanya punya waktu kurang dari 15 tahun untuk meraih Indonesia Emas di 2045 karena usia demografi kita besar dan harus maksimalkan, dengan 70 persen usia produktif, serta yang usia 40 ke atas mencapai 50 persen," ujar Sandiaga Uno.

Dia menambahkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi 18.000 atau 20.000 dolar AS dari posisi saat ini saat ini 5.000 dolar AS.

"Sebanyak 4,4 juta lapangan kerja baru akan bisa kita ciptakan. UMKM yang tergabung dalam OKE OCE jadi motor penggerak. Indonesia saat ini berada di 3 besar ekonomi kreatif dunia dan berkontribusi 8 persen di bawah Amerika Serikat dan Korea."

"Kita bisa melompat ke depan dengan digital economy, tapi kita butuh 9 juta digital talent. Karena itu, dukungan dan peran pemerintah sangat sentral," tegas Sandiaga Uno.

MAKASSAR - PT PGN Tbk semakin serius dalam upaya percepatan pengembangan niaga gas bumi di Sulawesi. Penguasaan pengelolaan gas bumi baik gas pipa, LNG, dan CNG yang terintegrasi menjadi modal utama bagi PGN untuk ekspansi pasar secara secara massif di wilayah tersebut.

?Dalam rangka pengembangan pasar di Sulawesi, PGN agresif dan terbuka untuk menjalin kerja sama dengan mitra strategis terkait penyediaan pasokan maupun infrastruktur gas bumi. Sejauh ini, kami membidik kawasan industri dengan potensial demand yang cukup beras serta agar bisa memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar ketika gas bumi efektif dimanfaatkan,? ujar Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko.

Pada Jumat, (4/10/2024), PGN meresmikan reaktivasi area Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai wujud komitmen PGN dalam mengembangkan pasar gas bumi di wilayah tengah dan timur Indonesia. Arief berharap, reaktivasi ini dapat mendorong percepatan ekspansi market dan menindaklanjuti peluang-peluang yang didapatkan secara lebih efektif.

Koordinasi dengan pemerintah juga terus dijalin oleh PGN mengingat langkah PGN dalam pengembangan usaha gas bumi tidak lepas dari dukungan pemerintah. Dengan Kementerian Perindustrian, PGN berkomitmen mendukung roadmap jangka pendek Kemenperin terkait pengembangan infrastruktur gas bumi di Kawasan Industri (KI). Terdapat 14 KI (dari 50 KI) yang menjadi prioritas pengembangan infrastruktur gas bumi, beberapa diantaranya berada di Sulawesi.

Peran Anak Usaha pun penting bagi PGN dalam upaya ekspansi market di Sulawesi. Selain menjaga keberlangsungan pasokan gas bumi serta infrastruktur pendukungnya, terdapat potensi kerja sama lainnya yang dapat dilakukan seperti jasa EPC, properti, telekomunikasi, serta kegiatan bisnis lainnya.

Menilik portofolio yang dimiliki, PGN berkompetensi sebagai salah satu penyedia energi di Sulawesi. Secara historis, pGN telah menyalurkan LNG untuk smelter yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. LNG didatangkan dari Kalimantan Utara menggunakan 25 unit Isotank berukuran 40 ft. Penyaluran LNG ke Sulawesi membuktikan bahwa skema beyond pipeline oleh PGN sudah dapat direalisasikan dan dikomersialisasikan.

?Terus bertahap ke depannya, PGN terpacu untuk melakukan monetisasi gas bumi dengan berbagai moda transportasi. Reaktivasi kegiatan usaha gas bumi di Sulawesi menjadi bagian dari komitmen PGN untuk memperkuat keberadaan dalam meningkatkan penggunaan energi domestik dan menyediakan energi yang ramah lingkungan di Indonesia terutama kawasan tengah dan timur,? tutur Arief menutup keterangan.

JAKARTA - International Tunneling and Underground Space Association (ITA-AITES) dan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) sukses menyelenggarakan Konferensi Internasional Tunnel 2024 di Bandung. Konferensi ini digelar untuk memperkuat kolaborasi sekaligus sebagai ajang berbagi pengetahuan di industri terowongan.

Konferensi yang digelar pada 2-4 Oktober 2024 ini dihadiri lebih dari 400 peserta dari berbagai negara, serta didukung oleh Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI), Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI), Masyarakat Geologi Teknik Indonesia (MGTI), Indonesian Rock Mechanics Society (IRMS), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Konferensi yang juga berkolaborasi dengan Universiti Teknologi Malaysia ini dihadiri para pembicara kunci dan para pakar di bidangnya, akademisi, para engineers, penyedia jasa baik supplier material, konsultan perencanaan, maupun kontraktor yang selama ini telah berpengalaman dalam konstruksi terowongan, dan para peserta lainnya dari berbagai negara.

"Berbagai stakeholder baik dari dalam negeri maupun mancanegara hadir dalam konferensi ini. Industri tunnel menjadi salah satu bidang yang prospektif di Indonesia, sehingga banyak peserta yang datang dalam konferensi internasional ini," ungkap Prof. Paulus Pramono Rahardjo, Chairman of Tunnel 2024, melalui keterangan pers, Minggu (6/10/2024).

Paulus yang juga Guru Besar Geoteknik Unpar ini menyampaikan, teknik terowongan diperlukan dalam berbagai aspek infrastruktur sipil, termasuk sektor pertambangan. Teknologi tunnel, kata dia, juga terus berkembang dan terus didiskusikan dalam berbagai forum seperti simposium dan konferensi.

"Tujuan dari konferensi ini adalah untuk sharing knowledge dan pengalaman dari analisis, desain, konstruksi, dan pemeliharaan geo-engineering dan aspek lain terowongan di antara para engineers dan akademisi, khususnya di negara-negara Asia," tuturnya.

Co-Chairman of Tunnel 2024 Prof. Ramli Nazir mengatakan, Tunnel 2024 memperkuat semangat kolaborasi dan mengombinasikan pengetahuan institusi. "Dengan kerja sama ini, kami berharap konferensi ini mampu mengatasi isu penting, menemukan wilayah yang belum terpetakan, dan mengembangkan solusi signifikan yang akan memperbaiki baik masyarakat lokal maupun internasional," ujarnya.

Sementara, President of ITA-AITES Prof. Arnold Dix meyakini bahwa konferensi Tunnel 2024 ini akan menjadi penanda awal era baru kolaborasi ketika para ahli dari seluruh dunia bersama-sama memanfaatkan potensi ruang bawah tanah, tidak hanya memajukan sektor teknik, tetapi untuk kebaikan seluruh komunitas di seluruh dunia.

"Potensi untuk terowongan di Indonesia seluas imajinasi kolektif kita bersama. Hari ini kita fokus pada optimalisasi aktivitas perekonomian antara kota seperti Jakarta dan Bandung. Akan tetapi, mungkin pada waktunya pulau-pulau di Indonesia akan terkoneksi melalui terowongan," tegasnya.

Dalam konferensi ini juga disepakati untuk membentuk Asosiasi Terowongan dan Ruang Bawah Tanah Indonesia. Peserta menyepakati Weni Maulina sebagai Ketua Asosiasi Terowongan dan Ruang Bawah Tanah Indonesia.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk turut mendukung penuh untuk menyukseskan perhelatan MotoGP Mandalika 2024, melalui pemberdayaan UMKM melalui event Lombok Sumbawa Nusantara Fair 2024 di Pertamina Mandalika Circuit.

Event ini merupakan bagian dari side event dari perhelatan MotoGP Mandalika 2024 yang telah sukses digelar. Lombok Sumbawa Nusantara Fair 2024 diselenggarakan pada 27-29 September 2024, merupakan kelanjutan dari event Lombok Sumbawa Fair yang telah terlaksana selama dua kali MotoGP berlangsung pada tahun 2022 dan 2023. Terdapat berbagai booth menarik, di antaranya Ekraf Booth atau kerajinan tangan, Specta Cultures, dan tenant makanan.

Adapun UMKM meliputi, Sentra IKM Tenun, Sentra IKM Kerajinan Rotan Ketak, Sentra IKM Olahan Sarang Burung Walet, Sentra IKM Pengolahan Pangan/Agro, Revenukopi, dll. Kegiatan ini menghadirkan lebih dari 40 UMKM yang menyajikan aneka kuliner, ekonomi kreatif dan suvenir sebagai bagian dari upaya menggerakkan perekonomian daerah.

?BRI berpartisipasi atas terselenggaranya bazaar UMKM ini sebagai komitmen dalam melakukan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Mereka mendapatkan kesempatan untuk turut serta memamerkan dan menjual produk-produknya di sebuah event berskala internasional,? ujar Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto.

?Harapannya dengan adanya event berskala internasional seperti ini akan terus membuka akses dan kesempatan kepada para pelaku UMKM yang ujungnya dapat membuat mereka naik kelas,? katanya.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap kemajuan UMKM, BRI menyediakan fasilitas transaksi non-tunai di berbagai tenant UMKM di area sirkuit Mandalika. Para pengunjung melakukan pembayaran dengan mudah menggunakan EDC dan QRIS BRI. Fasilitas ini tidak hanya memudahkan pengunjung dalam bertransaksi, tetapi juga membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi mereka. Dengan infrastruktur pembayaran yang modern, BRI berupaya memberikan pengalaman transaksi yang nyaman dan aman bagi seluruh pihak.

Dengan berbagai inisiatif ini, BRI memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024 serta mendukung peningkatan daya saing sektor pariwisata dan UMKM Indonesia di kancah global.

?BRI percaya bahwa sinergi antara pengembangan pariwisata dan pemberdayaan UMKM akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian daerah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di mata dunia,? tutur Catur.

JAKARTA - Gelombang penolakan para petani tembakau terhadap berbagai kebijakan restriktif dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kian meluas. Aturan yang paling disoroti dan menuai polemik yakni kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam RPMK, serta zonasi larangan penjualan dan iklan luar ruang produk tembakau dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang diatur dalam PP 28/2024. Petani tembakau dari berbagai daerah senada menyampaikan penolakannya dan memohon perlindungan pemerintah.

Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Aceh Tengah, Hasiun mengeluhkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan mata pencaharian para petani tembakau dengan adanya PP 28/2024 maupun RPMK.

"Kami tegas menolak aturan-aturan ini karena berdampak pada mata pencarian kami sebagai petani tembakau. Kami memohon kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi kami dari pulau terujung di Indonesia," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (6/10/2024).

Dia mengaku para petani tembakau di Aceh tidak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi yang justru sangat berdampak pada keberlangsungan mereka. Padahal, Aceh memiliki lahan pertanian yang luas dan sangat cocok untuk pembudidayaan tembakau, di mana masyarakatnya sendiri telah menanam tanaman tembakau secara turun menurun.

?Peraturan yang dibuat tidak memberikan kesempatan kepada petani untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, makanya ketika aturannya muncul, justru tidak sinkron. Hampir seluruh masyarakat di Aceh memiliki kemampuan dalam mengolah tanaman tembakau,? imbuhnya.

Protes lainnya juga muncul dari para petani tembakau di Jawa Barat. Perwakilan DPD APTI Jabar, Undang Herman mempertanyakan pasal-pasal pertembakauan di PP 28/2024 yang masih menuai polemik. Namun, Kemenkes justru tidak sama sekali mengindahkan suara para petani sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Bahkan Kemenkes terkesan mengejar target untuk segara merampungkan RPMK.

''Merujuk kajian proses penyusunan PP 28/2024 sejak awal sudah menuai polemik, prosesnya sangat tidak transparan dan tanpa partisipasi bermakna. Padahal, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak dijamin dalam Undang-Undang. Maka, saat ini, dalam penyusunan RPMK, semua masukan petani harus didengarkan, dipertimbangkan, dan diakomodir," paparnya

Menurutnya, Kemenkes berniat untuk membunuh industri tembakau, termasuk nasib para petani yang berada dalam ekosistem pertembakauan nasional. Herman bahkan menduga inisiasi kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek merupakan intervensi dari kelompok anti tembakau global.

Kelompok-kelompok ini, kata dia, sejak lama memiliki misi untuk meruntuhkan industri tembakau di seluruh dunia dan memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan yang terlampau ketat dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Padahal Indonesia sendiri tidak meratifikasi kebijakan global tersebut.

"Perlu dicatat, negara yang mempunyai pertanian tembakau dan industrinya seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, Argentina, dan lain-lain secara gamblang menolak diintervensi dalam mengatur industri tembakau di negaranya masing-masing. Sekarang, mengapa masih didorong juga dalam RPMK untuk dilaksanakan?? tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPC APTI Pemakesan, Samukrah menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan perwakilan petani di 13 kecamatan, telah menyuarakan aspirasi dan penolakan atas RPMK melalui laman Partipasi Sehat.

"Sudah sangat jelas pasal-pasal tembakau di PP 28/2024 dan penyusunan RPMK mengancam dan mematikan pertembakauan, khususnya di Madura yang merupakan sentra terbesar untuk perkebunan tembakau. Kami terdzolimi dengan aturan-aturan yang mau menghilangan mata pencaharian kami," seru Samukrah.

Lebih lanjut, ia meminta Kemenkes dapat melaksanakan public hearing ulang dengan melibatkan keterwakilan petani tembakau yang berimbang dalam pembahasan aturan terkait pasal-pasal pertembakauan. "Kemenkes harus memberikan solusi kepada petani tembakau agar kami tak kehilangan mata pencaharian," tambahnya.

Terakhir, Ketua DPD APTI Jember, Suwarno mendesak agar regulasi tersebut segera direvisi, karena dinilai dapat mematikan industri hasil tembakau yang telah lama menjadi andalan ekonomi daerah tersebut. Adanya pasal yang menyamakan komoditas tembakau dengan zat adiktif berbahaya juga menjadi salah satu yang digarisbawahi. Bagi Suwarno, narasi ini tidak benar dan diskriminatif.

Yang tidak kalah penting, sebut Suwarno, beleid ini akan mengancam mata pencaharian petani tembakau di Kabupaten Jember, yang sebagian besarnya bergantung pada tembakau sebagai sumber pendapatan utama.

Padahal, para petani tembakau mengaku sedang mensyukuri hasil panen yang sangat baik di tahun ini. Jika peraturan yang berlebihan ini disahkan oleh Kemenkes, maka imbasnya adalah pada ketidakpastian untuk masa tanam dan panen tahun berikutnya.

?Selama ini, tembakau telah menjadi hidup bagi banyak orang di Jember. Bahkan, logo Pemkab Jember pun menampilkan gambar tembakau. Saat ini, sekitar 40 ribu petani tembakau di Jember mengelola sekitar 22 ribu hektare lahan tembakau jenis Na Oogst, Kasturi dan rajang,? jelasnya.

Untuk itu, Suwarno meminta agar PP 28/2024 direvisi, sedangkan dalam perumusan RPMK, ia berharap petani tembakau diberi kesempatan untuk dilibatkan dan diakomodir masukannya. Jika masukan petani belum diakomodir, sebaiknya rancangan aturan ini dibatalkan. ?Jika mencabut aturan itu tidak memungkinkan, maka kami meminta agar aturan tersebut direvisi,? tutupnya.

JAKARTA - Salah satu unit bisnis dari PT. Askara Connecting Indonesia (Askara & Co) yaitu Askara Live berkomitmen menerapkan metode digital yang menghapus cara konvensional dalam pengumpulan manajemen trafik registrasi sebuah event . Penerapan sistem registrasi event yang berkaitan dengan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) secara digital dapat meningkatkan keberhasilan suatu kegiatan acara di era Industri 4.0.

Proses pengelolaan registrasi acara berkaitan dengan bagaimana peserta kegiatan melakukan pendaftaran terhadap suatu acara, hingga bagaimana skema peserta memasuki area kegiatan tersebut. Sangat penting memahami tentang registrasi event karena sifatnya yang sangat krusial.

Untuk mempermudah alur dari pengelolaan suatu registrasi acara perlu dilakukan sistem registrasi event secara digital melalui peningkatan konektivitas digital, serta tata kelola pengumpulan data secara digital.

Askara Live telah menyelenggarakan puluhan sistem registrasi event secara digital untuk event konferensi nasional antara lain Musyawarah Nasional XI Korps Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila, Musyawarah Nasional XI Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Musyawarah Nasional VIII Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), HUT Jasa Marga ke 45, Natal Bersama BUMN 2023, HUT ke 29 Telkomsel, dan banyak lainnya.

Komisaris Utama PT. Askara Connecting Indonesia (Askara & Co) Ferdy Tamboen mengatakan, bahwa Askara Live bangga menjadi saksi kesuksesan dalam setiap penyelenggaraan sistem registrasi event dan MICE yang dipercayakan kepada Askara Live selama ini.

?Kebanggaan tersendiri bagi kami adalah bisa menjadi bagian dari kisah sukses dalam setiap event MICE, yang mempercayakan kebutuhan sistem registrasi event digital acaranya kepada kami," ucap Ferdy.

Ke depannya, Askara Live akan terus mendorong event-event MICE untuk mulai menggunakan metode digital dalam pengumpulan data dan registrasi event untuk kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan event.

Sistem registrasi event yang di sediakan oleh Askara Live merupakan sistem registrasi digital yang di aplikasikan dengan menggunakan teknologi QR Code yang digunakan untuk mengganti cara manual dan konvensional yang dinilai memiliki banyak kekurangan.

Dengan sistem ini informasi atau data undangan bisa dilihat secara real time, cepat dan akurat, karena dapat di akses secara online dimana saja dan kapan saja sehingga dapat menghemat waktu, biaya dan sumber daya manusia.

Dengan sistem registrasi event digital Askara Live, peserta dapat mendaftar secara online melalui landing page yang sudah disediakan. Peserta hanya perlu mengisi formulir pendaftaran online yang sudah disediakan. Proses verifikasi kehadiran peserta dilakukan dengan metode check in menggunakan kode unik QR code.

?Hanya dengan pindai kode unik tersebut, proses verifikasi sudah dapat berjalan dengan cepat dan akurat, serta dapat mengurangi proses manual dan juga dapat mengantisipasi pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi acara,? tambah Ferdy.

Pendapatan sistem registrasi event penyelenggaraan acara atau MICE masih menjadi penopang bisnis Askara Live (unit bisnis dari Askara & Co) selama ini. Ferdy menjelaskan, mayoritas acara yang digarap adalah event yang bekerjasama baik dengan pemerintah, perusahaan swasta, partai politik maupun asosiasi.

Di sisi lain, Askara & Co juga terus berupaya memperluas segmentasi pasar sistem registrasi event melalui pengembangan bisnis Crowd Control Management dan Ticket Management System.

?Semua industri parawisata, terutama di bidang MICE dapat menggunakan semua jasa Askara & Co untuk mengoptimalkan kelancaran event nya. Selain itu, Askara & Co juga berharap agar semua pelaku usaha MICE ini bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi di era Industri 4.0,? tutup Ferdy.

Kehadiran Askara & Co diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan-tantangan pelaku usaha MICE yang ada di Indonesia. Produk dan layanan yang ada di Askara & Co dapat dilihat melalui website resmi.

JAKARTA - Melenggok-lenggok di catwalk menjadi hal yang gampang-gampang susah untuk orang yang tidak berkecimpung dalam dunia fesyen . Bisa dimaklumi karena hal itu bukan wilayah keseharian orang yang bukan peragawati atau peragawan, jadi perlu keterampilan khusus dan latihan yang intens agar tidak grogi ketika berjalan di panggung .

Bertempat di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (4/10/2024) dalam rangka perayaan ulang tahun ke-86 Sinarmas dilakukan serangkaian kegiatan terutama memperkenalkan beberapa produk unggulan binaan pilar usaha Sinarmas dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Saleh Husin yang merupakan Managing Director Sinarmas bersama para direksi Sinarmas yang lain tak ketinggalan untuk memperkenalkan pakaian produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) binaan pilar usaha Sinarmas dalam acara fashion show.



"Ya sebelumnya saya grogi juga apa nanti kalau salah jalan di panggung gimana dan bisa tertawakan para tamu undangan yang hadir sambil bertanya dalam hati," ujar Saleh Husin.

"Namun karena niatnya untuk membantu UMKM agar mereka bisa naik kelas maka saya nekat saja berlenggok-lenggok di catwalk seraya memperagakan pakaian tenun ikat Humbang Hasundutan dan batik moso Berau produk UMKM binaan pilar usaha Sinarmas, dan alhamdulillah bisa serta berjalan lancar," ujar mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

TOKYO - Memulai dari restoran kecil skala lokal, Takaya Awata mengubahnya menjadi raksasa layanan cepat saji Toridoll Holdings. Saat ini miliarder mie asal Jepang itu mulai merasakan kesuksesannya secara global.

Semuanya berawal ketika Takaya Awata memakai tabungannya yang sedikit untuk membuka sebuah restoran kecil di Kakogawa, sebuah kota pesisir di lepas pantai Laut Pedalaman Seto Jepang. Pria berusia 23 tahun itu menamakannya Toridoll Sanban-kan, atau toko Toridoll No.3.

Nama itu menjadi janji pada dirinya sendiri bahwa toko nomor satu dan dua hanya masalah waktu dan dia akan segera mencapai tujuannya yang sederhana yakni memiliki tiga restoran.

Empat dekade kemudian, Awata Tokyo melantai dibursa melalui Toridoll Holdings yang memiliki jaringan hampir 2.000 restoran cepat saji di 28 negara dan wilayah yang mencakup 21 brand. Andalannya adalah Marugame Seimen, restoran ritel mi udon terbesar di Jepang berdasarkan pendapatan dan jumlah toko.

Kesuksesan menjadi pengusaha makanan cepat saji telah membuat Takaya Awata menjadi miliarder dan mengasah ambisinya. "Saya ingin Toridoll bersaing dalam skala global," kata presiden dan CEO berusia 62 tahun itu di kantor pusatnya di distrik Shibuya Tokyo.

Ia menambahkan, dirinya bercita-cita untuk menjadikannya perusahaan miliknuya Toridoll Holdings bernilai 1 triliun yen atau USD7 miliar berdasarkan pendapatan dalam dekade berikutnya. Untuk mencapai target tinggi tersebut, Awata ingin mengurangi ketergantungan Toridoll pada pengunjung domestik di pasar domestik yang menyusut dan mulai fokus pada ekspansi ke luar negeri.

Industri restoran cepat saji secara global tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 5% antara 2019 dan 2023 menjadi lebih dari USD1 triliun, untuk membuatnya menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat di antara pasar layanan makanan secara keseluruhan. Hal ini disampaikan oleh Tommaso Nastasi, mitra yang berbasis di Milan di perusahaan konsultan Deloitte.

Namun di Jepang yang menghadapi tantangan populasi yang mulai bertambah tua, lebih sedikit pekerjaan penuh waktu dan upah yang stagnan, operator restoran juga harus bergulat dengan kenaikan biaya dan kekurangan pekerja.

Selain itu kata Awata, bisnis makanan di negara Jepang sangat kompetitif. Tumbuh di dalam negeri berarti merebut pangsa pasar dari rivalnya seperti Hanamaru, rantai restoran udon lokal berusia lebih dari seabad yakni Yoshinoya Holdings.

Ditambah ada juga Zensho Holdings yang terdaftar di Tokyo, yang terkenal lewat jaringan mangkuk daging sapi Sukiya dengan harga terjangkau, yang didirikan oleh sesama miliarder Kentaro Ogawa. Toridoll juga harus bersaing dengan raksasa makanan cepat saji Amerika seperti McDonald's dan KFC, yang di antaranya mengoperasikan lebih dari 4.000 toko di Jepang.

Persaingan untuk merebut pengunjung tidak hanya datang dari restoran lain, tetapi juga kotak makan siang bento dan bola nasi di toko serba ada serta makanan siap saji supermarket, menurut analis Daiwa Securities yang berbasis di Tokyo, Shun Igarashi. "Dengan diversifikasi dalam tren makan, perusahaan berebut untuk mendapatkan pelanggan," katanya.

Meskipun demikian, Toridoll, sebagian didukung oleh masuknya wisatawan ke Jepang, untuk membuatnya membukukan rekor pendapatan sebesar 232 miliar yen pada tahun fiskal terakhir yang berakhir Maret, dengan 38% dihasilkan dari luar negeri.

Laba bersih naik 48% menjadi 5,7 miliar yen, dibantu oleh pelemahan yen mendorong keuntungan yang direpatriasi dari cabang luar negeri. Tetapi saham Toridoll, diperdagangkan pada kelipatan pendapatan tinggi setelah pandemi, karena orang-orang kembali makan di luar, dimana tercatat terkoreksi 5% dalam 12 bulan terakhir.

Awata, yang menjadi miliarder tahun lalu dan mendapatkan tempat di jajaran 50 orang terkaya di Jepang, memiliki kekayaan bersih belum lama ini sebesar USD1,1 miliar atau setara Rp16,8 triliun (kurs Rp15.324 per USD).

Pada Maret 2028, Toridoll menargetkan, peningkatan laba bersih lebih dari tiga kali lipat dengan penjualan 420 miliar yen -di mana hampir setengahnya berasal dari luar Jepang. Ia menjelaskan, hal itu dapat dicapai dengan meningkat jumlah toko lebih dari dua kali lipat menjadi 4.900, di mana 3.000 di antaranya harus menjadi cabang luar negeri.

(Perusahaan memiliki semua kecuali empat dari hampir 1.100 toko domestiknya, sementara setengah dari 861 toko yang berada luar negeri dioperasikan sebagai waralaba atau usaha patungan.) Awata mengatakan, dia memperkirakan pendapatan luar negeri akan jauh lebih tinggi, mendekati 60% dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Target Ekspansi

Toridoll memasang target menggandakan pendapatan menjadi 420 miliar yen dan menumbuhkan restoran baru menjadi 4.900, dengan 3.000 di luar negeri, dalam empat tahun ke depan.

Mengandalkan brand Toridoll, atau yang dikenal sebagai Marugame Udon di luar Jepang, tercatat sudah memiliki 264 toko di luar negeri, pada beberapa lokasi yang jauh seperti Hawaii dan Phnom Penh.

Awata melayani selera lokal, dengan berbagai inovasi misalnya, kaldu pedas di Indonesia dan mangkuk udon dingin dengan salad hijau dan ayam goreng di AS. Terlepas dari rantai udon, portofolio perusahaan mencakup restoran yang menyajikan berbagai masakan, mulai dari jajanan jalanan Asia, ramen dan yakitori hingga beberapa hidangan Barat, termasuk pizza dan pancake.

Bagaimanapun, Awata yakin bahwa dia memiliki saus rahasia untuk membuatnya berhasil. "Kami telah banyak memikirkan cara menarik pelanggan," katanya. "Kami bekerja untuk menciptakan momen yang membuat mereka berpikir, 'Oh, itu terlihat bagus.'"

JAKARTA - Polemik kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan belum juga usai. Penyusunan regulasi ini dinilai penuh intrik dan terindikasi adanya intervensi asing yang berdampak sangat negatif pada industri hasil tembakau dari hulu sampai ke hilir, mulai dari petani, pekerja, hingga peritel.

Pakar Hukum Universitas Trisakti, Ali Ridho, menyoroti adanya kesamaan pendekatan dalam merumuskan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Berdasarkan analisisnya, kesamaan pendekatan yang cenderung mengadopsi kebijakan internasional itu terlihat jelas pada sejumlah pasal dalam PP 28/2024 maupun RPMK, terutama soal standardisasi kemasan produk tembakau, yang mendorong pemberlakuan kemasan rokok polos tanpa merek.

Padahal, kata dia, Indonesia tidak meratifikasi FCTC, apalagi terdapat pertimbangan di mana Indonesia merupakan negara produsen tembakau. Sedangkan negara-negara lain yang jadi contoh Kemenkes untuk menerapkan aturan ketat bagi tembakau ini tidak memiliki pertanian maupun produksi tembakau seperti Indonesia, sehingga negara-negara ini saja yang berkiblat pada aturan global tersebut. Sebab itu, ia menilai PP 28/2024 maupun RPMK inkonstitusional dan berpotensi merugikan banyak sektor di dalam negeri.

"Haram hukumnya FCTC menjadi rujukan. Kalau dibilang ini hasil kreativitas, ya buktikan kalau itu sejalan dengan aturan yang sudah ada. Tapi kalau aturannya kontradiktif, ya berarti ini mengacu FCTC dan merupakan pembangkangan terhadap konstitusi," paparnya dalam Media Luncheon yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), di Jakarta, baru-baru ini.

Mengutip teori dalam buku Nicotine War, Ali Ridho pun menyatakan bahwa regulasi yang menekan industri tembakau biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk intervensi antarnegara dan intervensi dari sektor kesehatan serta farmasi. Dalam konteks RPMK ini, dia menduga kuat adanya pengaruh dari industri farmasi global yang mendorong Kemenkes untuk mengadopsi FCTC.

"Kalau ditanya apakah ini ada intervensi? Berdasarkan jurnal tersebut, kita lihat ini bisa saja ada intervensi dari farmasi global. Dengan melihat dari kepentingan dan lain sebagainya," tambahnya lagi.

Selain itu, Ali Ridho turut menyarankan agar dalam proses pembentukan regulasi seperti RPMK ini, Kemenkes seharusnya berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai dampak aturan tersebut terhadap industri hasil tembakau. Sayangnya, hal ini dipertanyakan oleh pakar hukum tersebut.

Ali Ridho pun mempertanyakan apakah Kemenkes sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lain, mengingat dampaknya yang luar biasa besar. Karena tanpa koordinasi, proses pembentukan regulasi ini dianggap bermasalah.

"Dampaknya terhadap industri tembakau akan terasa dari hulu ke hilir, maka perlu koordinasi. Jadi perlu ditanyakan ke Menkes, apakah dalam proses pembentukan RPMK sudah koordinasi atau belum? Kalau belum, berarti prosesnya bermasalah," tegas dia.

Secara keseluruhan, Ali Ridho menekankan pentingnya menyusun kebijakan yang didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan tidak mengesampingkan sektor-sektor penting dalam perekonomian, seperti industri tembakau.

Lebih lanjut, ia menolak keras penerapan RPMK yang mengadopsi FCTC sebelum ada ratifikasi resmi dan menilai bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan negara, terutama dalam hal pendapatan negara dan lapangan kerja di sektor pertembakauan serta ekosistem yang berkaitan dengan industri tersebut. Apalagi, aturan ini memuat ketentuan kemasan polos tanpa merek yang sudah ramai ditolak berbagai pihak. "Kesimpulannya, haram hukumnya untuk mengadopsi FCTC," pungkasnya.

JAKARTA - PT Naleya Genomik Indonesia (NGI), Yayasan Thalassaemia Indonesia (YTI), dan Organisasi Perkumpulan Nderek Guru (Ndaru), secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama NGI, Heru Dharmadi Wijaya, Ketua YTI Ruswandi, dan Ketua Umum Nderek Guru Aditya Yusma.

Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya skrining dini dan upaya pencegahan thalassemia di Indonesia. Sebagai langkah awal, NGI, YTI, dan Ndaru akan menyelenggarakan program skrining genetik thalassemia gratis bagi anggota YTI dan Ndaru, serta terbuka untuk masyarakat umum. Inisiatif ini adalah bagian dari komitmen NGI untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan thalassemia sejak dini di tanah air.



Direktur Utama PT Naleya Genomik Indonesia, Heru Dharmadi Wijaya menyampaikan, layanan tes thalassemia dari NGI, NALEYA-THALASEQ ini merupakan inovasi terbaru yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, yang mampu mendeteksi lebih dari 500 mutasi genetik terkait thalassemia menggunakan teknologi Next Generation Sequencing (NGS).

"Seluruh proses tes - dari pengujian hingga analisis bioinformatika - dilakukan secara lokal di laboratorium NGI di Indonesia untuk memastikan hasil yang lebih akurat, cepat, dan aman," tuturnya.

Sebagai perusahaan yang terus berinovasi di bidang genetika, lanjut Heru, kolaborasi ini mencerminkan komitmen perusahaannya dalam mendukung program pemerintah terkait pencegahan thalassemia di tanah air.

"Ini sejalan dengan misi kami, ?Omics untuk Indonesia? yang bertujuan untuk memajukan teknologi kesehatan, salah satunya di bidang genomika, dan menjadikannya lebih mudah diakses, terjangkau, berkualitas tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat," tambahnya.

Heru percaya, dengan terus berinovasi dan menawarkan layanan tes yang berkualitas serta terjangkau, pihaknya dapat membantu lebih banyak individu dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan genetik terbaik.

"Pencegahan dan deteksi dini adalah langkah krusial dalam mengurangi dampak penyakit ini dan sebagai langkah untuk memutus mata rantai thalassemia di Indonesia," pungkas Heru.

Diketahui, Thalassemia merupakan salah satu beban terbesar bagi BPJS Kesehatan Indonesia. Dengan adanya program skrining dini ini, diharapkan dapat membantu mengurangi beban BPJS Kesehatan dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi individu yang berisiko atau telah terdiagnosis.

JAKARTA - Operator hotel dan kasino Wynn Resorts menyatakan pada Jumat (4/10) bahwa mereka telah dianugerahi lisensi operator permainan komersial pertama di Uni Emirat Arab (UEA) oleh Otoritas Pengatur Permainan Komersial Umum negara tersebut.

Dikutip dari Reuters, Sabtu (5/10/2024), perusahaan kasino yang berbasis di Las Vegas tersebut menyatakan tengah mengembangkan resor mewah di Pulau Wynn Al Marjan di Ras Al Khaimah. Proyek yang sedang dibangun tersebut merupakan usaha patungan antara afiliasi Wynn Resorts, Marjan, dan RAK Hospitality Holding.

Kantor komunikasi pemerintah Ras Al Khaimah, RAKTDA, dan RAK Hospitality Holding tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

Namun, kabar akan berdirinya kasino di UEA yang dioperatori Wynn sebetulnya telah cukup lama berhembus. CEO Wynn Craig Billings tahun lalu telah sesumbar bahwa pihaknya tengah menjalaniproses legalisasi agar perjudian dapat terjadi di properti yang tengah dikembangkan di negara tersebut.

Diketahui, pengembangan properti di Pulau Wynn Al Marjan akan menelan biaya USD3,9 miliar dan direncanakan akan dibuka pada tahun 2027. Rencananya, kasino akan mengambil 4% dari total ruang hotel di pulau tersebut.

UEA bulan lalu mendirikan badan federal untuk mengatur perjudian dan mempekerjakan veteran industri AS untuk memimpinnya. Langkah itu mengakhiri spekulasi selama bertahun-tahun apakah negara tersebut akan mengizinkan perjudian - hal yang ilegal di seluruh wilayah Teluk yang konservatif.

Langkah-langkah untuk mengizinkan perjudian tersebut dilakukan dengan latar belakang persaingan ekonomi yang semakin ketat di Teluk, terutama dengan Arab Saudi. UEA bulan lalu memperkenalkan serangkaian reformasi hukum liberal sebagai upaya mempertahankan keunggulannya sebagai pusat perdagangan, pariwisata, dan keuangan kawasan.

JAKARTA - PT PLN (Persero) dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani nota kesepahaman untuk pemanfaatan lahan milik PLN dalam pembangunan infrastruktur gas. Kerja sama ini diharapkan memperkuat sinergi antara kedua entitas dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

Kerja sama penguatan infrastruktur ini melingkupi infrastruktur gasifikasi onshore, regasification unit (ORU), dan saluran pipa (pipeline) guna mendukung pembangkit listrik tenaga gas di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

EVP General Affairs PLN Arsyadhany Akmala Putri menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi PLN dan PLN EPI. Dia menekankan pentingnya optimalisasi aset melalui konsep bisnis yang lebih inovatif, seperti kerja sama berbasis revenue sharing dan pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman energi yang juga mendukung ESG (Environmental, Social, and Governance).

"Kami sebagai divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aset properti PLN terus mendorong agar aset-aset yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk keperluan operasional kelistrikan maupun non-operasional. Dengan jumlah aset yang sangat besar, termasuk lebih dari 100.000 bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia, kami siap mendukung penuh rencana pembangunan infrastruktur gasifikasi ini," ujar Arsyadhany dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).

Sementara, Direktur BBM dan Gas PLN EPI Rakhmad Dewanto menegaskan bahwa kerja sama strategis ini merupakan salah satu langkah besar PLN dalam mendukung ketahanan energi nasional. Dengan kerja sama ini, jelas dia, PLN Grup memanfaatkan lahan yang sudah ada untuk pembangunan infrastruktur gasifikasi di 22 titik strategis, dengan target utama menggantikan penggunaan BBM dengan gas alam cair (LNG).

"Langkah ini tidak hanya akan menghemat biaya operasional PLN, tetapi juga memberikan dampak signifikan dalam transisi energi bersih di Indonesia," paparnya.

Rakhmad menambahkan, kerja sama ini mendukung pengembangan industri lokal, terutama di wilayah Sulawesi yang menjadi salah satu pusat kegiatan smelter di Indonesia. "Gasifikasi ini tidak hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga mendukung sektor industri seperti smelter yang sangat membutuhkan energi bersih dan efisien. Kami optimis bahwa kolaborasi ini akan menjadi model bisnis yang berhasil di masa depan," tandasnya.