Jakarta -

Direktur Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, memaparkan sejumlah peran dan kesiapan perusahaan untuk memperkuat ekosistem industri LNG Global. Terutama di sektor penyimpanan dan penyediaan Bahan Bakar Penunjang Operasional Industri LNG.

Paparan ini disampaikan Riva dalam forum internasional ADIPEC 2024 saat menjadi salah satu panel diskusi yang bertajuk 'Infrastruktur Gas Alam dan LNG: Memenuhi Permintaan dan Tujuan Iklim' pada Rabu (6/11) kemarin.

"Sebagai bagian dari Pertamina Group kami hadir (di ADIPEC 2024) untuk mengukuhkan peran downstream untuk mendukung ekosistem LNG, bersama dengan global energy expert lainnya kami berdiskusi untuk membahas tantangan dalam memenuhi permintaan energi yang terus berkembang, sambil menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan tujuan iklim global," jelas Riva dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan itu Riva berpendapat seiring meningkatnya permintaan gas alam terutama di sektor industri dan pembangkit listrik di Asia, dunia menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pasokan energi guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun di sisi lain penting bagi industri energi saat ini untuk melakukan berbagai upaya pengurangan emisi karbon. Dalam hal inilah Riva menyampaikan kesiapan Pertamina Group dalam menyediakan berbagai layanan mulai dari penyediaan bunker hingga waste management.

"Sebagai pemimpin energi terkemuka di Indonesia, kami membuka peluang kerja sama penyediaan bunker, bahan bakar, waste management hingga risk management solution, kami memiliki komitmen kuat untuk memastikan pasokan energi yang aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, selaras dengan tujuan iklim global," tambah Riva.

Ia menyebut ADIPEC 2024 menjadi platform penting bagi para pemimpin industri, pembuat kebijakan, dan praktisi energi untuk membahas langkah-langkah strategis yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan besar ini.

"Sebagai bagian dari diskusi global ini, paparan kami diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana sektor energi dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," tutup Riva.

Sebagai informasi, dalam forum bergengsi tersebut Riva bersama Direktur Keuangan ADNOC Gas, Peter Van Driel berbagi pandangan tentang pentingnya kebutuhan LNG, ekonomi hijau, waste management dan pemanfaatan teknologi AI untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi global dan climate goals.

Hadir sebagai moderator Philip Vorobyov, Consulting Director for Gas & LNG S& P Global, forum tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dimana ADNOC Gas sebagai anak perusahaan dari ADNOC perusahaan minyak nasional milik Abu Dhabi yang bergerak pada sektor produksi hingga distribusi, Riva menjelaskan beberapa potensi kolaborasi yang dapat dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disarankan wajib mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi. Hal itu untuk mencapai target swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin kedua.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan upaya itu sekaligus untuk menghindari ancaman terjadinya ironi seperti hasil studi Asean Center for Energy (ACE) yang menyebut Indonesia akan menjadi net importer gas alam pada 2030 dan 2040.

"Mau tidak mau memang pemerintah harus semakin gencar membangun infrastruktur gas bumi. Jika pemerintah gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri meskipun ada cadangan gas besar, risikonya adalah kita akan impor," kata Moshe dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Moshe menegaskan bahwa kunci dari optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah, pertama, membangun infrastruktur penyalurannya. Sebab kehadiran infrastruktur yang lebih luas akan menciptakan peningkatan demand karena penggunaannya di masyarakat baik untuk konsumen industri, masyarakat, maupun transportasi akan lebih masif.

Ketika hal itu terwujud, kata Moshe, proses eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber baru gas bumi akan semakin bergairah. Apalagi sifat dari produksi gas bumi didorong oleh permintaan atau dikenal dengan istilah demand driven.

"Kenapa tidak cari investor saja? Tidak mudah karena keekonomiannya kecil. Banyak investor yang tidak mau," terangnya.

Sebagai contoh, Moshe menceritakan proyek infrastruktur pipa Cirebon - Semarang (Cisem) sempat mangkrak selama 18 tahun sebelum akhirnya kini berjalan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Moshe berharap pemerintah harus sigap untuk mengambil peran. "Apapun yang tidak menarik bagi investor (padahal bersifat urgent) harus diserap oleh APBN untuk dibangun. Ini penting untuk menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya jangka pendek melalui subsidi," terusnya.

Kedua, lanjut Moshe, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi terhadap industri dan ekosistem serta mata rantai gas bumi. Supaya terwujud praktik yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Moshe menyebut tantangan terbesar dalam menciptakan daya tarik ini adalah terkait skema subsidi, terutama pada program gas murah yang dikenal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagai salah satu faktor besar yang membuat nilai keekonomiannya semakin kecil. Situasi ini membuat investasi di hulu dan infrastruktur gas bumi menjadi semakin tidak menarik.

Program HGBT mematok harga jual gas bumi sebesar US$ 6 per MMBTU atau jauh di bawah harga rata-rata pasar. Negara menanggung selisih melalui subsidi dengan cara mengurangi jatah keuntungan pemerintah.

Akibatnya, seperti data yang dirilis Kementerian ESDM, tercatat kerugian negara dari program HGBT adalah sebesar Rp 57,65 triliun sampai semester I-2023 terhitung sejak awal program ini dijalankan yaitu tahun 2020.

Moshe menilai akan lebih fundamental jika dana subsidinya digunakan untuk membangun infrastruktur gas bumi. "Memang harus bertahap sedikit demi sedikit, subsidi dikurangi, biar dana tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur," tegasnya.

Pemerintah dinilai harus berpikir jangka panjang agar harga logistik dan penyaluran gas bisa lebih murah. "Dan subsidi tidak permanen. Pemerintah harus menyediakan energi agar industri dapat tumbuh besar dan cepat secara jangka panjang. Bukan hanya memberikan subsidi yang bersifat jangka pendek," imbuhnya.

Senada dengan Moshe, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah langkah strategis di tengah risiko geopolitik dan dinamika keuangan global. Supaya terhindar dari ketergantungan terhadap sumber energi impor.

Hal ini dinilai penting dijalankan supaya aktivitas ekonomi tidak rentan gangguan eksternal. "Tanpa adanya kemandirian energi maka aktivitas ekonomi rentan terganggu, sejalan dengan volatilitas dari berbagai harga energi ke depan dan transmisi dampaknya ke perekonomian," ungkapnya.

Jika dilihat dari potensi pasarnya, kata Josua, investasi di ekosistem gas bumi pada dasarnya bisa sangat menarik. Kuncinya ada pada pembangunan infrastruktur yang akan membuka potensi demand dari energi fosil paling bersih ini.

"Dengan besarnya pemintaan gas bumi dari industri manufaktur dan besarnya potensi permintaan gas pipa untuk penggunaan rumah tangga tentu menciptakan pasar yang menarik bagi swasta. Kami menilai pemerintah dapat memberikan berbagai insentif untuk dapat meningkatkan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi," ungkapnya.

(aid/das)

Jakarta -

Perkembangan teknologi dan transformasi digital menjadi aspek utama bagi kemajuan industri saat ini, salah satunya industri minyak dan gas. Guna memajukan infrastruktur untuk mendukung operasional dan transformasi ekonomi hijau, PT PGN Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina mengintegrasikan teknologi demi keberlanjutan bisnis perusahaan.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari mengatakan pendukung utama dalam mematangkan infrastruktur dan merancang program strategis PGN menuju ekonomi hijau salah satunya ditopang oleh transformasi digital.

"Digitalisasi dilakukan dalam seluruh rantai proses bisnis gas mulai dari operations sampai dengan pengelolaan pelanggan dengan solusi-solusi IT yang dapat meningkatkan engagement pelanggan terhadap perusahaan yang terintegrasi antara Operation Technology (OT) dan Information Technology (IT)," ujar Rosa, dalam keterangan resmi, ditulis Selasa (22/10/2024).

Dalam melakukan perancangan proyek dan keberlanjutan bisnis perusahaan, PGN mengadopsi teknologi selain sebagai langkah adaptasi, juga dalam rangka mengembangkan inovasi.

Hal ini dibuktikan melalui beberapa aplikasi, seperti Digio (Digital Information for Gas Infrastructure Operation) yang mendukung efektivitas dalam mengelola dan merancang infrastruktur gas bumi, SiApp Gas-In yang digunakan untuk melakukan perencanaan awal proyek dengan menyiapkan timeline maupun resource, dan SipGas (Sistem Informasi Penyaluran Gas) yang digunakan untuk memonitor pergerakan penyaluran gas bumi serta infrastruktur pendukungnya.

"Seiring dengan perubahan teknologi, maka PGN berusaha adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan. Bahkan untuk meter operation, PGN juga sudah mengamplikasikan teknologi di dalamnya sehingga lebih transparan bagi pelanggan, contoh lain seperti smart meter untuk pencatatan otomatis pemakaian gas bagi pelanggan sehingga lebih akurat dan mudah di monitor, automatic meter reading, bahkan untuk akusisi dan manajemen data meteran pun kami juga sudah akses menggunakan teknologi melalui Giore dan SipGas," jelas Rosa.

Selain itu, teknologi saat ini merambah pada ranah yang lebih luas hingga dapat menciptakan Artificial Intellegence (AI) selain untuk mendukung kecerdasan manusia, juga mendukung percepatan pertumbuhan sektor industri dan meningkatkan daya saing bisnis. PGN juga mulai mengaplikasikan AI dalam mengembangkan infrastruktur gas bumi, clustering dan mempercepat distribusi gas ke seluruh penjuru negeri.

"Teknologi dalam hal ini AI yang saat ini marak, membantu kami membangun infrastruktur secara cepat. Dengan pendekatan teknologi ini, PGN melihat market yang sesuai dan menggolongkan pemanfaatan gas bumi sehingga LPG impor dapat semakin diminimalisir sehingga kami dapat lebih mudah untuk mewujudkan transisi energi dan ekonomi hijau," tambah Rosa.

Transformasi digital memainkan perannya secara vital dalam mendukung PGN mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 melalui dua hal. Pertama, memperkuat legacy business dengan mengamankan pasokan gas nasional & mengembangkan infrastruktur gas secara menyeluruh melalui teknologi, serta mengintegrasikan Gas/LNG Portfolio termasuk Jargas menggunakan Oracle Siebel dan PGN Mobile.

Kedua, memulai bisnis Low Carbon Businesses dengan akselerasi distribusi Metanol dan Biometana melalui sinergitas dengan Pertamina Group, serta mengembangkan transmisi CCUS/CCS (CO2 pipeline) yang turut dimudahkan dengan adanya teknologi.

"Kita dapat mewujudkan ekosistem energi bertumbuh dengan kuat, dengan terus memastikan di dalamnya terdapat dasar transformasi digitalisasi dan juga iklim inovasi teknologi. Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan yang dapat diandalkan dengan efektif, efisien, serta dapat memberikan efek secara komperehensif. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan dua kunci, adanya kolaborasi dan orkestrasi yang tepat yang harus dimaksimalkan demi manfaat yang berkelanjutan" tutup Rosa.

(fdl/fdl)

JAKARTA - PT PLN (Persero) dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani nota kesepahaman untuk pemanfaatan lahan milik PLN dalam pembangunan infrastruktur gas. Kerja sama ini diharapkan memperkuat sinergi antara kedua entitas dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

Kerja sama penguatan infrastruktur ini melingkupi infrastruktur gasifikasi onshore, regasification unit (ORU), dan saluran pipa (pipeline) guna mendukung pembangkit listrik tenaga gas di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

EVP General Affairs PLN Arsyadhany Akmala Putri menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi PLN dan PLN EPI. Dia menekankan pentingnya optimalisasi aset melalui konsep bisnis yang lebih inovatif, seperti kerja sama berbasis revenue sharing dan pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman energi yang juga mendukung ESG (Environmental, Social, and Governance).

"Kami sebagai divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aset properti PLN terus mendorong agar aset-aset yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk keperluan operasional kelistrikan maupun non-operasional. Dengan jumlah aset yang sangat besar, termasuk lebih dari 100.000 bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia, kami siap mendukung penuh rencana pembangunan infrastruktur gasifikasi ini," ujar Arsyadhany dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).

Sementara, Direktur BBM dan Gas PLN EPI Rakhmad Dewanto menegaskan bahwa kerja sama strategis ini merupakan salah satu langkah besar PLN dalam mendukung ketahanan energi nasional. Dengan kerja sama ini, jelas dia, PLN Grup memanfaatkan lahan yang sudah ada untuk pembangunan infrastruktur gasifikasi di 22 titik strategis, dengan target utama menggantikan penggunaan BBM dengan gas alam cair (LNG).

"Langkah ini tidak hanya akan menghemat biaya operasional PLN, tetapi juga memberikan dampak signifikan dalam transisi energi bersih di Indonesia," paparnya.

Rakhmad menambahkan, kerja sama ini mendukung pengembangan industri lokal, terutama di wilayah Sulawesi yang menjadi salah satu pusat kegiatan smelter di Indonesia. "Gasifikasi ini tidak hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga mendukung sektor industri seperti smelter yang sangat membutuhkan energi bersih dan efisien. Kami optimis bahwa kolaborasi ini akan menjadi model bisnis yang berhasil di masa depan," tandasnya.

JAKARTA - Seiring dengan tuntutan kebutuhan akan kecepatan layanan dalam berbagai bidang termasuk dalam pengembangan infrastruktur gas bumi, PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi untuk kegiatan enjiniring dan desain infrastruktur gas bumi. Terkini, PGN meluncurkan aplikasi Quick Engineering Standards and Tools (QUEST) yakni aplikasi terintegrasi untuk meningkatkan kecepatan olah data yang meningkatkan produktifitas dalam perencanaan keteknikan infrastruktur, perhitungan skema logistik, dan estimasi biaya untuk pekerjaan infrastruktur gas bumi baik moda pipeline maupun beyond pipeline.

?Aplikasi QUEST dikembangkan sebagai sarana yang terintegrasi yang mencakup perhitungan keteknikan yang akurat, cepat, namun tetap terstandarisasi. Selama ini, sistem database terkait perhitungan engineering masih menjadi tantangan, baik secara klasifikasi, bentuk, akses data, dan standarisasinya. Maka dari itu, aplikasi QUEST adalah solusi sekaligus menjadi salah satu tools yang efisien dengan memanfaatkan teknologi digital,? jelas Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta melalui keterangan pers, Kamis (19/9/2024).

QUEST terdiri dari 3 modul yakni Siapp Gas In, Harga Satuan, dan Gas Think. Komponen di dalam aplikasi tersebut di antaranya meliputi daftar material, alat, tenaga kerja, perhitungan/kalkulasi teknis, dan pemilihan moda transportasi dalam suatu pekerjaan yang kemudian akan dianalisis oleh sistem sotfware. Hasil analisa software menghasilkan data yang lebih komprehensif, terukur dan applicable dalam melaksanakan sebuah pekerjaan keteknikan gas bumi.

"Sebelum ada aplikasi QUEST, perhitungan teknis cukup memakan waktu. Setelah ada QUEST, perhitungan dapat lebih cepat sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan produktifitas hingga 40% pada pekerjaan perencanaan dan engineering," kata Harry.

Modul pertama adalah Siapp Gas-In. Program PGN untuk melayani berbagai jenis pelanggan serta jutaan pelanggan rumah tangga serta retail membutuhkan perhitungan transportation cost dan skema logistik yang cepat. Apalagi untuk pelanggan baru yang membutuhkan moda transportasi gas yang berbeda-beda. Siapp Gas-In dapat melakukan perhitungan cepat untuk moda transportasi gas yang ada di PGN Group baik melalui pipa maupun beyond pipeline dalam hal ini CNG maupun LNG. Dengan modul ini, pekerja cukup memasukkan data kebutuhan dan lokasi calon pelanggan, untuk mendapatkan data transportation cost secara instan.

Dalam modul Harga Satuan, PGN dapat memperoleh informasi harga satuan material jaringan dan konstruksi dengan cepat dan mudah serta yang tak kalah penting informasi tersebut terstandarisasi dan terkonfirmasi. Informasi ini diperlukan untuk menyusun perhitungan pekerjaan baik pipeline maupun beyond pipeline, serta dapat membuat rencana anggaran biaya atas pekerjaan dengan tingkat kesalahan yang minimal serta terdokumentasi dengan rapi.

Kemudian, pada modul ketiga yaitu Gas Think, PGN semakin dimudahkan untuk melakukan perhitungan yang meliputi konversi satuan dan bahan bakar, serta desain setiap disiplin seperti diameter pipa, ketebalan pipa, ukuran kapal pengangkut gas, size MRS, dan size peralatan utama lainnya. Perhitungan ini penting sebagai inputan dalam memproduksi hasil desain yang optimum dan terstandarisasi tanpa menafikan sisi safety. Sehingga diharapkan, modul Gas Think dapat mempercepat proses desain di PGN Group.

?Ke depan, market PGN akan semakin luas dan kompleks, sehingga diperlukan peningkatan kecepatan layanan dan digitalisasi untuk informasi yang cepat dan handal. Aplikasi QUEST diharapkan terus berkembang seiring teknologi, market, dan perilaku pelanggan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Aplikasi ini merupakan adaptasi bisnis dan akuntabilitas terhadap regulasi gas bumi. Aplikasi ini terus berkembang dan cakupannya akan diperluas dari sisi database dan modul perhitungan. Kami siap dan terus responsif terhadap kebutuhan pelanggan serta berkomitmen dalam memudahkan pekerjaan khususnya dalam hal pengolahan data dan informasi digital yang dibutuhkan baik oleh pekerja, perusahaan, maupun masyarakat sebagai pelanggan,? pungkas Harry.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku distribusi minyak dan gas bumi (migas) belum optimal lantaran terkendala kemantapan infrastruktur pendukung.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan, Pulau Jawa menjadi salah satu wilayah yang memiliki akses tinggi terhadap minyak dan gas.

“Kalau malam Indonesia pulaunya cuma tersisa Pulau Jawa, ya sama Sumatra, Sulawesi, Kalimantan terlihat bintik kecil. Papua tidak kelihatan [gelap karena tak teraliri listrik],” jelasnya dalam acara Oil & Gas, Mining and Construction Indonesia Expo 2024 di Jiexpo, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Melihat realitas tersebut, Laode menegaskan bahwa pemerintah masih memerlukan upaya besar dalam menyelesaikan tantangan tersebut agar seluruh masyarakat di wilayah Indonesia dapat memiliki akses energi yang sama.

Agar distribusi energi tak hanya terkutub pada satu wilayah, dia menegaskan bahwa pemerintah perlu fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Salah satu yang saat ini tengah dikebut pembangunannya adalah menyambungkan pipa transmisi di wilayah barat Indonesia mulai dari Aceh hingga Jawa.

Beberapa contohnya yakni pembangunan proyek pipa transmisi gas Cirebon – Semarang (Cisem) tahap II yang baru saja diteken kontraknya pada Agustus 2024 lalu. Di mana, proyek ini bakal memakan anggaran mencapai Rp2,8 triliun.

Kemudian, di wilayah Sumatra, saat ini tengah dibangun infrastruktur pipa gas dari Dumai hingga Sei Mangke (Dusem) yang akan dibangun usai pipa Cisem II rampung dikerjakan. Nantinya, pipa gas Dusem ini diproyeksi bakal memiliki panjang mencapai 500 kilometer (km).

“Sementara di Indonesia bagian timur kita arahkan melalui moda LNG [gas alam cair]. Jadi, LNG ini kenapa? Karena di sana pulau cukup banyak, pembangkit listrik kecil-kecil ini kita tak mungkin membangun rangkaian pipa-pipa yang rumit kita penuhi dengan pola LNG,” tegasnya.

Sayangnya, Laode tak memerinci berapa proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun seluruh proyek infrastruktur tersebut. Dirinya mengaku saat ini pihaknya masih fokus melakukan penyelesaian konstruksi pada proyek pipa Cisem II.

Jakarta -

Pemerintah menargetkan produksi gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada tahun 2030. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mengejar target tersebut, termasuk mencari sumber-sumber gas raksasa.

Pencarian tersebut pun telah membuah hasil dengan ditemukannya sumber-sumber gas jumbo. Namun, ada pekerjaan rumah menanti, yakni menyangkut siapa pembeli gas tersebut dan infrastrukturnya.

Terkait hal tersebut, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengakui, saat menetapkan target 12 bscfd banyak yang mempertanyakan pembelinya. Namun, kebijakan pemerintah mendorong hilirisasi membuat kebutuhan gas meningkat.

"Dulu waktu kita menetapkan target 12 bcf banyak yang menanyakan siapa yang membeli? Nah sekarang begitu mulai berbagai kebijakan pemerintah untuk hilirisasi mulai banyak industri-industri di dalam negeri, kemudian juga kebutuhan listrik juga meningkat sehingga sekarang berkembang," kata Dwi di JCC Jakarta, Rabu (14/8/2024) lalu.

Dia melanjutkan, dari sisi gas balance, pihaknya melihat tidak akan negatif di 2030. Terlebih, adanya penemuan-penemuan baru berukuran raksasa.

"Karena kita tahu bahwa Eni sendiri di Indonesia ada 5 proyek sekarang itu pengembangan eksisting maupun 2-3 proyek pengembangan baru termasuk yang salah satunya Geng North," ungkapnya.

"Yang lain-lain dari 2026 akan onstream dan sebagainya, kemudian Geng North yang Eni itu insyaallah onstream di 2027 nanti akan diikuti 2028 Andaman oleh Mubadala, kemudian diikuti akhir 2029 itu Abadi Masela jadi dengan penambahan yang cukup signifikan untuk gas kita," tambahnya.

Bicara wilayah, terang Dwi tergantung dengan infrastruktur. Dia menerangkan, pihaknya telah cukup lama memberikan sinyal jika Jawa Timur akan kelebihan gas dan Jawa Barat mengalami kekurangan (shortage).

Oleh karena itu, pasokan gas di Jawa Barat dipasok dari Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian selatan untuk mengalir ke Jawa Barat. Lalu, ada receiving terminal di utara Jakarta sehingga kelebihan gas di Jawa Timur bisa dialirkan ke Jawa Barat.

Dia melanjutkan, saat ini juga dibangun pipa gas Cirebon-Semarang. Dengan adanya pipa ini diharapkan akan mengatasi kelebihan gas di Jawa Timur.

"Jadi 2026 kalau sekarang itu ada kelebihan 150 juta cubic feet per hari di potensi di Jawa Timur itu bisa dialirkan nanti namun demikian tetap Jawa Barat nanti akan masih butuhkan supply dari Sumatera dan itu masih bisa kita atur nantinya, apakah ekspor kita ke Singapura kita harus adjust untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi dari sisi gas balance secara garis besar kita masih kelebihan," terangnya.

Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif pernah mengatakan, pemerintah menargetkan proyek pipa gas bumi Dumai - Sei Mangkei sepanjang 400 km akan selesai pada tahun 2027.

"Tahun 2024 ini sedang tahap penyiapan," ujar Arifin dalam keterangan yang dipublikasikan di laman Kementerian ESDM 5 Januari 2024 lalu.

Arifin menyebutkan penyelesaian proyek pipa gas Dumai - Sei Mangke tersebut merupakan bagian dari upaya antisipasi kelebihan gas bumi, di mana ada potensi gas besar di Laut Andaman. Sehingga akan bisa dimanfaatkan untuk industri-industri yang membutuhkan gas bumi.

"Jadi nanti kalau ada gas itu, selain nanti untuk bikin pabrik pupuk dan juga petrochemical di Lhokseumawe (Aceh) dan area yang sekarang," tuturnya.

Total anggaran yang akan dipakai untuk pembuatan pipa gas Dumai-Sei Mangke sebesar Rp 6,6 triliun, dan akan menyalurkan potensi gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan Andaman di Aceh untuk dimanfaatkan di Jawa dan Sumatera.

Lebih lanjut Arifin mengatakan jika proyek pipa gas Dumai - Sei Mangke sudah selesai, maka jaringan pipa gas bumi akan tersambung dari Aceh hingga Jawa Timur. Seiring dengan penyelesaian ruas pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap I yang telah selesai pada tahun 2023 dan pipa gas bumi Cisem Tahap II yang dijadwalkan rampung tahun 2025.

Jika infrastruktur gas bumi sudah tersambung, sambungnya, maka masyarakat juga akan menerima manfaat dari hal tersebut, karena bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga di jalur pipa gas bumi, untuk mengurangi ketergantungan LPG.

"Ini ke depannya yang kita bikin mudah, sehingga affordable buat masyarakat, dan harganya bisa kompetitif dan bisa lebih murah dibandingkan dengan LPG," jelasnya.

Diperkirakan akan ada penambahan penerima jaringan gas kota (jargas) di Cisem sebanyak 300 ribu sambungan rumah tangga (SR) dan Dumai-Sei Mangke sebanyak 600 ribu SR. Dari angka tersebut akan mengurangi subsidi LPG 3 kg sebanyak Rp 630 miliar per tahun, dan akan menghemat devisa impor LPG sebesar Rp 1,08 triliun per tahun.

(acd/rrd)

Jakarta -

Pemerintah tengah mencari cara untuk mendorong pemanfaatan jaringan gas (jargas). Dengan pemanfaatan jargas, diharapkan dapat mengurangi pemakaian LPG.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menerangkan, pihaknya telah melakukan analisa di mana harga gas jargas masih lebih mahal dibanding harga LPG 3 kg bersubsidi. Namun, harganya lebih murah jika dibanding LPG komersial.

"Ya kita kan mencari cara supaya jargas ini jalan. Karena kalau jargas jalan, LPG kan berkurang. Kita sudah analisa kalau dengan harga gas yang sekarang itu, ke masyarakat itu lebih mahal daripada LPG 3 kg. Tapi lebih murah sebetulnya daripada LPG yang komersial," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dadan mengatakan, pemanfaatan jargas sendiri lebih aman. Dia juga menyebut, masyarakat tidak perlu beli tabung.

Lebih lanjut, dia menambahkan, dengan harga gas hulu untuk jargas sebesar US$ 4,72 per mmbtu, maka harga gas pada jargas masih di atas LPG 3 kg.

"Kalau dengan harga US$ 4,72 yang sekarang, kan US$ 4,72 kalau harga gas bumi untuk yang jargas, itu harganya masih di atas harga per kilonya LPG yang subsidi," ungkapnya.

Untuk diketahui, Menteri ESDM sebelumnya Arifin Tasrif pernah menyampaikan jika pihaknya mengkaji pemberian subsidi gas hulu untuk mendorong pemakaian jargas. Dadan mengatakan, pihaknya sedang berhitung terkait subsidi LPG dan subsidi ke gas hulu.

"Kalau kita menyediakan subsidi untuk LPG, kan bisa dihitung per kilonya sekian. Atau kita mau subsidi ke hulu yang gasnya, sehingga penerimaan dari KKKS-nya kan tidak boleh turun," ujarnya.

(acd/rrd)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana usai penandatanganan kontrak Proyek Strategis Nasional (PSN) Cirebon-Semarang (Cisem) tahap II mengingatkan kepada pemenang lelang untuk memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pekerjaan, yakni sebesar 60% harus dipenuhi.

Seperti diketahui, Proyek Cisem Tahap II merupakan PSN dengan nilai sangat besar yakni hampir Rp 2,8 triliun dengan komitmen nilai TKDN yang sudah disepakati sebesar 60% diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan untuk industri dalam negeri.

"Nilai Proyek Cisem Tahap II Rp2,8 triliun, dengan waktu pekerjaan konstruksi 2 tahun Pastikan TKDN-nya, saya bikin TKDN nya Karena TKDN ini wajib dan sudah committeed angkanya 60%. Jadi itu harus di dipastikan segala realitas ada di lapangan seperti itu, tidak ada yang ditawar satupun," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/8).

Selain besaran nilai TKDN yang harus dijaga, Dadan meminta proyek penggalian tanah yang dilakukan untuk menanam pipa dikembalikan lagi seperti semula atau menjadi lebih baik lagi.

"Ada titipan dari Kementerian PUPR. Ini pengalaman dari yang Cisem I, bekas galiannya itu kembalikan harus lebih bagus dari awalnya, sebetulnya waktu itu mintanya sama tapi saya di sini tambahin (targetnya), sehingga kalau meleset sedikit nantikan ujungnya sama," tambah Dadan.

Dadan mengingatkan, kontraktror yang mengerjakan proyek Cisem II untuk fokus bekerja sesuai dengan kontrak yang ada dan jangan melaksanakan kegiatan yang tidak ada tertuang di dalam kontrak.

"Kerjakan sesuai dengan kontraknya itu saja yang diluar kontak tidak usah dikerjakan Kami siap untuk memfasilitasi seluruh kepentingan pelaksanaan di lapangan," ujar Dadan.

Menurut Dadan, keberhasilan mencapai target TKDN pada Proyek Cisem Tahap I diharapkan dapat menjadi acuan untuk Proyek Cisem II dan proyek-proyek infrastruktur lainnya Indonesia.