JAKARTA - BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID terus melakukan transformasi dengan mengadopsi teknologi mutakhir guna memperkuat kinerja operasional. Dalam program D Futuro Futurist Summit 2024, Grup MIND ID menampilkan berbagai implementasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan robotika.

Salah satu inovasi yang ditampilkan adalah excavator simulator, yang merepresentasikan teknologi operasional alat berat jarak jauh Anggota Grup MIND ID, termasuk teknologi MineGem dari PT Freeport Indonesia. Dengan simlulator tersebut, pengunjung dapat merasakan pengalaman langsung mengoperasikan alat berat tambang secara virtual, memberikan wawasan yang realistis dan edukatif mengenai operasi pertambangan modern.

MIND ID juga menghadirkan layanan BRANKAS LM dari anak usahanya, Antam yang menawarkan solusi pembelian, penyimpanan, penjualan kembali, dan pencetakan emas dalam berbagai denominasi sesuai kebutuhan konsumen.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf, menjelaskan bahwa penggunaan teknologi canggih telah menjadi bagian penting dari operasional Grup MIND ID. Teknologi, kata dia, mampu meningkatkan hasil tambang dan proses pengolahan, hingga meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk mineral Grup MIND ID.

"Melalui experience booth ini, kami berharap dapat mengedukasi masyarakat tentang transformasi sektor pertambangan yang semakin futuristik. Partisipasi MIND ID dalam D Futuro menunjukkan komitmen kami sebagai penggerak perubahan di sektor pertambangan, demi bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujarnya melalui keterangan pers, Rabu (6/11/2024).

Sementara itu, pengunjung pun terlihat antusias dan memebrikan respons positif, terutama saat mencoba excavator simulator yang memberikan pengalaman unik. Salah satu pengunjung, Chandra, menyatakan bahwa kehadiran booth MIND ID memberikan pengalaman yang menarik dan jarang ditemukan di perusahaan tambang lainnya.

"Booth-nya keren, dan teman-teman dari MIND ID sangat proaktif menjelaskan teknologi yang sudah diterapkan. Senang juga karena di akhir sesi kami mendapat suvenir," tuturnya.

JAKARTA - Ekonom dan pakar hukum menakar dampak ekonomi yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).

Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi. Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho mengatakan, bahwa berdasarkan hasil kajian INDEF, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

?Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,? ujarnya dalam diskusi media bertajuk ?Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru? di Jakarta, Selasa (5/11).

Selain itu, Andry mengungkapkan, dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7% dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya sambung Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri ini menyumbang hingga 6,9% terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, Ia mengingatkan bahwa industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data INDEF, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.

?Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,? jelasnya.

Ia juga menekankan, perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh. Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut.

?Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,? tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Andry mengungkapkan pentingnya fokus pada empat hal utama untuk keberlanjutan industri ini. Pertama, penerimaan negara; kedua, pengendalian konsumsi; ketiga, perlindungan tenaga kerja; dan keempat, penanganan rokok ilegal.

?Regulasi-regulasi ini seharusnya lebih fokus pada empat hal tersebut agar dampaknya tidak berat sebelah dan dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi,? tambahnya.

Di sisi lain, Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pun kian dipandang bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.

Pandangan itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Ia menjelaskan, penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

?Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan,? tuturnya.

Hikmahanto menekankan, bahwa Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

?Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional,? tambahnya.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

?Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?? imbuhnya.

Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan, bahwa ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. ?Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol,? paparnya.

Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri, serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

?Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri,? pungkasnya.

JAKARTA - Industri , pengamat energi dan pemangku kepentingan di sektor migas optimistis target lifting minyak sebesar 605.000 barrel oil per day (BOPD) dan lifting gas bumi sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan dapat dicapai.

Hal ini didasari dengan terobosan kegiatan pengembangan lapangan migas, penerapan teknologi hingga program reaktivasi sumur idle yang tengah digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun SKK Migas bersama seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di Tanah Air.

"Dorongan Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam menggenjot produksi minyak dan gas bumi dalam negeri melalui revitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif alias idle tentunya disambut baik seluruh KKKS dan industri penunjang migas. Kita optimistis pencapaiannya ke depan akan lebih baik," kata Wakil Presiden PetroChina Indonesia Gusminar dalam diskusi bertajuk: "Formulasi Lifting Migas untuk Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Energi Nasional" di Graha DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurut Gusminar, pemangku kepentingan selama ini telah bekerja keras mengamankan target lifting minyak. Mengacu pada data yang dirilis pemerintah, kata dia, dari total 44.985 sumur di Indonesia, sebanyak 16.990 sumur masuk pada kategori sumur idle. Meski tidak semua sumur idle tersebut memiliki potensi untuk reaktivasi, sebagian besar sumur berpotensi reaktivasi.

"Dengan reaktivasi dan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan, di samping meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan wilayah kerja (WK) migas. Oleh karena itu, dalam forum ini kami menyampaikan pemikiran, saran dan rekomendasi untuk mempertahankan serta meningkatkan laju produksi migas nasional," ujar Gusminar.

Gusminar menekankan pentingnya untuk terus menarik laju investasi dalam negeri dan asing dengan menawarkan ketentuan fiskal yang kompetitif. Guna menjaga lifting minyak dan gas bumi, tegas dia, dibutuhkan iklim investasi yang mendukung, serta adanya kemudahan berusaha dan perizinan serta perbaikan regulasi sehingga ke depan kegiatan eksplorasi kian massif. "Kemudahan berusaha dan perizinan ikut membantu menjaga lifting migas. Misalnya perlu adanya kemudahan yang bersinggungan dengan kawasan hutan, permasalahan lahan dan lainnya," tuturnya.

Lebih jauh dia menjelaskan program utama peningkatan produksi migas mengacu pada jangka pendek, menengah dan jangkan panjang yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk program jangka pendek ini berupa pengeboran sumur pengembangan lebih dari 1.000 sumur tiap tahun, reaktiviasi idle well 1.000-1.5000 sumur per tahun, dan percepatan eksekusi CEOR Minas area A (2 juta bbls), Steamflood Rantau Bais (2,8 juta bbls), dan simple sulfactant Balam South.

"Dalam jangka menengah antara lain percepatan proyek 153 POD/OPL/OPLL baru ditambah 4 PSN (Masela, AKM, IDD plus Geng North, UCC). Percepatan POD 301 undeveloped discoveries," paparnya.

Sedangkan untuk jangka panjang atau long term dilakukan pengeboran eksplorasi targeting Giant Prospect, rata-rata 54 sumur tiap tahun, PSE 5 lapangan Big Fish per tahun. Dia menambahkan, perlu pula kerja sama migas nonkonvensional dengan pemain besar seperti EOG Resources (AS), CNPC dan lainnya.

Sementara, Ketua Komisi XII DPR yang membidangi ESDM, Lingkungan Hidup dan Investasi Bambang Patijaya dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya terobosan dan inovasi teknologi untuk mendukung peningkatan produksi sumur-sumur tua dan perlunya sinergi KKKS migas.Bambang berharap dukungan kuat dan sinergi KKKS dapat meningkatkan laju produksi minyak dan gas bumi nasional, sehingga beban APBN nantinya tidak terlalu berat.

"Kita berpikir bagaimana memberikan masukan sehingga problematika bisa kita atasi. Antara lain menyangkut penambahan cadangan baru. Kita juga perlu investasi masuk. Dan kita perlu hadirkan teknologi baru karena mungkin sumur tua yang ada pada hari ini dengan teknologi yang lama tidak lagi ekonomis karena situasi keekonomian untuk biaya satu sumur yang lalu berbanding beberapa sumur yang sekarang," ujarnya.

Sementara itu, pengamat sektor ESDM Syamsu Daliend mengatakan, kegiatan pengembangan dan produksi sumur yang ada harus terus dipercepat. Dengan adanya percepatan produksi dan mengoptimalkan kembali sumur idle yang ada serta penerapan teknologi seperti EOR di sumur-sumur tua, maka produksi minyak menurutnya bisa menyentuh di atas angka 600.000 barel per hari.

"Kalau ditotal akan ada penambahan jumlah produksi yang lumayan untuk menahan laju penurunan dan bahkan mempertahannya. Produksi minyak bisa menyentuh angka 600.000 barel. Jadi kita optimistis target lifting bisa tercapai pada tahun depan," tegasnya.

Geoscientist Geophysicit Consultant Muslimah Aida Batalipu menambahkan, pencapaian produksi sangat ditentukan dengan penerapan teknologi yang diterapkan selama ini. Dia mencontohkan penerapan teknologi terpadu Fracturing and EOR yang berbasis bioteknologi dan aman lingkungan sektor migas telah diterapkan cukup lama di Amerika Serikat (AS) juga bisa diterapkan di Indonesia.

"Di samping EOR yang selama ini sudah diterapkan di Indonesia, teknologi fracking juga bisa digunakan untuk meningkatkan produksi migas kita," tuturnya.

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BP Danantara ) bakal menjadi superholding yang membawahi 7Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Bahkan pada tahap awal aset BUMN yang dikelola badan baru ini diperkirakan mencapai USD600 miliar atau setara Rp9.520 triliun.

Jumlah BUMN dan aset ini merupakan tahap awal setelah BP Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya peresmian dilakukan Kamis besok (7/11/2024), namun ditunda sementara waktu.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad menyebutkan fungsi Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia akan dileburkan ke dalam Danantara.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, Rabu (6/11/2024), ada tujuh BUMN yang akan menyumbangkan sejumlah asetnya untuk dikelola BPI Danantara.

Ketujuh BUMN itu adalah PT Bank Mandiri (BMRI) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Tbk, PT Bank Nasional Indonesia (BBNI) Tbk, PT Pertamina, PT PLN , MIND ID, dan PT Telkom Indonesia (TLKM) Tbk. Selain tujuh BUMN tersebut, Indonesia Investment Authority (INA) juga akan masuk dalam Danantara.

Berikut rincian asset under management (AUM) dari tujuh BUMN yang bakal dinaungi, Bank Mandiri senilai Rp2.174 triliun, Bank BRI sebesar Rp1.965 triliun, dan Rp1.671 triliun dari PLN.Kemudian, Pertamina Rp1.412 triliun, Bank BNI Rp1.087 triliun, Rp318 triliun berasal dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Dari dokumen dijelaskan bahwa peleburan INA ke BP Danantara menjadikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) berada diangka USD10,8 miliar. Jumlah ini baru tahap awal dan berasal dari INA.

Adapun total asset under management yang bakal dikelola BP Danantara USD982 miliar atau setara Rp15.584 triliun.

Untuk diketahui, BP Danantara merupakan cikal bakal superholding BUMN. Pasalnya, lembaga ini akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah. Bahkan semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yassierli mengatakan, aturan baru soal rumus penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 belum tentu diterbitkan pada besok, 7 November 2024. Sebelumnya Yassierli mengaku sudah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait seperti buruh maupun pengusaha sebelum merilis aturan baru soal rumus penetapan UMP 2025.

?Belum tentu besok,? ujar Yassierli dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sambung Yassierli menerangkan, bahwa kesepakatan UMP ini telah disinggung pada saat Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi. Namun, dia enggan untuk membeberkan hasil dari Sidang Kabinet.

?Nanti saya kasih press release aja karena sebenarnya tadi ada kesepakatan terkait dengan sidang kabinet ini. Nanti mungkin pas di Kementerian saya buat press release,? katanya.

Menaker menegaskan, bahwa secara umum telah dibahas dengan Presiden Prabowo terkait aturan rumus UMP. ?Secara umum aja. Nanti saya buat detail. Bocorannya belum selesai kita bahas.?

Meski begitu, Yassierli menegaskan jika dia telah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan bahkan juga Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh.

?Dewan pengupahan nasional sudah, kemudian LKS Tripartit. Tapi mintanya istilahnya apa saya lupa bahwa itu kita benar mengoptimalkan LKS Tripartit, kita sudah dua kali rapat,? kata Yassierli.

?Ini masalah waktu ya terlalu cepat, jadi kita masih bahas. Kita harus bener-bener firm bahwa Peraturan Menteri ini benar-benar bisa memberikan bahasa saya membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha,? tegasnya.

Tidak diungkapkan apakah isi formula perhitungan UMP yang akan dibuatnya tersebut akan mempertimbangkan hasil putusan MK atas gugatan uji materi UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Diterangkan MK memutuskan 21 poin penting terkait uji materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal UU Ciptaker yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya.

Dalam putusannya ada 7 isu besar dimana, MK menjawab dalil-dalil para pemohon berkenaan isu konstitusionalitas. Khususnya terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak lagi berdasarkan izin, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, cuti, pengupahan, ketentuan pesangon, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

JAKARTA - Sub Holding PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo mendukung mandatori B35 yang diterapkan pemerintah. Bahkan PTPN juga menyiapkan berbagai strategi agar mampu berkontribusi saat pemerintah mewujudkan rencana B40 atau bahkan B50.

Bentuk dukungan yang diberikan PTPN ditunjukkan melalui rencana pembangunan pabrik biodiesel dan mendorong produksi CPO nasional melalui peningkatan produktivitas sawit rakyat. Sebagai proyek strategis nasional dan sesuai arahan pemegang saham, perusahaan diminta untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan dan energi nasional.

"Sehingga, dalam 3 program strategis yang disusun, salah satunya adalah dengan mengakselerasi pengembangan energi terbarukan,? kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, saat ini PTPN IV sedang mengkaji rencana pembangunan pabrik biodiesel di KEK Sei Mangkei Sumatera Utara dengan kapasitas 450 ribu ton RBDPO/tahun. ?Kita sedang melaksanakan kajian. Rencananya pabrik Biodiesel tersebut akan dioperasikan oleh PT Industri Nabati Lestari, anak perusahaan PTPN," sebutnya.

PTPN IV dalam beberapa tahun ke depan juga merencanakan pembangunan beberapa pembangkit biogas dengan total kapasitas 3 juta mmBTU dan Bio CNG berkapasitas sekitar 1,3 juta MMBTU. Semua itu diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan renewable energy yang tentu berdampak baik pada lingkungan.

Lebih jauh Jatmiko mengungkapkan peran serta PTPN dalam program B35 dan rencana program B40 bahkan B50 yang dicanangkan pemerintah, PTPN memiliki anak perusahaan yakni PT Riset Perkebunan Nusantara, yang bersama unit kerjanya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, telah berhasil melalukan road test atau uji coba B50 pada kendaraan.

?Sejak April 2019 hingga Juli 2024, Mobil B50 kita telah menempuh lebih dari 170 ribu kilo meter tanpa kerusakan yang berarti. Artinya, jangankan B40, mempergunakan B50 di kendaraan bukanlah suatu kemustahilan,? tukas Jatmiko.

Tantangan mendasar yang dihadapi dalam perluasan biodiesel adalah terkait kecukupan produksi minyak sawit dalam negeri. Setiap kenaikan 5% blending biodiesel, membutuhkan supply CPO sekitar 2,81 juta KL. Secara nasional, B40 membutuhkan 16,08 juta Kilo liter, sedangkan B50 membutuhkan 20,11 juta KL RBDPO (Produk turunan dari CPO).

?Nah, tentu kita percaya kebijakan B40 ataupun B50 oleh pemerintah akan tetap memperhatikan pertumbuhan konsumsi dalam negeri, khusunya industri oleokimia dan minyak goreng. Sehingga supply CPO untuk pangan tidak terganggu dan tetap tumbuh,? bebernya.

PalmCo meyakini untuk memenuhi kebutuhan dua sektor tersebut, maka sawit rakyat yang memiliki porsi 40% dari luas sawit nasional, tapi rata-rata produktivitasnya masih rendah berkisar di 3,4 ton CPO/Ha/Tahun, perlu ditingkatkan agar supply CPO nasional terhadap pangan maupun energy tetap tercukupi.

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap Apple Inc segera merealisasikan janji dan komitmennya untuk membangun pabrik senilai USD10 juta di Indonesia. Hal ini merespons laporan Bloomberg yang menyebut Apple berencana mendirikan pabrik di Bandung, Jawa Barat, dengan nilai investasi USD10 juta atau setara Rp156 miliar (kurs Rp15.678 per USD).

Sebelumnya diterangkan bahwa pemerintah terbuka dengan kerja sama atau investasi dengan pihak manapun khususnya produksi dalam negeri. Terkait kabar pembangunan pabrik Apple, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengaku bakal menindaklanjuti.

"Ya kan sebelumnya kita sudah mendengar Apple berkomitmen dan ternyata sampai beberapa waktu yang lalu komitmennya masih kurang. Dan saya berharap, kita berharap bahwa komitmen yang sekarang disampaikan bisa dijalankan sesegera mungkin," jelas Wamenperin Faisol Riza di Hotel St.Regis, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Investasi tambahan tersebut bakal memuluskan Apple untuk menjual seri terbaru iPhone 16 di Indonesia yang sejauh ini masih dilarang pemerintah. Selain itu diungkapkan Faisol, dalam waktu dekat, Menteri Perindustrian (Menperin) akan memberikan pernyataan lebih lanjut terkait nasib iPhone 16 di Indonesia.

"Ya pokoknya kami sedang mengkaji dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri. Ya cukup ya," pungkas Faisol.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, bahwa pihaknya mendorong mendorong kepada Tim Cook agar dapat membangun pabrik pembuatan handphone, komputer genggam dan tablet (HKT) Apple di Indonesia.

"Itu juga yang ingin kami dorong bahwa sebetulnya komponen-komponen hp itu sudah siap ada di Indonesia, baterainya kabelnya dan lain-lain. Itu kami akan coba business matching dengan Apple apakah mereka bisa menggunakan produk-produk dari dalam negeri yang sebetulnya kita sudah siap, sudah siap," jelas Agus.

Sebagai informasi, seri iPhone 16 hingga kini belum dijual resmi di Indonesia karena Apple belum memperpancang sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang diwajibkan pemerintah.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin sinergi strategis dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dalam upaya memperkuat dukungan bagi pengusaha muda di seluruh Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium BRIlian Center, Jakarta (31/10/2024) ini bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI. Kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI sebagai agen pembangunan yang berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto menyampaikan antusiasmenya terhadap sinergi ini yang diharapkan dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia.

"Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70 persen atau Rp1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," katanya.

Amam menambahkan bahwa kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional. "Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," ucap menandaskan.

Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD BPP HIPMI Mufti Anam mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI bagi anggota HIPMI, khususnya dalam hal akses layanan perbankan dan permodalan.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ujarnya.

Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar, " tuturnya.

Sinergi dengan HIPMI ini menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mendukung pengusaha muda di seluruh Indonesia. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional.

"Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan,? kata Amam memungkasi keterangan.

JAKARTA - PT Bimasena Artha Internasional menyelenggarakan Treasury Golf Tournament (TGT) 2024 di Sentul Highlands Golf Club. Acara yang berlangsung meriah ini bertujuan memperkenalkan identitas baru Bimasena sekaligus menjadi wadah mempertemukan para profesional keuangan, termasuk trader dan broker dari berbagai bank.

Turnamen ini dihadiri oleh 135 peserta dari kalangan perbankan, menjadikannya ajang pertama yang digelar oleh perusahaan pialang untuk komunitas keuangan. Kegiatan ini diharapkan menjadi acara tahunan, di mana perwakilan berbagai bank dapat mempererat relasi sambil menikmati olahraga golf.

Dalam sambutannya, Direktur PT Bimasena Artha Internasional Bryan Christ Lumakso menekankan pentingnya acara ini sebagai langkah awal Bimasena untuk kembali meraih peran besar di industri pialang pasar uang.

?Treasury Golf Tournament ini menandai komitmen baru Bimasena untuk terus berkembang, seiring dengan manajemen dan identitas baru yang kami perkenalkan kepada publik hari ini. Turnamen ini juga menjadi simbol re-emerging Bimasena di industri pialang keuangan, sekaligus mempererat hubungan antara dealer treasury perbankan,? ujarnya.

Dengan mengedepankan branding baru yang tercermin dalam logo yang baru diluncurkan, Bimasena berharap langkah ini akan memperkuat citra perusahaan sebagai pemain utama di sektor keuangan. Acara tersebut juga didukung oleh suasana networking yang erat, di mana para peserta berkesempatan berinteraksi dengan para kolega dari berbagai institusi.

Identitas visual yang baru dirancang tidak hanya mencerminkan ambisi perusahaan untuk terus berinovasi, tetapi juga menggarisbawahi komitmen Bimasena dalam menjaga hubungan profesional yang erat di seluruh komunitas perbankan dan keuangan.

?Kami ingin Treasury Golf Tournament ini menjadi wadah untuk saling mengenal dan memperkuat kebersamaan di antara para profesional keuangan. Kami percaya, acara ini akan membuka kesempatan kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang," tuturnya.

Tidak hanya sekadar olahraga, TGT 2024 ini menjadi ajang prestisius di mana para peserta bisa bersaing sehat sambil mempererat hubungan antarbank. Turnamen ini juga menambah daya tarik dengan berbagai hadiah menarik untuk para pemenang, memberikan motivasi lebih kepada para peserta. Di masa depan, Bimasena berharap acara ini dapat menjadi tradisi tahunan yang dinanti oleh komunitas keuangan.

Dengan adanya Treasury Golf Tournament 2024, Bimasena tidak hanya memperkenalkan wajah barunya tetapi juga memposisikan dirinya sebagai perusahaan pialang yang adaptif dan dinamis di tengah industri keuangan yang terus berkembang. Turnamen ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi Bimasena dalam memperkuat kehadirannya di pasar sekaligus membangun relasi jangka panjang yang menguntungkan.

Sebagai penutup, Bryan menambahkan bahwa turnamen golf ini mencerminkan nilai-nilai yang diusung Bimasena, yaitu integritas, kebersamaan, dan profesionalisme.

?Harapan kami, turnamen ini akan terus berlanjut sebagai acara tahunan yang mempererat hubungan antar-trader, broker, dan dealer treasury. Kami ingin acara ini menjadi ikon yang tidak hanya bermanfaat bagi Bimasena tetapi juga bagi industri keuangan secara keseluruhan," ucapnya.

Dengan berakhirnya Treasury Golf Tournament 2024, Bimasena Artha Internasional berhasil membuka babak baru dalam perjalanannya di industri keuangan. Perusahaan optimistis bahwa branding dan manajemen baru ini akan membawa Bimasena menuju era pertumbuhan yang lebih cemerlang, sekaligus memperkuat peran strategisnya di sektor pialang dan keuangan.

JAKARTA - Proyek penambahan lajur ke-3 di KM 87-KM 110 di Kabupaten Subang yang dikerjakan oleh PT Astra Tol Cipali ditargetkan rampung pada Desember 2024 mendatang. Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaa Umum, Rabu (6/11/2024) melaporkan proyek peningkatan kualitas jalan dan penambahan kapasitas yang berlangsung sejak Juli 2024 ini merupakan kelanjutan dari penambahan lajur ke-3 di KM 72 ? KM 87 serta di depan Rest Area KM 101 KM 102 serta KM 130 yang telah dirampungkan pada tahun 2023.

Pada minggu ke-19 pekerjaan, penambahan lajur ke-3 di ruas Tol Cipali telah melampaui target realisasi minggu ke-19 dengan capaian realisasi 52% di zona KM 87 hingga KM 98, dan 46% di zona KM 98 hingga KM 110 sehingga ditargetkan dapat selesai sesuai rencana di Desember 2024.

Penambahan lajur dilakukan di bagian median, dengan masing-masing jalur yang sebelumnya memiliki 2 lajur dan 1 bahu jalan akan bertambah menjadi 3 lajur dan 1 bahu jalan, baik kearah Cirebon maupun Jakarta. Untuk mendukung pemerataan kualitas jalan yang berada di KM 87 - KM 110, Astra Tol Cipali turut melakukan peremajaan jalan di lajur ke-1 dan lajur ke-2 di kilometer tersebut. Variasi penutupan bahu jalan, lajur ke-1, dan lajur ke-2 dilakukan agar proses peremajaan dapat lebih cepat dimanfaatkan oleh pengguna jalan.

Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 7 bulan pengerjaan. Sebelumnya, pada tahun 2023, Astra Tol Cipali telah menyelesaikan penambahan lajur ke-3 di KM 72 +109 hingga KM 85 +850 serta di depan Rest Area KM 86, KM 102 - KM 102, dan KM 130.

Saat memasuki area proyek, pengguna jalan diimbau untuk mengurangi kecepatan kendaraan serta menjaga fokus dan jarak aman antar kendaraan. Pengguna jalan juga diimbau untuk tertib dan tenang ketika melalui area proyek. "Dalam proses penambahan lajur ke-3, kami terus berupaya memberikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan," kata Direktur Operasional PT Lintas Marga Sedaya (Astra Tol Cipali), Rinaldi.

JAKARTA - Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada pagi hari ini Selasa 5 November 2024. Pantauan di lokasi, Basuki tiba sekitar pukul 09.50 WIB.

Basuki nampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi berwarna biru. Basuki mengaku bakal dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). "Undangannya seperti itu" kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Sebagaimana diketahui Kepala Otoritas IKN termasuk bagian dari susunan pemerintahan di IKN. Keberadaan, tugas dan wewenang Kepala Otorita IKN telah diatur dalam aturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), Otorita IKN adalah sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Otoritas IKN bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

Kepala Otorita IKN berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Menurut Pasal 10 UU IKN, masa jabatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

JAKARTA - PT Pertamina Gas ( Pertagas ) bagian dari Subholding Gas Pertamina, kembali melaksanakan Gas Innovation Awards (GIA) 2024. Melalui semangat "Level Up" pada ajang Inovasi, yang ke-14 ini, Pertagas mendorong para perwiranya untuk meningkatkan kualitas inovasi dan berkontribusi lebih besar dalam menghadirkan solusi yang andal dan berkelanjutan.

GIA 2024 mengusung lima tema strategis, yaitu Business Extensification & New Market Penetration, Cost Optimization and Roadmap Digitalization, Integrated Infrastructure and Asset Utilization, HSSE dan Enabler. Inovasi-inovasi yang diciptakan Perwira Pertagas juga turut berkontribusi mewujudkan kehandalan operasional Pertagas dalam hal penyaluran energi.

Dari 121 Gugus melalui tahapan paper selection, tersaring 62 gugus yang berasal dari 8 area operasi dan 11 fungsi serta 4 anak perusahaan, yakni PT Pertagas Niaga, PT Perta Arun Gas, PT Perta Daya Gas, dan Pertasamtan Gas dengan keterlibatan pekerja sebanyak 355 pekerja yang menjadi peserta dalam GIA 2024.

Direktur Utama Pertamina Gas, Gamal Imam Santoso mengatakan Ajang Gas Innovation Award 2024 juga menjadi bukti terciptanya peningkatan nilai tambah bagi Pertagas pada tahun 2024. Dari berbagai program inovasi dan kontribusi pekerjanya, Pertagas berhasil mencatat nilai tambah sebesar Rp395 miliar.

"Kenaikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut berasal dari program-program efisiensi maupun terobosan yang diusulkan oleh perwira Pertagas dalam mendukung bisnis yang berkelanjutan," kata Gamal dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Dengan meningkatkan partisipasi perwira Pertagas dalam ajang GIA, sekaligus menjadi bukti bahwa inovasi semakin tumbuh di perusahaan. Hal ini penting bagi keberlangsungan bisnis Pertagas ke depan.

"Hal itu sejalan dengan Pertagas yang saat ini tengah melakukan transformasi bisnis sebagai wajah baru infrastruktur energi yang menjadi leading sector dalam pengembangan bisnisnya yaitu penyaluran energi handal di Indonesia." Kata dia.

GIA 2024 juga menjadi ajang bagi Pertagas untuk memastikan bahwa gas alam tidak hanya menjadi energi yang andal, tetapi juga berkontribusi pada masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

"Pertagas akan menjadi perusahaan yang mampu membuat perbedaan, berani mengambil risiko, kreatif, inovatif, dan memiliki budaya sharing knowledge yang baik," tambahnya.

Gamal mengatakan energi adalah pendorong utama bagi pertumbuhan dan perkembangan. Di tengah tantangan global yang terus berubah, dari krisis energi hingga isu perubahan iklim, kebutuhan akan energi yang andal dan berkelanjutan semakin meningkat.

"Pertamina Gas, sebagai perusahaan transmisi gas terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kita tidak hanya mendukung ketahanan energi saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keberlangsungan energi di masa depan," kata Gamal.

Gas Innovation Award (GIA) 2024 kali ini juga menjadi bukti nyata komitmen Pertagas dalam mendorong inovasi berkelanjutan. Melalui berbagai terobosan yang dihasilkan, GIA 2024 tak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menambah nilai finansial perusahaan, tetapi juga memastikan kontribusi Pertagas terhadap lingkungan dan masyarakat dalam menghadirkan solusi energi bersih.

"Inisiatif dalam GIA 2024 mendorong Pertagas untuk terus berinovasi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta komunitas sekitar. Melalui inovasi - inovasi yang diciptakan, Pertagas berkomitmen untuk mewujudkan kehandalan operasional dalam menyalurkan energi secara berkelanjutan," tutup Gamal.