JAKARTA - Rusia mempercepat pembuatan infrastruktur untuk pembayaran internasional dalam mata uang kripto dengan hati-hati karena penuh risiko. Pengawas pencucian uang mengatakan pada hari Rabu (17/7) menjelang pemungutan suara di parlemen terkait undang-undang aset digital.

Rusia telah menghadapi penundaan dalam transaksi perdagangan internasional dengan mitra dagang utama seperti China, India, Uni Emirat Arab dan Turki, setelah bank-bank lokal di bawah tekanan sanksi menjadi lebih berhati-hati.

Undang-undang baru ini diharapkan akan ditinjau oleh parlemen pada 23 Juli akan memungkinkan penggunaan transaksi mata uang kripto dalam pembayaran internasional dalam upaya menjaga arus perdagangan.

"Ini adalah kebutuhan bisnis, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan mekanisme sanksi, ketika mereka harus memasuki pasar internasional, dan tidak selalu dapat diselesaikan melalui metode standar," ujar Kepala Pengawas Yuri Chekhanchin dilansir dari Reuters, Kamis (18/7/2024).

Negara-negara seperti Venezuela telah menggunakan transaksi dalam mata uang kripto untuk menghindari sanksi internasional, yang memicu kekhawatiran di antara anggota parlemen AS yang telah mengangkat masalah ini dengan pemerintahan Biden.

Chekhanchin menyoroti undang-undang mata uang kripto yang longgar di beberapa negara sebagai risiko utama dan mengatakan bahwa badan pengawasnya seharusnya memiliki hak untuk memblokir transaksi semacam itu ketika melanggar hukum Rusia. Ia tidak menyebutkan nama negara-negara yang ia maksud.

Mata uang kripto saat ini tidak diizinkan untuk pembayaran di Rusia, dan undang-undang baru ini sepertinya tidak akan mengubahnya. Sebelumnya, bank sentral mengakui bahwa masalah pembayaran adalah salah satu tantangan utama bagi perekonomian Rusia.

Presiden Vladimir Putin juga berbicara pada hari Rabu dalam sebuah pertemuan pemerintah tentang penggunaan mata uang digital. Terlepas dari pidato pembukaannya, pertemuan tersebut tertutup untuk umum.

Putin memuji pengenalan eksperimental rubel digital, sebuah aset berbasis blockchain yang didukung oleh bank sentral. Bank Sentral Rusia dan Iran sedang bekerja untuk menghubungkan sistem mata uang digital mereka, yang akan memungkinkan kedua negara yang terkena sanksi untuk melakukan transaksi bilateral. Negosiasi serupa juga sedang berlangsung dengan China dan Belarus.

Putin mengatakan bahwa konsumsi energi yang sangat besar dari pertambangan mata uang digital menimbulkan risiko terhadap pasokan energi di beberapa wilayah Siberia, di mana banyak pertambangan semacam itu bermunculan dengan mengeksploitasi harga listrik lokal yang rendah. Dia mengatakan bahwa peraturan pajak dan tarif listrik untuk pertambangan ini harus menjadi bagian dari undang-undang baru.

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) sebagai turunan atas revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perpres yang ditandatangani pada 11 Juli 2024 oleh Presiden Jokowi, mendapatkan sorotan perihal beleid pasal 9 yang membuka peluang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Kritik soal pemberian HGU hingga 190 tahun sebelumnya telah menjadi sorotan oleh masyarakat, yang dianggap bertentangan dengan semangat UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahkan melebihi hukum kolonial Agrarische Wet 1870 yang hanya memberi konsesi selama 75 tahun.

"Pemberian HGU hingga 190 tahun dipandang tidak konstitusional dan tidak berpihak pada semangat reforma agraria dan hak atas tanah. Setara Institute memandang bahwa proses pemberian HGU dengan semangat untuk memikat investasi secara tidak sehat, berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM berkelanjutan. Apalagi integrasi prinsip Bisnis dan HAM sama sekali tidak menjadi konsideran kebijakan-kebijakan terkait dengan IKN dan percepatan pembangunan IKN," ujar Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute, Nabhan Aiqani melalui keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Sejauh pembacaan atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menurut Nabhan, sama sekali tidak ditemukan klausul tentang pemenuhan aspek HAM oleh entitas bisnis dalam peranjian investasi maupun perdagangan, di mana prinsip bisnis dan HAM saat ini telah menjadi rezim hukum internasional dan juga rezim pasar global. "Ketiadaan adopsi prinsip ini menjadi salah satu hambatan bagi investor untuk terlibat dalam pembangunan IKN," ujarnya.

Dia mengatakan, prinsip Bisnis dan HAM menekankan bahwa setiap kontrak investasi harus memastikan penghormatan perusahaan terhadap HAM. UN Working Group on Business and Human Rights merekomendasi kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan beberapa aspek meliputi penilaian dampak HAM sebelum menyelesaikan kontrak investasi, memasukkan klausul dalam kontrak investasi negara-perusahaan yang mengharuskan perusahaan menghormati hak asasi manusia, dan menerapkan proses uji tuntas hak asasi manusia (proses mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara perusahaan mengatasi dampak buruk HAM yang aktual dan potensial).

Belajar dari pengalaman Uni Eropa, melalui regulasi The 2012 ?EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy? yang menekankan komitmen untuk memajukan perlindungan HAM dalam hubungan eksternal, termasuk kebijakan perdagangan. Regulasi ini menyerukan tindakan untuk memasukkan HAM ke dalam Penilaian Dampak, terutama perjanjian perdagangan yang mempunyai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan.

"Dibandingkan dengan mengobral HGU, investor justru lebih membutuhkan kepastian prinsip HAM, keberlanjutan dan antikorupsi dalam tata kelola investasi. Karena kepastian berbisnis bukan melulu pada aspek ketersediaan lahan tetapi sangat ditentukan oleh aspek social acceptance atau penerimaan sosial yang mendukung operasionalisasi bisnis," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin resmi meluncurkan rubel digital untuk transaksi perdagangan. Rubel digital yang kemarin baru saja diluncurkan sepenuhnya dimasukkan ke dalam ekonomi Rusia setelah fase uji coba hampir tuntas. Berbicara dalam sebuah pertemuan pemerintah mengenai isu-isu ekonomi, Putin mengatakan bahwa peluncuran mata uang elektronik ini telah terbukti sukses dan proyek ini siap untuk diimplementasikan secara lebih luas.

Gagasan untuk memperkenalkan mata uang digital nasional diluncurkan oleh Bank Sentral Rusia pada akhir 2020, dan rubel digital secara resmi mulai beroperasi pada 1 Agustus tahun lalu. Tidak seperti mata uang virtual seperti Bitcoin, rubel digital adalah bentuk elektronik dari mata uang nasional Rusia yang diterbitkan oleh Bank Sentral dan didukung oleh uang tradisional.

Regulator mengatakan rubel digital dimaksudkan untuk memudahkan transfer uang dan pembayaran baik di dalam maupun di luar Rusia, karena tidak bergantung pada batasan bank seperti komisi dan limit.

"Pada dasarnya, ini hanyalah bentuk lain dari mata uang nasional kami. Hal yang istimewa adalah bahwa warga negara dan bisnis dapat menggunakan rubel digital terlepas dari bank mana pun mereka memiliki akun," kata Putin, dikutip dari Russia Today, Kamis (18/7/2024).

Menurut Putin, 12 bank, 600 individu, dan 22 perusahaan perdagangan dan jasa dari 11 kota di seluruh Rusia telah mengambil bagian dalam tahap uji coba adopsi mata uang ini. Pada 1 Juli, mereka telah melakukan lebih dari 27 ribu transfer dan lebih dari 7 ribu pembayaran barang dan jasa menggunakan rubel digital.

Bank Sentral Rusia melaporkan, 21 pemberi pinjaman saat ini sedang mempersiapkan diri untuk bergabung dengan proyek ini, yang dapat terjadi paling cepat pada bulan September tahun ini.

Regulator juga telah mulai menguji coba penyelesaian menggunakan rubel digital dengan sejumlah mitra asing Rusia, kata wakil ketua pertama Olga Skorobogatova kepada TASS awal bulan ini.

Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina pada April lalu mengatakan bahwa adopsi penuh rubel digital untuk penggunaan massal mungkin akan memakan waktu 5-7 tahun.

"Ini akan menjadi proses yang alami karena pilihan masyarakat dan bisnis adalah hal yang mendasar. ini harus nyaman bagi mereka," katanya kepada kantor berita RIA Novosti. Sebagaimana diketahui, Rusia membangun sistem transaksi digital perdagangan tersebut sebagai upaya terhindar dari sanksi AS dan G7.

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, ada ruang untuk penurunan suku bunga acuan atau BI Rate di akhir tahun 2024. Menurut Perry, pertimbangan tersebut atas dasar perkiraan kondisi inflasi Indonesia yang terjaga di level 2,9% dan ekonomi Indonesia yang tumbuh di rentang 4,7-5,5% di 2024.

"Kami masih melihat ruang untuk arah suku bunga BI rate akan turun, kemungkinan masih sama yaitu triwulan IV dan kemungkinan dengan Fed Fund Rate akan maju kita akan lihat," kata Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Perry menegaskan, basis dari kebijakan suku bunga BI rate melihat dua tahun kedepan. Hal ini karena dampak suku bunga terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi membutuhkan waktu kurang lebih rata-ratanya adalah empat kuartal.

Faktor yang menjadi pertimbangan lainnya adalah kondisi global, khususnya Amerika Serikat (AS). Dimungkinkan suku bunga acuan AS atau Fed Fund Rate (FFR) turun lebih cepat dari yang diperkirakan pada akhir tahun.

"Kami belum berani mengatakan akan maju ke September, meskipun pasar ada yang memperkirakan masuk September tapi kami perkirakan yang terkini ini ada probabilitas Fed Fund Rate turun di November," ungkap Perry.

JAKARTA - Indonesia dengan China semakin gencar melakukan dedolarisasi , dimana Bank Indonesia (BI) mencatat adanya peningkatan jumlah transaksi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transaction) Indonesia dengan China .

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengatakan, transaksi menggunakan mekanisme LCT antara Indonesia dengan China mencapai USD887,43 juta atau meningkat 80,6% dibandingkan Juni 2023.

"Tentang LCT, trennya terus mengalami peningkatan, bahkan China yang beberapa saat kemarin agak meredup karena ekonomi mereka yang masih struggling, nah per 2 bulan terakhir terus mengalami peningkatan," kata Destry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Secara kumulatif, lanjut Destry, implementasi LCT sejak Januari hingga Juni mencapai USD4,7 miliar atau sekitar Rp75,20 triliun, atau naik sebesar 45,7% dibanding periode yang sama tahun lalu. "Dibanding periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai USD3,22 miliar," sebut dia.

Adapun jumlah pelaku LCT tercatat sebesar 4.379 atau belum mengalami perubahan. Menurut Destry yang menarik mitra terbesar Indonesia dalam LCT adalah China yang mewakili 42,9% total transaksi.

"Jumlah pelaku tidak banyak berubah, masih sekitar 4.379 pelaku, dan yang menarik di sini bahwa Tiongkok ini cepat sekali pertumbuhannya, di mana untuk Juni mereka transaksinya mencapai 42,9% dari total transaksi LCT kita," imbuh Destry.

Dengan demikian, menurut Destry implementasi LCT dibutuhkan untuk memperdalam pasar keuangan yang mulai menunjukkan dampak positif. LCT juga memberi benefit terhadap perdagangan hingga investasi Indonesia.

"Ini nampaknya mulai positif hasilnya lewat strategi LCT untuk perdagangan dan investasi kita," kata dia.

JAKARTA - Jepangdikabarkan akan memberikan pinjaman sebesar 520 miliar yen atau sekitar USD3,3 miliar (sekira Rp53 triliun pada kurs Rp16.000/USD) kepada Ukraina,yang didanai oleh aset-aset Rusia yang diblokir sebagai bagian dari sanksi Barat.

Hal tersebut dikabarkan Russia Today, Rabu (17/7/2024) berdasarkan laporan kantor berita Kyodo yang mengutip sumber-sumber diplomatik. Angka tersebut mewakili sekitar 6% dari pinjaman besar-besaran yang disepakati oleh negara-negara G7 selama pertemuan puncak mereka di Italia pada bulan Juni.

Para pemimpin G7 sepakat untuk menggunakan bunga dari dana Rusia yang dibekukan untuk membiayai pinjaman sebesar USD50 miliar guna membantu Kiev membeli senjata dan membangun kembali infrastruktur yang rusak.

Kyodo mengutip para diplomat yang mengatakan bahwa pihak berwenang Jepang akan segera menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan bagian mereka dari dukungan keuangan tersebut pada akhir tahun ini.

Para menteri keuangan dan kepala bank sentral G7 dilaporkan siap untuk menyetujui paket pinjaman tersebut, dimana AS dan UE masing-masing memberikan pinjaman sebesar USD20 miliar. Sedangkan Jepang, Inggris, dan Kanada memberikan pinjaman gabungan sebesar USD10 miliar.

Langkah itu diambil Jepang meski ada ancaman pembalasan dari Moskow terkait pengambilalihan dana negara Rusia. Awal tahun ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pengambilalihan dana Rusia menciptakan preseden berbahaya dan menjadi paku peti mati bagi sistem ekonomi Barat. Peskov juga menekankan bahwa Moskow pasti akan membalas tindakan tersebut dengan meluncurkan tuntutan hukum terhadap entitas yang memanfaatkan asetnya.

Negara-negara Barat membekukan hampir USD300 miliar aset milik Bank Sentral Rusia tak lama setelah eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022. Sebagian besar dana yang diblokir disimpan di UE, terutama di lembaga penyimpanan dan kliring Euroclear yang berbasis di Belgia.

Pada bulan Mei, Brussels menyetujui rencana untuk menggunakan keuntungan yang dihasilkan oleh aset-aset yang dibekukan itu untuk mendukung pemulihan dan pertahanan militer Ukraina. Berdasarkan perjanjian tersebut, 90% dari pendapatan diharapkan akan disumbangkan ke dana bantuan militer Ukraina yang dikelola Uni Eropa, dan 10% lainnya akan dialokasikan untuk mendukung Kiev dengan cara lain.

Awal bulan ini, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan bahwa Kiev akan menggunakan uang tersebut untuk memperkuat kemampuan pertahanannya dan mendukung produsen, dan menambahkan bahwa sebagian besar uang tersebut akan digunakan untuk pembelian amunisi dan sistem pertahanan udara.

Sementara itu, Moskow mengecam keras tindakan Barat tersebut, dan menekankan bahwa bantuan militer ke Kiev hanya akan memperpanjang konflik. Rusia juga mengutuk pembekuan aset-asetnya dan memperingatkan agar tidak menyadap aset-aset tersebut, yang dianggap sebagai tindakan pencurian.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani memaparkan, empat syarat agar Indonesia menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Dalam wawancaranya bersama Arthur Sullivan, Produser senior dan reporter Media Jerman Deustche Welle @dwnews, Menkeu membahas soal potensi Indonesia menjadi kekuatan global dan capaian satu dekade terakhir.

"Saya menjelaskan bahwa tidak banyak negara di dunia mampu mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi, sebagian besar negara di dunia tertahan di status middle income -sehingga muncul terminologi Middle Income Trap ," jelas Menkeu dikutip MNC Portal Indonesia melalui akun instagram resminya @smindrawati, Rabu (17/7/2024).

Dikatakan Menkeu, untuk mencapai negara berpendapatan tinggi, hal pertama yang diperlukan yaitu investasi sumber daya manusia (SDM). Katanya, Indonesia mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan sesuai konstitusi dan reformasi pendidikan serta kesehatan telah dan sedang dilakukan.

Kedua, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengejar ketertinggalan (infrastruktur gap) dan mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat. Selanjutnya syarat ketiga yaitu, melakukan transformasi ekonomi dengan kebijakan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah.

"Keempat, membangun institusi dan tata kelola yang baik dan bersih, sehingga policy yang baik dapat dieksekusi dan dilaksanakan secara efektif," imbuhnya.

Menkeu menambahkan, reformasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan Keuangan Negara menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya membangun Indonesia. "Dunia dan suasana geopolitik makin kompleks, Indonesia terus berupaya mencapai cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Menkeu.

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5%. Ia juga mengungkapkan, sektor apa saja yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun ini.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik. PDB triwulan II 2024 didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi," ungkap Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG BI di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Selain itu, ekspor barang meningkat didorong kenaikan ekspor produk manufaktur dan pertambangan, terutama logam dan bijih logam, serta besi baja, ke negara mitra dagang utama, seperti India dan China.

"Berdasarkan lapangan usaha pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran," tambah Perry.

Sementara itu secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang kuat diprakirakan terjadi di mayoritas wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Bali-Nusa Tenggara (Bali Nusra), dan Kalimantan.

"Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan triwulan IV 2024 diprakirakan akan tetap baik, dengan rencana peningkatan stimulus fiskal dari 2,3% menjadi 2,7% dari PDB serta kinerja ekspor yang meningkat dengan kenaikan permintaan dari mitra dagang utama," kata Perry.

Tak hanya itu dia menegaskan, bahwa BI akan terus memperkuat sinergitas antara stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial BI. "Hal ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan," pungkas Perry.

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo menyebutkan, bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) berhasil kembali menguat dipengaruhi bauran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia dalam memitigasi dampak rambatan global.

"Nilai tukar Rupiah pada Juli 2024 (hingga 16 Juli 2024) menguat 1,21 persen dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024," ungkap Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG BI di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Penguatan nilai tukar rupiah tersebut, sambungnya, dipengaruhi oleh komitmen BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan fundamental perekonomian Indonesia yang kuat.

"Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar rupiah melemah 4,84 persen (ytd) dari level akhir Desember 2023, lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan Peso Filipina, Baht Thailand, dan Won Korea masing-masing sebesar 5,14 persen, 5,44 persen, dan 7,03 persen," tambah Perry.

Ke depan, dia meyakini bahwa nilai tukar rupiah diprakirakan bergerak stabil dalam kecenderungan menguat sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen BI untuk terus menstabilkan nilai tukar Rupiah yang kemudian mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing.

Tak hanya itu, dia mengatakan, bahwa BI terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI.

"Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023," pungkas Perry.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan di level 6,25% yang diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 16 dan 17 Juli 2024. Selain BI Rate, suku bunga Deposit Facility juga tetap bertahan sebesar 5,5% dan suku bunga Lending Facility tetap di level 7%.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, suku bunga ditahan berdasarkan asesmen menyeluruh, proyeksi, ekonomi global, ekonomi domestik, kondisi moneter sistem keuangan & pembayaran kedepan tersebut.

"Berdasarkan asesmen evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan terkini dan prospek ekonomi kedepan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25 persen," ujar Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Keputusan mempertahankan BI rate pada level 6,25% ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stability, yaitu sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali.

"Sehingga, inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5�1% pada tahun 2024 ini dan 2025 tahun depan," kata Perry.

Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektifitas, stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk portofolio asing. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. "Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran," tandas Perry.

JAKARTA - Meningkatnya ekspektasi bahwa mantan Presiden Donald Trump akan kembali ke Gedung Putih pada bulan November mendatang telah mendorong apa yang disebut sebagai perdagangan Trump, dengan pandangan bahwa kebijakan-kebijakannya akan meningkatkan laba perusahaan bahkan ketika memicu kekhawatiran tentang kesehatan fiskal jangka panjang negara tersebut.

Melansir Reuters, dua sisi perdagangan telah terlihat jelas dalam beberapa pekan terakhir, karena investor memperkirakan peluang yang lebih besar untuk kemenangan penantang dari Partai Republik setelah penampilan buruk Presiden Joe Biden dalam debat akhir Juni dan setelah upaya pembunuhan terhadap Trump akhir pekan lalu.

Para investor saham mulai beralih ke sudut-sudut pasar ekuitas AS yang dapat mengambil manfaat dari kebijakan-kebijakan Trump yang diusulkan, seperti pemotongan pajak dan pelonggaran peraturan, termasuk saham-saham berkapitalisasi kecil dan saham-saham energi.

Preferensi tersebut bersama dengan ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga dalam beberapa bulan mendatang memicu rotasi dari saham-saham teknologi besar dan masuk ke area-area yang kurang diminati di pasar. Pasar treasury menunjukkan sisi lain dari cerita ini, dengan beberapa investor meringankan posisi di obligasi bertenor lebih panjang karena mereka khawatir tentang konsekuensi fiskal dari pendapatan pajak yang lebih rendah dan lebih banyak pengeluaran anggaran.

Perusahaan perbankan merchant Inggris, Close Brothers, memperkirakan bahwa masa jabatan Trump yang kedua dapat menghasilkan USD4 triliun hingga USD5 triliun pinjaman tambahan pemerintah selama 10 tahun, yang berpotensi meningkatkan inflasi dan membebani harga obligasi.

Banyak investor percaya bahwa kebijakan moneter dan laba perusahaan pada akhirnya akan membayangi politik sebagai pendorong jangka panjang untuk harga aset, sementara banyak hal dapat berubah dalam waktu kurang dari empat bulan sampai hari pemilihan. Namun demikian, pergerakan baru-baru ini memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana pasar mendekati kemungkinan masa jabatan Trump yang kedua.

"Pasar mengatakan bahwa ekspektasinya adalah bahwa akan ada masa kepresidenan Trump yang kedua," kata JJ Kinahan, CEO IG Amerika Utara dan presiden broker online tastytrade. "Semua probabilitas mengarah ke sana."

Prediksi Kemenangan

Prediksi online PredictIt pada hari Selasa menunjukkan taruhan kemenangan pemilu sebesar 69 persen untuk Trump, dibandingkan dengan 53 persen sebulan yang lalu. Biden berada di angka 28 persen, dibandingkan dengan 44 persen pada pertengahan Juni. Jajak pendapat Reuters/Ipsos selama dua hari yang ditutup pada hari Selasa menunjukkan bahwa Trump membuka keunggulan tipis di antara para pemilih yang terdaftar 43% berbanding 41% atas Biden.

Peluang yang meningkat telah disertai dengan reli dalam segala hal, mulai dari saham-saham berkapitalisasi kecil hingga saham-saham perusahaan kripto. Penerima manfaat termasuk operator penjara swasta Geo Group (GEO.N), membuka tab baru, yang sahamnya telah naik 33% sejak debat pada akhir Juni. Trump berjanji untuk menindak imigrasi ilegal, yang dapat meningkatkan permintaan untuk pusat penahanan.

JAKARTA - Upaya Barat untuk menyita aset Rusia Rp4.519 triliun diyakini bisa menyebabkan dampak buruk terhadap sistem keuangan internasional dan mengkhawatirkan negara lain, khususnya negara- negara kaya . Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Pernyataan itu merespons laporan Bloomberg pekan lalu, yang mengklaim bahwa Arab Saudi telah mengancam akan menjual beberapa kepemilikan utang Uni Eropa (UE) jika Kelompok G7 melanjutkan rencana penyitaan terhadap aset Rusia.

Amerika Serikat atau AS dan Uni Eropa ? keduanya anggota G7 ? membekukan hampir USD300 miliar aset milik bank sentral Rusia sebagai bagian dari sanksi Barat yang dijatuhkan pada Moskow terkait konflik di Ukraina. Bulan lalu, Uni Eropa memutuskan untuk menggunakan sebagian bunga yang dihasilkan oleh dana tersebut untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina.

G7 disarankan untuk membatalkan rencana penyitaan aset Rusia secara langsung, setelah disebut ada 'ancaman terselubung' dari Riyadh.

"Kami telah lama memperingatkan bahwa upaya ilegal untuk merampok Federasi Rusia, dengan mengambil alih aset kepemilikan kami dengan satu atau lain cara akan menyebabkan kerusakan besar pada sistem keuangan internasional dan akan membuat banyak negara besar dan kaya merasa khawatir tentang nasib kepemilikan mereka di luar negeri," kata Peskov, seperti dikutip oleh kantor berita TASS.

"Itulah yang terjadi sekarang," ungkap Peskov merespons kabar soal adanya ancaman Arab Saudi kepada negara-negara kaya yang tergabung dalam G7.

Saudi secara khusus menyebutkan, hal itu terkait utang yang dikeluarkan oleh departemen keuangan Prancis, seperti dilaporkan Bloomberg mengutip dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Kepemilikan obligasi euro dan Prancis oleh Riyadh "mungkin tidak cukup besar" untuk membuat "perbedaan besar" jika dijual. Namun yang menjadi catatan adalah, para pejabat Eropa khawatir negara-negara lain bisa mengikuti jejak kerajaan.

Sebagai informasi mayoritas aset Rusia disimpan di lembaga penyimpanan dan lembaga kliring yang berbasis di Brussels, Euroclear, yang pada tahun lalu disebut menghasilkan bunga sekitar 4,4 miliar euro.

Pada bulan Juni, Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka bakal memberikan keuntungan dari aset Rusia yang tidak bergerak kepada Ukraina. Tahap pertama sebesar 1,4 miliar euro diperkirakan akan ditransfer bulan ini, dan akan digunakan untuk membeli amunisi serta perkuat sistem pertahanan udara. Sedangkan 1 miliar euro lainnya akan ditransfer pada akhir tahun.

Rusia mengatakan setiap tindakan yang diambil terhadap asetnya akan sama dengan "pencurian,". Ditekankan juga bahwa menyita dana atau langkah serupa, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan mengarah pada aksi pembalasan. Mereka juga memperingatkan bahwa membantu Kiev hanya memperpanjang konflik.