Florida: Pemerintah negara bagian Florida di Amerika Serikat (AS) bersiap melakukan evakuasi berskala besar, bahkan disebut terbesar sejak 2017, dalam mengantisipasi kedatangan Badai Milton. Saat ini, Milton sedang menguat di Teluk Meksiko dalam perjalanannya menuju pantai barat AS.

Badai Milton akan menjadi badai kuat berikutnya usai Badai Helene menerjang AS beberapa pekan lalu.

Milton, yang menguat dari siklon tropis menjadi badai di hari Minggu, diproyeksikan mendarat pada hari Rabu sebagai badai besar, kemungkinan menghantam dekat wilayah Teluk Tampa yang padat penduduk, kata Pusat Badai Nasional AS (NHC).
Badai baru itu diperkirakan memengaruhi wilayah yang telah dilanda Helene, yang mendarat lebih jauh ke arah utara pada 26 September.

Kevin Guthrie, direktur divisi manajemen darurat Florida, mendesak warga untuk bersiap menghadapi "evakuasi terbesar yang kemungkinan besar telah kita lihat sejak Badai Irma di tahun 2017."

"Saya sangat menganjurkan Anda untuk mengungsi," kata Guthrie dalam konferensi pers, mengutip dari laman India today, Senin, 7 Oktober 2024.

Milton berada sekitar 1.255 kilometer di sebelah barat daya Tampa pada pukul 7 malam EDT pada Minggu, disertai angin kencang dengan kecepatan maksimum 140 km dan bergerak ke arah timur menuju Florida pada kecepatan 11 km/jam, menurut laporan NHC. Peringatan badai juga berlaku di pantai utara Semenanjung Yucatan, Meksiko.

Kecepatan angin Milton menjadikannya Kategori 1 pada skala Saffir-Simpson lima tahap, meski kemungkinan akan ditingkatkan kemudian. Badan prakiraan cuaca swasta, AccuWeather, memperkirakan Badai Milton akan mendapat nilai 4 dari skala 5, yang dapat menyebabkan banjir besar berskala meluas.

Gubernur Florida Ron DeSantis memperingatkan tentang kemungkinan gelombang badai yang lebih tinggi dan lebih banyak pemadaman listrik di saat Milton menerjang dibandingkan Helene.

Baca juga: Badai Helene Telan 150 Korban Jiwa, Petugas Berusaha Capai Area Terisolasi


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Beirut: Dalam eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah dalam tiga minggu terakhir hingga 7 Oktober 2024, Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara yang berhasil menewaskan sejumlah pemimpin tinggi Hizbullah.

Konflik ini semakin memanas sejak Hizbullah membuka front baru untuk mendukung Hamas di Gaza, yang sebelumnya melancarkan serangan kejutan ke wilayah selatan Israel.

Berikut ini adalah daftar pemimpin tinggi Hizbullah yang terbunuh dalam beberapa pekan sejak ledakan pager yang dimulai hampir 3 minggu lalu.

Hassan Nasrallah

Sumber: Telegram Hizbullah
Pemimpin tertinggi Hizbullah, Hassan Nasrallah, tewas dalam serangan udara Israel di Beirut pada tanggal 28 September 2024. Nasrallah telah memimpin Hizbullah sejak tahun 1992 dan dikenal sebagai figur yang membawa kelompok ini menjadi kekuatan militer dan politik yang sangat berpengaruh di Lebanon.

Di bawah kepemimpinannya, Hizbullah turut ambil bagian dalam konflik-konflik regional, termasuk menjaga posisi Bashar al-Assad selama perang saudara di Suriah dan mendukung milisi bersenjata yang didukung Iran di Irak dan Yaman.

Bagi para pendukungnya, Nasrallah dianggap sebagai sosok yang berhasil mengakhiri pendudukan Israel di Lebanon selatan pada tahun 2000. Namun, bagi lawan-lawannya, ia dikritik karena memperkuat persenjataan Hizbullah dan mengambil keputusan yang lebih menguntungkan Tehran daripada kepentingan rakyat Lebanon.

Nabil Kaouk

Sumber: Telegram Hizbullah

Nabil Kaouk adalah deputi Kepala Dewan Pusat Hizbullah yang juga tewas dalam serangan udara pada 5 Oktober 2024. Ia merupakan anggota lama Hizbullah, bergabung sejak awal berdirinya kelompok ini pada tahun 1980-an.

Kaouk pernah menjabat sebagai komandan militer Hizbullah di Lebanon selatan dan sering kali muncul dalam berbagai acara publik, memberikan pidato untuk mendukung militansi Hizbullah. Ia juga dianggap sebagai salah satu calon penerus Hassan Nasrallah, mengingat posisinya yang strategis dalam struktur kepemimpinan.

Ibrahim Akil

Sumber: Telegram Hizbullah

Ibrahim Akil adalah komandan tertinggi Pasukan Radwan, sebuah unit elit Hizbullah yang dikenal dengan operasi militer di dekat perbatasan dengan Israel. Akil tewas dalam serangan udara di pinggiran selatan Beirut.

Ia juga anggota Dewan Jihad Hizbullah dan telah lama menjadi target pemerintah AS atas keterlibatannya dalam serangan bom tahun 1983 terhadap Kedutaan Besar AS di Beirut serta perannya dalam penyanderaan warga Jerman dan Amerika.

Ahmad Wehbe

Sumber: Telegram Hizbullah

Ahmad Wehbe, seorang komandan Pasukan Radwan, tewas bersama Ibrahim Akil dalam serangan udara yang menghancurkan sebuah bangunan di pinggiran selatan Beirut.

Wehbe memainkan peran penting dalam membentuk Pasukan Radwan sejak pembentukannya dua dekade lalu. Kematian Wehbe merupakan pukulan besar bagi struktur kekuatan elit Hizbullah.

Ali Karaki

Sumber: Wikipedia

Ali Karaki, pemimpin front selatan Hizbullah, juga tewas dalam serangan udara Israel. Karaki dikenal sebagai tokoh yang memegang peran penting dalam konflik saat ini, terutama dalam menjaga perbatasan selatan Lebanon.

Ia tewas dalam serangan yang sama dengan Hassan Nasrallah, yang menyebabkan kekosongan signifikan dalam kepemimpinan militer Hizbullah.

Baca Juga: Serangan Israel Tewaskan Lebih dari 100 Anak di Lebanon dalam 11 Hari

Mohammad Surour

Sumber: Telegram Hizbullah

Mohammad Surour merupakan kepala unit drone Hizbullah, yang memainkan peran penting dalam penggunaan drone eksplosif dan pengintaian selama konflik dengan Israel.

Di bawah kepemimpinannya, Hizbullah berhasil meluncurkan serangan drone ke dalam wilayah Israel, menembus sistem pertahanan Israel yang sebelumnya lebih terfokus pada roket dan misil.

Ibrahim Kobeissi

Sumber: Telegram Hizbulah

Ibrahim Kobeissi adalah pemimpin unit misil Hizbullah. Kobeissi dikenal atas peranannya dalam merencanakan penculikan dan pembunuhan tiga tentara Israel pada tahun 2000 di perbatasan utara.

Kematian Kobeissi dalam serangan udara Israel kembali menunjukkan keberhasilan Israel dalam menargetkan tokoh-tokoh strategis Hizbullah.

Pembunuhan para pemimpin tinggi Hizbullah dalam tiga minggu terakhir oleh Israel adalah perkembangan besar dalam konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Dengan tewasnya Hassan Nasrallah dan beberapa tokoh penting lainnya, Hizbullah menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan kekuatan militernya dan menjaga pengaruh politik di Lebanon.

Ditambah lagi, sekarang ada kabar bahwa Hashem Safieddine, sepupu Nasrallah dan calon penerusnya yang terkuat, kemungkinan tewas dalam serangan udara Israel di Beirut pada 3 Oktober 2024. Kabar itu belum dikonfirmasi oleh pihak Pasukan Keamanan Israel (IDF) dan Hizbullah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Ankara: Media, terutama yang berada di arus utama Barat, telah menuai kritik tajam selama operasi militer Israel yang menghancurkan di Jalur Gaza. Banyak dari media yang menunjukkan bukti bias dan liputan yang menyesatkan tentang konflik yang lebih luas.

Menurut sejarawan Assal Rad, bias ini bukanlah fenomena baru. Sebaliknya, ini adalah bagian dari pola lama yang menggambarkan tindakan Israel, terutama kampanye militernya, dengan cara yang meminimalkan dampaknya terhadap warga Palestina, sambil memperkuat narasi tentang keamanan dan korban Israel.

"Media adalah tempat masyarakat memperoleh informasi," kata Rad dalam sebuah wawancara dengan Anadolu, Senin 7 Oktober 2024.
Rad menyoroti bagaimana media Barat telah memainkan peran utama dalam memanipulasi cara banyak orang memandang konflik, mencerminkan narasi yang didorong oleh pemerintah AS dan Israel.

"Peran media adalah bersekongkol dengan negara dan hanya mengulang-ulang PR (public relations) dan propaganda tertentu yang membenarkan tindakan Israel bahkan sejauh genosida di Gaza,” tegas Rad.

Biasanya hal ini dilakukan melalui berita utama yang menyesatkan, bukan penyensoran langsung.

Berita utama tentang tindakan militer Tel Aviv sejak 7 Oktober sering menyatakannya sebagai fakta objektif, seperti "Israel menargetkan Hizbullah," tanpa mempertanyakan legitimasi atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Sebaliknya, ketika melaporkan korban sipil akibat serangan Israel, media sering mengaitkan informasi dengan sumber seperti otoritas Palestina atau Kementerian Kesehatan Lebanon, secara halus meragukan kebenaran laporan tersebut.

Standar ganda ini, menurut Rad, berfungsi untuk melegitimasi tindakan Israel, sementara merendahkan martabat korban Palestina.

Membingkai narasi

Rad berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam liputan Barat sering kali tidak menekankan tanggung jawab Israel atas korban sipil.

Ketika serangan Israel menghantam sekolah atau kamp pengungsi, misalnya, laporan dibingkai sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa warga sipil di sana menjadi korban tambahan dalam upaya Israel untuk menargetkan Hamas atau Hizbullah.

"Bukan seperti itu cara kerja hukum humaniter internasional," tegas Rad, yang menambahkan bahwa Israel, sebagai negara yang melakukan serangan, memiliki tanggung jawab untuk menghindari jatuhnya korban sipil. Kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan, menurutnya, mendistorsi realitas situasi di lapangan.

Penamaan dan akuntabilitas

Salah satu masalah yang paling mencolok adalah keengganan media Barat untuk secara langsung menyebut Israel sebagai pelaku kekerasan terkait kematian warga sipil.

Rad menjelaskan bagaimana berita utama tentang warga Palestina yang dilempar oleh tentara Israel dari atap gedung di Tepi Barat dibingkai sebagai "mayat yang tampak tak bernyawa," sesuatu yang tidak akan terpikirkan jika korbannya adalah warga Israel.

Bahasa ini, menurutnya, tidak hanya mensterilkan kekerasan tetapi juga menyiratkan bahwa warga Palestina kurang pantas mendapatkan empati atau keadilan.

Rad juga mengkritik normalisasi Israel yang "menyelidiki dirinya sendiri" setelah melakukan potensi kejahatan perang, sebuah praktik yang menurutnya telah diinternalisasi oleh wacana politik dan pelaporan media.

"Ketika Anda melihat pola berulang dari cara informasi disajikan, hal itu menjadi normal sampai pada titik di mana orang menerimanya tanpa mempertanyakan," ia memperingatkan.

Kemarahan selektif dan dehumanisasi

Ada juga perbedaan mencolok dalam cara media meliput korban Israel dan Palestina, Rad menunjukkan, mengutip cerita yang sekarang sudah dibantah tentang "40 bayi dipenggal" oleh pejuang perlawanan Palestina pada 7 Oktober sebagai contoh seberapa cepat disinformasi dapat menyebar dan bagaimana media mengabadikan kemarahan secara selektif.

Cerita itu tetap beredar bahkan setelah terbukti salah, sementara laporan dan rekaman anak-anak Palestina yang terbunuh di Gaza yang diverifikasi kurang mendapat perhatian.

Kemarahan selektif ini, menurut Rad, adalah hasil dari dehumanisasi orang Palestina.

"Orang Palestina tidak bernama. Mereka tidak punya cerita," kata Rad, membandingkannya dengan profil pribadi yang sering dipublikasikan tentang korban Israel. Perlakuan yang tidak setara dalam narasi media, jelasnya, membuat sulit untuk memahami skala penderitaan yang dialami oleh warga Palestina.

"Warga Palestina tidak dianggap manusiawi karena mereka tidak bernama. Mereka tidak punya cerita. Namun, ketika ada korban di pihak Israel, Anda melihat profil yang membicarakan orang-orang ini karena mereka memang manusia,” jelas Rad.

Peran media sosial dan jurnalis independen

Rad mencatat bahwa salah satu perbedaan utama antara konflik ini dan konflik di masa lalu adalah peran media sosial dan jurnalisme independen.

Rekaman dan laporan yang disiarkan langsung dari jurnalis Palestina di lapangan telah memberikan pandangan yang tidak disaring tentang situasi tersebut, yang menantang narasi yang didorong oleh media Barat arus utama.

"Apa yang kita miliki yang berbeda di dunia kontemporer kita dibandingkan dengan apa yang kita miliki di masa lalu adalah rekaman langsung dari apa yang terjadi di lapangan," kata Rad.

Namun, Rad memperingatkan bahwa gambar dan cerita ini masih belum menjangkau masyarakat luas di Barat, terutama mereka yang mengandalkan media arus utama untuk mendapatkan informasi.

Tanggung jawab institusional vs individu

Daripada reporter individu, institusi media itu sendirilah yang bertanggung jawab atas kegagalan ini, menurut Rad, yang mengakui bahwa jurnalis sering bekerja di bawah batasan editorial dan mungkin tidak memiliki kendali atas tajuk berita atau suntingan akhir.

"Kritiknya ditujukan pada institusi," jelasnya, menunjuk pada memo yang bocor dari organisasi media seperti The New York Times yang menginstruksikan reporter untuk tidak menggunakan kata-kata seperti "pendudukan" atau "genosida."

Ia menyatakan bahwa dukungan pemerintah AS untuk Israel adalah yang memungkinkan terjadinya kekerasan yang sedang berlangsung dan bahwa keterlibatan ini tercermin dalam liputan media. "Jika pemerintahan Biden memilih untuk mengambil jalan yang berbeda, itu dapat menghentikan semua yang terjadi," katanya, menggarisbawahi peran kebijakan AS dalam mengabadikan konflik.

Selama lembaga media terus menyelaraskan narasi mereka dengan narasi pemerintah AS dan Israel, Rad khawatir pemahaman publik tentang konflik tersebut akan tetap bias, sehingga menunda keadilan bagi warga Palestina.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Karachi: Serangan terhadap warga negara Tiongkok kembali terjadi di Pakistan. Dalam peristiwa terbaru, ledakan yang diduga kuat merupakan bom bunuh diri menewaskan dua warga Tiongkok dan membuat 10 orang lainnya terluka di dekat bandara Karachi pada Minggu malam.

Mengutip laporan kantor berita BBC, Senin, 7 Oktober 2024, jenazah ketiga, yang belum teridentifikasi secara resmi, diduga adalah pelaku penyerangan.

Kedutaan Besar Tiongkok di Pakistan mengatakan bahwa ledakan tadi malam itu adalah "serangan teroris" yang menargetkan konvoi teknisi Tiongkok yang bekerja pada proyek pembangkit listrik di provinsi Sindh.
Kelompok separatis Tentara Pembebasan Balochistan (BLA), yang dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan serangan terhadap warga Tiongkok yang terlibat proyek pembangunan di Pakistan, mengatakan bahwa merekalah yang melakukan serangan itu.

Dalam sebuah pernyataan hari Senin ini, BLA mengatakan bahwa mereka telah "menargetkan konvoi teknisi dan investor Tiongkok tingkat tinggi" yang tiba dari bandara Karachi.

BLA mengatakan bahwa pelaku serangan adalah Shah Fahad, bagian dari regu kelompok bunuh diri yang disebut Brigade Majeed.

Serangan itu dilakukan dengan menggunakan "alat peledak rakitan yang dibawa kendaraan,” lapor kantor berita Reuters mengutip pernyataan BLA.

Pekerja Tiongkok di Pakistan

Ledakan terjadi sekitar pukul 23:00 waktu setempat (17:00 GMT) pada hari Minggu.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyebut serangan itu sebagai "tindakan keji,” dan telah menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Tiongkok.

"Pakistan berkomitmen untuk melindungi teman-teman Tiongkok kami," tulisnya di media sosial X.

Kedutaan Besar Tiongkok mengatakan bahwa para insinyur itu adalah bagian dari perusahaan yang didanai Tiongkok, Port Qasim Power Generation Co Ltd, yang bertujuan membangun dua pembangkit listrik tenaga batu bara di Port Qasim, dekat Karachi.

Ribuan pekerja Tiongkok berada di Pakistan, banyak dari mereka terlibat dalam pembuatan koridor ekonomi antara kedua negara sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) Beijing yang bernilai miliaran dolar.

Baca juga: Bom Bunuh Diri di Pakistan Tewaskan 6 Orang, Termasuk 5 Warga Tiongkok


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Wina: Setelah sempat mendapat penentangan dari sejumlah pihak, Kongres Palestina Merdeka akhirnya terselenggara sejak Sabtu kemarin di Wina, Austria.

Mengutip dari Anadolu Agency, Minggu, 6 Oktober 2024, Kongres Palestina Merdeka menghadapi tentangan dari para aktor politik, termasuk komunitas Yahudi Austria, yang menekan polisi untuk melarang acara tersebut.

Penyelenggara berhasil memindahkan konferensi setelah lokasi acara di kota tersebut dibatalkan di menit-menit akhir.
Wilhelm Lagthaler, salah satu panitia penyelenggara, menggambarkan pembatalan tersebut sebagai "penghalang ala Wina," seraya mencatat bahwa rencana darurat memungkinkan Kongres Palestina Merdeka untuk tetap berlangsung.

Hanin Zuabi, mantan anggota parlemen Israel, dan Azzam Tamimi, seorang jurnalis Palestina-Inggris, termasuk di antara para pembicara tersohor di dalam acara.

Para pemimpin Barat khawatir anak muda akan mengetahui 'kebenaran' tentang Palestina

Tamimi menyoroti perubahan persepsi global tentang perlawanan Palestina setelah 7 Oktober 2023, menyebutnya sebagai "perjuangan untuk kebebasan dan martabat melawan ideologi Zionis" alih-alih sengketa teritorial.

Menjelaskan bahwa para penguasa di negara-negara Barat takut bahwa kaum muda akan melihat 'kebenaran' tentang perlawanan Palestina, Tamimi berkata: "Mereka takut bahwa ketika anak-anak mereka memangku jabatan dalam 10 tahun ke depan, mereka akan melihat dunia secara berbeda. Anak-anak mereka akan berada di pihak keadilan dan Palestina."

Zuabi menekankan bahwa Israel menargetkan semua warga Palestina, bukan hanya kelompok perlawanan Palestina Hamas, dan mencatat bahwa Israel memandang keberadaan mereka sebagai ancaman.

Meski menghadapi tantangan, penyelenggara melaporkan tingginya jumlah peserta kongres, yang menandakan minat internasional yang berkelanjutan terhadap perjuangan Palestina.

Baca juga: Satu Tahun Perang Gaza, Demonstran di Banyak Negara Desak Gencatan Senjata


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Washington: Kelompok peretas yang diduga berasal dari Tiongkok dilaporkan berhasil membobol jaringan berbagai perusahaan penyedia layanan komunikasi di Amerika Serikat (AS), termasuk Verizon Communications, AT&T, dan Lumen Technologies.

Menurut laporan Wall Street Journal (WSJ) pada Sabtu lalu, serangan ini memungkinkan para peretas memperoleh informasi dari sistem yang digunakan pemerintah federal AS untuk skema penyadapan yang diizinkan pengadilan.

Dilaporkan bahwa para peretas mungkin telah memiliki akses ke infrastruktur jaringan selama beberapa bulan, yang memungkinkan mereka melihat lalu lintas internet dan bekerja sama dengan permintaan data komunikasi yang disahkan pengadilan di AS.
Mengutip dari Channel News Asia, Senin, 7 Oktober 2024, serangan ini dilakukan oleh kelompok peretas yang dikenal sebagai “Salt Typhoon,” yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi intelijen.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menanggapi isu ini dengan menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui serangan tersebut, seraya menuding AS telah "mengarang narasi palsu" untuk menyudutkan Tiongkok.

"Pada saat keamanan siber telah menjadi tantangan bersama bagi semua negara di seluruh dunia, pendekatan yang keliru ini hanya akan menghambat upaya komunitas internasional untuk bersama-sama mengatasi tantangan tersebut melalui dialog dan kerja sama," kata Kemenlu Tiiongkok dalam sebuah pernyataan.

Beijing sebelumnya telah membantah tuduhan AS terkait keterlibatan mereka dalam serangan siber, meski pihak AS telah menggagalkan beberapa upaya peretasan besar oleh kelompok asal Tiongkok, termasuk kelompok yang dijuluki "Flax Typhoon" dan "Volt Typhoon.”

Verizon, AT&T, dan Lumen Technologies belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden peretasan ini. (Angel Rinella)

Baca juga: Bobol Microsoft, Hacker Tiongkok Curi Puluhan Ribu Email dari Kemenlu AS


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Gaza: Para pengunjuk rasa di banyak negara dunia menggelar demonstrasi menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza, dalam rangka memperingati satu tahun dimulainya pertempuran antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas pada Senin, 7 Oktober 2024.

Aksi unjuk rasa besar-besaran dalam menuntut gencatan senjata Gaza terjadi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Jerman, sejak akhir pekan kemarin.

Mengutip dari BHK World, para demonstran di Washington menggelar aksi dengan teriakan yel-yel menuntut kebebasan bagi warga Palestina dan meminta penghentian blokade terhadap Gaza.
Sementara di London, ribuan orang memenuhi jalanan pusat kota untuk menuntut diakhirinya apa yang mereka sebut sebagai "genosida" di Gaza dan menyerukan "Palestina yang merdeka."

Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika pejuang Hamas melancarkan serangan lintas batas ke Israel, yang mengakibatkan kematian 1.200 orang dan membuat sejumlah lainnya disandera.

Menurut pejabat kesehatan di Gaza, jumlah korban tewas serangan Israel di wilayah terkepung tersebut telah melampaui 41.000 orang, dengan para penyintas menghadapi krisis kemanusiaan yang serius.

Selain dengan Hamas, militer Israel juga terlibat baku tembak dengan kelompok Hizbullah asal Lebanon. Seorang juru bicara militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka telah menewaskan 440 pejuang Hizbullah dan menghancurkan 2.000 target kelompok tersebut dalam operasi darat di Lebanon selatan.

"Perang yang terjadi setelah serangan mengerikan satu tahun lalu terus menghancurkan kehidupan dan menimbulkan penderitaan manusia yang mendalam bagi warga Palestina di Gaza, dan sekarang warga Lebanon." kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang juga menyerukan gencatan senjata dan pembebasan para sandera.

Guterres menekankan bahwa sudah saatnya menghentikan penderitaan dan memulai jalan menuju perdamaian serta keadilan.

"Sudah saatnya pembebasan para sandera. Sudah saatnya senjata dibungkam. Sudah saatnya menghentikan penderitaan yang telah melanda wilayah ini. Sudah saatnya perdamaian, hukum internasional, dan keadilan,” pungkas Guterres. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Paris: Presiden PrancisEmmanuel Macron menyerukan penghentian pengiriman senjata ke Israel yang digunakan dalam konflik di Gaza. Pernyataan ini memicu reaksi cepat dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

“Prioritas Prancis adalah kembali ke solusi politik dan menghentikan pengiriman senjata untuk perang di Gaza,” ujar Macron, dalam wawancara dengan radio France Inter, seperti dikutip BBC, Senin 7 Oktober 2024.

Macron menekankan kekhawatirannya terhadap konflik di Gaza yang terus berlangsung meskipun ada seruan untuk gencatan senjata. Dalam pertemuan puncak di Paris, ia juga mengkritik keputusan Israel yang mengirim pasukan darat ke Lebanon.
Namun, Macron menegaskan bahwa Prancis tidak mengirimkan senjata apapun ke Israel. Ia mengatakan bahwa seruan penghentian senjata merupakan upaya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan bahwa konflik ini dapat menyebabkan kebencian dan ketidakstabilan lebih lanjut di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Macron menegaskan kembali "komitmen teguh" Prancis terhadap keamanan Israel, namun ia menyesalkan keputusan Israel untuk melancarkan operasi militer di Lebanon.

Konflik antara Israel dan Gaza semakin memanas sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyandera ratusan lainnya. Sejak saat itu, lebih dari 41.000 orang dilaporkan tewas di Gaza, menurut kementerian kesehatan di wilayah tersebut.

Peringatan satu tahun serangan Hamas terhadap Israel akan diperingati pada hari Senin, bersamaan dengan rencana pertemuan Macron dengan keluarga warga Prancis-Israel yang disandera di Gaza. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Tel Aviv: Setahun setelah perang di Gaza, masyarakat Israel menunjukkan keretakan yang dalam, karena radikalisasi, polarisasi politik, ketidakstabilan ekonomi, dan ketegangan militer meningkat.

Mantan penasihat senior pemerintah Israel, Daniel Levy, mencirikan situasi ini sebagai "elemen pembusukan," yang menyoroti kerapuhan yang semakin meningkat dalam masyarakat.

"Bukan berarti negara ini akan runtuh, tetapi menunjukkan elemen-elemen benang yang terurai, elemen-elemen pembusukan. Ini adalah masyarakat yang kerapuhan dan kerentanannya sedang terekspos, itulah yang kita lihat," katanya kepada Anadolu.
Bagi Miko Peled, seorang aktivis dan penulis Israel-Amerika, Israel masih dalam ‘keadaan kacau’ setelah 7 Oktober, ketika Israel memulai perangnya di Gaza, yang mengakibatkan puluhan ribu kematian dan kerusakan yang meluas.

"Penegakan hukum kacau, sistem peradilan, badan legislatif kacau total. Pemerintah, militer, maksud saya ada disfungsi total di semua bidang negara," kata Peled, seraya menambahkan bahwa fungsi negara telah terdampak parah.

"Negara dalam keadaan lumpuh atau hampir lumpuh,” tegas Peled.

Narasi yang dimainkan

Menurut Levy, masyarakat Israel sangat terpolarisasi dalam masalah domestik sebelum 7 Oktober, dicengkeram oleh protes yang meluas terhadap perombakan peradilan yang diprakarsai oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Namun, sejak dimulainya perang Israel di Gaza, Levy yakin sebagian besar warga Israel bersatu dalam sikap mereka terhadap warga Palestina.

"Warga Israel telah menerima narasi bahwa apa yang dilakukan di Gaza pantas sah, kita atau mereka. Media Israel telah memompa satu narasi ke rumah-rumah orang Israel,” tutur Levy.

Levy juga menunjukkan bahwa meskipun ada “konsensus seputar penerimaan amoralitas dan kriminalitas terhadap warga Palestina,” masyarakat Yahudi Israel merasa semakin rapuh dan terpecah menjadi kubu-kubu yang berseberangan.

Satu faksi, menurut Levy, percaya bahwa “bencana 7 Oktober adalah harga yang harus dibayar untuk mengantar masuk era penebusan di mana warga Palestina akhirnya dapat dihancurkan, dibersihkan secara etnis, dan terusir secara permanen dari tanah mereka.”

Kelompok ini, katanya, memandang Nakba, serangkaian pemindahan paksa warga Palestina pada tahun 1948, sebagai “sejarah yang belum selesai, dan itu dapat diselesaikan sekarang.”

Peled, yang kakeknya, Avraham Katznelson, adalah salah satu pendiri Israel, percaya bahwa masyarakat Israel tidak pernah kohesif, disatukan oleh ‘selotip’ sejak awal.

“Ada keretakan besar dalam masyarakat itu. Itu bukan masyarakat tunggal. Itu adalah sekelompok kelompok berbeda yang disatukan secara artifisial. Jadi, sudah ada perpecahan selama beberapa dekade,” tegas Levy.

Ia menghubungkan protes yang sedang berlangsung, termasuk protes perombakan peradilan tahun 2023 dan protes penyanderaan besar-besaran, dengan segmen masyarakat Israel yang paling istimewa, yang menuntut perubahan untuk mempertahankan status mereka.

“Dan kita melihat pita perekat itu semakin lemah, terutama karena segmen yang memprotes sekarang adalah yang paling istimewa,” sebutnya.

Menurut Peled, protes ini berdampak kecil pada pemerintah. “Pemerintah mendapat dukungan dari parlemen, dan mereka memiliki mayoritas sehingga mereka tidak dalam bahaya apa pun.”

Ia juga menunjukkan dukungan yang meluas untuk “kekerasan sadis terhadap Palestina” dalam masyarakat Israel, tetapi menambahkan bahwa perpecahan internal semakin berkembang.

“Perpecahan itu jelas, masyarakat itu sendiri terkoyak. Dan bahkan orang-orang dalam masyarakat itu yang tidak setuju saling menyebut pengkhianat dan terlibat dalam perkelahian lalu terlibat dalam perpecahan yang sangat dalam yang hampir tidak dapat dijembatani,” kata Peled.

Ketegangan militer

Para ahli juga menyoroti bagaimana perang Israel di Gaza telah memengaruhi militernya. Levy mencatat bahwa militer Israel "berada dalam tekanan berat," dengan pasukan darat berjuang dalam pertempuran perkotaan.

"Fakta bahwa mereka menghancurkan Gaza berarti bahwa militer merasa tidak mampu bertempur di lanskap perkotaan. Semuanya harus dihancurkan dan militer harus dihancurkan setelah satu tahun,” Levy menambahkan.

Levy juga menyebutkan rasa lelah yang semakin meningkat di antara pasukan Israel.

"Bukan karena begitu banyak pasukan Israel yang terbunuh, tetapi banyak yang mengalami luka parah, dan banyak yang tidak lagi muncul untuk tugas cadangan,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa meskipun ada dukungan luas untuk perang pada awalnya, dengan banyak prajurit cadangan yang melapor untuk bertugas, hal ini telah berubah seiring waktu.

"Angka-angka yang saya dengar adalah bahwa lebih dari 50 persen tidak muncul (di medan perang). Unit-unit di tentara mengatakan kami tidak ingin terus berjuang untuk pemimpin politik yang tidak sah yang mengejar tujuan yang tidak sah,” sebutnya.

Namun bagi sebagian besar warga Israel, ketidakabsahan ini tidak berasal dari kejahatan perang yang dilakukan terhadap warga Palestina, jelas Levy, namun dari pertimbangan politik internal seperti pembicaraan penyanderaan dan gencatan senjata dan keputusan politik lainnya oleh Netanyahu.

“Jadi, Anda memiliki unit-unit tertentu dalam intelijen, di Angkatan Udara, beberapa unit operasi khusus yang membuat Anda benar-benar tidak nyaman.

“Di sisi lain, Anda memiliki beberapa unit yang, ketika mereka diberi tahu, 'Hei, jangan hancurkan konvoi kemanusiaan itu,' masih terus maju dan menghancurkannya. Jadi, ini adalah tentara yang ketegangannya berbahaya,” ucap Levy.

Dampak ekonomi

Ekonomi Israel juga menderita akibat dampak perang, dengan inflasi, pengangguran, dan penurunan investasi.

“Harga telah naik secara signifikan. Ada inflasi yang tidak dilaporkan. Ada ketidakmampuan yang tidak dilaporkan untuk mendapatkan stok segala sesuatu. Tetapi jika Anda melihat gambaran yang lebih besar pada ekonomi, tentu saja ini menimbulkan ketegangan,” kata Levy.

Ia juga mencatat migrasi keluar yang signifikan dari orang Israel, dengan banyak yang melakukan masa tinggal yang lama di luar negeri atau memperoleh paspor kedua, terutama mereka yang cukup kaya untuk membeli rumah di luar negeri.

Peled menunjukkan bagaimana bandara internasional utama Israel, yang terletak di kota Lid, hampir tidak beroperasi.

“Maskapai penerbangan besar menolak mendarat di sana. Kota pelabuhan di selatan, kota pelabuhan Eilat telah sepenuhnya ditutup, tidak berfungsi,” menurut Levy.

Menekankan bagaimana penutupan pelabuhan Eilat merupakan pukulan ekonomi yang besar, karena penjualan mobil, industri besar di Israel, telah terhenti karena kurangnya impor.

Mantan negosiator Israel Gershon Baskin juga percaya bahwa pemerintah Netanyahu sedang menghancurkan ekonomi.

“Banyak anak muda Israel berkata, ‘Untuk apa saya tinggal di sini? Apa masa depan saya di negara ini dengan kepemimpinan ini yang memimpin kita?’ Netanyahu menghancurkan negara ini, dan dia harus pergi,” Baskin menyebutkan.

Mengubah citra global

Levy berpendapat bahwa perang di Gaza “tidak diragukan lagi” telah mengubah citra global Israel, dengan mobilisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya seputar masalah Palestina.

“Ini adalah perubahan. Ini tidak akan berakhir, suara-suara Yahudi keluar dan berkata, 'Tidak atas namaku,' 'Jangan sebut ini antisemitisme'."

Sementara Peled setuju bahwa posisi global Israel telah sangat memburuk. "Tidak ada pertanyaan tentang itu. Setiap pembicaraan tentang normalisasi dengan negara-negara Arab tidak mungkin dilakukan. Wajah Zionisme yang sebenarnya kini terungkap kepada orang-orang yang belum melihatnya,” ucap Peled.

Dia menggarisbawahi bahwa pembunuhan massal warga sipil di Gaza disiarkan langsung di media sosial, mengungkap kebrutalan konflik secara langsung.

Levy juga menyebutkan pentingnya putusan dari badan-badan internasional seperti Mahkamah Internasional, kebangkitan Palestina sebagai isu utama dalam Gerakan Non-Blok di PBB, dan boikot rakyat sebagai tanda bahwa "kita berada dalam realitas baru."


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Gaza: Perang genosida Israel di Gaza tidak diragukan lagi merupakan salah satu konflik paling merusak di abad ke-21, dengan 41.825 warga Palestina, 96.910 korban luka, dan lebih dari 10.000 orang dilaporkan hilang di bawah reruntuhan.

Perang tersebut tidak hanya menyasar warga sipil, tetapi juga telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur di daerah kantong tersebut, membahayakan dan menewaskan petugas kesehatan, serta menghancurkan rumah, sekolah, dan seluruh lingkungan.

Setahun kemudian, berbagai bentuk kerusakan yang terjadi di Gaza. Ini dapat kita lihat seperti yang dikutip dari Anadolu, Senin 7 Oktober 2024:

Pendidikan

Serangan mematikan Israel telah menyebabkan kerusakan signifikan pada lembaga pendidikan di Gaza.
“Setidaknya 354 orang tewas dalam serangan udara Israel terhadap gedung sekolah yang menampung orang-orang yang mengungsi antara tanggal 1 Juni dan 1 September,” menurut ABC News.

“Lebih dari 718.000 siswa di Gaza mengalami gangguan pendidikan akibat perang, dengan total 456 sekolah, universitas, dan gedung universitas telah rusak atau hancur,” tambahnya.

Hingga 27 Agustus, Kementerian Pendidikan melaporkan bahwa lebih dari 10.888 anak sekolah telah tewas, bersama dengan 529 guru dan staf administrasi. Secara total, 17.224 anak dan 3.686 guru terluka di Gaza.

Anak-anak di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, juga menghadapi tantangan saat tahun ajaran dimulai.

UNICEF melaporkan bahwa meningkatnya kekerasan dan pembatasan pergerakan sejak Oktober 2023 telah menciptakan hambatan tambahan terhadap pembelajaran bagi 782.000 siswa di wilayah tersebut.

Sementara UNICEF menyebutkan, data dari Kementerian Pendidikan dan Kelompok Pendidikan menunjukkan bahwa antara 8 persen dan 20 persen sekolah di Tepi Barat telah ditutup sejak saat itu.

Setidaknya 45.000 anak berusia enam tahun di Jalur Gaza kehilangan tahun pertama sekolah mereka.

Siswa kelas satu ini bergabung dengan 625.000 anak yang telah ditolak satu tahun ajaran penuh dan sekarang menghadapi risiko yang signifikan untuk kehilangan tahun kedua berturut-turut pendidikan.

Perusakan lingkungan

Perang genosida Israel di Gaza telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan akibat amunisi yang dikerahkan. Ini bisa diartikan juga sebagai ‘ekosida’.

Istilah ‘ekosida’ didefinisikan oleh Institut Hukum Eropa sebagai "kehancuran dan penghancuran lingkungan yang merugikan kehidupan."

Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1970-an selama Perang Vietnam oleh profesor biologi Amerika Arthur Galston, yang memprotes penggunaan herbisida dan zat pengganggu daun Agent Orange oleh militer AS untuk memusnahkan dedaunan dan tanaman milik pasukan musuh.

Hingga Juni, perkiraan biaya lingkungan untuk membangun kembali Gaza adalah 60 juta metrik ton emisi karbon, menurut sebuah studi yang dilaporkan oleh penyiar Euronews dan dipublikasikan di Social Science Research Network.

Emisi dari 120 hari pertama konflik telah melampaui emisi tahunan 26 negara dan wilayah, dengan Israel menyumbang 90 persen dari total ini.

Penilaian PBB menemukan bahwa armada yang terdiri dari lebih dari seratus truk akan membutuhkan waktu 15 tahun untuk membuang hampir 40 juta metrik ton puing dari Gaza, dengan biaya operasi antara USD500 juta dan USD600 juta, The Guardian melaporkan pada bulan Juli.

Penilaian tersebut menemukan bahwa tempat pembuangan sampah besar yang mencakup antara 250 dan 500 hektar (618 hingga 1.235 hektar) akan diperlukan untuk membuang puing-puing, tergantung pada jumlah yang dapat didaur ulang.

Penghancuran perumahan

Serangan Israel yang terus berlanjut juga telah menghancurkan banyak rumah dan infrastruktur di Gaza.

Kelompok Kerja Teknis Perumahan, Tanah, dan Properti melaporkan pada September bahwa sedikitnya 297.000 unit rumah di Gaza mengalami kerusakan, dengan 87.000 hancur total, menurut pernyataan dari UNRWA.

Perkiraan biaya kerusakan infrastruktur penting di Gaza adalah sekitar USD18,5 miliar.

Dari jumlah tersebut, 72 persen disebabkan oleh kerusakan di sektor perumahan, 19 persen disebabkan oleh infrastruktur layanan publik, termasuk air, kesehatan, dan pendidikan, dan 9 persen disebabkan oleh bangunan komersial dan industri.

Menurut PBB, setidaknya 1,9 juta orang di Jalur Gaza mengungsi secara internal, termasuk mereka yang telah mengungsi beberapa kali.

Penghancuran layanan kesehatan

Menurut WHO, Israel melakukan 516 serangan yang menargetkan sistem layanan kesehatan Palestina di Gaza dan 619 di Tepi Barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur antara 7 Oktober tahun lalu dan 23 September.

Serangan terhadap sistem kesehatan lth care merenggut nyawa 765 orang, yang memengaruhi 110 fasilitas, serta 32 rumah sakit dan 115 ambulans yang rusak, termasuk 63 yang mengalami kerusakan.

Di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, telah terjadi 25 kematian dan 111 cedera, dengan 444 ambulans dan 56 fasilitas kesehatan yang terkena dampak serangan yang menargetkan perawatan kesehatan.

Penghancuran budaya

Pengeboman Israel di Gaza juga telah menargetkan warisan sejarah daerah kantong itu.

Menurut UNESCO, hingga 17 September, Israel telah merusak 69 situs di Gaza, termasuk 10 situs keagamaan, 43 bangunan yang memiliki signifikansi historis dan/atau artistik, dua tempat penyimpanan barang budaya bergerak, enam monumen, satu museum, dan tujuh situs arkeologi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Dunia sedang tidak baik-baik saja karena perang berkecamuk dimana-mana. Kudeta Myanmar pada 2021, Perang Ukraina-Rusia di 2022 yang sudah hampir memasuki 3 tahun, dan perang di Gaza dari 2023, yang setahun belakangan menggempur headline seluruh media dunia.

Selama tiga tahun berturut-turut perang terjadi di berbagai kawasan di dunia dan tak ada titik terangnya.

Pekan lalu, Sidang Majelis Umum PBB kembali dilakukan. Dalam sidang setahun sekali ini, salah satu dewan di bawah PBB, yakni Dewan Keamanan (DK) PBB mendapatkan kritik dari banyak pihak.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama di tingkat internasional adalah kebuntuan dalam pengambilan keputusan Dewan. Kebuntuan ini, yang sebagian besar disebabkan oleh hak veto dari lima anggota tetap, bukanlah hal baru dan telah menjadi sinonim kelumpuhan bagi PBB dalam banyak kesempatan.

Kritikan untuk Dewan Keamanan kemarin mulai dari reformasi DK PBB, hingga lambannya dewan ini dalam mengambil keputusan untuk ‘menjaga keamanan dunia’. Dewan Keamanan PBB dinilai terlalu berpihak pada salah satu negara dalam mengambil keputusan.

Contoh saja, ketika kudeta Myanmar terjadi, semua negara itu berusaha untuk menggagalkan kudeta. Tapi tidak terjadi di dua perang lainnya, yakni perang Rusia-Ukraina dan Gaza.

Di perang Rusia-Ukraina, Rusia tentu saja berusaha menyelamatkan diri, dengan menggunakan veto yang mereka punya. Dan tak hanya itu, Negeri Beruang Merah ‘di back-up’ oleh Tiongkok, sekutunya.

Sementara untuk perang Gaza, Amerika Serikat (AS) mati-matian membela sekutunya, Israel. Perang dengan hampir 42 ribu jiwa melayang itu, hingga 7 bulan berlangsung belum ada keputusan yang mengikat agar gencatan senjata terjadi.

Keberpihakan para negara anggota tetap DK PBB atau yang dikenal sebagai P-5 membuat banyak negara anggota PBB lainnya geram. Katanya kita punya hak yang sama dalam kehidupan, nyatanya, di organisasi sebesar PBB, hak kita untuk membuat dunia lebih aman, direnggut oleh negara-negara besar yang tamak, egois dan rakus.

Sebenarnya, apa sih itu DK PBB? DK PBB adalah salah satu dari 6 organ utama PBB, dengan mandat utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Piagam PBB menentukan bahwa DK dapat bertindak atas nama seluruh negara anggota PBB lainnya (pasal 24). Serta seluruh anggota PBB setuju untuk menerima dan menjalankan keputusan DK (pasal 25).

Hal ini merupakan perbedaan utama DK dengan Majelis Umum (MU). Resolusi MU bersifat non-binding walaupun diputuskan seluruh negara anggota, sementara keputusan DK bersifat mengikat walaupun hanya diputuskan oleh sejumlah negara.

Tugas Dewan Keamanan adalah memimpin dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Dewan Keamanan meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui cara-cara damai dan merekomendasikan metode penyesuaian atau syarat-syarat penyelesaian.

Menurut Hukum Internasional Oppenheim: Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Keanggotaan tetap Dewan Keamanan diberikan kepada lima negara berdasarkan pada pentingnya mereka setelah Perang Dunia II ." Kadang-kadang disebut sebagai P5, anggota tetap Dewan Keamanan memiliki peran unik yang telah berkembang seiring waktu.

Negara P5 ini antara lain, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris dan Prancis.

Dalam pidatonya di SMU PBB pekan lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sekali lagi mendesak para anggota tetap DK PBB untuk mengambil tindakan konkret. Ia meminta agar DK PBB segera menghentikan Israel yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dalam perangnya di wilayah Palestina.

“Mandat Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian, bukan memelihara dan memperpanjang perang, atau bahkan lebih buruk lagi, mendukung pelaku kekejaman,” ucap Menlu Retno dalam pidato yang ditayangkan di webtv.un.

“Tidak mengambil tindakan dapat diartikan sebagai keterlibatan,” sambungnya.

Menlu Retno menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan dianggap sebagai hal yang mendesak untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian.

Sekarang, perang di kawasan Timur Tengah meluas hingga ke Lebanon, Iran, dan lain sebagainya. Kalau Dewan PBB tidak bisa tegas menjalankan tugas seperti namanya, Dewan Keamanan yang bisa menjaga ketertiban dunia, lantas diganti saja.

Kalau gitu, kita ganti saja jadi ‘Dewan Keamanan Kepentingan Suatu Negara’. Rasa-rasanya memang lebih pas dan cocok dengan apa yang mereka lakukan saat ini, karena hanya mampu mengamankan kepentingan mereka dan sekutunya saja.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Tel Aviv: Serangkaian serangan Israel di Lebanon telah menewaskan lebih dari 100 anak-anak dalam 11 hari terakhir, lapor Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pekan ini.

Laporan dari UNICEF menambahkan bahwa sekitar 690 anak-anak juga dilaporkan terluka akibat serangan Israel sejak enam minggu terakhir.

Mengutip dari The New Arab, Minggu, 6 Oktober 2024, UNICEF mengatakan bahwa mereka sedang berupaya menyediakan bantuan kemanusiaan darurat dan pasokan medis ke daerah serta masyarakat terdampak serangan di Lebanon.
Imran Riza, Wakil Koordinator Khusus PBB dan koordinator kemanusiaan untuk Lebanon, mengatakan bahwa krisis kemanusiaan di negara tersebut meningkat setiap hari. Sejak dimulainya eskalasi Israel pada 23 September, kematian terkait konflik ini telah meningkat lebih dari 200 persen.

Riza juga menyoroti bahwa sistem dan pusat kesehatan di Lebanon telah terpukul hebat akibat terkena serangan berulang kali.

"Petugas kesehatan membayar harga termahal dengan nyawa mereka. Sistem kesehatan berada di ambang kehancuran," tulis Riza di media sosial X.

Pernyataan dari Riza juga menyerukan dukungan dari komunitas Arab dan internasional, yang menyatakan bahwa sangat penting untuk memanfaatkan diplomasi guna melindungi petugas kesehatan dan warga sipil di Lebanon, serta menetapkan gencatan senjata di sana.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sedikitnya 77 petugas kesehatan telah tewas di Lebanon sejak 8 Oktober tahun lalu hingga 4 Oktober 2024, dengan 28 di antaranya terjadi dalam periode 24 jam dari 2 hingga 3 Oktober.

Sejak 23 September, Israel memperluas perangnya di Lebanon dari selatan ke berbagai wilayah lain, termasuk ibu kota, Beirut, dan utara dekat Tripoli.

Sekitar 1.900 orang telah tewas oleh Israel di Lebanon sejak Oktober 2023, dengan mayoritas dalam beberapa pekan terakhir.

Pengeboman Israel terhadap Lebanon telah menyebabkan sekitar 1,2 juta orang mengungsi, di saat masyarakat negara tersebut beramai-ramai melarikan diri dari selatan, Lembah Bekaa timur, dan ibu kota Beirut.

Organisasi-organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia terkemuka telah menyerukan gencatan senjata segera di Lebanon karena Israel terus melancarkan perang yang meluas di wilayah tersebut.

Baca juga: 40 WNI Dievakuasi dari Lebanon, Dijadwalkan Tiba di RI Senin Besok


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)