Naypyidaw: Angka kematian warga akibat terjangan Topan Yagi di Myanmar telah bertambah menjadi 74, menurut laporan terbaru media pemerintah hari Minggu ini, 15 September 2024.

Hingga Jumat malam, banjir telah "mengakibatkan 74 kematian dan 89 orang hilang" di Myanmar, kata media Global New Light of Myanmar.

Menurut data resmi, banjir dan tanah longsor yang dipicu Topan Yagi telah menewaskan hampir 350 orang di Myanmar, Vietnam, Laos, dan Thailand sejak akhir pekan lalu.

Operasi pencarian dan penyelamatan di Myanmar masih berlangsung. Banjir telah menghancurkan lebih dari 65.000 rumah dan lima bendungan.

Jumlah korban tewas akibat Topan Yagi di Myanmar sebelumnya adalah 33, dengan lebih dari 235.000 mengungsi, menurut data yang dirilis pada Jumat lalu.

Lahan pertanian yang luas terendam banjir di wilayah tengah Myanmar, termasuk di sekitar ibu kota Naypyidaw yang luas dan dataran rendah.

Telah ada laporan tanah longsor di daerah perbukitan, tetapi dengan jalan dan jembatan yang rusak serta jaringan telepon dan internet terputus, pengumpulan informasi menjadi sulit.

Banjir telah menambah kesengsaraan di Myanmar, negara tempat perang berkecamuk sejak militer merebut kekuasaan pada tahun 2021. Lebih dari 2,7 juta orang telah mengungsi di Myanmar akibat konflik tersebut.

Junta Myanmar telah mengajukan permintaan langka untuk bantuan asing guna mengatasi banjir, lapor media pemerintah melaporkan kemarin. Sebelumnya, junta Myanmar telah memblokir atau menolak bantuan kemanusiaan dari luar negeri.

Tahun lalu, militer menangguhkan izin perjalanan bagi kelompok bantuan yang berusaha menjangkau sekitar satu juta korban Siklon Mocha yang melanda wilayah barat Myanmar.

Baca juga: Topan Yagi Terjang Myanmar, Junta Serukan Permohonan Bantuan Asing

(WIL)

Port Au Prince: Sebuah truk bahan bakar meledak di jalan di semenanjung selatan Haiti pada Sabtu 14 September 2024. Insiden itu menewaskan sedikitnya 16 orang dan meninggalkan 40 korban luka bakar serius.

Perdana Menteri Haiti Garry Conille mengatakan, tim darurat sedang bekerja untuk "menyelamatkan nyawa mereka yang terluka parah" setelah insiden tersebut, yang terjadi pada pagi hari di dekat kota pesisir Miragoane di departemen Nippes.

"Pemerintah menyatakan solidaritas dengan semua korban dan keluarga mereka," kata Conille dalam sebuah posting media sosial, seperti dikutip dari VOA, Minggu 15 September 2024.
Pihak berwenang di Nippes mengatakan 16 mayat hangus terbakar dan tidak dapat dikenali lagi.

Seorang saksi mata insiden tersebut mengatakan tangki bensin truk tersebut telah tertusuk oleh kendaraan lain, dan orang-orang bergegas ke lokasi kejadian untuk mengambil bahan bakar.

"Ada banyak orang. Mereka yang berada di dekat truk hancur berkeping-keping," kata pria yang tidak menyebutkan namanya itu dalam sebuah wawancara video dengan media lokal Echo Haiti Media.

Ketika ditanya berapa banyak orang yang mungkin tewas dalam ledakan itu, ia mengatakan sulit untuk mengatakannya.

"Anda tidak dapat mengetahuinya, karena ada banyak orang, orang yang lewat dan mereka yang mengumpulkan minyak. Ada banyak orang," katanya.

Pengiriman bahan bakar ke daerah Miragoane telah melambat dalam beberapa minggu terakhir karena truk-truk diangkut melalui feri untuk menghindari jalan raya yang dikuasai geng di sekitar ibu kota Port-au-Prince.

Penyebaran geng-geng di ibu kota dan daerah sekitarnya telah memicu krisis kemanusiaan dengan pengungsian massal, kekerasan seksual, perekrutan anak-anak, dan kelaparan yang meluas. Keadaan darurat sekarang diberlakukan di seluruh negeri.

Badan perlindungan sipil Haiti melaporkan identitas seorang pria berusia 31 tahun dan dua pria berusia 23 tahun yang menderita luka bakar di 89% tubuh mereka, dan dirawat di sebuah rumah sakit di Les Cayes, di Haiti selatan.

Dua dari mereka menderita luka bakar tingkat dua, kata badan tersebut.

Insiden serupa pada tahun 2021 di kota Cap-Haitien menewaskan sedikitnya 60 orang, setelah orang-orang juga diduga telah mencoba mengambil bahan bakar dari truk tangki.

(FJR)

Jakarta: Bagi warga Jakarta, datang ke Jak Japan Matsuri 2024 bisa jadi salah satu opsi untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga ataupun teman, sambil mengenal budaya Jepang. Salah satunya adalah menyaksikan Tradisi Mikoshi yang menjadi salah satu cara masyarakat Jepang untuk mengucap syukur atas masa panen dan berakhirnya musim panas.

Seperti apa tradisi Mikoshi tersebut?

Berlangsung di Plaza Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Jak Japan Matsuri 2024 bisa menjadi pilihan tepat bagi warga Jakarta, untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Utamanya bisa mengenal lebih jauh budaya Jepang.
Salah satunya adalah menyaksikan Tradisi Mikoshi atau tradisi mengarak kuil yang dipikul oleh puluhan orang, yang dipercaya memiliki nilai religi sebagai tunggangan para dewa.

Kuil yang ada di Jak Japan Matsuri ini dibawa langsung dari Jepang dan memiliki berat yang beragam. Untuk kuil utama yang berukuran paling besar, memiliki berat 1,2 ton dan dibawa oleh 70 hingga 80 pria dewasa.

Sedangkan kuil kedua yang memiliki berat sekitar 500-600 kilogram dengan dua orang wanita yang naik diatasnya, dipikul oleh sekitar 50 wanita. Dan untuk kuil yang paling kecil dengan berat 100 kilogram, dipikul oleh 30 anak-anak dengan bantuan dua orang dewasa.

Tradisi Mikoshi yang dihadirkan di jak japan matsuri, tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Teriakan para pemikul yang diikuti dengan gerakan mengguncang kuil, menjadi cara mereka untuk tetap bersemangat saat membawa mikoshi.

“Bagi masyarakat Jepang, membawa tandu religius ini menjadi salah satu tradisi yang biasa dilakukan di festival musim panas, sebagai ungkapan rasa syukur saat panen raya. Memikul mikoshi pun menjadi sebuah kehormatan bagi mereka yang mendapat kesempatan untuk ikut dalam tradisi tersebut,” ujar Koordinator Tradisi Mikoshi, Mitchy di Jakarta, Sabtu 14 September 2024.

Para pengunjung pun masih memiliki kesempatan untuk melihat, bahkan ikut memikul mikoshi sampai 15 september 2024. Hal ini mengingat Jak Japan Matsuri memang menjadi tempat pertukaran budaya, sekaligus penanda persahabatan Indonesia dan Jepang.

(FJR)

Beijing: Sengketa antara Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan adalah salah satu konflik wilayah yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Ketegasan Tiongkok di Laut China Selatan akhir-akhir ini terus meningkat, yang mengakibatkan meningkatnya ketegangan dengan negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Filipina.

Laut China Selatan adalah wilayah strategis dan kaya sumber daya alam, termasuk minyak, gas, dan ikan. Wilayah ini juga merupakan jalur pelayaran internasional yang penting.

Tiongkok mengeklaim hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan "Sembilan Garis Putus," yang merupakan batas klaim yang ditarik Tiongkok pada peta historis. Klaim ini mencakup area yang juga diklaim oleh beberapa negara lain, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Filipina mengeklaim bagian dari Laut China Selatan yang disebut Laut Filipina Barat. Filipina memiliki beberapa pulau dan terumbu karang di kawasan ini, seperti Kepulauan Spratly, yang juga diklaim oleh Tiongkok.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag mengeluarkan putusan yang mendukung klaim Filipina bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pengadilan menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki hak historis atas sebagian besar Laut China Selatan.

Ketegangan antara Tiongkok dan Filipina sering kali meningkat, terutama terkait aktivitas pembangunan Tiongkok di pulau-pulau buatan dan bentrokan antara kapal-kapal penjaga pantai. Tiongkok cenderung menolak putusan pengadilan dan terus mengklaim dan membangun infrastruktur di wilayah yang disengketakan.

Ketegangan Tiongkok-Filipina

Konfrontasi baru-baru ini antara Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan telah menarik perhatian global. Tiongkok mengatakan Filipina mencoba mengandalkan dukungan negara-negara besar di luar kawasan untuk terus menantang klaim negaranya atas Laut China Selatan.

Penjaga Pantai Tiongkok merilis informasi pada sore hari tanggal 17 Juni lalu, yang menyatakan bahwa Filipina mencoba mengangkut pasokan secara ilegal ke "Second Thomas Shoal.” Tiongkok mengatakan bahwa hari itu Filipina berulang kali mengabaikan peringatan Penjaga Pantai dan melakukan operasi berbahaya seperti menabrak. Penjaga Pantai Tiongkok kemudian mengambil tindakan paksa dan menaiki kapal Filipina untuk mencari, dan kemudian mengusir mereka secara paksa.

Namun Penjaga Pantai Filipina menuding Tiongkok menghalangi upaya untuk mengevakuasi anggota bersenjata yang sakit di Laut China Selatan. Mereka mengatakan, penjaga pantai dan perahu karet angkatan laut diganggu oleh kapal-kapal Tiongkok, meski telah memberi tahu mereka bahwa operasi tersebut bersifat medis.

Tidak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan pihaknya“mengecam tindakan ilegal dan agresif”pihak berwenang Tiongkok yang mengakibatkan cederanya personel dan kerusakan kapal selama misi pasokan rutin Manila di Laut China Selatan pada 17 Juni lalu.

Pada 19 Agustus, kapal Tiongkok dan Filipina melakukan konfrontasi di perairan yang berdekatan dengan Terumbu Karang Xianbin di Kepulauan Nansha Tiongkok.

Pascakejadian tersebut, kedua negara saling menyalahkan. Penjaga Pantai Tiongkok menuduh Filipina sengaja menabrakkan kapalnya. Tiongkok menyatakan bahwa kapal penjaga pantai Filipina secara ilegal menyusup ke perairan yang disengketakan tanpa izin dari pemerintah Tiongkok.

Sementara itu, Filipina menolak pernyataan Beijing dan menuduhnya “memaksakan versinya sendiri.” Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dua kapal penjaga pantainya “menghadapi perilaku ilegal dan agresif yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok” di dekat "Sabina Shoal" atau Beting Sabina di Kepulauan Spratly ketika dalam perjalanan untuk membawa personel Filipina yang ditempatkan di dua pulau yang diduduki.

Second Thomas Shoal

Baru-baru ini, Tiongkok dan Filipina saling tuduh sebagai penyebab tabrakan antara kedua kapal mereka di Laut China Selatan. Juru bicara penjaga pantai Tiongkok mengatakan bahwa sebuah kapal Filipina bermanuver dan sengaja menabrak kapal penjaga pantai Tiongkok dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya.

Pejabat Filipina di Manila mengatakan bahwa kapal penjaga pantai mereka ditabrak tiga kali oleh penjaga pantai Tiongkok tanpa alasan apa pun, yang menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina.

Kepulauan ini juga sudah lama menjadi wilayah sengketa antara Tiongkok dan Vietnam. Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk dua perairan dangkal, dan menolak keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016, dengan mengatakan bahwa klaim luas tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.

Tiongkok berulang kali menegaskan "Second Thomas Shoal" selalu menjadi bagian dari negaranya. Second Thomas Shoal, yang dikenal sebagai Ayungin oleh Filipina dan Ren'ai Jiao oleh Tiongkok, telah menjadi lokasi bentrokan berulang antara pasukan kedua negara.

Pada tahun 1999, sebuah kapal perang Filipina secara ilegal "berlokasi di pantai" Ren'ai Jiao , yang secara serius melanggar kedaulatan Tiongkok dan segera mengajukan tuntutan kepada Filipina, dan Filipina berulang kali berjanji untuk menarik kapal tersebut, klaim Tiongkok.

Kedua negara telah terlibat dalam berbagai upaya diplomatik untuk menyelesaikan sengketa ini, termasuk perundingan bilateral dan pertemuan multilateral. Namun, penyelesaian yang memuaskan semua pihak belum tercapai.

Sengketa ini melibatkan banyak aspek, termasuk hukum internasional, geopolitik, dan keamanan regional, dan sering menjadi topik perdebatan di tingkat internasional.

(WIL)

Beijing: Pemerintah Tiongkok mengecam Jerman yang mengirim dua kapal perangnya ke Selat Taiwan, perairan yang memisahkan pulau Taiwan dari Negeri Tirai Bambu.

Selama ini, Tiongkok mengeklaim yurisdiksi atas Selat Taiwan dan Taiwan itu sendiri, mengklasifikasikan pulau yang diperintah sendiri tersebut sebagai provinsi pemberontak.

"Perilaku pihak Jerman meningkatkan risiko keamanan dan mengirimkan sinyal yang salah," kata juru bicara militer Tiongkok Li Xi dalam sebuah pernyataan dan dikutip DW, Sabtu, 14 September 2024.

Dia mengatakan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) telah mengirim pasukan laut dan udara untuk "memantau dan memperingatkan" kapal-kapal Jerman.

Pasukan Tiongkok di wilayah tersebut akan "dengan tegas melawan semua ancaman dan provokasi," tambah Li.

Selat Taiwan

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius telah mengonfirmasi bahwa fregat Baden-Württemberg dan kapal pasokan Frankfurt am Main berlayar melalui Selat Taiwan.

Meski Berlin tidak pernah mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan selama lebih dari dua dekade sebelum transit hari Jumat, jalur tersebut sering digunakan kapal militer dari negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS).

Bertentangan dengan klaim Tiongkok atas yurisdiksi atas selat selebar 180 kilometer itu, Jerman dan banyak negara lain berpendapat bahwa pelayaran tersebut sesuai aturan internasional tentang kebebasan navigasi.

Mei lalu, pasukan Tiongkok mengadakan latihan militer skala besar di Selat Taiwan, dengan mengatakan bahwa latihan tersebut merupakan "ujian" atas kemampuannya untuk menguasai Taiwan.

Baca juga: Kapal Perang Kanada Lewati Selat Taiwan, Tiongkok Marah

(WIL)

Kashmir: Dua tentara India tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka usai terlibat baku tembak dengan sejumlah militan di Jammu dan Kashmir pada hari Jumat, sehari menjelang kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke wilayah sengketa tersebut.

Melansir dari laman DW, baku tembak terjadi di distrik Kishtwar selatan. Serangan terhadap militan tersebut merupakan operasi gabungan antara tentara dan polisi setempat, menurut keterangan militer India.

Pada hari Sabtu ini, 14 September 2024, PM Modi dijadwalkan berpidato dalam acara kampanye pemilihan umum di distrik Doda.

Dalam sebuah tulisan di media sosial X, militer India memberi penghormatan atas "pengorbanan tertinggi para pemberani."

Presiden Partai Kongres oposisi, Mallikarjun Kharge, juga memberikan penghormatan kepada para prajurit yang gugur, seraya menambahkan di media sosial bahwa "India bersatu dalam memerangi momok terorisme.”

Sementara itu, laporan media lokal mengatakan seorang tersangka militan tewas oleh pasukan keamanan di wilayah Baramulla, Kashmir, pada hari Sabtu.

Kekerasan Menjelang Pemilu Kashmir

Bentrokan antara pemberontak dan pasukan keamanan India meningkat menjelang pemilihan majelis lokal pertama dalam satu dekade di wilayah Himalaya yang bergolak itu.

Wilayah persatuan itu juga tidak memiliki pemerintah daerah sejak pemerintah pusat India mencabut semi-otonominya pada 2019 dan menjadikannya wilayah yang dikendalikan federal.

Hampir 8,7 juta orang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum 18 September yang akan berlangsung dalam tiga tahap. Hasilnya diharapkan keluar pada bulan Oktober.

Puluhan ribu pasukan keamanan India telah dikerahkan untuk mengawasi jalannya pemilihan.

Baca juga: Ketegangan Kashmir Meningkat, 2 Prajurit India Tewas Dibunuh

(WIL)

Washington: Harapan Ukraina mendapatkan rudal jarak jauh dalam perang melawan Rusia pupus untuk sementara waktu. Presiden Amerika Serikat. (AS) Joe Biden bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bertemu di Washington pada Jumat kemarin, dan memutuskan untuk menunda pengiriman senjata semacam itu ke Kyiv.

Mengutip dari Kyiv Post, Sabtu, 14 September 2024, kedua pemimpin menunda keputusan mengirim rudal jarak jauh ke Ukraina, yang diyakini terkait pernyataan Presiden Rusia Vladmir Putin yang mengancam akan adanya perang langsung dengan NATO.

Inggris baru-baru ini mengatakan ingin mengizinkan Ukraina menggunakan rudal Storm Shadow milik London. Tetapi karena banyak komponen rudal itu merupakan buatan AS, maka pengirimannya membutuhkan izin dari Washington.

AS tidak berencana mengumumkan kebijakan baru apa pun tentang Ukraina dan penggunaan rudal jarak jauh pada hari Jumat, kata Gedung Putih

Berbicara menjelang pertemuan antara Biden dan Starmer, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa kebijakan saat ini akan tetap berlaku.

"Tidak ada perubahan dalam pandangan kami tentang penyediaan kemampuan serangan jarak jauh bagi Ukraina untuk digunakan di dalam Rusia," katanya.

Starmer mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia telah melakukan "diskusi luas tentang strategi" dengan Biden, tetapi itu "bukan pertemuan tentang kapabilitas tertentu."

Sebelumnya, Starmer diharapkan untuk menekan Biden agar mendukung rencananya mengirim rudal Storm Shadow Inggris ke Ukraina sehingga rudal itu dapat menghantam lebih dalam ke dalam wilayah Rusia.

Namun, saat pertemuan dengan Biden semakin dekat, Starmer mengindikasikan bahwa ia dan Presiden AS akan membahas rencana tersebut di Majelis Umum PBB di New York akhir bulan ini "dengan kelompok individu yang lebih luas" - mungkin Prancis, yang juga telah memasok Kyiv dengan rudal Storm Shadow versi SCALP mereka, dan sekutu NATO lainnya yang bahkan lebih takut memprovokasi Putin, seperti Jerman dan Italia.

Baca juga: Drone Rusia Langgar Wilayah Udara, Rumania Kerahkan Jet Tempur

(WIL)

Lima: Forum bisnis Indonesia-Latin America and the Caribbean (INALAC) Business Forum, resmi ditutup oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Umar Hadi di Peru pada Jumat, 13 September 2024.

Selama tiga hari berlangsungnya INALAC Business Forum pada 11-13 September 2024, terjadi transaksi bisnis senilai hingga USD 1.048.208.209 atau sekitar Rp16,2 triliun.

"Jumlah transaksi bisnis yang diraih selama berlangsungnya INALAC Business Forum tahun 2024 ini mengalami kenaikan drastis hingga 157 persen dibandingkan tahun lalu,” ujar Umar Hadi.

Ia mengaku bangga apa yang telah dirintis oleh Kemenlu dalam mendiversifikasi pasar untuk produk ekspor unggulan Indonesia di pasar Amerika Latin dan Karibia (Amlatkar) telah membuahkan hasil konkret dan signifikan.

Menurut Umar Hadi, sektor yang banyak menyumbang transaksi bisnis adalah otomotif, suku cadang kendaraan bermotor, energi, crude palm oil (CPO) dan turunannya, produk kayu, serta makanan dan minuman.

"Besarnya jumlah transaksi bisnis dan banyaknya pengusaha yang hadir dari Indonesia dan kawasan Amerika Latin dan Karibia dalam forum bisnis ini menunjukkan bahwa faktor jarak geografis sebagai kendala, hanyalah mitos,” tambahnya.

Salah satu perusahaan Indonesia yang ikut dalam INALAC Business Forum, yang bergerak di bidang penjualan produk rempah, yakni Skala Group, bahkan berhasil meneken 5 kontrak pembelian sekaligus dari empat perusahaan Peru dan satu dari Argentina.

"INALAC Business Forum di Peru ini merupakan investasi yang luar biasa karena menawarkan jejaring bisnis yang berkualitas dan mendapatkan dukungan tingkat tinggi dari Pemerintah", papar Orlando Victorson, Direktur Utama Skala Group.

Hasil positif lain berhasil dicatat oleh PT DI/IPTN North America.

Kerja Sama Perdagangan

"PT DI/IPTN telah berhasil meneken kerjasama dengan Peru, Chile dan Ekuador untuk memasarkan produk pesawat N-219 di kawasan Amlatkar,” ujar Gautama Indra Djaja, Presiden IPTN North America yang berkantor di Seattle, Amerika Serikat.

Setidaknya 56 perusahaan Indonesia, berskala besar dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga Kementerian Investasi/BKPM serta universitas ditambah ratusan perusahaan yang berasal dari Peru dan negara-negara kawasan Amlatkar, yakni Argentina, Brasil, Kolumbia, Chile, Suriname, Uruguay dan Belize, hadir di acara ini.

Selama gelaran INALAC Business Forum di Peru, tercatat 17 Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati guna memfasilitasi kemitraan bisnis antara perusahaan-perusahaan dari Indonesia dengan Amlatkar

Lebih lanjut, Dirjen Umar Hadi memaparkan bahwa dalam Forum Bisnis ini, dilakukan berbagai bentuk kegiatan penjajakan kerja sama bisnis (business matching), presentasi bisnis (business pitching), penguatan jejaring bisnis dan CEO Talks.

Secara khusus, digelar juga forum diskusi yang mengetengahkan peran dan kontribusi kaum muda, baik dari kalangan profesional maupun akademisi, dalam membantu memperkuat kemitraan Indonesia dan Amlatkar.

INALAC Business Forum merupakan perhelatan besar yang digelar setiap tahun sejak tahun 2019 oleh Kemenlu RI bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk memfasilitasi kerja sama perdagangan dan investasi antara para pelaku bisnis Indonesia dengan mitra-mitranya dari kawasan Amlatkar.

Baca juga: Selain Jarak, Pasar yang Kurang Terjamah Jadi Kendala Kerja Sama dengan Karibia

(WIL)

Naypyidaw: Kepala junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menyerukan permohonan bantuan dari negara-negara lain pada hari Sabtu, 14 September 2024, satu hari setelah Topan Yagi menerjang negara tersebut, menurut laporan kantor berita lokal yang dikutip surat kabar Global New Light of Myanmar.

Banjir mematikan melanda Myanmar pada hari Jumat setelah Topan Yagi melanda Tiongkok, Vietnam, Laos, dan Thailand.

Di Myanmar, junta mengatakan lebih dari 235.000 orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka.

Secara keseluruhan, sekitar 300 orang telah tewas sejak Topan Yagi menerjang daratan Asia akhir pekan lalu, membawa sejumlah besar hujan ke beberapa negara.

Dalam laporan berbahasa Inggris, surat kabar milik pemerintah New Light of Myanmar melaporkan bahwa Jenderal Min Aung Hlaing mengunjungi daerah terdampak dan "mendesak para pejabat untuk melanjutkan tindakan penyelamatan dan bantuan secepat mungkin dengan kekuatan penuh."

Instruksinya juga mencakup seruan kepada pejabat Myanmar untuk "menghubungi negara-negara asing untuk menerima bantuan penyelamatan dan pertolongan yang akan diberikan kepada para korban."

Truk-truk militer membawa perahu penyelamat kecil ke area terdampak banjir di sekitar ibu kota Naypyidaw, pada hari Sabtu, menurut wartawan AFP di tempat kejadian.

Media pemerintah mengatakan banjir di daerah sekitar ibu kota telah menyebabkan tanah longsor yang telah menghancurkan menara listrik, bangunan, jalan, jembatan, dan rumah-rumah.

Militer Myanmar sebelumnya telah memblokir atau menggagalkan bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Tahun lalu, militer menangguhkan otorisasi perjalanan bagi kelompok-kelompok bantuan yang mencoba menjangkau sekitar satu juta korban Siklon Mocha yang melanda bagian barat Myanmar.

Saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keputusan junta sebagai sesuatu yang "tidak masuk akal." Lebih dari 2,7 juta orang telah mengungsi di Myanmar akibat konflik yang dipicu kudeta junta pada tahun 2021.

Baca juga: Jumlah Korban Tewas Akibat Topan Yagi di Vietnam Dekati 200

(WIL)

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyepakati vaksin MVA-BN, yang dikembangkan oleh Bavarian Nordic A/S, untuk digunakan secara luas sebagai vaksin Mpox pertama di kancah global.

Persetujuan prakualifikasi pada hari Jumat ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap vaksin di wilayah-wilayah yang menghadapi wabah mendesak Mpox, terutama di Afrika, membantu upaya mengurangi penularan dan mengendalikan penyebaran penyakit.

“Prakualifikasi pertama vaksin terhadap Mpox ini merupakan langkah penting dalam perjuangan kita melawan penyakit ini, baik dalam konteks wabah saat ini di Afrika, maupun di masa mendatang,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mengutip dari Malay Mail, Sabtu, 14 September 2024, Tedros menekankan perlunya meningkatkan pengadaan dan distribusi vaksin Mpox untuk memastikan akses yang adil bagi mereka yang paling berisiko.

Vaksin Mpox ini diberikan dalam dua dosis, dengan jarak empat minggu, untuk orang dewasa berusia 18 tahun ke atas.

Keputusan prakualifikasi akan mempercepat pengadaan oleh lembaga internasional dan mempercepat persetujuan regulasi nasional, menurut Asisten Direktur Jenderal WHO Yukiko Nakatani.

Data terkini menunjukkan bahwa vaksin Mpox tersebut 76 persen efektif setelah satu dosis dan 82 persen efektif setelah dua dosis. WHO menekankan perlunya pengumpulan data berkelanjutan tentang keamanan dan efektivitas vaksin.

Baca juga: 3 Vaksin Mpox Sudah Disetujui WHO dan BPOM

(WIL)

Springfield: Mantan presiden Amerika Serikat dan capres dari Partai Republik Donald Trump bertekad melakukan deportasi massal imigran Haiti dari kota Springfield di Ohio, meski mayoritas dari mereka berada di Negeri Paman Sam secara legal.

Sejak beberapa hari terakhir, Kota Springfield menjadi pusat pusaran media sosial setelah para agitator sayap kanan mengaitkan klaim palsu bahwa para imigran Haiti memakan hewan peliharaan.

"Di Springfield, Ohio, 20.000 imigran ilegal Haiti telah menyerbu kota berpenduduk 58.000 orang, menghancurkan cara hidup mereka. Mereka telah menghancurkan tempat itu," kata Trump dalam konferensi pers di lapangan golfnya di Los Angeles.

"Orang-orang tidak suka membicarakannya. Bahkan kota itu tidak suka membicarakannya, karena kedengarannya sangat buruk bagi kota itu. Mereka tinggal di sana selama bertahun-tahun. Tempat itu luar biasa. Aman. Bagus. Sekarang ada 20.000 (imigran), dan saya benar-benar mendengar hari ini jumlahnya menjadi 32.000 orang,” sambungnya.

Ia kemudian menambahkan: "Kami akan melakukan deportasi besar-besaran dari Springfield, Ohio, deportasi besar-besaran. Kami akan mengeluarkan orang-orang ini. Kami akan membawa mereka kembali ke Venezuela," menyebut negara yang salah dari sebagian besar imigran itu berasal.

Melansir dari Malay Mail, Sabtu, 14 September 2024, mayoritas dari 15.000 imigran Haiti di Springfield berada di sana secara legal. Janji Trump yang sudah lama untuk melakukan deportasi massal biasanya merujuk pada mereka yang berada di negara itu secara ilegal.

Trump tidak mengulangi pernyataan yang dibuatnya selama debat presiden pada Selasa lalu dengan Wakil Presiden Kamala Harris, bahwa imigran di Springfield memakan anjing dan kucing. Klaim kontroversial itu telah banyak dikritik sejumlah pihak.

Dua sekolah dasar dievakuasi dan satu sekolah menengah pertama di Springfield ditutup pada hari Jumat setelah ancaman bom anonim dilontarkan terhadap komunitas tersebut untuk hari kedua berturut-turut, menurut ABC News.

Imigran Haiti

Di Gedung Putih, Presiden Joe Biden mendesak serangan terhadap komunitas Haiti dihentikan.

"Itu salah. Ini harus dihentikan — apa yang dia (Trump) lakukan. Ini harus dihentikan," tegas Biden.

Pemerintahan Biden memperluas Status Perlindungan Sementara kepada ratusan ribu warga Haiti di Amerika Serikat pada bulan Juni, sebuah program yang telah berlangsung puluhan tahun yang melindungi imigran legal dari deportasi dan memberi mereka izin kerja.

Perang geng di Haiti telah menyebabkan lebih dari setengah juta orang mengungsi dan hampir lima juta orang menghadapi kerawanan pangan yang parah.

Trump telah mengutip ketegangan di Springfield sebagai contoh lain dari perlunya kebijakan imigrasi garis keras. Masuknya warga Haiti telah meningkatkan ekonomi, tetapi juga membebani layanan sosial.

Para pemimpin komunitas Haiti di seluruh Amerika Serikat mengatakan pernyataan Trump dapat membahayakan nyawa dan semakin mengobarkan ketegangan di Springfield.

"Kami butuh bantuan, bukan kebencian," kata Wali Kota Springfield, Rob Rue, kepada ABC News.

Baca juga: Harris Sebut Proyek 2025 Berbahaya, Trump: Saya Tidak Terlibat di Dalamnya

(WIL)

Singapura: Paus Fransiskus sama-sama mengkritik dua calon presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump dari Partai Republik atas rencananya mendeportasi jutaan imigran, dan Wakil Presiden Kamala Harris dari Partai Demokrat atas sikapnya yang mendukung aborsi.

Ketika ditanya tentang pemilu presiden AS dalam penerbangan kembali ke Roma dari Singapura pada Jumat kemarin, Fransiskus mengatakan tidak menyambut imigran adalah dosa "besar,” dan menyamakan aborsi dengan "pembunuhan.”

Ia mengatakan umat Katolik AS harus "memilih yang keburukannya lebih sedikit” ketika mereka memberikan suara pada November mendatang, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Fransiskus berbicara dalam konferensi pers dengan wartawan setelah tur 12 hari yang melelahkan di Asia Tenggara dan Oseania.

Meski Paus tidak menggunakan nama Trump dan Harris, ia secara khusus merujuk pada kebijakan dan jenis kelamin mereka.

Walau mengkritik kedua kandidat, ia mengatakan umat Katolik AS harus memberikan suara.

"Tidak memberikan suara itu buruk," kata pria berusia 87 tahun itu. "Anda harus memberikan suara."

"Anda harus memilih yang keburukannya yang lebih kecil. Siapa yang lebih kecil kejahatannya? Wanita itu, atau pria itu? Saya tidak tahu. Setiap orang, dalam hati nurani, (harus) memikirkan ini,” ungkap Fransiskus, mengutip dari TRT World, Sabtu, 14 September 2024.

'Bertentangan dengan Kehidupan'

Umat Katolik AS, yang jumlahnya sekitar 52 juta jiwa, sering dianggap sebagai kelompok pemilih penting. Di beberapa negara bagian krusial, termasuk Pennsylvania dan Wisconsin, lebih dari 20 persen orang dewasa beragama Katolik.

Fransiskus, pemimpin sekitar 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia, biasanya berhati-hati saat berbicara politik.

Namun, ia sering mengkritik aborsi, yang dilarang oleh ajaran Kristen, dengan istilah yang tajam. Ia juga sebelumnya mengkritik retorika anti-imigran Trump.

Pada hari Jumat, Fransiskus mengatakan kebijakan kedua kandidat tersebut “bertentangan dengan kehidupan.”

"Baik itu orang yang mengusir imigran, atau orang yang membunuh anak-anak, keduanya menentang kehidupan,” tutur Fransiskus.

Ia menyebut imigrasi sebagai "hak," mengutip bagian Alkitab yang menyebut anak yatim, janda, dan orang asing sebagai tiga jenis orang yang harus diperhatikan oleh masyarakat.

"Tidak menyambut para imigran adalah dosa," kata Paus. "Itu dosa besar."

Fransiskus juga mengatakan bahwa aborsi sama saja seperti “membunuh manusia". Ia mengatakan tidak ada alasan untuk melakukan aborsi.

"Itu adalah pembunuhan. Tentang hal-hal ini kita harus berbicara dengan jelas. Tidak ada kata ‘tetapi' atau 'bagaimanapun,’” tegas Paus.

Baca juga: Donald Trump Tolak Debat Kedua dengan Kamala Harris, Klaim Sudah Menang

(WIL)