REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan kepada tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon. Adapun ketujuh terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana dan Sudirman.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menjelaskan, perlindungan yang diberikan LPSK kepada para tujuh terpidana itu dimulai sejak Selasa (3/9/2024). Sebelum memutuskan untuk memberi perlindungan kepada tujuh terpidana, LPSK sudah melakukan berbagai penelitian dan penelahan. Selain itu, LPSK juga melihat dari sifat keterangan pentingnya.

"Karena kami memang punya keyakinan bahwa ada proses peradilan yang secara unprosedur itu dilakukan di tahun 2016. Sehingga berangkat dari keyakinan itulah dan dari hasil asesmen forensik dan psikologis yang kami lakukan, maka kami memberikan perlindungan itu kepada tujuh terpidana,’’ kata Sri, saat ditemui usai mengawal kedatangan Sudirman di Lapas Cirebon, Kamis (5/9/2024).

Dengan memberikan perlindungan itu, LPSK melakukan monitoring kepada para terpidana. Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan pihak Lapas Cirebon.

Selain itu, pihak LPSK juga memberikan pengawalan kepada para terpidana di saat persidangan Peninjauan Kembali (PK) yang digelar di Pengadilan Negrei Cirebon. Apalagi, posisi mereka juga sebagai pelapor untuk beberapa keterangan palsu.

Salah satu tim kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Jutek Bongso, mengatakan, pihaknya sebelumnya telah mengajukan permohonan perlindungan untuk tujuh terpidana.

"Hari ini, secara resmi, kami kuasa hukum dari tujuh terpidana sudah menerima pemberitahuan resmi dari LPSK bahwa permohonan perlindungan terhadap tujuh terpidana yang kami ajukan, tujuh-tujuhnya diterima,’’ ujar Jutek, saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, Rabu (4/9/2024).

Jutek menambahkan, prosedur itupun berlaku bagi para kuasa hukum ketujuh terpidana. Jika mereka nantinya ingin membesuk para terpidana ke Lapas, maka mereka harus memberitahukannya ke LPSK.

"Hari ini, secara resmi, kami kuasa hukum dari tujuh terpidana sudah menerima pemberitahuan resmi dari LPSK bahwa permohonan perlindungan terhadap tujuh terpidana yang kami ajukan, tujuh-tujuhnya diterima,’’ ujar Jutek, saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, Rabu (4/9/2024).

"Jadi siapapun yang akan membesuk para terpidana itu, satu pintu, harus lewat kami selaku penasihat hukum, lalu di Lapasnya, selain satu pintu, itu harus seizinn LPSK,’’ jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Peruri menyebut layanan e-Meterai atau meterai elektronik pada laman meterai-elektronik(dot)com sudah dapat diakses kembali oleh seluruh pengguna, khususnya para pelamar calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

"Dengan ini Peruri menyampaikan bahwa layanan meterai elektronik untuk CASN 2024 sudah dapat diakses kembali," ujar Head of Corporate Secretary Adi Sunardi, dilansir dari Kantor Berita Antara, Kamis (5/9/2024).

Adi menyampaikan, demi menjaga kelancaran sistem dan antrean layanan, Peruri melakukan langkah-langkah prioritas layanan, seperti penyelesaian antrean pembubuhan (stamping) yang sudah dalam proses, serta pembaharuan kuota untuk akun yang sudah berhasil melakukan pembayaran.

Sedangkan untuk layanan pembelian kuota dan registrasi akun baru, akan dilakukan pembukaan akses layanan secara berkala dengan mempertimbangkan beban antrean yang sedang berlangsung.

"Kami menjamin bahwa kuota e-meterai yang sudah dibeli tidak akan hilang dan akan kembali secara bertahap," kata Adi.

Lebih lanjut, kata Adi lagi, meterai elektronik yang telah dibeli dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dokumen digital yang membutuhkan pembubuhan e-meterai dan tidak memiliki masa kedaluwarsa.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), proses pendaftaran CASN 2024 diperpanjang hingga 10 September 2024, selain formasi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Kami mengimbau kepada pelamar CASN 2024 agar memanfaatkan perpanjangan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Peruri berkomitmen untuk memastikan ketersediaan meterai eletronik bagi semua pelamar CASN," ujar Adi pula.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kompetisi Desain Maskot Indonesia untuk World Expo 2025 Osaka telah mencapai puncaknya. TUMTUM, maskot karya Daud Nugraha asal Bandung, berhasil dinobatkan sebagai pemenang utama dari lima finalis yang lolos ke tahap akhir.

Acara pengumuman pemenang berlangsung di Menara Bappenas, Jakarta, dihadiri oleh panel juri dari kalangan pejabat, ahli desain, dan tamu undangan dari kementerian.

Maskot TUMTUM terinspirasi dari motif batik Truntum, melambangkan harapan, kesetiaan, dan potensi yang selalu berkembang. Nama TUMTUM sendiri diambil dari kata ‘Taruntum,’ yang berarti tumbuh kembali atau bersemi.

Maskot ini mencerminkan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia sekaligus menyampaikan pesan inovasi dan keberlanjutan yang sesuai dengan tema “Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future” yang diusung oleh Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam di Kementerian PPN/Bappenas, menyatakan Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., bahwa kreativitas para peserta kompetisi ini sangat mengesankan. Ia pun bersyukur ada sekitar 150 peserta umumnya kalangan muda yang ikut serta dalam kompetisi maskot.

“Desain maskot TUMTUM tidak hanya akan memperkuat identitas Indonesia di World Expo 2025 Osaka, tetapi juga akan menjadi simbol kebanggaan nasional yang menginspirasi dan menyatukan kita semua,” ujarnya.

Sebagai pemenang, Daud Nugraha berhak atas hadiah sebesar Rp 35 juta serta kesempatan untuk menghadiri World Expo 2025 di Osaka secara langsung. Maskot TUMTUM akan menjadi pusat berbagai kampanye promosi dan kegiatan Indonesia, memikat pengunjung dan mempresentasikan keindahan serta potensi Indonesia di panggung global.

Daud Nugraha mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan ini. Ia pun mengaku bangga bisa berpartisipasi dalam memperkenalkan hebatnya Indonesia ke dunia melalui maskot TUMTUM.

"Semoga maskot ini dapat menjadi duta yang efektif untuk mencerminkan kekayaan dan semangat Indonesia di World Expo 2025 Osaka.”

World Expo 2025 Osaka, yang akan digelar dari 13 April hingga 13 Oktober 2025, merupakan ajang internasional bergengsi yang diikuti oleh banyak negara. Paviliun Indonesia akan menampilkan identitas bangsa, menyoroti keindahan tanah air, serta memamerkan inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sebanyak 64 sekolah di seluruh Indonesia akan mengikuti pelatihan kemaritiman dan aspek ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan), terutama pada aspek lingkungan, melalui inisiatif daur ulang sampah plastik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Pelindo Mengajar 2024 yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) ini dirancang untuk mengenalkan industri kepelabuhanan dan logistik kepada siswa SMA.

Program ini menjangkau lebih dari 150 siswa di setiap sekolah. Secara keseluruhan, program ini melibatkan 64 pengajar yang terdiri dari Direksi dan Komisaris Pelindo Grup, mulai dari Kantor Pusat Pelindo, pimpinan Kantor Regional, Direksi Subholding, hingga cucu perusahaan Pelindo.

“Kami meyakini bahwa pendidikan bukan hanya soal pengajaran akademis, tetapi juga tentang bagaimana kita menanamkan nilai-nilai tanggung jawab lingkungan dan sosial kepada siswa,” kata Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, keterlibatan jajaran direksi dan komisaris Pelindo dalam program ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa Pelindo berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, baik bagi guru maupun siswa.

Hari ini, Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, berkesempatan berbagi wawasan mengenai industri maritim dan operasional kepelabuhanan dengan para guru di Yayasan Barunawati Nusantara, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Arif Suhartono menekankan pentingnya pengembangan karakter dalam pendidikan, dengan menanamkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, kerja sama, dan ketangguhan.

Selain itu, dia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Pelindo memberikan dukungan berupa alat penunjang pendidikan berbasis digital.

“Langkah ini bertujuan untuk mendorong digitalisasi di sekolah-sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih efektif dan selaras dengan perkembangan zaman,” ujar Arif.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki menambahkan, program Pelindo Mengajar tidak hanya dirancang untuk memperkenalkan industri maritim kepada siswa, tetapi juga untuk membangkitkan semangat belajar mereka agar siap menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas.

Dalam pelaksanaan program ini, Pelindo juga memperkenalkan aspek ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan), terutama pada aspek lingkungan, melalui inisiatif daur ulang sampah plastik.

Produk hasil daur ulang ini, berupa pouch dari botol plastik, diberikan kepada para siswa yang mengikuti Program Pelindo Mengajar.

"Kami berharap para siswa dan guru dapat memahami bagaimana industri kepelabuhanan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan," tuturnya.

BACA JUGA:Sering Cemas dan Waswas? Rutin Baca 2 Dzikir Singkat Ini Pagi dan Sore Sebanyak 3 Kali

Program Pelindo Mengajar 2024 menjangkau lebih dari 150 siswa di setiap sekolah. Secara keseluruhan, program ini melibatkan 64 pengajar yang terdiri dari Direksi dan Komisaris Pelindo Grup, mulai dari Kantor Pusat Pelindo, pimpinan Kantor Regional, Direksi Subholding, hingga cucu perusahaan Pelindo.

Program ini memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 300 guru dan sekitar 9.500 pelajar di seluruh Indonesia. “Kami percaya, pendidikan yang baik harus mencakup pemahaman holistik tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan,” ujar Ardhy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Moderasi beragama menjadi kajian penting di tengah keberagaman, termasuk bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian ini pula yang diangkat oleh Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP AIK UMJ).

Pada Kamis (5/9/2024), LPP AIK UMJ menghadirkan Syaikh Al-Azhar Mesir Dr. Muhammad Hussaini Al-Azhari dan Ulama Dr Adi Hidayat, Lc, MA, dalam Kuliah Umum di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMJ. Kuliah umum mengusung tema "Moderasi Beragama dalam Tuntunan Syari'at Islam di Era Post Modern".

Berdasarkan penjelasannya yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ustaz Adi Hidayat (UAH), untuk mengetahui konsep moderasi beragama pembahasan dapat dimulai dari perjalanan Nabi Muhammad.

Dakwah Rasul di Kota Makkah menampakkan wajah moderasi beragama. Sifat dan sikap Muhammad saat mendapatkan perlakuan dari masyarakat Makkah pada saat itu berupa persekusi, intervensi, hingga kontak fisik adalah wajah moderasi beragama. Bahkan perlakuan ekstremisme itu juga menimpa saudara, sahabat, dan keluarganya.

Syaikh Hussaini menegaskan, sebelum menyampaikan banyak teori tentang moderasi, Muhammad telah lebih dulu mempraktikkan dengan sifat kasih sayang, kelembutan, dan perhatian.

Teori dan konsep moderasi beragama tegas tercantum dalam Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam. Syaikh Hussaini menegaskan, umat Islam hanya perlu mengikuti dan mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari.

Muhammad konsisten melakukan praktik moderasi beragama tidak hanya di fase Makkah tapi juga fase Madinah. Kondisi kota yang sebelumnya bernama Yastrib itu tertinggal, kotor, banyak penipuan di pasar, banyak perilaku menyimpang.

Pada saat itu yang dilakukan Muhammad ialah memperbaiki kondisi tersebut dengan praktikal konteks moderasi beragama dalam syariat Islam. “Beliau datang dengan kasih sayang dan kelembutan sehingga fase pertengahan menuju puncaknya, di tahun ke-6 hijrah, Muhammad melakukan satu gerakan luar biasa, menginisiasi perdamaian Hudaibiyah,” kata UAH menerjemahkan pemaparan Syekh Hussaini.

Perjanjian Hudaibiyah menampikan praktik-praktik dan nilai-nilai moderasi beragama dalam tuntunan Islam. Saat itu dihadirkan sikap saling menghormati, menyayangi, dan melindungi. Dalam konteks itu, Muhammad diantarkan pada kemenangan hakiki.

Ustaz Adi Hidayat menambahkan, itu dijelaskan dalam Alquran Surat Al-Fath. Allah Swt. membekali Muhammad bukan dengan senjata maupun kekuatan, melainkan Allah mengajarkan sikap-sikap luar biasa. Sikap-sikap seperti pemaaf, wasathan, tidak berlebihan, proporsional yang kemudian disempurnakan.

“Semua praktik itu mengantarkan pada kemenangan, keagungan, kehebatan, kemuliaan. Puncaknya semua teori itu, Islam sudah mempraktikkan dalam konteks praktik sesungguhnya,” kata UAH menerjemahkan pemaparan Syekh Hussaini.

Syekh Hussaini juga menegaskan, moderasi beragama itu harus sesuai dalam persepsi keyakinan kita sebagai umat Islam, bukan persepsi keyakinan orang lain. “Ingat moderasi dalam praktik pedoman agama kita, bukan keyakinan orang,” kata UAH.

Kuliah umum disambut baik oleh Rektor UMJ Prof Dr Ma'mun Murod Al-Barbasy, MSi. Menurutnya kehadiran Syaikh Hussaini dan UAH adalah sebuah kebanggan bagi UMJ terlebih membahas terkait moderasi beragama.

Dalam konteks kehidupan bernegara, Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai bentuk moderasi. Namun, ia menilai praktik moderasi beragama di Indonesia masih penuh dengan kepura-puraan dan dibuat-buat. Salah satunya larangan anggota Paskibraka menggunakan hijab.

Berbeda dengan Muhammadiyah yang telah menunjukkan praktik moderasi beragama melalui amal usah yaitu sekolah dan rumah sakit. Kegiatan yang merupakan kerja sama Quantum Akhyar Institut dan UMJ ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta terdiri dari mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran Kepala Operasional PT Refined Bangka Tin (RBT), Agus Susanto dalam sidang kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan Harvey Moeis membuat kesal hakim. Sebab, Agus yang berstatus saksi dalam perkara itu malah kerap mengaku tidak tahu apa-apa.

Mulanya salah satu hakim mengajukan pertanyaan kepada Agus dengan nada tinggi. Sebab majelis hakim mencurigai Agus Susanto seolah menutupi fakta yang ada. Ini terindikasi dari Agus yang selalu menjawab 'tidak tahu' saat diajukan pertanyaan.

Salah satunya saat Agus malah tak mengetahui jabatan Harvey Moeis di PT RBT. Padahal, Agus merupakan orang yang mempunyai jabatan tinggi di PT RBT. Hakim juga kesal saat Agus mengatakan tidak tahu apa-apa soal 15 perusahaan smelter yang terafiliasi dengan PT RBT.

"15 perusahaan terafiliasi dengan PT RBT. Ini mereka hanya menambang atau sebagai kolektor menampung dari masyarakat?" tanya satu satu hakim dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

"Saya tidak tahu. Seperti yang saya jelaskan, bahwa dari pasir siap proses adalah tugas dan tanggung jawab saya," jawab Agus.

"Saudara tidak tahu? Bagian saudara apa?" tanya hakim lagi.

Agus menyebut tupoksinya terkait laporan dan proses pemurnian pasir timah.

"Pernah liat lokasi menambang?" tanya hakim.

"Tidak," jawab Agus.

"Saudara hanya di ruangan di kantor itu?" tanya hakim lagi.

"Memang lokasi tugas saya mungkin di situ," jawab Agus.

Hakim mengendus ada hal yang ditutup-tutupi oleh Agus karena tak memperoleh keterangan yang memadai.

"Ditanya ini enggak tahu, ditanya itu enggak tahu. Banyak enggak tahunya, pasti ada yang ditutup-tutupin. Ini afiliasi perusahaannya ada 15, satu pun saudara tidak tahu," singgung hakim.

Harvey didakwa melakukan korupsi dengan menerima uang senilai Rp 420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim, antara lain melalui program kerja sama sewa peralatan pemrosesan pengelolaan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa.

Sedangkan, TPPU dilakukan Harvey dengan menggunakan sebagian uang biaya pengamanan peralatan pemrosesan pelogaman timah sebesar 500 dolar Amerika Serikat (AS) sampai 750 dolar AS per ton dari empat smelter swasta yang seolah-olah dicatat sebagai biaya CSR untuk kepentingan pribadinya.

Harvey terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan di Indonesia dengan berbagai program beasiswa inovatif, Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kampus Pontianak, dalam Seminar Kemerdekaan Digital bertajuk “Artificial Intelligence for Education: Transformasi Pendidikan di Era Digital” yang diadakan di Harris Hotel, Pontianak, Kamis (29/8/2024).

Kepala Kampus Universitas BSI Kampus Pontianak, Ir Eri Bayu Pratama, membeberkan berbagai jenis beasiswa yang ditawarkan oleh Universitas BSI kepada para peserta Seminar Kemerdekaan Digital. "Universitas BSI memiliki Beasiswa Indonesia Cerdas, yang juga dikenal sebagai Beasiswa Jalur Undangan. Program ini ditujukan bagi siswa/i dari sekolah-sekolah relasi Universitas BSI yang memiliki nilai raport terbaik di kelasnya, dari peringkat 1 hingga 10," jelas Eri.

Selain itu, Universitas BSI juga menawarkan Beasiswa Talenta Digital, yang diperuntukkan bagi individu kreatif yang aktif di dunia digital. Eri menjelaskan, beasiswa ini dirancang untuk mendukung para youtuber, selebgram, web blogger, gamer, startup, tiktokers, influencer, dan individu lainnya yang berkecimpung dalam industri digital.

"Di era digital seperti sekarang, kreativitas dan inovasi sangat penting. Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung mereka yang memiliki bakat di bidang digital, sehingga mereka dapat terus berkembang dan berkontribusi positif dalam masyarakat,” tambahnya.

Program beasiswa ketiga yang diperkenalkan adalah Beasiswa Indonesia Juara, yang ditujukan bagi individu yang telah meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Beasiswa ini merupakan bentuk penghargaan kami terhadap para siswa yang telah mengharumkan nama bangsa dengan prestasi mereka. Kami ingin memberikan dukungan penuh agar mereka dapat terus mengembangkan bakat dan kemampuan mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ujar Eri.

Tidak hanya memperkenalkan program beasiswa, Universitas BSI Kampus Pontianak juga telah memberikan beasiswa kepada sejumlah siswa dan mahasiswa di Pontianak yang memenuhi kriteria untuk masing-masing program beasiswa tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen Universitas BSI dalam memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda, khususnya di Kalimantan Barat.

“Semua program beasiswa ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendukung pendidikan dan mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan di era digital. Kami berharap semakin banyak siswa dan mahasiswa yang bisa memanfaatkan peluang ini untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tutup Eri.

Bagi siswa dan pihak sekolah yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program beasiswa ini, informasi lebih lengkap dapat diakses melalui website resmi Universitas BSI atau mengunjungi kampus Universitas BSI Pontiaank secara langsung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Video Rocky Gerung yang disebut bodoh dan seperti 'diajak bertengkar' viral di media sosial. Insiden itu terjadi pada saat tayang debat disebuah acara stasiun televisi.

Ketum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina menuding kebohongan-kebohongan Rocy Gerung sangat merugikan bangsa. Silfester mempertanyakan bukti-bukti kepada Rocky bahwa Presiden melanggar hukum.

"Gak Ada bukti yang bisa kamu berikan Rocky, gak ada. Mana enggak ada, kau gak usah ngomong, saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin," seru Silfester.

"Sebagai orang hukum mana, mana pasal ..," kata Silfester kembali ke Rocky sambil berdiri.

"Yu Mahaisswa siapa? Profesor mu siapa namanya?" tanya Rocky yang juga berbalik menyecar Silfester sambil berdiri.

"Gak perlu kau tahu, yang sekarang pasal mana yang dilanggar presiden," tanya kembali Silfester.

"Saya mau terangkan itu," kata Rocky.

Silfester memotong pembicaraan, "Alah gak usah lah kau ngomong banyak kaya gitu"

"Saya baru mau terangkan prinsip..," kata Rocky

"Gak kita orang hukum, kita..." jawab Silfester.

"Kenapa yu bodoh dengan prinsip itu...," cecer Rocky kembali.

Dianggap bodoh oleh Rocky, Silfester geram dan naik pitam. "Eh Kau-kau bodoh, bangsat kau, makanya jangan ngomong seperti itu," seru Silfester yang langsung mendekati Rocky dan seperti misuh-misuh di hadapan mukannya.

Rocky pun tampak tenang. Pembawa acara langsung memisahkan, dan tayangan tersebut langsung dipotong oleh iklan.

Seperti diketahui perseteruan dalam debat bukanlah hal baru bagi Rocky Gerung. Ia juga sempat berseteru dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

"Rocky Gerung aku tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kho Ping Hoo. Thank you,” kata Hotman usai menyerahkan dokumen kesimpulan Prabowo-Gibran atas sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Dalam kesempatan itu, Hotman juga sempat menyebut bahwa tim kuasa hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud terpengaruh oleh "filsafat kosong" Rocky Gerung". Alhasil, kubu Anies dan Ganjar menghadirkan Guru Besar Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis Suseno dan sejumlah psikolog sebagai ahli dalam persidangan, yang mana tak bisa membuktikan dalil kecurangan.

Sebelumnya Rocky juga sempat diadukan ke polisi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Adik dari selebritas Raffi Ahmad, Nisya Ahmad akhirnya dilantik menjadi anggota DPRD Jabar 2024-2029. Padahal Nisya bukan peraih suara terbanyak di daerah pemilihan.

Lantas bagaimana Nisya bisa maju dan dilantik?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengungkapkan bahwa Nisya Ahmad menjadi anggota DPRD Jabar 2024-2029 dan dilantik di Gedung Merdeka Bandung pada Senin (2/9) karena Thoriqoh Nashrullah Fitriyah yang seharusnya berada di kursi legislatif Jabar, memutuskan mengundurkan diri.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar, Adi Saputro menyatakan bahwa Thoriqoh telah mengajukan pengunduran diri sebelum pelantikan. Namun dia mengaku tak tahu lebih rinci alasan pengunduran diri tersebut.

"Jadi bu Thoriq ini mengundurkan diri, kalau mundur itu kan harus menyerahkan surat dulu ke Parpolnya, lalu baru Parpol ajukan ke KPU. Saat tahu ada calon anggota terpilih yang mundur, ya kita undang Parpol dan yang bersangkutan. Baru dibuatkan berita acara dan revisi penetapan calon terpilih, jadi yang terpilih bu Nisya," ucap Adi di Bandung, Selasa.

Ia juga mengatakan tidak ada pelanggaran dalam pelantikan Nisya Ahmad yang menggantikan Thoriqoh. Dalam pertemuan antara KPU, Parpol terkait dalam hal ini PAN, dan Thoriqoh, hanya bersifat memverifikasi apakah betul yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri.

"Nggak ada (pelanggaran). Kan kalau ada pengunduran diri kita panggil, baik parpolnya atau caleg terpilihnya. Caleg terpilih harus ke Parpol dulu, baru ke KPU, lalu akan kita klarifikasi betul atau nggak. Jangan sampai yang bersangkutan sudah mundur tapi nggak merasa mengundurkan diri. Dalam klarifikasi disampaikan kalau betul mundur," katanya.

Adi menyampaikan adik dari artis Raffi Ahmad itu memperoleh 50.422 suara dari dapil Jabar II meliputi daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, atau di nomor dua (secara partai) setelah Thoriqoh yang mendapat 58.495 suara.

Karena sebagai pemegang suara terbanyak kedua di dapil Jabar II mewakili PAN, Nisya Ahmad terpilih sebagai pengganti Thoriqoh yang merupakan anggota DPRD Jabar 2019-2024 sesuai dalam peraturan Nomor 6 Tahun 2024 bahwa Parpol bisa mengganti calon terpilih.

"Memang ketentuannya ada dalam peraturan Nomor 6 Tahun 2024, jadi suara caleg terpilih bisa dibatalkan kalau meninggal dunia, mengundurkan diri, ada putusan pengadilan atau ada kasus, dan tidak memenuhi syarat. Kalau bu Thoriq ini mengundurkan diri," ucap Adi.

Selain Thoriqoh, Adi mengungkap ada beberapa calon legislatif terpilih lainnya yang juga tak jadi dilantik. Adi tak bisa merinci, namun yang jelas ada dua nama yang suaranya dialihkan karena meninggal dunia dan mengundurkan diri.

"Ada yang mundur lebih dulu karena nyalonin Pilkada, ada yang meninggal, jadi sudah diverifikasi. Caleg terpilih meninggal dunia itu ada dua kalau nggak salah PAN dan PKB. Lalu yang mundur ada Lucky dari NasDem, Thoriq dari PAN, dan kemarin sebelum pelantikan juga dari PKS ada yang mundur juga. Bahkan calon yang akan menggantikan itu juga mundur. Kalau nggak salah karena mau Pilkada, jadi jatuhnya ke calon selanjutnya," tutur Adi.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi tidak mengatur jam kerja mahasiswa yang melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RS tersebut. Kemenkes justru menyebut jam kerja para peserta PPDS diatur Fakultas Kedokteran (FK) dari universitas terkait.

"Mengenai jam kerja, selama ini pengaturan jam kerja PPDS ini tidak diatur oleh RS karena (mereka) ini peserta pendidikan yang merupakan peserta dari universitas," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Republika lewat pesan singkat ketika dimintai konfirmasi perihal tudingan Universitas Diponegoro (Undip) tentang adanya jam kerja eksesif mahasiswa PPDS di RSUP Dr Kariadi, Selasa (3/9/2024).

Siti menambahkan, RSUP Dr Kariadi hanya mengatur jam kerja dokter yang berpraktik di RS tersebut. "Karena selama ini antara RS dan FK tidak ada MoU (nota kesepahaman) yang mengatur terkait hal ini," ujarnya.

Republikabertanya kepada Siti tentang apakah Kemenkes mengetahui dugaan bahwa para peserta PPDS anestesia di RSUP Dr Kariadi bekerja hingga 80 jam sepekan. "Data persisnya ada di tim investigasi," jawab Siti merujuk pada tim yang menyelidiki kasus kematian Aulia Risma Lestari (ARL), mahasiswi PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr.Kariadi.

Republikakemudian bertanya pada Siti, jika ada temuan tentang jam kerja eksesif bagi para peserta PPDS, apakah Kemenkes akan melakukan evaluasi. "Iya pasti. Tapi (jam kerja) ini kan dari fakultas yang mengatur," kata Siti.

Dia kemudian merespons pernyataan Undip yang menduga bahwa ARL mengakhiri hidupnya karena mengalami tekanan akibat jam kerja berlebih di RSUP Dr Kariadi. "Penyebab kematian nanti tentunya akan disampaikan pihak berwenang. Kemenkes dalam hal ini melakukan investigasi dalam rangka mencari apakah ada faktor perundungan yang terjadi pada almarhumah," ucap Siti.

Sebelumnya, Wakil Rektor IV Undip, Wijayanto, mengatakan, dia menginginkan adanya investigasi komprehensif dalam kasus kematian ARL. Dokter residen anestesi berusia 30 tahun itu diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Alih-alih menyoroti dugaan praktik perundungan, Wijayanto menempatkan perhatiannya pada jam kerja berlebih yang harus dijalani peserta PPDS anestesia. "Sebenarnya akarnya kan ada kebijakan dari (RSUP) Kariadi, yang juga kebijakan Kemenkes sebenarnya, bahwa jam kerja itu minimal 80 jam seminggu. Jadi bisa luar biasa berlebihan," katanya kepada awak media seusai menghadiri apel di Fakultas Kedokteran (FK) Undip, Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut, seorang dokter anestesia, termasuk kelompok residen, bisa bekerja 24 jam sehari. "Ini aturan dari (RSUP) Kariadi yang arahannya dari Kemenkes. Praktik itu yang membuat siapa pun yang ada di sana, mau dokter PPDS, mau dokter senior, semua akan mengalami bekerja dalam tekanan yang luar biasa," ucap Wijayanto.

Dia menduga, jam kerja eksesif para peserta PPDS anestesia tidak hanya terjadi di RSUP Dr Kariadi. Wijayanto meyakini kondisi tersebut juga berlangsung di RS-RS besar yang menjalin kerja sama dengan FK-FK di Indonesia. "Jadi tidak hanya di (RSUP) Kariadi. Hanya saja Kariadi salah satu contoh di mana overwork kerja itu luar biasa," katanya.

Sementara itu manajemen RSUP Dr Kariadi menolak pandangan bahwa mereka mempekerjakan para peserta PPDS. Manajer Hukum Humas RSUP Dr Kariadi, Vivi Vira Viridianti, mengatakan, sebagai rumah sskit rujukan untuk Jawa Tengah dan Kalimantan, RSUP Dr Kariadi membuka layanan operasi 24 jam.

"Kita melayani masyarakat luas dalam pelayaan kesehatan. IGD harus 24 jam. Rawat inap juga harus 24 jam. Juga operasi yang gawat darurat, yang tengah malam, itu juga harus ada," kata Vivi saat ditemui awak media di RSUP Dr Kariadi, Semarang, Senin lalu.

Vivi kemudian merespons pertanyaan tentang apakah mahasiswa PPDS anestesia ikut membantu pelayanan RSUP Dr Kariadi. "Sebenarnya bukan membantu. PPDS itu peserta pendidikan dokter spesialis. Artinya bukan membantu, tapi pendidikan," ucapnya.

"Kalau kata membantu tuh gimana ya. Mereka kan sekolah, pendidikan. Berarti di sini sedang pendidikan. Jadi bukan diperbantukan, bukan dipekerjakan. Bahasanya agak salah," kata Vivi.

Dia pun menolak jika mahasiswa PPDS anestesia disebut dipekerjakan. "Kalau dipekerjakan tidak begitu ya. Ibaratnya sekolah magang, itu bukan dipekerjakan. Proses pendidikan," ujar Vivi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan antara kubu Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas kian menghangat. Pasca-Muktamar PKB di Bali, upaya mendongkel Muhaimin dari kursi kekuasaan terus dilakukan.

Menag yang akrab disapa Gus Yaqut bahkan menilai sah-sah saja Muktambar ulang di Jakarta. Gus Yaqut menyindir proses demokratisasi Muktambar di Bali yang dinilai banyak persoalan.

"Banyak mereka kehilangan hak demokrasinya, seperti misalnya keputusan-keputusan tidak melalui rapat komisi gitu misalnya. Tiba-tiba diputuskan," kata dia.

Menag tidak memastikan akan Muktamar tersebut akan digelar. Namun berdasarkan rencana awal, Muktambar di Jakarta akan digelar pada awal September ini.

Muktamar didukung oleh PBNU yang saat ini diketuai oleh Yahya Staquf, kakak dari Gus Yaqut.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan memberikan arahan terkait penjadwalan ulang Muktamar PKB tandingan yang semula direncanakan pada 2-3 September di Jakarta.

"Ya, dalam waktu dekat PBNU akan memberikan arahan dan petunjuk," ujarnya.

Namun gelaran Muktamar di Jakarta belum tentu dapat mendongkel Muhaimin. Karena ujung-ujungnya surat pengesahan ada di Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini dipegang oleh politikus Partai Gerindra Supratmat Atgas.

Supratman Atgas baru saja dilantik pada Agustus lalu menggantikan politikus PDIP Yasonna H Laoly.

Muhaimin tentu tidak tinggal diam dengan upaya pendongkelan tersebut. Satu-satunya cara bagi Muhaimin adalah dengan merapat ke kubu Prabowo, bergabung dengan KIM Plus, dan mendukung pemerintahan ke depan. Muhaimin juga menggandeng Wapres Maruf Amin untuk menjadi ketua Dewan Syuro.

Karena itu banyak pihak menilai langkah PKB tak dukung Anies Baswedan di Jakarta adalah bagian dari upaya Muhaimin merapat ke pemerintah dan menyelamatkan kursinya di PKB. Muhaimin butuh pengesahan dari Kemenkumham.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejatinya mengurus Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 ketimbang menyatakan sah ada muktamar ulang PKB.

"Sudahlah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Urus saja Pansus Haji, yang membuat kecewa ribuan haji yang bertahun-tahun telah mengantre," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pernyataan Menag mengenai muktamar ulang sah merupakan hal yang ngawur, tidak paham hukum maupun etika agama.

Diungkapkan pula bahwa DPP PKB periode 2024—2029 hasil Muktamar Bali pada tanggal 24—25 Agustus lalu sudah didaftarkan. Bahkan, mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Supratman Andi Agtas sehingga sudah tercatat dalam Berita Negara.

"Maka, PKB yang legal adalah DPP PKB hasil Muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengaku, kami sapu," ujarnya.

Jazilul mengatakan bahwa pada hari Sabtu (31/8) pukul 15.30 WIB DPP PKB hasil Muktamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketua Umum DPP PKB 2024—2029 Muhaimin Iskandar dan Ketua Dewan Syura DPP PKB 2024—2029 Ma’ruf Amin.

Pertemuan tersebut, kata dia, menandai kerja pengurus DPP PKB hasil Muktamar Bali telah dimulai untuk kejayaan partainya.

"Jadi, semuanya sudah selesai. DPP PKB 2024—2029 hasil Muktamar Bali sudah legal, clear and clean, dan langsung tancap gas bekerja," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan Afrika dalam pembangunan selama rangkaian Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2 di Badung, Bali, Selasa.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kerja sama pembangunan kami untuk Afrika memiliki keselarasan yang kuat dengan agenda pembangunan global serta agenda Afrika untuk Tahun 2063," Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI Siti Nugraha Mauludiah di Panel VI IAF ke-2 di Badung, Bali, Selasa.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan harapan Indonesia untuk dapat bekerja sama dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan Afrika dengan landasan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dan negara-negara Afrika.

"Saya ingin menekankan bahwa kesejahteraan bersama yaitu dengan mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat kerja sama, serta memastikan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi bersama bagi Indonesia dan Afrika," katanya.

Dalam mendorong pembangunan tersebut, Siti juga menekankan pentingnya nilai-nilai prinsip yang akan dijunjung, antara lain saling menghormati, inklusivitas, kolaborasi, dan keberlanjutan.

Dan prinsip-prinsip tersebut, katanya, akan memastikan upaya kedua belah pihak untuk selaras dengan kepentingan dan prioritas bersama kedua kawasan.

"Berakar pada semangat Bandung, Indonesia berkomitmen untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, bekerja sama dengan Afrika sebagai mitra yang setara," kata dia lebih lanjut.

Kemudian, Siti juga memastikan bahwa dukungan Indonesia terhadap pencapaian tersebut akan selaras dengan agenda Afrika 2063 melalui upaya-upaya yang strategis, bermakna, dan berdampak dan dikonsolidasikan di bawah Badan Pembangunan Internasional.

Sebagai mitra utama bagi Afrika, Indonesia berupaya untuk terus menjajaki peluang kerja sama pembangunan di sektor energi dan mineral, kesehatan, pertanian, pendidikan, pengembangan masyarakat, dan infrastruktur melalui diskusi yang komprehensif

Sektor-sektor tersebut, katanya, bukan dipilih oleh Indonesia, tetapi juga berdasarkan pada diskusi komprehensif Indonesia dengan negara mitra di Afrika.

Melalui upaya-upaya tersebut, ia percaya percaya bahwa praktik pembangunan itu akan memaksimalkan efektivitas keterlibatan Indonesia di Afrika.

Sementara itu, terkait tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun kerja sama tersebut, Siti menyoroti perlunya kapasitas yang dibangun Indonesia sendiri.

Upaya pembangunan kapasitas tersebut dilakukan dengan mendirikan Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia pada 2019, kerja sama dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), Bank Dunia, Islamic Development Bank (ISDB), dan mitra pembangunan lainnya.

IAF ke-2 digelar dari 1-3 September 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF-MSP).

Dengan mengambil tema "Bandung Spirit for Africa's Agenda 2063", Indonesia ingin menjadikan Bandung Spirit yang dihasilkan dari Konferensi Asia Afrika 1955 sebagai fondasi untuk melanjutkan pembangunan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara Afrika di masa mendatang.

Beberapa kerja sama yang akan diprioritaskan dalam forum tersebut antara lain kerja sama dalam transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pembangunan.

Hasil konkret yang diharapkan dapat dicapai antara lain perjanjian antara pemerintah atau G-to-G, kesepakatan bisnis G-to-B maupun B-to-B, dan Grand Design pembangunan Indonesia dengan Afrika, termasuk dengan negara-negara ketiga melalui triangular cooperation, dengan target kesepakatan bisnis hingga 3,5 miliar dolar AS (sekitar Rp54,69 triliun).