Jakarta -

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan kepastian soal lokasi kantor dari Kementerian Sekretariat Negara. Dia bilang kantor Kemenko Infrastruktur akan ditempatkan di Thamrin, Jakarta Pusat.

Tepatnya di gedung bekas Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan. Setelah kementerian tersebut tak ada lagi di Kabinet Merah Putih, inventarisasi kantornya akan digunakan oleh Kemenko Infrastruktur.

"Tadi saya baru bertanya langsung ke Kemensesneg ya lokasi kantor Kemenko Infrastruktur Ini direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat pak LBP yang lalu. Kami akan gabung ke sana," beber pria yang akrab disapa AHY itu ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Pihaknya akan melakukan pengecekkan ke kantor bekas Luhut tersebut siang ini. "Oleh karena itu maka mulai hari ini saya akan cek dulu lokasinya seperti apa karena mesti tahu kondisi awal," ujarnya.

Selebihnya, AHY bilang pihaknya sedang fokus melakukan penyusunan struktur kementeriannya. Kemenko Infrastruktur memang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Selebihnya kita akan fokus pada penyusunan strukturnya. Struktur baru ini sekali lagi masih dalam tahapan awal paling tidak saya sudah dapat kejelasan lebih dulu dari PAN-RB mana saja yang bisa jadi digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini," ungkap AHY.

Simak: Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

JAKARTA - Dalam laporan Pantai Amerika Serikat (US Coast Guard) mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah kapal yang ditahan selama inspeksi Port State Control (PSC) pada tahun 2023. Rasio penahanan meningkat menjadi 1,22%, dengan 101 dari 8.300 kapal yang diperiksa berdasarkan aturan SOLAS mengalami penahanan.

Sebagian besar pelanggaran terjadi pada sistem keselamatan kebakaran (fire safety systems) dan peralatan penyelamat jiwa (life saving appliances).

Tidak hanya di Amerika Serikat, China juga mengalami peningkatan kasus penahanan kapal di tahun 2023. China Maritime Safety Administration melaporkan telah menahan 358 dari 6.707 kapal yang diperiksa, jumlah yang 5,23% lebih tinggi dibandingkan rata-rata detensi di bawah Paris MoU dan Tokyo MoU.

Tren peningkatan ini diperkirakan akan terus berlanjut pada 2024 seiring dengan kampanye intensifikasi inspeksi oleh beberapa negara.

Staff Ahli Menkomarves Bidang Hukum Laut, Okto Irianto mengatakan, penyebab banyaknya kapal ditahan dikarenakan temuan pada sistem permesinan dan kelistrikan. Salah satunya di China, inspeksi difokuskan pada permesinan dan sistem kelistrikan kapal (machinery and electrical), yang sering kali mengalami masalah serius.

"Malfungsi mesin sering terjadi akibat kurangnya pemeliharaan berkala, usia mesin yang sudah tua, serta penggunaan suku cadang yang tidak sesuai standar serta kesalahan dalam pengoperasian kapal yang melanggar prosedur keselamatan," katanya.

Sementara itu, masalah kelistrikan banyak disebabkan oleh instalasi yang tidak aman, kabel rusak, atau kurangnya perawatan yang tepat. "Kesalahan dalam sistem distribusi listrik dapat menyebabkan korsleting dan memicu kebakaran, mengancam keselamatan kapal," katanya.

Dengan meningkatnya pengawasan internasional, perusahaan pelayaran memegang tanggung jawab besar untuk memastikan kapal-kapal mereka memenuhi standar yang ditetapkan.

Hal ini berdasarkan ketetapan aturan Organisasi Maritim Internasional (IMO) tentang standar keselamatan kapal-kapal. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara anggota IMO yang berperan aktif dalam perlindungan lingkungan maritim.

Dalam hal ini aturan yang ditetapkan oleh IMO adalah pemeliharaan yang tepat dan berkala, terutama pada mesin dan sistem kelistrikan, adalah kunci untuk mencegah penahanan kapal, menghindari gangguan operasional, dan menjaga keselamatan awak.

Jakarta -

Wacana penurunan tarif tiket pesawat domestik yang ditargetkan diterapkan mulai Oktober 2024 diklaim mulai menunjukkan hasilnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebut harga tiket pesawat kini berangsur turun.

Tingginya tiket pesawat domestik membuat traveler resah. Apalagi, tiket pesawat domestik yang lebih mahal dibanding penerbangan internasional.

Pemerintah merespons dengan membentuk satgas khusus penurunan harga tiket yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan. Penurunan harga tiket sebesar 10 persen pun ditargetkan akan terjadi pada Oktober ini.

"Tiket sekarang sudah mulai berangsur turun dan kemarin saya chat sama pak Dirut Garuda menunjukkan berapa tiket untuk sektor Bali misalnya yang waktu itu dikeluhkan sudah kembali ke level yang bisa terjangkau oleh masyarakat," kata Sandiaga kepada wartawan selepas Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Namun menurutnya, untuk penerbangan di jam-jam sibuk harga tiket tampaknya agak sulit dikoreksi. Sementara itu, dalam penerbangan Garuda di jam landai pada penerbangan ke Bali harganya disebut sudah mengarah ke normal.

"Memang ada jam-jam tertentu yang masih sangat tinggi, tapi itu jam-jam yang kayaknya favorit ya, pulang dari Bali jam 9 malam itu tidak bisa tertanggulangi," kata dia.

"Tapi kalau tiket-tiket di luar jam yang bebannya sangat berat itu sudah mulai kembali bisa di level yang sudah ternormalisasikan," dia menambahkan.

Dia mengatakan bahwa saat ini penerbangan ke Bali sudah menyampai di angka Rp 1 jutaan.

"Untuk Garuda tadi yang Rp 1,6 sampai Rp 1,4 itu kalau dibandingkan sama Rp 3 juta sebelumnya udah turunnya cukup banyak, udah 45 persen," ujar dia.

Sementara itu, dalam pantauan detikTravel pada Senin (14/10) sekitar pukul 20.00 WIB di salah satu Online Travel Agent (OTA), harga penerbangan dari Jakarta ke Bali cukup variatif.

Untuk penerbangan pada hari Senin (14/10), angkanya Rp 2,1 jutaan. Sementara di hari lain angka tiket paling rendah berkisar Rp 757 ribu.

(wsw/fem)

Jakarta -

Hashim Djojohadikusumo, Adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengungkapkan pendapatan negara bocor Rp 300 triliun. Penyebabnya adalah sekitar 300 pengusaha mengemplang pajak.

Hashim menyebut Prabowo sudah mengantongi nama-nama pengusaha yang dimaksud. Hal ini berdasarkan informasi dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," terang Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra dalam diskusi bersama Kadin, (12/10/2024).

"Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar ini. Ini data yang dihimpun dari pemerintah. So, saat ini Pak Prabowo, kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu, tapi akan saya cek lagi," tambah Hashim.

Hashim mengatakan para pengusaha sawit nakal ini mendirikan perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," ujarnya.

Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya.

(ily/hns)

Jakarta -

Banyak perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun data center untuk menyokong pelatihan dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Melihat ini, pemerintah juga membuka peluang bagi perusahaan asing yang mau berinvestasi dan membangun infrastruktur di RI.

Meski begitu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan pemerintah masih perlu duduk bersama untuk benar-benar menyatukan persepsi apakah industri ini memang strategis.

"Jangan sampai nanti data center ini kan kita taruh di suatu tempat, dia akan makan sumber daya kan, dia membutuhkan listrik, apalagi misalnya listrik hijau, dia butuh misalnya air untuk cooling," kata Rachmat saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Marves, Jumat (11/10/2024).

"Nah kita harus juga pikir kalau kita bikin banyak nih di Indonesia, bisa nggak kita hilirisasi gitu misalnya, bisa nggak server-nya kita rakit di Indonesia jadi bikin lapangan kerjaan baru gitu. Kalau nggak nanti kita jadi tempat parkir aja kan. Jadi itu juga yang perlu kita coba (lihat), strategi kita seperti apa nih untuk meningkatkan multiplier efect untuk industri ini," jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Rachmat menekankan industri data center yang cenderung baru ini juga perlu dipikirkan seperti apa peluang nilai tambahnya di masa depan. Semisal terkait penyerapan tenaga kerja hingga transfer pengetahuan.

"Jadi apa lagi yang kita dapat gitu, misalnya tadi manufaktur atau perakitan server, terus misalnya juga orang-orangnya lebih ngerti tentang data center, tentang AI atau apapun itu gitu, ini juga perlu kita bundle gitu, kita bundling ya, supaya jangan sampai nanti kita jadi tempat orang naruh server, kita cuma dapat fee aja gitu, nggak ada multiplier efek yang lain gitu," ucapnya.

Jika memang dianggap investasi data center ini benar salah satu sektor strategis yang bisa menguntungkan Indonesia, mana pemerintah bisa memberikan sejumlah insentif. Hal ini tentu dimaksudkan untuk menarik minat perusahaan asing masuk RI.

"Pertama perlu memutuskan apakah investasi data center ini kita anggap sebagai industri strategis? Jika iya, dan sepertinya mungkin seperti itu yang kita ingin coba, itu ada preseden-preseden sebenarnya kita memberikan insentif-insentif," terang Rachmat.

Ia sendiri belum bisa memastikan insentif apa yang bisa diberikan pemerintah untuk menarik perusahaan asing ini membangun pusat data di RI. Namun ia mencontohkan bisa diberikan energi murah.

"Kayak misalnya kayak batu bara ada (industri) yang kita berikan (harga) lebih rendah, misalnya atau gas untuk industri tertentu, ya energi-energi ini kan ada aja kita anggap preseden," terangnya.

"Bahkan contoh kecil aja, setahu saya, kalau misalnya mau bikin charging station itu bisa beli listrik, harganya curah (murah) gitu kan, harganya juga berbeda. Jadi presidennya ada, tinggal nanti mungkin pemerintah bisa duduk bareng, kita lihat aja bahwa ini industrinya seberapa strategis, kita mau diberikan insentif apa," tegasnya lagi.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, langkah audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa digunakan untuk mengetahui permasalahan di suatu kementerian. Hal itu berdasarkan pengalamannya sebagai menteri.

Ia lantas bercerita, ada satu kementerian tidak punya memiliki data lahan sawit. Namun, kemudian diketahui 3,1 juta lahan sawit tidak terdaftar.

"Misalnya ada satu satu kementerian data kelapa sawit dia nggak punya berapa juta hektar, kita punya, bagaimana kita bisa mendapatkan sumber yang bagus. Kemarin baru diumumkan 3,1 juta ha tidak register," katanya dalam diskusi Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10/2024).

Hal itu pun direspons presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo berniat menangkap tapi ditenangkan Luhut.

"Beliau bilang 'Bang kita tangkap aja'. Tenang Mr President saya bilang, biar bapak dilantik nanti terserah dan kita siapkan data yang benar," ungkapnya.

Luhut lantas mengatakan, spirit dari presiden terpilih gasnya kencang. Menurutnya, perlu direm-rem sedikit.

"Jadi saya lihat spirit daripada presiden terpilih itu kencang, gasnya itu kencang malah mungkin perlu direm-rem sedikit," katanya.

(acd/das)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sebanyak 64 sekolah di seluruh Indonesia akan mengikuti pelatihan kemaritiman dan aspek ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan), terutama pada aspek lingkungan, melalui inisiatif daur ulang sampah plastik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Pelindo Mengajar 2024 yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) ini dirancang untuk mengenalkan industri kepelabuhanan dan logistik kepada siswa SMA.

Program ini menjangkau lebih dari 150 siswa di setiap sekolah. Secara keseluruhan, program ini melibatkan 64 pengajar yang terdiri dari Direksi dan Komisaris Pelindo Grup, mulai dari Kantor Pusat Pelindo, pimpinan Kantor Regional, Direksi Subholding, hingga cucu perusahaan Pelindo.

“Kami meyakini bahwa pendidikan bukan hanya soal pengajaran akademis, tetapi juga tentang bagaimana kita menanamkan nilai-nilai tanggung jawab lingkungan dan sosial kepada siswa,” kata Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, keterlibatan jajaran direksi dan komisaris Pelindo dalam program ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa Pelindo berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, baik bagi guru maupun siswa.

Hari ini, Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, berkesempatan berbagi wawasan mengenai industri maritim dan operasional kepelabuhanan dengan para guru di Yayasan Barunawati Nusantara, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Arif Suhartono menekankan pentingnya pengembangan karakter dalam pendidikan, dengan menanamkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, kerja sama, dan ketangguhan.

Selain itu, dia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Pelindo memberikan dukungan berupa alat penunjang pendidikan berbasis digital.

“Langkah ini bertujuan untuk mendorong digitalisasi di sekolah-sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih efektif dan selaras dengan perkembangan zaman,” ujar Arif.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki menambahkan, program Pelindo Mengajar tidak hanya dirancang untuk memperkenalkan industri maritim kepada siswa, tetapi juga untuk membangkitkan semangat belajar mereka agar siap menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas.

Dalam pelaksanaan program ini, Pelindo juga memperkenalkan aspek ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan), terutama pada aspek lingkungan, melalui inisiatif daur ulang sampah plastik.

Produk hasil daur ulang ini, berupa pouch dari botol plastik, diberikan kepada para siswa yang mengikuti Program Pelindo Mengajar.

"Kami berharap para siswa dan guru dapat memahami bagaimana industri kepelabuhanan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan," tuturnya.

BACA JUGA:Sering Cemas dan Waswas? Rutin Baca 2 Dzikir Singkat Ini Pagi dan Sore Sebanyak 3 Kali

Program Pelindo Mengajar 2024 menjangkau lebih dari 150 siswa di setiap sekolah. Secara keseluruhan, program ini melibatkan 64 pengajar yang terdiri dari Direksi dan Komisaris Pelindo Grup, mulai dari Kantor Pusat Pelindo, pimpinan Kantor Regional, Direksi Subholding, hingga cucu perusahaan Pelindo.

Program ini memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 300 guru dan sekitar 9.500 pelajar di seluruh Indonesia. “Kami percaya, pendidikan yang baik harus mencakup pemahaman holistik tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan,” ujar Ardhy.

IDSurvey dan Telkomsel bersinergi dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan keberlangsungan Industri Kemaritiman Indonesia melalui transformasi digital. Era baru kemaritiman Indonesia dimulai saat pre-launching konsep solusi Maritime Cloud Platform (MCP) yang diselenggarakan pada hari Jumat, 23 Agustus 2024 bertempat di Batavia Marina Sunda Kelapa, Jakarta oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

IDSurvey meyakini bahwa penerapan teknologi digital ini sangat penting guna meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan, kinerja dan manajemen kapal. Inisiatif tersebut kemudian dijalankan dengan sinergi BUMN lain, yakni dengan Telkomsel yang ahli dalam penyediaan solusi konektivitas. Kedepannya, solusi MCP ini dapat diakses oleh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai ekosistem digital maritim yang memadukan tiga teknologi sekaligus diantaranya Cloud Computing, Satellite Constellation, dan Artificial Intelligent.

Baca Juga: Gandeng Yayasan SEP dan RMI NU, Danone Indonesia Luncurkan Program Sekolah Bisnis Pesantren

Menteri BUMN, Erick Thohir dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jalur laut yang strategis, sektor maritim menjadi salah satu sektor vital bagi perekonomian Indonesia.

"Potensi Blue Economy negara kita sangat besar, bagi bangsa ini laut bukan hanya sebagai penghubung, melainkan nadi dari perekonomian, sumber kehidupan, dan simbol kejayaan. Untuk itu adanya Maritime Cloud Platform (MCP) ini patut untuk diapresiasi sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi ekosistem pelayaran nasional," ungkap Erick Thohir, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Platform ini akan sangat membantu dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, melalui fitur information system dashboard diiringi dengan komunikasi satelit real-time yang lebih efisien dan reliable, baik antar kapal maupun dengan pusat kendali. Teknologi ini juga akan berguna untuk mempercepat respon terhadap situasi darurat.

?IDSurvey sebagai Holding BUMN Jasa Survei, memiliki peranan penting dalam sektor Testing, Inspection dan Certification (TIC) di Indonesia. Konsep solusi MCP pada hari ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan jasa pemastian keselamatan dan kedepannya akan memberikan pelayanan yang optimal dengan memiliki beberapa keunggulan produk diantaranya, one stop solution indutsri maritim dalam hal operasional dan komunikasi, sistem komunikasi satelit yang real-time sehingga dapat menghilangkan blind-spot di operasional kapal, serta terintegrasi dengan data klasifikasi dan statutoria BKI," ujar Arisudono, Direktur Utama IDSurvey / PT BKI (Persero).

"Pada inovasi konsep solusi MCP ini, Telkomsel menghadirkan solusi konektivitas yang compact dan terjangkau dengan teknologi yang handal. Selain itu, memastikan komunikasi yang dapat diakses penumpang dan awak kapal yang sedang berlayar di tengah laut lepas. Konsep solusi MCP ini merupakan awal dari transformasi digital industri maritim yang lebih efisien, aman dan berkelanjutan. Melalui inisiatif sinergi IDSurvey dan Telkomsel ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri sektor maritim Indonesia hingga kancah global," kata Arisudono.

Baca Juga: Dirjen Aptika Kominfo Dorong Kolaborasi Pegiat Cyber Security dan Pemerintah

Dia mengatakan kolaborasi strategis antara Telkomsel dan BKI melalui Sinergi BUMN, merupakan langkah konkret dalam mendukung inisiatif Five Bold Moves dari Telkom Group. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kemaritiman. Dengan menyediakan solusi konektivitas yang andal dan jangkauan yang luas, sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan, serta mendorong daya saing nasional di industri maritim.

"Penguatan sinergi ini juga tidak hanya mendukung transformasi digital, tetapi juga memastikan keberlanjutan industri kemaritiman di era digital yang sejalan dengan visi dan misi Telkomsel untuk senantiasa menghadirkan solusi yang inovatif dan unggul serta berdaya saing tinggi bagi kemajuan bangsa," tutup Ditektur Utama Telkomsel, Nugroho

JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI sebagai induk Holding Jasa Survei/ IDSurvey berkontribusi dalam acara INSA (Indonesian National Shipowners Association) INSA Yacht Festival (IYF) di Benoa Marina Bali pada 9-11 Agustus 2024.

Turut hadir dalam acara ini Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Direktur Utama PT BKI (Persero), Arisudono Soerono, Direktur Operasi PT BKI (Persero), R. Benny Susanto beserta jajaran Pimpinan PT BKI (Persero).

IYF 2024 kali ini merupakan acara kedua yang digelar DPP INSA, setelah IYF pertama yang digelar pada 2022 menuai sukses dan menarik animo masyarakat. Untuk tahun ini, IYF menjadi salah satu rangkaian dari perayaan HUT INSA ke-57 yang jatuh pada 9 Agustus.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, INSA Yacht Festival 2024 akan menginspirasi masyarakat Indonesia yang dimana lautan Indonesia diyakini akan benar-benar bisa menjadi sumber pembangunan bangsa di masa mendatang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung upaya pelaku industri pelayaran untuk memajukan wisata bahari di Indonesia. Hal ini disampaikan Menhub saat menjadi pembicara dalam talk show INSA IYF 2024.

?Saya mengapresiasi dan mendukung INSA, selaku asosiasi yang mewadahi pelaku bisnis pelayaran, atas inisiatifnya untuk mengembangkan wisata bahari di tanah air melalui ajang INSA Yacht Festival. Gelaran ini menjadi momen yang tepat untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia sekaligus untuk memperkenalkan kapal-kapal wisata yang mengagumkan kepada khalayak ramai,? ujar Menhub.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan ?Kami berharap IYF 2024, akan membuka potensi pengembangan wisata bahari nasional, sehingga akan mendorong investor nasional berinvestasi di sektor kapal yacht nasional?.

Acara ini menjadi kesempatan yang sangat tepat untuk mempertemukan para pelaku usaha pelayaran, baik dalam dan luar negeri, sehingga bisa berinteraksi dan berbagi pengalaman terkait perkembangan di industri maritim. Hal ini sejalan dengan tujuan IDSurvey PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yaitu untuk kemajuan pada sektor maritim Indonesia.