JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar pidana Agus Surono menyebut, kerusakan lingkungan bisa dihitung sebagai kerugian negara atau actual loss.

Keterangan ini Agus sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi pada tata niaga timah dengan terdakwa eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Mulanya, Hakim Anggota Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Fahzal Hendri menanyakan apakah kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang bisa dihitung sebagai kerugian negara.

Sementara, kata Fahzal, Mahkamah Konstitusi (MK) Melalui putusannya menyatakan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata.

“Apakah kerugian itu (lingkungan) bisa dianggap kerugian negara?” tanya Hakim Fahzal di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Agus, jika kerugian akibat kerusakan lingkungan itu bisa dihitung secara jelas dengan kaidah yang berlaku, maka dampak kerusakan ekologi bisa dihitung sebagai kerugian nyata.

Meski demikian, Agus mengaku dirinya bukan ahli kerugian lingkungan sehingga tidak bisa menjelaskan lebih jauh.

“Soal begini kerugian ekologi itu mungkin sudah dibayarkan mungkin tidak diserahkan ke negara. Apakah itu bisa dikatakan sebagai potensial loss atau actual loss?“ tanya Hakim Fahzal lagi.

“Yang berkaitan dengan kerusakan dan seterusnya itu nyata dan pasti,” jawab Agus.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebut, istri yang menikmati uang hasil korupsi suaminya tetap bisa dijerat sebagai pelaku pasif meskipun keduanya memiliki perjanjian pra nikah atau pisah harta.

Informasi ini Yunus sampaikan ketika dihadirkan sebagai ahli dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa Direktur Utama PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto dan kawan-kawan.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta pendapat Yunus dengan mengajukan ilustrasi seorang suami yang disebut A menerima uang hasil korupsi dan menggunakan uang itu untuk membahagiakan istrinya.

"Membelikan tas, membelikan mobil, membelikan rumah. Namun, sebelumnya mereka sudah memiliki perjanjian pra nikah. Apakah barang-barang tersebut bisa dikategorikan sebagai hasil TPPU juga?" tanya jaksa di Pengadklan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Yunus kemudian menjelaskan, ada atau tidaknya status pernikahan berikut perjanjian pra nikah tidak memengaruhi jerat Pasal TPPU.

Menurutnya, yang terpenting adalah apakah pihak terkait menguasai, menggunakan, atau menikmati hasil kejahatan seperti korupsi dengan sadar.

"Orang ada hubungan nikah apa tidak, ada perjanjian apa tidak, tidak relevan," kata Yunus.

Terlebih, kata ahli perbankan tersebut, dalam peristiwa yang dicontohkan jaksa biasanya tidak terdapat underlying transaction atau dokumen yang menjadi dasar sehingga transaksi itu seolah menjadi sah.

Oleh karena itu, istri dari pelaku yang turut menikmati uang maupun harta hasil kejahatan itu bisa menjadi tersangka pelaku TPPU pasif sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"Jadi, menerima, menguasai, menggunakan hasil kejahatan bisa terkena Pasal 5," ujar Yunus.

Dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah, pihak yang menyatakan memiliki perjanjian pisah harta adalah istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi.

Meski demikian, aktris itu mengaku membeli rumah bersama suaminya senilai Rp 20 miliar lebih. Ia juga tidak menampik Harvey membeli sejumlah mobil yang digunakan keluarganya.

Dalam perkara ini, Sandra Dewi disebut menerima aliran dana hasil korupsi di PT Timah Tbk Rp 3,5 miliar. Ia juga disebut menerima 88 tas mewah dari Harvey Moeis yang diduga bersumber dari perkara ini.

Terbaru, Sandra Dewi disebut mentransfer uang Rp 10 miliar ke rekening istri Direktur Utama PT RBT Suparta yang bernama Anggraeni pada Desember 2019.

Namun, uang itu diklaim Anggraeni sebagai utang suaminya kepada Harvey yang digunakan untuk model bisnis.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar “Memperkaya terdakwa Harvey Moesi dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis Hakim menegur Harvey Moeis dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

Teguran tersebut disampaikan karena Harvey dianggap tidak mendengarkan pertanyaan hakim dengan baik, khususnya terkait jumlah uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta untuk dana corporate social responsibility (CSR) dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk.

Awalnya, Harvey menyatakan bahwa tidak ada jumlah minimum dari uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta tersebut, karena sifatnya yang sukarela.

"Tidak ada yang minimum (uang dari bos smelter) karena sifatnya sumbangan dan sukarela," kata Harvey di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Bukan, itu makanya dengarkan dulu pertanyaannya. Jangan langsung nyerocos saja, kayak sudah di-setting saudara mau ngomong apa, makanya nyerocos saja. Pertanyaan saya didengar dulu," tegur Hakim.

"Ini enggak nyambung pertanyaan saya sama penjelasan saudara, kayak sudah diajarin saudara tadi, ini saja, atau sudah dihapalin, maka dengarkan dulu," kata Hakim.

Hakim kemudian mengulangi pertanyaannya mengenai jumlah uang yang diterima Harvey dari Helena Lim, pemilik PT Quantum Skyline Exchange.

"Tidak ada mininumnya, Yang Mulia," jawab Harvey.

"Kan ini bervariasi, tidak dicatat? Tidak ingat? Saudara pengusaha batu bara loh. Yang masuk akal dong," ujar Hakim.

"Saya tidak ingat, Yang Mulia, tidak dicatat," jawabnya.

Hakim mempertanyakan mengapa Harvey tidak mencatat jumlah uang yang diterimanya, padahal seharusnya ada laporan keuangan kepada Kapolda Bangka Belitung.

"Tidak saya catat, itu catat bagi saya agar lebih tertib, Yang Mulia," ucap dia.

Dalam sidang tersebut, Harvey juga mengungkapkan bahwa dana CSR yang dikumpulkan dari bos-bos smelter digunakan untuk membeli alat kesehatan terkait Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah untuk empat terdakwa yaitu Beneficial Ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron; General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani; Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hassan Thjie alias Asin; dan wiraswasta Kwang Yung. "Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19, Yang Mulia," ujarnya.

Hakim kemudian mempertanyakan relevansi penggunaan dana tersebut untuk alat kesehatan.

"Apa urusannya saudara dengan alat Covid-19?" tanya hakim.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan, Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli alat kesehatan.

Ia menyebutkan bahwa alat kesehatan tersebut disalurkan ke dua rumah sakit, yaitu RSCM dan RSPAD.

Harvey mengatakan, alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"(Dikirim oleh) Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat-alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," ucap Harvey.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tegur Harvey Moeis, Hakim: Ini Kayak Sudah Di-Setting Saudara Mau Ngomong Apa", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/17215551/tegur-harvey-moeis-hakim-ini-kayak-sudah-di-setting-saudara-mau-ngomong-apa?page=2.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aktris Sandra Dewi menyebut, kepemilikan pesawat atau jet pribadi hanyalah gosip. Hal itu dikatakannya kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Diketahui, Sandra Dewi hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat suaminya Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Awalnya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Eko Aryanto menanyakan kepada Sandra Dewi perihal sejumlah barang atau aset yang disita oleh tim Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah.

Bintang sinetron “Putri Bidadari” ini membenarkan bahwa mobil Mini Cooper dan Rolls Royce turut disita terkait perkara yang menjerat Harvey Moeis.

Kemudian, Hakim Eko menanyakan perihal pesawat yang kemungkinan juga disita oleh Kejagung dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Tetapi, dibantah oleh Sandra Dewi.

“Pesawat ada enggak (disita)?” tanya Hakim Eko dalam sidang, Kamis.

“Itu cuma gosip Yang Mulia,” jawab Sandra Dewi.

“Pesawat apa? ATR atau jet gitu?” tanya hakim lagi.

“Enggak tahu Yang Mulia,” ujar Sandra.

Sebelumnya beredar informasi bahwa Harvey Moeis memiliki pesawat jet pribadi.

Berdasarkan pengusutan, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, pesawat jet itu tidak tercatat atas nama Harvey Moies.

"Dari hasil penelusuran aset yang dilakukan jajaran Jampidsus, sebenarnya bahwa ternyata jet pribadi itu bukan atas nama yang bersangkutan," kata Harli saat ditemui di Kejagung, Jakarta pada 2 Juli 2024.

Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, diperoleh informasi bahwa pesawat Jet Bombardir Challenger 605 dengan nomor register T7_IDR terdaftar di San Marino.

Harli menyebut pesawat jet itu milik perusahan Regal Metters Limited Ltd yang operasionalnya bekerja sama dengan PT Express Transportasi Antarbenua.

"Jadi ini milik Regal Meters Limited Ltd yang pengoperasionalannya kerja sama dengan PT Express Transportasi Antarbenua dalam kurung waktu tahun 2019 sampai 2022," ujar Harli.

Kemudian, Harli mengatakan, Harvey Moeis juga bukan penyewa pesawat jet tersebut.

Tetapi, suami Sandra Dewi itu pernah terdaftar sebanyak 32 kali sebagai penumpang dalam manifes pesawat jet itu.

"Jadi ada ada dengan perusahaan yang kerjasama dan yang bersangkutan juga tidak menyewa, statusnya tidak menyewa tapi dia hanya follow manifes itu, hanya penumpang," katanya.

“Jadi, kalau enggak salah ada 32 kali penerbangan memang yang bersangkutan ini menjadi penumpang di pesawat itu,” ujar Haril lagi.

Sebagaimana diketahui, dalam surat dakwaan terhadap Harvey Moies tercantum sejumlah aset dan harta yang disita karena diduga terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah.

Aset tersebut diduga dibeli Harvey Moeis untuk menyamarkan uang hasil dugaan korupsi. Antara lain, tanah kavling di Permata Regency 8, Jakarta Barat atas nama Sandra Dewi; tanah di Senayan Residence, Jakarta Selatan dan rumah di Komplek Perum Green Garden, Jakarta Barat masing-masing atas nama Harvey Moeis.

Kemudian, satu unit mobil Mini Cooper atas nama Harvey Moeis; mobil Rolls Royce tanpa BPKB; dan rumah di The Pakubuwono House, Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi.

Selanjutnya, 88 tas branded; 141 perhiasan mulai dari emas, berlian hingga bukan emas; satu buah logam mulia 3 gram, dua buah logam mulia 100 gram, dan satu buah logam mulia 88 gram.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kepada Hakim, Sandra Dewi: Jet Pribadi Itu Cuma Gosip", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/10/17151161/kepada-hakim-sandra-dewi-jet-pribadi-itu-cuma-gosip?page=all#page2.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung akan menghadirkan crazy rich Helena Lim sebagai "saksi mahkota" untuk terdakwa suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Dalam persidangan dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk dengan terdakwa Helena dan kawan-kawan, Jaksa meminta izin kepada majelis hakim untuk menghadirkan para terdakwa dalam persidangan lain sebagai saksi pada Senin (7/10/2024).

"Satu lagi Yang Mulia, mohon izin, hari Senin itu kebetulan para terdakwanya yang ada di sini, itu digunakan untuk jadi saksi, untuk perkara Harvey Moeis," kata Jaksa pada penghubung sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Mendengar permohonan ini, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rianto Adam Pontoh lantas menanyakan siapa saja terdakwa dimaksud.

Sebab, Dalam persidangan itu perkara Helena disidangkan bersma eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Tbk Emil Ermindra, dan Beneficiary Owner PT Stanindo Inti Perkasa, M.B. Gunawan.

"Yang untuk Harvey Moeis, Helena," ujar jaksa.

Sementara itu, Riza, Emil, dan Gunawan menjadi saksi mahkota dalam perkara klaster pegawai negeri sipil (PNS).

"Hari?" tanya Hakim Adam.

"Hari Senin juga," jawab jaksa.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama Mochtar diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar “Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris pribadi pemilik PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto, Imelda mengaku membeli dollar Amerika Serikat (AS) di money changer milik crazy rich Helena Lim, PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Keterangan ini Imelda sampaikan ketika dicecar Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dugaan korupsi tata niaga timah yang menjerat Helena, eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Usai mengulik hubungan pekerjaan Imelda dengan Robert, jaksa mendalami apakah ia pernah diperintahkan untuk menukar rupiah ke dollar.

"Apakah saudara saksi pernah mendapat perintah dari Pak Robert Indarto untuk menukar mata uang rupiah menjadi mata uang dollar?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Imelda mengaku, sejak menjadi sekretaris pribadi Robert pada 2018, ia pernah diperintahkan untuk membeli valuta asing (Valas).

"Perintahnya bapak mau beli US Dollar terus saya cari rate yang terendah," jawab Imelda.

Jaksa lantas mengulik apakah Robert pernah merekomendasikan money changer tertentu.

Menurut Imelda, Robert hanya menyebutkan beberapa money changer. Salah satunya PT QSE.

"Paling coba kamu tanya ke Quantum gitu. Atau coba tanya ke temen saya, dia bilang," ujar Imelda.

Setelah itu, ia menghubungi pihak PT QSE melalui aplikasi WhatsApp. Setelah melakukan tawar menawar dan mendapatkan kesepakatan, ia akan mengabarkan hasilnya kepada Robert.

Bos smelter Timah swasta itu kadang meminta Imelda menghubungi pegawainya bernama Elly untuk mentransfer rupiah ke PT QSE.

Menurut Imelda, selama ini transaksi yang pernah dilakukan memcapai Rp 7,8 miliar.

"Di BAP ada 1,4 (miliar); 1,7; 2,1; 2,1; dan 500 (juta)," kata Imelda.

Meski mendapat perintah menukar rupiah, Imelda mengaku tidak pernah menerima dollar AS yang telah dibeli.

Ia juga tidak pernah bertanya kepada Robert apakah uang dollar itu telah diterima.

"Pernah dikonfirmasi ke Pak Robert uang yang ditukar itu sudah didapat tidak?" tanya jaksa.

"Bapak tidak pernah tanya ke saya, jadi asumsi saya bapak sudah dapat," tutur Imelda.

Pada persidangan sebelumnya, pegawai Robert bernama Elly Kohari mengaku telah menyetorkan uang ke PT QSE sejumlah Rp 7,8 miliar.

Elly mengaku tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa. Sebab, tugasnya hanya menyetorkan uang.

Surat dakwaan jaksa menyebut, Helena diduga berperan memfasilitasi Harvey Moeis yang mewakili perusahaan smelter PT Refined Bangka Tin (RBT) dengan PT QSE.

Money changer milik Helena itu disebut menampung uang pengamanan senilai 500 hingga 700 dollar Amerika Serikat (AS) per ton.

Uang itu dikumpulkan dari perusahaan smelter yang menangani kerja sama smelter dengan PT Timah Tbk yakni, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

Dana tersebut dikumpulkan seakan-akan menjadi Corporate Social Responsibility (CSR) dari para smelter yang mengambil bijih timah dari izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Helena bersama suami aktris Sandra Dewi itu diduga menerima aliran uang Rp 420 miliar dari tindakan tersebut.

“Memperkaya Harvey Moeis dan terdakwa Helena setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Harvey, Mochtar, Helena, dan para terdakwa lainnya melakukan korupsi secara bersama-sama.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hingga Rp 300 triliun.

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan banding terhadap vonis Toni Tamsil terkait kasus perintangan penyidikan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk (TINS).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar menyampaikan bahwa pengajuan banding itu dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) pada Rabu (4/9/2024).

"Sudah, tertanggal 4 September 2024," ujar Harli saat dihubungi, Jumat (13/9/2024).

Harli menambahkan pertimbangan pengajuan banding itu lantaran JPU ingin menuntut Toni Tamsil untuk dihukum membayar denda dalam kasus perintangan tersebut.

"Karena ada tuntutan JPU yang tidak dipertimbangkan oleh hakim seperti JPU menuntut agar terdakwa dihukum membayar denda namun oleh hakim tidak menghukum terdakwa untuk membayar denda," pungkasnya.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan vonis tiga tahun pidana terhadap Toni Tamsil alias Akhi dalam kasus perintangan atau Obstruction of Justice pada perkara tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk (TINS).

Dalam sidang yang digelar pada Kamis (29/8/2024), Toni Tamsil terbukti secara sah dan melanggar Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa [Toni] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun," dalam SIPP PN Pangkalpinang.

Hakim PN Pangkal Pinang juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Toni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, dia juga harus membayar biaya perkara Rp5.000.

Adapun, putusan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya. Sebab, tercatat bahwa JPU telah menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman 3,5 tahun.

Selain itu, JPU juga menuntut agar Toni dibebankan denda sebesar Rp200 juta. Namun, apabila tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana pengganti atau subsider tiga bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran Kepala Operasional PT Refined Bangka Tin (RBT), Agus Susanto dalam sidang kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan Harvey Moeis membuat kesal hakim. Sebab, Agus yang berstatus saksi dalam perkara itu malah kerap mengaku tidak tahu apa-apa.

Mulanya salah satu hakim mengajukan pertanyaan kepada Agus dengan nada tinggi. Sebab majelis hakim mencurigai Agus Susanto seolah menutupi fakta yang ada. Ini terindikasi dari Agus yang selalu menjawab 'tidak tahu' saat diajukan pertanyaan.

Salah satunya saat Agus malah tak mengetahui jabatan Harvey Moeis di PT RBT. Padahal, Agus merupakan orang yang mempunyai jabatan tinggi di PT RBT. Hakim juga kesal saat Agus mengatakan tidak tahu apa-apa soal 15 perusahaan smelter yang terafiliasi dengan PT RBT.

"15 perusahaan terafiliasi dengan PT RBT. Ini mereka hanya menambang atau sebagai kolektor menampung dari masyarakat?" tanya satu satu hakim dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

"Saya tidak tahu. Seperti yang saya jelaskan, bahwa dari pasir siap proses adalah tugas dan tanggung jawab saya," jawab Agus.

"Saudara tidak tahu? Bagian saudara apa?" tanya hakim lagi.

Agus menyebut tupoksinya terkait laporan dan proses pemurnian pasir timah.

"Pernah liat lokasi menambang?" tanya hakim.

"Tidak," jawab Agus.

"Saudara hanya di ruangan di kantor itu?" tanya hakim lagi.

"Memang lokasi tugas saya mungkin di situ," jawab Agus.

Hakim mengendus ada hal yang ditutup-tutupi oleh Agus karena tak memperoleh keterangan yang memadai.

"Ditanya ini enggak tahu, ditanya itu enggak tahu. Banyak enggak tahunya, pasti ada yang ditutup-tutupin. Ini afiliasi perusahaannya ada 15, satu pun saudara tidak tahu," singgung hakim.

Harvey didakwa melakukan korupsi dengan menerima uang senilai Rp 420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim, antara lain melalui program kerja sama sewa peralatan pemrosesan pengelolaan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa.

Sedangkan, TPPU dilakukan Harvey dengan menggunakan sebagian uang biaya pengamanan peralatan pemrosesan pelogaman timah sebesar 500 dolar Amerika Serikat (AS) sampai 750 dolar AS per ton dari empat smelter swasta yang seolah-olah dicatat sebagai biaya CSR untuk kepentingan pribadinya.

Harvey terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita satu satu unit vila senilai Rp20 miliar milik tersangka Hendry Lie di kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar menyampaikan villa yang telah disita itu memiliki luar 1.800 meter persegi.

"Dalam kegiatan tersebut, tim berhasil menemukan 1 unit vila yang dibangun di atas tanah seluas 1.800m2 dengan estimasi saat ini bernilai Rp20 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (20/8/2024).

Hanya saja, dia menjelaskan lokasi vila yang telah disita tersebut. Namun demikian, kata Harli, uang pembelian vila itu diduga bersumber dari tindak pidana kasus timah.

"Villa tersebut dibeli tersangka sekira tahun 2022 dan diatasnamakan istri Tersangka HL, dimana uang yang digunakan untuk membeli Villa tersebut diduga bersumber atau terkait dengan tindak pidana a quo," imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, tim penyidik Kejagung RI tengah mempersiapkan langkah administrasi yang untuk melakukan penyitaan terhadap vila tersebut.

"Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka upaya optimalisasi pemulihan kerugian negara," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam sidang dakwaan terhadap tiga tersangka kasus tata niaga timah di IUP PT Timah di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menduga Hendry Lie turut menerima uang korupsi sebesar Rp1,05 triliun.

"Memperkaya Hendry Lie melalui PT Tinindo Internusa setidak tidaknya Rp1.059.577.589.599,19," dalam dakwaan yang dibacakan JPU.

Adapun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan akibat kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp300 triliun.

Ratusan triliun itu mencakup kerugian negara yang ditimbulkan oleh harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp 2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra sebesar Rp 26,649 triliun, hingga kerusakan ekologis yang mencapai Rp 271,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menghadirkan istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi, sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS).

Sebelumnya, dalam dakwaan Harvey Moeis yang digelar pada Rabu (14/8/2024), Sandra Dewi diduga telah menerima aliran dana melalui rekeningnya di kasus timah sebesar Rp3,1 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar memastikan bahwa pihak yang namanya ada dalam berkas perkara bakal dihadirkan di persidangan.

"Tentu para saksi yang ada dalam berkas perkara akan dihadapkan ke depan persidangan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/8/2024).

Dia menambahkan Kejagung bakal mendalami seluruh pihak bakal melakukan pemantauan terhadap sidang Harvey Moeis yang tengah berlangsung.

Nantinya, seluruh fakta persidangan yang terungkap di persidangan bakal dijadikan pendalaman oleh penyidik direktorat jaksa agung muda tindak pidana khusus atau Jampidsus.

"Apakah seseorang terkait sebagai pelaku tindak pidana tentu harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yg cukup setidaknya diperoleh dari dua alat bukti," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum menyampaikan dugaan aliran dana kasus korupsi timah dari Harvey telah mengalir untuk kepentingan pribadi Sandra Dewi.

Perinciannya, 88 tas mewah dengan sejumlah merek yaitu Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Dior, Gucci hingga Loewe. Enam dari tas tersebut masih belum dipastikan keasliannya.

Kemudian, pembayaran cicilan dan pelunasan rumah serta dibelikan bangunan di The Pakubuwono House, Town House F RT 3 RW 1 Kel. Gunung Kec Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi.

Adapun, Harvey juga turut membelanjakan Sandra Dewi sejumlah 141 perhiasan dengan berbagai macam bentuk mulai dari, anting, gelang hingga kalung.

"Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tutur JPU.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aktris Sandra Dewi diduga turut menerima aliran uang Rp 3,1 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Hal ini terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dengan terdakwa Harvey Moeis, yang juga suami Sandra Dewi.

“Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Moeis, sejumlah Rp.3.150.000.000,” kata Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Tidak hanya itu, jaksa juga menyebutkan bahwa Harvey Moeis membelikan 88 tas bermerek untuk istrinya yang juga seorang aktris, yakni Sandra Dewi.

Dalam surat dakwaan, dipaparkan detail 88 tas mewah Sandra Dewi dengan merek Louis Vuitton, Hermes, Channel, Dior, Fendi, Gucci, Celine, Loewe dan Balanciaga.

Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim. Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar

“Memperkaya terdakwa Harvey Moesi dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Selain membeli tas bermerek, Jaksa menambahkan, uang ratusan miliar yang diterima Harvey Moeis diduga disamarkan dengan membeli tanah dan bangunan, kendaraan mewah, 141 perhiasan, mata uang asing senilai 400.000 dollar AS, uang tunai Rp 13,5 miliar, serta logam mulia.

“Sehingga seolah-olah harta kekayaan tersebut tidak ada kaitannya sebagai uang hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata niaga komoditas timah diwilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk,” kata jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sandra Dewi Disebut Terima Rp 3,1 M dari Kasus Timah", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/14/18090821/sandra-dewi-disebut-terima-rp-31-m-dari-kasus-timah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) menduga uang yang diterima Harvey Moeis di kasus tata niaga timah di PT Timah Tbk. (TINS) digunakan untuk membeli sejumlah aset.

Jaksa menyampaikan uang tersebut bersumber dari uang pengamanan dengan dalih Corporate Social Responsibility (CSR). Biaya pengamanan itu sebesar US$500-US$750 per ton bijih timah.

Perusahaan smelter swasta itu, di antaranya CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa. Dana itu kemudian dikelola Harvey atas nama PT Refined Bangka Tin.

Jaksa menambahkan, para pemilik smelter swasta melalui karyawannya melakukan transfer dan setor tunai ke rekening PT Quantum Skyline Exchange (QSE) serta ke Harvey Moeis. Uang yang diterima Harvey kemudian ditransfer ke sejumlah pihak, termasuk istrinya Sandra Dewi.

"Bahwa uang yang sudah diterima oleh terdakwa Harvey Moeis dari rekening PT Quantum Skyline Exchange dan dari penyerahan langsung, selanjutnya oleh terdakwa Harvey sebagian diserahkan ke Suparta untuk operasional Refined Bangka Tin dan sebagian lainnya digunakan oleh terdakwa Harvey untuk kepentingan terdakwa," ujar JPU di PN Tipikor, Rabu (14/8/2024).

Jaksa kemudia memerinci dana yang telah dialirkan ke sejumlah aset yaitu pembelian tanah kavling di Jalan Haji Kelik Jakarta barat, Permata Regency 8 Blok J-5 dan Blok J-7 atas nama Sandra Dewi.

Selanjutnya, pembelian satu bidang tanah di Senayan Residence, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan satu bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Komplek Perum Green Garden Blok N 5 Kav No. 25, Jakarta Barat.

Tak hanya di Indonesia, jaksa mengungkap aliran dana itu juga dipakai Harvey untuk pembayaran sewa rumah di Australia sebesar Rp5,7 miliar.

"Pembayaran sewa rumah di Malvern Oasis Melbourne Australia Rp5.765.130.530," tutur Jaksa.

Selanjutnya, Harvey turut membeli delapan mobil mewah melalui dana tersebut, yakni bermerek Vellfire, Lexus RX, Ferrari, Porsche hingga Rolls Royce.

Adapun, Harvey juga melakukan transfer ke rekening pemilik on line shop snowceline luxury untuk pembelian tas-tas branded Sandra Dewi; mengirim uang ke saudara-saudaranya Mira Moeis dan Kartika Dewi masing-masing Rp200 juta.

"Mentransfer ke rekening atas nama Ratih Purnamasari selaku Asisten Pribadi Sandra Dewi yang baru dibuka pada tahun 2021 selanjutnya rekening tersebut dikendalikan oleh Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadi Sandra Dewi dan Harvey Moeis," pungkasnya.

Sebagai informasi, jaksa tidak menjelaskan secara detail besaran uang yang diduga telah diterima Harvey Moeis dalam kasus ini. Namun demikian, dalam dakwaannya, Harvey dengan Helena Lim.disebut telah menerima Rp420 miliar.