REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengisyaratkan, nama Anies Rasyid Baswedan masuk ke dalam tiga nama yang dikerucutkan partainya untuk diusung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Eriko merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.

"Soal siapa nanti yang diputuskan tiga nama ini, tentu tanya, 'ada enggak Pak Anies di sini, kan begitu kan? Ya, tentu dari senyum saya ini kan sudah bisa terlihat kan begitu," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Meski begitu, Eriko enggan untuk memberikan pernyataan secara lugas terkait kepastian Anies menjadi salah satu sosok yang dipertimbangkan oleh PDIP. "Saya tidak ingin mendahului. Biarlah nanti kami rapat DPP," ucapnya.

Eriko juga enggan membeberkan secara lugas dua nama lainnya yang ikut dipertimbangkan oleh PDIP untuk dimajukan pada Pilgub Jakarta 2024. "Jadi sebenarnya pengerucutan ini, yang tiga ini sudah tinggal nanti biarlah Ibu Ketua Umum (PDIP Megawati Soekarnoputri) yang memutuskan," katanya.

Ketika ditanyakan apakah salah satu nama lainnya merupakan gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ia pun menyebut perlu mengonfirmasi kepada yang bersangkutan terlebih dahulu terkait kesiapannya untuk berkontestasi pada Pilkada Jakarta 2024.

"Karena sekarang Pak Ahok ditugaskan ke seluruh Indonesia, apakah beliau juga senang atau memang siap ditugaskan lagi (di Jakarta) kan? Nah, seperti itu. Jadi kita sedang mengerucutkan hal itu," ucapnya.

Terkait putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, Eriko menyebut akan melaporkannya kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada Selasa siang WIB. Hal itu, bersamaan dengan rapat DPP yang membahas pilkada di sejumlah daerah.

"Pasti pertanyaan teman-teman apakah Pak Ahok? Anies, siapa lagi? Hendrar (mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi)? Nah, ini kita harus matangkan karena ini perubahan ini baru saja kita terima. Nah, ini nanti tentu kami jam 14.00 ini akan rapat DPP membahas pilkada-pilkada, memang tidak hanya khusus DKI Jakarta, tapi semua daerah yang masih ada katakanlah perubahan-perubahan sedikit banyak," kata Eriko.

Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon.

Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. "Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat, Selasa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut dalam memutus uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, terkait syarat usia calon kepala daerah dalam UU Pilkada tersebut. Penjelasan itu disampaikan Hakim Konstitusi Arsul Sani ketika membacakan pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

“Hal demikian disampaikan Mahkamah agar semua pihak tidak menaruh rasa curiga terhadap proses pemeriksaan perkara berkenaan dengan norma Pasal 7 ayat (2) Huruf e UU 10/2016,” kata Arsul Sani.

Arsul menjelaskan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) tanggal 17 Juli 2024, Anwar Usman telah menyampaikan bahwa ia tidak akan ikut memutus permohonan yang berkaitan dengan syarat usia calon kepala daerah. Kemudian, hasil RPH tersebut disampaikan oleh Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tanggal 25 Juli 2024.

Pada perkara ini, para pemohon, yakni A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee yang keduanya merupakan mahasiswa, mengajukan hak ingkar terhadap Anwar Usman. Mereka ingin Anwar dengan kesadaran diri mengundurkan diri atau tidak diikutsertakan dalam memeriksa dan memutus perkara yang mereka ajukan.

Namun, karena Anwar Usman telah menyatakan tidak akan ikut memutus permohonan yang berkaitan dengan syarat usia maka MK memutuskan permohonan hak ingkar tersebut tidak lagi relevan.

“Permohonan para pemohon ihwal hak ingkar Hakim Konstitusi Anwar Usman dimaksud menjadi tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum,” ucap Arsul.

Lebih lanjut, MK menyatakan menolak permohonan Fahrur dan Anthony. Menurut MK, seluruh dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum. “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan.

Namun demikian, MK dalam pertimbangan hukumnya, menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi sejat penetapan pasangan calon oleh KPU.

“Sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” ucap Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Pada perkara ini, para pemohon, yakni A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee, yang keduanya merupakan mahasiswa, meminta MK menambahkan frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon" ke dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Pasal tersebut mengatur syarat usia minimum calon kepala daerah.

Saldi menjelaskan norma pasal diuji memang tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon". Namun, apabila ditelisik berdasarkan pendekatan sistematis, peraturan batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon kepala daerah (cakada) selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai persyaratan calon.

Pendekatan sistematis tersebut juga dapat dibaca dan dipahami dalam konteks tahapan pilkada. Dalam hal ini, MK menyatakan bahwa tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, serta penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu kelindan.

Karena berada dalam satu kelindan maka semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, menurut MK, penelitian keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon.

"Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10 Tahun 2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Saldi.

Selain itu, MK juga mengatakan bahwa fakta empirik membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah selama ini dihitung atau ditentukan pada tahapan penetapan pasangan calon.

"Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ujar Saldi.

Selain itu, MK juga menyatakan keterpenuhan syarat calon anggota legislatif, DPR, DPD, DPRD, maupun syarat calon presiden dan wakil presiden juga ditentukan ketika penetapan pasangan calon.

"Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya," imbuh Saldi.

Lebih lanjut, MK memberi ultimatum kepada KPU untuk mengikuti pertimbangan MK dalam putusan ini.

"Jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah," kata Saldi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal ambang batas pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, harus dituangkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurut dia, PKPU merupakan tata tertib dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Doli menyebut, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat terhadap peraturan-peraturan lainnya.

"Nah tentu ini akan ya akan mengubah dari perspektif politik akan mengubah konstelasi, tapi persoalannya apakah dalam tujuh hari tersisa ini akan baik atau tidak, makanya kita akan pelajari," kata Doli saat ditemui dalam acara Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sejauh ini, menurut Doli, masih menunggu putusan lengkap dari MK tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Menurut dia, Komisi II DPR bersama KPU pun perlu mencermati putusan itu karena perubahan yang terjadi adalah aturan yang sangat mendasar.

"Kadang-kadang kan putusan itu kalau nanti nggak tahu ada frasa-frasa apa di dalamnya, sampai akhir, nanti yang kita ketahui pada akhirnya apakah memang ini bisa harus diberlakukan sekarang atau tidak," kata Doli.

Dia pun menilai, putusan MK itu untuk kesekian kalinya selalu mengejutkan. Setelah menerima kabar itu, Doli pun langsung berkoordinasi dengan Ketua KPU Mochammad Afifuddin untuk menanggapi putusan MK tersebut.

Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (treshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon.

Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. "Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat, Selasa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bakal Cagub KIM Plus Ridwan Kamil tak mempersoalkan perubahan koalisi terhadapnya pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXI/2024 yang mengubah ambang batas minimal untuk pencalonan kepala daerah untuk Pilkada DKI Jakarta. Dengan putusan itu, Anies berpeluang maju di Pilgub DKI.

Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu menegaskan, sejak awal sudah siap untuk berkompetisi politik dengan siapapun dalam kontestasi kepemimpinan daerah.

“Saya tidak masalah. Karena dengan banyak-sedkitnya (calon), selama itu sesuai aturan, tentunya harus kita lakoni, dan kita hadapi,” kata Emil saat ditemui di Munaslub Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (20/8/2024).

Politikus Partai Golkar itu ‘pamer’ pengalaman keunggulan dirinya saat bertarung dalam memperebutkan Wali Kota Bandung 2013 lalu. Dalam Pilwalkot ketika itu, kata Emil, bersaing dengan delapan pasangan calon wali kota. “Banyak sekali. Bahkan ada independennya,” begitu ujar dia.

Namun dari kompetisi yang sehat, kata Emil, ia berhasil unggul dan menang. Begitu juga, kata Emil, saat ia maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2017. Ketika itu, pun kata Emil, ia melawan empat pasangan cagub-cawagub. “Dan itu tidak ada masalah sama saya,” ujar Emil.

Dari pertarungan daerah itu, kata Emil, ia berhasil menjadi gubernur Jabar 2018-2023. Emil melanjutkan, di Pilkada Jakarta 2024 mendapatkan kepercayaan untuk diusung oleh KIM Plus yang beranggotakan 12 partai politik, dengan penguasaan 91 dari 106 kursi DPRD 2024.

Syarat pencalonan Pilkada Jakarta, minimal didukung oleh partai, atau gabungan partai politik yang menguasai minimal 22 kursi, atau 20 persen. Koalisi besar yang, mengawinkan Emil dengan kader gaek dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suswono. Modal sokongan 12 partai untuk Emil - Suswono itu, menakar peluang besar bagi keduanya untuk menang tanpa tanding sekalipun.

Pun sempat muncul spekulasi Emil-Suswono hanya akan melawan kotak kosong dalam Pilkada Jakarta. Itu karena, hampir semua partai pemenang Pemilu 2024 bergabung dalam koalisi KIM Plus mencalonkan Emil-Suswono. Cuma tertinggal PDI Perjuangan sendirian tak bisa mencalonkan cagub-cawagubnya karena cuma bermodalkan 14 persen, atau 16 kursi di DPRD Jakarta.

Akan tetapi, pada Selasa (20/82024), MK, memutuskan mengubah syarat ambang batas minimal bagi partai politik peserta pemilu dalam pengusungan calon kepala daerah untuk Pillkada 2024. Dalam putusan tersebut, salah-satunya terkait dengan sinkronisasi antara ambang batas minimal pencalonan kepala daerah dengan jumlah populasi dalam daftar pemilihan tetap (DPT) di masing-masing daerah pemilihan.

Dalam salah-satu putusannya, MK menyatakan, provinsi dengan jumlah DPT lebih dari 6 juta, sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.

Putusan tersebut, tampak menguntungkan PDI Perjuangan. Karena dengan mengantongi modal 14 persen, atau 16 kursi suara di DPRD, partai tersebut bisa mengusung cagub-cawagubnya sendiri untuk Pilkada Jakarta.

Bukan cuma menguntungkan bagi PDI Perjuangan, partai-partai politik yang tergabung dalam KIM Plus, pun atas putusan MK itu bisa menarik mundur dukungan untuk Emil-Suswono, karena beberapa partai anggota KIM Plus, punya modal suara yang cukup 7,5 persen untuk mengusung cagub-cawagubnya sendiri.

Seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengajukan cagub-cawagubnya sendiri karena menguasai 16,8 persen atau 18 kursi di DPRD Jakarta. Begitu juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menguasai 7,76 persen suara.

Partai Nasdem punya modal 8,99 persen suara. PKS, dan PKB, serta Partai Nasdem, adalah parta-partai yang selama ini mendukung pencaguban Anies Baswedan. Akan tetapi, belakangan ketiga partai itu, membelot ke KIM yang dinisiasi oleh Gerindra, Golkar, PSI, PAN, dan Partai Demokrat dalam mendukung Emil-Suswono.

Emil melanjutkan, semakin banyak pasangan cagub-cawagub yang bisa berkompetisi dalam Pilkada Jakarta buntut dari putusan MK tersebut, menurutnya akan lebih baik untuk masyarakat. Karena dikatakan dia, semakin banyak pasangan yang berkompetisi, maka akan semakin beragam gagasan untuk membangun, dan memberikan solusi untuk permasalahan di akar rumput.

“Karena warga akan disuguhi oleh adu-adu gagasan yang semakin solutif untuk permasalahan. Kan itu menjadi lebih bagus. Dan saya tidak masalah,” begitu kata Emil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani untuk membawa investasi asing masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Rosan mengaku, juga diminta mengakselerasi tugas lain dalam sisa masa pemerintahan dua bulan ke depan.

"Untuk pembangunan investasi IKN diharapkan investor tidak hanya dari lokal, tapi juga investor asing. Mengingat background saya juga investasi selama ini, jadi untuk lebih aktif lagi utamanya ke investor asing, karena investor lokalnya sudah terus masuk ya," kata Rosan usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Rosan menyampaikan investasi asing diharapkan bisa masuk, terutama dari negara-negara yang sudah banyak berinvestasi di Indonesia. Contohnya, Singapura dan negara lain yang sudah mengenal iklim investasi di Tanah Air.

Rosan meyakini, dengan tata aturan yang jelas terkait investasi, maka investasi asing akan segera masuk. Di sisi lain, ia juga menekankan, Indonesia juga harus berkompetisi dengan negara-negara tetangga yang terus mereformasi kebijakan di negaranya.

Adapun secara umum Rosan diminta Presiden Jokowi melanjutkan pemenuhan target investasi yang sudah dicanangkan sebesar Rp 1.650 triliun dan sudah tercapai 50,3 persen. Dia juga diminta melanjutkan hilirisasi mineral seperti nikel, bauksit dan lainnya termasuk pertanian dan perkebunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu buka suara soal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pengusungan pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Menurut Syaikhu, partainya akan tetap melanjutkan untuk mendukung pasangan calon yang diusung di Pilkada Serentak 2024. Salah satu pasangan tersebut yakni Ridwan Kamil dan Suswono.

Syaikhu mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari wartawan terkait dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pasalnya, putusan MK itu dinilai membuat guncangan jelang proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah di KPU.

"Hari ini wartawan banyak yang menanyakan kepada saya, juga ada guncangan-guncangan mungkin terkait dengan keputusan MK dalam proses pendaftaran di KPU, KPUD. Persyaratannya ternyata dibuat lebih ringan, tidak 20 persen lagi, tapi 7,5 persen," kata dia dalam kegiatan Konsolidasi Nasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di ICE BSD, Tangerang, Selasa (20/8/2024).

Syaikhu mengatakan, PKS telah menjalin komunikasi panjang dengan berbagai pihak untuk mengusung pasangan calon di Pilkada Serentak 2024, termasuk di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta kader PKS untuk tetap mendukung keputusan yang telah dibuat PKS.

"Saya berharap pada Bapak Ibu sekalian, karena jalinan yang sudah kita jalin sudah sedemikian panjang, kiranya apa yang sudah kita rekatkan, kuatkan, kiranya tidak terkoyak kembali, kemudian kita memulai sesuatu yang dari awal lagi. Kiranya apa yang sudah kita mulai itu bisa kita lanjutkan dan kita sukseskan sampai menang," kata dia.

Sebelumnya, MK telah membuat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa. Dengan putusan itu, syarat pengusungan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai disesuaikan dengan syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

Dosen Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, putusan MK itu merupakan keputusan yang sangat progresif. Pasalnya, putusan itu akan kontestasi yang lebih adil dan menyajikan keragaman di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Putusan MK ini merekonstruksi syarat pencalonan yang lebih memudahkan partai politik untuk bisa mengusung pasangan calon di Pilkada Serentak 2024, baik pilkada gubernur ataupun bupati/wali kota," kata dia melalui keterangannya yang telah dikonfirmasi Republika, Selasa.

Peluang Anies

Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengisyaratkan nama Anies Baswedan masuk ke dalam tiga nama yang dikerucutkan partainya untuk diusung pada Pilkada Jakarta 2024.

"Soal siapa nanti yang diputuskan tiga nama ini, tentu tanya, 'ada enggak Pak Anies di sini, kan begitu kan? Ya, tentu dari senyum saya ini kan sudah bisa terlihat kan begitu," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikannya merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.

Namun, ia enggan untuk memberikan pernyataan secara lugas terkait kepastian Anies menjadi salah satu sosok yang dipertimbangkan oleh PDIP. "Saya tidak ingin mendahului. Biarlah nanti kami rapat DPP," ucapnya.

Dia juga enggan membeberkan secara lugas dua nama lainnya yang ikut dipertimbangkan oleh PDIP untuk dimajukan pada Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi sebenarnya pengerucutan ini, yang tiga ini sudah tinggal nanti biarlah Ibu Ketua Umum (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) yang memutuskan," katanya.

Ketika ditanyakan apakah salah satu nama lainnya merupakan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ia pun menyebut perlu mengonfirmasi kepada yang bersangkutan terlebih dahulu terkait kesiapannya untuk berkontestasi pada Pilkada Jakarta 2024.

"Karena sekarang Pak Ahok ditugaskan ke seluruh Indonesia, apakah beliau juga senang atau memang siap ditugaskan lagi (di Jakarta) kan? Nah, seperti itu. Jadi kita sedang mengerucutkan hal itu," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindaya mengatakan Program Makan Bergizi Gratis akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Penerima ini termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta sekolah-sekolah keagamaan.

Hal ini disampaikan Dadan Hindayana di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Beliau inginkan agar Badan Gizi tidak cuma melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya budaya hidup sehat," katanya, Selasa (20/8/2024).

Ia mengatakan terdapat 82,9 juta penerima manfaat dari program tersebut yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta sekolah-sekolah keagamaan. "Pada intinya Program Makan Bergizi ini akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat," kata Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa untuk menghindari tumpang tindih dengan program posyandu, koordinasi menyeluruh akan dilakukan dengan semua program terkait.

Mengenai Program Makan Bergizi Gratis, Dadan mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memahami sepenuhnya kebutuhan program ini, sehingga dikeluarkan Perpres dan penunjukan Dadan sebagai kepala badan.

Dalam waktu dekat, kata Dadan, fokus utama adalah menyiapkan struktur organisasi dan peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan program tersebut pada 2 Februari 2025.

Koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), akan dilakukan untuk memastikan kelancaran program.

Dadan mengatakan target pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis bagi kelompok yang membutuhkan bergulir mulai 2 Februari 2025 di Indonesia. Pelaksanaan program presiden terpilih Prabowo Subianto itu bergulir usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

"Secepatnya. Targetnya kalau semua lancar, maka kami ingin agar Desember kami terima DIPA dan 2 Januari program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan," ujarnya.

Mengenai skema penyaluran program tersebut, Dadan menyatakan bahwa arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo akan menentukan hal tersebut. Presiden Jokowi, menurut Dadan, menginginkan program ini tidak hanya terbatas pada anak sekolah tetapi juga mencakup budaya hidup sehat secara lebih luas.

"Beliau inginkan agar badan gizi tidak cuma melaksanakan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya budaya hidup sehat," katanya.

Sebagai contoh, daun kelor akan dikenalkan kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan gizi, kata Dadan menambahkan. Selain itu, program tersebut akan dilaksanakan melalui unit pelayanan di tiap daerah, dengan rincian anggaran akan disampaikan lebih lanjut oleh Presiden.

"Ini kan badan nasional, nantinya ada unit pelayanan di tiap wilayah," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unibersitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 akan mengubah peta politik di berbagai daerah.

"Putusan MK hari ini secara mengejutkan memiliki dampak yang serius bagi pemetaan koalisi politik yang sedang dipersiapkan oleh partai politik," kata Aditya di Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (20/8/2024).

Dia mengatakan, karena desain koalisi hanya dengan komposisi 20 persen, diyakini akan berubah banyak. Apalagi dengan argumen pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akan mendorong banyak perubahan terutama bagi parpol yang berada di KIM ingin mengajukan sendiri, tanpa harus menggenapkan menjadi 20 persen.

Aditya yang juga Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting mengatakan putusan MK juga diyakini akan mendorong banyak kesempatan bagi calon kepala daerah yang sudah patah arang dan putus asa untuk kembali punya peluang mencari partai yang bisa mendorong pencalonan disesuaikan dengan persentase yang telah ditentukan oleh putusan MK.

"Karena ada skema koalisi besar maka belakangan ini banyak calon yang peluangnya terbatas," ujar Aditya.

Menurut dia, putusan MK tidak hanya akan berdampak kepada calon seperti Anies Rasyid Baswedan atau pun PDIP yang ditinggal oleh koalisi besar. Tetapi, juga akan membuat pergerakan dan dinamika politik yang luas bagi para calon yang belum punya kesempatan dalam bangunan koalisi yang ada.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (thresshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.

“Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa.

Dalam perkara ini, Partai Buruh diwakili Said Iqbal selaku Presiden dan Ferri Nurzali selaku Sekretaris Jenderal. Sementara itu, Partai Gelora diwakili Muhammad Anis Matta selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal.

Pada perkara ini, Partai Buruh dan Partai Gelora mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

"Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon, sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal, yang jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum.

Karena keberadaan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada, maka MK menyatakan harus juga menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap Pasal 40 ayat (1) tersebut.

MK mempertimbangkan, pengaturan ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah tidak rasional jika syarat pengusulannya lebih besar dari pada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan.

"Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu," kata Enny.

Dengan demikian, MK memutuskan, Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang telah dijabarkan di atas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Gizi Nasional Prof Dadan Hindayana mengatakan, target pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis bagi kelompok yang membutuhkan bergulir mulai 2 Februari 2025. Dadan mengatakan, pelaksanaan program Ppresiden Terpilih Prabowo Subianto itu bergulir usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

"Secepatnya. Targetnya kalau semua lancar, maka kami ingin agar Desember kami terima DIPA dan 2 Januari program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan," ujar Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Mengenai skema penyaluran program tersebut, menurut Dadan, arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo akan menentukan hal tersebut. Presiden Jokowi, kata dia, menginginkan program tersebut tidak hanya terbatas pada anak sekolah tetapi juga mencakup budaya hidup sehat secara lebih luas.

"Beliau inginkan agar Badan Gizi tidak cuma melaksanakan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya budaya hidup sehat," kata Dadan.

Sebagai contoh, menurut Dadan, daun kelor akan dikenalkan kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan gizi. Selain itu, program tersebut akan dilaksanakan melalui unit pelayanan di tiap daerah, dengan rincian anggaran akan disampaikan lebih lanjut oleh presiden.

"Ini kan Badan Nasional, nantinya ada unit pelayanan di tiap wilayah," ucap Dadan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mahasiswa Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Kampus Yogyakarta telah berhasil menyerahkan Aplikasi Sistem Informasi Medis Poliklinik Hewan ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Penyerahan hibah apliaksi ini berlangsung di Ruang Riset Dinkominfosan Kota Yogyakarta pada Jumat (13/8/2024).

Aplikasi SIMPOLAN (Sistem Informasi Pelayanan Online) dikembangkan oleh tiga mahasiswa berbakat Universitas BSI, yaitu Muhamad Renald Adrian Putra, Mutiara Khairun Nissa, dan Nurul Hasanah. Mahasiswa mulai membuat aplikasi tersebut di semester 5 untuk memenuhi mata kuliah Praktek Kerja Lapangan, dan disempurnakan pada semester 6 sekaligus untuk Tugas Akhir.

Renald, salah satu programmer yang terlibat dalam pengembangan aplikasi ini, menyatakan rasa bangganya dapat berkontribusi dalam aplikasi yang berdampak besar bagi masyarakat.

Aplikasi ini menyediakan fitur yang memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluan administratif di poliklinik hewan secara online, mulai dari pengajuan pendaftaran booking pemeriksaan hewan, pemilihan dokter hewan hingga pembayaran. Semua proses dilakukan secara digital, sehingga mengurangi birokrasi dan mempercepat pelayanan.

"Kami sangat bersemangat dan bangga bisa terlibat dalam pengembangan aplikasi SIMPOLAN. Aplikasi ini memberikan kami kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah kami pelajari di kampus dalam situasi nyata. Kami berharap aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik," ungkap Renald.

Sementara itu, Kepala Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Joko Marwiyanto yang menerima langsung hibah aplikasi ini menekankan pentingnya praktek kerja nyata bagi mahasiswa.

"Mahasiswa magang di Dinas Kominfosan ini bukan hanya mencari ilmu, tetapi juga tempat untuk mengasah ilmu yang telah didapat di kampus. Mengembangkan aplikasi self-service untuk pelayanan publik dengan data yang banyak merupakan tantangan besar bagi mahasiswa magang. Namun, saya yakin mereka telah belajar banyak dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja sesungguhnya," kata Joko.

Menanggapi hal ini, Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas BSI kampus Yogyakarta, Noor Hasan yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi tinggi kepada para mahasiswa atas kerja keras dan dedikasi mereka.

"Kami sangat bangga dengan hasil kerja Renald beserta team. Mereka telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam mengembangkan aplikasi ini. Kami berharap aplikasi SIMPOLAN dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Yogyakarta," ujar Noor Hasan.

Dengan selesainya acara serah terima ini, diharapkan aplikasi SIMPOLAN dapat disempurnakan lagi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan teknologi yang mempermudah akses dan pelayanan publik.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menegaskan sikap untuk mendukung gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 M Ridwan Kamil (RK) pada Pilgub DKI Jakarta 2024. PKS memastikan, tetap mendukung pasangan RK-Suswono.

"Jadi kita sudah mencabut SK terdahulu yang mengusung Anies Baswedan dan kemudian diganti dengan SK terbaru yaitu kepada Ridwan Kamil," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (20/8/2024).

Syaikhu menegaskan kembali jika PKS saat ini telah berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal itu untuk memastikan PKS mendukung pasangan RK-Suswono.

Terkait persoalan dukungan sebelumnya terhadap Anies Rasyid Baswedan- Mohamad Sohibul Iman, secara otomatis telah gugur. Menurut Syaikhu, Anies tidak bisa memenuhi tambahan kekurangan empat kursi agar bisa mendaftar pada Pilgub Jakarta 2024.

"Dalam proses perjalanan waktu, karena kita kurang empat kursi kita belum mendapatkan partain lain untuk memberikan dukungan ke Anies Baswedan. Sehingga sampai 4 Agustus (2024) deadline kepada beliau tidak kunjung dapat, jadi sejak itulah kemudian kita mencabut SK dukungan kepada Anies Baswedan untuk mengalihkan kepada Ridwan Kamil," jelas Syaikhu.

Dia menjelaskan, hingga saat ini, PKS masih berkomitmen masuk dalam KIM sebagaimana kesepakatan yang sudah teken. "Keputusan yang diambil oleh PKS (masuk KMI) bukan hasil orang per orang, tetapi hasil keputusan majelis musyawarah. Dan saya sebagai Presiden PKS hanya melaksanakan saja," ucap Syaikhu.

Sebanyak 12 partai politik secara resmi menandatangani piagam dukungan untuk mengusung RK-Suswono maju Pilgub Jakarta 2024. Mereka adalah Partai Gerindra, Golkar, PKS, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Garuda, Gelora, Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024). Dengan putusan itu, syarat pengusungan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai disesuaikan dengan syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

Dosen Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, putusan MK itu merupakan keputusan yang sangat progresif. Pasalnya, putusan itu akan kontestasi yang lebih adil dan menyajikan keragaman di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Putusan MK ini merekonstruksi syarat pencalonan yang lebih memudahkan partai politik untuk bisa mengusung pasangan calon di Pilkada Serentak 2024, baik pilkada gubernur ataupun bupati/wali kota," kata dia melalui keterangannya yang telah dikonfirmasi Republika, Selasa.

Ia menjelaskan, dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat pengusungan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah harus memiliki kursi paling sedikit 20 persen di DPRD atau suara paling sedikit 25 persen hasil pemilu DPRD terakhir.

Dengan putusan MK Nomor 60, persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik menjadi disetarakan dengan persentase persyaratan pengajuan calon perseorangan di pilkada.

Di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.252.897 orang di pemilu terakhir, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki setidaknya 7,5 persen suara sah di Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Provinsi DKI Jakarta 2024. Dengan begitu, PDIP dengan 850.174 suara atau 14,01 persen di Pileg DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat mengusung pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta.

Menurut Titi, putusan MK itu harus langsung berlaku di Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, putusan itu tidak mengatur soal syarat pengecualian baru bisa berlaku pada 2029.

"Putusan ini karakteristiknya hampir sama dengan putusan 90 tahun 2023 tentang syarat usia di pemilu presiden yang kemudian menjadi tiket atau digunakan sebagai basis pencalonan bagi Gibran Rakabuming Raka," ujar Titi.

Ia menilai, KPU masih memiliki waktu untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Mengingat, pendaftaran pasangan calon baru akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024.

"Jadi waktunya masih sangat memadai untuk dilakukan penyesuaian. Tentu KPU harus menindaklanjuti putusan ini dengan segera dan jangan sampai kemudian hak konstitusional partai politik menjadi tercederai akibat tidak dilaksanakannya putusan ini," kata dia.

Titi mengapresiasi MK yang telah membuat putusan progresif itu. Ia juga mengapresiasi Partai Buruh dan Partai Gelora sebagai pemohon dalam gugatan tersebut.

Ia berharap, partai politik dapat mengambil peluang dari putusan tersebut. Artinya, partai politik harus berani mengusung kader terbaiknya untuk menjadi calon kepala daerah.

"Pemilih juga tidak harus berhadapan dengan fenomena calon tunggal atau calon yang diusung oleh koalisi yang obesitas, sehingga melemahkan fungsi dan peran kontrol partai politik di parlemen yang juga bisa melemahkan efektivitas parlemen kita," kata Titi.