Korea Selatan termasuk negara yang paling banyak diserbu oleh para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kini disebut pekerja migran Indonesia (PMI). Salah satu alasannya, karena negara tersebut disebut-sebut menawarkan gaji yang tinggi.

Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan, jumlah pendaftar untuk penempatan PMI di Korea Selatan dengan skema G to G mencapai lebih dari 62 ribu orang. Pemerintah berhasil menempatkan ribuan PMI di Korsel per Januari-Mei 2024.

Melihat besarnya minat calon pekerja migran Tanah Air memilih Negeri Ginseng sebagai negara penempatan, memang berapa sih gaji TKI di Korea Selatan?

Berapa Gaji PMI di Korea Selatan?

Besaran gaji TKI atau PMI di Korsel 2024 tembus Rp 23-30 juta. Dilansir laman resmi BP2MI, tenaga kerja Indonesia akan memperoleh gaji yang cukup tinggi di Korea Selatan.

"Untuk pekerja ke Korea Selatan, ini gajinya 23 juta sampai 30 juta," ungkap Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

Dikutip dari jurnal Abdimas, pekerja Indonesia di Korea memperoleh gaji Rp 15-30 juta termasuk untuk overtime (lembur). Bayaran ini berlaku untuk pekerja formal, sedangkan untuk karyawan informal tidak diketahui besaran gajinya.

Dalam tulisan berjudul Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia Pekerja di Korea Selatan: Tinjauan Probabilitas dan Kebijakan itu disebutkan, besarnya gaji membuat pekerja migran Indonesia memilih Korea Selatan sebagai negara tujuan.

Tulisan karya Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, dll, dari UNNES tersebut menyatakan, ada sekitar 12.580 WNI yang bekerja di Korea Selatan di tahun 2023. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya di mana pekerja migran Tanah Air di sana mencapai 11.550 orang.

Melalui program G to G, Korea Selatan menjadi salah satu negara tujuan penempatan PMI. Ini adalah bentuk kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korsel di bidang penempatan tenaga kerja sejak 2006. Sektor pekerjaan yang dibuka, antara lain manufaktur dan perikanan.

Selain melalui program pemerintah, tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Negeri Ginseng dapat menggunakan jasa swasta maupun jalur mandiri. Masyarakat diimbau untuk mendaftar dan mengikuti prosedur resmi bila berminat bekerja sebagai PMI. Karena dikhawatirkan mengalami risiko jika berangkat secara non prosedural.

"Kalau ilegal risikonya mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena tidak ada perjanjian kerja, eksploitasi jam kerja sampai 20 jam, bahkan mereka bisa kapanpun diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak," tutur Benny.

Nah, itu tadi kisaran gaji TKI di Korea Selatan 2024. Jadi, apakah kamu tertarik bekerja sebagai pekerja migran di Negeri Ginseng tersebut?

Nasib Jadi Pekerja Indonesia

Nasib Jadi Pekerja Indonesia

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024. Aturan ini membuat UMKM bisa mendapatkan keringanan utang.

"Tahun ini, Pemerintah meluncurkan PMK Nomor 30 Tahun 2024 yang memberikan kesempatan lebih luas bagi UMKM dan debitur lainnya untuk mendapatkan keringanan utang," tulis unggahan Instagram Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan @ditjenkn, Selasa (9/7/2024).

Debitur dengan sisa kewajiban hingga Rp 2 miliar dapat memperoleh penghapusan seluruh sisa utang bunga, denda dan ongkos lainnya. Serta mendapat keringanan utang dengan besaran berbeda, yakni 35% sampai 60%.

"Dengan sisa kewajiban hingga Rp 2 miliar, debitur dapat memperoleh penghapusan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya juga keringanan utang pokok," jelasnya.

Debitur yang memiliki barang jaminan berupa tanah/bangunan mendapatkan keringanan sebesar 35% dari sisa utang pokok, sedangkan debitur yang tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan mendapatkan keringanan utang sebesar 60%.

Tambahan keringanan utang pada pokok utang setelah diberikan keringanan sebesar:

- (+) 40% (sampai dengan 30 Juni 2024).
- (+) 30% (1 Juli sampai 30 September 2024).
- (+) 20% (1 Oktober sampai 20 Desember 2024).

Dalam catatan detikcom, debitur yang bisa memanfaatkan program ini adalah debitur kecil seperti (a) debitur yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan pagu kredit paling banyak Rp 5 miliar, (b) debitur penerima kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp 100 juta, dan (c) debitur dengan sisa kewajiban sebesar Rp 1 miliar.

Program ini dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kelonggaran finansial bagi mereka yang terdampak. "Jangan lewatkan kesempatan ini dan manfaatkan keringanan yang diberikan untuk memperbaiki kondisi keuangan kalian dan hubungi KPKNL terdekat!" tutupnya.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024. Aturan ini membuat UMKM bisa mendapatkan keringanan utang.

"Tahun ini, Pemerintah meluncurkan PMK Nomor 30 Tahun 2024 yang memberikan kesempatan lebih luas bagi UMKM dan debitur lainnya untuk mendapatkan keringanan utang," tulis unggahan Instagram Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan @ditjenkn, Selasa (9/7/2024).

Debitur dengan sisa kewajiban hingga Rp 2 miliar dapat memperoleh penghapusan seluruh sisa utang bunga, denda dan ongkos lainnya. Serta mendapat keringanan utang dengan besaran berbeda, yakni 35% sampai 60%.

"Dengan sisa kewajiban hingga Rp 2 miliar, debitur dapat memperoleh penghapusan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya juga keringanan utang pokok," jelasnya.

Debitur yang memiliki barang jaminan berupa tanah/bangunan mendapatkan keringanan sebesar 35% dari sisa utang pokok, sedangkan debitur yang tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan mendapatkan keringanan utang sebesar 60%.

Tambahan keringanan utang pada pokok utang setelah diberikan keringanan sebesar:

- (+) 40% (sampai dengan 30 Juni 2024).
- (+) 30% (1 Juli sampai 30 September 2024).
- (+) 20% (1 Oktober sampai 20 Desember 2024).

Dalam catatan detikcom, debitur yang bisa memanfaatkan program ini adalah debitur kecil seperti (a) debitur yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan pagu kredit paling banyak Rp 5 miliar, (b) debitur penerima kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp 100 juta, dan (c) debitur dengan sisa kewajiban sebesar Rp 1 miliar.

Program ini dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kelonggaran finansial bagi mereka yang terdampak. "Jangan lewatkan kesempatan ini dan manfaatkan keringanan yang diberikan untuk memperbaiki kondisi keuangan kalian dan hubungi KPKNL terdekat!" tutupnya.

Ekonom senior Indef Faisal Basri menanggapi rencana pemerintah membuat Wealth Management Consulting (WMC) atau Family Office. Family office bertujuan menarik dana orang-orang kaya dari luar negeri agar masuk ke Indonesia.

Faisal menilai rencana tersebut akan sulit diwujudkan. Melihat kondisi saat ini, orang-orang kaya di Indonesia saja justru menyimpan uangnya di luar negeri.

"Pemerintah berencana ingin mendorong terbentuknya Family Business (Family Office). Orang-orang super kaya membawa uangnya ke Indonesia, bermimpi. Boro-boro, orang-orang Indonesia yang super kaya bikin Family Business di luar negeri," katanya di Kawasan Jakarta Barat, Selasa (9/8/2024).

Faisal menyebut ada persoalan menyangkut dengan penegakan hukum di Indonesia. Persoalan ini menjadi pertimbangan para investor untuk mengambil keputusan investasinya.

"Karena ketakutan ini, yang benar aja belum tentu selamat di negeri ini. Apalagi usaha bawa uang miliaran, triliunan, invest di sini tiba-tiba besoknya asetnya dianggap punya orang lain," imbuhnya.

Jika kepastian hukum tidak ditegakkan Faisal menyebut Indonesia tidak akan dilirik investor. "Kalau yang basic ini saja tidak ditegakkan, yang mana menyebabkan kepastian hukum ini terombang-ambing, mana ada pengusaha yang bener mau usaha di Indonesia. Mana ada pengusaha asing mau usaha di Indonesia," imbuhnya.

Ia juga mempertanyakan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia. Faisal menuding sejumlah investor asing yang masuk ke dalam negeri sebagai begundal.

"Ada sih investor yang datang, tapi begundal-begundal yang datang. Kalau begundal sama begundal bisa kerja sama. Jadi begundal di sini, ada dari luar negeri, kerja sama," tuding Faisal.

Pada kesempatan itu ia berharap kepastian hukum dapat ditegakkan agar investor hingga masyarakat merasa nyaman datang ke Indonesia. Jika terwujud maka investasi yang dihasilkan semakin berkualitas dan menciptakan banyak lapangan kerja.

"Agar betul-betul orang yang tinggal di Indonesia, orang asing yang datang ke Indonesia merasa nyaman penuh kepastian. Jadi investasi juga banyak dan berkualitas, menciptakan lapangan kerja," ujar dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan mempidanakan influencer saham Ahmad Rafif yang diduga melakukan skema investasi bodong. Pidana tersebut akan dilayangkan kepada Ahmad Rafif apabila tidak mengembalikan dana investasi nasabah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan investasi bodong tersebut termasuk aktivitas keuangan ilegal. Dia menyebut saat ini terdapat aturan pidana terkait aktivitas keuangan ilegal. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Pengembangan dan Pengurangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Pasti (dipidana) karena itu kan masuk aktivitas keuangan ilegal. Sekarang ada pidananya. Kalau baca UU P2SK bisa dikurung 10 tahun," kata perempuan yang akrab disapa Kiki saat ditemui, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Kiki menjelaskan saat ini pihaknya baru saja menerima pernyataan atau penjelasan dari Ahmad Rafif terkait isu ini. Kiki menyebut perkiraan dana yang dikelola ada Rp 96 miliar dengan total sekitar 49 nasabah yang dirugikan.

Kiki pun bilang pihaknya saat ini sedang meminta verifikasi kepada pihak-pihak terkait soal pernyataan tersebut. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan pernyataan Ahmad Rafif sesuai atau tidak.

"Kemarin mengakunya Rp 96 miliar dari sekitar 49 nasabah. Apa masa iya sih 49 nasabah angkanya sampai dengan Rp 96 miliar? Kita klarifikasi lagi dia sampaikan bahwa nasabah-nasabahnya sudah setuju dengan restrukturisasi yang diajukan. Apa iya? Kita kan harus pastikan lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan aktivitas influencer saham Ahmad Rafif Raya. Langkah ini diambil Satgas setelah menyelesaikan pemeriksaan kasus gagal mengelola dana yang dititipkan sejumlah investor sebesar Rp 71 miliar.

Satgas menemukan pelanggaran Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebab Ahmad Rafif menawarkan investasi dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Satgas PASTI menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," tulis Satgas dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Sementara itu, berdasarkan informasi dalam akun LinkedIn miliknya, Ahmad Rafif Raya merupakan lulusan Akuntansi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 2014-2020. Dalam perjalanannya, ia mengaku sudah berkarier di dunia investasi dan menjadi CEO selama berkuliah.

Ahmad juga mencantumkan sejumlah lisensi yang berkaitan dengan dunia saham dari OJK. Setidaknya, ada tiga lisensi dan sertifikasi meski semuanya sudah kedaluwarsa. Lisensi yang dimaksud yakni Broker Dealer Representative for Marketing atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P). Lisensi ini diterbitkan OJK pada Desember 2017 dan berlaku hingga Desember 2029.

Kemudian ada juga lisensi Broker Dealer Representative atau Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Lisensi ini berlaku dari Mei 2019 hingga pada Desember 2022. Terakhir ada juga lisensi Investment Manager Representative atau Wakil Manajer Investasi. Lisensi ini diterbitkan pada Juli 2020 dan kedaluwarsa pada Agustus 2023 lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang meminta data muatan 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Airlangga mengatakan urusan kontainer sudah diselesaikan oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Semua hal bisa ditanyakan langsung ke Bea Cukai.

"Sudah di selesaikan Bea Cukai. Tanya Bea Cukai," tegas Airlangga singkat ketika dikonfirmasi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Agus Gumiwang sempat mengaku telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta data mendetail terkait muatan dari 26 ribu kontainer yang sempat tertahan. Sampai saat ini permintaan tersebut belum direspons.

Agus menilai pihaknya perlu mengetahui isi dari kontainer tersebut. Hal ini berkaitan dengan tugas Kementerian Perindustrian dalam memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

"Kami sudah komunikasi tapi belum ada respons," kata Agus usai acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, pagi tadi.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani pun sudah merespons permintaan dari Agus. Askolani mengaku belum mengetahuinya, yang jelas dia mengatakan puluhan ribu kontainer tersebut berisi barang-barang yang terkena larangan terbatas (lartas) impor.

"Isinya pasti ikuti ketentuan. Ada yang lartas, barang itu nggak ada yang istilahnya langsung lolos, pasti dicek izin perdagangan, dicek sama surveyor, panjang tuh urusannya," kata Askolani saat ditemui di Gedung DPR RI.

Askolani menyebut tertahannya puluhan ribu kontainer di pelabuhan merupakan proses yang normal. Menurutnya, barang-barang tersebut memang diproses sesuai dengan ketentuan.

"Sebab yang bertanggung jawab untuk itu kan semua, banyak pihak. Surveyor cek dulu, nanti Pelindo punya tugas, nanti (Kementerian) Perdagangan punya persetujuan impornya, nanti Kemenperin selesai nggak perteknya lima hari. Jadi kalau semua itu nggak selesai ya nggak mungkin bisa diini," tutur Askolani.

Perum DAMRI mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1 triliun untuk 2025. Direktur Utama DAMRI, Setia N Milatia Moemin, mengatakan bahwa PMN bakal digunakan untuk meremajakan ratusan bus diesel angkutan perintis dan mendatangkan 100 bus listrik.

Setia awalnya merinci Rp 490 miliar dana PMN bakal digunakan untuk peremajaan 384 bus diesel angkutan perintis.

"Di mana bus ini terdiri dari bus-bus yang tahun buatannya tahun 2014 dan 2015," ucap Setia di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa peremajaan dilakukan karena usia bus angkutan perintis sudah lebih dari 7 tahun. Bahkan, ada armada bus yang mendekati 10 tahun, salah satunya armada perkotaan.

"Usia armada angkutan perkotaan mendekati 10 tahun sebagai batas angkutan perkotaan," sebutnya.

Peremajaan dilakukan karena kualitas bus yang kurang baik karena kondisi di lapangan yang berat.

Di sisi lain, Setia menjelaskan bahwa sisa dana Rp 510 miliar bakal dialokasikan untuk penyediaan 100 bus listrik beserta infrastruktur angkutan perkotaan di TransJakarta.

"Karena DAMRI menguasai 467 bus dari 1.347 bus besar di TransJakarta, 467 bus ini harus digantikan menjadi bus listrik. Yang kami ajukan adalah untuk 100 bus listrik untuk tahun 2025, itu melingkupi 34% dari seluruh bus TransJakarta yang ada," pungkasnya.

Perum BULOG terus mendorong kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, provitas lahan dan keberlanjutan pertanian. Dalam hal ini, Perum BULOG melalui Program Mitra Tani bersinergi dengan mitra budidaya pertanian dalam ekosistem yang mendukung Makmur BUMN.

Selain berkolaborasi dengan stakeholders, Program Mitra Tani Perum BULOG menggandeng Mitra Pangan Pengadaan maupun pihak swasta dalam pendampingan dan pengembangan budidaya pertanian. Adapun implementasi pilot project budidaya pertanian difokuskan pada wilayah yang berdekatan dengan Sentra Penggilingan Padi Perum BULOG, di mana SPP akan melakukan offtake atas hasil panen budidaya.

"Ada dua hal yang menjadi critical point dalam kegiatan ini, yang pertama adalah BULOG berharap untuk dapat mengetahui secara real dari basic cost of production dari para petani dan yang kedua adalah memberikan keuntungan dan pasokan bagi para petani," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

"Melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama PT Pupuk Indonesia ini merupakan salah satu upaya dalam pembentukan ekosistem budidaya pertanian yang ideal dapat diwujudkan melalui berbagai komponen BUMN dan swasta yang berkolaborasi dalam upaya menuju Program Makmur Kementerian BUMN yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia," imbuhnya.

Hal ini disampaikannya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia di Kantor Bulog, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mendorong kerja sama antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia. Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas para petani.

"Potensi di program makmur ini sungguh besar, sejauh ini sudah ada 100.180,44 hektare lahan padi yang menjadi binaan Program Makmur. Semoga dengan adanya kegiatan ini PT Pupuk Indonesia juga dapat menambah tingkat produktivitas nasional. Harapan dari PT Pupuk Indonesia adalah bersama BULOG dapat mendukung ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan penandatangan Nota Kesepahamanan merupakan upaya dalam optimalisasi hasil produksi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

"Harapan dari Badan Pangan Nasional adalah semakin banyak lahan binaan dari Program Makmur maka Perum BULOG harus siap menjadi offtaker dari hasil pertanian tersebut," ucapnya.

Sebagai informasi, Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia adalah mengenai optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program makmur serta budidaya lainnya. Pada hari yang sama, Perum Bulog juga menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerjasama dengan stakeholders lain sebagai bentuk Pembentukan Ekosistem Budidaya Pertanian Ideal, yakni mulai dari pembiayaan usaha tani, penyediaan agri input, pendampingan budidaya dan teknologi pertanian, penyediaan asuransi gagal panen dan offtake hasil budidaya.

Perum BULOG terus mendorong kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, provitas lahan dan keberlanjutan pertanian. Dalam hal ini, Perum BULOG melalui Program Mitra Tani bersinergi dengan mitra budidaya pertanian dalam ekosistem yang mendukung Makmur BUMN.

Selain berkolaborasi dengan stakeholders, Program Mitra Tani Perum BULOG menggandeng Mitra Pangan Pengadaan maupun pihak swasta dalam pendampingan dan pengembangan budidaya pertanian. Adapun implementasi pilot project budidaya pertanian difokuskan pada wilayah yang berdekatan dengan Sentra Penggilingan Padi Perum BULOG, di mana SPP akan melakukan offtake atas hasil panen budidaya.

"Ada dua hal yang menjadi critical point dalam kegiatan ini, yang pertama adalah BULOG berharap untuk dapat mengetahui secara real dari basic cost of production dari para petani dan yang kedua adalah memberikan keuntungan dan pasokan bagi para petani," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

"Melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama PT Pupuk Indonesia ini merupakan salah satu upaya dalam pembentukan ekosistem budidaya pertanian yang ideal dapat diwujudkan melalui berbagai komponen BUMN dan swasta yang berkolaborasi dalam upaya menuju Program Makmur Kementerian BUMN yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia," imbuhnya.

Hal ini disampaikannya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia di Kantor Bulog, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mendorong kerja sama antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia. Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas para petani.

"Potensi di program makmur ini sungguh besar, sejauh ini sudah ada 100.180,44 hektare lahan padi yang menjadi binaan Program Makmur. Semoga dengan adanya kegiatan ini PT Pupuk Indonesia juga dapat menambah tingkat produktivitas nasional. Harapan dari PT Pupuk Indonesia adalah bersama BULOG dapat mendukung ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan penandatangan Nota Kesepahamanan merupakan upaya dalam optimalisasi hasil produksi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

"Harapan dari Badan Pangan Nasional adalah semakin banyak lahan binaan dari Program Makmur maka Perum BULOG harus siap menjadi offtaker dari hasil pertanian tersebut," ucapnya.

Sebagai informasi, Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia adalah mengenai optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program makmur serta budidaya lainnya. Pada hari yang sama, Perum Bulog juga menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerjasama dengan stakeholders lain sebagai bentuk Pembentukan Ekosistem Budidaya Pertanian Ideal, yakni mulai dari pembiayaan usaha tani, penyediaan agri input, pendampingan budidaya dan teknologi pertanian, penyediaan asuransi gagal panen dan offtake hasil budidaya.

Perum Bulog terus mendorong kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, provitas lahan dan keberlanjutan pertanian. Dalam hal ini, Perum Bulog melalui Program Mitra Tani bersinergi dengan mitra budidaya pertanian dalam ekosistem yang mendukung Makmur BUMN.

Selain berkolaborasi dengan stakeholders, Program Mitra Tani Perum Bulog menggandeng Mitra Pangan Pengadaan maupun pihak swasta dalam pendampingan dan pengembangan budidaya pertanian. Adapun implementasi pilot project budidaya pertanian difokuskan pada wilayah yang berdekatan dengan Sentra Penggilingan Padi Perum BULOG, di mana SPP akan melakukan offtake atas hasil panen budidaya.

"Ada dua hal yang menjadi critical point dalam kegiatan ini, yang pertama adalah BULOG berharap untuk dapat mengetahui secara real dari basic cost of production dari para petani dan yang kedua adalah memberikan keuntungan dan pasokan bagi para petani," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

"Melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama PT Pupuk Indonesia ini merupakan salah satu upaya dalam pembentukan ekosistem budidaya pertanian yang ideal dapat diwujudkan melalui berbagai komponen BUMN dan swasta yang berkolaborasi dalam upaya menuju Program Makmur Kementerian BUMN yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia," imbuhnya.

Hal ini disampaikannya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia di Kantor Bulog, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mendorong kerja sama antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia. Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas para petani.

"Potensi di program makmur ini sungguh besar, sejauh ini sudah ada 100.180,44 hektare lahan padi yang menjadi binaan Program Makmur. Semoga dengan adanya kegiatan ini PT Pupuk Indonesia juga dapat menambah tingkat produktivitas nasional. Harapan dari PT Pupuk Indonesia adalah bersama BULOG dapat mendukung ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan penandatangan Nota Kesepahamanan merupakan upaya dalam optimalisasi hasil produksi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

"Harapan dari Badan Pangan Nasional adalah semakin banyak lahan binaan dari Program Makmur maka Perum BULOG harus siap menjadi offtaker dari hasil pertanian tersebut," ucapnya.

Sebagai informasi, Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia adalah mengenai optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program makmur serta budidaya lainnya. Pada hari yang sama, Perum Bulog juga menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerjasama dengan stakeholders lain sebagai bentuk Pembentukan Ekosistem Budidaya Pertanian Ideal, yakni mulai dari pembiayaan usaha tani, penyediaan agri input, pendampingan budidaya dan teknologi pertanian, penyediaan asuransi gagal panen dan offtake hasil budidaya.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit bisa digenjot. Harvick mengatakan Jokowi memberikan perintah agar Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit bekerja lebih maksimal di akhir-akhir masa jabatannya yang berjalan hingga Oktober 2024.

Harvick menyatakan Satgas diminta untuk segera menyelamatkan masalah perkebunan sawit. Khususnya, soal penyelesaian lahan perkebunan sawit ilegal.

Hal itu, kata Harvick, dapat membuat perolehan pajak lebih tinggi utamanya pendapatan nasional dari sektor perkebunan kelapa sawit.

"Jadi tadi tindak lanjut agar Satgas bisa lebih maksimal bekerja di waktu yang sempit presiden arahkan agar mempercepat PR-PR yang menyangkut masalah perkebunan kita. Utamanya bagaimana perolehan pajak lebih tinggi lagi utamanya pendapatan nasionalnya sebelum selesai transisi pemerintahan bisa selesai," papar Harvick ditemui usai rapat internal Kelapa Sawit di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Salah satu yang digenjot adalah isu penyelesaian lahan sawit ilegal di dalam hutan. Dalam catatan detikcom, temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan di Indonesia ada 16,8 juta hektare lahan perkebunan sawit. Sebanyak 3,3 juta hektare di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan.

Pada dasarnya sudah tercantum dalam pasal 110 a dan b UU Cipta Kerja. Penyelesaian lahan sawit ilegal ini dilakukan selama 3 tahun sejak UU Cipta Kerja diketok, bila dihitung waktunya seharusnya semua sudah selesai akhir 2023 yang lalu. Maka dari itu, Jokowi meminta agar proses itu dipercepat.

Perlu diketahui, dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun."

Sementara itu, Pasal 110 b menyatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif."

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut dalam rapat internal yang sama dengan Harvick mengatakan Jokowi meminta agar penyelesaian lahan sawit ilegal ini segera dikebut selama 1 bulan ke depan. Termasuk pengurusan sanksi apabila ada lahan-lahan sawit ilegal yang belum memiliki perizinan usaha seperti pada pasal 110 b.

"Lahan yang dipergunakan sawit itu yang dibahas, masih diberikan waktu sampai 1 bulan dari presiden untuk disampaikan," beber Airlangga.

"Yang satu, di pasal 110 b itu terkait pelanggaran. Ini harus ditagih dan dikejar," lanjutnya.

PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group) merampungkan proses akuisisi perusahaan tambang Atlantic Carbon Group (ACG) senilai US$ 122,4 juta. Melalui akuisisi ini perusahaan memastikan kepemilikan empat tambang antrasit (jenis batu bara rendah emisi) berkadar sangat tinggi di Pennsylvania, Amerika Serikat.

Direktur Utama Delta Dunia Group Ronald Sutardja menjelaskan akuisisi perusahaan tambang AS ini dilakukan melalui entitas American Anthracite SPV I, LLC selaku anak perusahaan di bawah naungan PT Bukit Makmur Internasional (BUMA International). Dengan akuisisi tersebut, pendapatan perusahaan diproyeksikan akan bertambah sebesar US$ 120-130 juta per tahun dari 2024 hingga 2028 mendatang.

"Dengan umur operasional yang panjang dari empat tambang aktif ACG yang bisa mendukung lebih dari 25 tahun penambangan dan produksi hingga 25 juta ton baja rendah karbon per tahun," ucapnya dalam keterangan resmi perusahaan, Selasa (9/7/2024).

Selain itu langkah ini juga dinilai secara signifikan mendiversifikasi pendapatan Grup, meningkatkan porsi pendapatan dari batu bara non-termal dari 19% pada FY2023 menjadi 28% pada FY2024. Hal ini sejalan dengan tujuan strategis Grup untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara termal.

Sebelumnya BUMA juga sudah memperluas jaringan globalnya dengan mengakuisisi BUMA Australia pada 2021. Sejak itu, BUMA tidak hanya berhasil membangun jaringan di salah satu pusat pertambangan terkemuka di dunia, tetapi juga memperluas layanan mereka ke batu bara metalurgi.

Menurut Ronald, ekspansi strategis ini berhasil membuat order book BUMA Australia meningkat empat kali lipat pada 2022, yang secara signifikan meningkatkan kinerja operasional Grup.

"Akuisisi ini memungkinkan operasi ACG dan BUMA di Indonesia dan Australia, bersama dengan bisnis-bisnis terkait kami lainnya, untuk saling memanfaatkan pengalaman luas, praktik terbaik, dan pendekatan inovatif mereka dalam keselamatan, operasi pertambangan, dan manajemen."

Di sisi lain, CEO ACG Eric Martin, menyambut baik penyelesaian akuisisi perusahaan tambang yang dipimpinnya. Menurutnya akuisisi ini akan berdampak sangat baik terhadap perusahaan secara keseluruhan, terutama dari segi pertumbuhan dan inovasi.

"ACG terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, didukung oleh permintaan pasar yang kuat dan harga antrasit UHG( Ultra High Grade/berkadar sangat tinggi) yang menguntungkan. Menjadi bagian dari Delta Dunia Group membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi," kata Eric.

"Dengan keahlian BUMA yang terkenal dalam mengintegrasikan akuisisi secara mulus dan keunggulan operasional mereka, kami siap untuk meningkatkan kapasitas produksi kami secara signifikan. Kami berharap dapat memanfaatkan pengalaman industri mereka yang luas untuk membuka potensi baru dan mendorong kemajuan besar dalam strategi operasional kami," pungkasnya.