Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tengah mempersiapkan kebijakan untuk industri tekstil. Hal ini dilakukan karena Indonesia tengah dibanjiri pakaian jadi impor.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk kebijakan perlindungan tersebut.

"Ini dikoordinasikan oleh Menko, bersama sama kita bisa langsung rumuskan agar industri lokal, pakaian jadi bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi," kata dia dalam konferesi pers, APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Febrio mengatakan selama ini pemerintah telah menindaklanjuti perlindungan untuk pelaku usaha dalam negeri dengan safeguard salah satunya berupa antidumping. Industri tekstil ini memang menjadi sektor yang menjadi perhatian.

"Ini salah satu sektor sangat penting mempekerjakan jutaan orang mulai dari hulu-hilir," jelasnya.

Terbaru, Komite Pengamanan Perdagngan Indonesia (KPPI) memulai perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang pakaian dan aksesoris pakaian. Komoditas dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API), API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

"Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska, dalam keterangannya.

(acd/acd)

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengungkap sebab pekerja migran (TKI) masih tetap miskin meski sudah bekerja di luar negeri.

Menurutnya, itu bisa terjadi karena uang hasil kerja mereka banyak yang dikirim ke keluarga mereka di Indonesia dan kemudian dipakai foya-foya oleh keluarganya.

Hal ini ia sampaikan usai menggelar rapat tingkat menteri dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11).

"Kan begini, PMI yang bekerja di luar ini rata-rata itu uangnya habis dikirim ke keluarganya, dan keluarganya, mohon maaf dengan segala hormat, kadang kadang berfoya foya, sehingga sepulang mereka tetap miskin, tetap miskin," kata Karding.

Karena itu, Karding mengatakan kementerian yang dipimpinnya ingin mencari format ideal bagi para pekerja migran ketika kembali ke Indonesia dalam memanfaatkan penghasilannya. Baik untuk menabung, memiliki rumah hingga untuk modal kerja.

Di sisi lain, ia mengatakan bakal memberikan bantuan usaha hingga bantuan pelatihan untuk berusaha sendiri.

"Kalau itu bisa kita bungkus dengan bagus, itu akan sangat bagus sehingga masalah masalah perlindungan purnanya selesai dan pemberdayaannya di purna selesai," kata dia.

Di sisi lain, Karding mengatakan devisa yang dihasilkan dari pekerja migran Indonesia untuk negara setiap tahunnya tembus Rp227 triliun. Jumlah ini merupakan nomor dua setelah pendapatan dari Migas.

Ia mengatakan pangsa pasar akan besar jika tata kelola pekerja migran ini dapat dikelola dan di kerjakan dengan baik dari hulu ke hilir.

"Suatu ketika kami yakin bisa menyalip devisa Migas. Tapi syaratnya apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi bahwa kementerian luar negeri, Semua kementerian/lembaga ini harus menjadikan diplomasi pekerja migran ini menjadi target diplomasi kita ke depan," kata dia.

JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan, pekerja migran menyumbangkan devisa negara Rp227 triliun per tahun. Bahkan, angka ini nomor dua terbesar setelah pendapatan dari minyak dan gas ( Migas ).

"Pekerja Migran kita ini setiap tahun rata-rata Rp227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Jadi nomor dua terbesar setelah Migas," ujar Karding di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Karding pun mengatakan, bahwa jika bisa dimaksimalkan dari hulu ke hilir, maka devisa dari para pekerja migran bisa menyalip devisa Migas. "Tapi syaratnya bahwa kementerian luar negeri, Semua kementerian KL ini harus menjadikan diplomasi pekerja migran ini menjadi target diplomasi kita ke depan," sambungnya.

Selain itu kata Karding, perlindungan pekerja migran harus tetap dimaksimalkan sesuai dengan mandat dari Presiden Prabowo Subianto. "Kita akan perbaiki mulai dari perekrutan, penempatan, sampai nanti pasca, purna. Ini akan kita kelola dari hulu ke hilir sedemikian rupa," terang Karding.

"Intinya bahwa seluruh pekerja itu terutama pekerja-pekerja domestik ini mulai kita kurangi. Tapi kita akan perbanyak yang pekerja yang skill atau high skill. Yang low skill kita kurangi sedikit, pelan-pelan kita kurangi. Tapi kita ketatkan syarat-syaratnya supaya tidak mudah dieksploitasi," tegasnya.

Karding meyakini bahwa sektor pekerja migran ini akan banyak membantu pemerintah terutama mengurai pengangguran yang ada dalam negeri.

"Itu akan bisa kita lakukan. Kalau lihat kementerian pekerja migran Filipina, mereka bisa mendapatkan 20% devisa negara, pendapatan negara itu dari pekerja migran. Nah kita negara besar, punya sumber daya yang bagus, Masa kita tidak bisa mengikuti Filipina? paling tidak?," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebut, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong pernah digunakan oleh mafia narkotika sebagai sarana pencucian uang atau money laundry.

Informasi ini Yunus ungkapkan ketika dihadirkan sebagai ahli TPPU dalam sidang dugaan korupsi di PT Timah Tbk yang menjerat suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Pada kesempatan tersebut, Yunus menjelaskan enam modus yang paling banyak digunakan para pelaku pencucian uang di dunia. Salah satunya dengan menyalahgunakan bisnis atau jalur usaha yang sah.

“Contohnya misalnya pernah terjadi, TKI kita banyak di Hong Kong, dari Jawa Timur, sering kirim uang ke Jawa Timur,” kata Yunus di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pada satu waktu, para TKI itu disebut dibantu mengirim uang dengan murah dan cepat dari Victoria Park, salah satu kawasan di Hong Kong.

Namun, ternyata bukan uang hasil kerja sebagai TKI yang dikirim ke Jawa Timur, melainkan uang milik mafia narkotika.

“Mafia narkotik Hong Kong mengirim ke mafia narkotik yang ada di Malang. Ini benar kasus yang ada,” ujar Yunus.

“Pekerja migran yang sah usahanya, hasilnya sah tapi dimanfaatkan dalam pengiriman uang. Jadi yang dikirim itu uang narkotik sebenarnya, bukan uang hasil TKI tadi,” imbuh Yunus.

Selain menyalahgunakan bisnis atau usaha yang sah, pelaku TPPU juga kerap melakukan mingling, atau mencampurkan harta hasil kejahatan dengan harta yang sah.

Dalam sidang-sidang perkara korupsi misalnya, banyak terdakwa mengaku memiliki banyak kekayaan karena memiliki bisnis yang sah.

Misalnya, terdakwa dugaan suap mantan Sekretaris MA Nurhadi mengaku memiliki usaha sarang burung walet di sejumlah lokasi yakni, Tulungagung, Mojokerto dan Kediri.

Sementara, mantan Kepala Korps Lantas (Kakorlantas) Polri, Irjen Djoko Susilo mengeklaim hartanya didapatkan dari bisnis SPBU.

“Semuanya mingling seperti itu, menjelaskan bahwa dia bukan korupsi. Ada usaha. Padahal dia mencampur sebenarnya. Nah ini modus yang terakhir yang keenam cukup banyak di Indonesia,” kata Yunus.

Jakarta: Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Islam (BKTKI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) berkomitmen meningkatkan kompetensi pendidik melalui pelatihan dan seminar yang berkelanjutan. Guru-guru PAUD di bawah koordinasi BKTKI dibekali dengan kemampuan pedagogis yang baik serta pemahaman mendalam tentang ajaran Islam.

Program Unggulan BKTKI

Ketua Umum BKTKI, Chandrawaty, mengatakan, BKTKI secara rutin mengadakan pelatihan dan workshop untuk guru-guru PAUD. Ini agar selalu meningkatkan kualitas pengajaran dan pemahaman mereka tentang pendidikan Islam.

Pengembangan Kurikulum Islami
BKTKI bekerja sama dengan para ahli pendidikan untuk menyusun kurikulum yang tidak hanya sesuai dengan standar nasional. Tetapi juga mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam dalam kegiatan belajar mengajar.

BKTKI berperan sebagai penghubung antara berbagai lembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia. Bahkan di tingkat internasional, membangun jaringan kerja sama yang kuat untuk pertukaran informasi dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.
Melalui program-program yang dirumuskan, BKTKI-DMI ingin mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak usia dini berbasis nilai-nilai Islam. Sehingga tercipta sinergi positif antara lembaga pendidikan, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun generasi mendatang yang berakhlak mulia yang siap menghadapi tantangan global dalam mewujudkan visi Indonesia maju 2045.

Pemahaman ini diharapkan mampu mendidik anak-anak dengan metode yang sesuai dengan perkembangan mereka. BKTKI juga mendukung pembentukan generasi islami yang berkarakter sejak usia dini.

Melalui kurikulum yang dirancang khusus dan lingkungan belajar yang kondusif, tidak hanyak membantu membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual. Tetapi juga berkarakter, berakhlak mulia, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran Islam.

PAUD memegang peran penting dalam membentuk fondasi perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan spiritual anak-anak di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pendidikan berbasis nilai-nilai Islam sejak dini, BKTKI hadir sebagai lembaga yang berperan penting dalam mengkoordinasikan, mengembangkan, dan memperkuat jaringan TK Islam di seluruh Indonesia..

Dengan adanya BKTKI, berbagai Taman Kanak-Kanak Islam berbasis masjid di Indonesia dapat berkolaborasi lebih baik dalam menciptakan standar pendidikan yang seragam dan berkualitas tinggi. BKTKI juga menjadi platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara pengajar dan pengelola lembaga pendidikan.

Pelantikan Pengurus

Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Islam - Dewan Masjid Indonesia (BKTKI-DMI) melantik pengurus baru periode 2024-2029. Sebagai organisasi otonom Dewan Masjid Indonesia (DMI), BKTKI memiliki perwakilan di 26 provinsi dan 260 kabupaten/kota.

Selama ini, BKTKI aktif dalam pembinaan lembaga PAUD berbasis masjid, termasuk Kelompok Bermain Islam, Taman Kanak-Kanak Islam, TPQ, dan Taman Penitipan Anak (TPA).

Acara pelantikan ini mengusung tema "Kontribusi BKTKI DMI pada Program PAUD Berbasis Masjid untuk Indonesia Emas." Tema ini mencerminkan komitmen BKTKI DMI untuk berperan aktif dalam pengembangan PAUD berbasis masjid dan Tanah Air Indonesia tercinta.

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla mengharapkan adanya pendidikan disiplin yang dilakukan sejak usia dini dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

"Program kerja nasional untuk periode 2024-2029 akan berfokus pada penguatan pendidikan Islam sejak usia dini, mengoptimalkan peran masjid dalam pendidikan TK islam, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana pendidikan, kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran," pungkas Jusuf Kalla.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Reyna Usman, divonis penjara 4 tahun terkait korupsi proyek pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun anggaran 2012.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Reyna terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan tersebut.

Selain pidana penjara, ia juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Reyna Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp 250 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (22/10).

Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menghukum Reyna membayar uang pengganti sebesar Rp 3 miliar subsider satu tahun penjara.

Apabila ia tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun," lanjut hakim.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga membeberkan sejumlah hal memberatkan dan meringankan vonis. Untuk hal memberatkan, yakni perbuatan Reyna sebagai aparatur negara bertentangan dengan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kemudian, perbuatan Reyna telah mengakibatkan kerugian atas keuangan negara, perbuatan Reyna telah memberi keuntungan kepada dirinya dan orang lain.

Untuk hal meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, serta terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga.

Adapun putusan itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK yang menuntut Reyna dihukum pidana empat tahun dan delapan bulan penjara serta denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti Rp 3 miliar subsider satu tahun penjara.

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim juga turut membacakan vonis untuk dua terdakwa lainnya, yakni ASN Kemenaker sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan sistem proteksi TKI, I Nyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia.

Untuk Nyoman Darmanta, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana dua tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sementara itu, Karunia divonis dengan pidana lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 8.449.290.910 subsider satu tahun enam bulan penjara.

Adapun dalam kasusnya, Reyna Usman didakwa korupsi Rp 17,6 miliar terkait proyek pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Reyna didakwa bersama I Nyoman Darmanta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenakertrans dan Karunia selaku Direktur PT Adi Inti Mandiri. Ketiganya didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri yang kemudian menimbulkan kerugian negara.

“I Nyoman Darmanta bersama-sama dengan Karunia dan Rayna Usman … telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan hukum yaitu … memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” kata Jaksa KPK membacakan dakwaannya dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/6) lalu.

“Yaitu memperkaya Karunia sebesar Rp 17.682.445.455,00 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 17.682.445.455 pada Kemenakertrans RI TA 2012," tambah jaksa.

Dugaan korupsi proyek proteksi TKI ini terjadi ketika Reyna menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans tahun 2010. Bermula dari perkenalan Reyna dengan Karunia.

Usai perkenalan, Karunia langsung menyampaikan niatnya mengajukan izin perusahaan untuk Jasa Pelatihan TKI. Ia sepakat akan memberikan fee kepada Reyna sebesar Rp 3 miliar.

Pihak yang dijanjikan akan mengerjakan adalah Karunia. Padahal, perusahaan Karunia belum mendapatkan izin perusahaan untuk Jasa Pelatihan TKI. Sementara di sisi lain, Reyna Usman sudah menerima uang dari Karunia.

Reyna mengarahkan Karunia berkoordinasi dengan I Nyoman Darmanta selaku pejabat pembuat komitmen pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012. Karunia kemudian membentuk rancangan kerja dan dikabulkan oleh Nyoman.

Setelah lelang proyek dilaksanakan dan pemenang proyek diumumkan, Karunia kemudian menerima pencairan dana proyek itu meskipun pengerjaan tidak selesai alias fiktif. Spesifikasi barang yang digunakan juga tak sesuai.

Terdakwa kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker Reyna Usman, Karunia dan I Nyoman Darmanta menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dalam sidang tersebut majelis hakim memvonis Reyna Usman dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sementara Karunia divonis lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan dan I Nyoman Darmanta divonis dua tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM), Karunia divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI).

Proyek tersebut dilaksanakan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012 silam.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Teguh Santoso menyatakan Karunia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karunia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 250 juta,” kata Teguh saat membacakan amar putusannya, Selasa (22/10/2024).

Menurut Majelis Hakim, perbuatan itu dilakukan Karunia bersama-sama Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta), Kemenakertrans, Reyna Usman dan mantan Kasubdit Kerjasama Internasional Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, I Nyoman Darmanta.

Perbuatan mereka dinilai melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, Karunia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 8.449.290.910. Jika dalam waktu satu bulan setelah terbit keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap uang pengganti ini tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa KPK.

JIka Karunia tidak memiliki harta yang cukup membayar uang pengganti, maka hukuman pidana badannya akan bertambah menjadi 1 tahun dan 6 bulan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim sama dengan tuntutan Jaksa KPK, kecuali dalam hal lamanya pidana penjara. Jaksa KPK meminta Karunia dihukum 5 tahun dan 3 bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kasubdit Kerjasama Internasional Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), I Nyoman Darmanta dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 260 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Teguh Santoso menyebut, I Nyoman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta), Kemenakertrans, Reyna Usman dan eks Direktur Utama PT Adi Inti Mandiri (AIM).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Nyoman Darmanta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata Teguh saat membacakan amar putusannya, Selasa (22/10/2024).

I Nyoman merupakan satu-satunya terdakwa yang tidak dihukum dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebutkan, keadaan I Nyoman yang tidak turut menikmati uang korupsi menjadi alasan meringankan dalam vonis ini.

“Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi,” kata hakim anggota.

Selain itu, I Nyoman juga dinilai bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

“Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga,” ujar hakim anggota.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut I Nyoman dihukum 2 tahun dan 10 bulan penjara serta denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan 10 bulan dari tuntutan jaksa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Reyna Usman, divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Reyna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Reyna Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Teguh Santoso, saat membacakan amar putusannya di ruang sidang pada Selasa (22/10/2024).

Reyna juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp 250 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim menambahkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3 miliar.

Uang ini merupakan jatah yang diterima Reyna sebagai fee untuk memenangkan PT Adi Inti Mandiri (AIM) dalam proyek pengadaan tersebut.

Apabila dalam waktu 1 bulan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Reyna tidak membayar uang pengganti, maka harta miliknya akan dirampas oleh Jaksa KPK dan dilelang.

Hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi uang pengganti yang harus dibayar.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ujar Teguh.

Sebelumnya, Reyna dituntut dengan hukuman 4 tahun dan 8 bulan penjara, serta denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ia juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3 miliar.

Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan tuntutan jaksa, kecuali dalam hal lamanya pidana badan.

Jakarta -

Presiden terpiih Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri Kabinet periode 2024-2029. Pemanggilan ini dilakukan jelang pelantikan dirinya sebagai Presiden, bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober nanti.

Prabowo meminta para calon menteri datang langsung ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Prabowo juga membuktikan ucapannya soal mengajak beberapa kolega sesama menteri dalam Kabinet Indonesia Maju periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), bergabung dalam kabinetnya nanti

"Sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024) lalu.

Para Menteri ekonomi Jokowi yang dipanggil Prabowo adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Lalu, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) /Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Kemudian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Sinyal kuat para rekan Prabowo ini kembali menjabat menteri sangat kuat. Sri Mulyani Indrawati contohnya. Usai bertemu Prabowo, Sri Mulyani mengaku diminta kembali menjabat Menteri Keuangan. Dalam Kabinet Jokowi, Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan medio periode pertama dan selama periode kedua.

"Jadi, kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Sri Mulyani, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Kemudian, Airlangga Hartarto juga memberikan sinyal kuat masuk Kabinet Prabowo. Airlangga juga menyinggung pembahasanya dengan Prabowo salah satunya terkait dengan kondisi politik dan ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

"Kalau posisinya nanti diumumkan oleh Beliau secara langsung tetapi beliau menyampaikan tentu politik tidak sedang baik-baik saja beliau ekonomi juga demikian sehingga perimbangan antara barat dan timur lebih berimbang pokoknya," kata Airlangga yang menjabat Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Perekonomian selama 10 tahun masa jabatan Jokowi.

Tak jauh berbeda, Bahlil Lahadalia juga memberikan sinyal kuat masuk Kabinet Prabowo.

"Bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya gitu ya," tutur Bahlil yang sempat menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan kini Menteri ESDM.

Senada, Zulkifli Hasan juga menyampaikan pernyataan yang arahnya sangat kuat soal masuk Kabinet Prabowo.

"Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya. Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang akan menyampaikan," kata Zulhas.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Prabowo juga memanggil beberapa politikus ke Kertanegara Senin sore. Mereka antara lain politikus Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman.

Sebagai informasi, Nusron Wahid pernaha menjabat Kepala Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia )BNP2TKI) pada periode pertama Jokowi 2014-2019. Berdasarkan pengalaman tersebut, Nusron tentu memiliki peluang menjabat Menteri Ketenagakerjaan.

Namun, Nusron enggan menjelaskan soal posisinya nanti. Alasannya, Prabowo nanti yang menentukan dan mengumumkan.

"Saya jawab insyaallah kalau dimintai bantuan, negara membutuhkan adanya pengabdian namanya kader ya harus menyatakan siap. Soal tempat kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden karena itu hak prerogatif Pak Presiden," tutur Nusron.

Selain Nusron Wahid, peluang pilihan mengisi posisi Menteri Ketenagakerjaan juga bisa jatuh pada Muhaimin Iskandar. Pasalnya, Muhaimin pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

Namun, Muhaimin enggan mengungkap posisi menteri yang ditawarkan pada dirinya.

"Nanti Pal Prabowo akan sampaikan," kata Ketua umum PKB itu.

Sementara Maman Abdurrahman mengaku diajak diskusi soal kondisi UMKM saat bertemu Prabowo. Namun, soal bakal menjabat Menteri UMKM, Maman tidak menjawab tegas.

Dia hanya mengatakan pemisahan nomenklatur kementerian itu yang semulanya digabung dengan Kementerian Koperasi.

"Pembicaraan saya dengan Pak Prabowo juga ada titik berat yang ditekankan kepada saya bahwa ke depan pemerintahan Pak Prabowo-Gibran, beliau menitipkan bagaimana caranya agar industri besar di seluruh Indonesia bisa melibatkan sektor UMKM,"

"Jadi sekarang sebetulnya ini kementerian lama tapi nomenklaturnya dipisah, yaitu ada koperasi dan UMKM," sambung Maman.

Simak Video Zulhas Seusai Bertemu Prabowo: Saya Diminta Membantu Pemerintahan

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) Karunia membayar uang pengganti sebesar Rp 8.449.290.910 atau sekitar Rp 8,4 miliar.

Karunia menjadi satu-satunya terdakwa dari pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Jaksa KPK Eko Wahyu meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjatuhkan uang pengganti ini sebagai pidana tambahan dari pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa Karunia sejumlah Rp 8.449.290.910," kata Eko saat membacakan amar tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Dalam persidangan yang sama, Jaksa KPK juga menuntut mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta), Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Reyna Usman, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3 miliar dengan subsidair 1 tahun penjara.

Dalam surat tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa uang Rp 3 miliar tersebut merupakan fee yang diterima Reyna dari Karunia dalam korupsi pengadaan sistem proteksi TKI.

"Reyna Usman telah menerima uang fee sebesar Rp 3.000.000.000 dari Karunia," ujar Eko.

Jaksa menyatakan bahwa para terdakwa memiliki waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti tersebut.

Jika dalam waktu yang ditentukan belum dibayar, maka harta benda mereka akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun," kata Eko.

Sementara itu, satu terdakwa lainnya, pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan sistem proteksi TKI, I Nyoman Darmanta, tidak dituntut untuk membayar uang pengganti.

Jaksa KPK Muhammad Albar Hanafi menjelaskan bahwa I Nyoman tidak menikmati keuntungan dari korupsi tersebut.

"Karena terdakwa I Nyoman Darmanta tidak menikmati keuntungan yang tidak sah tersebut, maka terhadap terdakwa I Nyoman Darmanta tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti," tutur Albar.

Kerugian Negara Ditetapkan Mencapai Rp 17,6 Miliar

Dalam surat tuntutannya, Jaksa KPK menyebutkan bahwa negara mengalami kerugian mencapai Rp 17.682.445.455 akibat proyek pengadaan di Kemenakertrans.

Jumlah kerugian tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selain itu, hasil keuangan BPK RI juga menyebutkan bahwa kerugian negara tersebut merupakan total loss.

Namun, dalam tuntutan ini, Jaksa KPK menuntut uang pengganti dari Karunia dan Reyna dengan total sebesar Rp 11,4 miliar.

Ditemui usai persidangan, Albar membenarkan bahwa kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 17,6 miliar.

Pihaknya tidak menuntut pembayaran uang pengganti dengan jumlah yang sama karena Reyna telah mengembalikan Rp 6 miliar kepada negara setelah ditemukan adanya fraud oleh BPK pada 2013.

"Jadi kalau misalnya di total loss ditambah itu, nambah dong kerugiannya, kan enggak mungkin. Kan 17 (miliar) terus ada ditambah lagi 6,2 miliar, melebihi pagu anggaran kan enggak mungkin," tutur Albar.

Dalam tuntutan pokoknya, Jaksa KPK meminta Reyna Usman dihukum 4 tahun dan 8 bulan penjara serta denda Rp 250 juta.

Jaksa juga menuntut Karunia dengan pidana penjara 5 tahun dan 3 bulan serta denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sementara itu, I Nyoman dituntut 2 tahun dan 10 bulan penjara serta denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan.