Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan berdasarkan hasil dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), produk impor keramik dari China yang terbukti dumping akan ada tambahan pajak berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan memang usulan BMAD untuk keramik dari China itu terbesar hingga mencapai 199%. Namun, tarif sebesar itu akan dikenakan kepada perusahaan atau importir yang tidak koperatif.

"Itu yang digaung-gaungkan naik 199%, padahal itu untuk perusahaan lainnya. Kan ada beberapa item 39 atau 37 perusahaan lainnya yang tidak koperatif, itu akan dikenakan tarif tertinggi (199%)," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Ia menjelaskan, hasil penyelidikan KADI terkait pengenaan BMAD akan dikenakan kepada importirnya. Sementara perusahaan yang kooperatif tidak akan dikenakan BMAD sampai 200%.

"Tetapi kalau PT apa itu yang kooperatif itu akan dikenakan 140%, ada yang 100% ada yang 139%. Kalau untuk dumping memang menyasar ke perusahaannya," jelasnya.

Namun, kebijakan ini belum resmi berlaku karena masih menunggu persetujuan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Setelah itu kebijakan akan diteruskan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sebelumnya, KADI mengungkap hasil penyelidikan terhadap produk impor keramik dari China yang terbukti dumping. Dumping merupakan praktik curang dengan menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga jauh lebih rendah dari pasar domestik.

Ketua KADI Danang Prastal Danial mengungkapkan, pihaknya telah menyelidiki sejumlah produk keramik dari China sejak Maret 2023. Penyelidikan dilakukan atas permohonan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI).

"Hasil penyelidikan KADI terhadap impor produk ubin keramik dari RRT ditemukan adanya dumping," kata dia kepada detikcom, Rabu (3/7/2024).

Produk impor yang diselidiki termasuk dalam pos tarif 6907.21.24; 6907.21.91; 6907.21.92; 6907.21.93; 6907.21.94; 6907.22.91; 6907.22.92; 6907.22.93; 6907.22.94; 6907.40.91; dan 6907.40.92 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022.

Danang mengatakan untuk menindaklanjuti penyelidikan tersebut, sesuai PP 34 tahun 2011, pihaknya telah menyampaikan rekomendasi hasil temuan tersebut kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk kemudian diputuskan pengenaan tarif tambahan atau tidak setelah mendapatkan pertimbangan kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menjadi sebesar Rp 609,7 triliun atau setara dengan 2,70% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu naik dari target awal Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% PDB.

"Apakah laporan realisasi semester I dan prognosis semester II APBN 2024 dapat disetujui dan menjadi kesimpulan rapat kerja Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia?" kata Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal, Selasa (9/7/2024).

"Setuju," jawab anggota rapat yang diikuti dengan ketuk palu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keuangan negara atau APBN sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah, masih berlanjutnya tensi geopolitik dan tren suku bunga global yang tinggi seiring dengan kebijakan higher for longer.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga baik, sejalan dengan laju inflasi yang terjaga rendah. Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami deviasi pada level Rp 15.901 per dolar Amerika Serikat (AS) secara rata-rata pada semester I-2024.

Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami tekanan, yang tercatat pada level 6,85% secara rata-rata pada semester I-2024 akibat kebijakan suku bunga higher for longer di tingkat global.

Banggar DPR RI menyetujui sejumlah tambahan belanja pemerintah untuk semester II-2024, salah satunya alokasi anggaran Rp 11 triliun sebagai perpanjangan bantuan pangan beras untuk periode 3 bulan yakni Agustus, Oktober dan Desember 2024.

Penambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk juga disetujui sebesar Rp 24 triliun, serta realisasi pinjaman luar negeri yang meningkat. Lebih lanjut, Banggar DPR RI juga menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun untuk menutup defisit anggaran akibat penambahan berbagai belanja tersebut.

"Untuk itu, akan digunakan SAL tahun sebelumnya Rp 100 triliun dan tambahan defisit yang berasal dari pinjaman luar negeri tentu tidak membutuhkan pembiayaan dalam bentuk SBN, sehingga penerbitan SBN justru bisa ditekan menurun," kata Sri Mulyani.

ShopTokopedia berupaya mencetak lebih banyak kreator muda melalui Creators Lab. Kegiatan tersebut merupakan pelatihan komprehensif yang memberikan pemahaman penuh mengenai prinsip afiliasi dan strategi pemasaran di platform digital

ShopTokopedia terdiri atas lebih dari 7 juta penjual dengan mayoritas UMKM. Mereka memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDB Indonesia sebesar lebih dari 60%.

Kreator muda tersebut diharapkan dapat menjadi afilitator ulung yang dapat memaksimalkan pemanfaatan platform media sosial TikTok dalam memasarkan produk sekaligus ekspansi pasar UMKM yang ada di ShopTokopedia.

Peluncuran Creators Lab yang dilaksanakan di Surabaya ini bekerja sama dengan Surabaya Next Leader, komunitas yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita pemerintah surabaya dalam mendukung perkembangan generasi muda untuk berkreasi, belajar, dan bergerak menuju generasi emas 2045.

"Melalui Creators Lab, ShopTokopedia berupaya memperkuat hubungan antara kreator, UMKM, dan platform. Content creators are the new entrepreneur. Dengan memanfaatkan platform media sosial TikTok, kreator konten bisa mendapatkan keuntungan lewat konten yang kreatif dan program afiliasi, program yang berfokus pada pemasaran produk penjual di ShopTokopedia," ucap Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah, Tokopedia dan ShopTokopedia Hilmi Adrianto, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Creator Lab ShopTokopedia Fasilitasi Kolaborasi Kreator Muda dan UMKM

Sesi pelatihan di Creators Lab dilakukan dengan tujuan untuk membantu generasi muda menjadi content creator sekaligus afiliator yang berkualitas. Selain itu, ShopTokopedia juga membantu mereka untuk bisa berdaya saing tinggi serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Salah satu kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah Afiliasi dan Personal Branding yang memberikan pemahaman menyeluruh mengenai program afiliasi dan mengoptimalkan program tersebut melalui teknik personal branding. Hal ini dilatih untuk membangun kerja sama kreator afiliasi dengan para UMKM.

Pelatihan lainnya adalah Perancangan Skrip Video. Kegiatan ini dilakukan agar para kreator muda dalam pembuatan konten afiliasi khususnya skrip video dibuat menarik dan relevan dengan audiens. Selain itu, ada juga pelatihan Strategi Konten dan Persiapan Live Streaming yang berguna untuk menyusun strategi dalam membuat konten dan live streaming agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Pelatihan Evaluasi Performa Konten juga dilakukan untuk memahami matriks dasar Gross Merchandise per Million (GPM) dalam mengevaluasi konten.

"Kolaborasi UMKM dan content creator akan menguntungkan semua pihak. UMKM bisa meningkatkan penjualan sedangkan kreator konten yang berperan sebagai afiliator dapat memperoleh penghasilan. Untuk melahirkan lebih banyak kreator konten yang bisa membantu UMKM memasarkan produk dan melakukan ekspansi pasar, ShopTokopedia akan menghadirkan Creators Lab di berbagai wilayah lain di Indonesia, dengan menggandeng mitra strategis, seperti komunitas, institusi dan pemerintah," tutur Hilmi.'

Pemkot Surabaya Beri Apresiasi ShopTokopedia

Lebih lanjut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberi apresiasi kepada ShopTokopedia karena melalui Creators Lab muncul lebih banyak kreator muda yang membantu UMKM di Indonesia khususnya Surabaya dalam mempromosikan produk. Ia menyebut pemerintahan kota Surabaya juga sering menggandeng kreator muda untuk memaksimalkan promosi berbagai program.

"Jadi ini win-win solution. Di satu sisi, anak muda bisa berkreasi lewat konten sekaligus mendapatkan penghasilan, dan sisi lain, UMKM dapat menaikkan penjualan. Dengan semangat kolaborasi ini, kita bisa bersama-sama meningkatkan perekonomian," kata Eri.

Tokopedia: Kategori Groceries Paling Diincar Sepanjang Ramadan 2024

Tokopedia: Kategori Groceries Paling Diincar Sepanjang Ramadan 2024

PT Pelni (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 2,5 triliun untuk 2025. Triliunan anggaran disebut bakal digunakan untuk membeli dua unit kapal penumpang baru.

"PMN 2025, kami mengusulkan PMN sebesar Rp 2,5 triliun untuk pembelian dua unit kapal penumpang baru new building, yang telah melewati umur teknisnya 30 tahun pada tahun 2024 ini," ucap Direktur Utama Pelni Tri Andayani di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Tri menjelaskan, pengadaan kapal baru dilakukan karena umur armada Pelni yang berusia di atas usia 30 tahun mencapai 12 kapal. Ini setara 46% dari total armada Pelni yang tentunya berdampak terhadap aspek keselamatan dan inefisiensi aspek operasional dan aspek teknis.

"Tentunya akan memberikan dampak risiko pada aspek keselamatan dan dampak inefisiensi pada aspek operasional dan aspek teknis karena semakin bertambahnya umur kapal," jelasnya.

Tri mengatakan sebagai negara kepulauan, pengangkutan kapal penumpang diperlukan untuk membantu moda transportasi. Ia menjelaskan, pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lewat moda transportasi laut dengan harga terjangkau.

Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa Pelni memang tidak mampu untuk membiayai investasi penggantian kapal mandiri.

"Sehingga diperlukan kehadiran pemerintah," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan merelaksasi jumlah pencadangan belanja yang diblokir sementara atau automatic adjustment (AA). Semula anggaran yang diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni Rp 50,14 triliun.

Sri Mulyani mengatakan kebijakan automatic adjustment akan tetap dilakukan secara selektif. Dalam hal ini Kementerian Keuangan mempertimbangkan pembukaan blokir sesuai kondisi keuangan negara.

"Automatic adjustment yang dalam hal akan dilakukan relaksasi, tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami Bendahara Negara mengelola keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Sayangnya Sri Mulyani tidak menjelaskan berapa besaran anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang akan dibuka, termasuk kegiatan prioritasnya. Ia memastikan hal ini tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit yang diperkirakan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di akhir tahun.

"Sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang memang mendesak penting bisa saja automatic adjustment itu dibuka dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang memang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak," ucapnya.

Sebelumnya, Automatic Adjustment meminta seluruh K/L untuk memblokir anggaran yang dinilai belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting sehingga akan memiliki ketahanan untuk antisipasi jika harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global.

Apabila terdapat kebutuhan yang prioritas, maka K/L dapat mengajukan usul relaksasi Automatic Adjustment pada Semester II-2024 melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Anggaran yang diblokir sementara bersumber dari dana Rupiah Murni (RM). Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan Automatic Adjustment yakni belanja barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 akun belanja barang yaitu honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non operasional lainnya.

Sementara itu, anggaran yang dikecualikan pada kebijakan Automatic Adjustment yakni belanja bantuan sosial (bansos) yang meliputi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako, belanja terkait tahapan pemilu, belanja terkait IKN, belanja untuk pembayaran kontrak tahun jamak, belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan, belanja untuk daerah otonomi baru, serta belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melaksanakan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tahun ini. Pemerintah menyatakan lapangan sebagai tempat pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024.

Sebulan jelang pelaksanaan upacara di IKN harga tiket pesawat dengan kota di sekitarnya belum mengalami kenaikan signifikan. Kisaran harga tiket pesawat termurah antara Rp 1,1 juta sampai Rp 1,3 juta untuk bulan Juli.

Namun, merujuk agen perjalan online, Selasa (9/7/2024), terdapat perbedaan harga cukup tinggi pada tanggal 15 dan 16 Agustus, atau sejak 2 hari menjelang pelaksanaan upacara.

Untuk penerbangan rute Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, harga termurah di tanggal 15 dan 16 Agustus adalah Rp 1,74 juta. Padahal kisaran harga tiket pesawat untuk rute tersebut di bulan Agustus mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 1,4 juta.

Berbeda kondisi, harga penerbangan rute Balikpapan-Jakarta cenderung lebih murah di tanggal 15 dan 16 Agustus, yakni mulai dari Rp 1,33 dan Rp 1,39 juta. Selama Agustus, kisaran harga tiket penerbangan Balikpapan-Jakarta adalah Rp 1 juta sampai Rp 1,3 juta.

Dalam catatan detikcom, kabar sulitnya mencari tiket menuju Balikpapan awalnya diungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Basuki menjelaskan masih banyak pekerja IKN yang belum kembali ke lokasi proyek. Hal ini karena mayoritas penerbangan dari kota lain ke Balikpapan selalu penuh.

"Ini baru 70% pekerjanya datang ke sini. Kalau tadi ibu lihat di istana maupun di kantor presiden itu baru 70%," kata Basuki di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur, Senin (6/5/2024).

"Karena kita lihat perjalanan transportasi Udara dari Jakarta dan Surabaya ke Balikpapan sekarang penuh terus," sambungnya.

Direktorat Jenderal Bea Cukai menyediakan akses tracking barang kiriman melalui laman www.beacukai.go.id/barangkiriman. Layanan ini memudahkan masyarakat yang ingin melacak barang kiriman dari luar negeri, baik barang dari belanja online atau jenis barang kiriman lainnya.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan, layanan tersebut akan menampilkan status barang kiriman dengan berbagai jenis. Ia menyebut cara melacak barang kiriman pun cukup mudah dan cepat.

"Tracking barang kiriman prosesnya mudah dan cepat. Langkahnya dimulai dari membuka laman www.beacukai.go.id/barangkiriman lalu masukkan nomor tracking/consignment note/resi/airway bill pada kolom yang tersedia dan masukkan keycode sesuai yang tertera pada layar. Terakhir, klik submit dan see details untuk melihat status barang kiriman," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (9/7/2024).

Apabila status yang didapatkan 'Hasil pencarian: Data tidak ditemukan' maka ada beberapa kemungkinan, yaitu barang belum tiba di Indonesia, barang sudah tiba di Indonesia tetapi belum dilaporkan ke Bea Cukai oleh penyelenggara pos, atau barang memang tidak pernah ada (indikasi penipuan).

Lalu, ketika dokumen atas barang sudah masuk ke sistem Bea Cukai tetapi masih diperlukan proses validasi, maka status yang muncul ialah 'Dokumen diterima untuk diproses Bea Cukai'. Setelah proses validasi selesai maka statusnya berganti menjadi 'Selesai validasi sistem Bea Cukai'.

Selanjutnya, jika status yang muncul adalah 'Penetapan SPPBMCP (pembayaran dan persetujuan keluar) menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara Pos/PJT untuk dilakukan pemindai (x-ray) atau manifes' artinya petugas Bea Cukai telah menetapkan pungutan negara sesuai data di dokumen barang yang dilampirkan. Namun, masih memerlukan pengecekan lebih lanjut melalui alat pemindai atau x-ray.

"Proses ini pada dasarnya menunggu barang tersebut diserahkan ke petugas Bea Cukai oleh penyelenggara Pos. Jika barang belum diserahkan, maka pengecekan akan terhambat dan belum bisa berlanjut ke proses selanjutnya," jelasnya.

Untuk diketahui, terhadap barang kiriman impor, akan ditetapkan jalur pengeluaran barang berdasarkan profil impor/komoditas barang impor. Jika mendapatkan jalur hijau, pelayanan dan pengawasan barang impor tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Sementara itu, jika mendapat jalur merah, mekanisme pelayanan dan pengawasan barang kiriman dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

Untuk barang yang mendapatkan jalur merah akan muncul status 'Barang akan diperiksa fisik, menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara pos'. Artinya, barang kiriman perlu dilakukan pemeriksaan fisik, dan pada saat itu Bea Cukai tengah menunggu penyelenggara pos menyiapkan barang.

Jika status belum berubah, berarti penyelenggara pos belum menyerahkan barang ke Bea Cukai dan pemeriksaan fisik belum dimulai. Terdapat juga status 'Barang terkena aturan Larangan/Pembatasan Barang terkena aturan Lartas'. Jika mendapatkan status ini maka penanggung jawab barang kiriman harus menyelesaikan persyaratan dari kementerian terkait agar barang bisa dikeluarkan.

Kemudian, akan muncul status 'Penetapan SPPBMCP (pembayaran dan persetujuan keluar), penerima barang silahkan konfirmasi ke penyelenggara Pos/PJT', yang berarti pungutan negara sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan barang. Ketika mendapatkan status ini, maka pemilik barang bisa segera mengonfirmasi ke penyelenggara pos untuk pembayaran.

Terakhir, ketika seluruh urusan kepabeanan atas barang sudah selesai, baik yang ditetapkan jalur merah dan jalur hijau, maka status yang muncul adalah 'Barang keluar dari gudang'. Pada tahap ini informasi terkait barang kiriman sepenuhnya sudah berada di penyelenggara pos.

"Konfirmasi terkait pengiriman ke alamat penerima dapat langsung ditanyakan ke penyelenggara pos," pungkasnya.

Sebagai salah satu anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menghadiri Sidang IMO Council ke-132 yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London Inggris sejak Senin (8/7) sampai dengan Jumat (12/7).

Sidang IMO Council ke-132 ini dipimpin oleh Victor Jimenez Fernandez dari Spanyol dan berfokus untuk membahas agenda Strategi, perencanaan dan reformasi IMO, Manajemen Sumber Daya IMO, Anggaran 2025-2026, konsolidasi teks konvensi-konvensi IMO, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) dan Laporan beberapa Sidang Komite IMO sebelumnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Captain Antoni Arif Priadi, yang bertindak selaku Head of Delegation (HOD) Indonesia mengungkapkan bahwa pada Sidang ini, Indonesia menjadi co-sponsor pada 3 (tiga) Dokumen, antara lain Dokumen C132/15 Protection of Vital Shipping Lanes, Developments in the Cooperative Mechanism for the Straits of Malacca and Singapore.

Antoni menjelaskan, Indonesia adalah salah satu co-sponsor dokumen ini, bersama dengan Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2023, Singapura menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan pertemuan CF 14, TTEG 46 dan PCC 14, yang dilanjutkan dengan Extended TTEG 46 pada tanggal 30 Januari 2024. Sedangkan pada tahun 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah dan rencananya akan menyelenggarakan pertemuan pada tanggal 21 s.d 25 Oktober 2024 di Bali. Adapun Indonesia saat ini menjadi Ketua Sekretariat Aids to Navigation Fund (ANF) Fund untuk periode 2022-2024, dan laporannya juga dimuat di dalam dokumen ini.

Selain itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada dokumen C132/16 (d)/1 External Relations, IMO Awards, Improving the recognition of women contributing to the work of the Organization. Dokumen ini melaporkan nominasi calon penerima International Maritime Prize tahun 2023 dan IMO Honors for Exceptional Bravery at Sea tahun 2024, serta tentang pengaturan Hadiah 2024 dan Penghargaan tahun ini.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mendukung proposal China terkait revisi pada Surat Edaran Dewan IMO pada International Maritime Prize (IMP), yang akan disampaikan pada Sidang ini untuk memperkuat komitmen dan pengakuan peran Perempuan dalam agenda kesetaraan gender di sektor Maritime.

Selanjutnya, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada Dokumen C132/21/3 Supplementary Agenda Items, if Any (d) Consideration of the Recognition, Observance and Designation of Eid al Fitr and Eid al-Adha as official holidays at IMO.

Selain mengikuti jalannya persidangan, Antoni mengungkapkan, Indonesia juga akan melaksanakan beberapa agenda berikut di sela-sela sidang, antara lain depositori Instrumen Ratifikasi Amendemen Konvensi IMO, 2021 serta melaksanakan promosi pengusulan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Selat Lombok dengan menjadi sponsor Coffee Break.

"Kami juga menyampaikan usulan nama untuk menerima IMO Gender Equality Awards tahun 2025, yakni Dr. Chandra Motik Yusuf Djemat dan Carmelita Hartoto," ungkap Antoni.

Pertemuan Bilateral dengan China dan UEA

Di sela-sela Sidang IMO Council 132, Indonesia berkesempatan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara, seperti pertemuan bilateral dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan China untuk mendiskusikan kerjasama di Bidang Pelayaran, Flag State and Port State Implementation yang dilaksanakan pada siang hari Selasa (8/7).

Pertemuan bilateral ini dilaksanakan menurut Antoni menindaklanjuti data di mana per Mei 2024 terdapat sejumlah 1.192 orang Pelaut Indonesia yang bekerja di Kapal China. Selain itu, berdasarkan rekapitulasi perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang maritim, kedua negara juga telah memiliki kesepakatan dan masing berlangsung saat ini, khususnya MoU Concerning Recognition of Seafarer's Certificate under Regulation I/10 Konvensi STCW.

Namun demikian, lanjut Antoni, MoU yang sudah ada hanya merupakan pengakuan sepihak, di mana Indonesia mengakui sertifikat Pelaut Tiongkon dan bukan sebaliknya.

"Oleh karena itulah, kami menyarankan untuk meningkatkan atau mengubah ketentuan MoU tersebut menjadi Saling Pengakuan Sertifikat Pelaut oleh kedua Negara Pihak, tentunya dengan tetap menghormati kedaulatan dan tata kelola masing-masing," terang Antoni.

Antoni menambahkan, saat ini Direktorat Jenderan Perhubungan Laut dan Maritime Safety Authority (MSA) China sedang bersama-sama menyusun MoU mengenai implementasi Port State dan Flag State.

"MoU ini dapat membangun dan memperkuat kerjasama bilateral kedua negara dengan menerapkan prinsip-prinsip yang menguntungkan, oleh karena itu kami berharap MoU ini dapat segera ditanda tangani," tukasnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hari ini menghadiri rapat di DPR RI membahas persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun dalam agenda tersebut, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo ternyata tidak hadir. Alhasil, jajaran perwakilan KAI yang hadir sempat dicecar anggota DPR.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal mengatakan bahwa KAI mengajukan PMN Rp 1,8 triliun. Hal ini mengacu berdasarkan hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada 7 Juni 2024.

"Ada usulan PMN untuk 2025. Yaitu satu untuk PT KAI sebesar Rp 1,8 triliun, PT INKA sebesar Rp 976 miliar, untuk PT PELNI Rp 1 triliun dan untuk Perum Damri Rp 1 triliun. Hari ini kita ingin mendengar dan melanjutkan pendalaman yang sudah dilakukan diskusi sebelumnya," ucapnya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Setelah diberikan kesempatan berbicara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya, memperkenalkan jajaran manajemen KAI yang hadir. Namun melihat Direktur Utama KAI tidak hadir, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam, spontan mencecar Salusra.

"Interupsi pimpinan, bapak tidak jelaskan dirut bapak di mana pak? Ini rapat penting loh pak," kata Mufti.

Menjawab hal tersebut, Salusra menjelaskan bahwa Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo sedang rapat dengan Siemens. Siemens disebutnya sebagai operator teknis LRT Jabodebek untuk persinyalan dan telekomunikasi. Ia mengatakan, agenda sudah dijadwalkan sejak pekan lalu dan berusaha direvisi, namun Dirut PT KAI tetap tidak bisa menghadiri.

"Ini sudah diagendakan dari minggu lalu dan berusaha untuk direvisi. Namun, satu dan lain hal tidak bisa diubah pak," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Mufti Anam kembali mengungkit bahwa KAI hadir untuk meminta persetujuan PMN. Oleh sebab itu, ia menilai ketidakhadiran Dirut KAI adalah tanda bahwa PMN tidak dianggap penting.

"Mohon izin pimpinan, ini kita mau bahas soal persetujuan PMN pak. Artinya PMN tidak penting buat pak dirut, lebih penting dengan Siemens tadi, kalau perlu ditunda saja kalau memang tidak penting. Atau ditiadakan saja dengan KAI ini pak," tegasnya.

Sementara Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, turut mencecar jajaran KAI. Ia mengatakan bahwa PMN yang bakal diajukan nilainya tidak kecil.

"Pimpinan, nilainya tidak kecil pimpinan, tapi ini dirutnya tidak hadir," tuturnya.

Melihat polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi VI Mohammad Hekal, menjelaskan dirinya sudah menerima surat dari KAI pada 5 Juli 2024. Isinya, Dirut PT KAI mengaku tidak bisa hadir karena sedang bertemu CEO Siemens Asia Pacific di Paris, Prancis. Walhasil, dia menugaskan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI serta Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI mewakili dirinya.

"Ini beliau kenapa sebetulnya kemarin (rapat terakhir) pun tidak bisa hadir, dan itu dikomunikasikan kepada pimpinan sehingga kita minta paling tidak beliau bisa hadir untuk menjelaskan, lalu selanjutnya kita berikan diwakilkan. Kalau nggak tadinya nggak ada. Ada di Eropa pak. Itu ditunda berangkatnya karena saya minta hadir dulu ketemu teman-teman," tutur Haekal.

Menambah penjelasan Haekal, Salusra menuturkan bahwa pihaknya sudah diberi kewenangan oleh Dirut KAI. Kewenangan sudah dilimpahkan secara hukum kepada dirinya untuk mewakili Direktur Utama KAI.

"Izin, secara hukum memang sudah dilimpahkan pak kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI untuk memegang kuasa Direktur Utama," jelas Salusra.

Haekal pun menilai bahwa rapat bisa dilanjutkan. "Ya, sudah bisa diterima? Lanjut, oke. terima kasih," pungkasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap indikasi bahwa Indonesia telah dibanjiri barang impor. Menurut data yang diterima dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ada perbedaan data impor yang dimiliki Indonesia dengan negara asal.

"Dari berbagai diskusi ketemulah ada persamaan, yang kita temukan itu data. Data impor kita, kalau dari luar dengan data kita yang ada dalam negeri bedanya jauh. Jomplang. Jadi impor kita misalnya US$ 100 juta data kita BPS, data dari luar bisa US$ 300 juta, jadi jauh sekali. Nah rupanya inilah yang kita ingin cari, di mana ini salahnya?" kata Zulhas di konferesi pers Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Untuk menelusuri perbedaan data tersebut, Zulhas dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) impor ilegal.

Zulhas menjelaskan dibentuknya satgas itu karena pengusaha mengeluhkan terkait banjirnya barang impor ilegal yang mengganggu produk dalam negeri. Satgas itu akan dibentuk oleh Kementerian Perdagangan dan melibatkan pengusaha.

"Oleh karena itu kami sudah sepakat, kita akan bikin Satgas Kadin sama Kementerian Perdagangan nanti. Tentu dengan siapa lagi nanti kita akan rumuskan bareng, kita akan bikin Satgas untuk melihat di mana ini perbedaan data yang begitu besar," jelasnya.

Zulhas mengakui saat ini banjir impor memang belum sepenuhnya teratasi karena pengaruhnya dari aturan yang telah dibuat oleh pemerintah belum terlalu terlihat dampaknya.

"Sebetulnya sih impornya banjir ini artinya belum ada perubahan, bukan banjir sekarang, memang dari awal banjir. Belum ada perubahannya. Tadinya kita harap ada perubahan, (tapi) tidak ada perubahan. Nah, kami dan pak Arsjad juga tadi menyampaikan," terangnya.

Tugas Satgas nanti yang mengecek di lapangan apakah benar barang impor ilegal telah membanjiri Indonesia atau tidak. Tidak hanya itu terkait data impor juga akan ditelusuri lebih lanjut untuk mengecek perbedaannya.

"Oleh karena itu kita bikin Satgas untuk nanti bareng-bareng, pertama kita akan cek lapangan, benar nggak barang itu yang ilegal itu banyak. Kemudian nanti mungkin sudah lama produk-produk ini HS number yang disalahgunakan itu seperti apa, kita akan cek juga. Nanti yang akan membentuk Satgas Kemendag dengan Kadin, dan lain-lain," pungkasnya.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mewanti-wanti potensi utang yang jatuh tempo di 2025 bisa memberikan dampak terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Defisit tahun depan sendiri ditargetkan bisa dikendalikan di kisaran 2,29-2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan penetapan defisit anggaran tahun 2025 itu perlu mengantisipasi situasi global yang masih tidak pasti. Terlebih saat pendapatan negara sedang lesu.

"Kebijakan penetapan defisit anggaran tahun 2025 perlu memperhatikan perubahan pendapatan negara, harga dan lifting minyak bumi. Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025," kata Cucun di Rapat Paripurna dalam Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 dan RKP 2025, Selasa (9/7/2024).

Pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan untuk mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman dan manageable; optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional.

Kemudian memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiskal buffer yang handal dan efisien, serta menguatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan; meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM dan Umi; dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai buffer mengantisipasi ketidakpastian.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

"Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun," beber Dolfie dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

Pembayaran bunga utang pun diarahkan untuk memenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang, mendorong efisiensi bunga utang melalui pemilihan timing dan komposisi utang yang optimal, mendorong pendalaman pasar SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid.

Masa jaya Pasar Gembrong, Jakarta Timur, sebagai pusat mainan murah kian meredup. Akibatnya kini para pedagang mainan hanya bisa pasrah menunggu pembeli.

Salah seorang pedagang mainan di Pasar Gembrong Baru, Rifka, mengatakan sehari-hari kondisi pasar memang cukup sepi. Hal ini sudah terjadi sejak pasar baru itu dibuka, karena waktu pembukaannya tidak jauh sebelum pandemi.

Kondisi sepi pelanggan ini tentu membuat omzet dagangan Rifka turun drastis. Tak tanggung-tanggung, penurunan penjualan yang dirasakannya bisa mencapai 90%. Sebab dulu sebelum relokasi ia bisa meraup keuntungan Rp 1 juta/hari dengan mudah, namun kini saat sepi hanya bisa membawa Rp 100 ribu/hari.

"Dulu pas masih di pasar lama masih bisa untung Rp 1 juta sehari, soalnya ramai terus. Nggak pernah sepi lah pasar tuh," kata Rifka saat ditemui detikcom, Selasa (9/7/2024).

"Kalau dulu mah dari pagi sampai malam ramai terus, dari matahari belum terbit sampai terbenam ada saja yang beli. Dari buka sampai sekuatnya jualan, ibaratnya dulu itu kita yang ditungguin pembeli. Kalau sekarang kita yang nungguin pembeli," ungkapnya lagi.

Namun sekarang ini, sehari-hari ia hanya bisa mendapat Rp 200-300 ribu. Kalau sepi, omzet dagangannya bisa turun hingga Rp 100 ribu saja per hari. Kondisi sepi pembeli ini biasanya terjadi saat musim libur sekolah atau hari Sabtu-Minggu.

Sebab mayoritas pembelinya merupakan para pedagang mainan keliling yang biasa mangkal di depan-depan sekolah. Jadi kalau sekolah tutup, para pedagang ini tidak berjualan sehingga tidak perlu belanja di Pasar Gembrong.

"Kalau sepi mah paling cuma laku Rp 100 ribu, itu pun kan hasil jualannya ya, bukan untungnya. Jadi kita dagang cuma buat makan modal saja," ungkapnya.

"Pernah sepi banget yang kaya hari Sabtu kemarin tuh, kan hujan seharian, jadi nggak ada yang datang sama sekali. Kalau hari biasa kan pedagang asongan masih perlu beli mainan buat dijual lagi, mau ada hujan badai sampai petir kek, biasanya ada saja yang beli walaupun sedikit," jelas Rifka lagi.

Hal senada juga disampaikan oleh seorang pedagang lain di Pasar Gembrong lama, Tria. Menurutnya saat ini omzet penjualan para pedagang sudah tidak sebesar dulu.

"Sekarang dapat Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta itu sudah ramai. Kalau dulu pas ramai tuh bisa dapat Rp 3 jutaan sehari, biasanya pas Sabtu-Minggu tuh," katanya.

Selain penurunan omzet, Tria mengaku saat ini kondisi pasar sudah tidak bisa di tebak. Sebab dulu sebelum pandemi, hari Sabtu-Minggu sudah dipastikan pasar ramai. Namun saat ini ramainya penjualan tidak bisa ditentukan lagi.

"Kalau di sini mah gitu-gitu saja sih, ya nggak tentu kalau sekarang kapan ramainya. Kadang tiba-tiba hari Kamis-Jumat ramai, tapi Sabtu-Minggu sepi, kadang hari biasa pas sore jam pulang kerja tiba-tiba ramai habis itu sepi lagi," ucap Tria.