Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji kebijakan relaksasi atau pembukaan sebagian atas pencadangan belanja yang diblokir sementara (automatic adjustment/AA) di kementerian lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih mengkaji rencana relaksasi automatic adjustment tersebut. Adapun anggaran yang diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni Rp 50,14 triliun.

"Nanti kita lihat," kata Sri Mulyani saat ditemui usai kegiatan Spectaxcular 2024 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Senada, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya akan melihat perkembangan dari arahan kebijakan ke depan. Ia juga menyebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap selektif dalam menentukan relaksasi pemblokiran anggaran.

"Automatic adjustment ini kan sudah semester II (2024), nanti kita lihat satu per satu. Arahannya pimpinan kan kita akan tetap selektif," kata Isa, ditemui terpisah.

Di samping itu, Isa belum dapat memastikan berapa besar porsi anggaran yang bisa dilonggarkan atas kebijakan pencadangan belanja yang diblokir sementara itu dari jumlah semulanya Rp 50,14 triliun.

"Itu (jumlahnya) nanti kita lihat," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya rencana relaksasi kebijakan automatic adjustment ini disampaikan oleh Sri Mulyani. Disebutkannya, proses akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan pembukaan blokir sesuai kondisi keuangan negara.

"Automatic adjustment yang dalam hal akan dilakukan relaksasi, tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami Bendahara Negara mengelola keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Sayangnya Sri Mulyani tidak menjelaskan berapa besaran anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang akan dibuka, termasuk kegiatan prioritasnya. Ia memastikan hal ini tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit yang diperkirakan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di akhir tahun.

Kebijakan Automatic Adjustment ini sebelumnya meminta seluruh K/L untuk memblokir anggaran yang dinilai belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting sehingga akan memiliki ketahanan untuk antisipasi jika harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global.

Apabila terdapat kebutuhan yang prioritas, maka K/L dapat mengajukan usul relaksasi Automatic Adjustment pada Semester II-2024 melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menyatakan kebijakan blokir anggaran (automatic adjustment) dilakukan secara selektif dan tetap melihat kondisi keuangan negara. Bila ada hal-hal mendesak, maka anggaran yang diblokir bisa digunakan oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Pemerintah sudah menjalankan kebijakan automatic adjustment sejak tahun 2021 dengan pemblokiran anggaran sebesar Rp 58 triliun. Pada 2022 dilakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp 39,71 triliun, tahun 2023 mencapai Rp 50,23 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp 50,14 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan merelaksasi jumlah pencadangan belanja yang diblokir sementara atau automatic adjustment (AA). Semula anggaran yang diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni Rp 50,14 triliun.

Sri Mulyani mengatakan kebijakan automatic adjustment akan tetap dilakukan secara selektif. Dalam hal ini Kementerian Keuangan mempertimbangkan pembukaan blokir sesuai kondisi keuangan negara.

"Automatic adjustment yang dalam hal akan dilakukan relaksasi, tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami Bendahara Negara mengelola keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Sayangnya Sri Mulyani tidak menjelaskan berapa besaran anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang akan dibuka, termasuk kegiatan prioritasnya. Ia memastikan hal ini tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit yang diperkirakan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di akhir tahun.

"Sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang memang mendesak penting bisa saja automatic adjustment itu dibuka dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang memang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak," ucapnya.

Sebelumnya, Automatic Adjustment meminta seluruh K/L untuk memblokir anggaran yang dinilai belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting sehingga akan memiliki ketahanan untuk antisipasi jika harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global.

Apabila terdapat kebutuhan yang prioritas, maka K/L dapat mengajukan usul relaksasi Automatic Adjustment pada Semester II-2024 melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Anggaran yang diblokir sementara bersumber dari dana Rupiah Murni (RM). Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan Automatic Adjustment yakni belanja barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 akun belanja barang yaitu honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non operasional lainnya.

Sementara itu, anggaran yang dikecualikan pada kebijakan Automatic Adjustment yakni belanja bantuan sosial (bansos) yang meliputi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako, belanja terkait tahapan pemilu, belanja terkait IKN, belanja untuk pembayaran kontrak tahun jamak, belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan, belanja untuk daerah otonomi baru, serta belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.