Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dipecah menjadi tiga kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. Tiga kementerian itu juga akan berada di bawah koordinasi langsung Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Adapun tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa dipecahnya tiga kementerian itu agar lebih fokus dan lebih tajam dalam menjalankan program.

"Merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus sama sekali," ujar Yusril dalam sambutannya pada acara penyambutan di Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/10).

Yusril pun menceritakan kala dirinya menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di tahun 1999. Kala itu, lanjutnya, aspek yang paling terbelakang adalah di bidang Pemasyarakatan.

"Tapi, dengan pemisahan beberapa ini dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, mudah-mudahan pekerjaan kita lebih fokus, lebih tajam program-program yang kita lakukan dan tentu dengan pencapaian yang optimal yang kita harapkan bersama," ucap dia.

Yusril pun menyebut langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memecah Kemenkumham menjadi tiga kementerian patut disambut baik.

Ia pun menekankan ambisi Prabowo dalam membawa pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai tujuh persen. Menurutnya, untuk mewujudkan itu, perlu penegakan hukum yang adil bagi masyarakat.

"Tugas kita bersama beberapa kementerian ini bukan saja membangun norma-norma hukum, tapi juga bagaimana kita menegakkan hukum, mengimplementasikan hukum itu sehingga betul-betul hukum kita adil, hukum kita pasti," tutur Yusril.

"Dan hukum yang adil dan pasti insyaallah investasi akan berkembang, masyarakat akan terlindungi, rakyat akan merasa puas, hak-hak asasi mereka terlindungi dengan sebaik-baiknya," imbuh dia.

Lebih lanjut, Yusril juga bercerita terkait sosok yang mendampinginya sebagai Wakil Menteri, yakni Otto Hasibuan, yang kerap berinteraksi dengannya di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

"Pak Otto itu orang baik, orang baik, saya kenal sejak lama, alhamdulillah saya yakin dengan beliau dapat bekerja bersama-sama secara sinergis," tuturnya.

Tak hanya itu, Yusril juga menceritakan sosok menteri dan wakil menteri yang berada di bawah koordinasinya langsung dalam kabinet Merah Putih.

"Begitu juga saya kenal Pak Supratman [Andi Agtas] saya kenal lama, beliau aktivis kemudian Kepala Baleg. Dan juga Pak Agus [Andrianto] saya kenal baik dari Bareskrim terus Wakapolri. Kemudian, Pak Natalius Pigai, nah sudah lama saya kenal beliau ini sejak dari aktivis jalanan sampai kemudian menjadi anggota Komnas HAM," ungkap Yusril.

"Kemudian, saya kenal juga kemudian Pak Silmy Karim, saya kenal baik juga. Kemudian, Pak Edward Omar Sharif, saya kenal lama sekali sebagai dosen di UGM, kemudian juga Pak Mugiyanto, Pak Mugiyanto mungkin baru kenal belakangan ini, baru sering bekerja sama," pungkasnya.

Hujan lebat disertai angin kencang menerjang wilayah Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Senin (21/10). Akibatnya atap stadion Wibawa Mukti yang berada di Kelurahan Sertajaya roboh.

Kanit Reskrim Polsek Cikarang Timur, Iptu Arnandha, mengatakan pihaknya telah memeriksa lokasi kejadian.

"Pukul 16.30 WIB telah dilakukan pengecekan bersama unsur terkait," ucap Iptu Arnandha saat dikonfirmasi, Senin, (21/10).

Dari hasil pemeriksaan diketahui atap yang roboh berada di bagian Tribun Barat. Bagian yang roboh sempat terbawa angin.

"Atap stadion yang roboh di area Tribun Barat berupa spandek seng akibat tertiup angin, lebih kurang 100 meter dan jatuh di area lapangan," jelasnya.

Arnandha mengungkapkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Saat ini stadion Wibawa Mukti masih dalam proses perbaikan," ucapnya.

Belum diketahui total kerugian dari peristiwa itu, sebab pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan oleh pihak terkait.

Kini para pekerja dan warga sekitar telah diimbau untuk menjauhi area stadion yang rusak. Listrik di stadion juga kini dipadamkan.

Pidato pelantikan Prabowo sebagai presiden benar-benar menggetarkan hati, karena banyak bicara tentang masalah-masalah penting yang sedang dihadapi bangsa dan negara kita saat ini. Di antara poin penting yang sangat banyak itu, yang menjadi perhatian adalah tentang tekad Prabowo untuk memberantas korupsi yang memang sudah merupakan penyakit kronis di negeri ini.

Banyak orang tidak lagi tahu bagaimana cara memberantasnya, karena sejak zaman reformasi tahun 1998 sampai sekarang (tahun 2024) yang namanya korupsi jangankan semakin berkurang malah semakin bertambah. Bahkan dalam penilaian Mahfud MD, di zaman orde baru korupsi boleh dikatakan hanya ada di lingkungan lembaga eksekutif saja--tapi sekarang di zaman reformasi malah sudah merebak ke lembaga legislatif dan yudikatif.

Ini terlihat dari berapa banyak menteri, anggota DPR, dan para hakim yang masuk bui karena tersandung kasus korupsi. Celakanya lagi, praktik korupsi tersebut sudah bukan hanya ada di lapis atas saja--tapi sudah menjalar sampai ke level pemerintahan yang paling terbawah yaitu di tingkat desa/kelurahan.

Lalu bagaimana cara mengatasinya? Prabowo mengatakan ikan busuk dari kepalanya. Oleh karena itu ,usaha pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari atas dari diri presiden sendiri. Jika presidennya mau hidup bersih dan memang punya tekad yang keras serta kuat untuk memberantas praktik korupsi,maka praktik tidak terpuji tersebut tentu pasti akan bisa diberangus atau minimal dapat dikurangi secara signifikan.

Di sinilah letak arti penting pidato perdana Presiden Prabowo kemarin yang sangat-sangat memberi harapan bagi pemberantasan korupsi di negeri ini, di mana Prabowo dengan tegas, lugas, dan secara berterus terang menyatakan bahwa masih terlalu banyak kebocoran dan penyelewengan.

Korupsi di negara kita ini jelas-jelas akan membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita kata Prabowo. Prabowo juga dengan berani mengungkap bahwa praktik korupsi tersebut lebih banyak merupakan kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik.

Akibat dari kolusi tiga pihak ini benar-benar sudah sangat kita lihat dan rasakan bagaimana dampak dan zalimnya. Oleh karena itu, usaha Prabowo untuk memberantas praktik-praktik busuk yang mereka lakukan jelas tidak mudah. Sebab, dengan kombinasi kekuasaan dan kekuatan uang yang mereka miliki tentu akan bisa berbuat apa saja bagi memuluskan maksudnya.

Untuk itu, masyarakat tidak boleh diam apalagi membiarkan Prabowo berjuang sendiri. Rakyat harus ikut membantu Prabowo secara bersungguh-sungguh, karena jika kita gagal menciptakan pemerintahan yang bersih di era kepemimpinannya ini--maka nasib Rakyat Indonesia ke depan tentu akan semakin buruk dan semakin tertindas oleh tindak rakus dan tamak dari oligarki politik, penguasa dan pengusaha busuk yang memang akhir-akhir ini sudah sangat-sangat terasa.

Untuk itu, kita meminta kepada Prabowo sebagai tanda keseriusannya dalam memberantas korupsi supaya di minggu-minggu pertama pemerintahannya, Prabowo memerintahkan kepada anak buahnya untuk membuat penjara untuk menampung para menteri dan pejabat, politisi, dan pengusaha busuk yang terbukti telah melakukan praktik-praktik tidak terpuji yang telah merugikan rakyat dan keuangan negara.

Ini penting dilakukan oleh Prabowo sebagai sinyal kepada para bawahannya bahwa beliau memang tidak main-main dengan kata-kata yang telah disampaikannya. Semoga kehadiran Prabowo sebagai presiden benar-benar merupakan obat dan solusi bagi rakyat dan bangsa serta negara ini. Semoga.

Golkar mengadakan kegiatan Tasyakuran dalam rangka memperingati HUT ke-60 di DPP Golkar. Kegiatan itu diisi dengan pemotongan tumpeng hingga memberi bantuan kepada anak yatim piatu.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut Golkar menjadi partai politik tertua di Indonesia yang masih bertahan sampai sekarang. Dalam perjalanannya, Golkar pun sudah mengalami berbagai fase.

"Sudah banyak dari sebuah proses baik makan asam garamnya sudah khatam lah," kata dia pada Senin (21/10).

Di masa Orde Baru, kata Bahlil, Golkar menjadi partai pemenang dan menorehkan berbagai prestasi. Ketika itu, kader yang berkiprah di pemerintahan menorehkan prestasi yang bakal terus diingat dari masa ke masa.

"Proses yang kemudian berjalan pada saat zaman Orde Baru itu sampai kita terkenal dengan Macan Asia. Itu adalah sebuah karya besar dari Partai Golkar yang bagaimana mendorong, mendesain pembangunan nasional kita," ucap dia.

Kemudian, saat memasuki masa reformasi, Golkar mengalami masa sulitnya usai sempat berjaya. Golkar mengalami berbagai tekanan. Namun, menurut Bahlil, Golkar dapat mengatasi tekanan itu dan kembali jadi salah satu yang terbaik di pemilu.

"Dalam catatan sejarah kita pasca reformasi belum pernah menjadi partai pemenang nomor tiga. Kalau tidak nomor satu, nomor dua. Dan paling banyak nomor dua," papar dia.

Menurut Bahlil, lepasnya Golkar dari tekanan tak terlepas dari kontribusi para senior dan kader di Golkar yang mempunyai kualitas begitu baik. Dia pun memberi apresiasi kepada para kader yang selalu berjuang untuk membuat Golkar sebagai partai terbaik.

"Karena itu kita berikan applause kepada untuk kita semua kader. Dengan mengedepankan doktrin karya kekaryaan. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat baik sekali," kata dia.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah resmi dipecah menjadi tiga kementerian. Tiga kementerian itu yakni Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Perubahan nomenklatur itu juga berpengaruh terhadap jumlah direktorat jenderal (Ditjen) yang ada di masing-masing kementerian.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut, kementerian yang dipimpinnya akan memiliki tiga Ditjen. Sebelum dipecah, Kemenkumham memang memiliki enam Ditjen.

"Kemudian untuk di Kementerian Hukum, dari enam direktorat jenderal, tersisa tiga," ujar Supratman kepada wartawan di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

"Tadi disebutkan oleh Pak Wamen. [Ditjen] AHU (Administrasi Hukum Umum), kemudian [Ditjen] Kekayaan Intelektual, dan Ditjen Perundang-undangan. Tapi, masih ada Badan maupun juga Staf Ahli yang lain," ungkap dia.

Tiga direktorat jenderal lainnya di Kemenkumham yakni Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, dan Ditjen HAM. Ditjen tersebut yang kemudian dijadikan dua kementerian baru di kabinet Merah Putih.

Lebih lanjut, Supratman pun menekankan bahwa saat ini telah dibentuk tim transisi dalam menyikapi perubahan nomenklatur ini. Ia menyebut, transisi itu ditargetkan selesai pada Juni 2025.

"Tadi Pak Sekjen [Kemenkumham] sudah paparkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM paling lambat bulan Juni tahun 2025, semua terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana itu akan selesai," kata dia.

Tiga kementerian tersebut akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Ia pun memastikan bahwa koordinasi dengan kementerian lainnya akan berjalan baik dan tak mengganggu antar kementerian.

"[Koordinasi] pasti akan baik, karena kalau kami semua bersepakat di semua kementerian, termasuk para wakil menteri, kita tidak ingin menghambat satu tugas antara kementerian satu dengan kementerian yang lain," pungkasnya.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menceritakan dirinya sempat dilarang oleh sang istri untuk bergabung di kabinet Prabowo Subianto.

Mulanya, Otto bercerita bahwa istrinya sempat menanyakan kepadanya alasan dirinya terus bekerja sama dan membantu Prabowo.

"Saya katakan [ke istri saya], saya terkesan dengan beberapa ucapan dia [Prabowo] dan pernyataan dia yang selalu bicara pada saya tentang bagaimana orang-orang lebih lemah, fakir miskin, penegakan hukum, membela orang lemah, saya tertarik sekali," ucap Otto dalam penyambutan para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pengacara kondang itu pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat dilarang oleh sang istri menerima tawaran untuk bergabung menjadi menteri.

"Tapi istri saya bilang, 'boleh dukung dia, tapi jangan sekali-sekali mau kalau diajak jadi menteri, ya'" ujar dia.

"Ini saya tidak enggak bohong, istri saya ada di sini, dia ancam terus saya," lanjutnya.

Otto pun menjelaskan alasan sang istri melarangnya menjadi menteri di kabinet Prabowo. Menurut istrinya, Otto telah cukup lama berkecimpung sebagai pengacara.

Istrinya pun menilai Otto bakal susah menjalani pekerjaan sebagai menteri.

"Enggak boleh katanya. Kenapa, saya bilang. 'Enggak, saya tahu kamu', katanya. 'Bukan duniamu lagi itu mungkin', katanya," tutur Otto menirukan percakapannya dengan sang istri.

"'Jadi, kamu sudah terlalu lama di organisasi, pengacara, saya tahu mungkin sudah di comfort zone, jadi susah', katanya," lanjut Otto.

Saat akhirnya Prabowo dinyatakan sebagai Presiden terpilih, Otto menceritakan dirinya yang kemudian diajak untuk bergabung di kabinet.

Otto menyebut, ia ditawari untuk menjadi wakil menteri. Namun, lanjutnya, tawaran itu tak ujug-ujug diterima begitu saja.

"Saya katakan [ke Prabowo], mungkin saya siap diperintah, mungkin jalan Tuhan, saya akan coba, apa pun sulitnya. Tapi, saya ingin percaya, mudah-mudahan saya bisa berbakti pada negara ini," kata dia.

"Dan saya bahagia saya, ketika saya diberitahu bahwa saya akan menjadi wakilnya Pak Yusril di situ," imbuhnya.

Otto kemudian menjelaskan alasannya menerima tawaran itu lantaran akan bekerja sama dengan Yusril Ihza Mahendra, yang ditunjuk Prabowo sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

"Karena waktu ditanya, saya mau jadi Wakil Menteri Koordinator. Terus saya tanya [ke Prabowo], saya tidak bilang iya. 'Tapi siapa Menteri Koordinator saya?', dia senyum, dia bilang Pak Yusril," ungkap Otto.

"[Saya jawab] 'yaudah saya terima, Pak. Tapi kalau tidak, kan berat juga kita bekerja sama, ya, karena saya enggak terbiasa'," pungkasnya.

Adapun saat pengumuman kabinet, Prabowo memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian. Tiga kementerian itu juga berada di bawah satu kementerian koordinator, yakni Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Adapun 3 kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Berikut susunan menterinya:

Sementara itu, untuk wakil menterinya adalah sebagai berikut:

Menteri HAM Natalius Pigai menyinggung terkait perbedaan lingkup pekerjaan kementerian yang dipimpinnya dengan Komnas HAM. Dia memastikan tidak akan ada tumpang tindih.

Pigai menyebut, Kementerian HAM tak hanya sekadar bertugas merumuskan dan mengawasi kebijakan. Namun, juga turut berperan dalam pembangunan HAM.

"Kementerian HAM tidak hanya sekadar merumuskan kebijakan, tidak hanya sekadar mengawasi kebijakan, tapi juga ikut membangun," ujar Pigai kepada wartawan di kantornya, Senin (21/10).

Menurutnya, jika hanya sekadar menjalankan tugas pengawasan itu, maka tak ada bedanya dengan Komnas HAM yang berfokus pada pengawasan HAM.

Ia pun menegaskan tekadnya dalam mewujudkan pembangunan HAM di Indonesia.

"Jadi, harus bedakan di sini. Kalau hanya sekadar mengawasi, terus apa bedanya dengan Komnas HAM? Kan dia yang mengawasi. Saya di sini adalah membangun HAM," jelas dia.

Menurut Pigai, Komnas HAM tugasnya mengawasi pembangunan HAM yang dikerjakan Kementerian HAM. Sedangkan Kementerian HAM menjalankan kebijakan politik pemerintah yang menyangkut HAM.

"Komnas HAM itu khusus mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Kemudian, dia memproses kasus-kasus tertentu," lanjut dia.

Ia menuturkan bahwa penegakan dan pembangunan HAM merupakan aspek penting. Oleh karenanya, dalam mewujudkan hal itu juga dibutuhkan anggaran yang memadai.

Saat ditanya terkait alokasi anggaran yang dibutuhkan, Pigai dengan tegas menyebut dirinya membutuhkan dana triliunan rupiah.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," tegasnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menerima sertifikat aset tanah hibah seluas 453 meter persegi dari PT RMK Energy (RMKE). Tanah tersebut akan difungsikan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Pulokerto, yang direncanakan dapat menampung warga dari dua Rukun Tetangga (RT). "Ini sudah sertifikat asetnya diserahkan dan kita terima," kata Pj Wali Kota Palembang, Ucok Abdulrauf Damenta usai acara serah terima, Senin 21 Oktober 2024. Ucok menjelaskan pemberian hibah ini merupakan wujud sinergi antara sektor swasta dan pemerintah. Setelah proses hibah, Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan sertifikat, sehingga tanah tersebut kini resmi menjadi aset milik Pemkot Palembang. "Ini hibah dari PT RMKE untuk kita, dan sertifikatnya telah diterbitkan oleh Kanwil ATR/BPN. Kini, tanah ini menjadi aset Pemkot Palembang," lanjutnya. Ucok juga memastikan TPU ini dapat digunakan masyarakat sekitar yakni RT 025 dan RT 026 secara gratis tanpa biaya apapun. "Ini gratis dan dapat langsung digunakan masyarakat sebagai TPU, karena sudah kita lakukan land clearing dan dibuat pagar beton, " kata dia. Dengan adanya hibah ini, Ucok juga berharap TPU Pulokerto dapat memenuhi kebutuhan lahan pemakaman bagi masyarakat sekitar dan mendukung pengelolaan lahan secara berkelanjutan. "Melalui bantuan hibah tanah yang diperuntukkan untuk lahan TPU diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Palembang terutama di wilayah Gandus, " kata dia. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Zamili menyebutkan selain menyerahkan sertifikat TPU, juga ada 13 sertifikat aset Pemkot yang diberikan. Di antaranya Dinas Kesehatan 1 Sertifikat, Dinas Perkimtan 3 Sertifikat, Dinas PUPR 7 Sertifikat dan BPKAD 2 SertifikatSertifikat "Kami berharap komitmen dan semnagat dalam kegiatan sertifikasi aset Pemkot Palembang, tidak hanya bertumpu pada BPKAD Kota Palembang sebagai koordinator pengamanan aset, melainkan berharap lebih kepada dinas terkait selaku kuasa pengguna barang juga berperan aktif dalm kegiatan sertifikasi aset, "tambah dia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menerima sertifikat aset tanah hibah seluas 453 meter persegi dari PT RMK Energy (RMKE). Tanah tersebut akan difungsikan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Pulokerto, yang direncanakan dapat menampung warga dari dua Rukun Tetangga (RT). "Ini sudah sertifikat asetnya diserahkan dan kita terima," kata Pj Wali Kota Palembang, Ucok Abdulrauf Damenta usai acara serah terima, Senin 21 Oktober 2024. Ucok menjelaskan pemberian hibah ini merupakan wujud sinergi antara sektor swasta dan pemerintah. Setelah proses hibah, Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan sertifikat, sehingga tanah tersebut kini resmi menjadi aset milik Pemkot Palembang. "Ini hibah dari PT RMKE untuk kita, dan sertifikatnya telah diterbitkan oleh Kanwil ATR/BPN. Kini, tanah ini menjadi aset Pemkot Palembang," lanjutnya. Ucok juga memastikan TPU ini dapat digunakan masyarakat sekitar yakni RT 025 dan RT 026 secara gratis tanpa biaya apapun. "Ini gratis dan dapat langsung digunakan masyarakat sebagai TPU, karena sudah kita lakukan land clearing dan dibuat pagar beton, " kata dia. Dengan adanya hibah ini, Ucok juga berharap TPU Pulokerto dapat memenuhi kebutuhan lahan pemakaman bagi masyarakat sekitar dan mendukung pengelolaan lahan secara berkelanjutan. "Melalui bantuan hibah tanah yang diperuntukkan untuk lahan TPU diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Palembang terutama di wilayah Gandus, " kata dia. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Zamili menyebutkan selain menyerahkan sertifikat TPU, juga ada 13 sertifikat aset Pemkot yang diberikan. Di antaranya Dinas Kesehatan 1 Sertifikat, Dinas Perkimtan 3 Sertifikat, Dinas PUPR 7 Sertifikat dan BPKAD 2 SertifikatSertifikat "Kami berharap komitmen dan semnagat dalam kegiatan sertifikasi aset Pemkot Palembang, tidak hanya bertumpu pada BPKAD Kota Palembang sebagai koordinator pengamanan aset, melainkan berharap lebih kepada dinas terkait selaku kuasa pengguna barang juga berperan aktif dalm kegiatan sertifikasi aset, "tambah dia.

KPK mengimbau jajaran Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera menyampaikannya. Total ada 109 anggota Kabinet Merah Putih, beberapa di antaranya tercatat belum melaporkan atau memperbaharui LHKPN.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 02 tahun 2020, bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban menyampaikan LHKPN-nya dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik.

"Oleh karena itu, bagi Menteri dan Wakil Menteri yang telah dilantik dan belum menyampaikan LHKPN pada periode Tahun 2024 ini, maka agar dapat menyampaikan LHKPN-nya sesuai jangka waktu tersebut," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10).

"Sedangkan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang sebelumnya telah lapor LHKPN pada 2024, dapat melaporkan harta kekayaannya kembali secara periodik pada Tahun 2025," sambungnya.

Menurut Budi, KPK terbuka untuk membantu ataupun melakukan pendampingan penyampaian LHKPN bila terkendala dalam pengisiannya. Penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online melalui https://elhkpn.kpk.go.id

Tiga lurah di Kabupaten Sleman diduga melanggar netralitas usai kedapatan berfoto dengan gestur dua jari bersama Cabup Sleman nomor urut 2. Kasus kemudian ditangani oleh Bawaslu Sleman.

Terkini, Bawaslu Sleman telah meneruskan dugaan pelanggaran netralitas lurah di Pilbup Sleman ini ke Bupati Sleman setelah diputuskan dalam rapat pleno, Sabtu (19/10) malam..

"Hari ini kami sampaikan dokumen penerusan dugaan pelanggaran netralitas ketiga lurah tersebut ke Bupati Sleman," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, Senin (21/10).

Arjuna menjelaskan Bawaslu tak punya kewenangan menjatuhkan sanksi kepada lurah. Dugaan pelanggaran ini masuk ke kategori dugaan pelanggaran di UU UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

"Oleh karenanya, dugaan pelanggaran netralitas lurah ini diteruskan ke Bupati Sleman untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Sleman Raden Yuwan Sikra menjelaskan tiga lurah itu adalah Lurah Margorejo Tempel, Lurah Sambirejo Prambanan, dan Lurah Widodomartani Ngemplak.

Foto ketiganya dengan gestur dua jari bersama Cabup nomor urut 2 terjadi di dua kegiatan berbeda.

"Yaitu pertemuan di Rumah Maka Joglo Jamal di Kapanewon Tempel pada 7 Oktober 2024 dan Kenz Billiard di Maguwoharjo Kapanewon Depok pada 6 Oktober 2024," kata Yuwan.

Ketiga lurah tersebut kata Yuwan beritikad baik memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu Sleman. Dua kegiatan itu sebetulnya bukan kegiatan kampanye, tapi cabup datang untuk silaturahmi.

"Ketiganya sebenarnya tahu bahwa lurah harus netral dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah, tapi ada yang akhirnya foto dengan gestur 2 jari karena ikut-ikutan, ada yang karena mengikuti arahan fotografer, dan ada juga yang karena terprovokasi oleh warga," pungkasnya.

Fransiska Candra Novita Sari alias Siska alias Siskaeee mengaku kapok membuat konten dewasa.

Siskaeee divonis 1 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Ia dinilai terbukti terlibat dalam memproduksi konten pornografi.

"Kapok, kapok, kapok, kapok banget. Siska kapok banget. Ini akan jadi yang terakhir kali dan semoga ke depannya, next, Siska harus didampingi penasihat hukum ketika memilih pekerjaan," kata Siskaeee usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Bahkan ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

"I promise, i swear i swear," ujarnya.

Dalam kasusnya, Siskaeee bersama-sama Virly Virginia, Aidul Fatra Lubis, dan Bima Prawira Paksi, melakukan dan membuat konten pornografi pada kurun waktu 14-15 April 2023 di beberapa studio di wilayah Jakarta Selatan.

Siskaeee dkk diajak oleh saksi Irwansyah selaku produser, sutradara, sekaligus pemilih pada laman kelas******.com untuk menjadi pemeran dalam film Kramat Tunggak. Kemudian, dilaksanakan syuting film selama April 2023 di 3 studio di kawasan Jakarta Selatan itu.

Dalam film tersebut, Siskaeee dkk memerankan adegan hubungan intim, masturbasi, serta ketelanjangan. Disebutkan, Siskaeee mendapatkan bayaran Rp 10 juta dan juga bonus Rp 500 ribu untuk biaya transportasi, penginapan, dan makan.

Atas perbuatannya, dia dihukum 1 tahun penjara.