MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan menceritakan pengalamannya setelah menjalani retret tiga hari bersama Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang.

Ia mengaku selama retret hanya tidur sekitar 2-3 jam. Semua orang harus bangun pukul 04.00 WIB untuk memulai hari, usai dibangunkan dengan bunyi sirine.

"Semua tidurnya hanya 2-3 jam. Tapi tidak ada satu pun yang ngantuk. Ngantuk termasuk saya, tapi bisa memenangkan ngantuknya," kata Otto di depan gerbang Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

"Jadi setiap pagi kita langsung ada sirine bangunin jam 4 pagi," imbuhnya.

Otto menuturkan, kegiatan makan bersama tidak kalah serunya. Para menteri, wakil menteri, kepala lembaga, utusan khusus, dan penasihat khusus harus makan bersamaan.

Ketika lonceng berbunyi, semuanya harus sudah selesai makan. Pun mengucapkan kalimat "terima kasih" usai makan bersama-sama.

"Kita mau makan juga ada lonceng. Kita mau makan juga waktunya enggak lama, paling makan kita berdoa, setelah itu 15 menit dikasih waktu untuk makan. Lonceng berbunyi lagi, langsung berhenti makan," ucapnya.

Tak heran kata Otto, ada sejumlah lelucon yang beredar karena suasana tersebut.

"Wah, itu kita harus cepat. Sampai ada yang bercanda, 'heh, kalau kamu terlambat makan, jangan dikunyah, langsung telan saja'. Tapi itu luar biasa," beber Otto.

Menurut Otto, kegiatan retret punya banyak manfaat meski terasa capek di badan. Ada nilai kebersamaan, kerja sama tim, dan kesolidan.

Nilai lain yang didapat adalah kedisiplinan. Dia bilang, tidak ada satupun yang terlambat bangun saat mengikuti retret. Ia pun merasa tidak merasa bosan selama menjalani retret.

"Tidak ada yang terlambat satu pun. Jadi buat apa, katakanlah jam 8 dimulai acara, jam 7.45 sudah ada pemberitahuan dengan mikrofon bergeser 15 menit lagi. Jadi disiplin oke, lah. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dibangun oleh Pak Prabowo, bisa membangun bangsa ini dengan baik," harap Otto.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama Kabinet Merah Putih melaksanakan retret selama 3 hari.

Saat ini, seluruh jajaran sudah meninggalkan Akmil dan kembali ke Jakarta.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menceritakan dirinya sempat dilarang oleh sang istri untuk bergabung di kabinet Prabowo Subianto.

Mulanya, Otto bercerita bahwa istrinya sempat menanyakan kepadanya alasan dirinya terus bekerja sama dan membantu Prabowo.

"Saya katakan [ke istri saya], saya terkesan dengan beberapa ucapan dia [Prabowo] dan pernyataan dia yang selalu bicara pada saya tentang bagaimana orang-orang lebih lemah, fakir miskin, penegakan hukum, membela orang lemah, saya tertarik sekali," ucap Otto dalam penyambutan para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pengacara kondang itu pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat dilarang oleh sang istri menerima tawaran untuk bergabung menjadi menteri.

"Tapi istri saya bilang, 'boleh dukung dia, tapi jangan sekali-sekali mau kalau diajak jadi menteri, ya'" ujar dia.

"Ini saya tidak enggak bohong, istri saya ada di sini, dia ancam terus saya," lanjutnya.

Otto pun menjelaskan alasan sang istri melarangnya menjadi menteri di kabinet Prabowo. Menurut istrinya, Otto telah cukup lama berkecimpung sebagai pengacara.

Istrinya pun menilai Otto bakal susah menjalani pekerjaan sebagai menteri.

"Enggak boleh katanya. Kenapa, saya bilang. 'Enggak, saya tahu kamu', katanya. 'Bukan duniamu lagi itu mungkin', katanya," tutur Otto menirukan percakapannya dengan sang istri.

"'Jadi, kamu sudah terlalu lama di organisasi, pengacara, saya tahu mungkin sudah di comfort zone, jadi susah', katanya," lanjut Otto.

Saat akhirnya Prabowo dinyatakan sebagai Presiden terpilih, Otto menceritakan dirinya yang kemudian diajak untuk bergabung di kabinet.

Otto menyebut, ia ditawari untuk menjadi wakil menteri. Namun, lanjutnya, tawaran itu tak ujug-ujug diterima begitu saja.

"Saya katakan [ke Prabowo], mungkin saya siap diperintah, mungkin jalan Tuhan, saya akan coba, apa pun sulitnya. Tapi, saya ingin percaya, mudah-mudahan saya bisa berbakti pada negara ini," kata dia.

"Dan saya bahagia saya, ketika saya diberitahu bahwa saya akan menjadi wakilnya Pak Yusril di situ," imbuhnya.

Otto kemudian menjelaskan alasannya menerima tawaran itu lantaran akan bekerja sama dengan Yusril Ihza Mahendra, yang ditunjuk Prabowo sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

"Karena waktu ditanya, saya mau jadi Wakil Menteri Koordinator. Terus saya tanya [ke Prabowo], saya tidak bilang iya. 'Tapi siapa Menteri Koordinator saya?', dia senyum, dia bilang Pak Yusril," ungkap Otto.

"[Saya jawab] 'yaudah saya terima, Pak. Tapi kalau tidak, kan berat juga kita bekerja sama, ya, karena saya enggak terbiasa'," pungkasnya.

Adapun saat pengumuman kabinet, Prabowo memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian. Tiga kementerian itu juga berada di bawah satu kementerian koordinator, yakni Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Adapun 3 kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Berikut susunan menterinya:

Sementara itu, untuk wakil menterinya adalah sebagai berikut:

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan membeberkan bahwa ada sosok yang melarang dirinya masuk ke Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan sosok itu adalah Norwati Damanik yang merupakan isterinya sendiri. Menurut Otto, isterinya hanya mengizinkan dirinya untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto, namun tidak diizinkan masuk ke pemerintahan, termasuk menjadi menteri maupun wakil menteri.

"Istri saya bilang begini boleh dukung dia tapi jangan sekali-kali mau jadi menteri ya," tuturnya di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Otto menjelaskan alasan isterinya melarang masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, lantaran Otto sudah nyaman dalam dunia organisasi pengacara. Maka dari itu, isteri Otto melarang dirinya masuk ke pemerintah Prabowo-Gibran.

"Tapi jalan hidup berubah, saya dipanggil dan diajak bekerja sama dan ini perintah mungkin ini jalan tuhan tetapi saya percaya bisa berbakti pada negara ini," katanya.

Selain itu, alasan Otto lebih yakin menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu karena menterinya Yusril Ihza Mahendra.

"Saya bangga pada istri saya, karena ternyata jadi wakilnya Pak Yusril dan isteri saya mengizinkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku bangga memiliki wakil Otto Hasibuan.

Yusril mengemukakan dirinya tidak hanya kenal lama dengan seluruh pejabat menteri wakil menteri yang dipecah Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga mengenal Otto Hasibuan dengan baik.

Pasalnya, menurut Yusril, Otto merupakan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di mana Yusril adalah anggotanya.

“Pak Otto Hasibuan ini bos saya di Peradi,” tutur Yusril disambut tawa hadirin di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Tidak hanya itu, Yusril sempat bercanda tetang sosok Otto yang ditakutinya selama ini. Menurut Yusril, jika dirinya macam-macam terhadap Otto, maka lisensi Yusril untuk beracaranya di Pengadilan akan dicabut oleh Otto.

"Kalau saya macam-macam, nanti izin saya untuk beracara bisa dicabut sama Pak Otto ini," katanya.

Yusril juga mengimbau kepada jajarannya di bawah Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengkoreksi dirinya jika salah dalam bekerja. Yusril berharap semua jajarannya bisa bekerja sama dengan baik selama 5 tahun ke depan.

"Kalau saya salah, mohon dikoreksi ya. Saya ingin ada kerja sama yang baik," ujarnya.

Pengacara kondang Otto Hasibuan segera mengemban jabatan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia pun menyebut akan cuti sebagai pengacara.

"Ya karena saya sudah sebagai pejabat negara, sebagai Wamenko, saya harus cuti sebagai pengacara," kata Otto kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Senin (21/10).

Otto akan dilantik sebagai Wamen oleh Presiden Prabowo Subianto pada pukul 15.00 WIB. Ia akan membantu tugas Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Otto menyebut, selama jadi Wamenko, ia tak akan menerima job sebagai kuasa hukum siapa pun. Itu konsekuensi sebagai pejabat negara.

"Itu konsekuensi yang harus saya terima. Jadi yang biasa tiap hari kita bekerja terima fee ada invoice dan sebagainya," kata dia.

"Sekarang ini hanya untuk negara saja," tutup Otto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, menekankan pentingnya akses keadilan bagi masyarakat.

Ia menyatakan, pembagian tugas yang jelas dalam kementerian ini akan membantu fokus yang lebih tepat pada berbagai aspek hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

"Kementerian ini besar sekali. Dengan pembagian yang ada sekarang, kita bisa fokus secara lebih spesifik di berbagai bidang seperti imigrasi, pemasyarakatan, HAM, dan hukum. Penegakan hukum bukan hanya tentang keadilan, tapi juga harus tegas dan keras," ujar Otto Hasibuan di Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Otto menjelaskan, sebagai Wamenko, salah satu tugas utamanya adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan kementerian berpihak pada rakyat, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Di bidang imigrasi, ia menekankan perlunya mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan memberikan perhatian lebih.

"Kalau kita berbicara tentang pemasyarakatan, maka perlindungan terhadap orang-orang yang ada di sana juga harus menjadi prioritas. Sementara itu, di bidang penegakan hukum, kita harus keras dan tegas," ujarnya.

Otto juga menyoroti pentingnya mewujudkan akses keadilan atau "access to justice" bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan hukum.

Ia berpendapat, pemerintah tidak hanya perlu memberikan perhatian pada kesehatan jasmani, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan spiritual dan keadilan sosial bagi rakyat.

"Presiden sudah memberi perhatian besar pada kesehatan fisik masyarakat, termasuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak. Kita di bidang hukum harus memastikan masyarakat juga mendapatkan keadilan sosial. Dari sisi hukum, akses ke keadilan harus benar-benar diperhatikan," tegas Otto.

JAKARTA, investor.id - Pengacara senior Otto Hasibuan memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto, di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan. Otto mengaku membahas perkembangan hukum dan pengadilan di Tanah Air.

"Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus, bagaimana agar negara kita ini baik, perkembangan di hakim juga," katanya usai dipanggil Prabowo di rumah Kertanegara, Selasa (15/10/2024). 

Otto mengatakan, Prabowo meminta masalah-masalah hukum mendapat perhatian. Namun, secara detail apa saja yang perlu mendapat perhatian, Otto meminta media untuk meminta penjelasan langsung kepada Prabowo selaku presiden terpilih.  

Otto pun tidak menerangkan posisi apa yang akan dia tempati dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

Menurutnya, dalam pertemuan tadi dengan Prabowo diskusi soal hukum, pengadilan, hingga mengenai hakim. "Soal hukum kita ya, kita bicara soal hukum, soal bagaimana pengadilan, soal hakim," tegas dia.

Otto mengaku, baru dihubungi untuk menghadap Prabowo pada pukul 13.30 siang ini. Ia juga mengaku telah menandatangani pakta integritas.

"Pasti tanda tangan pakta integritas. Sebab membantu Presiden harus kita komit kan, harus komit bantu beliau," pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon wakil menteri dan kepala badan pada Selasa (15/10). Beberapa nama sudah bertemu dan pulang setelah berbicara 4 mata dengan Prabowo.

Pantauan di lokasi, pengacara kondang Otto Hasibuan tiba menemui Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Otto tiba menggunakan batik sekitar pukul 15.00 WIB.

Setelah Otto, giliran anak eks Kepala BIN Hendropriyono, Diaz Hendropriyono, yang tiba. Ia menggunakan batik.

Tidak lama setelahnya, eks Waketum Gerindra, Ferry Juliantono, juga menghadap Prabowo.

Disusul Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo.

Dirjem Imigrasi Silmy Karim juga menghadap Prabowo. Silmy tiba pukul 15.10 WIB dengan menggunakan batik.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum tahu ada berapa orang yang dipanggil hari ini. Dalam sesi pertama pada Senin (14/10), Prabowo memanggil 49 orang.

"Belum tahu, nanti lihat saja," kata Dasco kepada wartawan di Kertanegara.

Meski begitu, Wakil Ketua DPR ini memberikan bocoran soal porsi Wamen Prabowo dan kepala badan. Ia memastikan sebagian besar berasal dari kalangan profesional.

"Banyak dari profesional, jadi memang usulan dari parpol baik menteri maupun kepala badan maupun wamen itu lebih banyak dari profesional," ucap Dasco.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus yang dikenal sebagai kasus kopi sianida itu.

Jessica bersama kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024) untuk mendaftarkan PK.

"Jadi begini saya datang ke tempat ini, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini untuk mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung yang telah dijatuhkan kepada Jessica," kata Otto saat ditemui wartawan di lokasi, Rabu.

Otto mengatakan, PK merupakan upaya hukum yang menjadi hak setiap pihak berperkara ketika dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Ia menyebutkan, keputusan untuk mengajukan PK ini tidaklah mudah karena Jessica sudah menghirup udara bebas setelah mendapatkan program Bebas Bersayarat (BB) dari Kementerian Hukum dan HAM.

Otto mengaku harus melakukan diskusi panjang dan berhari-hari meskipun upaya PK sebenarnya telah disiapkan sejak lama.

"Tapi Jessica tetap mengatakan, 'saya tidak, saya tidak melakukan perbuatan itu sehingga sekecil apapun kesempatan yang diberikan oleh undang undang kepada saya, saya harus melakukan upaya hukum terhadap itu'," ujar Otto.

Sebelumnya, Jessica dinyatakan bebas bersyarat pada Minggu (18/8/2024) setelah menjalani masa hukuman selama 8 tahun 1 bulan lebih.

Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM menyebut Jessica menerima remisi 58 bulan dan 30 hari.

Adapun Jessica Kumala Wongso divonis hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016 dalam kasus kopi sianida.

Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Pada awal 2018, Mahkamah Agung (MA) sempat menolak PK yang diajukan Jessica, sehingga vonis hukuman tetap berlaku.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Kopi Sianida, Jessica Kumala Wongso Kembali Ajukan PK", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/09/14121141/kasus-kopi-sianida-jessica-kumala-wongso-kembali-ajukan-pk.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Jessica Kumolo Wongso, Otto Hasibuan mengatakan pihaknya kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan membawa bukti baru (novum) dan kekeliruan hakim.

Jessica merupakan terpidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang disebut menggunakan kopi sianida.

"Kebetulan kita kan menemukan bukti-bukti baru, ada novum, dan juga ada kekeliruan hakim," kata Otto saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Meski demikian, Otto belum menyampaikan apa novum dan kekeliruan yang telah dikantongi kuasa hukum. Ia menyatakan akan menjelaskan dasar PK itu setelah resmi mendaftarkan permohonan.

"Itu nanti kami akan jelaskan detail-detail apa yang menjadi dasar permohonan PK ini," ujar Otto.

Ia menyebutkan, tidak mudah untuk memutuskan mengajukan upaya hukum luar biasa ini karena saat ini Jessica sudah bebas bersyarat.

Otto mengatakan, keputusan itu diambil setelah diskusi selama berhari-hari.

Namun, langkah PK akhirnya diambil karena Jessica merasa tidak bersalah dalam kasus kematian Mirna.

"Tapi Jessica tetap mengatakan, 'saya tidak, saya tidak melakukan perbuatan itu sehingga sekecil apapun kesempatan yang diberikan oleh undang-undang kepada saya saya harus melakukan upaya hukum terhadap itu'," kata Otto.

Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso divonis 20 penjara oleh majelis hakim atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016 dalam kasus kopi sianida.

Majelis hakim menyatakan, Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap sahabatnya tersebut.

Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Pada awal 2018, Mahkamah Agung (MA) sempat menolak PK yang diajukan Jessica, sehingga vonis hukuman tetap berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus yang dikenal sebagai kasus kopi sianida itu.

Jessica bersama kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024) untuk mendaftarkan PK.

"Jadi begini saya datang ke tempat ini, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini untuk mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung yang telah dijatuhkan kepada Jessica," kata Otto saat ditemui wartawan di lokasi, Rabu.

Otto mengatakan, PK merupakan upaya hukum yang menjadi hak setiap pihak berperkara ketika dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Ia menyebutkan, keputusan untuk mengajukan PK ini tidaklah mudah karena Jessica sudah menghirup udara bebas setelah mendapatkan program Bebas Bersayarat (BB) dari Kementerian Hukum dan HAM.

Otti mengaku harus melakukan diskusi panjang dan berhari-hari meskipun upaya PK sebenarnya telah disiapkan sejak lama.

"Tapi Jessica tetap mengatakan, 'saya tidak, saya tidak melakukan perbuatan itu sehingga sekecil apapun kesempatan yang diberikan oleh undang undang kepada saya, saya harus melakukan upaya hukum terhadap itu'," ujar Otto.

Sebelumnya, Jessica dinyatakan bebas bersyarat pada Minggu (18/8/2024) setelah menjalani masa hukuman selama 8 tahun 1 bulan lebih.

Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM menyebut Jessica menerima remisi 58 bulan dan 30 hari.

Adapun Jessica Kumala Wongso divonis hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016 dalam kasus kopi sianida.

Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Pada awal 2018, Mahkamah Agung (MA) sempat menolak PK yang diajukan Jessica, sehingga vonis hukuman tetap berlaku.

CIREBON, iNews.id - Tim kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky, Otto Hasibuan meyakini jika kasus kematian Eky dan Vina Cirebon pada 2016 silam bukan peristiwa pembunuhan. Dia menyebut kasus Vina adalah peristiwa kecelakaan.

Hal itu disampaikan Otto Hasibuan usai menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK) untuk enam terpidana kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon di Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon, Rabu (4/9/2024).

"Sebagaimana telah kami sampaikan dalam kesimpulan jelas bahwa ini adalah kecelakaan bukan pembunuhan," ucap Otto.

Otto mengatakan, pendapatnya tersebut juga didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah disiapkan dalam persidangan.

"Dan pendapat kami ini tidak hanya disampaikan demikian tapi kami dukung dengan bukti-bukti, fakta-fakta yang sudah kami sampaikan dalam permohonan dan akan kami buktikan di dalam persidangan," katanya.

Otto mengaku bersyukur sidang permohonan PK hari ini berjalan dengan lancar meski sempat diwarnai dengan berbagai dinamika di ruang sidang.

"Pada prinsipnya semua berjalan dengan lancar tadi ada beberapa diskusi-diskusi mengenai soal apakah sidangnya terbuka atau tertutup itu pun kita sudah bisa selesaikan dengan baik, kita lakukan kompromi dalam arti sesuai dengan hukum bahwa sidangnya tetap terbuka," katanya.

"Tetapi kalau ada nanti terkait dengan yang berbau asusila itu bisa ditutup. Seperti tadi ketika kami membacakan permohonan itu kalau ada pernyataan-pernyataan kami yang berbau asusila itu kami tidak bacakan tapi yang lainnya bisa kami bacakan," ujarnya.

Otto menjelaskan, pengajuan sidang PK ini didasari atas sejumlah faktor. Pertama terkait novum, kemudian kekhilafan majelis hakim hingga pertentangan putusan.

Namun dari semua itu, kata Otto, pihaknya menggaris bawahi terkait dengan putusan MA yang menyatakan bahwa terdakwa ini harus dibebaskan bila tidak didampingi kuasa hukum atau pengacara sejak awal kasus.

"Tetapi yang ingin saya highlight hari ini, bahwa meskipun keliatannya sepele tapi sesungguhnya ini sangat penting yaitu bahwa ada putusan MA yang mengatakan bahwa apabila seorang tersangka kemudian diajukan menjadi terdakwa di pengadilan mak MA berpendapat kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal dipenyidikan meskipun dia didampingi di pengadilan maka putusan tersebut dia harus bebas. Itu putusan dari MA," bebernya.

Menurutnya, hal ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat sebagai bahan edukasi dalam menghadapi sebuah kasus.

"Itu kelihatannya belum pernah terungkap secara umum, saya sengaja highlight ini untuk pembelajaran bagi semua masyarakat terutama masyarakat awam. Kalau dia diperiksa di pengadilan tanpa didampingi oleh pengacara itu tidak bisa," jelasnya.

"Kenapa saya highlight ini supaya masyarakat tau dan saya ingin melihat apakah dalam kasus ini MA konsisten gak dengan putusannya terhadap perkara-perkara yang lain MA konsisten," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki