JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pemerintah tidak akan menarik Rancangan Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia menyebut bahwa pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan kini menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Kemudian, sebagai Menko, Yusril akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Diketahui, RUU Perampasan Aset merupakan usulan dari pemerintah. Oleh karenanya, RUU tersebut tidak ada di dalam daftar usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029 yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas.

Pasalnya sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.

"Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.

"Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.

Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi "perampasan" diganti dengan "pemulihan" dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," ujar politikus Gerindra itu.

Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.
Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

Mengapa Koordinasi Kementerian HAM Penting Menurut Yasonna Laoly?

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yasonna Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.

Apa yang Dikhawatirkan Yasonna tentang Perbedaan Pendapat?

Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.

Dia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Apa Contoh Kerja Sama yang Diberikan oleh Yasonna?

Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna memberikan contoh konkret tentang pentingnya kerja sama antar kementerian dalam penyelesaian pelanggaran HAM.

Dia mengangkat kasus Talangsari 1989 sebagai contoh sukses penyelesaian nonyudisial yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus ini, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran.

Mengapa Penyelesaian Nonyudisial Diperlukan?

Penyelesaian nonyudisial dianggap sebagai metode yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi ketegangan sosial.

Yasonna menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak-hak korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.

Apa Pendekatan yang Harus Ditempuh Kementerian HAM?

Dalam rapat tersebut, Yasonna menekankan pentingnya bagi Natalius Pigai untuk mencari pendekatan baru dalam menangani 13 pelanggaran HAM yang teridentifikasi.

Dia mendorong agar Kementerian HAM melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam proses ini, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan, agar upaya penyelesaian lebih komprehensif.

Bagaimana Anggaran Dapat Dioptimalkan?

Yasonna menyarankan agar anggaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melibatkan kementerian lain yang memiliki relevansi.

Hal ini mencakup dukungan untuk pendidikan bagi keluarga korban serta bantuan perumahan.

Dengan pendekatan lintas sektoral, diharapkan anggaran yang diperlukan, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun, dapat dioptimalkan.

Apa Kesimpulan dari Peringatan Yasonna?

Dari pembahasan ini, terlihat jelas bahwa koordinasi antar kementerian sangat krusial dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Yasonna Laoly menekankan bahwa sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kementerian HAM dan lembaga lain adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penegakan hak asasi manusia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra meluruskan pernyataannya soal peristiwa 98 yang menjadi polemik.

Sebelumnya, Yusril menyatakan bahwa peristiwa 98 itu tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Hal itu disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Terkait hal ini, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak menangkap dengan jelas soal pertanyaan awak media terkait peristiwa 98.

"Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau Memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujarnya di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Dia menekankan, dirinya juga memahami soal isu-isu maupun kategori terkait pelanggaran HAM. Sebab, Yusril mengaku telah ikut merumuskan UU Pengadilan HAM.

"Tahun 98 itu saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dan pada awal-awal itu saya juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM. Jadi cukup mengerti tentang persoalan ini," tambahnya.

Di samping itu, eks Ketum Partai Bulan dan Bintang (PBB) ini bakal melakukan pengkajian terkait rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM dan pernyataan pemerintah terdahulu soal peristiwa 98.

Nantinya, dia akan berkoordinasi juga dengan Natalius Pigai selaku Menteri HAM di kabinet merah-putih terkait dengan pengkajian tersebut.

"Tentu Pemerintah akan mengkaji semua itu termasuk apa-apa yang telah diserahkan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh komnas HAM," pungkasnya.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan klarifikasi soal dirinya yang menyebut kasus kerusuhan 1998 bukan pelanggaran HAM berat.

Yusril mengatakan, ketika ditanyakan oleh awak media pada Senin (21/10), konteks pertanyaan yang ditanyakan tidak begitu jelas. Ia menyebut, sudah ada rekomendasi yang diberikan Komnas HAM kepada pemerintah terkait kasus 98.

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

"Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau Memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," jelas dia.

Pakar hukum tata negara ini menekankan, dirinya sangat paham terhadap pengadilan HAM. Sebab dirinya yang mengajukan UU Pengadilan HAM kepada DPR.

"Dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan HAM kita sendiri," ucap dia.

Eks Ketua Umum PBB ini mengatakan, pemerintah akan mengkaji semua yang terkait kasus 98 termasuk apa yang telah diserahkan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah terdahulu begitu juga rekomendasi Komnas HAM.

"Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai (Menteri HAM) untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran pelanggaran HAM berat di masa lalu dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan," jelas Yusril.

Meski begitu, Yusril menekankan Prabowo Subianto sudah berkomitmen teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan termasuk menjunjung hak asasi manusia baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan dan konstitusi.

Lebih jauh, Yusril mengatakan, dirinya juga menjadi saksi bisu kasus 98. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pemerintah dalam menyikapi masalah ini.

"Tahun 98 itu saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini, dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dan pada awal-awal itu saya juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM," ucap Yusril.

"Jadi cukup mengerti tentang persoalan ini dan itu menjadi concern kita bersama-sama. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi masa lalu. Tetap. Itu mungkin agak misunderstanding terhadap apa yang dikatakan kemarin ya," tutup dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM berat.

"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, massive killing, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan tahun 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata Yusril

"98 enggak termasuk?" tanya wartawan.

"Enggak," jawab Yusril.

Pada Januari 2023, Presiden Jokowi mengakui memang benar telah terjadi pelanggaran HAM berat di beberapa peristiwa di masa lalu. Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu (PPHAM) di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan itu, Tim Nonyudisial PPHAM menyampaikan laporan mereka terkait penyelesaian HAM berat masa lalu.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara RI mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di berbagai peristiwa dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat," kata Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Tim PPHAM pada 11 Januari 2023.

Jokowi kemudian menjabarkan ada 12 peristiwa masuk dalam pelanggaran HAM berat. Berikut daftarnya:

Komentar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut peristiwa 1998 bukan pelanggaran berat menuai sorotan.

Pakar hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar atau yang akrab disapa Uceng, Ia mempertanyakan ucapan Yusril tersebut.

"Saya terus terang nda paham apa yang disampaikan oleh Yusril. Ketika ditanya ke saya, sy juga gak paham yang dia maksud kasus 98 itu yg mana," tulis Uceng di akun instagramnya, @zainalarifinmochtar, dikutip Selasa (22/10). kumparan telah mendapatkan izin dari Uceng untuk dikutip.

"Ada dua kasus 98. Yakni (1) Kerusuhan Mei 98 dan (2) Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 (98-99). Yang dia anggap bukan pelanggaran HAM itu yang mana ya?" lanjut Uceng heran.

Padahal, lanjutnya, dua peristiwa itu termasuk dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui oleh pemerintah.

Dalam unggahannya itu juga, Uceng turut melampirkan buku yang diterbitkan Komnas HAM yang berisikan rangkuman terkait 12 kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

"Di buku yang diterbitkan Komnas HAM ini merupakan ringkasan dari dokumen yang sangat tebal dari ke-12 perkara tersebut. Buku ini (hanya) setebal 700 halaman, ya karena ringkasan," tutur Uceng.

"Kesimpulannya sama, ada kejahatan terhadap kemanusiaan, dan dua unsur pentingnya yakni meluas dan systematis sudah terpenuhi. Itu berdasarkan dokumen Komnas HAM ya. Jadi yang dia maksud itu apa? Wallahu a'lam," pungkasnya.

Pendapat Yusril

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM berat. Menurut dia, kasus kerusuhan yang terjadi pada 1998 pun bukan pelanggaran HAM berat.

Hal itu disampaikan Yusril saat diminta pendapatnya soal permasalahan HAM yang akan menjadi fokus kementeriannya.

"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/10) kemarin.

Yusril bercerita bahwa saat menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada kurun 1999-2004, dia beberapa kali mengikuti sidang Komisi HAM PBB di Swiss.

"Kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar di zaman saya pada waktu itu ya banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat," papar Yusril.

Ia pun menyebut bahwa ketika itu sudah membentuk Pengadilan HAM secara ad hoc maupun konvensional serta tim rekonsiliasi.

"Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir," imbuh dia.

Yusril mengatakan bahwa setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM berat.

"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, massive killing, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan tahun 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata dia.

"98 enggak termasuk?" tanya wartawan.

"Enggak," jawab Yusril.

Pada Januari 2023, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengakui memang benar telah terjadi pelanggaran HAM berat di beberapa peristiwa di masa lalu.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu (PPHAM) di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan itu, Tim Nonyudisial PPHAM menyampaikan laporan mereka terkait penyelesaian HAM berat masa lalu.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara RI mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di berbagai peristiwa dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat," kata Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Tim PPHAM pada 11 Januari 2023 lalu.

Jokowi kemudian menjabarkan ada 12 peristiwa masuk dalam pelanggaran HAM berat. Berikut daftarnya:

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dipecah menjadi tiga kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. Tiga kementerian itu juga akan berada di bawah koordinasi langsung Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Adapun tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa dipecahnya tiga kementerian itu agar lebih fokus dan lebih tajam dalam menjalankan program.

"Merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus sama sekali," ujar Yusril dalam sambutannya pada acara penyambutan di Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/10).

Yusril pun menceritakan kala dirinya menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di tahun 1999. Kala itu, lanjutnya, aspek yang paling terbelakang adalah di bidang Pemasyarakatan.

"Tapi, dengan pemisahan beberapa ini dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, mudah-mudahan pekerjaan kita lebih fokus, lebih tajam program-program yang kita lakukan dan tentu dengan pencapaian yang optimal yang kita harapkan bersama," ucap dia.

Yusril pun menyebut langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memecah Kemenkumham menjadi tiga kementerian patut disambut baik.

Ia pun menekankan ambisi Prabowo dalam membawa pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai tujuh persen. Menurutnya, untuk mewujudkan itu, perlu penegakan hukum yang adil bagi masyarakat.

"Tugas kita bersama beberapa kementerian ini bukan saja membangun norma-norma hukum, tapi juga bagaimana kita menegakkan hukum, mengimplementasikan hukum itu sehingga betul-betul hukum kita adil, hukum kita pasti," tutur Yusril.

"Dan hukum yang adil dan pasti insyaallah investasi akan berkembang, masyarakat akan terlindungi, rakyat akan merasa puas, hak-hak asasi mereka terlindungi dengan sebaik-baiknya," imbuh dia.

Lebih lanjut, Yusril juga bercerita terkait sosok yang mendampinginya sebagai Wakil Menteri, yakni Otto Hasibuan, yang kerap berinteraksi dengannya di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

"Pak Otto itu orang baik, orang baik, saya kenal sejak lama, alhamdulillah saya yakin dengan beliau dapat bekerja bersama-sama secara sinergis," tuturnya.

Tak hanya itu, Yusril juga menceritakan sosok menteri dan wakil menteri yang berada di bawah koordinasinya langsung dalam kabinet Merah Putih.

"Begitu juga saya kenal Pak Supratman [Andi Agtas] saya kenal lama, beliau aktivis kemudian Kepala Baleg. Dan juga Pak Agus [Andrianto] saya kenal baik dari Bareskrim terus Wakapolri. Kemudian, Pak Natalius Pigai, nah sudah lama saya kenal beliau ini sejak dari aktivis jalanan sampai kemudian menjadi anggota Komnas HAM," ungkap Yusril.

"Kemudian, saya kenal juga kemudian Pak Silmy Karim, saya kenal baik juga. Kemudian, Pak Edward Omar Sharif, saya kenal lama sekali sebagai dosen di UGM, kemudian juga Pak Mugiyanto, Pak Mugiyanto mungkin baru kenal belakangan ini, baru sering bekerja sama," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku bangga memiliki wakil Otto Hasibuan.

Yusril mengemukakan dirinya tidak hanya kenal lama dengan seluruh pejabat menteri wakil menteri yang dipecah Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga mengenal Otto Hasibuan dengan baik.

Pasalnya, menurut Yusril, Otto merupakan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di mana Yusril adalah anggotanya.

“Pak Otto Hasibuan ini bos saya di Peradi,” tutur Yusril disambut tawa hadirin di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Tidak hanya itu, Yusril sempat bercanda tetang sosok Otto yang ditakutinya selama ini. Menurut Yusril, jika dirinya macam-macam terhadap Otto, maka lisensi Yusril untuk beracaranya di Pengadilan akan dicabut oleh Otto.

"Kalau saya macam-macam, nanti izin saya untuk beracara bisa dicabut sama Pak Otto ini," katanya.

Yusril juga mengimbau kepada jajarannya di bawah Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengkoreksi dirinya jika salah dalam bekerja. Yusril berharap semua jajarannya bisa bekerja sama dengan baik selama 5 tahun ke depan.

"Kalau saya salah, mohon dikoreksi ya. Saya ingin ada kerja sama yang baik," ujarnya.

Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM berat. Menurut dia, kasus kerusuhan yang terjadi pada 1998 pun bukan pelanggaran HAM berat.

Hal itu disampaikan Yusril saat diminta pendapatnya soal pemasalahan HAM yang akan menjadi fokus kementeriannya. Saat ini, Yusril ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/10).

Yusril bercerita bahwa saat menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada kurun 1999-2004, dia beberapa kali mengikuti sidang Komisi HAM PBB di Swiss.

"Kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar di zaman saya pada waktu itu ya banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat," papar Yusril.

Ia pun menyebut bahwa ketika itu sudah membentuk Pengadilan HAM secara ad hoc maupun konvensional serta tim rekonsiliasi.

"Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir," ujar dia.

Yusril mengatakan bahwa setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM berat.

"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, massive killing, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan tahun 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata Yusril

"98 enggak termasuk?" tanya wartawan.

"Enggak," jawab Yusril.

Pada Januari 2023, Presiden Jokowi mengakui memang benar telah terjadi pelanggaran HAM berat di beberapa peristiwa di masa lalu. Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu (PPHAM) di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan itu, Tim Nonyudisial PPHAM menyampaikan laporan mereka terkait penyelesaian HAM berat masa lalu.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara RI mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di berbagai peristiwa dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat," kata Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Tim PPHAM pada 11 Januari 2023.

Jokowi kemudian menjabarkan ada 12 peristiwa masuk dalam pelanggaran HAM berat. Berikut daftarnya:

"Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan para keluarga korban," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi memastikan dirinya dan pemerintah akan memulihkan hak-hak para korban secara adil tanpa mengesampingkan penyelesaian kasusnya secara yudisial.

Yusril Ihza Mahendra dipilih sebagai Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Prabowo-Gibran. Eks Ketum PBB ini akan membawahi kementerian Hukum, HAM hingga Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Menangani bidang hukum terutama setelah dilakukan pemecahan Kementerian Hukum dan HAM yang ada sekarang ini menjadi tiga yaitu Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan," kata Yusril di Istana Negara, Minggu (20/10).

"Saya diberi tugas untuk melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian ini dan juga lembaga-lembaga lain yang nanti berkaitan dengan penanganan hukum dan penegakan hukum dan insyallah saya akan jalankan tugas sebaik-baiknya," sambungnya.

Yusril mengatakan, selama ini ia banyak menangani masalah hukum di luar pemerintahan. Kini saatnya kembali berkontribusi di dalam pemerintahan.

"Setelah ini masuk ke pemerintahan yaitu melakukan tugas melakukan pembangunan terhadap norma-norma hukum dan juga penegakan hukum di masyarakat kita," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga ditanya oleh wartawan soal penanganan kasus HAM. Menurutnya, sudah seharusnya saat ini Indonesia melihat ke depan dan belajar dari masalah di masa lalu.

"Lebih baik kita belajar dari pengalaman masa lalu itu kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang, dan kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik terutama penegakkan hukum dan konstitusi demokrasi juga dan penegakan HAM," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Eks Ketua Umum Partai Bulan dan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku bakal menjadi Menteri Koordinator Hukum dan HAM.

Dia mengatakan kementerian yang bakal dipimpinnya itu diharapkan bakal bisa lebih fokus pada penanganan hukum.

"Katanya sih Menko Hukum dan HAM, ya artinya pengembangan dari Menkopolhukam. Insyaallah memang harus gitu, hukum harus ditegakkan," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Yusril menambahkan bahwa malam ini bakal ada pengumuman nama pejabat kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Pakar hukum tata negara ini juga mengaku diminta datang oleh pihak istana agar bisa hadir 08.30 WIB. Menurutnya, pejabat kabinet juga bakal dikenalkan langsung ke publik hari ini.

"Katanya presiden akan mengumumkan nama-nama anggota kabinet dan sekaligus memperkenalkan ke publik. Kita tunggu nanti saja," pungkasnya.

Selain Yusril, telah hadir juga tamu lain seperti sejumlah menteri di era Jokowi, seperti Sri Mulyani, Airlangga Hartarto dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Tak hanya itu, Bahlil Lahadalia, Budi Arie Setiadi, Erick Thohir hingga dua pucuk pimpinan TNI-Polri yaitu Panglima Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku bakal menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini disampaikan Yusril saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, jelang Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan jajaran kabinetnya, Minggu (20/10/2024).

“Katanya sih Menko Hukum dan HAM ya artinya pengembangan dari Menko Polhukam (Politik, Hukum dan Keamanan),” kata Yusril saat ditemui di Istana Negara, Minggu malam.

Yusril lantas menegaskan bahwa penegakan hukum sudah menjadi komitmen bersama. Hal ini senada dengan pidato kenegaaan Prabowo usai resmi dilantik menjadi Presiden RI, Minggu siang.

“Insya Allah memang harus begitu, hukum harus ditegakkan itu sudah menjadi komitmen kita bersama,” kata Yusril.

Diketahui, seluruh calon menteri yang akan membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal diumumkan ke publik malam ini.

Rencananya, para pembantu Prabowo itu bakal dilantik Senin, esok.

Yusril Ihza Mahendra turut hadir ke Istana Negara pada Minggu (20/10) malam. Yusril akan diumumkan sebagai salah satu menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Kepada wartawan, Yusril mengaku diminta datang ke istana pada pukul 20.00 WIB. Kemudian jajaran menteri akan diumumkan pada pukul 20.30 WIB.

Di kabinet Prabowo, Yusril akan mengisi pos Menteri Koordinator (Menko) Hukum dan HAM.

"Katanya sih Menko Hukum dan HAM, ya artinya pengembangan dari Menko Polhukam," kata Yusril.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga ditanya terkait pidato Prabowo mengenai hukum harus ditegakkan. Menurutnya memang sudah seharusnya seperti itu.

"Insyaallah, memang harus begitu hukum harus ditegakkan itu sudah sudah menjadi keteguhan kita bersama," kata dia.

Dalam pidatonya usai pelantikan, Prabowo memang sempat menyinggung masalah hukum. Dia bahkan menyebut ikan busuk mulai dari kepala.

“Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insyaallah kita akan kurangi korupsi dengan signifikan,” ujarnya di ruang rapat paripurna, kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

“Tapi ini harus kita lakukan, seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh, ingarso sing tulodo,” ujarnya.

“Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya dimulai dari kepala,” pungkas dia.