Pertamina hadir dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 (GIIAS) yang digelar di ICE BSD, Tangerang. Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini yang berkunjung ke booth Pertamina mengatakan pada GIIAS kali ini booth Pertamina tampak megah dan terlihat jelas dari jauh, sehingga mudah untuk ditemukan. Hal ini juga berpotensi untuk terlihat oleh masyarakat bahwa Pertamina hadir pada gelaran ini.

"Saya senang sekali berkesempatan hadir di booth Pertamina di event GIIAS 2024 ini. Booth Pertamina rasanya tidak kalah bagus dengan booth-booth yang lain dan tidak kalah megah juga dengan booth-booth yang lain," ujar Emma, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).

Seusai berkeliling, ternyata banyak hal yang bisa didapatkan pengunjung di booth Pertamina. Seperti, promo-promo produk Pertamina, games menarik, display Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), merchandise hingga café untuk sekedar nongkrong melepas lelah.

"Tadi saya sudah berkeliling booth Pertamina banyak penawaran menarik untuk produk-produk Pertamina. Kita juga mendukung produk kekinian dan juga mendukung green environment tentunya green energy juga," jelas Emma.

"Tadi juga kita lihat ada produk Gesits ini tentunya mendukung EV (electric vehicle). Dari sisi produk BBM dan lubricants juga ada Fastron, dan ada produk lainnya, ada SPKLU untuk green energy. Ini untuk mendukung bagaimana transisi energi," tambahnya.

Emma menyebut Pertamina selaku global energy champion sudah siap menghadapi green energy transision. Tinggal dua hari lagi, Emma mengajak kepada Perwira dan masyarakat untuk datang dan berkunjung ke booth Pertamina di GIIAS 2024.

"Halo seluruh Perwira Pertamina, ayo kita sama-sama meramaikan event GIIAS 2024 ini. Ayo kita kunjungi booth Pertamina yang tentunya sangat membanggakan, sukses selalu buat Pertamina dan kita semua seluruh perwira Pertamina," kata Emma.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Seiring perkembangan teknologi, kini masyarakat dapat mengecek tagihan listrik secara online, yakni melalui smartphone maupun mengunjungi situs resmi PLN.

Hal ini sangat membantu para pelanggan pasca bayar agar tidak lupa membayar tagihan listrik. Cara bayarnya juga mudah dan cepat, sehingga sangat menghemat waktu.

Lantas, bagaimana cara cek tagihan listrik secara online? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

Cara Cek Tagihan Listrik secara Online

Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mengecek tagihan listrik, yakni lewat aplikasi dan situs PLN maupun marketplace. Untuk lebih jelasnya, simak cara-caranya di bawah ini.

1. Lewat Aplikasi PLN Mobile

Cara yang pertama adalah melalui aplikasi PLN Mobile. Dilansir situs resminya, berikut cara cek tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile:

• Download aplikasi PLN Mobile di Play Store atau App Store
• Jika sudah, lakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, ID pelanggan/nomor meter, lokasi, nomor HP, email, dan password 6 digit angka.
• Jika sudah, detikers akan masuk ke halaman utama. Setelah itu klik menu 'Informasi'
• Pilih opsi 'Informasi Tagihan dan Token Listrik'
• Masukkan ID pelanggan atau nomor meter
• Klik 'Cari'
• Setelah itu tagihan listrik akan muncul.

2. Lewat Situs PLN

Selain melalui aplikasi PLN Mobile, kamu juga bisa mengecek tagihan listrik lewat situs PLN. Berikut caranya:

• Buka browser di HP atau desktop
• Kemudian buka situs www.pln.co.id
• Di halaman utama, pilih menu 'Info Lainnya'
• Lalu klik opsi 'Informasi Tagihan Listrik/Pembelian Token'
• Lakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan memasukkan informasi yang diminta
• Jika sudah, kamu akan menerima email aktivasi yang harus diklik
• Lakukan login menggunakan akun dan kata sandi yang telah dibuat
• Setelah itu, di halaman utama akan muncul informasi tagihan listrik dan pembelian token.

3. Melalui Call Center PLN

Kamu juga bisa mengecek tagihan listrik melalui call center PLN. Simak langkah-langkahnya di bawah ini:

• Buka HP, lalu masukkan nomor call center PLN di 123. Pastikan kamu memiliki pulsa yang cukup untuk melakukan panggilan
• Jika sudah terhubung, hubungkan dengan petugas call center
• Lalu, sampaikan kepada petugas call center untuk mengecek tagihan listrik. Pastikan kamu tahu ID pelanggan atau nomor meter.

4. Melalui Email

Pelanggan PLN juga bisa mengecek tagihan listrik melalui email. Nantinya, PLN akan membalas email dengan mengirim lembar tagihan listrik yang harus dibayar.

• Agar tidak bingung, simak cara-caranya di bawah ini:
• Buka aplikasi email di HP atau komputer
• Masukkan alamat email PLN di pln123@pln.co.id
• Isi subjek dengan "Cek Tagihan Listrik"
• Tuliskan informasi berupa nama lengkap, ID pelanggan atau nomor meter, dan alamat rumah di bagian body e-mail
• Tunggu balasan dari PLN berupa lembar tagihan listrik yang harus dibayar.

5. Lewat Tokopedia

Selain lewat aplikasi dan situs PLN, detikers juga bisa mengecek tagihan listrik melalui marketplace Tokopedia. Berikut cara ceknya:

• Masuk ke situs atau aplikasi Tokopedia dan lakukan login
• Di halaman utama pilih menu 'Top-Up & Tagihan'
• Kemudian klik opsi 'Listrik PLN
• Di kolom 'Jenis Produk Listrik' pilih opsi 'Tagihan Listrik'
• Lalu masukkan nomor pelanggan pada kolom yang tersedia dengan lengkap dan benar
• Klik tombol 'Bayar'
• Kamu bisa melihat tagihan listrik di halaman tersebut.

6. Melalui Shopee

Selain Tokopedia, pelanggan PLN juga bisa mengecek tagihan listrik lewat marketplace Shopee. Simak cara-caranya berikut ini:

• Buka situs atau aplikasi Shopee dan lakukan login
• Pilih menu 'Pulsa, Tagihan, dan Tiket'
• Klik opsi 'Listrik PLN'.
• Kemudian klik opsi 'Tagihan Listrik'
• Lalu masukkan ID Pelanggan
• Jika sudah benar, klik 'Lihat Tagihan'
• Kemudian tagihan listrik PLN akan tertera di halaman tersebut.

Demikian enam cara cek tagihan listrik PLN dengan mudah dan cepat. Semoga artikel ini dapat membantu detikers.

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi PLTU di Sumbagsel

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi PLTU di Sumbagsel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Ia mengaku banyak mendapat komplain karena selama ini pengelolaan tambang hanya diberikan kepada perusahaan besar.

Jokowi mengatakan keputusan ormas keagamaan diberikan izin mengelola tambang setelah berdialog di Pondok Pesantren (Ponpes). Pertimbangannya adalah untuk pemerataan dan keadilan ekonomi.

"Banyak yang komplain kepada saya 'Pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar. Kami pun kalau diberi konsesi juga sanggup kok'. Waktu saya datang ke pondok pesantren, berdialog di masjid, itu lah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas-ormas keagamaan diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang," kata Jokowi kepada wartawan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jumat (26/7/2024).

Jokowi menegaskan bahwa bukan ormas keagamaan yang mengelola tambangnya, melainkan badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan tersebut baik itu koperasi, PT, maupun CV.

Selain itu, Jokowi mengaku tidak memaksa semua ormas keagamaan untuk menerima tawarannya. Pemerintah disebut hanya memfasilitasinya bagi yang berminat.

"Kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu, enggak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada," ujar Jokowi.

Adapun kebijakan pemberian lahan tambang untuk ormas keagamaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024. Lahan yang dialokasikan hanya berupa penciutan lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Regulasi kebijakan ini pun diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, yang ditetapkan Jokowi pada 22 Juli 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Hal itu disebut bertujuan untuk keadilan ekonomi.

Jokowi mengaku banyak mendapat protes karena pengelolaan tambang hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk memfasilitasinya kepada ormas keagamaan setelah berdialog di Pondok Pesantren (Ponpes).

"Banyak yang komplain kepada saya 'Pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar. Kami pun kalau diberi konsesi juga sanggup kok'. Waktu saya datang ke pondok pesantren, berdialog di masjid, itu lah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas-ormas keagamaan diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang," kata Jokowi kepada wartawan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jumat (26/7/2024).

Jokowi menegaskan bahwa bukan ormas keagamaan yang mengelola tambangnya, melainkan badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan tersebut baik itu koperasi, PT, maupun CV.

Selain itu, Jokowi mengaku tidak memaksa semua ormas keagamaan untuk menerima tawarannya. Pemerintah disebut hanya memfasilitasinya bagi yang berminat.

"Kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu, enggak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada," ujar Jokowi.

Adapun kebijakan pemberian lahan tambang untuk ormas keagamaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024. Lahan yang dialokasikan hanya berupa penciutan lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Regulasi kebijakan ini pun diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, yang ditetapkan Jokowi pada 22 Juli 2024.

Kementerian ESDM buka suara mengenai kabar yang menyebut jika perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) Mubadala akan mengurangi hak partisipasinya atau farm out di Blok Andaman I yang terletak di perairan Aceh. Kementerian menyatakan, pihaknya juga mempertanyakan hal tersebut kepada Mubadala.

"Kita juga tanya sih, kita tanya kenapa seperti itu. Kalau pemahaman saya itu adalah, tapi silahkan aja nanya ke Mubadala. Karena saya juga nanya ke Mubadala. Kan kita juga tidak mendengar ya. Mubadala lagi semangat, lagi aktif. Iklimnya juga lagi bagus. Mereka juga mendapatkan hasil yang bagus. Tiba-tiba seperti itu kan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Meski demikian, dia mengatakan, hal itu bukan berarti Mubadala keluar dari lapangan tersebut. Menurut Mubadala, kata Dadan, risiko dalam korporasi harus dikelola.

Dadan menyebut, hal itu bukan berarti jika ladang migas yang dikelola Mubadala tidak bagus.

"Tapi itu bukan artinya mereka keluar, bukan. Ini dalam...menurut mereka nih. Kalau korporasi itu harus, apa namanya, risiko itu dimanage gitu ya. Sehingga ini bisa, apa namanya, memastikan ke depannya itu, risikonya bisa dikelola dengan baik. Itu bagian dari strategi, bukan gambaran dari, bahwa lapangan itu tidak bagus, bukan," terangnya.

Sebelumnya, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Benny Lubiantara mengatakan, menambah (farm in) atau mengurangi (farm out) hak partisipasi di hulu migas merupakan hal yang biasa. Pengurangan hak partisipasi dilakukan dalam rangka mitigasi risiko.

"Jadi farm in, farm out itu sebenarnya hal yang biasa di hulu migas. Terjadi baik di WK eksplorasi yang seperti tiga blok ini, kalau yang kita identifikasi Andaman 1, Akia, maupun WK Bobara, juga bisa di WK eksploitasi," katanya.

PT Pertamina Patra Niaga memperluas pendataan transaksi pembelian Pertalite berbasis QR untuk kendaraan roda empat. Hal ini dalam upaya penerapan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi itu secara penuh dengan QR.

Saat ini, proses pendataan transaksi pengguna Pertalite berbasis QR dilakukan di wilayah Jawa Madura Bali (JAMALI) dan beberapa wilayah Non JAMALI yaitu Kepulauan Riau, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Heppy Wulansari mengatakan, seperti penerapan full cycle di Solar Subsidi, pada tahap sosialisasi dan registrasi ini pengguna BBM Pertalite roda empat akan diminta melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id.

"Saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka. Konsumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan diupload melalui website," kata Heppy, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).

Adapun dokumen-dokumen tersebut meliputi Foto KTP, Foto Diri, Foto STNK (tampak depan dan belakang), Foto Kendaraan tampak keseluruhan, Foto Kendaraan tampak depan Nomor Polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Pada tahap ini, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code Unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di websitesubsiditepat.mypertamina.id.

"Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa di-print out dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib mendownload aplikasi MyPertamina atau membawa handphone ke SPBU. Mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat (mobil)," ujar Heppy.

Di samping itu, Heppy menjelaskan, selama masa sosialisasi masyarakat masih tetap bisa membeli Pertalite. Menurutnya, tujuan pendataan ini bukan untuk menyulitkan masyarakat, namun untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi.

"Data ini diharapkan bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, uji coba QR Code Pertalite sudah dijalankan di 41 Kota/Kabupaten sejak Juli 2023 dan akan segera diperluas di seluruh wilayah Indonesia. Hingga awal Juni 2024, tercatat lebih dari 3,44 juta pengguna Pertalite telah memiliki QR Code.

Per akhir Juni, tercatat setidaknya sudah ada provinsi yang telah telah tuntas dilakukan pendataan 100%, antara lain Aceh, Bengkulu dan Bangka Belitung dengan total pendaftar di Aceh sebanyak 144.943, Bengkulu 95.129, dan Bangka Belitung 72.088.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan langkah ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.

"Skemanya akan mirip seperti pendaftaran pengguna Solar Subsidi (Biosolar). Mulai dari uji coba hingga nanti ada penerapan full QR Code di wilayah secara bertahap. Dan kami tegaskan ini adalah pendataan, bukan pembatasan. Jika ada kesulitan atau kendala bisa menghubungi Pertamina Call Center 135," terang Irto, dalam keterangannya, Jumat (7/6/2024).

Blok Warim di Papua menyimpan potensi minyak dan gas bumi (migas) jumbo. Blok ini pun telah dilelang dan diubah namanya menjadi Akimeugah I dan Akimeugah II.

Namun demikian, blok migas raksasa ini belum mendapatkan peminat alias tak kunjung laku.

"Tapi tidak ada yang ini (peminatnya)," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Dadan menerangkan, saat ini pihaknya tengah mempelajari penyebab blok migas tersebut tak kunjung laku. Pihaknya akan mempelajari berbagai aspek, mencakup keamanan hingga data.

"Kita lagi mempelajari kenapa lelang itu tidak laku untuk Akimeugah 1-2 ya.Kita pelajari,apanya sih yang menjadi stakeholder itu,para kontraktor itu tidak menawar untuk yang ini," ungkap Dadan.

"Kan kalau kita tidak laku,barang itu harus dipelajari. Ini apanya yang membuat tidak menarik untuk yang akan menawar. Kita lagi pelajari di situ, apa aspek keamanan atau datanya kurang lengkap, sehingga mereka tidak punya gambaran," tambahnya.

Dia menambahkan, blok ini belum ada peminatnya. Dia mengatakan, Badan Geologi akan kembali meningkatkan kualitas datanya.

"Yang itu belum.Ya lokasinya memang...katanya dulu pernah di eksplorasi, di survei ya, tahun berapa sih?Ada data tahun 70-an. Dari British Gas kalau tidak salah. Kita lagi buka Badan Geologi sekarang lagi ya. Kita akan mencobalah meningkatkan kualitas datanya. Untuk yang Warim," jelasnya.

Sebelumnya, Koordinator Pokja Pengembangan WK Migas Konvensional Maruf Affandi mengatakan, pengembangan wilayah tersebut menghadapi tantangan, terutama medan yang cukup berat. Meski demikian, masing-masing wilayah menyimpan sumber daya masing-masing 10 miliar barel minyak ekuivalen.

Dengan demikian, kedua wilayah tersebut jika ditotal menyimpan sumber daya 20 miliar barel minyak ekuivalen.

"Kendalanya terutama di sana ialah medan yang memang memiliki tantangan yang cukup berarti. Tapi dari sisi sumber daya yang kita evaluasi memang masih cukup menjanjikan di mana masing-masing memiliki sekitar 10 miliar barel oil ekuivalen," katanya dalam konferensi pers seperti disiarkan di Youtube Halo Migas Ditjen Migas, dikutip Rabu (17/1).

Rencana pemerintah mengatur pembelian BBM jenis Pertalite kini ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pembahasan di tingkat menteri untuk revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 yang akan mengatur kriteria pembeli Pertalite telah rampung.

"Sekarang kalau di pembahasan di level saya, di eselon 1 sudah selesai.Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri sudah selesai di Menko, sekarang lagi di Presiden," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Terkait revisi aturan tersebut, Dadan mengatakan, pemerintah berupaya untuk menerapkan bahan bakar yang bersih. Kemudian, pihaknya ingin memastikan jika bahan bakar yang disubsidi itu tepat sasaran.

"Yang tidak berhak, ya jangan. Jangan menggunakan yang bersubsidi," ungkapnya.

Revisi Perpres 191 sebenarnya sudah lama dibahas. Dia mengatakan, revisi ini berlangsung lama karena pembahasan untuk pembeli BBM tersebut banyak pertimbangan.

"Iya, tapi ini kan kita memutuskan yang berhaknya siapa,yang tidak berhaknya siapa. Itu kan banyak pertimbangan," ungkapnya.

PP Muhammadiyah dikabarkan akan menjadi organisasi masyarakat kedua yang menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Sebelumnya, sudah ada Nadhlatul Ulama (NU) yang blak-blakan bakal menerima tawaran izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari pemerintah.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti pun buka-bukaan soal kabar tersebut. Menurutnya, memang benar Muhammadiyah telah menerima penawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Pihaknya juga sudah membahas hal itu dalam rapat pleno.

Namun, Abdul bilang keputusan resmi Muhammadiyah akan diumumkan dalam Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang digelar mulai besok di Yogyakarta. Dalam acara sidang besar yang dilakukan 27-28 Juli itu, pihaknya akan memberikan pernyataan resmi soal tawaran pengelolaan tambang.

"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," kata Abdul dilansir dari unggahan Instagram @abe_mukti, Jumat (26/7/2024).

Tawaran pengelolaan tambang datang dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Namun, dalam pernyataannya Abdul bilang belum jelas wilayah tambang mana yang akan diterima Muhammadiyah.

Sebagai informasi, pemerintah telah meluncurkan kebijakan yang mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola tambang. Hal itu tercantum dalam PP 25 Tahun 2024 yang diteken langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Mei lalu.

Di awal kebijakan ini muncul, Abdul Mu'ti pernah mengatakan pihaknya akan membahas tawaran kelola tambang dengan seksama agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi dan masyarakat. Dia menegaskan pembahasan itu dijamin tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa.

"Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama. Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," kata Abdul Mu'ti ketika dihubungi detikcom pada Minggu (2/6/2024) yang lalu.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka-bukaan soal mendapat tawaran pengelolaan tambang. Menurutnya, memang benar Muhammadiyah mendapatkan tawaran dari pemerintah untuk hal itu.

Abdul Mu'ti menjelaskan tawaran pengelolaan tambang itu datang langsung dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada 13 Juli 2024.

"Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024," ujar Abdul Mu'ti dilansir dari unggahan Instagram resminya, @abe_mukti, Jumat (26/7/2024).

Namun, dia mengatakan meski tawaran sudah masuk, belum ada penjelasan resmi di mana lokasi tambang yang bakal diberikan pengelolaannya kepada Muhammadiyah.

"Namun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," kata Abdul Mu'ti.

Lantas, apakah pihaknya akan menerima tawaran tersebut? Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya sudah membahas hal itu dalam rapat pleno. Namun, Abdul bilang keputusan resmi Muhammadiyah baru akan diumumkan dalam Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang akan digelar mulai besok di Yogyakarta.

Dalam acara sidang besar yang dilakukan 27-28 Juli itu, pihaknya akan memberikan pernyataan resmi soal tawaran pengelolaan tambang.

"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," kata Abdul.

Pemerintah sendiri memang baru saja meluncurkan kebijakan yang mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola tambang. Hal itu tercantum dalam PP 25 Tahun 2024 yang diteken langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Mei lalu.

Di awal kebijakan ini muncul, Abdul Mu'ti pernah mengatakan pihaknya akan membahas tawaran kelola tambang dengan seksama agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi dan masyarakat. Dia menegaskan pembahasan itu dijamin tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa.

Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama. Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," kata Abdul Mu'ti ketika dihubungi detikcom pada Minggu (2/6/2024) yang lalu.

PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) melalui anak usahanya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah memperoleh izin ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Izin ekspor ini berdasarkan rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 587.330 wmt (wet metrik ton) atau setara 534.000 dmt (dry metrik ton) yang berlaku hingga 31 Desember 2024.
Presiden Direktur AMNT, Rachmat Makkasau, menyatakan kuota tersebut telah sesuai dengan pengajuan yang disampaikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2024.

"Kami mengapresiasi dukungan pemerintah sehingga AMNT bisa kembali melakukan ekspor konsentrat tembaga. Izin ekspor ini akan memperkuat kondisi keuangan perusahaan yang saat ini sedang mengeluarkan belanja modal yang tinggi untuk berbagai proyek ekspansi untuk mendukung operasional smelter," ujar Rachmat dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).

Pemberian izin ekspor tersebut menjadi bukti bahwa kemajuan proyek smelter tembaga yang dibangun oleh PT Amman Mineral Industri (AMIN) berjalan sesuai dengan target pemerintah. Berdasarkan hasil verifikasi pihak ketiga independen, proyek smelter tembaga telah mencapai penyelesaian mekanis (mechanical completion) per tanggal 31 Mei 2024, di mana kemajuan smelter telah mencapai 95,5%.

Proses komisioning untuk fasilitas utama smelter berlangsung segera setelahnya. Sementara, produksi katoda tembaga pertama ditargetkan pada kuartal IV 2024.

Fasilitas smelter tembaga tersebut memiliki total kapasitas input hingga 900 kilo ton per tahun (ktpa) konsentrat dari tambang Batu Hijau dan tambang Elang di masa depan. Produk dari pemurnian ini akan berupa katoda tembaga yang mencapai 222 ktpa, sekitar 18 ton emas, 55 ton perak, dan asam sulfat sekitar 830,000 ton per tahun.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal rencana pembatasan pembelian BBM subsidi untuk masyarakat mampu. Dengan kata lain, masyarakat yang dianggap mampu tidak akan bisa beli BBM subsidi.

Menurutnya, Indonesia bisa hemat Rp 45 triliun lebih dengan adanya penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran. Namun, Luhut tak menjelaskan apa upaya yang akan dilakukan untuk melakukan kebijakan itu.

"Yang sekarang kita hitung-hitung, ngapain mensubsidi untuk bensin saya gitu. Itu kan rugi kita banyak. Mestinya kita hemat Rp 45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang bagaimana," beber Luhut ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Luhut juga menyatakan pemerintah tidak akan mengubah sistem pembelian maupun harga jual BBM subsidi untuk sepeda motor. BBM subsidi dijamin akan tersedia buat 130 jutaan sepeda motor.

"Saya udah pernah ngomong saya mau ulangi lagi. Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian, atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Nggak akan ada itu," tegas Luhut.

Sebelumnya, Luhut pernah melempar wacana akan ada pembatasan pembelian BBM subsidi yang akan dimulai per 17 Agustus 2024.