Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 mengemuka. Wacana ini muncul dari pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang bicara soal urgensi pembatasan subsidi energi.

Beberapa menteri lainnya sudah buka suara dan beda dengan Luhut soal wacana ini. Kini giliran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga tak satu suara dengan Luhut. Jokowi menegaskan sampai saat ini tidak ada rencana untuk membatasi pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

"Ndak, ndak, ndak! Ndak ada," tegas Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, sampai saat ini belum ada pemikiran untuk membatasi pembelian BBM subsidi secepat yang disampaikan Luhut. Jokowi juga bilang pemerintah harus mengadakan rapat koordinasi untuk wacana tersebut, namun memang belum dilakukan.

"Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," beber Jokowi.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana pembatasan BBM subsidi ini. Menurutnya belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum ada keputusan," beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga merespons rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Arifin mulanya mengatakan, tidak ada perubahan terkait harga BBM.

"Nggak ada yang berubah, nggak naik," kata Arifin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat.

Saat ditanya mengenai pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus, Arifin mengatakan masih mempertajam data. Arifin menambahkan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait BBM subsidi tersebut. Dia juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok," tegas Arifin.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkap, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) telah menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar. Selama 20 tahun terakhir, hulu migas telah menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 5.045 triliun.

"Selama 20 tahun terakhir industri hulu migas telah menjadi penyumbang kedua terbesar penerimaan negara setelah pajak, dengan total kontribusi Rp 5.000 triliun," kata Dwi dalam acara 22 Tahun Mengelola Hulu Migas, Selasa (16/7/2024).

Dia mengatakan, pihaknya telah menetapkan rencana jangka panjang (long term plan/LTP). Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk menumbuhkan industri ini.

Lanjutnya, dalam 2 tahun terakhir telah ditemukan beberapa cadangan migas raksasa.

"Catatan kita salah satunya yang kita berhasil adalah kalau kita mulai dari eksplorasi, alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir yang lalu kita menemukan 3 giant discovery, kemudian beberapa yang big fish, mudah-mudahan itu adalah sebuah tanda atau peringatan bahwa Indonesia kembali ke momen eksplorasi," katanya.

Pada kesempatan itu, ia kemudian menyinggung sejumlah perusahaan migas, salah satunya ExxonMobil yang berkomitmen melanjutkan eksplorasi.

"I know Exxon sudah menunjuk beberapa interest area dan kita sangat berterima kasih, yang akan melanjutkan itu," katanya.

Indonesia telah resmi melakukan ekspor energi ke Papua Nugini. Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Bogor, Jawa Barat.

Jokowi menyatakan menjelaskan energi yang diekspor adalah listrik dengan membangun jaringan listrik di perbatasan Skouw, Papua dan Desa Wutung di Papua Nugini.

Orang nomor satu di Indonesia itu memastikan listrik yang diekspor ke Wutung sudah dapat diterima oleh masyarakat setempat. Dia menyatakan listrik sudah menyala di Desa Wutung. Proyek ini digarap langsung oleh perusahaan setrum pelat merah, PT PLN.

"Terkait pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skouw dan Wutung, saya dapat sampaikan bahwa kerja sama ini dimulai hari ini dan listrik telah menyala di Wutung hari ini," ungkap Jokowi dalam keterangan pers bersama usai menerima kunjungan James Marape, Senin (15/7/2024).

Dalam catatan detikcom, rencana ekspor listrik ke Papua Nugini merupakan bagian dari kesepakatan dalam kunjungan kerja Jokowi ke Papua Nugini pada 2023 yang lalu.

Saat itu disepakati, PLN akan bekerja sama dengan PGN Power untuk memasok kebutuhan listrik di Desa Wutung dan Skouw, kebetulan dua daerah ini adalah daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

PLN menyebutkan daya listrik yang dialirkan di Skouw mencapai 6 megawatt, sementara kebutuhannya hanya 1 megawatt. Maka dari itu sisa daya yang berlebih itu lah yang akan dialirkan ke Papua Nugini. Daya listrik ke Skouw didapatkan dari Sistem Kelistrikan Jayapura PLN.

Secara keseluruhan Sistem Jayapura memiliki Daya Mampu 136,6 MW. Saat ini tercatat, beban puncak Jayapura mencapai 94,6 MW, dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 42 MW atau 44,39%. Dengan peluang cadangan listrik ini, secara jangka panjang PLN juga bisa melistriki wilayah lain di Papua Nugini sesuai dengan kebutuhan.

James Marape pun mengapresiasi Jokowi yang telah mendorong kesepakatan penyaluran listrik ke negaranya. Dia berterima kasih dan menyatakan pihaknya kemungkinan masih membutuhkan bantuan listrik dari Jayapura.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pasokan energi (listrik) yang diberikan ke Wutung. Dan kami ingin memanfaatkan tenaga listrik dari Jayapura di masa depan," beber Marape.

Di sisi lain, Marape juga menyampaikan negaranya punya banyak sekali potensi-potensi energi hijau yang ramah lingkungan. Khususnya, energi yang berasal dari air dan panas bumi.

Dia menawarkan Indonesia untuk bekerja sama menghasilkan listrik ramah lingkungan dari energi-energi tersebut. Marape sempat menyinggung bisa saja pihaknya yang akan mengekspor energi hijau ke Indonesia.

"Kami juga dapat menghasilkan listrik yang lebih ramah lingkungan dan bisa untuk diekspor kembali ke Indonesia agar perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memanfaatkan energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan," kata Marape.

Harga minyak dunia sempat mengalami penurunan karena tekanan dari penguatan mata uang dolar Amerika Serikat imbas insiden penembakan Donald Trump yang terjadi pada Sabtu (13/7) kemarin.

Melansir dari Reuters, Senin (15/7/2024), penguatan nilai tukar dolar terjadi karena banyak investor percaya serangan terhadap Trump menaikan peluang dirinya memenangkan pemilu pada November mendatang. Belum lagi ketidakpastian politik di AS dan Timur Tengah ikut mempengaruhi nilai tukar dolar.

Sebab kondisi ini sedikit banyak membuat para investor kemudian memilih untuk menyimpan uang dalam bentuk dolar AS. Padahal penguatan mata uang Negeri Paman Sam ini cenderung menurunkan harga minyak karena pembeli dengan mata uang lain harus membayar lebih untuk setiap barel minyak yang dijual dengan dolar.

"Pasar mungkin akan menjadi sedikit lebih defensif sebagai reaksi terhadap upaya pembunuhan Trump," kata John Evans dari broker minyak PVM.

Akibatnya harga minyak mentah berjangka Brent sempat turun 55 sen atau 0,7% menjadi US$ 84,48 per barel pada 01.09 GMT. Penurunan ini memperdalam harga minyak mentah berjangka Brent setelah turun 37 sen pada Jumat (12/7) lalu.

Beruntung, komoditas yang satu ini berhasil merangkak naik 1 sen menjadi US$ 85,04 per barel pada pukul 08.25 GMT. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 9 sen atau 0,1% menjadi US$ 82,30 di waktu yang sama.

"Untuk harga minyak, tidak ada pergerakan yang tidak diinginkan," katanya lagi.

Sebagai informasi, dikabarkan penembakan yang dialami Trump adalah yang pertama sejak 1981. Sebelumnya calon presiden dari partai Republik Ronald Reagan sempat mengalami hal serupa.

Atas dasar inilah Chief Investment Office di Vantage Point Asset Management, Nick Ferres, mengatakan Trump bisa menang mudah mengingat jumlah dukungan yang diterima Presiden Reagan setelah mengalami percobaan pembunuhan kala itu meroket.

"Pemilihan ini kemungkinan besar akan berakhir dengan kemenangan telak (Trump). Ini mengurangi ketidakpastian (pasar)," kata Nick.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut belum ada arahan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Hal ini dikatakan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Arya menjelaskan, peran BUMN yakni PT Pertamina (Persero) sebagai operator yang menjalankan penugasan pemerintah.

"Belum ada (arahan) nggak tahu. Kami hanya melaksanakan apa yang dimintakan oleh regulator dalam hal ini ESDM. Kami sebagai operatornya melaksanakan. Jadi Pertamina itu tidak menentukan," kata dia ditemui di kantor Perum Perhutani, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Saat ini pemerintah bersama Pertamina menjalankan program agar BBM subsidi disalurkan tepat sasaran. Jadi, hanya yang berhak mendapatkan BBM subsidi.

"Subsidi yang tepat sasaran. Artinya orang yang berhak mendapatkan subsidi dan itu teknisnya di Pertamina. Kan kebijakan di Kementerian ESDM, kami siap aja," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga telah buka suara terkait ada rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

Rencana ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Arifin mulanya mengatakan, tidak ada perubahan terkait harga BBM.

"Nggak ada yang berubah, nggak naik," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

Saat ditanya mengenai pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus, Arifin mengatakan masih mempertajam data. "Kita diminta mempertajam dulu, data," katanya.

Anggota Holding BUMN MIND ID, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memulai pilot project konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet untuk bahan baku baterai Lithium-ion (Li-ion). Ini merupakan proyek konversi batu bara menjadi bahan baku baterai Lithium pertama di dunia.

Perlu diketahui, artificial graphite adalah bahan utama untuk pembuatan anoda. Sedangkan anode sheet merupakan komponen elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi (kutub positif) untuk baterai Li-ion.

Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi hilirisasi dan pengurangan emisi karbon yang sudah ditetapkan pemerintah. Oleh karenanya seluruh perusahaan di bawah Holding MIND ID termasuk PTBA terus berupaya meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara RI.

Namun menurutnya keberlanjutan proyek ini sangat memerlukan dukungan dan kajian mendalam dari aspek keekonomiannya. Karena itu Dilo berharap adanya kerja sama yang baik antara PTBA dengan anggota Holding MIND ID lainnya sehingga pilot project ini bisa terus berlanjut hingga ke tahap komersial.

"MIND ID memiliki fokus mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik. Karena itu, potensi ini harus didukung sepenuhnya oleh seluruh Grup MIND ID. Proyek ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung diversifikasi usaha PTBA, tetapi juga memperkuat posisi kita dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik di masa mendatang," kata Dilo dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).

Senada dengan itu, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan proyek pengembangan batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet ini merupakan wujud nyata perusahaan dalam mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah serta menjaga ketahanan energi nasional.

Arsal berpendapat kebutuhan Artificial Graphite dan Anode Sheet ini nantinya akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik. Selain itu komponen konversi batu bara ini juga akan dibutuhkan industri-industri lain seperti industri penyimpanan energi, elektronik hingga peralatan medis.

"Implementasi Anode Sheet berbahan baku batu bara ini merupakan yang pertama di dunia, sehingga dapat menjadi salah satu terobosan penting dalam hilirisasi batu bara. Pengembangan batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet juga akan mendukung kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri," ujarnya.

Perusahaan energi asal Thailand, Banpu Public Company Limited, melirik Sistem digitalisasi pembangkitan, Reliability and Efficiency Optimization Center (REOC) PLN Indonesia power.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, REOC telah menarik perhatian dunia sebab terbukti andal dan efisien, dalam memantau lebih dari 20 GWh berbagai teknologi pembangkit listrik di 20 lokasi unit dan lebih dari 50.000 parameter.

"REOC merupakan bukti keberhasilan PLN Indonesia Power dalam dalam mengelola digitalisasi pembangkit," kata Edwin dalam keterangan resmi, Senin (15/7/2024).

Atas hal tersebut, REOC pun kini telah menjadi objek objek studi banding oleh Banpu Public Company Limited. Perwakilan perusahaan tersebut pun langsung mengunjungi kantor Pusat PLN IP untuk membuktikan langsung kinerja sistem tersebut.

"Kesempatan besar bagi kami untuk menunjukkan inovasi teknologi pengelolaan pembangkit listrik berbasis industri 4.0 REOC kepada dunia," tuturnya.

Edwin mengungkapkan, REOC sebuah teknologi yang dikembangkan secara mandiri oleh para engineer terbaik PLN Indonesia Power sebagai wujud dari digitalisasi, inovasi dan efisiensi pembangkit.

"REOC merupakan bentuk nyata dari salah satu komitmen kami terhadap inovasi teknologi serta keunggulan operasional dalam industri energi," terang Edwin.

Salah satu perwakilan delegasi BANPU, Office Manager, Office of Chief Operating Officer (COO) BANPU, Anuttara Tonwong, mengapresiasi dan kekaguman terhadap teknologi digitalisasi pembangkit yang diterapkan oleh PLN IP.

"Transformasi digital pembangkit yang diterapkan PLN IP sungguh luar biasa, dengan menggunakan AI REOC memiliki dampak siginifikan dalam efisien, produktivitas, pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. Namun semua hanya alat bantu yang tidak bisa menggantikan manusia, tetapi perlu diingat manusia yang tidak bisa menggunakan AI akan digantikan dengan yang bisa mengoperasikan AI," tutur Anuttara.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mendorong kesepakatan penyaluran listrik ke negaranya. Indonesia resmi telah mengekspor listrik ke kawasan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

Tepatnya listrik yang diekspor dialirkan ke Desa Wutung, Papua Nugini, yang berbatasan dengan kawasan Skouw, Provinsi Papua. Listrik itu dialirkan dari sistem kelistrikan PLN di Jayapura.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pasokan energi (listrik) yang diberikan ke Wutung. Dan kami ingin memanfaatkan tenaga listrik dari Jayapura di masa depan," beber Marape dalam keterangan pers bersama saat mengunjungi Jokowi di Istana Bogor, Senin (15/7/2024).

Di sisi lain, Marape menyampaikan negaranya punya banyak sekali potensi-potensi energi hijau yang ramah lingkungan. Khususnya, energi yang berasal dari air dan panas bumi.

Dia menawarkan Indonesia untuk bekerja sama menghasilkan listrik ramah lingkungan dari energi-energi tersebut. Marape sempat menyinggung bisa saja pihaknya yang akan mengekspor energi hijau ke Indonesia.

"Kami juga dapat menghasilkan listrik yang lebih ramah lingkungan dan bisa untuk diekspor kembali ke Indonesia agar perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memanfaatkan energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan," beber Marape.

Dalam catatan detikcom, rencana ekspor listrik ke Papua Nugini merupakan bagian dari kesepakatan dalam kunjungan kerja Jokowi ke Papua Nugini pada 2023 yang lalu.

Saat itu disepakati, PLN akan bekerja sama dengan PGN Power untuk memasok kebutuhan listrik di Desa Wutung dan Skouw, kebetulan dua daerah ini adalah daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

PLN menyebutkan daya listrik yang dialirkan di Skouw mencapai 6 megawatt, sementara kebutuhannya hanya 1 megawatt. Maka dari itu sisa daya yang berlebih itu lah yang akan dialirkan ke Papua Nugini. Daya listrik ke Skouw didapatkan dari Sistem Kelistrikan Jayapura PLN.

Secara keseluruhan Sistem Jayapura memiliki Daya Mampu 136,6 MW. Saat ini tercatat, beban puncak Jayapura mencapai 94,6 MW, dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 42 MW atau 44,39%. Dengan peluang cadangan listrik ini, secara jangka panjang PLN juga bisa melistriki wilayah lain di Papua Nugini sesuai dengan kebutuhan.

Simak juga Video: Jokowi Bertemu PM Papua Nugini, Bahas Kerja Sama Pertahanan-Perdagangan

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah berencana untuk melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Hal itu telah disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Rencana itu pun mendapatkan banyak respons dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Mantan Menteri Perdagangan Indonesia dan Braintrust Think Policy Mari Elka Pangestu.

Menurutnya reformasi subsidi BBM tidak berdiri sendiri dan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah acara diskusi 'Ruang Tengah' yang digelar oleh Think Policy.

"Isu ini bukan hanya tentang kesehatan dan polusi, tetapi juga ekonomi. Polusi yang menurunkan hasil kesehatan akan berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memiliki subsidi yang produktif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang tepat dan cara penyampaian subsidi. Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi dan bagaimana subsidi disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline menuju zero subsidy yang harus dilakukan secara bertahap," kata Mari dikutip dari keterangan resmi Think Policy, Senin (15/7/2024).

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menyampaikan latar belakang di balik rencana kebijakan tersebut. Menurutnya filosofi subsidi seharusnya menambah daya beli bagi yang rentan.

"Namun ada pola di mana subsidi lebih besar dinikmati oleh mereka yang memiliki daya ekonomi tinggi. Salah satunya adalah subsidi BBM di mana pengguna kendaraan roda empat menikmati jauh lebih besar daripada pengguna roda dua per kendaraan," tambahnya.

Rachmat menegaskan subsidi BBM harus bisa direformasi tanpa mengganggu ekonomi dan daya beli masyarakat. Caranya adalah dengan realokasi subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dan lebih adil.

"Jika dilakukan, dapat terbuka ruang fiskal yang dapat dialokasikan untuk memperbaiki kualitas udara, mendorong transportasi umum, dan kepentingan umum lainnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah dan harus kita kerjakan dengan bijak tapi juga segera," tuturnya.

CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami menjelaskan secara teknokratis, kebijakan ini memiliki dasar ekonomi dan lingkungan yang masuk akal. Namun, kita harus secara cermat mempelajari tantangan, kesempatan, dan dampak implementasinya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

"Oleh karena itu, kami mengadakan Ruang Tengah untuk menyediakan ruang aman bagi para teknokrat di lintas sektor untuk berbagi pandangan ahli mereka. Dengan masukan dari berbagai pihak, kami berharap dapat memastikan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan," ujarnya.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyampaikan kilang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan BBM di suatu wilayah. Salah satunya Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit (RU) VII Kasim, yang memiliki tugas sangat penting untuk memasok BBM kepada masyarakat di wilayah Papua dan Maluku.

"Saya melihat kilang Pertamina Kasim ini sangat strategis. Produksi Biosolar dan pertalite memenuhi sebagian besar kebutuhan wilayah Papua. Tentunya, ini bisa terus ditingkatkan mengingat keandalan pasokan energi di wilayah timur Indonesia, salah satunya berasal dari kilang ini," ungkap Erika, dalam keterangan tertulis, Minggu (14/7/2024)

Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan ke kilang RU VII Kasim di Kasim Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (12/7) lalu. Erika mengharapkan kilang ini bisa mempertahankan, bahkan meningkatkan produksi pengolahan BBM, agar dapat terus memenuhi kebutuhan BBM di wilayah Papua dan Maluku.

"Demi keandalan energi di wilayah timur, kami berharap tim RU VII Kasim dapat terus meningkatkan kinerja. Sehingga, apabila terjadi keterlambatan pengiriman dari RU VII Balikpapan melalui Wayame atau faktor risiko dari cuaca, semua (penyediaan BBM) tetap berjalan dengan maksimal," harapnya.

Sejalan dengan Erika, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menyampaikan upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas produksi pengolahan BBM untuk kilang Kasim ini. Salah satunya adalah upaya penggantian katalis untuk peningkatan oktan produk gasoline.

"Sehubungan telah menurunnya supply crude melalui pipa Walio mix dan crude Salawati, kami juga mendukung upaya RU VII Kasim ini membangun tangki crude dan jetty dalam project open access untuk mengembalikan kapasitas operasi yang saat ini 6.200 barrel per hari menuju kapasitas desain 10.000 barrel per hari," terangnya.

Di samping itu, lanjut Eman, mengingat proses pengolahan minyak mentah menjadi produk BBM yang dapat dinikmati oleh masyarakat memiliki risiko yang tinggi. Eman mengimbau agar Kilang Kasim selalu mengutamakan prinsip Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).

"Kilang Kasim saat ini sedang turn-around, seluruh pekerjaan di dalamnya diharapkan tetap mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja serta tidak lupa untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan," imbuh Eman.

Sebagai informasi, Kilang Pertamina Kasim yang dibangun pada tahun 1995 dan mulai beroperasi tahun 1997 ini dikenal sebagai satu-satunya kilang yang berada di wilayah timur Indonesia dengan produksi utama dalam pengolahan BBM berupa produk minyak Solar dan Pertalite. Beberapa pencapaian yang diraih oleh RU VII Kasim, antara lain pencapaian Proper Emas pada tahun 2021, 2022, 2023.

Pada kesempatan yang sama, General Manager Kilang Pertamina International RU VII Kasim Yodia Handhi Prambara menjelaskan pihaknya terus menjaga produksi BBM di kilang untuk mengamankan suplai BBM, khususnya di area Papua dan Maluku.

"Tentu kami membutuhkan kolaborasi dengan BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku agar produk BBM yang kami olah dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah timur," ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut, turut mendampingi Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Sunardi, Senior Manager Commercial PT KPI Zakaria Fitri, serta Communication & SR PT KPI Asmaul Husna.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah berupaya penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Oleh karena itu, dia mengatakan, pembelian BBM subsidi sesuai dengan penerima akan diterapkan pada 17 Agustus 2024.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram seperti dikutip Sabtu (13/7/2024).

Pernyataan Luhut itu tidak seirama dengan para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lain. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana pembatasan BBM subsidi ini. Dia mengatakan belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum," beber Airlangga.

Airlangga mengonfirmasi ketika ditanya keputusan soal pembatasan BBM subsidi masih menunggu revisi Perpres 191 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Di dalamnya akan ada aturan baru soal penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat.

Ketika ditanya lebih lanjut soal skema pembatasan yang akan dilakukan, seperti misalnya dari acuan ukuran CC mobil, Airlangga bilang belum ada keputusan. "Belum, belum, belum," hanya itu yang diucapkan Airlangga.

Senada, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengatakan, pihaknya tengah menunggu revisi Perpres 191 yang mengatur konsumen BBM subsidi. "Kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," katanya.

Saat ditanya apakah revisi Perpres itu rampung Agustus, Erick hanya menyatakan akan menunggu. Dia mengatakan, posisi BUMN sendiri merupakan korporasi, bukan pengambil kebijakan.

"Saya tunggu aja, karena itu kan harus ada kebijakan, kan inget loh, bahwa BUMN ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191, untuk segera didorong," katanya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga merespons rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Arifin mulanya mengatakan, tidak ada perubahan terkait harga BBM.

"Nggak ada yang berubah, nggak naik," katanya.

Saat ditanya mengenai pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus, Arifin mengatakan masih mempertajam data.

Arifin menambahkan agar BBM subsidi tepat sasaran Kementerian ESDM diminta untuk melakukan pendalaman terkait BBM subsidi tersebut. Ia juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok," katanya.

Hidroponik telah menjadi tren pertanian di era modern dengan memanfaatkan lahan sempit yang ada pekarangan rumah. Model pertanian semacam ini semakin diminati sejak terjadinya masa pandemi COVID-19. Terlebih hasil budidaya tanaman hidroponik dapat menjadi tambahan mata pencaharian sehingga sering dimanfaatkan oleh masyarakat.

Melihat fenomena tersebut, Pertamina Grup melalui subholding PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Dumai dan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) melalui subholdingnya, menjalankan program Desa Energi Berdikari (DEB) dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mendukung kebutuhan energi di masyarakat desa. Seperti yang dikembangkan Kelompok Kesehatan Ibu dan Buah Hati (Sehati) dari Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.

Kelompok Sehati merupakan salah satu kelompok masyarakat binaan KPI berhasil membudidayakan selada dan sawi melalui media tanam hidroponik. Kelompok ini mampu menghasilkan puluhan kilogram sayuran dalam satu bulan dari green house masing-masing anggota kelompok.

"Sejak tahun 2022, tepatnya bulan November, kami mulai budidaya tanaman hidroponik berkat dorongan dan pembinaan yang diberikan PT KPI Unit Dumai," kata salah satu anggota Kelompok Sehati sebagai pegiat hidroponik Yani dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Lewat budidaya hidroponik, ia merasakan banyak manfaat. Mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, penguatan gizi dalam kegiatan posyandu kelompok sehati, hingga membantu perekonomian sekitar Rp 1.000.000 setiap bulannya.

"Tantangan dari budidaya hidroponik adalah pengeluaran akan kebutuhan listrik dalamoperasionalnya," tambahYani.

Foto: Pertamina

Menjawab tantangan tersebut, PT KPI Unit Dumai dan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menjalankan program Desa Energi Berdikari (DEB) dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk kelompok hidroponik Sehati. Penyerahan PLTS off grid dengan kapasitas 2,2 kWp & 5 kWh battery storage secara simbolis berlangsung di Aula Kantor Lurah Tanjung Palas, Kota Dumai, Selasa (9/7).

Pembangunan PLTS di Dumai ini melengkapi aksi Pertamina Grup dalam membangun fasilitas EBT di desa-desa yang membutuhkan akses EBT di Indonesia, setelah sebelumnya membangun hal yang sama di Kabupaten Tanggamus Lampung, Muara Enim, Bali, Aceh dan puluhan desa lainnya di Indonesia dalam konsep Desa Energi Berdikari

Sebagai pengemban amanah transisi energi di Pertamina, Corporate Secretary Pertamina NRE Dicky Septriadi menyatakan Pertamina NRE berupaya secara serius untuk terus mengajak masyarakat dan Pertamina Group terlibat aktif dan mengembangkan energi baru terbarukan.

"Kami bangga dengan kerja sama ini, semoga semakin banyak lokasi yang bisa kami dukung dalam memanfaatkan energi terbarukan, dan mengedukasi masyarakat terkait transisi energi," ucap Dicky.

Area Manager Communication, Relations, & CSR PT KPI Unit Dumai Agustiawanmenambahkan, saat ini Pertamina bersinergi dengan unit operasinya telah membangun 3 unit PLTS yang tersebar di beberapa titik di Kota Dumai, melalui program pembinaan TJSL yang dimiliki oleh Kilang Pertamina Dumai. Ia berharap agar bantuan tersebut dapat dimanfaat dan dijaga sebaik mungkin agar manfaat dari bantuan PLTS tersebut dapat terus dinikmati

"Pertamina grup bersinergi untuk membangun desa-desa di Indonesia dengan menyediakan energi baru dan terbarukan (EBT). Apa yang kami berikan ini menjadi bentuk komitmen Pertamina untuk menghidupkan dan memperkenalkan energi terbarukan ke masyarakat sebagai alternatif pengganti energi fossil," kata Agustiawan.

Camat Dumai Timur Zainur yang hadir dalam acara juga menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan Pertamina NRE dan PT KPI Unit Dumai.

"Sosialisasi yang kita terima hari ini kiranya dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penggiat pelaksana hidroponik memanfaatkan energi bersih yang ada di Kecamatan Dumai Timur. Giat yang selama ini dibina KPI Dumai sudah berjalan dan cukup membantu perputaran perekonomian masyarakat dengan berkolaborasi bersama kelompok masyarakat dan PKK. Semoga kegiatan ini lebih baik dan positif kedepannya," ungkap Zainur.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan Pertamina mendukung inisiatif pengembangan energi baru terbarukan serta dekarbonisasi yang dilakukan oleh Pertamina NRE dan KPI tersebut. Upaya ini mencerminkan komitmen Pertamina Grup dalam sosialisasi pemanfaatan energi transisi, sekaligus memberi kesadaran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penurunan emisi.

"Pertamina mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat untuk ikut dalam upaya dekarbonisasi, salah satunya dengan penggunaan energi baru terbarukan. Program ini tak hanya bermanfaat dalam menjaga keseimbangan lingkungan, juga membantu masyarakat untuk memajukan perekonomiannya," pungkas Fadjar.

Sebagai informasi, inisiatif-inisiatif dalam pengembangan energi baru dan terbarukan serta dekarbonisasi yang dilakukan Pertamina NRE dan KPI juga bagian terintegrasi dari implementasi aspek environmental, social, and governance (ESG) serta dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama tujuan ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi juga berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Tangis Karen Pecah Seusai Divonis 9 Tahun Bui di Kasus Korupsi LNG

Tangis Karen Pecah Seusai Divonis 9 Tahun Bui di Kasus Korupsi LNG