Rencana Indonesia mengekspor listrik bersih ke Singapura diperkirakan bisa mendatangkan investasi jumbo ke Tanah Air. Apalagi permintaan listrik bersih dari Negeri Singa mencapai 3,4 GW.

Menurut Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli, potensi investasi bagi Indonesia mencapai US$ 50 miliar atau Rp 780 triliun. Indonesia juga bisa memperoleh devisa ekspor sekitar US$ 4-6 miliar.

"Nah itu membuka peluang devisa ekspor listrik sebesar US$ 4-6 miliar dan investasi hingga US$ 50 miliar," katanya dalam The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Kemudian ada juga potensi investasi di rantai pasok panel surya, battery energy system storage, dan lainnya. Potensi devisa yang diraup untuk proyek tersebut mencapai US$ 2,7 miliar.

"Apabila kita melakukan ekspor listrik Singapura ini, itu membuka peluang ekonomi untuk investasi di rantai pasok solar, PV, dan baterai energy systemnya, storage system. Kita sudah ada perhitungan dan beberapa perusahaan apapun sudah ada yang membangun salah satunya di Kendal dan investasi untuk panel surya ini bisa meraup potensi devisa sebesar US$ 2,7 miliar," bebernya.

Dalam catatan detikcom, Energy Market Authority (EMA) Singapura telah memberikan Persetujuan Bersyarat (Conditional Approval/CA) kepada TotalEnergies dan RGE untuk memasok 1,0 gigawatt (GW) tenaga surya Photovoltaic (PV) dari Indonesia ke Singapura melalui perusahaan patungannya Singa Renewables Pte Ltd (Singa).

Persetujuan Bersyarat tersebut diumumkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.

Proyek ini akan memanfaatkan tenaga surya dari Indonesia untuk menghasilkan energi bersih yang akan dipasok ke Singapura. Selain itu, Singa juga akan memasok tenaga surya PV untuk penggunaan domestik di kompleks industri hijau di Provinsi Riau, Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) optimistis upaya pemerintah mendorong ekspor listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dapat mendorong industri dan pendapatan negara.

Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang mengatakan pihaknya melihat dampak positif yang didorong melalui proyek perdagangan listrik rendah emisi yang diproduksi di Indonesia dijual ke luar negeri.

"Menurut saya ekspor listrik merupakan sesuatu yang positif karena bisa meningkatkan devisa negara," kata Arthur kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong ekspor listrik dengan penciptaan investasi industri tenaga surya hingga baterai penyimpanan listrik di Indonesia bagi negara pengimpor.

Arthur menilai syarat tersebut juga dapat mendorong peningkatan industri manufaktur komponen berbasis renewable di dalam negeri.

Kendati demikian, sempat terjadi perbedaan suara di kalangan pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai ekspor listrik hijau masih perlu dikaji kembali untuk menjaga kepentingan nasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyebut ekspor listrik EBT memberikan manfaat besar bagi negara.

Dalam agenda ISF 2024, Kemenko Marves mengungkap nilai proyek ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (kurs Rp15.423).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan proyek kerja sama energi terbarukan ini sangat strategis untuk kemitraan kedua negara dalam komitmen keberlanjutan.

"Dengan penandatanganan nilai proyek ini, Pak Rachmat membisikkan kepada saya sekitar US$20 miliar," kata Luhut di Indonesia Sustainable Froum (ISF) 2024, beberapa waktu lalu.

Luhut menerangkan, bagi Singapura, kerja sama ini akan mengamankan pasokan listrik bersih melalui sistem penyimpanan energi baterai dan listrik dari panel surya atau photovoltaic yang diproduksi di Indonesia.

Sementara itu, bagi Indonesia, sangat penting untuk mengamankan pangsa pasar dan lanskap ekspor energi. Dalam hal ini, Indonesia juga memiliki silika sebagai bahan baku panel surya.

Bisnis.com, JAKARTA - Proyek ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura dinilai dapat menjadi batu loncatan yang menguntungkan bagi kemajuan industri tenaga surya dan rantai pasoknya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah semestinya tidak lagi tarik ulur dan beda suara terkait kepentingan ekspor listrik hijau tersebut.

"Saya menilai ekspor listrik [EBT] ke Singapura itu bagus untuk Indonesia. Pemerintah seharusnya tidak plin-plan, tidak tarik ulur dalam mendukung ini, itu kan kesepakatan dua negara," kata Fabby kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Dalam hal ini, Fabby menanggapi beda suara yang sempat terjadi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, rencana ekspor listrik EBT akan kembali dikaji ulang oleh pihaknya untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, serta mempertahankan nilai daya saing dan keunggulan komparatif EBT.

Padahal, Indonesia dan Singapura baru-baru ini menekan proyek kerja sama energi baru terbarukan yang mencakup ekspor listrik dan pengembangan industri panel surya dengan nilai potensi US$20 miliar atau setara Rp308 triliun (asumsi kurs Rp15.423 per US$).

Singapura bahkan menambah impor lsitrik hijau dari Indonesia sebanyak 1,4 gigawatt (GW) menjadi 3,4 GW yang akan dilakukan oleh tujuh perusahaan yaitu TotalEnergies & RGE, konsorsium Shell Vena Energy, Pacific Metcoal Solar Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy.

"Proses persiapan itu sejak diberikan conditional approval oleh EMA [Energy Market Authority] Singapura, proses persiapannya dari investor sudah dilakukan mencari lahan, securing license, studi teknis, study environmental impact assessment," ujarnya.

Fabby menyebut, pemerintah harus mendorong proyek ekspor listrik ini untuk menambah devisa dari sektor EBT. Apalagi, Indonesia diuntungkan karena persyaratan pembangunan industri tenaga surya dan rantai pasok di dalam negeri.

Dengan demikian, pabrikan solar panel hingga baterai untuk ekspor listrik dapat diproduksi di Indonesia dan memberikan nilai tambah. Sejumlah perusahaan produsen solar panel pun sudah mulai membangun pabriknya.

"Ada beberapa perusahaan Inspira [konsorsium Indonesia Solar Panel Industri & Renewable Alliance], Jinko Solar, Seraphim Energy, Trina Solar, mereka sudah bangun dengan ekspektasi nanti bisa masuk ke proyek itu," imbuhnya.

Dari proyek-proyek pembangunan industri solar panel di Indonesia maka dia melihat ada potensi kapasitas hingga 15 GW yang dapat dihasilkan. Dalam hal ini, proyek ekspor Singapura menjadi jaminan pasar yang pasti dengan kontrak serapan sebesar 3,4 GW.

"Timeline-nya sudah jelas, 2026-2028 itu sudah jelas dari sisi demand ke Singapura dan itu bisa menarik orang untuk berinvestasi di Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Fabby menilai proyek ini juga membuat Indonesia dapat membangun industri untuk PLTS. Artinya, kemudian kita bisa memproduksi modul surya tier 1, itu kita ke depan bisa ekspor juga ke Asean atau ke Pasifik bahkan," terangnya.

Lebih lanjut, dia memahami upaya Kementerian ESDM untuk pertimbangan kebutuhan nasional. Namun, Indonesia masih memiliki potensi energi surya yang besar hingga 3.3000 GW.

"Saya melihat ini [kebutuhan nasional] tidak bisa menjasi alasan untuk menunda penjualan listrik ke Singapura, ini membangun industri PLTS kita," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara terkait Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang memprotes rencana ekspor listrik.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, pihaknya masih perlu melakukan pembahasan terkait ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) bersama Kementerian ESDM.

"Nanti kita omongin soal itu. Kita ikut kementerian ESDM," ujarnya saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

PIXABAY/MICHAEL SCHWARZENBERGER Ilustrasi listrik, pasokan listrik.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya tengah mengkaji kembali rencana ekspor listrik yang bersumber dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) atau "listrik hijau" ke luar negeri.

Namun, ia menekankan, ekspor listrik ini harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati agar benar-benar menguntungkan bagi Indonesia.

"Kita kan prinsipnya tidak ada masalah (untuk ekspor listrik), tapi kan kita harus hati-hati dan kita harus kaji baik-baik," ujar Bahlil ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Dia menjelaskan, pemerintah akan melihat terlebih dahulu kebutuhan listrik berbasis EBT untuk nasional, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Selain itu, akan mempertimbangkan dahulu nilai ekonomi dari ekspor listrik 'hijau' tersebut.

"Setelah itu baru kita merumuskan, nanti ada pemerintah Indonesia yang akan membicarakan negara mana saja yang akan dituju," ucapnya.

Saat ini pasar ekspor listrik yang memungkinkan bagi Indonesia adalah Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara terkait Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang memprotes rencana ekspor listrik.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, pihaknya masih perlu melakukan pembahasan terkait ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) bersama Kementerian ESDM.

"Nanti kita omongin soal itu. Kita ikut kementerian ESDM," ujarnya saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

PIXABAY/MICHAEL SCHWARZENBERGER Ilustrasi listrik, pasokan listrik.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya tengah mengkaji kembali rencana ekspor listrik yang bersumber dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) atau "listrik hijau" ke luar negeri.

Namun, ia menekankan, ekspor listrik ini harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati agar benar-benar menguntungkan bagi Indonesia.

"Kita kan prinsipnya tidak ada masalah (untuk ekspor listrik), tapi kan kita harus hati-hati dan kita harus kaji baik-baik," ujar Bahlil ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Dia menjelaskan, pemerintah akan melihat terlebih dahulu kebutuhan listrik berbasis EBT untuk nasional, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Selain itu, akan mempertimbangkan dahulu nilai ekonomi dari ekspor listrik 'hijau' tersebut.

"Setelah itu baru kita merumuskan, nanti ada pemerintah Indonesia yang akan membicarakan negara mana saja yang akan dituju," ucapnya.

Saat ini pasar ekspor listrik yang memungkinkan bagi Indonesia adalah Singapura.

SHUTTERSTOCK/JITTAWIT21 Ilustrasi listrik.

Indonesia dan Singapura sudah meneken Memorandum of Understanding (MoU) Announcement on Cross Border Electricity Interconnection pada 5 September 2024 sebagai kerja sama ekspor listrik.

Lewat kerja sama ini, RI berpotensi mengekspor listrik 'hijau' ke Singapura hingga 3,4 gigawatt (GW) dengan nilai proyek mencapai 20 miliar dollar AS atau berkisar Rp 308 triliun (asumsi kurs Rp 15.400 per dollar AS).

Namun Bahlil menyebut, saat ini belum ada kesepakatan ekspor listrik ke Singapura yang sudah terealisasi. Akan tetapi, ia memastikan potensi kerja sama itu tetap berjalan dengan baik.

"Belum ada (kesepakatan ekspor listrik), yang ada cuma MoU, ini kan tidak mengikat, hanya kesepahaman. Tapi enggak ada gagal, semua berpotensi baik-baik saja," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara terkait Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang memprotes rencana ekspor listrik.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, pihaknya masih perlu melakukan pembahasan terkait ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) bersama Kementerian ESDM.

"Nanti kita omongin soal itu. Kita ikut kementerian ESDM," ujarnya saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

PIXABAY/MICHAEL SCHWARZENBERGER Ilustrasi listrik, pasokan listrik.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya tengah mengkaji kembali rencana ekspor listrik yang bersumber dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) atau "listrik hijau" ke luar negeri.

Namun, ia menekankan, ekspor listrik ini harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati agar benar-benar menguntungkan bagi Indonesia.

"Kita kan prinsipnya tidak ada masalah (untuk ekspor listrik), tapi kan kita harus hati-hati dan kita harus kaji baik-baik," ujar Bahlil ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Dia menjelaskan, pemerintah akan melihat terlebih dahulu kebutuhan listrik berbasis EBT untuk nasional, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Selain itu, akan mempertimbangkan dahulu nilai ekonomi dari ekspor listrik 'hijau' tersebut.

"Setelah itu baru kita merumuskan, nanti ada pemerintah Indonesia yang akan membicarakan negara mana saja yang akan dituju," ucapnya.

Saat ini pasar ekspor listrik yang memungkinkan bagi Indonesia adalah Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menanggapi komentar pedas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait rencana ekspor listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Rachmat Kaimuddin mengatakan, kementerian yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu akan berkomunikasi lebih lanjut dan mengikuti kebijakan Kementerian ESDM terkait ekspor listrik rendah emisi tersebut.

"Nanti kita omongin soal itu ya, kita ikut Kementerian ESDM," kata Rachmat usai agenda Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil memberikan sinyal tak setuju untuk melanjutkan ekspor listrik hijau yang selama ini digagas oleh Kemenko Marves. Salah satu proyek yang telah disepakati yaitu ekspor listrik ke Singapura.

Bahlil menilai rencana ekspor listrik EBT harus dilakukan dengan kehati-hatian dan mendahulukan kebutuhan nasional. Ekspor listrik hijau justru membuat nilai daya saing dan keunggulan komparatif EBT diberikan ke negara lain, sementara Indonesia belum cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kalau di Republik [Indonesia] belum cukup atau belum paten, ya kenapa harus kita kirim ke luar? Jadi jangan kita ini jadi follower orang gitu. Kita harus jadi lokomotif Asean, bukan follower Asean," jelasnya dalam Green Initiative Conference 2024, beberapa waktu lalu.

Secara tidak langsung, dia menyinggung kerja sama ekspor listrik hijau yang baru-baru ini dilakukan Indonesia dan Singapura dengan syarat pembangunan industri solar panel di Indonesia.

Kendati demikian, Bahlil tak mempermasalahkan ekspor listrik jika dilakukan dengan pertimbangan yang baik, serta mendahulukan kepentingan nasional. Untuk itu pihaknya akan mengkaji ulang rencana ekspor listrik EBT tersebut.

"Kita kasih ke orang di saat negara kita belum cukup dan orang membangun industrinya setelah itu CO2-nya dikirim ke Indonesia, mau jadi apa bangsa kita?" tuturnya.

Sebelumnya, Kemenko Marves mendorong ekspor listrik hijau ke Singapura dengan syarat pembangunan industri tenaga surya dan rantai pasoknya di Indonesia. Kesepakatan RI-Singapura juga telah diteken bersama Menteri Perdagangan Singapura melalui agenda International Sustainability Forum (ISF) pada September 2024.

Melalui agenda tersebut, RI dan Singapura memiliki kesepakatan kerja sama ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (asumsi kurs Rp15.423).

Otoritas Singapura melalui Energy Market Authority (EMA) juga telah memberikan persetujuan bersyarat kepada dua perusahaan Singapura, Total Energies & RGE dan Shell Vena Energy Consorsium, untuk impor listrik rendah karbon dari Indonesia.

Singapura juga telah memberikan izin impor listrik dari Indonesia kepada lima perusahaan, yaitu Pacific Metcoal Solar Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy. EMA menerbitkan lisensi bersyarat kepada kelima perusahaan tersebut sebagai pengakuan bahwa proyek-proyek ini berada dalam tahap pengembangan lanjutan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal mengkaji ulang rencana eksporlistrik kendati telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengiriman ke Singapura.

Bahlil menegaskan ini dilakukan setelah dirinya digeser oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Kementerian Investasi/BKPM ke Kementerian ESDM.

Ia menyebut ESDM pemilik seluruh perangkat regulasi untuk memutuskan ekspor listrik.

"Kami akan katakan, kami akan memberikan (ekspor listrik), tapi saya akan mementingkan national interest. Kalau di Republik (Indonesia) belum cukup, atau Republik belum paten, ya kenapa harus kita kirim ke luar?" ucapnya dalam kumparan Green Initiative Conference 2024 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9).

Ia menegaskan Indonesia harus jadi lokomotif Asean. Bahlil tak mau jika negeri ini malah menjadi pengikut bangsa lain.

Langkah ini diklaim mirip dengan keputusan Indonesia menyetop ekspor nikel mentah. Terlebih, listrik yang akan dikirim ke luar negeri adalah hasil dari energi baru terbarukan (EBT).

"Isu green ini kemudian menjadi isu geopolitik, tidak hanya isu nasional, (melainkan) isu geopolitik karena orang bicara tentang industri manufaktur. Foreign direct investment (FDI) yang masuk ke Asia Tenggara secara sektor keuangan yang paling terbesar itu adalah Singapura, tapi FDI untuk sektor manufaktur terbesar itu Indonesia," jelasnya.

"Nah, ini terjadi isu besar, ekspor listrik ke luar negeri. Bagi saya, saya pakai konsekuensi perdagangan bebas, itu gak ada masalah. Tapi kita harus berhati-hati dalam menolaknya. Jangan senjata kita kasih kepada orang untuk orang hajar kita," wanti-wanti Bahlil.

Selepas acara, Bahlil menegaskan bahwa belum ada kesepakatan dengan negara manapun soal ekspor listrik. Ini juga berlaku dengan Singapura.

Ia menekankan Indonesia dan Singapura baru sebatas MoU. Bahlil menegaskan nota kesepahaman soal ekspor listrik bersih itu tidak mengikat.

"Kita harus berhati-hati, kaji baik-baik. Kita harus melihat kepentingan dan kebutuhan nasional kita, setelah itu kita lihat nilai ekonominya dan kepentingan negara kita. Setelah itu, kita merumuskan. Nanti ada Pemerintah Indonesia yang akan membicarakan dengan negara mana saja yang dituju," ungkapnya selepas acara.

"Enggak ada gagal-gagal (ekspor listrik). Semua berpotensi, baik-baik saja ya," tutup Bahlil.

Ekspor listrik ke Singapura kerap dibahas beberapa kali. Pembicaraan ini bahkan sudah sampai di level pimpinan kedua negara.

Presiden Jokowi sempat bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dalam Leaders's Retreat membahas ekspor listrik. Pertemuan dilakukan di Istana Bogor, Jawa Barat pada April 2024 lalu.

Indonesia-Singapura juga sudah meneken MoU terkait listrik pada September 2023. Negeri Singa butuh listrik rendah karbon sebanyak 4 gigawatt hingga 2035, separuhnya alias 2 gigawatt bakal dipenuhi dari Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan masih mengkaji rencana ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya kebutuhan EBT dalam negeri saja belum tercukupi.

"Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM, karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di Kementerian ESDM. Kami akan memberikan, tetapi kami akan mementingkan nasional interest. Kalau di republik belum cukup, belum paten, ya kenapa harus dikirim keluar?" kata dia dalam acara Green Initiative Converence di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Bahlil mengatakan adanya permintaan ekspor listrik EBT memang tidak menjadi masalah karena sebagai konsekuensi perdagangan bebas. Namun, Indonesia harus tetap berhati-hati untuk mengelola sumber daya energi terbarukan sendiri yang potensinya besar.

"Jangan senjata kita kasih untuk orang hajar kita. Saya tidak bisa membayangkan ketika nilai kompetitif kita, keunggulan kita, EBT kita dikasih ke orang di saat negara kita belum cukup. Orang membangun industrinya setelah itu CO2 dikirim ke Indonesia. Mau jadi apa bangsa kita?" tegasnya.

Keputusan untuk ekspor listrik EBT ini menurutnya akan menyangkut masa depan Indonesia. Bahlil mengaku tidak ingin membuat beban sejarah bagi masa depan bangsa.

"Saya tidak ingin menjadi menteri dan pemimpin partai politik yang meninggalkan beban sejarah pada generasi anak-anak saya. Kita tidak bisa lagi bicara bagaimana dapat duit. Itu zaman saya jadi pengusaha dulu," ungkapnya.

Bahlil menyebut jangan sampai Indonesia menjadi pengikut saja di Asia Tenggara ini. Seharusnya Indonesia dapat menjadi lokomotif di ASEAN.

"Kita jangan jadi apa ya, kita harus menjadi lokomotif ASEAN bukan follower ASEAN," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji ulang kerja sama ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dengan mendahulukan kebutuhan nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan ekspor listrik hijau. Namun, dia menilai Indonesia juga harus berhati-hati dalam melangkah, terutama untuk memastikan dapat unggul dalam konteks EBT.

"Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di ESDM. Kami akan siapkan, kami akan memberikan, tapi saya akan mementingkan kepentingan nasional," kata Bahlil di agenda Green Iniatiave Conference 2024, Rabu (25/9/2024).

Dengan ekspor listrik, menurut Bahlil, nilai daya saing dan keunggulan komparatif EBT nasional justru diberikan kepada negara lain. Padahal, dia menilai Indonesia sendiri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Secara tidak langsung, dia menyinggung kerja sama ekspor listrik hijau yang baru-baru ini dilakukan Indonesia dan Singapura dengan syarat pembangunan industri solar panel di Indonesia.

"Kita kasih ke orang di saat negara kita belum cukup dan orang membangun industrinya setelah itu CO2-nya dikirim ke Indonesia, mau jadi apa bangsa kita?" ujarnya.

Kendati demikian, Bahlil menegaskan ekspor listrik tidak masalah jika dilakukan dengan pertimbangan yang baik, serta mendahulukan kepentingan dan kebutuhan nasional.

"Setelah itu kita lihat nilai ekonominya dan kepentingan negara kita, setelah itu kita merumuskan ya kan nanti ada pemerintah Indonesia yang akan membicarakan dengan negara mana aja yang dituju," jelasnya.

Adapun, Indonesia telah memiliki kesepakatan kerja sama ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (asumsi kurs Rp15.423).

Dalam agenda International Sustainability Forum (ISF) 2024, otoritas Singapura melalui Energy Market Authority (EMA) memberikan persetujuan bersyarat kepada dua perusahaan Singapura, Total Energies & RGE dan Shell Vena Energy Consorsium, untuk impor listrik rendah karbon dari Indonesia.

Sebelumnya, Singapura juga telah memberikan izin impor listrik dari Indonesia kepada lima perusahaan, yaitu Pacific Metcoal Solar Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy. EMA menerbitkan lisensi bersyarat kepada kelima perusahaan tersebut sebagai pengakuan bahwa proyek-proyek ini berada dalam tahap pengembangan lanjutan.

"Belum ada, yang ada cuma MoU, MoU tidak mengikat yah, kesepahaman yah. Oh nggak ada gagal, gagal, semua berpotensi baik-baik aja ya," ujar Bahlil.

Penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 telah berakhir pada Jumat (6/9). Sejumlah kerja sama disepakati dalam forum tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak hal yang dicapai dalam penyelenggaraan ISF 2024 yang berlangsung pada 5-6 September 2024. Capaian tersebut seperti terjalinnya kerja sama ekspor listrik energi terbarukan (EBT) sebesar 3,4 gigawatt dengan Singapura, yang memilik nilai ekonomi mencapai US$ 25-30 miliar.

Selanjutnya, dalam ajang yang menarik 11 ribu partisipan dari 53 negara tersebut, Indonesia juga berhasil melakukan penjajakan (preliminary) kerja sama mengenai fasilitas penangkapan karbon (carbon capture storage/CCS).

"Itu juga bisa angkanya besar sekali bisa mungkin berapa puluh miliar dolar AS, itu dalam waktu dalam 20-25 tahun ke depan," katanya.

Di samping itu, Indonesia juga telah melakukan pembahasan dengan pihak Malaysia mengenai Asean Grid yang nantinya mengkombinasikan konektifitas energi hijau (green energy). Hal itu mengingat Indonesia memiliki kapasitas pengembangan energi terbarukan (EBT) mencapai 3.300 megawatt.

"Jadi saya kira kerja sama yang bisa dilakukan dari ini, karena Indonesia akan menjadi salah satu negara mempunyai green product, seperti mobil listrik, petrochemical, dan sebagainya, ini membuat Indonesia jadi leading," kata Luhut.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, tahun depan pihaknya akan kembali menyelenggarakan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) yang lebih meriah di Bali. Pasalnya ISF 2025 karena akan digabungkan dengan ekspedisi laut Ocean X Expedition yang telah dilakukan oleh RI.

Pemerintah Indonesia sebelumnya, telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan NZE yang tercantum dalam Perjanjian Paris melalui Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) sebanyak 912 juta ton pada 2030.

Forum ISF 2024 merupakan ajang resmi Pemerintah Indonesia bagi para pemimpin dunia dari berbagai sektor dan negara untuk dapat bertukar pikiran dan pengetahuan sekaligus memberikan solusi dan praktek terbaik menghadapi perubahan iklim.

Perhelatan akbar yang berlangsung selama dua hari itu meliputi sejumlah agenda mulai dari sesi utama yang menghadirkan pembicara kunci, Pleno, Tematik, High Level Dialogue, Memorandum of Understanding (MoU) Signing, Pameran, hingga Gala Dinner.

Pemerintah Indonesia telah menandatangan kesepakatan untuk ekspor listrik yang berasal dari energi baru terbarukan ke Singapura. Penandatangan tersebut dilakukan di sela Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (5/9).

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, percaya kerja sama ini akan dijalankan sesuai dengan prosedur pemerintah dan bisnis sebagaimana mestinya. Dia juga berharap dengan kerja sama ini Indonesia Singapura dapat terus mendorong investasi serta kolaborasi kedua negara.

“Singapura dan Indonesia dapat memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini sehingga tidak hanya menghasilkan uang, tetapi kita berkontribusi, memulai perubahan iklim,” kata dia saat acara penandatanganan.

Menurut Luhut, ekspor listrik bersih ke Singapura juga menjadi bukti komitmen negara ini kepada dunia internasional bahwa Indonesia dapat ambil peran dalam mewujudkan net zero emission.

Berikut lima fakta ekspor listrik ke Singapura:

1. Investasi jumbo

Luhut mengatakan, proyek ini memiliki nilai investasi besar yaitu sebesar US$ 20 miliar atau Rp 308 triliun (kurs Rp 15.400).

“Saya kira dalam penandatangan nilai proyek ini sekitar US$ 20 miliar,” kata Luhut.

2. Menguntungkan kedua negara

Luhut mengatakan, kerja sama ini menguntungkan kedua negara. Keuntungan bagi Singapura yaitu bisa mengamankan pasokan listrik bersih melalui sistem penyimpanan dari baterai dan panel surya yang diproduksi di Indonesia.

“Bagi Indonesia kegiatan ini sangat penting bagi landskap ekspor energi kita. Apalagi Indonesia memiliki banyak sumber silika untuk bahan baku panel surya sehingga kita bisa membangun industri panel surya,” ujar Luhut.

Dia mengatakan ekspor listrik ke Singapura merupakan salah satu jalan baru bagi Indonesia untuk beralih dari yang awalnya menjadi pengekspor energi fosil seperti batu bara dan gas alam menjadi pengekspor energi terbarukan.

“Arti penting kerja sama ini melampaui batas negara kita. Ini memfasilitasi pengembangan proyek energi terbarukan lintas batas, perdagangan listrik, dan industri manufaktur hijau di Indonesia,” ucapnya.

3. Berasal dari pembagkit listrik tenaga surya (PLTS)

Adapun listrik hijau tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga surya yang didirikan di Indonesia. Luhut mengatakan, komponen dalam pembangunan PLTS akan berasal dari dalam negeri, mulai dari panel surya hingga baterai. Dengan demikian, investasi tersebut akan mendorong pembukaan lapangan kerja di dalam negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan PLTS hasil kerja sama dengan Singapura akan lebih besar dari PLTS Cirata. Untuk diketahui, PLTS Cirata merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 192 megawatt peak.

Rachmat mencatat kapasitas PLTS hasil investasi dengan Singapura dapat mencapai sekitar 20 gigawatt peak atau 100 kali lebih besar dari PLTS Cirata. Dengan demikian, PLTS tersebut akan menjadi PLTS terbesar di dunia.

"Panel surya dan baterai PLTS tersebut akan dibuat di dalam negeri. Itu salah satu investasi yang cukup besar pada sore ini," kata Rachmat.

4. Ekspor dilakukan lima perusahaan

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Singapura Tan See Leng mengatakan Indonesia dan Singapura telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU yang berfungsi untuk mendukung pengembangan proyek-proyek komersial dan interkoneksi bagi perdagangan listrik lintas batas.

“Otoritas Pasar Energi Singapura atau EMA juga memberikan persetujuan bersyarat kepada lima perusahaan untuk mengimpor 2 GW listrik rendah karbon dari Indonesia ke Singapura,” kata Tan dalam acara yang sama.

Persetujuan tersebut, diantaranya konsorsium Pacific Medco Solar Energy Medco Power with Consortium partners, PacificLight Power Pte Ltd (PLP) and Gallant Venture Ltd, a Salim Group company, Adaro Green, dan TBS Energi Utama.

Tan juga menyebut, dengan progres lima perusahaan di atas yang menunjukkan hasil baik, maka EMA akan memberikan persetujuan bersyarat tambahan untuk dua proyek lainnya, untuk Total Energies RGE dan Shell Vena Energy Consortium.

“Kedua proyek ini akan mengekspor 1,4 GW tambahan listrik rendah karbon dari Indonesia ke Singapura,” ucapnya.

Sama seperti Luhut, dia juga menyebut bahwa ekspor listrik ke Singapura juga akan memacu pendirian pabrik-pabrik yang memproduksi solar PV dan sistem penyimpanan energi baterai di Indonesia.

“Pendapatan dari ekspor listrik ke Singapura juga dapat digunakan untuk mengkatalisasi lebih banyak proyek energi terbarukan untuk mempercepat perjalanan dekarbonisasi Indonesia,” kata dia.

5. Dimulai 2028

Adapun ekspor listrik ke Singapura dilakukan mulai 2028 sebesar 3,4 gigawatt (GW) yang dimulai pada 2028. Jumlah ini akan dipasok dari tujuh perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan bersyarat.

Namun hingga saat ini baru ada lima perusahaan yang mengantongi izin. Sementara dua perusahaan lainnya direncanakan ekspor mulai 2030.