Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menyebut keberadaan jaringan gas (jargas) kota bisa menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi dan biaya distribusi gas LPG. Diketahui, pemerintah mengeluarkan biaya mencapai Rp 830 triliun untuk mendistribusikan gas LPG.

Dalam diskusi terkait Kinerja 100 Hari Anggota KPPU Periode 2024-2029 pada Rabu (3/7), ia mengatakan kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakan jargas. Padahal, subsidi LPG dinilai akan terus membebani anggaran pemerintah ke depan.

Guna menghemat anggaran pemerintah, pria yang akrab disapa Ifan ini mengaku akan mendorong pemerintahan yang baru untuk berani menempuh langkah peralihan subsidi gas LPG 3 kg kepada pembangunan jargas kota. Dengan begitu, pemerintah secara bertahap dapat mengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang akan dibangun jaringan gas tersebut.

"Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk mengganti subsidi gas LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demi menghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran," ungkap Ifan dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2024).

Ia menjabarkan pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018. Pengembangan jargas juga masuk dalam RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan target penggunaannya sampai 2024 mencapai 4 juta SR. Namun sayangnya, realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20% dari target APBN.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota.

Ifan menambahkan, keterbatasan jaringan pipa gas juga menyebabkan konsumen bergantung pada LPG, khususnya kemasan 3 kg. Data menunjukkan konsumsi LPG kg terus meningkat tiap tahun, sementara LPG (non subsidi) stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi.

Tercatat tingkat konsumsi LPG 3 kg meningkat dari 6,8 juta MT di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023 (tumbuh 3,3% secara rata-rata dalam lima tahun terakhir). Sejalan dengan hal tersebut, biaya subsidi LPG 3 kg terus meningkat (rata-rata tumbuh 16% selama 5 tahun), dari Rp 54,1 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 117,8 triliun di tahun 2023.

Tahun ini, terdapat alokasi subsidi LPG sebesar Rp 87,5 triliun. Dengan demikian, sejak tahun 2019 total subsidi yang diberikan pemerintah untuk gas sudah mencapai Rp 460,8 triliun. Mengingat mayoritas LPG berasal dari impor, dapat diperkirakan total nilai impor LPG selama periode 2019-2023 mencapai Rp 288 triliun.

Dengan membandingkan total biaya subsidi LPG dalam periode yang sama (yakni sebesar Rp 373 trilliun), maka rasio biaya impor LPG mencapai 77% dari total subsidi LPG. Jika digabung dengan subsidi tahun ini, total biaya subsidi dan nilai impor tersebut mencapai Rp 833,8 triliun.

Ifan menegaskan besaran tersebut sangat signifikan karena mencerminkan devisa yang hilang serta opportunity loss yang substansial. Apalagi jika dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan jargas kota. Menurutnya, tanpa adanya perubahan signifikan dalam kebijakan jargas, subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah ke depannya.

Sebagai ilustrasi, apabila 50% dari total akumulasi dana subsidi LPG digunakan untuk pembangunan jargas kota dengan asumsi 1 sambungan rumah (SR) = Rp 10 juta, maka dapat dibangun 23 juta SR dalam periode 5 tahun. Tidak hanya ini melewati target RPJMN, ia menyebut peralihan ini juga akan berdampak signifikan terhadap penurunan impor LPG dan penghematan devisa bagi negara.

Lebih lanjut, Ifan mengatakan skema jargas dapat dikembalikan ke skema APBN yang pernah dilaksanakan sejak tahun 2011-2019 dan berhasil mencapai sekitar 600 ribu SR. Skema jargas juga dapat menyetop penggunaan APBN untuk pembangunan pipa transmisi yang tidak ekonomis secara sisi permintaan, seperti Cisem, Dumai-Semangke, atau ruas lainnya.

"Ruas-ruas tersebut berdekatan dengan industri, antara lain Kawasan Industri Kendal, Kilang Batang, Kilang Balongan, dan Kilang Patimban, sehingga dipastikan akan menarik banyak minat investasi BUMN, BUMD, atau swasta untuk pembiayaan pembangunannya. Jadi APBN dapat digunakan pada proyek strategis nasional yang lebih tepat untuk mewujudkan energi berkeadilan," jelas Ifan.

Ifan menilai perlunya kebijakan alokasi gas dari sisi hulu sampai ke distribusi yang transparan oleh Kementerian ESDM untuk menunjang adopsi penggunaan jargas. Dengan kebijakan yang transparan, risiko ketidakpastian pasokan bagi pelaku usaha niaga gas akan berkurang dan pengembangan sektor hilir migas akan makin pesat.

Dibutuhkan juga perimbangan harga jual jargas untuk rumah tangga dan industri kecil komersial dengan harga gas hulu. Hal ini penting untuk menarik minat investasi badan usaha swasta dan BUMD.

Minat investasi perlu dibangun di daerah untuk mengembangkan jaringan retail gas terkoneksi dengan jaringan distribusi yang sudah berjalan dengan skema open access yang transparan dan non diskriminatif dengan pengaturan oleh BPH Migas. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif fiskal bagi badan usaha yang berminat mengembangkan jaringan pipa gas ke konsumen dengan memberikan prioritas kepada badan usaha niaga gas dan LPG yang telah ada.

Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

Pada tahun 2023, PLN Enjiniring anak usaha PT PLN (Persero) mencatat peningkatan pendapatan sebesar 61,82% menjadi Rp 867,84 miliar, melebihi realisasi tahun 2022 sebesar Rp 536,30 miliar.

Kenaikan signifikan tersebut berasal dari Pendapatan Beyond kWh dan Pencapaian Sinergi Anak Perusahaan (AP), masing-masing lebih besar 240,84% dan 862,86% dari target RKAP tahun 2023.

Sementara itu, tingkat kesehatan Perusahaan diklasifikasikan dalam kondisi SEHAT, dengan nilai total 102,35.

PLN Enjiniring juga mencatat capaian di 2023 dengan kinerja pelayanan yang lebih baik, seperti Pencapaian hasil Survey Kepuasan Pelanggan sebesar 99,35%, yang melebihi target RKAP sebesar 97,54%. Selain itu, terdapat penambahan 15 pelanggan baru non-PLN, serta mendapatkan kontrak bisnis luar negeri dengan Philippine Hybrid Energy System Inc.

"Pencapaian utama PLN Enjiniring di 2023 juga tercermin dari perubahan Organisasi dengan membentuk bidang Project Management Office (PMO) dan menuju Organisasi matrix dengan membentuk sub bidang Sumber Daya Enjiniring untuk mengelola sumber daya enjinir secara profesional. Model penugasan yang baru yaitu secara tahunan memungkinkan PLN Enjiniring melakukan pemetaan Sumber Daya Enjiniring untuk strategi eksekusi pekerjaan, menyelesaikan proyek konstruksi terkendala PLTMG Luwuk 40 MW, serta menyelesaikan program dedieselisasi sistem kelistrikan isolated Luwuk-Toili," ungkap Direktur Utama PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah, dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Chairani menambahkan di 2023, PLN Enjiniring juga meluncurkan program unggulan Managed Service Asset Transmisi melalui Aplikasi TRAMA (Transmission Asset Management) yang berfungsi untuk melakukan asesmen dan perencanaan pemeliharaan aset transmisi.

PLN Enjiniring juga aktif dalam pengembangan portfolio Perseroan dengan berkontribusi dalam pengembangan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti Hydrogen Plant. Untuk menunjang kemajuan teknologi, PLN Enjiniring juga telah melakukan digitalisasi untuk seluruh pekerjaan yang mendukung penyelesaian penugasan dengan pendekatan Single Source of Truth (SSOT), dan restrukturisasi Organisasi.

PLN Enjiniring juga mengembangkan konsep Green Industrial Cluster yang tersambung ke Grid PLN dengan memasukkan aspek Sustainability (listrik dari Pembangkit EBT, Proporsi Lahan Hijau) dan aspek Value Creation (Smart Grid, Zero Down Time, Smart Industry, Smart Living, Circular Economy, Zero Waste).

PLN Enjiniring juga telah menyelesaikan Kajian Demand Creation Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamberamo dan Pra Kajian Kelayakan Pembangunan PLTA Mamberamo 20 GW.

Kebolehan kinerja PLN Enjiniring tahun 2023 juga turut diapresiasi oleh jajaran Direksi PLN, salah satunya dari Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis, Hartanto Wibowo.

"Kami memberikan apresiasi yang luar biasa untuk PLN Enjiniring karena capaian Key Performance Indicator (KPI) tahun 2023 berwarna hijau. Saya berharap dari sisi perencanaan korporat dan pengembangan bisnis, PLN Enjiniring bisa lebih pro aktif dalam proyek enjiniring ketenagalistrikan dan bisa menjadi Engineering Excellence Centre tidak hanya di PLN Group saja namun juga di luar PLN dan kancah internasional," tutur Hartanto.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengunjungi Integrated Terminal (IT) Kabil, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/7). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memantau ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam kunjungannya, Erika mencermati cakupan harian atau coverage days BBM, terutama pada Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Ia berharap agar sarana dan fasilitas yang ada di IT Kabil terpelihara dengan baik.

"Melihat kondisi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil, kami imbau kepada Pertamina Patra Niaga agar memastikan distribusi berjalan dengan baik. Selain itu juga terus menyempurnakan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada serta mengupayakan percepatan perbaikan tangki-tangki yang saat ini tidak aktif. Juga kaitannya dengan cakupan harian BBM untuk tetap diperhatikan agar penyaluran BBM terus berjalan lancar," ujar Erika dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024)..

Lebih lanjut, Erika mengapresiasi program Fuel Card inisiasi Pemerintah Kota Batam bersama dengan badan usaha penugasan PT Pertamina Patra Niaga. Fuel Card ini bertujuan untuk pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dan implementasi cashless dalam transaksi pembelian BBM bersubsidi di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di wilayah Batam.

"Kami apresiasi program Fuel Card khususnya di Batam yang telah berjalan dengan baik, yang bertujuan mengatur konsumsi terhadap solar subsidi lebih tepat sasaran," ungkapnya.

Erika menjelaskan sejak diberlakukannya program Fuel Card di tahun 2022, Pemerintah Kota Batam bersama dengan PT Pertamina Patra Niaga Area Kepulauan Riau mampu menjaga konsumsi minyak solar subsidi.

Program ini juga telah dimutakhirkan, di mana pada awalnya menggunakan kartu uang elektronik menjadi kartu debit yang disertai dengan identitas lengkap pemilik kartu, sekaligus sebagai pelengkap data di akun Subsidi Tepat MyPertamina.

Sementara itu Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menyoroti terkait tantangan implementasi Fuel Card bagi pemerintah daerah dan badan usaha.

"Implementasi fuel card yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah apabila nantinya diterapkan lebih luas di skala nasional. Diperlukan kerja sama yang lebih matang lagi," tuturnya.

Di sisi lain, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengatakan pasokan dan distribusi BBM di area Batam berjalan dengan lancar. Hal ini didukung dengan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang dimiliki IT Kabil, yang tetap menjaga penyediaan serta penyaluran BBM di Kepulauan Riau.

"Kami berharap, Integrated Terminal (IT) Kabil yang memegang peranan penting di Batam, selalu menjaga dengan baik mulai aspek pemeliharaan fasilitas, keselamatan, hingga lingkungan," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan kunjungan ini, turut hadir Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, Direktur Gas Bumi BPH Migas Soerjaningsih, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Fredy Anwar, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Kepulauan Riau Bagus Handoko, Sales Area Manager Retail Medan Gusti Anggara Permana, Sales Area Manager Retail Sibolga Toni Pradana, Manager Integrated Terminal Kabil Rudy Widiyanto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, listrik menjadi tantangan dalam pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter). Listrik yang dibutuhkan untuk smelter sangat besar dan mayoritas masih dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan dasar batu bara yang menghasilkan emisi gas buang cukup besar.

"Di Sulawesi sendiri, smelter yang ada disini, mengkonsumsi kurang lebih 20 GW, dan itu didominasi dari batubara, jadi kalau dihitung emisi karbonnya ini sekian juta ton, nah ini tentu saja akan menjadi satu tantangan ya buat industri-industri smelter yang ada di sini," ungkapnya dikutip dari laman Kementerian ESDM, Jumat (5/7/2024).

Tak cuma itu, Arifin mengatakan, tantangan industri smelter ialah saat ini dunia menuntut produk-produk yang merupakan hasil dari pemanfaatan energi bersih. Negara-negara Eropa bahkan sudah mulai menerapkan Cross Border Carbon Mechanism.

"Negara Eropa sudah berpacu untuk mendorong pemakaian energi bersih dan sudah mulai menerapkan mekanisme yang disebut Cross Border Carbon Mechanism, nanti di situ ada masalah perpajakan emisi gas CO2 ke depan," imbuhnya.

Melalui penerapan Cross Border Carbon Mechanism, tambah Arifin, akan ada pengenaan pajak karbon sehingga produk industri dalam negeri akan terbebani dengan pajak karbon tersebut serta akan menjadi mahal dan tidak kompetitif. Saat ini, pemerintah sedang menyusun rencana untuk bisa menyediakan tenaga listrik dengan energi yang memiliki emisi karbon yang rendah.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, seperti prospek sumber gas di Blok Masela yang akan produksi pada 2030 dengan proyeksi sebanyak 10,5 juta ton LNG per tahun. Kemudian di Selat Makassar ada lapangan miliki ENI yang akan produksi pada 2027-2028, serta satu blok di Sumatera Bagian Utara, yakni Blok Andaman.

Potensi besar lain, jelas Arifin, adalah energi matahari di Indonesia dan angin. Namun, potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena terbatas industri pendukungnya. Potensi lain yang belum dimaksimalkan adalah potensi hidro yang berlokasi di Kalimantan Utara dan Papua.Dengan memanfaatkan potensi-potensi tersebut, maka produk-produk yang dihasilkan berasal dari energi yang rendah emisi sehingga harganya bisa kompetitif.

"Tentu saja itu bisa menjadi peluang besar yang bisa ditangkap oleh industri, bagaimana kita itu bisa menyiapkan produk-produk yang didukung oleh energi bersih untuk bisa bersaing secara global. Produk kita pun juga tidak tergantung kepada satu pasar yang belum menerapkan Cross Border Carbon Mechanism, karena produknya sudah standar internasional dan kompetitif," tutupnya.