Induk Google, Alphabet (GOOGL.O), dikabarkan berencana mengakuisisi startup keamanan siber Wiz senilai sekitar US$ 23 miliar atau setara Rp 370,6 triliun (kurs Rp 16.115). Langkah ini disebut-sebut menjadi akuisisi dengan nilai terbesar yang pernah ada.

Dikutip dari Reuters, Senin (15/7/2024) Kesepakatan itu sebagian besar didanai dalam bentuk tunai. Menurut sumber Reuters, saat ini dalam tahap pembicaraan dan tahap akuisisi akan segera tercapai.

Wiz sendiri didirikan di Israel dan kini berkantor pusat di New York. Perusahaan itu adalah salah satu startup perangkat lunak dengan pertumbuhan tercepat secara global, menyediakan solusi keamanan siber berbasis cloud dengan deteksi dan respons ancaman secara real-time yang didukung oleh kecerdasan buatan.

Menurut situs resminya, Wiz menghasilkan pendapatan sekitar US$ 350 juta pada tahun 2023 dan bekerja dengan 40% dari perusahaan Fortune 100. Baru-baru ini mereka mengumpulkan US$ 1 miliar dalam putaran pendanaan swasta yang memberi nilai perusahaan sebesar US$ 12 miliar.

Namun, hingga saat ini Alphabet dan Wiz tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Wiz sendiri telah menjalin kerja sama dengan beberapa penyedia cloud seperti Microsoft (MSFT.O), Amazon (AMZN.O). Selain itu diketahui juga baru bekerja sama dengan salah satu usaha di bawah Morgan Stanley hingga DocuSign.

Dengan 900 karyawan di seluruh Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Israel, Wiz sebelumnya mengatakan pihaknya berencana menambah 400 pekerja secara global pada tahun 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kode pamitan dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Hal ini selaras dengan masa jabatannya yang sebentar lagi akan berakhir, tepatnya pada bulan Oktober 2024 mendatang.

Kode ini disampaikannya saat dirinya manggung di acara peringatan Hari Pajak Nasional yakni Spectaxculer. Mulanya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bersama sejumlah jajarannya membawakan lagu berjudul 'She's Gone' dari musisi rock asal Amerika Serikat, Steelheart.

Usai penampilan tersebut, Sri Mulyani menyusul para anak buahnya itu untuk naik ke atas panggung dan ikut menyumbangkan suaranya. Ia berencana untuk berduet dengan anak buahnya untuk menyanyikan lagi berjudul Anak Sekolah karya Chrisye. Namun sebelum bernyanyi, Sri Mulyani menyampaikan pernyataan tak terduga.

"Tadi lagunya apa katanya? She's gone. Itu lagu untuk saya. I'm gone!," kelakar Sri Mulyani, sembari mengangkat tangannnya ke atas, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Merespons pernyataan tersebut, Suryo beserta beberapa orang yang ada di panggung pun melambaikan tangan sebagai tanda penolakan, diiringi tawa bercampur nada protes dari penoton.

Masa jabatan Sri Mulyani beserta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya memang akan segera berakhir, seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2024 ini. Selain itu, beberapa waktu lalu juga sempat muncul kabar bahwa Sri Mulyani akan mengundurkan diri dari posisinya saat ini.

Di samping itu, belum diketahui apakah Sri Mulyani berniat untuk melanjutkan jabatannya sebagai Menkeu di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto atau tidak. Namun, telah muncul sejumlah nama yang digadang-gadang akan menggantikan posisinya itu.

Setidaknya, ada empat nama yang digadang-gadang sebagai calon Menkeu era Prabowo. Hal ini mulanya disinggung oleh laporan dari Bloomberg pada Maret lalu. Bloomberg menyebut jika Sri Mulyani Indrawati tidak akan lagi menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Capres tersebut dikabarkan sudah membidik sejumlah nama-nama untuk dijadikan sebagai menteri keuangan. Keempatnya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan penting terkait peran pajak bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Menurutnya tanpa penerimaan pajak, Indonesia tidak akan dapat mencapai target sebagai negara maju.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam rangkaian acara peringatan Hari Pajak Nasional Spectaxcular yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Untuk bisa terus menjaga Republik Indonesia, membangun negara ini dan bangsa kita, cita-cita yang ingin kita capai ingin menjadi negara maju yang sejahtera dan adil tidak mungkin bisa dicapai tanpa penerimaan pajak suatu negara," kata Sri Mulyani, dalam sambutannya, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/7/2024).

"Jadi pajak adalah tulang punggung sekaligus instrumen yang sangat-sangat penting bagi bangsa dan negara untuk mencapai cita-citanya (jadi negara maju)," sambungnya.

Sri Mulyani mengatakan, DJP Kementerian Keuangan terus menjalankan tugasnya demi mencapai target-target penerimaan pajak negara. Upaya ini didukung melalui perbaikan dan penguatan sistem yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024 ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.988,9 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional di tahun 1989 silam yang hanya mencapai Rp 13 triliun.

"Ini mungkin kalau disini ada Kanwil Pajak dia mengatakan itu tempat saya salah satu KPP. Bahkan lebih kecil, betul nggak? Dan kalau kita lihat lini masa mulai zaman reformasi itu masih Rp 400 triliun di 1999 atau menjelang 2000. Dan sekarang teman-teman DJP bertanggung jawab di undang-undang APBN untuk mencapai target Rp 1.988,9 triliun," paparnya.

Menurut Sri Mulyani, DJP punya tanggung jawab besar untuk mewujudkan target tersebut. Ia menilai, beban yang ditanggung juga sangat berat, ditambah lagi dengan persepsi publik terhadap DJP sendiri.

"Tidak ada orang, siapapun, yang senang dipajaki, tidak ada. Tapi ini adalah tugas konstitusi dan tugas negara, dan bukan untuk kita tapi kembali manfaatnya untuk masyarakat. Jadi Anda (DJP) melakukan sebuah tugas yang luar biasa," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan bahwa angka Rp 1.988,9 triliun bukanlah suatu target yang mustahil dicapai. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen agar setiap Langkah yang dilakukan DJP akan diiringi dengan perbaikan.

"Insyaallah bu, dengan bantuan teman-teman dan para stakeholder yang ada disini, kami akan berupaya untuk mencapainya. Jadi tidak ada kemampuan kami sendirian, kami sangat mengharapkan bantuan, upaya, kerjasama dari Bapak/Ibu sekalian," kata Suryo, dalam sambutannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara tentang tugas berat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam menghimpun pajak. Menurutnya, pekerjaan tersebut merupakan sebuah tanggung jawab besar.

Sri Mulyani menilai pekerjaan dalam mengurus pajak yang diemban DJP tidaklah kaleng-kaleng. Selain tanggung jawabnya yang besar, menurutnya beban yang ditanggung juga sangat berat. Hal ini ditambah dengan persepsi publik terhadap DJP.

"Saya tahu pekerjaan Anda tidak mudah, bukan pekerjaan kaleng-kaleng istilahnya. Pekerjaan ini memberikan sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar dan juga menimbulkan beban yang sangat-sangat besar," kata Sri Mulyani, dalam sambutannya di acara Spectaxcular, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/7/2024).

"Belum persepsi dan pandangan publik kepada kita. Tidak ada orang, siapapun, yang senang dipajaki, tidak ada. Tapi ini adalah tugas konstitusi dan tugas negara," sambungnya.

Bukan hanya sebagai abdi negara yang menjalankan tugas, menurutnya hal ini juga dalam rangka pelayanan, di mana manfaat pajak akan Kembali kepada masyarakat itu sendiri.

"Jadi Anda melakukan sebuah tugas yang luar biasa. Tugas negara amanat konstitusi yang tidak menyenangkan publik tapi manfaatnya luar biasa untuk masyarakat publik dan perekonomian. Itu tugas yang tidak mudah," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan terus membersamai dan turut bertanggung jawab terhadap kondisi perekonomian RI, baik saat kondisi naik ataupun turun. Ia pun bercerita, pada pada tahun 1983 terjadi banjir minyak atau booming minyak, hingga harganya naik dari US$ 12 menjadi US$ 24. Pada kala itu, Indonesia juga melakukan apa yang disebut liberalisasi di sektor keuangan.

Selain itu, posisi Indonesia yang secara geografis terletak di ring of fire membuat potensi bencana alam terjadi cukup tinggi. Sri Mulyani menambahkan, dengan adanya perubahan iklim seperti saat ini juga mempengaruhi perekonomian.

Berikutnya mulai tahun 2000 ditandai dengan perubahan digital technology yang makin cepat hingga mengubah seluruh gaya hidup serta cara hidup dan ekonomi bekerja. Masih di abad ke-20, dunia juga dilanda pandemi COVID-19 sebagai badai besar yang membuat ekonomi dunia terguncang.

"Dan itu penerimaan pajak pasti terpukul. Dan kemudian kita menghadapi krisis keuangan di Indonesia, krisis keuangan global. Jadi teman-teman pajak semuanya mengikuti sebuah episode di dalam perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh ekonomi dunia," kata dia.

"Di setiap naik, turun, gejolak atau sedang terjadi boom kita semua bertanggung jawab. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dalam susah, dalam senang, dalam ups and downs, anda adalah institusi yang diandalkan," ujar dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan capaian penerimaan pajak RI dari masa ke masa. Pajak yang dikantongi RI meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 1983 yang hanya di posisi Rp 13 triliun.

Sri Mulyani menilai angka tersebut terlampau kecil untuk penerimaan pajak nasional. Bahkan, besaran tersebut saat ini diperkirakan tidak lebih kecil dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

"Kita juga lihat ini ada lini masa penerimaan pajak. Kalau pada tahun berapa itu? 1983, itu masih penerimaan pajak Rp 13 triliun. Ini mungkin kalau disini ada Kanwil Pajak dia mengatakan itu tempat saya salah satu KPP. Bahkan lebih kecil, betul nggak?," kata Sri Mulyani, dalam sambutannya di acara Spectaxcular, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Begitu pula pada Zaman Reformasi di tahun 1998 hingga menjelang tahun 2000, penerimaan pajak RI berada di posisi Rp 400 triliun. Kalau dibandingkan dengan target penerimaan pajak RI pada tahun 2024 ini, angkanya telah naik hampir 5 kali lipatnya.

"Dan sekarang teman-teman Direktorat Jendral Pajak bertanggung jawab di undang-undang APBN untuk mencapai target Rp 1.998,9 triliun," ujarnya.

Sri Mulyani pun bercerita, pada tahun 1983 itu terjadi banjir minyak atau booming minyak. Harga minyak pada kala itu dari yang masih US$ 12 naik menjadi US$ 24. Menurutnya, kondisi Itu adalah boom yang luar biasa. Pada kala itu, Indonesia juga melakukan apa yang disebut liberalisasi di sektor keuangan.

"Munculnya pasar modal kemudian menimbulkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO," kata dia.

Selain itu, posisi Indonesia yang secara geografis terletak di ring of fire membuat potensi bencana alam terjadi cukup tinggi, salah satunya Tsunami Aceh. Sri Mulyani menambahkan, dengan adanya perubahan iklim saat ini juga mempengaruhi perekonomian.

Berikutnya mulai tahun 2000 ditandai dengan perubahan digital technology yang makin sangat cepat hingga mengubah seluruh gaya hidup serta cara hidup dan ekonomi bekerja. Masih di abad ke-20, dunia juga dilanda pandemi COVID-19 sebagai badai besar yang membuat ekonomi dunia terguncang.

"Dan itu penerimaan pajak pasti terpukul. Dan kemudian kita menghadapi krisis keuangan di Indonesia, krisis keuangan global. Jadi teman-teman pajak semuanya mengikuti sebuah episode di dalam perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh ekonomi dunia. Di setiap naik, turun, gejolak atau sedang terjadi boom kita semua bertanggung jawab," ujarnya.

"Kementerian Keuangan, Direktorat Jendal Pajak, dalam susah, dalam senang, dalam ups and downs, anda adalah institusi yang diandalkan," jelas dia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementeroan Keuangan (Kemenkeu) masih terus mendorong percepatan pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Saat ini, tinggal 400 ribu yang belum dipadankan.

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, saat ini proses pemadanan yang telah dilakukan mencapai 99% NIK. Hal ini menjadi bukti DJP terus mendorong perubahan dan transformasi di lingkup layanan perpajakan.

"Dalam menyongsong inovasi pemadananan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%, tinggal 400 ribu yang belum kami padankan dan InsyaaAllah kami jalankan," kata Suryo, dalam sambutannya di acara Spectaxcular, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Suryo mengatakan, meskipun sistem administrasi yang baru belum mulai digunakan oleh DJP, tetapi ia menjamin bahwa akses untuk 16 digit NPWP dengan menggunakan NIK sudah bisa digunakan untuk beberapa aplikasi layanan.

"Akses untuk 16 digit NPWP dengan menggunakan NIK, untuk beberapa aplikasi layanan yang saat ini kami buka, sudah dapat dimanfaatkan dengan baik. 16 layanan sudah kami buka pada kesempatan sampai dengan hari ini," ujarnya.

Selaras dengan upaya transformasi tersebut, sepanjang bulan Juli ini pihaknya akan merilis sejumlah layanan perpajakan untuk bisa digunakan NPWP baru ini. Ditargetkan pada bulan Agustus mendatang, seluruh layanan sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP

"InsyaAllah mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat insyaAllah dapat kami lakukan secara baik dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit, atau menggunakan NIK, sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru. InsyaAllah tahun ini dapat kita jalankan," jelas dia.

Sebagai tambahan informasi, masyarakat diminta untuk memadankan NIK dan NPWP sampai 30 Juni 2024. Pemadanan ini harus dilakukan oleh seluruh wajib pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib pajak Orang pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintahan.

Pada 1 Juli 2024 kemarin, DJP melaporkan dari total 74,68 juta Wajib Pajak orang pribadi penduduk, tersisa sebanyak 670 ribu atau 0,9% NIK-NPWP yang masih harus dipadankan atau belum dipadankan. Dengan demikian, sebanyak 74 juta atau 99,1% Wajib Pajak orang pribadi penduduk telah melakukan pemadanan NIK-NPWP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menerangkan, dari keseluruhan data yang telah valid, terdapat 4,37 juta data yang dipadankan secara mandiri oleh Wajib Pajak, sisanya 69,6 juta NIK-NPWP yang dipadankan oleh sistem. Lebih lanjut Dwi juga menyampaikan terkait henti layanan pada 29 Juni lalu.

"Henti layanan pada waktu itu merupakan kegiatan rutin pemeliharaan sistem informasi yang dimiliki DJP dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat dan wajib pajak. Waktu henti layanan tersebut juga kami gunakan untuk instalasi aplikasi tambahan berbasis NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU," ujar Dwi dalam keterangannya, Senin (1/7/2024).

DJP juga baru saja meluncurkan layanan perpajakan berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Terhitung 1 Juli 2024, terdapat 7 layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit dan NITKU.

Selain dapat diakses dengan tiga jenis nomor identitas tersebut, 7 layanan tersebut juga masih dapat diakses dengan NPWP 15 digit. Jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan terus mengalami penambahan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membekukan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) influencer saham Ahmad Rafif Raya yang diduga melakukan investasi bodong. Ahmad Rafif pun diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian para korbannya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan Ahmad Rafif telah menawarkan solusi dengan menjadikan dana investasi sebagai utang dan akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Hal ini berdasarkan keterangan Ahmad Rafif saat dipanggil Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI beberapa waktu lalu.

"Kalau melihat keterangan yang disampaikan Rafif, sebagian besar investor menerima solusi yang ditawarkan untuk menjadikan seluruh nilai investasi menjadi kewajiban yang bersangkutan yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Ini juga perlu dikonfirmasi lagi," kata perempuan yang akrab dipanggil Kiki dalam Konferensi Pers Hasil RDKB OJK, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Lebih lanjut, Kiki menyebut pihaknya juga perlu mengkonfirmasi terkait skema pengembaliannya. Berdasarkan keterangan Rafif, skema pengembalian tersebut dilakukan dengan cara bergabung ke bisnis para investor tersebut.

"Skema pengembalian yang disampaikan antara lain bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan oleh Rafif untuk melunasi kewajibannya. Sekali lagi ini perlu dikonfirmasi pihak-pihak terkait," jelasnya.

Adapun perkiraan dana investasi yang dititipkan di Ahmad Rafif mencapai Rp 96 miliar. Namun, perkiraan tersebut masih bersifat keterangan secara sepihak. Pihaknya akan melakukan konfirmasi mengenai pernyataan-pernyataan Ahmad Rafif ke pihak-pihak terkait.

Untuk mencegah hal serupa, Kiki mengimbau kepada masyarakat yang ingin mulai berinvestasi untuk memperhatikan aspek legalitas dan jangan mudah tertarik dengan keuntungan fantastis yang dijanjikan. Dia menekankan izin mendirikan sebuah perusahaan berbeda dengan izin mengelola maupun menghimpun dana dari masyarakat. Izin pengelolaan dana harus diterbitkan dari OJK.

"Kami mengimbau masyarakat untuk yang mulai investasi dipastikan dulu legalitasnya. Jadi izin mendirikan PT berbeda dengan izin untuk mereka melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana yang izinnya diberikan OJK. Harus dicek dulu. Kemudian logis nggak penawaran yang diberikan," tambahnya.

Sebagian orang mungkin asing dengan sosok Husodo Angkosubroto. Padahal ia merupakan salah seorang konglomerat yang masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia.

Melansir dari Forbes, Sabtu (13/7/2024), nama Husodo yang bertengger di peringkat 49 orang terkaya di Indonesia. Di 2023, kekayaan bersihnya ditaksir mencapai US$ 960 miliar atau sekitar Rp 15,3 triliun (kurs Rp 16.000).

Diketahui bahwa Husodo tajir melintir karena meneruskan bisnis keluarga di sektor perdagangan komoditas. Sang Ayah, Go Soei Kie atau Dasuki Angkosubroto, mendirikan grup Gunung Sewu Kencana (GSK) pada 1953 silam.

Namun, sang ayah meninggal pada 2009 lalu dan mewariskan grup Gunung Sewu kepada Husodo dan tiga saudaranya. GSK sendiri merupakan grup perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, termasuk salah satunya jualan buah.

Melansir dari situs resmi perusahaan, semula Gunung Sewu didirikan sebagai bisnis perdagangan komoditas. Grup tersebut menggurita hingga ke berbagai sektor, seperti makanan, asuransi, properti, dan manufaktur.

Salah satu perusahaan di bawah grup Gunung Sewu adalah Great Giant Foods (GGF), yang merupakan salah satu perusahaan pangan dan agribisnis terbesar dan terkemuka di Indonesia.

Perusahaan ini bertugas untuk memasok dan mendistribusikan berbagai produk meliputi buah-buahan segar dan kalengan, hingga produk ternak, ke distributor di seluruh dunia dengan afiliasi, mitra, dan kantor perwakilannya di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat.

Selain itu, GGF merupakan salah satu dari tiga produsen, pengolah, dan penyedia nanas teratas di dunia dan Pisang Cavendish terbesar di Indonesia. Karenanya tidak berlebihan bila salah satu sumber kekayaan Husodo ini berasal dari manisnya buah nanas dan pisang.

Sementara itu, untuk penjualan buah domestik, Gunung Sewu memiliki anak usaha berupa PT Sewu Segar Nusantara (SSN). Didirikan pada tahun 1995, SSN bertugas untuk mendistribusikan dan memasarkan buah-buahan lokal dan impor termasuk pisang, nanas, jambu biji, apel dan pir di Tanah Air.

Sebagai informasi, Grup Gunung Sewu juga memiliki usaha di sektor asuransi dengan mendirikan Asuransi Jiwa Sequis Life. Lalu, perusahaan properti bernama Farpoint Realty Indonesia.

Kelompok usaha itu juga memiliki unit usaha di sektor manufaktur, antara lain Indo Porcelain (IP), Sepatu Mas Idaman (Semasi), dan National Label (NL). Jadi tidak heran bila Husodo Angkosubroto beserta keluarga berhasil masuk jajaran orang terkaya di RI.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meningkatkan status Gunung Ijen menjadi Level II (Waspada). Status ini naik terhitung mulai 12 Juli 2024 pukul 22.00 WIB dari sebelumnya Level I (Normal).

Masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di sepanjang aliran Sungai Banyu Pait agar mewaspadai potensi ancaman aliran gas vulkanik yang berbahaya. Selain itu masyarakat juga dilarang menginap atau beraktivitas di radius 1,5 kilometer dari bibir kawah.

"Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan 12 Juli 2024 maka tingkat aktivitas G. Ijen dinaikkan dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada) terhitung sejak 12 Juli 2024 pukul 22.00 WIB,"ujar Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Sabtu (13/7/2024).

Potensi bahaya yang bisa ditimbulkan dari aktivitas vulkanik di Gunung Ijen pada saat ini adalah gas-gas vulkanik konsentrasi tinggi di sekitar kawah yang berasal dari aktivitas solfatar di dinding kawah Ijen. Selain itu ada juga difusi gas-gas vulkanik dari dalam kawah ke permukaan dan erupsi freatik berupa semburan gas dari danau kawah.

"Erupsi freatik bisa terjadi tanpa didahului oleh peningkatan aktivitas baik visual maupun kegempaan,"jelas Wafid.

Peningkatan aktivitas di Kawah Ijen seringkali ditandai oleh perubahan warna air danau kawah dari hijau menjadi hijau keputih-putihan. Hal ini terjadi akibat naiknya endapan dari dasar danau ke permukaan oleh adanya tekanan gas yang kuat dari dasar danau.

Suhu air kawah Ijen juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan/konsentrasi gas yang keluar dari dasar danau. Dalam kondisi meningkatnya aktivitas Kawah Ijen, biasanya gelembung-gelembung gas dipermukaan air kawah akan muncul.

Wafid mengungkapkan beberapa kejadian peningkatan aktivitas Kawah Ijen seringkali diikuti oleh kejadian "outburst gas" atau letusan/semburan gas dari danau kawah Ijen, gas yg menyembur tersebut terutama adalah CO2.

"Gas CO2 ini mempunyai berat jenis yang lebih berat dari udara, sehingga CO2 yang keluar akibat letusan/semburan ini, cenderung dapat mengalir menyusuri lembah seperti kejadian letusan/semburan gas di Kawah Ijen di Bulan Maret 2018,"ungkap Wafid.

Selanjutnya Wafid meminta masyarakat di sekitar Gunung Ijen dan pengunjung/wisatawan/penambang agar tidak mendekati bibir kawah maupun turun dan mendekati dasar kawah Gunung Ijen serta tidak boleh menginap di Kawah Ijen dalam radius 1,5 kilometer.

"Masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang aliran Sungai Banyu Pait agar selalu waspada terhadap potensi ancaman aliran gas vulkanik yang berbahaya dan tetap memperhatikan perkembangan aktivitas G. Ijen dan jika tercium bau gas yang menyengat dihimbau agar menggunakan masker penutup alat pernapasan. Untuk jangka pendek/darurat dapat menggunakan kain basah sebagai penutup alat pernapasan (hidung/mulut),"ujar Wafid.

Pemerintah Daerah, BPBD Provinsi dan Kabupaten, dan BKSDA diminta agar senantiasa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Api Ijen di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur atau Pusat Vulkanologi dan MItigasi Bencana Geologi-Badan Geologi.

"Seluruh masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan aktivitas dan rekomendasi G. Ijen melalui aplikasi MAGMA Indonesia yang dapat diunduh di Google Playstore atau melalui website https://magma.esdm.go.id, https://vsi.esdm.go.id dan website Badan Geologi https://geologi.esdm.go.id serta media sosial PVMBG (Facebook, Instagram dan Twitter pvmbg_),"tutup Wafid.

Mengunjungi mal atau pusat perbelanjaan modern sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat sekarang ini, terutama mereka yang tinggal di perkotaan. Tidak heran bila saat ini ada banyak mal-mal besar baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya.

Namun tahukah detikers apa mal pertama dan tertua yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah Sarinah yang resmi dibuka pada 15 Agustus 1966. Pusat perbelanjaan ini sudah berusia 58 tahun.

Melansir dari situs resmi Sarinah, kehadiran mal pertama di Indonesia ini diprakarsai langsung oleh Presiden Sukarno. Pendirian pusat belanja modern ini didasarkan pada Akta Nomor 33 tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Department Store Indonesia.

Langkah ini dimaksudkan untuk mewadahi kegiatan perdagangan produk dalam negeri serta mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Misi besar ini kemudian diwujudkan melalui pembangunan Gedung Sarinah di Jl. M. H. Thamrin, Jakarta dan resmi beroperasi pada 1966 tadi.

Gedung Sarinah Thamrin Sebelum Direnovasi/Foto: Rini Friastuti/detikcom

Nama Sarinah diambil dari nama salah satu pengasuh Presiden Soekarno di masa kecil. Kesan mendalam tentang kebesaran jiwa sang pengasuh menginspirasi penyematan nama tersebut.

Karena seluruh modal pembangunan ini menggunakan uang negara, tentu sejak berdiri Sarinah menjadi BUMN yang bergerak di bidang ritel, dan status kepemilikan ini masih berlangsung hingga sekarang.

Namun pada 10 April 1979, PT Department Store Indonesia berganti nama menjadi PT Sarinah (Persero). Sejak itu Sarinah terus berkembang, bahkan pada 1980-an perusahaan ini melakukan pembukaan cabang di Semarang, Jawa Tengah, usai mendapat dana segar yang cukup besar dari pemerintah.

Hingga pada 1990-an, Gedung Sarinah yang berada di Jl. M.H. Thamrin melakukan renovasi pertamanya guna menarik tenant baru dan meningkatkan reputasi perusahaan. Hingga singkat cerita, pada 2019 Sarinah mulai melebarkan kembali sayapnya dengan melakukan bisnis trading ekspor produk 'Sarinah Home' ke beberapa negara.

Sampai akhirnya di tahun 2020-an, Sarinah kemudian beroperasi di bawah naungan holding BUMN PT Aviasi Pariwisata (Persero) atau In Journey. Hal ini membuat Sarinah dapat bersinergi dengan BUMN lain bidang pariwisata dan hiburan, yang kurang lebih sejalan dengan bisnis utamanya yakni retail.

Sepanjang Jalan Puncak, Kabupaten Bogor, kini sudah bersih dari lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL). Sebab para pedagang ini sudah direlokasi ke Rest Area Gunung Mas, Cisarua yang dikelola BUMD setempat.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Jumat kemarin, sepanjang Jalan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor terlihat sudah tidak ada lagi PKL yang membuka lapaknya. Sebagian besar lapak semi permanen ini sudah rata dengan tanah.

Kondisi ini membuat jalan raya tersebut terlihat lebih lapang, khususnya di bahu-bahu jalan yang menghadap langsung ke sisi tebing. Namun kondisi lapang ini justru banyak dimanfaatkan para pengendara untuk berhenti dan foto-foto.

Di bahu jalan itu terlihat juga ada sejumlah pedagang kopi dan jajanan keliling yang membuka lapak kecil di kawasan itu sembari menawarkan dagangannya kepada para pengendara yang sedang berhenti.

Berjalan lebih jauh, terlihat beberapa lapak yang belum sepenuhnya rata dengan tanah. Terdapat banyak puing, papan kayu, terpal dan sampah berserakan di sekitar bekas bangunan.

Namun untuk kawasan-kawasan ini terlihat pemerintah setempat sudah memasang pembatas dari seng dan kawat berduri agar tidak ada kendaraan atau warga yang masuk. Terlihat juga ada sejumlah plang milik Pemda Kabupaten Bogor yang berisi larangan mendirikan bangunan di kawasan tersebut.

"Dilarang Keras !!! Mendirikan bangunan dan berjualan di area H G U PTPN I Regional 2 Agrowisata Gunung Mas. Dilarang masuk Pasal 551 UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014," tulis pengumuman itu.

Rest Area Gunung Mas Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Berpindah ke Rest Area Gunung Mas, saat memasuki kawasan ini terdapat pos penjaga lengkap dengan plang gerbang masuk yang belum dioperasikan. Kemudian setelahnya pengunjung langsung disambut dengan banyak bangunan seperti saung yang menjadi lapak-lapak baru PKL.

Di kawasan ini juga berdiri sebuah masjid dan beberapa bangunan toilet umum. Kemudian pada bagian belakang rest area terdapat bangunan pusat informasi dan restoran.

Saat mengelilingi kawasan rest area, terlihat banyak lapak-lapak dagangan yang belum buka dengan rolling door tertutup rapat. Di depan lapak yang belum buka ini juga tidak terlihat ada spanduk, gerobak/etalase atau tempat duduk yang menandakan lapak ini belum ada penghuninya.

Kondisi lapak tutup ini banyak ditemukan di sisi dalam rest area. Sedangkan lapak yang berdekatan dengan lahan parkir terlihat banyak yang sudah buka atau memiliki spanduk di depannya meski rolling door masih terkunci rapat.

"Sudah separuh (lapak kios) ke-isi (sudah di tempati PKL), sisanya masih kosong. Ada juga yang memang belum buka karena masih bebenah (beres-beres) habis dari gusuran," ucap salah satu pedagang di kawasan itu.

Meski belum semua lapak terbuka, hingga siang hari ini, kondisi rest area tampak cukup ramai pengunjung. Terutama keluarga yang membawa serta anak kecil.

Sebagai informasi, sebelumnya aparat gabungan telah melakukan pembongkaran lapak-lapak PKL di sepanjang Jalan Puncak mulai Senin (24/6) kemarin. Pembongkaran kemudian dilanjutkan selama beberapa hari setelahnya oleh aparat gabungan.

Proses pembongkaran juga sempat diwarnai penolakan oleh warga dan pedagang. Kondisi ini membuat proses pembongkaran sempat diwarnai kericuhan, meski kini tampak proses pembongkaran itu sudah selesai dilakukan.

Rest Area Gunung Mas akan jadi tempat relokasi PKL yang berada di pinggir jalan Puncak, Kabupaten Bogor. Situasi rest area tersebut tampak sepi. Foto: Pradita Utama

Para pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Puncak sudah pindah dan menempati Rest Area Gunung Mas, Cisarua, Kabupaten Bogor. Di kawasan ini, banyak pedagang mengatakan sering ditanya pengunjung tentang harga jual makanan dan minuman di kawasan itu.

Salah seorang pedagang minuman dan soto mie Bogor, Diah, mengatakan pengunjung kerap kali bertanya terkait harga makanan dan minuman karena tidak sedikit di antara mereka yang pernah 'dipalak' ketika berkunjung ke warung-warung PKL yang kini sudah digusur.

Ia mengatakan, banyak pengunjung yang bercerita kepadanya bagaimana mereka pernah membeli makanan dengan harga yang sangat mahal saat para PKL ini masih di sekitar Jalan Puncak.

"Banyak pengunjung yang sebelum beli tanya dulu harga makanan sama minuman berapa, padahal dulu pas masih di warung (sebelum pindah ke rest area) nggak ada yang nanya-nanya," kata Diah saat ditemui detikcom, Jumat (12/7/2024).

"Mereka bilang pernah kena getok harga, masa beli Indomie biasa tiga mangkok Rp 75 ribu. Astagfirullah, padahal kan kalau Indomie biasa artinya nggak pakai telur nggak pakai apa ya. Mungkin karena itu mereka banyak yang trauma, makanya nanya-nanya dulu," jelasnya lagi.

Menurut Diah, peristiwa seperti ini sangat disesalkan, karena tidak semua PKL atau warung yang 'menggetok' harga. Termasuk dirinya yang sebelumnya buka lapak di dekat kawasan Agrowisata Gunung Mas.

"Padahal kan nggak semua kaya gitu, saya aja kalau jual kopi paling Rp 5 ribu, pakai es Rp 7 ribu. Indomie lengkap pakai telur pakai sayur sama toping apa paling mahal Rp 15 ribu. Gara-gara yang suka naikin harga tuh, kita yang jualan normal jadi kena getahnya juga," ucapnya.

Senada dengan itu, pedagang lain bernama Erlin mengatakan saat mulai membuka lapak di kawasan ini memang tidak sedikit pengunjung yang bertanya soal harga makanan dan minuman yang dijualnya karena citra pedagang Puncak yang sering getok harga.

"Iya sering, ditanya-tanya ini harga berapa itu harga berapa, soalnya kan pernah berapa kali viral yah ada warung di Puncak yang jual makanan mahal-mahal," ucapnya.

Belum lagi pernah ada juga beberapa kasus di mana para pengunjung Puncak yang dikenakan tarif parkir sangat tinggi. Menurutnya kondisi ini membuat citra kawasan wisata itu menjadi kurang baik di mata masyarakat luas.

"Makanya kita yang pakai harga standar lah, itu yang datang kebanyakan langganan. Ada yang dari Tangerang, Bekasi, yang suka jalan-jalan ke sini. Tapi yang nggak kenal ya banyak yang nanya," jelas Erlin.

Karenanya ia berharap dengan adanya lokalisasi ini, para pedagang bisa menjual barang dagangannya dengan harga yang sesuai alias tidak getok harga lagi. Karena ia merasa sangat dirugikan dengan perilaku para oknum ini.

"Biarlah ngumpul di sini biar harganya nggak di naik-naikin kan. Soalnya kan kalau dulu lokasinya misah-misah, jadi kita yang di bawah jual harga normal, yang di atas jual lebih mahal, tapi orang taunya Puncak aja.