Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Sri Mulyani Indrawati menjadi menteri keuangan lagi.

Penunjukan itu ia sampaikan saat mengumumkan susunan kabinetnya yang bernama Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10).

Dengan penunjukan ini, otomatis Sri Mulyani sudah menjadi menteri keuangan 3 presiden; SBY, Jokowi dan Prabowo.

Lalu siapa sebenarnya Sri Mulyani sehingga 3 presiden bisa mempercayainya menjadi menteri keuangan?

Mengutip berbagai sumber, Sri Mulyani merupakan perempuan kelahiran Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962.

Ia merupakan sarjana ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Ia kemudian melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan memperoleh gelar Master dan PhD di bidang ekonomi dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat.

Sri Mulyani sejatinya bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Kesempatan pertama menjadi bendahara negara ia peroleh saat Indonesia dipimpin Presiden SBY pada 2005.

Kiprahnya di kementerian tersebut diakui tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di panggung internasional. Pada 2010, ia bergabung dengan Bank Dunia dan diangkat menjadi Managing Director.

Pengangkatan itu menjadikannya sebagai salah satu perempuan Indonesia yang berkarier di lembaga keuangan global bergengsi tersebut.

Di era Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani kembali dipercaya menjadi mengemban posisi Menteri Keuangan sejak 2016. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan penerimaan negara, serta mengelola hutang secara hati-hati di tengah berbagai tantangan global dan domestik, termasuk pandemi Covid 19.

Selama masa jabatannya, Sri Mulyani juga dikenal atas upayanya dalam mendorong reformasi perpajakan, menekan defisit anggaran, dan meningkatkan efisiensi pengeluaran negara.

Ia juga memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional. Berbagai penghargaan internasional pun pernah diraihnya, termasuk gelar Menteri Keuangan Terbaik Asia Timur dan Pasifik tahun 2020 versi majalah Global Markets.

Meski memiliki karir dan prestasi moncer, Sri Mulyani pernah tersandung kasus dugaan korupsi perkara pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan PT Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Ganjalan itu buntut posisinya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang memiliki peran penting dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah.

Namun, tuduhan itu ia jawab dengan lugas.

Dalam pemeriksaan pada 30 April dan 1 Mei 2013 di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia, Washington, Amerika Serikat, Sri Mulyani menjelaskan alasannya menyetujui untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Sri Mulyani bertutur, saat rapat konsultasi KSSK pada 24 November 2008 di ruang rapat Menteri Keuangan yang dihadiri oleh Gubernur BI, Sekretaris KSSK, para Deputi Gubernur BI, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, Kepala BKF, Dirjen Pengelolaan Utang, Ketua Bapepam dan lembaga keuangan, Ketua Dewan Komisioner LPS, Kepala Eksekutif LPS dan UKP3R, Sri Mulyani mengatakan bahwa data dari BI belum memuaskan.

Ia pun meminta otoritas pengawas bank di BI untuk membuat pernyataan pertanggungjawaban profesional atas keputusan penanganan Bank Century, termasuk penjelasan lolosnya sejumlah Accural dari pengawasan intensif. Hal itu disebabkan karena dalam beberapa hari, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century dari minus 2 persen menjadi minus 35,93 persen.

"Kasus Bank Century menjadi pelajaran bagi KSSK untuk memastikan data/informasi yang masuk KSSK harus benar-benar reliable," kata Sri Mulyani dalam dokumen yang diterima CNNIndonesia.com pada 2016 lalu.

Data tersebut adalah yang diserahkan oleh Boediono di rapat KSSK 20 November 2008. Boediono yang kala itu menjadi Gubernur BI menyampaikan rekomendasi penanganan permasalahan Bank Century yang mengalami masalah solvabilitas dan ditengarai berdampak sistemik.

Sri Mulyani bertutur saat rapat konsultasi KSSK pada 24 November 2008 di ruang rapat Menteri Keuangan yang dihadiri oleh Gubernur BI, Sekretaris KSSK, para Deputi Gubernur BI, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, Kepala BKF, Dirjen Pengelolaan Utang, Ketua Bapepam dan lembaga keuangan, Ketua Dewan Komisioner LPS, Kepala Eksekutif LPS dan UKP3R, Sri Mulyani mengatakan bahwa data dari BI belum memuaskan.

Ia pun meminta otoritas pengawas bank di BI untuk membuat pernyataan pertanggungjawaban profesional atas keputusan penanganan Bank Century, termasuk penjelasan lolosnya sejumlah Accural dari pengawasan intensif.

Hal itu disebabkan karena dalam beberapa hari, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century dari minus 2 persen menjadi minus 35,93 persen.

"Kasus Bank Century menjadi pelajaran bagi KSSK untuk memastikan data/informasi yang masuk KSSK harus benar-benar reliable," kata Sri Mulyani dalam dokumen yang diterima CNNIndonesia.com 2016 lalu.

Data tersebut adalah yang diserahkan oleh Boediono di rapat KSSK 20 November 2008. Boediono yang kala itu menjadi Gubernur BI menyampaikan rekomendasi penanganan permasalahan Bank Century yang mengalami masalah solvabilitas dan ditengarai berdampak sistemik.

Boediono juga memberikan dokumen yang berkaitan dengan data tingkat sistemik Bank Century, serta perkiraan jumlah kebutuhan tambahan modal untuk memenuhi tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas. Berdasarkan data itu, untuk mencapai CAR 8 persen membutuhkan Rp632 miliar.

Dalam rapat keesokan harinya, Boediono menyampaikan bahwa Bank Century telah dinyatakan oleh BI sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik. Boediono juga merekomendasikan agar KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik serta menyerahkan penanganan bank tersebut oleh LPS.

"BI tidak menyampaikan apa penyebab dari Bank Century mengalami permasalahan, titik berat pertemuan adalah penetapan apakah Bank Century yang gagal akan berdampak sistemik," kata Mulyani.

Menurutnya, BI menggunakan pedoman dan metode tentang potensi sistemik dari European Central Bank. Terdapat lima kriteria ukuran analisis dampak sistemik yang dibuat oleh BI, yaitu apakah kalau ditutup mempengaruhi sistem keuangan, pasar keuangan, sistem pembayaran, sektor riil dan psikologis pasar.

Setelah mendapatkan penjelasan dari BI, kemudian diadakan kembali rapat pada malam harinya di Ruang Rapat Menkeu Gedung Djuanda I lantai 3, Jakarta.

Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan minus Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kesimpulannya menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. KSSK menetapkan penanganan Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kemudian, penyidik KPK bertanya pada Sri Mulyani berdasarkan risalah rapat yang mencatat adanya penentangan dari sejumlah peserta rapat terhadap analisis dampak sistemik yang disampaikan oleh BI. Sejumlah peserta rapat menentang karena analisis tersebut tidak didasari oleh data yang terukur, tapi mengapa KSSK tetap memutuskan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik?

"Karena fokusnya adalah sistem perbankan kita dalam posisi rapuh, psikologisnya rapuh, tidak ada penjaminan. Kita tidak berani bertaruh untuk mengambil keputusan lainnya kecuali yang dianggap yakin tidak akan mengancam sistem keuangan, melalui jalur apapun. Jalur apapapun pada saat itu dapat mempengaruhi sistem keuangan, apakah dari size, likuiditas atau dari psikologis. Dalam suasana yang seperti itu insting saya hanya bagaimana menyelamatkan sistem keuangan," katanya.

Sri Mulyani akhirnya memutuskan sebuah kebijakan besar yang di kemudian hari dipersoalkan dan dianggap sebagai salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. Akibat keputusannya, negara diduga mengalami kerugian triliunan rupiah karena ada dugaan penyelewengan dalam aliran dana bailout Rp6,7 triliun.

Karena pelbagai tekanan politik, Sri Mulyani memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 pada Mei 2010. Ia melanjutkan karirnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah presiden terpilih, Prabowo Subianto dalam memilih susunan menteri ekonomi dinilai sebagai sikap yang realistis.

Dosen Universitas Paramadina, Septa Dinata sikap realistis tersebut ditunjukkan dengan untuk kembali menempatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan di kabinet barunya dengan dibantu oleh tiga wakil menteri.

“Kondisi ekonomi yang kini cenderung kurang stabil, ditambah dengan beban keuangan yang semakin besar, bunga utang yang semakin besar, sepertinya Pak Prabowo tidak mau mengambil risiko. Maka jalan yang paling realistis itu, ya Sri Mulyani harus diangkat lagi,” ujar Septa dilansir dari Antara, Kamis (17/10/2024).

Dia mengatakan bahwa pengangkatan Sri Mulyani merupakan upaya strategis agar tim ekonomi kabinet baru mendatang dapat segera bekerja, mengingat pengalamannya sebagai Menteri Keuangan selama hampir dua periode kepresidenan sebelumnya membuat Sri Mulyani dapat meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan.

Kendati begitu, Septa menyatakan bahwa Prabowo melihat perlunya kaderisasi pada lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada pos menteri, sehingga ditunjuk tiga wakil menteri untuk mendampingi Sri Mulyani.

“Nah caranya ya ditempel dulu melalui posisi wamenkeu [wakil menteri keuangan[ ini. Sebetulnya tiga nama [wamenkeu] ini juga sudah tidak asing lagi kan,” ujarnya.

Ketiga nama tersebut adalah Suahasil Nazara yang sekarang adalah Wamenkeu I dan telah berpengalaman memimpin sejumlah lembaga di bawah Kementerian Keuangan, Thomas Djiwandono yang kini tengah menjabat sebagai Wamenkeu II, serta Anggito Abimanyu yang merupakan ekonom senior dan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Sementara terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara, Septa menyatakan bahwa terdapat sisi positif maupun negatif mengenai pemisahan pengelolaan penerimaan negara dengan Kementerian Keuangan.

Dia menuturkan bahwa bila kewenangan tersebut dipisah, maka kinerja kedua lembaga tersebut menjadi lebih fokus, sementara jika kewenangan tersebut tetap digabung, maka sinkronisasi antara pengeluaran dan pendapatan dapat dilakukan dengan lebih baik.

“Sepertinya memang ini jalan tengah yang juga diambil oleh Pak Prabowo. Di satu sisi ingin dipisahkan, tapi di sisi lain akhirnya tetap satu payung juga kemungkinannya, tetapi dengan fokus yang berbeda,” katanya lagi.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin diisukan akan menjadi Menteri Keuangan era pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Adapun Prabowo-Gibran sendiri akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Ditanya tentang kabar tersebut, Budi Gunadi enggan berkomentar banyak. Ia menekankan, pemilihan Menteri menjadi hak prerogatif dari Prabowo. Namun ia juga tidak menyangkal kemungkinan menjadi Menteri.

"Hak prerogatif beliau (Prabowo). Saya rasa nanti beliau yang akan umumkan tanggal 21 (Oktober)," kata Budi Gunadi, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Ia juga tidak mau menjawab saat ditanya apakah mendapat tawaran menjadi menteri atau berkomunikasi langsung dengan Prabowo. Menurutnya, hal ini mesti dipastikan langsung kepada sang menteri pertahanan itu.

"Itu mesti tanya beliau (Prabowo)," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, beberapa bulan lalu nama Budi Gunadi muncul bersama tiga nama pejabat lainnya yang diincar menjadi Menkeu kabinet Capres Prabowo Subianto. Hal ini mulanya disinggung oleh laporan dari Bloomberg pada Maret lalu. Bloomberg menyebut jika Sri Mulyani Indrawati tidak akan lagi menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Capres tersebut dikabarkan sudah membidik sejumlah nama-nama untuk dijadikan sebagai menteri keuangan. Keempatnya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.

Menurut Bloomberg, Prabowo dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai menteri keuangan. Prabowo disebut mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong agar menteri keuangan (Menkeu) yang baru nantinya harus bisa mengatakan tidak kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Menkeu hanya harus dari kalangan profesional—bukan politisi.

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan, banyak visi misi Prabowo membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kendati demikian, anggaran negara sangat terbatas.

"Jadi sebetulnya perlu menteri keuangan yang bisa ngomong tidak ke presiden, bukan dalam konteks politik tapi dalam konteks kalau memang anggaran enggak mampu ya katakan enggak mampu," jelas Eko dalam Diskusi Daring Indef secara daring, Kamis (12/09/2024).

Dia tidak ingin Menkeu ke depan lebih mempertimbangkan pendekatan politik daripada rasional. Artinya, kebijakan yang dikeluarkan hanya untuk meraih popularitas dengan mengesampingkan kesehatan anggaran negara.

Oleh sebab itu, Eko menekankan pentingnya seorang Menkeu yang bisa meyakinkan presiden dengan data yang tersedia agar memutuskan berbagai kebijakan secara objektif dan rasional.

"Kalau hanya [mempertimbangkan] popularitas, dugaan saja nanti ya anggaran tuh yang jadi korban," ujarnya.

Tak hanya itu, Menkeu baru nanti juga harus memahami isu-isu ekonomi terutama dalam konteks global. Dengan begitu, Bendahara Negara bisa mendeteksi tantangan dan potensi ekonomi domestik ke depan.

"Dan ya kalau mau diterima pasar memang syaratnya biasanya yang tidak dari politik praktis, artinya kariernya itu tidak dibangun dari karier politik," sambung Eko.

Dia menekankan, pasar itu bergerak berdasar sentimen. Oleh sebab itu, jika Menkeu seorang politisi maka setiap kebijakannya—walau tidak ada niatan untuk kepentingan tertentu—namun akan tetap dikaitkan oleh pasar berdasarkan latar belakangnya.

Eko pun mendorong agar Prabowo menunjukkan lebih banyak komposisi profesional daripada politisi dalam kabinetnya lima tahun ke depan. Dengan begitu, optimisme pasar semakin tumbuh.

"Itu dugaan saya akan membuat game changer dalam jangka pendek khususnya itu untuk membuat situasi perlambatan ekonomi, pesimisme perekonomian yang muncul sekarang ini bisa teratasi," tutupnya.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Laode M Kamaluddin membongkar kriteria menteri keuangan (menkeu) idaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Ia menegaskan sosok menkeu yang dibutuhkan prabowo adalah profesional ahli dan mempunyai latar belakang politik.

"Liat passion dulu, kemudian memenuhi persyaratan dua: profesional, (dan) tentu punya latar belakang politik, karena di parlemen kan kalau nggak nego ya, nggak bisa kan," kata Laode di Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Kamis (29/8) dikutip Detikfinance.

Selain dua penentu itu, ia menambahkan kriteria lainnya adalah mendapat kepercayaan Prabowo.

"Tentunya trust dari presiden ya, karena itu kan esensinya," imbuhnya.

Namun, Laode memastikan hingga kini Prabowo belum memutuskan siapa sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Sri Mulyani. Sebab, masih terlalu dini untuk menetapkan menkeu.

"Belum ada orang, sekarang masih terlalu awal, masih dua bulan lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, media asing Bloomberg membocorkan sejumlah nama yang dibidik Prabowo sebagai kandidat menkeu. Namun, tak ada nama Sri Mulyani dalam daftar nama tersebut.

Menurut sejumlah sumber Bloomberg, Prabowo sedang mempertimbangkan setidaknya empat nama di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar.

Para sumber menjelaskan nama-nama itu dianggap paling cocok untuk posisi menteri keuangan karena keahlian mereka di bidang keuangan dan juga kepemimpinan yang efektif.

"Prabowo tidak akan melibatkan posisi menteri keuangan dalam tawar-menawar politik, karena ia melihat posisi itu berada di atas politik dan membutuhkan ketajaman dalam mengelola anggaran," tambah para sumber.

Belakangan, nama Thomas Djiwandono yang kini menjabat wamenkeu juga santer disebut sebagai kandidat menkeu.

Tommy, sapaan akrab Thomas, merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra, sekaligus keponakan Prabowo. Penunjukannya sebagai wamenkeu juga dinilai sebagai ajang magang untuk menduduki kursi yang bakal ditinggal Sri Mulyani.

Apalagi, Tommy sempat 'dipromosikan' langsung Sri Mulyani saat mengakhiri rapat bersama Komisi XI DPR RI mengenai APBN 2023. Rabu (21/8).

Sri Mulyani menitipkan pesan untuk menjaga Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. Ia juga meminta para anggota dewan agar terus membantu Kemenkeu, yang akan diteruskan oleh Tommy.

"Kami atas jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip wakil menteri saya yang ini (menyenggol ke arah Tommy dengan siku) ini yang akan meneruskan," ujarnya dalam Ruang Rapat Komisi XI.

Lantas, pimpinan rapat dari Fraksi PDI-P Dolfie mempertanyakan pernyataan penutup Sri Mulyani apakah sebagai salam perpisahan. Pasalnya, pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan dalam pembahasan APBN sebelumnya.

"Ini closing statement bu menteri (Sri Mulyani) seakan kita enggak akan rapat lagi dengan Bu Menteri. Masih dua kali rapatnya, Bu. Karena setiap menutup anggaran yang 2021 dan 2021 dramatis saja tidak seperti ini," kata Dolfie.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono menjadi wakil menteri keuangan II, Kamis (18/7).

Thomas dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Dengan begitu, kini Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki wakil menteri selain Suahasil Nazara. Thomas yang juga merupakan keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu menjadi wakil menteri keuangan hanya untuk tiga bulan ke depan.

Maklum, masa jabatan Jokowi hanya berlangsung hingga Oktober 2024. Setelah itu, Prabowo lah yang akan menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Sri Mulyani menyebut pelantikan Thomas sebagai wakil menteri keuangan II bertepatan dengan proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

"Pelantikan ini kalau dari sisi waktu, timing, bertepatan dengan proses kita di Kementerian Keuangan sedang menyusun rancangan pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2025," tuturnya.

Sang Bendahara Negara menjelaskan kementeriannya adalah institusi yang unik karena bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun APBN serta rancangan undang-undang (RUU) untuk diserahkan kepada Jokowi dan dibahas dengan DPR.

Di sisi lain, ia menegaskan RAPBN 2025 nanti akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo.

"Oleh karena itu, di dalam mengemban tugas tanggung jawab tersebut, kami Kementerian Keuangan memang harus berkoordinasi, berkomunikasi, terus melakukan kolaborasi, terutama dengan Presiden Terpilih dan timnya yang beliau tunjuk," jelasnya lebih lanjut.

Sri Mulyani juga mengatakan Thomas bakal bekerja sama dengan Wamenkeu I Suahasil dan seluruh pejabat eselon I Kemenkeu. Mereka menjalankan tugas mengelola keuangan negara dan menggunakan instrumen keuangan negara untuk merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang terus meningkat.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita berpendapat penambahan posisi wakil menteri keuangan yang akan diduduki Thomas ini memiliki dua tujuan.

Pertama, untuk mempermudah proses transisi anggaran dari 'Jokowi-Sri Mulyani' ke platform baru yang nanti akan digunakan pemerintahan baru. Kedua, sebagai ajang magang bagi Thomas sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani.

"Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok yang akan menduduki bangku menteri keuangan nanti di pemerintahan baru alias sebagai pengganti Sri Mulyani," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Bagaimanapun, kata Ronny, menteri keuangan adalah kursi strategis yang memang perlu dikuasai oleh presiden terpilih.

Opsinya, Prabowo bisa mengambil dari kalangan profesional tetapi bisa dikendalikan dan mendukung kebijakan presiden, seperti Jokowi menunjuk Sri Mulyani. Pilihan lainnya, bisa mengambil dari partai yang latar belakangnya memenuhi.

Menurut Ronny, Thomas masuk kriteria kedua. Ia adalah bendahara partai yang memiliki latar pendidikan master ekonomi internasional. Jadi, sangat besar peluang Thomas jadi menkeu baru.

Selain bisa memperlancar transisi anggaran, posisi Thomas pun dapat beradaptasi selama beberapa bulan untuk bersiap-siap menduduki posisi tertinggi di Kementerian Keuangan nantinya.

"Jika demikian, maka arti lainnya adalah bahwa mendudukkan Thomas di bangku wakil menteri keuangan saat ini adalah upaya memberi sinyal kepada pasar tentang gambaran sosok yang akan menggantikan Sri Mulyani nantinya," imbuh Ronny.

Ronny berasumsi demikian karena sebenarnya soal transisi anggaran tersebut tidak terlalu membutuhkan penambahan posisi. Toh, tidak pernah juga terjadi sebelumnya.

Ia mencontohkan, masa transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi tetap berjalan mulus, tanpa penambahan wakil menteri baru, walaupun platform ekonomi keduanya cukup berbeda.

Sementara antara Jokowi dan Prabowo memiliki platform yang tidak terlalu berbeda, apalagi Prabowo sering sesumbar pemerintahannya adalah lanjutan dari rezim Jokowi.

"Penambahan wamen ini, dalam hemat saya, lebih tepat dimaknai sebagai 'cek ombak' buat Thomas sebelum menjadi menteri di satu sisi dan sebagai ajang 'magang' untuk beradaptasi di Kementerian Keuangan sebelum menjadi Menkeu di sisi lain," kata Ronny.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar obligasi Indonesia barangkali sedang dalam suasana gelisah, menanti siapa nama yang akan menduduki kursi menteri keuangan pada pemerintahan Prabowo Subianto, sebagai salah satu kunci agar pasar modal Tanah Air tetap menarik bagi para investor.

Kegamangan itu terlihat bulan lalu, ketika premi penjaminan surat utang dari risiko gagal bayar melonjak. Pemicunya, kabar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan peningkatan belanja negara demi merealisasikan janji-janji kampanyenya yang membutuhkan biaya besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kode pamitan dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Hal ini selaras dengan masa jabatannya yang sebentar lagi akan berakhir, tepatnya pada bulan Oktober 2024 mendatang.

Kode ini disampaikannya saat dirinya manggung di acara peringatan Hari Pajak Nasional yakni Spectaxculer. Mulanya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bersama sejumlah jajarannya membawakan lagu berjudul 'She's Gone' dari musisi rock asal Amerika Serikat, Steelheart.

Usai penampilan tersebut, Sri Mulyani menyusul para anak buahnya itu untuk naik ke atas panggung dan ikut menyumbangkan suaranya. Ia berencana untuk berduet dengan anak buahnya untuk menyanyikan lagi berjudul Anak Sekolah karya Chrisye. Namun sebelum bernyanyi, Sri Mulyani menyampaikan pernyataan tak terduga.

"Tadi lagunya apa katanya? She's gone. Itu lagu untuk saya. I'm gone!," kelakar Sri Mulyani, sembari mengangkat tangannnya ke atas, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Merespons pernyataan tersebut, Suryo beserta beberapa orang yang ada di panggung pun melambaikan tangan sebagai tanda penolakan, diiringi tawa bercampur nada protes dari penoton.

Masa jabatan Sri Mulyani beserta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya memang akan segera berakhir, seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2024 ini. Selain itu, beberapa waktu lalu juga sempat muncul kabar bahwa Sri Mulyani akan mengundurkan diri dari posisinya saat ini.

Di samping itu, belum diketahui apakah Sri Mulyani berniat untuk melanjutkan jabatannya sebagai Menkeu di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto atau tidak. Namun, telah muncul sejumlah nama yang digadang-gadang akan menggantikan posisinya itu.

Setidaknya, ada empat nama yang digadang-gadang sebagai calon Menkeu era Prabowo. Hal ini mulanya disinggung oleh laporan dari Bloomberg pada Maret lalu. Bloomberg menyebut jika Sri Mulyani Indrawati tidak akan lagi menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Capres tersebut dikabarkan sudah membidik sejumlah nama-nama untuk dijadikan sebagai menteri keuangan. Keempatnya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.