PT Pupuk Indonesia (Persero) menyediakan stok pupuk bersubsidi lebih dari 4.800 ton pada awal Juli 2024 untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas padi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Dukungan ini untuk mendorong suksesnya program pompanisasi yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya di Desa Jaling, Kabupaten Bone, Kamis (4/7).

Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Panji Winanteya Ruky yang ikut hadir dalam kunjungan Jokowi menyampaikan bahwa, lahan pertanian di Bone sebagian besar merupakan lahan tadah hujan. Agar tetap produktif, pemerintah melakukan perbaikan irigasi melalui bantuan 300 pompa untuk irigasi. Karena selama ini petani hanya mengandalkan air hujan untuk pengairan, sehingga dalam setahun, petani hanya bertani satu kali saja.

"Dengan adanya bantuan pompa irigasi dari pemerintah, petani di Bone sekarang sudah bisa menggarap lahannya hingga tiga kali dalam setahun, sudah seperti lahan pertanian di Indonesia pada umumnya. Agar mendapatkan hasil yang optimal tentu diperlukan ketersediaan pupuk sehingga produktivitasnya meningkat dan kesejahteraan petani juga bertambah. Pupuk Indonesia di sini hadir menjalankan perannya dengan menyediakan stok pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi," ujar Panji dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (7/7/2024).

Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bone mengalokasikan pupuk bersubsidi 137.342 ton. Rinciannya pupuk Urea 61.500 ton, NPK Phonska 61.290 ton, NPK Kakao 2.100 ton, dan pupuk Organik sebanyak 12.452 ton.

Stok pupuk bersubsidi yang kini ada di kios dan bisa langsung ditebus petani Bone antara lain pupuk Urea bersubsidi 2.682 ton dan NPK Phonska 2.101 ton. Selain itu Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok NPK Kakao di kios sebanyak 34 ton. Stok pupuk ini aman untuk memenuhi kebutuhan petani di Bone selama 14 hari ke depan.

Sementara itu, guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 27 kecamatan di Bone, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang. Diantaranya 4 gudang Lini III (tingkat kabupaten), 7 distributor, 139 kios, serta 5 petugas lapang yang akan memastikan distribusi dan penyaluran berjalan sesuai dengan aturan, termasuk melakukan pengawasan bersama dengan aparat pemerintah.

Kriteria Penerima Pupuk Subsidi

Panji menjelaskan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi harus diperketat karena terdapat ketentuan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal 2 hektare (ha).

Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas saja, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

"Bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia sudah menyiapkan solusinya melalui pupuk nonsubsidi yang juga bisa didapatkan di kios-kios. Kami berharap stok pupuk yang ada bisa diserap petani dengan optimal sehingga produktivitas dan kesejahteraannya dapat terus ditingkatkan," pungkasnya.

Pemerintah terus berupaya mengembalikan dana yang telah dikucurkan kepada sejumlah obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Jumat kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto terkait masalah ini.

Menurut Bendahara Negara, dalam pertemuan itu turut ditandatangani berita acara serah terima aset eks BLBI kepada sejumlah Kementerian Lembaga.

"Pagi tadi, saya bersama MenkoPolhukam pak @hadi.tjahjanto menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga di Kantor KemenkoPolhukam," tulis Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

Sri Mulyani turut menjelaskan awal mula bergulirnya kasus BLBI. Menurutnya BLBI merupakan konsekuensi dari krisis moneter di Indonesia yang terjadi tahun 1997 sampai 1998.

"BLBI ini merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu. Di mana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bailout terhadap krisis yang terjadi," tuturnya.

Ia menyatakan total tagihan negara (piutang) kepada obligor BLBI mencapai RP 110,45 triliun. Pemerintah lantas membentuk Satgas BLBI untuk memastikan pengembalian hak tagih negara.

Satgas tersebut dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023, Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

"Jumlah total tagih negara kepada para obligor dari bantuan BLBI ini mencapai Rp 110,45 T. Sebuah angka yang sangat besar dan ditindaklanjuti dengan dibentuknya Satgas BLBI yang dibentuk Presiden Jokowi melalui Keppres No 6 Tahun 2021 jo. Keppres No 30 Tahun 2023 sebagai bentuk upaya memastikan pengembalian hak tagih negara," pungkasnya.

Dalam pertemuannya dengan Hadi, sebanyak 50 bidang aset eks BLBI diserahterimakan kepada 9 kementerian/lembaga. Aset tersebut mencakup luas tanah 989.168 m2 dan luas bangunan 6.101 m2 senilai Rp 2.778.334.190.000.

"Hari ini, total 50 bidang aset eks-BLBI dengan total luas tanah 989.168 m2 dan total luas bangunan 6.101m2 senilai Rp 2.778.334.190.000 diserahterimakan kepada 9 K/L," terang dia.

Bendahara Negara ini merinci sejumlah kementerian/lembaga yang menerima aset tersebut, di antaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Ombudsman, dan Kementerian Keuangan.

"Para penerima aset ini diantaranya Badan Intelijen Negara, @bawasluri, @kkpgoid, @bps_statistics, @kemhanri, Mahkamah Agung, @kemenag_ri, @ombudsmanri137, dan @kemenkeuri," tuturnya.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah mencatatkan aset dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 hingga semester I 2024. Menurutnya jumlah tersebut setara 34,59% dari kewajiban yang harus dibayar obligor yang sebesar Rp 110,45 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah mencatatkan aset dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 triliun hingga semester I 2024. Satgas BLBI dibentuk pemerintah tahun 2021.

Menurutnya jumlah tersebut setara 34,59% dari kewajiban yang harus dibayar obligor. Bendahara negara menyebut total tagihan kepada para obligor bantuan BLBI mencapai Rp 110,45 triliun.

"Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Satgas BLBI, sampai dengan semester I tahun 2024, Satgas BLBI telah mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta m2 dan PNBP sebesar Rp 38,2 triliun, 34,59% dari kewajiban sebesar Rp 110,45 triliun," terang Sri Mulyani dikutip dari Instagram @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

Sebagai informasi, Satgas tersebut dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023, Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Rinciannya antara lain PNBP ke kas negara Rp 1,5 triliun, lalu kedua, dana bentuk sitaan barang jaminan harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 19.366.503 m2 atau setara Rp 17,7 triliun, dan ketiga dalam bentuk penguasaan aset properti seluas 20.857.892 m2 atau setara Rp 9,1 triliun.

Berikutnya, ada dalam bentuk penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah ke KL dan pemda di antaranya aset seluas 3.826.908 m2 atau setara Rp 5,9 triliun. Lalu yang kelima dalam bentuk PMN non tunai seluas 670.837 m2 atau setara Rp 3,7 triliun.

Ia sudah bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto terkait kelanjutan BLBI. Sri Mulyani menghadiri penandatanganan berita acara serah terima aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga.

"Pagi tadi, saya bersama MenkoPolhukam pak @hadi.tjahjanto menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga di Kantor KemenkoPolhukam," tuturnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Pertemuan itu terkait penandatanganan berita acara serah terima aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga.

"Pagi tadi, saya bersama MenkoPolhukam pak @hadi.tjahjanto menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga di Kantor KemenkoPolhukam," tulis Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

Bendahara negara menjelaskan sejarah bergulirnya kasus BLBI. Menurutnya BLBI merupakan konsekuensi dari krisis moneter di Indonesia yang terjadi tahun 1997 sampai 1998.

"BLBI ini merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu. Di mana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bailout terhadap krisis yang terjadi," tuturnya.

Sri Mulyani menyatakan total tagihan negara (piutang) kepada obligor BLBI mencapai RP 110,45 triliun. Pemerintah lantas membentuk Satgas BLBI untuk memastikan pengembalian hak tagih negara.

Satgas tersebut dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023, Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

"Jumlah total tagih negara kepada para obligor dari bantuan BLBI ini mencapai Rp 110,45 T. Sebuah angka yang sangat besar dan ditindaklanjuti dengan dibentuknya Satgas BLBI yang dibentuk Presiden Jokowi melalui Keppres No 6 Tahun 2021 jo. Keppres No 30 Tahun 2023 sebagai bentuk upaya memastikan pengembalian hak tagih negara," pungkasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, blak-blakan soal memburuknya keuangan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang kondisinya dikategorikan 'sakit'. Salah satu yang menjadi penyebab menurutnya adalah kesalahan manajemen dan sektor yang tidak strategis.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi XI DPR RI, Senin (1/7) lalu. Menurutnya jika posisi BUMN itu terus menerus seperti itu, berkemungkinan akan ditutup.

"Mungkin juga karena mismanagement sudah lama dan sektor tersebut tidak menjadi sektor yang strategis atau penting. Dalam hal ini, tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan seharusnya bisa ditutup dan dilikuidasi," kata Sri Mulyani dikutip lagi, Sabtu (6/7/2024).

Sri Mulyani akan memasukkan BUMN-BUMN sakit ke dalam Klaster D Non Core. Klasterisasi BUMN ini memang akan dilakukan pemerintah untuk melihat perusahaan-perusahaan pelat merah mana yang performa keuangan dan kinerjanya bagus dan tidak.

"Non Core ini teoritis pemerintah seharusnya tidak masuk dan memiliki, karena ini sebetulnya dari sisi mandat pembangunannya kecil sekali dan performancenya tidak bagus," ujarnya.

Rencananya akan ada empat klaster BUMN yang terbagi ke dalam kuadran. Ini terdiri atas Klaster A Strategic Value and Welfare Creator di Kuadran 2, Klaster B Strategic Value di Kuadran 1, Klaster C Surplus Creator di Kuadran 4, dan Klaster D Non Core di Kuadran 3.

Menurutnya, pembagian perusahaan-perusahaan pelat merah ke dalam kuadran ini juga membantu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam mempertimbangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi BUMN.

Di sisi lain, hingga saat ini Sri Mulyani masih melakukan pendalaman tas daftar BUMN yang masuk ke dalam posisi 'sakit' ini. Ia mencatatkan, setidaknya total ada 76 BUMN di RI, termasuk yang berada dalam holding.

"Serta evaluasi dan memberikan dukungan dan catatan terhadap holdingisasi Kementerian BUMN terhadap BUMN-BUMN itu. Nanti saya sampaikan, karena secara indikatif sudah ada, tapi belum bisa kami berikan secara eksplisit hari ini," katanya.

Pasalnya, pembahasan atas klasterisasi BUMN ini perlu berkoordinasi secara mendalam dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Di samping itu, diskusi terkait hal ini baru dilakukan sekali Bersama Komisi XI. Kemenkeu juga masih melakukan validasi tas parameter-parameternya.

Judi online semakin marak di Indonesia. Modus-modus yang muncul juga bervariasi salah satunya jual beli rekening bank.

Bank di Indonesia pun melakukan berbagai upaya untuk memerangi maraknya judi online yang mengarah ke ranah perbankan.

Misalnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengatakan pihaknya terus aktif terlibat dalam pemberantasan judi online. Pihaknya melakukan pengecekan rekening yang digunakan untuk menampung yang judi online.

Upaya itu dilakukan secara aktif untuk pencarian rekening ke berbagai website judi online untuk didata. Jika ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai tempat penampung atau deposit, website judi online tersebut akan disimpan sebagai bukti untuk memblokir rekening.

"Apabila ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai penampung top up atau deposit untuk bermain judi online maka tampilan website judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening. Proses pemberantasan ini telah kami lakukan sejak Juli 2023 dan hingga kini masih terus berlangsung," kata Agus kepada detikcom, Senin (1/7/2024).

Hasilnya, Agus menyebut telah memblokir sebanyak 1.049 rekening dari Juli 2023 hingga Juni 2024. Dia pun berharap melalui upaya ini dapat berkontribusi untuk memberantas judi online.

Kemudian PT Bank Central Asia Tbk juga terus berupaya memerangi judi online. Executive Vice President (EVP) Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan pihaknya senantiasa melakukan pengawasan atas transaksi yang mencurigakan.

Salah satunya juga termasuk yang berkaitan aktivitas judi online. Apabila menemukannya, pihaknya akan melapor kepada aparat penegak hukum.

"Sebagai lembaga perbankan nasional, BCA akan senantiasa melakukan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan, termasuk apabila terkait dengan aktivitas judi online. Kami akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Hera.

Dia juga menegaskan pihaknya tidak pernah memfasilitasi aktivitas judi online dalam bentuk apapun. Selain itu, Hera bilang BCA akan memblokir rekening nasabah yang digunakan praktik ilegal tersebut.

"Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BCA sebagai lembaga perbankan nasional senantiasa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. BCA mendukung upaya aparat penegak hukum dalam memberantas judi online," jelasnya.

Seperti diketahui, modus transaksi judi online kini makin beragam. Paling anyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya praktik jual beli rekening untuk aktivitas judi online.

Dia mengatakan oknum pelaku judi online ini datang ke kampung-kampung menyasar warga untuk membuka rekening dan diberi imbalan uang tunai Rp 100 ribu. Hal ini disampaikan Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024). Ivan mengatakan ada rekening yang dibuat sendiri oleh pengepul menyasar warga.

"Kasus judi online ini adalah rekening yang di-create oleh para pengepul. Jadi mereka datang ke kampung-kampung meminta kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para petani untuk buka rekening, pakai online dan segala macam. Mereka buka dan satu orang itu bisa mengumpulkan ribuan," kata Ivan dalam rapat, dikutip dari detikNews.

Pemerintah Yunani telah menetapkan sistem enam hari kerja dalam seminggu untuk sektor industri tertentu. Langkah ini merupakan bagian dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara di Eropa Tenggara itu.

Undang-undang baru yang mulai berlaku sejak 1 Juli ini bertentangan dengan negara Uni Eropa lainnya yang umumnya empat hari kerja dalam seminggu.

Sementara Uni Eropa mengharuskan negara anggotanya untuk menjamin masa kerja 48 jam saja dalam seminggu, termasuk lembur.

Melansir dari BBC, Sabtu (6/7/2024), secara umum aturan ini hanya berlaku untuk bisnis atau usaha yang beroperasi 24 jam dan bersifat opsional bagi pekerja, yang mendapat bayaran tambahan sebesar 40% untuk lembur yang mereka lakukan. Namun usaha di bidang pariwisata dan industri makanan tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.

"inti dari undang-undang (kerja enam hari dalam seminggu) ini adalah ramah pekerja, sangat berorientasi pada pertumbuhan, hal ini membawa Yunani sejajar dengan negara-negara Eropa lainnya," kata Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis.

Sementara itu, Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Yunani mengatakan kebijakan tersebut diterapkan pada dua jenis usaha tertentu, yakni usaha yang beroperasi terus menerus (24/7) dengan menggunakan shift bergilir dan usaha yang beroperasi 24 jam selama lima atau enam hari seminggu, juga dengan shift bergilir.

"Dalam kedua kasus tersebut, opsi hari kerja tambahan merupakan tindakan yang luar biasa, hanya diperbolehkan sebagai respons terhadap peningkatan beban kerja," kata seorang juru bicara kepada BBC.

"Penting untuk dicatat bahwa tindakan ini sama sekali tidak mempengaruhi penetapan lima hari kerja dalam seminggu yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebaliknya, tindakan ini berfungsi untuk mengatasi tuntutan operasional mendesak yang tidak dapat dipenuhi melalui pasokan pekerja khusus yang tersedia" jelasnya lagi.

Pemerintah Yunani menambahkan peraturan baru ini juga akan melindungi pekerja dari pekerjaan yang tidak diumumkan (sesuai job desk) dan memastikan kompensasi yang adil yang mengarah pada penghindaran pajak.

Perlu diketahui, krisis keuangan global pada akhir tahun 2000an mempunyai dampak yang sangat buruk terhadap Yunani. Sebab krisi kala itu membuat belanja publik menjadi sangat tinggi dan penggelapan pajak yang meluas membuat negara ini memiliki utang yang sangat besar.

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dokumen kependudukan yang penting untuk dimiliki masyarakat. Sebab kartu ini merupakan salah satu bentuk identitas resmi bagi seseorang di keluarga dalam administrasi kependudukan di Indonesia.

Di sisi lain, masyarakat perlu cermat dan berhati-hati dalam mengurus dokumen satu ini. Pasalnya, ada beberapa permasalahan yang dapat membuat KK diblokir, salah satunya bila ada ketidakakuratan data.

Seperti halnya yang dilakukan Disdukcapil Kota Surabaya yang baru-baru ini melakukan pendataan KK yang tak sesuai domisili dengan jumlah 97.408 jiwa yang masuk ke dalam 42.804 KK. KK tersebut pun terancam diblokir jika tak melakukan konfirmasi dan klarifikasi kependudukan.

Bagaimana cara cek KK terblokir atau tidak?

Masyarakat kini sudah bisa melakukan pengecekan KK secara online sehingga tidak perlu repot-repot membawa dokumen ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Pertama, masyarakat bisa mengecek KK secara online lewat situs resmi Disdukcapil Kabupaten atau Kota sesuai dengan domisili wilayahnya. Setiap situs memiliki sistem pengecekan yang berbeda-beda. Misalnya dalam kasus Disdukcapil Surabaya tadi, bisa langsung membukahttps://disdukcapil.surabaya.go.id/data-usulan-blokir/.

Selanjutnya, pilih kecamatan domisili. Setelah memilih maka akan secara otomatis terunduh file dalam bentuk format excel. Lalu buka file excel dan periksa apakah data kamu terdaftar masuk daftar warga usulan blokir atau tidak

Jika masuk ke dalam daftar warga usulan blokir maka klik download Surat Pernyataan RT RW sesuai alamat pada KK. Bawa Surat Pernyataan tersebut dan KK ke Kelurahan sesuai yang tercantum pada KK untuk Konfirmasi dan klarifikasi kependudukan.

Selain itu, ada banyak cara lainnya untuk memastikan apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) ataupun KK terblokir alias non aktif atau masih aktif. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada detikcom, berikut 5 cara mudah cek NIK KTP Terdaftar di Dukcapil atau tidak

1. Email Dukcapil Kemendagri

Cara cek NIK online yang kedua dengan menggunakan email dengan mengirimkan email ke alamat callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id. Dengan format #NIK#Nama_Lengkap#Nomor_Kartu_Keluarga#Nomor_Telp#Keluhan. Kalian harus menunggu balasan kurang lebih satu kali 24 jam untuk mengetahui pengecekan NIK.

2. Media Sosial Dukcapil Kemendagri

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan layanan cek NIK mandiri melalui Twitter atau Instagram resminya @ccdukcapil. Dukcapil juga dapat dihubungi melalui media sosial lainnya seperti Facebook.

3. SMS Dukcapil Kemendagri

Cara cek NIK online yang ketiga dapat melalui pesan singkat atau SMS. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan format Cek#KTP#NIK lalu kirimkan ke nomor dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di 0811-8005-373.

4. WhatsApp Dukcapil Kemendagri

Selain melalui SMS, warga juga dapat mengecek NIK KTP secara online melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp Kemendagri. Kalian dapat mengirim pesan ke nomor 0811-8005-373. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengirimkan data seperti nama lengkap yang sesuai dengan KTP, NIK, kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota.

5. Call Center Dukcapil Kemendagri

Walaupun cara terakhir ini bukan termasuk cara yang online, kalian dapat menghubungi call center Halo Dukcapil melalui nomor telpon 1500-537. Apabila ingin mengecek nomor NIK, maka Anda harus menyiapkan data seperti NIK dan nomor KK.

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan peringatan keras menyikapi masalah di tubuh PT Indofarma Tbk, anggota holding BUMN farmasi. Erick menegaskan siapapun yang korupsi akan ditangkap

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi fraud pada berbagai aktivitas Indofarma dan anak usahanya, salah satunya pinjaman online.

Erick Thohir bersama BPK dan Kejaksaan Agung sudah berkoordinasi terkait masalah Indofarma. Seiring dengan langkah tersebut, penyelamatan Indofarma juga dilakukan.

"Sama kan bersama BPK, kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Kasus fraud, ya fraud. Korupsi, kita tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma-nya sendiri harus kita bisa kelola dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan. Termasuk tentu utang vendor, dan macam-macam yang kita harus selesaikan," ujar Erick Thohir di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024) kemarin.

Menurut Erick Thohir keberadaan oknum bisa terjadi di manapun. Erick juga menepis tidak mempelajari masalah Indofarma.

Justru, kata Erick, pihaknya menemukan permasalahan tersebut dan melaporkan ke BPK.

"Ya kan begini, kalau masalah oknum kan bisa terjadi dimanapun. Kalau dibilang BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang temuin. BUMN yang melakukan audit, baru kita laporkan ke BPK, BPK juga periksa lagi, ya baru terjadi," katanya.

Erick menambahkan setiap ada kasus selalu melaporkan ke pihak terkait. Bahkan, selain dengan Kejagung, juga menjalin hubungan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Setiap ada kasus korupsi, kita laporkan dengan pihak terkait, kita kerja sama dengan Kejaksaan Agung. Bahkan KPK sendiri kan kita friendly, di mana kita melakukan banyak isu-isu pencegahan kepada KPK. Memang saya belum ketemu KPK lagi, nanti saya akan minta waktu kepada KPK untuk bagaimana kita terus memperbaiki daripada situasi-situasi yang tentu tadi ada kasus koruptif untuk para oknum itu," paparnya.

Kinerja Indofarma

Kondisi Indofarma sendiri bisa dibilang memburuk pada tahun 2023. Perusahaan mencatat rugi bersih sebesar Rp 720,99 miliar pada 2023. Rugi bersih perusahaan lebih dalam dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 457,62 miliar.

Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), penjualan bersih perusahaan anjlok pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 523,59 miliar. Pada tahun 2022, penjualan bersih perusahaan sebesar Rp 980,37 miliar.

Beban pokok penjualan pada tahun 2023 tercatat Rp 680,98 miliar. Sementara, pada tahun sebelumnya sebesar Rp 988,89 miliar.

Lebih lanjut, jumlah liabilitas pada tahun 2023 sebesar Rp 1,56 triliun atau naik jika banding tahun sebelumnya Rp 1,48 triliun. Liabilitas tahun 2023 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 1,23 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp 332,89 miliar.

Adapun total aset perusahaan yakni Rp 759,82 miliar yang terdiri aset lancar Rp 198,99 miliar, investasi pada entitas asosiasi Rp 1,64 miliar dan aset tidak lancar Rp 560,83 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan ada solusi yang didorong agar BUMN karya membayar utang kepada para subkontraktor.

Di sisi lain, Erick Thohir juga sedang memantau proyek-proyek yang dijalankan BUMN karya.

"Kita kan sudah bilang ada solusi-solusi yang kita dorong untuk semua karya, saya tidak bilang hanya Waskita, WIKA dan lain-lain. Bahwa seluruh pendanaan yang baru, baik dari pemerintah ataupun dari perbankan masuk ke proyeknya. Tetapi kalau untuk masing-masing proyek itu ada hal yang baik dan tidak baik, tentu kita mesti lihat," Erick Thohir di Sarinah Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Saat ini solusi strategis untuk menyelesaikan permasalahan, menurut Erick, sedang berjalan dan pendanaan langsung ke proyeknya.

"Tapi paling enggak solusi strateginya sudah jalan, dan itu yang kita pastikan pendanaan tidak langsung ke korporasi, tapi ke proyek saya sudah berulang-ulang waktu itu sampaikan. Tetapi tentu kalau ada kasus penyelewengan lagi ya kita pastikan. Tapi saya rasa tidak lah, karena dirut yang baru," tutur Erick.

Sementara soal pembayaran proyek tergantung dari masing-masing kas BUMN. Erick Thohir pun meminta ditanyakan kepada direksi dan komisaris BUMN.

"Cashflownya tergantung masing-masing karya, saya tidak tahu secara detail. Mungkin ditanyakan kepada direksi dan komisaris.
Itu kan fungsinya direksi komisaris mesti lebih detail dari saya," ujarnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi meluncurkan wondr by BNI yang membawa 3 fitur unggulan, yaitu Transaksi, Insight, dan Growth. Dengan fitur tersebut, super app ini akan membantu nasabah dalam mengelola perencanaan keuangan hingga melakukan investasi.

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar mengatakan melalui wondr by BNI, pihaknya menghadirkan inovasi aplikasi perbankan untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat yang lebih optimal.

"Kami berharap wondr by BNI dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kegiatan perbankan masyarakat yang lebih komprehensif," kata Royke dalam acara peluncuran wondr by BNI di Menara BNI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Dia mengatakan inovasi wondr by BNI dihadirkan lantaran melihat rendahnya kebiasaan masyarakat khususnya anak muda untuk menabung, serta penataan finansial yang kurang teratur.

Dalam pengembangannya, Royke menjelaskan wondr by BNI dirancang dengan mengikuti standar global unggulan. Sehingga kehadirannya diharapkan dapat menjadi game changer bagi WNI maupun di industri perbankan di Indonesia.

"Aplikasi wondr by BNI dilengkapi dengan 3 Dimensi Keuangan yang unik antara lain Transaksi, Insight, dan Growth, yang mencerminkan konsep masa kini, masa lalu, dan masa depan," ujar dia.

"Kami telah melakukan riset yang mendalam terhadap ekspektasi dan kebutuhan nasabah mengadopsi teknologi dan pengembangan security, serta melakukan validasi langsung kepada target segmen nasabah secara menyeluruh. Sehingga, wondr by BNI memiliki fitur unggulan untuk nasabah agar dapat bertransaksi dan mengatur keuangannya lebih baik dan lebih mudah," sambungnya.

Royke menjelaskan hadir membawa 3 fitur ciamik, aplikasi ini akan mempermudah pengelolaan keuangan yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan transaksi pengguna, menjadikan wondr by BNI sebagai banking app baru yang relevan untuk memenuhi kebutuhan finansial setiap nasabah.

Fitur Transaksi akan mendukung kebutuhan keuangan real-time transfer nasabah. Nasabah bisa melakukan transaksi harian seperti transfer domestik, pembayaran tagihan, dan pengaturan jadwal dilakukan hanya dalam tiga langkah sederhana.

Selanjutnya ada fitur Insight. Dengan fitur ini nasabah bisa dengan mudah memantau kondisi finansial melalui rekap keuangan yang lengkap setiap harinya. Dimensi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih optimal berdasarkan data historis serta membantu memahami kondisi keuangan saat ini dan bagaimana pengelolaan yang tepat.

Sementara fitur Growth akan berfokus pada perencanaan masa depan dengan menyediakan berbagai pilihan produk finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti investasi dan tabungan, memberikan nasabah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara finansial sesuai kebutuhan mereka.

"Nasabah akan mendapatkan promo-promo spesial dari macam-macam merchant pilihan favorit nasabah yang merupakan personalisasi berdasarkan kebiasaan dan profiling masing-masing nasabah. wondr by BNI kami rancang dengan tujuan agar nasabah merasa dimengerti seperti memiliki teman finansial yang proaktif, mengerti keinginan, dan segala kebutuhan dari A sampai Z, dan dapat diwujudkan cukup di satu aplikasi," terang Royke.

Dengan diluncurkannya wondr by BNI, pihaknya menargetkan pertumbuhan penggunaan, volume transaksi, serta tabungan yang signifikan dan berkelanjutan. Ke depan, kata dia, BNI akan terus mendorong inovasi produk dan layanan.

Untuk mengajak masyarakat merasakan secara langsung penggunaan aplikasi perbankan wondr by BNI, BNI menyelenggarakan rangkaian aktivasi di berbagai kota di Indonesia sepanjang bulan Juli 2024. Acara ini juga bertepatan dengan momen perayaan HUT BNI yang ke-78.

Sebagai pembukaan, BNI menyelenggarakan BNI wondrFEST di Plaza Timur, Plaza Utara, dan Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara ini akan menghadirkan beragam tenant makanan dengan promo serba 78, hiburan musik, permainan, serta seni instalasi yang dapat dikunjungi. wondrFEST akan digelar pada 5-7 Juli 2024, dan terbuka untuk masyarakat umum.

Pembukaan BNI wondrFEST ini diikuti dengan Giant Installation yang dihadirkan dalam berbagai bentuk selama bulan Juli 2024, mewakili gaya hidup masyarakat saat ini, mulai dari sofa dan popcorn, headset, sepatu, tas, hingga coffee cup yang tersebar d i berbagai wilayah di Jakarta seperti Kota Tua, PIK COVE, Senayan City, dan Sarinah, hingga Plaza Ambarukmo Mall, Yogyakarta.

Instalasi ini menandai mulai berlakunya penawaran spesial di merchant unggulan berskala nasional seperti XXI. Gyu-Kaku, Shihlin, Richeese Factory, Pepper Lunch, Sour Sally, Fore, dan merchant lainnya di berbagai kota di Indonesia mulai dari Rp 7.800 dengan pembayaran melalui QRIS wondr by BNI.

Selain memberikan pengalaman langsung bagi para pengguna lewat BNI wondrFEST di Jakarta, BNI juga akan menyelenggarakan BNI wondrPARADE dengan memanfaatkan momen Car Free Day di Jakarta, serta berbagai aktivitas lain yang akan diikuti oleh kota-kota lainnya di Indonesia, seperti Medan, Pekanbaru, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan lainnya selama beberapa pekan ke depan.

Hari Terakhir BNI Java Jazz 2024, Ada Special Show Snoh Aalegra

Hari Terakhir BNI Java Jazz 2024, Ada Special Show Snoh Aalegra

Menteri BUMN Erick Thohir meluncurkan kembali (relaunching) Yayasan BUMN. Dalam relaunching ini Erick memperkenalkan Prilly Latuconsina sebagai salah satu pengurus.

"Dan saya terhormat di sini ini ada board-nya di sini, mungkin saya bacakan satu-persatu takut kelewat soalnya. Kalau Prilly saya tahu, karena dulu nelponnya bola, tapi ketika saya jadi Ketua PSSI rupanya dia sudah tidak ada di bola. Barusan saya tanya, Prilly ke mana? Bantu FFI. Ah bagus juga itu masa depan film Indonesia juga luar biasa," kata . Erick dalam Relaunching Yayasan BUMN di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

"Jadi tentu tadi saya sebutkan ada Prilly Latuconsina, aktivis lingkungan, founder Generasi Peduli Bumi dan juga aktris yang selalu viral dan filmnya selalu ditonton," katanya.

Yayasan ini sudah ada saat pandemi COVID-19. Dia mengatakan, saat pandemi yayasan ini berperan sebagai agregator.

"Ketika COVID terjadi kita di BUMN juga sibuk dengan sebuah perubahan yang terjadi. Makanya di situ kita melihat ternyata kita ada sebuah foundation atau yayasan BUMN waktu itu yang di mana kita fokuskan menjadi agregator. Agregator pada saat kita menghadapi COVID," kataya.

Dia menerangkan, Yayasan BUMN pada saat COVID mendorong adanya dapur umum. Kemudian, membantu Kementerian PUPR menyediakan rumah sakit di wisma atlet.

"Kita juga mendorong yang namanya vaksinasi gratis. Ada di Jakarta, di Surabaya, di banyak tempat," katanya.

Sejalan tranformasi di Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah, ia pun juga mendorong transformasi di Yayasan BUMN. "Kita melakukan tiga program research, grant, dan juga bagaimana kita mendorong impactful yang lebih besar lagi," ujarnya.

Yayasan BUMN berkolaborasi dengan para expert panel di setiap bidangnya sebagai advisor yakni Agus P Sasmito, Prilly Latuconsina, Vikra Ijas, Nacitta Kanyandara, Desti Alkano, Taufiq W Triambodo, dan Mesty Ariotedjo.