Apple menemui jalan terjal untuk memasarkan produk teranyar mereka, iPhone 16 Series, di Indonesia. Akar masalah tersebut adalah sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang belum dipenuhi Apple.

iPhone 16 Series resmi meluncur secara global pada Senin (9/9) dan mulai tersedia di berbagai kanal penjualan Apple pada 20 September.

Namun demikian, ponsel anyar dari Apple ini tak kunjung masuk ke Indonesia, padahal telah dua bulan berselang. Hal ini tak seperti ponsel generasi sebelumnya, iPhone 15, yang masuk ke Tanah Air hanya berjarak satu bulan setelah peluncuran globalnya.

Tembok besar yang menjadi penghalang masuknya iPhone 16 ke Indonesia adalah sertifikat TKDN mereka yang masa berlakunya telah habis dan perlu diperbarui.

Pada awal Oktober, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut Apple belum mematuhi komitmennya dalam menanamkan investasinya di Indonesia sebagai syarat perpanjangan sertifikat TKDN.

Ia menyebut investasi Apple baru tercatat Rp1,48 Triliun, sedangkan "komitmen investasi antara Apple dengan pemerintah adalah Rp1,71 Triliun, sehingga masih terdapat gap kekurangan komitmen sekitar Rp240 Miliar."

Agus menjelaskan ada tiga skema yang bisa dipilih untuk pemenuhan TKDN, yaitu skema manufaktur, aplikasi, dan inovasi. Apple disebut memilih menggunakan skema inovasi.

"Perusahaan bisa menggunakan tiga skema bisa memilih tiga skema. Yang pertama yaitu skema manufaktur, yaitu pembuatan produk dalam negeri. Ini sebetulnya yang paling ideal untuk kita. Yang kedua skema aplikasi, mereka membuat aplikasi di dalam negeri. Yang ketiga skema inovasi di dalam negeri. Dari tiga skema ini Apple memilih skema yang ketiga yaitu inovasi," ujar Agus dalam Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Apple sempat buka suara terkait nasib produk barunya di Indonesia, tetapi pernyataan tersebut tidak memberikan kejelasan apakah akan segera memenuhi syarat TKDN atau tidak.

"Kami memiliki komitmen yang besar terhadap Indonesia dan sangat antusias untuk segera menghadirkan produk-produk terbaru kami, termasuk rangkaian iPhone 16, kepada para pelanggan," ujar pihak Apple pada pertengahan Oktober.

"Kami bangga telah melakukan investasi yang signifikan dan terus bertumbuh, yang kami berikan demi mendukung wirausahawan, kreator, dan ekosistem pengembang yang penuh dengan semangat di seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.

Setelah Apple buka suara, ternyata masih belum ada perkembangan terkait pemenuhan syarat sertifikat TKDN.

Kemenperin lantas menyatakan larangan memperjualbelikan produk dari raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) tersebut di Indonesia.

Masyarakat yang ingin memiliki gawai tersebut bisa membelinya di luar negeri dan membawanya ke Tanah air. Namun, masyarakat tidak boleh memperjualbelikan gawai tersebut, karena akan menjadi ilegal.

Hingga akhir Oktober 2024, Kemenperin mencatat sebanyak 9.000 unit iPhone 16 telah masuk ke Indonesia lewat jalur Bea dan Cukai.

Pada Jumat (1/11), Menperin Agus Gumiwang meminta platform e-commerce menurunkan atau take down iklan penjualan iPhone 16 di Indonesia dengan alasan produk tersebut masih dilarang di Indonesia.

Ia mengatakan hasil monitoring pihaknya masih menemukan iklan penjualan iPhone 16 di berbagai platform e-commerce dalam negeri.

"Sekarang juga kami melihat bahwa banyak diperjualbelikan iPhone 16 di e-commerce. Nah itu juga kami sudah melakukan kontak ke e-commerce untuk segera mencabut atau tidak menayangkan produk iPhone 16 pada market," kata Agus di Cikarang Dry Port, Cikarang, Jumat (1/11)

"Sehingga market tidak akan bisa membeli, karena kasihan masyarakat yang membeli karena mereka pasti tidak akan diberikan IMEI-nya oleh kita," lanjutnya.

Terbaru, Apple dikabarkan akan menambah investasi sebesar US$10 juta atau sekitar Rp158 miliar, di antaranya dengan membangun pabrik di Bandung, Jawa Barat.

Menurut laporan Bloomberg, langkah tersebut dilakukan demi mencabut larangan penjualan iPhone 16 Series di Indonesia.

Sumber yang dekat dengan masalah ini mengatakan pembangunan pabrik di Bandung akan bekerja sama dengan suplier-suplier Apple. Fasilitas ini akan membuat produk seperti aksesoris dan komponen untuk gadget Apple.

Apple kabarnya telah mengajukan proposal mereka ke Kemenperin. Kemenperin disebut sedang mempertimbangkan proposal tersebut, yang belum final dan bisa saja berubah, dan diperkirakan akan mengambil keputusan dalam waktu dekat.

KOMPAS.com - Apple dikabarkan akan menggelontorkan investasi hampir 10 juta dollar AS (sekitar Rp 157 miliar) untuk memuluskan jalan iPhone 16 series ke pasar Indonesia.

Langkah ini diambil menyusul keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang hingga kini masih memblokir produk tersebut karena belum memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menurut sumber anonim yang dikutip Bloomberg, dana ini akan digunakan untuk mendanai pabrik di Bandung melalui mitra Apple di Indonesia. Pabrik ini diharapkan dapat memproduksi aksesori dan komponen untuk perangkat Apple.

Investasi kurang Rp 300 miliar, mau bayar Rp 157 miliar

Meski demikian, jumlah investasi ini baru separuh dari kekurangan investasi Apple yang dijanjikan kepada Indonesia.

Apple sebelumnya telah sepakat memenuhi nilai TKDN ini melalui investasi sebesar Rp 1,7 triliun untuk membangun Apple Developer Academy di beberapa wilayah di Indonesia. Dari total investasi yang dijanjikan, baru Rp 1,4 triliun yang terealisasi.

Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa sisa investasi Apple yang belum terealisasi menjadi kendala utama dalam pencapaian nilai TKDN.

"Masih ada di bawah Rp 300 miliar yang dia belum realisasi," jelas Febri.

Tanpa pemenuhan investasi ini, TKDN untuk iPhone 16 series belum dapat mencapai 40 persen.

Sebagai informasi, Apple memilih skema investasi inovasi melalui pembangunan Apple Academy, berbeda dengan produsen ponsel lain, seperti Samsung dan Oppo yang lebih memilih membangun pabrik lokal untuk memenuhi TKDN.

Apple sendiri disebut telah mengajukan proposal ini kepada Kemenperin. Namun, pihak kementerian, menurut sumber yang sama, masih mempertimbangkannya dan belum memberikan keputusan resmi.

Belum ada kepastian apakah usulan tersebut akan sepenuhnya disetujui atau akan mengalami penyesuaian.

Kemenperin juga belum merinci pabrik mana yang dimaksud serta jenis aksesori yang akan diproduksi.

Baik pihak Apple maupun Kemenperin belum memberikan tanggapan resmi mengenai laporan ini, sebagaimana dilaporkan oleh KompasTekno dari Business Times, Selasa (5/11/2024).

Pilihan Apple dalam memenuhi TKDN

Pemblokiran terhadap iPhone 16 series sendiri disebabkan oleh aturan TKDN yang mengharuskan kandungan lokal minimal 40 persen.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 memberikan tiga opsi bagi vendor ponsel untuk memenuhi syarat TKDN: investasi melalui pabrik perangkat keras, kolaborasi pengembangan software dengan pengembang lokal, atau komitmen investasi di bidang riset dan pengembangan.

KOMPAS.com - Apple dikabarkan akan menggelontorkan investasi hampir 10 juta dollar AS (sekitar Rp 157 miliar) untuk memuluskan jalan iPhone 16 series ke pasar Indonesia.

Langkah ini diambil menyusul keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang hingga kini masih memblokir produk tersebut karena belum memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menurut sumber anonim yang dikutip Bloomberg, dana ini akan digunakan untuk mendanai pabrik di Bandung melalui mitra Apple di Indonesia. Pabrik ini diharapkan dapat memproduksi aksesori dan komponen untuk perangkat Apple.

Investasi kurang Rp 300 miliar, mau bayar Rp 157 miliar

Meski demikian, jumlah investasi ini baru separuh dari kekurangan investasi Apple yang dijanjikan kepada Indonesia.

Apple sebelumnya telah sepakat memenuhi nilai TKDN ini melalui investasi sebesar Rp 1,7 triliun untuk membangun Apple Developer Academy di beberapa wilayah di Indonesia. Dari total investasi yang dijanjikan, baru Rp 1,4 triliun yang terealisasi.

Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa sisa investasi Apple yang belum terealisasi menjadi kendala utama dalam pencapaian nilai TKDN.

"Masih ada di bawah Rp 300 miliar yang dia belum realisasi," jelas Febri.

Tanpa pemenuhan investasi ini, TKDN untuk iPhone 16 series belum dapat mencapai 40 persen.

Sebagai informasi, Apple memilih skema investasi inovasi melalui pembangunan Apple Academy, berbeda dengan produsen ponsel lain, seperti Samsung dan Oppo yang lebih memilih membangun pabrik lokal untuk memenuhi TKDN.

Apple sendiri disebut telah mengajukan proposal ini kepada Kemenperin. Namun, pihak kementerian, menurut sumber yang sama, masih mempertimbangkannya dan belum memberikan keputusan resmi.

Belum ada kepastian apakah usulan tersebut akan sepenuhnya disetujui atau akan mengalami penyesuaian.

Kemenperin juga belum merinci pabrik mana yang dimaksud serta jenis aksesori yang akan diproduksi.

Baik pihak Apple maupun Kemenperin belum memberikan tanggapan resmi mengenai laporan ini, sebagaimana dilaporkan oleh KompasTekno dari Business Times, Selasa (5/11/2024).

Pilihan Apple dalam memenuhi TKDN

Pemblokiran terhadap iPhone 16 series sendiri disebabkan oleh aturan TKDN yang mengharuskan kandungan lokal minimal 40 persen.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 memberikan tiga opsi bagi vendor ponsel untuk memenuhi syarat TKDN: investasi melalui pabrik perangkat keras, kolaborasi pengembangan software dengan pengembang lokal, atau komitmen investasi di bidang riset dan pengembangan.

Apple memilih opsi ketiga dengan membangun Apple Developer Academy untuk mengembangkan talenta developer lokal.

"Kalau mereka sudah merealisasikan investasi, maka mereka bisa dapat sertifikasi TKDN dan mereka bisa menjual iPhone 16," tambah Febri. Hingga kini, izin edar iPhone 16 series belum diberikan, meskipun penggunaan secara pribadi masih diizinkan jika tidak untuk diperjualbelikan.

Audiensi dengan Menteri Perindustrian

Apple dilaporkan telah meminta audiensi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Apple sudah melalui surat ke Pak Menteri dan minta pertemuan," ujar Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menekankan bahwa pihak Kemenperin hanya menginginkan realisasi konkret, bukan sekadar janji.

"Yang konkret saja, enggak usah janji-janji manis yang berbunga-bunga," tandasnya.

Sampai saat ini, belum diketahui kapan audiensi tersebut akan dijadwalkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak Januari hingga 28 Oktober 2024, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menghentikan 2.500 aktivitas pinjaman online atau pinjol ilegal. OJK juga mengajukan pemblokiran 995 nomor kontak para penagih atau debt collector.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti).

“Kami sudah melakukan pemblokiran rekening, kontak telepon dan WhatsApp hampir 1000 kami sudah tutup,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada Jumat, 1 November 2024.

Satgas menurut dia menemukan nomor kontak debt collector terkait pinjol ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. Pemblokiran nomor kontak diajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sejak awal tahun, OJK telah menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 13.020 pengaduan mengenai pinjol ilegal dan 840 pengaduan terkait investasi ilegal. Otoritas juga memblokir 242 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sementara itu ada 228 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan, terkait dengan aktivitas keuangan ilegal. OJK sudah melapor kepada perbankan untuk untuk melakukan pemblokiran.

Sebagai upaya memberantas aktivitas ilegal tersebut, dalam waktu dekat OJK bakal meluncurkan Anti Scam Center (ASC), sebagai platform terpusat untuk menangani kasus penipuan. Namun Friederica belum menyampaikan detail waktu operasionalnya dimulai. “Satgas Pasti, secara intensif terus menyiapkan sistem dan infrastruktur yang akan digunakan ASC,” ujarnya lagi.

Peluncuran ASC akan segera dilakukan agar upaya pemblokiran rekening pelaku penipuan dan identifikasi pelaku makin cepat. Diharapkan ada penindakan hukum dan ada pengembalian dana korban yang tersisa, dengan catatan korban melapor cepat ke platform.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK semakin intensif meminta bank melakukan pemblokiran rekening yang terlibat perjudian daring. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan telah mengusulkan pembekuan lebih dari 8 ribu rekening yang terafiliasi judi online hinga Oktober 2024.

Data rekening tersebut berasal dari kementerian komunikasi dan digital (Komdigi). “OJK telah meminta perbankan menutup rekening dalam satu CIF (customer identification file) yang sama,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat, 1 November 2024.

CIF adalah satu data individu yang digunakan bank untuk mengidentifikasi nasabah. Tindakan ini diambil untuk menghentikan praktik judi yang dianggap berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan. Jumlah rekening yang dibekukan terus bertambah. Pada Juli lalu, OJK telah meminta perbankan membekukan 6.056 rekening.

Sebelumnya Dian memaparkan otoritas dan perbankan akan bertindak lebih keras lagi kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran yakni bandar dan fasilitator. Konsekuensi yang akan didapat adalah blacklisting, atau memasukkan pelaku dalam daftar larangan. Mereka tidak boleh lagi membuka rekening di bank.

Dian berharap sanksi tersebut akan jadi faktor pengingat bagi calon-calon yang ingin terlibat terlibat judi online. Jika dikeluarkan dari sistem keuangan indonesia, ia yakin bandar tidak akan beroperasi atau melakukan kegiatannya dengan normal.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK semakin intensif meminta bank melakukan pemblokiran rekening yang terlibat perjudian daring. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan telah mengusulkan pembekuan lebih dari 8 ribu rekening yang terafiliasi judi online hinga Oktober 2024.

Data rekening tersebut berasal dari kementerian komunikasi dan digital (Komdigi). “OJK telah meminta perbankan menutup rekening dalam satu CIF (customer identification file) yang sama,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat, 1 November 2024.

CIF adalah satu data individu yang digunakan bank untuk mengidentifikasi nasabah. Tindakan ini diambil untuk menghentikan praktik judi yang dianggap berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan. Jumlah rekening yang dibekukan terus bertambah. Pada Juli lalu, OJK telah meminta perbankan membekukan 6.056 rekening.

Sebelumnya Dian memaparkan otoritas dan perbankan akan bertindak lebih keras lagi kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran yakni bandar dan fasilitator. Konsekuensi yang akan didapat adalah blacklisting, atau memasukkan pelaku dalam daftar larangan. Mereka tidak boleh lagi membuka rekening di bank.

Dian berharap sanksi tersebut akan jadi faktor pengingat bagi calon-calon yang ingin terlibat terlibat judi online. Jika dikeluarkan dari sistem keuangan indonesia, ia yakin bandar tidak akan beroperasi atau melakukan kegiatannya dengan normal.

Permasalahan judi online (judol) masih menjadi perhatian pemerintah, termasuk di sektor keuangan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 8.000 rekening bank yang diblokir karena terafiliasi dengan judol.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah meminta perbankan untuk memblokir rekening bank. Selain itu, dia juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file (CIF) yang sama.

"Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan OJK telah meminta perbankan untuk blokiran lebih dari 8.000 rekening yang berasal dari data Komunikasi dan Digital dan meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file yang sama," kata Dian dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara virtual, Jumat (1/11/2024).

Pada kesempatan yang berbeda, Dian juga meminta bank meningkatkan uji tuntas atau Enhanced Due Diligence (EDD) secara lebih mendalam atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online. Langkah ini diambil sebagai upaya meminimalisasi pemanfaatan rekening bank untuk kegiatan transaksi judi online.

Setelah itu, melakukan analisis atas transaksi nasabah-nasabah tersebut. Jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online, diminta melaporkannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Melaporkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring dan membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut apabila akan melakukan pembukaan rekening bank di Indonesia atau blacklist," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap penjualan ponsel Google Pixel bernasib sama seperti iPhone 16.

Google Pixel masuk dalam kategori illegal ntuk diperjualbelikan karena belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan selama ini masuk lewat barang bawaan pribadi penumpang dan kiriman. Artinya, International Mobile Equipment Identity (IMEI) dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Semua Google Pixel belum ada TKDN nya, saya cek Direktorat IET [Industri Elektronika dan Telematika] belum ada," kata Febri di Kantor Kemenperin, Kamis (31/10/2024).

Berdasarkan catatan yang diperoleh Kemenperin, sejak awal tahun 2024 ini terdapat sebanyak 22.000 unit ponsel Google Pixel yang masuk lewat barang kiriman dan barang bawaan penumpang.

Produk tersebut diperbolehkan masuk dan mendapatkan IMEI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46/2021 pasal 35 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

"Kami sampaikan bahwa sepanjang produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujarnya.

Febri menyebut ponsel Google Pixel yang sudah terlanjur masuk ke Indonesia dan diperjualbelikan akan dilakukan pemblokiran IMEI.

Kebijakan tersebut juga dilakukan untuk menjaga level playing field bisnis terhadap investor yang telah berkomitmen TKDN melalui skema investasi pabrik, inovasi dan aplikasi.

Sejalan dengan itu, Febri mengaku bahwa sampai saat ini belum ada informasi terkait komitmen investasi Google sebagai syarat sertifikasi TKDN.

Dia pun meminta masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ponsel Google maupun series iPhone 16 terbaru yang diperjualbelikan dalam negeri.

Kartu ATM terblokir merupakan masalah umum yang sering terjadi. Kasus ATM terblokir biasanya karena salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali, atau penggunaan kartu dalam jangka waktu yang lama.

Hal tersebut juga yang kerap dialami nasabah bank Mandiri. Namun, kamu tidak perlu khawatir, karena ada berbagai cara mengatasi ATM Mandiri terblokir tanpa harus pergi ke bank.

Cara Mengatasi ATM Mandiri Terblokir Tanpa ke Bank

Berdasarkan informasi yang didapat detikFinance dari akun X @MandiriCare (21/10/2024), cara mengatasi atm mandiri terblokir tanpa ke bank yaitu dengan melakukan permintaan membuka blokir yang bisa dilakukan melalui:

1. Pembukaan Blokir ke Layanan CS Machine Mandiri (CSM)

Berikut adalah cara membuka kartu ATM Mandiri yang terblokir di CS Machine Mandiri terdekat:

• Pilih menu "Buka blokir kartu debit"
• Input kartu debit
• Tap e-KTP dan fingerprint
• Masukkan PIN lama
• Ambil kartu debit lama
• Selesai.

2. Membuka Blokir Kartu ATM Mandiri lewat Email

Pengaduan ATM Mandiri terblokir juga bisa diinformasikan dengan mengirimkan email yang terdaftar di Bank Mandiri ke mandiricare@bankmandiri.co.id. Untuk membuka blokir kartu ATM Mandiri, berikut adalah data-data yang dibutuhkan untuk disampaikan melalui email:

• Nomor rekening Bank Mandiri
• Nama lengkap sesuai KTP
• Tanggal lahir
• Nama Ibu kandung
• Nomor KTP
• Saldo terakhir
• Jenis transaksi terakhir
• Nominal transaksi terakhir (tanggal detail dan nominal)
• Penjelasan pengaduan permohonan.

3. Menghubungi Layanan Mandiri Call

Jika detikers masih bingung dengan cara-cara sebelumnya, mengatasi kartu ATM Mandiri yang terblokir bisa dengan menghubungi call center Mandiri di nomor 14000.

Kamu bisa memberikan informasi terkait masalah atau kendala yang dialami dengan petugas call center, yang bisa dihubungi setiap hari selama 24 jam.

4.Cara Membuka Blokir Kartu ATM di Livin by Mandiri

Saat ini, nasabah Mandiri juga bisa melakukan pembukaan blokir melalui aplikasi Livin by Mandiri. Berikut langkah-langkahnya:

• Buka aplikasi Livin by Mandiri
• Pada halaman beranda, pilih Pengaturan.
• Pilih Kartu Debit & Kartu Kredit.
• Pilih Kartu Debit/Kredit yang ingin diaktifkan.
• Pilih kartu yang ingin dibuka blokirnya.
• Periksa kembali informasi kartu yang ingin dibuka blokir, lalu kilik "Buka Blokir".
• Masukkan PIN Livin'
• Tunggu hingga ada notifikasi "Kartu Aktif Kembali".

Jika nasabah tidak mengingat PIN kartu ATM Mandiri debit sebelumnya karena lupa, tidak bisa dilakukan secara online. Maka untuk melakukan pembukaan blokir perlu datang langsung ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat.

Jika mengunjungi KC terdekat, pastikan untuk membawa KTP asli, mandiri kartu debit. Pembukaan blokir ATM akan dikenakan biaya Re-issue sebesar Rp 5.000.

Kartu ATM yang terblokir tetap dapat menerima transfer, selagi status rekeningnya masih aktif. Untuk diingat, nasabah perlu menjaga kerahasiaan data perbankan seperti PIN, CVV, OTP. Jangan sampai data dan PIN kartu debitnya berpindah tangan.

Kartu ATM Mandiri bisa digunakan kembali setelah pembukaan blokir berhasil. Semoga penjelasan mengenai cara mengatasi ATM Mandiri terblokir tanpa ke bank bisa bermanfaat.

Livin by Mandiri Dapat Penghargaan Sebagai Aplikasi Keuangan Terlengkap

Livin by Mandiri Dapat Penghargaan Sebagai Aplikasi Keuangan Terlengkap

Praktik judi online (judol) jadi fokus pemberantasan oleh Pemerintah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan sudah meminta bank memblokir 8.000 rekening terkait judol.

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening," terang Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Ia mengatakan data rekening-rekening bank terkait judi online yang dimintakan untuk diblokir itu berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemblokiran ini turut dilakukan terhadap rekening dengan orang atau badan yang sama yang terlibat dalam transaksi judol.

"(OJK juga) meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification Fund (kepemilikan orang atau badan) yang sama," tegasnya.

Mahendra juga meminta lembaga jasa keuangan melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan transaksi keuangan.

Salah satunya dengan mengeluarkan aturan terkait penyempurnaan penerapan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, penerbitan dan pelaporan obligasi dan sukuk daerah, serta pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

OJK juga terus memperkuat penerapan strategi anti-fraud, transparansi dan publikasi sukuk bunga dasar kredit dan bank umum konvesional, bagi bank umum non-konvesional, serta pelaporan penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabunindya Revta Revolusi, menegaskan aplikasi Temu tidak patuh dengan regulasi di Indonesia dan mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Untuk aplikasi Temu, dari sisi bisnis modelnya, jelas tidak patuh dengan regulasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun ekosistem UMKM yang harus kita lindungi dan jaga,” ujar Prabu dalam rilis pers, Senin.

Dia menjelaskan aplikasi Temu menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen, yang memungkinkan terjadinya predatory pricing atau jual rugi. Hal itu dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

Menurut dia jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Hal itu membuat UMKM akan sulit bersaing.

Dia menilai bahwa kehadiran aplikasi semacam itu dapat merusak ekosistem bisnis UMKM, terutama ketika harga produk asing sangat rendah dan mengancam keberlangsungan usaha kecil.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan tegas untuk melindungi UMKM dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah memblokir aplikasi tersebut.

Selain ancaman terhadap UMKM, Prabu juga menegaskan bahwa aplikasi Temu belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

“Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar,” tegas Prabu.

Kementerian Kominfo juga mengamati bahwa lalu lintas pengguna aplikasi ini di Indonesia masih sangat rendah. Namun, jika ada peningkatan dan dampak yang signifikan, Kementerian Kominfo akan segera mengambil tindakan.

Prabu juga menyoroti aspek perlindungan konsumen. Produk-produk yang dijual melalui Temu dinilai tidak terjamin kualitasnya, terutama karena belum patuh dengan regulasi yang ada di Indonesia.

“Ketika harga produk sangat murah, kualitasnya tidak bisa dijamin. Ini berbahaya bagi konsumen,” jelasnya.

Untuk memastikan keamanan konsumen, Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan Kementerian terkait, seperti Kementerian UKM dan Kementerian Perdagangan guna menilai potensi ancaman dari PSE yang belum patuh dengan aturan.

Prabu menyatakan langkah pemblokiran dilakukan karena TEMU tidak mendaftarkan diri sebagai PSE di Indonesia. Proses registrasi PSE sendiri dinilai mudah, namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari TEMU untuk patuh.

“Jika PSE tidak patuh, apalagi beroperasi ilegal tanpa melalui bea cukai, jelas kami harus bertindak untuk melindungi kepentingan UMKM dan konsumen di Indonesia,” kata Prabu.

Kementerian Kominfo akan terus mengkaji aplikasi itu berdasarkan parameter legalitas, lalu lintas pengguna, dan keamanan data.

“Kami akan tegas memblokir aplikasi yang tidak comply dengan regulasi Indonesia,” tuturnya.

Prabu menambahkan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak untuk memastikan dunia digitalisasi di Indonesia tetap sesuai aturan.

Oleh karena itu, siapa pun jika menemukan aplikasi-aplikasi illegal bisa melaporkan langsung ke Kementerian Kominfo atau saluran-saluran pengaduan lainnya lintas pemangku kepentingan untuk segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan Kementerian Kominfo sudah memblokir aplikasi Temu karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

“Kami men-take down Temu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, Temu tidak terdaftar sebagai PSE, saat ini sudah tidak bisa digunakan di
Indonesia,” kata Budi Arie.

Menurutnya Kementerian Kominfo bergerak cepat melakukan pemblokiran demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Saat ini, produk asing mengancam produk UMKM baik melalui penjualan daring maupun luring.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Platformmedia sosial X milik Elon Musk akhirnya kembali bisa diakses di Brasil setelah membayar denda Rp 78 miliar. Sebelumnya, X diblokir selama beberapa bulan terakhir karena dianggap merugikan proses demokrasi negara tersebut.

Hakim Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes, memerintahkan badan telekomunikasi Brasil, Anatel, membuka blokir X dalam waktu 24 jam, karena dinilai telah memenuhi syarat untuk melanjutkan aktivitasnya

Namun, putusan ini tidak serta merta membuat layanan X bisa langsung diakses secara serentak. Anatel masih harus mengabari 20.000 penyedia layanan internet di Brasil agar mencabut pemblokiran.

“X bangga dapat kembali di Brasil. Memberikan akses bagi puluhan juta warga Brasil ke platform kami adalah hal penting dalam keseluruhan proses ini. Kami akan terus membela kebebasan berbicara, dalam batasan hukum, di mana pun kami beroperasi,” tulis Global Government Affairs X dalam sebuah unggahan sebagaimana dikutip The Verge.

X diketahui tak bisa diakses di Brasil sejak 30 Agustus 2024 usai menolak permintaan Brasil untuk memblokir beberapa akun yang dianggap menyebarkan berita salah terkait pemilu presiden tahun 2022.

Beberapa bulan kemudian, Musk memecat karyawan X di Brasil dan berimbas pada penutupan kantor X di sana. Meski sudah diblokir, X kedapatan masih bisa diakses dengan cara meng-update aplikasi dan menggunakan VPN. Ini membuat Hakim Moraes mengancam para pengguna yang berkukuh mengakses X pakai VPN akan dikenakan denda.

Moraes menambahkan, kembalinya layanan X di Brasil bergantung pada kepatuhan X terhadap aturan yang berlaku. Mereka juga harus taat terhadap perintah pengadilan sehubungan dengan kedaulatan nasional, termasuk membayar denda yang sudah ditentukan.

Tekanan yang diberikan pemerintah Brasil akhirnya membuat X menyerah. X patuh untuk membayar denda total sebesar 5 juta dollar AS atau setara Rp 78 miliar.