Siapa yang tidak tahu landmark khas Jakarta, Monumen Nasional (Monas)? Monas terkenal dengan bentuk seperti api menyala berlapis emas di puncaknya. Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa yang ada di puncak Monas itu adalah hasil sumbangan dari seseorang.

Melansir dari situs Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta, Kamis (1/8/2024), Monas mulai dibangun pada Agustus 1959. Pembangunannya dalam rangka mengenang semangat juang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan.

Monas terkenal dengan lidah api menyala di puncaknya. Lidah api tersebut terbuat dari perunggu dengan berat 14,5 ton, tinggi 14 meter, dan diameter 6 meter. Ternyata, lidah api tersebut terdiri dari 77 bagian yang disatukan.

Keseluruhan bagiannya dilapisi lempengan emas dengan berat 38 kg. Ternyata, sebanyak 28 kg dari total berat itu diberikan oleh seorang filantropi asal Aceh bernama Teuku Markam.

Dilansir dari Teuku Markam: Kisah Muram Seorang Filantropi Bangsa yang disusun Hasbullah, Teuku Markam merupakan pengusaha sekaligus salah satu satu orang terkaya Indonesia pada era Orde Lama.

Teuku Markam diperkirakan lahir pada tahun 1925 dan keturunan bangsawan (uleeebalang) di Aceh. Pada usia remaja, Teuku Markam mulai mengikuti pendidikan wajib militer di Koeta Radja (Banda Aceh) dan tamat dengan pangkat Letnan Satu. Kemudian, Teuku Markam bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan mengikuti pertempuran Medan Area di Tembung, Sumatera Utara.

Kemudian, Teuku Markam bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan mengikuti pertempuran Medan Area di Tembung, Sumatera Utara.

Teuku Markam pun diutus ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto. Melalui Jenderal Gatot Subroto, Teuku Markam dikenalkan ke Soekarno. Saat itu Soekarno tengah mencari pengusaha pribumi yang dapat mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia.

Pada 1957, Teuku Markam kembali ke kampung halamannya, Aceh saat ia sudah berpangkat kapten. Kemudian, mendirikan PT Karkam.

Teuku Markam sempat ditahan karena berseteru dengan Teuku Hamzah, Panglima Kodam Iskandar Muda. Namun, ia dibebaskan pada 1958 dan langsung kembali ke Jakarta dengan membawa PT Karkam.

Perusahaan tersebut dipercaya oleh pemerintah Orde Lama untuk mengelola pampasan perang, pembayaran yang secara paksa ditarik oleh negeri pemenang perang kepada negeri yang kalah perang sebagai ganti atas kerugian material.

Teuku Markam memiliki sejumlah aset berupa kapal dan beberapa galangan kapal di sejumlah daerah, seperti Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Bisnisnya pun semakin meluas, ia terjun dalam ekspor-impor dengan sejumlah negara, seperti pengimpor mobil Toyota Hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja, dan senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan serta Presiden Sukarno.

Selain menjadi salah satu sumber APBN, hasil bisnis putra Aceh tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 28 kilogram emas untuk diletakkan di puncak monas. Adapun kontribusi lainnya, seperti membebaskan lahan bagi proyek Istora Senayan, pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat, rekonstruksi jalan darat di pesisir Timur Aceh, dan lain-lain.

Teuku Markam menjadi salah seorang konglomerat Indonesia yang dikenal dekat dengan pemerintahan orde lama dan sejumlah pejabat. Pada era pemerintahan Sukarno, nama Teuku Markam luar biasa fenomenal bahkan disebut-sebut sebagai 'Kabinet Bayangan' pemerintahan Orde Lama.

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM non subsidi yang terdiri dari BBM gasoline, Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Untuk Pertamax tidak ada perubahan harga.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Perubahan harga ini telah dilakukan oleh seluruh badan usaha pada awal Agustus 2024.

"Mengacu pada rata-rata harga minyak dunia, Pertamina Patra Niaga telah mengevaluasi ulang dan melakukan penyesuaian harga untuk Pertamax Green RON 95, Pertamax Turbo RON 98, serta BBM non subsidi untuk kendaraan diesel yaitu Dexlite dan Pertamina Dex berlaku per 2 Agustus 2024. Untuk Pertamax harga tetap," kata Heppy dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Heppy menyebut kebijakan penyesuaian harga BBM non subsidi Pertamina selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Dengan demikian meskipun tren ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, harga BBM non subsidi tidak mengalami perubahan sejak Maret 2024.

Berikut daftar terbaru BBM Pertamina per Agustus 2024 di wilayah Jakarta:

• Pertamax tetap di harga Rp 12.950/liter
• Pertamax Green naik menjadi Rp 15.000/liter, sebelumnya Rp 13.900/liter
• Pertamax Turbo naik menjadi Rp 15.450/liter, sebelumnya Rp 14.400/liter
• Dexlite naik menjadi Rp 15.350/liter, sebelumnya Rp 14.550/liter
• Pertamina Dex naik menjadi Rp 15.650/liter, sebelumnya Rp 15.100/liter.

"Penetapan harga sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidiKepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Kami pastikan harga ini tetap kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara," tambah Heppy.

Untuk informasi mengenai harga produk Pertamina terbaru, masyarakat dapat mengakses website https://www.pertamina.com/id
atau menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Saksikan Live DetikPagi:

Harga BBM Naik Setelah Ditahan Sampai Juni? Ini Kata Jokowi

Harga BBM Naik Setelah Ditahan Sampai Juni? Ini Kata Jokowi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggratiskan konversi atau 'modif' sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi sepeda motor listrik. Kuota modif motor listrik ini sebanyak 500 unit.

Program ini dapat diikuti oleh masyarakat umum yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), dan dilakukan secara bertahap mulai 1 Agustus 2024.

"Program konversi gratis akan dilaksanakan secara bertahap, di mana Konversi Gratis Tahap 1 akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024 hingga kuota terpenuhi yaitu sebanyak 500 unit sepeda motor," ujar Kepala Biro Kementerian Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Agus mengatakan, Kementerian ESDM akan menanggung biaya konversi sepeda motor sebesar Rp 16 juta/unit. Biaya ini tidak termasuk biaya cek fisik, biaya perubahan surat kendaraan, dan biaya rekondisi kendaraan di luar pekerjaan konversi.

"Jadi yang akan digratiskan adalah biaya konversi sepeda motor sebesar Rp 16 juta/unit," jelasnya.

Kegiatan konversi gratis ini, ujar Agus dilaksanakan atas kerja sama dan dukungan badan usaha sektor pertambangan di bawah bimbingan teknis Kementerian ESDM, sebagai wujud kepedulian pada program konversi dalam bentuk pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Sebagai wujud kepedulian, badan usaha tambang di bawah pembinaan teknis Kementerian ESDM menyatakan dukungan atas Program Konversi ini dalam bentuk pemberian dana CSR bagi masyarakat umum yang berdomisili di Jabodetabek," ujar Agus.

Bagi masyarakat yang berminat dapat melakukan pendaftaran melalui platform digital Program Konversi Sepeda Motor Listrik pada tautan ebtke.esdm.go.id/konversi atau daftar langsung melalui Bengkel Konversi Mitra Kementerian ESDM.

Adapun persyaratan umum keikutsertaan konversi gratis sebagai berikut:

1. Masyarakat umum yang memiliki sepeda motor dan berdomisili sesuai KTP di wilayah Jabodetabek (diutamakan bagi pemilik kendaraan yang aktif berkendara keluar masuk provinsi DKI Jakarta)
2. Nama yang tertera pada KTP harus sama dengan nama yang tertera pada surat registrasi kendaraan (STNK dan BPKB)
3. Surat kepemilikan lengkap dan telah melunasi pajak kendaraan, dan
4. Melampirkan dokumen/formulir hasil cek fisik awal dari Samsat Kepolisian terdekat.

Masyarakat dapat mendaftarkan dan melakukan konversi sepeda motor di Bengkel Konversi Mitra ESDM berikut:

1. PT. Tri Mentari Niaga (BRT Elektirc)
2. PT. Mitrametal Perkasa (MMP)
3. PT. Saikono Otoparts Indonesia (Bengkel SOI)
4. PT. Roda Elektrik Asia (Elders)
5. PT. Nagara Sains Konversi (Nagara)
6. PT. Bintang Mas Lestari (ATR)
7. PT. Cogindo Dayabersama (Cogindo)
8. PT. Electric Vehicle Trimotorindo (Trimotorindo)
9. PT. Teco Multiguna Elektro (Teco)
10. PT. Gotric Asia Sentosa (Gotric)
11. PT. Semesta Motor Indonesia (Motoriz)
12. PT. Tomara Jaya Perkasa (Tomora)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan suasana rapat internal yang dilakukan jajaran Kabinet Indonesia Maju dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Rapat internal yang dilakukan pada Rabu kemarin itu membahas soal sistem perpajakan baru, Core Tax Administration System (CATS).

Sri Mulyani mengatakan penerapan Core Tax adalah wujud transformasi Direktorat Jendral Pajak dengan menggunakan digital Teknologi dan manajemen data melengkapi reformasi Organisasi, SDM, Proses Bisnis dan Peraturan.

"Ini merupakan keniscayaan, kebutuhan dan keharusan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak dan peningkatan voluntary compliance. Pajak yang kuat mendukung dan menopang Pembangunan berkelanjutan dan untuk mencapai Kesejahteraan yang berkeadilan di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dilansir dari akun Instagram @smindrawati, Kamis (1/8/2024).

Penerapan Core Tax, menurut Sri Mulyani sejalan dengan beleid Perpres 40 tahun 2018. Ada 9 tujuan Core Tax dalam aturan tersebut, berikut ini daftarnya:

1. Melakukan Otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan wajib pajak, data pihak ketiga, dan pertukaran informasi
2. Analisis data untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Risiko, business intelligence, pengelolaan akun Wajib Pajak terdiri dari 3 modul, yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, potential revenue monitoring.
3. Transparansi akun Wajib Pajak dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
4. Layanan Perpajakan cepat, dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real-time oleh Wajib Pajak.
5. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak.
6. Menyediakan data yang lebih kredibel (valid dan terintegrasi) dan Memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga.
7. Manajemen pengetahuan untuk keputusan yang lebih tepat.
8. Data dan pengetahuan untuk menggerakkan organisasi.
9. Laporan keuangan DJP yang prudent dan accountable (Revenue Accounting System)

Presiden Joko Widodo (Jokowi)meminta agar UMKM Indonesia melakukan penjualan produk menggunakan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI). Hal ini dinilai Jokowi berpotensi meningkatkan penjualan dan pendapatan UMKM.

Mulanya dia mencontohkan apa yang dilakukan oleh Bos Tesla Elon Musk yang 'bermain-main' dengan AI. Dia bercerita Elon Musk membuat pertunjukan peragaan busana catwalk secara virtual, isinya berbagai tokoh dunia yang berlenggak-lenggok. Mulai dari Elon Musk sendiri, Donald Trump, Justin Trudeau, hingga Barrack Obama.

Nah kreativitas dengan AI semacam yang dilakukan Elon Musk seharusnya bisa diadaptasi oleh UMKM, khususnya yang memiliki produk busana. Produk ditransformasi sehingga bisa dilihat secara nyata meskipun di ranah digital, kemudian pembeliannya juga harus bisa dibuat secara digital.

"Ini akan jadi potensi bisnis ke depan, busana, produk ditransformasi digital, dipasarkan lewat digital, lewat AI Catwalk, lewat etalase digital. Barangnya juga bisa dibeli digital, menggunakan pembayaran digital," beber Jokowi dalam sambutannya di Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Jokowi mengatakan saat ini jumlah UMKM di Indonesia sangat banyak sekali, mencapai 64 juta. Tentunya, cara-cara baru untuk mempromosikan produk-produk itu akan membuka jalan bagi kemajuan usaha-usaha kecil ini.

"Bayangkan kalau produk UMKM kita seperti ini, jumlah UMKM kita saja sangat besar 64 juta. Digital UMKM akan dongkrak pertumbuhan ekonomi digital dam pembayaran digital kita," beber Jokowi.

Di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi dunia, Jokowi mengatakan Indonesia harus mampu memanfaatkan semua instrumen dan peluang untuk mengembangkan sektor ekonomi digital.

Bila dilihat potensinya, di 2030 potensi ekonomi digital di Indonesia mencapai Rp 5.800 triliun nilainya. Jumlah itu tumbuh 4 kali lipat daripada saat ini. Tentu saja potensi ini bisa dimanfaatkan oleh usaha kecil menengah di Indonesia.

"Saya berulang kali sampaikan soal potensi, peluang ekonomi digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030. Mencapai US$ 210-360 miliar, kalau dirupiahkan di angka Rp 5.800 triliun," beber Jokowi.

Pembayaran digital, kata Jokowi juga akan meningkat 2,5 kali lipat di 2030 menjadi US$ 760 miliar atau Rp 12.300 triliun.Potensi itu didukung oleh puncak bonus demografi di 2030, di saat itu 68% penduduk berusia produktif, termasuk di dalamnya gen y, gen z, dan gen alpha.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga memaparkan jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta ponsel, melebihi jumlah penduduk yang cuma 280 juta. Artinya satu orang Indonesia bisa memiliki ponsel lebih dari satu, dengan pengguna internet 185 juta.Potensi ini sangat mendukung promosi produk UMKM secara digital.

PT Pertamina (Persero) masih menahan harga jual BBM non subsidinya per 1 Agustus 2024 ini. Harga Pertamax cs masih sama jika dibanding bulan sebelumnya.

"Masih (sama harga Juli)," kata VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (1/8/2024).

Fadjar menambahkan, pihaknya terus melakukan evaluasi harga jual BBM. "Masih terus dievaluasi," katanya.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menerangkan, pihak terus memantau pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar. Dia mengatakan, komponen tersebut berpengaruh ke harga BBM non subsidi Pertamina.

"Saat ini Pertamina Patra Niaga masih memantau pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah sebagai faktor utama yang mempengaruhi harga jual BBM Nonsubsidi di SPBU Pertamina," ujarnya.

Dia mengatakan, Pertamina terus mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Pertamina Patra Niaga senantiasa mendukung kebijakan Pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu kalaupun dilakukan penyesuaian, harga BBM Non Subsidi Pertamina (Pertamax Series dan Dex Series) akan tetap kompetitif," terangnya.

Berikut harga jual BBM Pertamina:

Pertalite: Rp 10.000 per liter
Pertamax: Rp 12.950 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.900 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.400 per liter
Dexlite: Rp 14.550 per liter
Pertamina Dex: Rp 15.100 per liter

Dua SPBU swasta kompak menaikkan harga jual BBM-nya. Dua SPBU swasta itu yakni Shell dan BP.

Dikutip dari laman Shell, Kamis (1/8/2024), Shell menaikkan harga BBM Shell Super menjadi Rp 14.520 per liter per 1 Agustus ini. Bulan lalu, BBM ini dibanderol Rp 13.810 per liter.

Harga BBM Shell V-Power naik, dari sebelumnya Rp 14.700 menjadi Rp 15.370 per liter. Kemudian, Shell V-Power Diesel juga naik, dari sebelumnya Rp 15.320 menjadi Rp 15.810 per liter.

Selanjutnya, Shell V-Power Nitro+ naik, dari sebelumnya Rp 14.930 menjadi Rp 15.600 per liter.

Sementara, SPBU BP menaikkan harga BP 92 dari sebelumnya Rp 13.450 menjadi Rp 13.850 per liter. Lalu, BP Ultimate dari Rp 14.700 menjadi Rp 15.370 per liter.

Berikut harga jual BBM Shell dan BP per 1 Agustus 2024:

Shell Super: Rp 14.520 per liter
Shell V-Power: Rp 15.370 per liter
Shell V-Power Diesel: Rp 15.810 per liter
Shell V-power Nitro+: Rp 15.600 per liter

Harga BBM BP-AKR

BP 92: Rp 13.850 per liter
BP Ultimate: Rp 15.370 per liter
BP Ultimate Diesel: Rp 15.810 per liter

Indonesia berencana melakukan produksi dan penyaluran BBM baru yang rendah sulfur tahun ini. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka-bukaan soal progres rencana tersebut.

Dia bilang pemerintah masih mematangkan soal rencana tersebut. Namun, besar kemungkinan menurutnya BBM baru yang akan dikeluarkan jenisnya solar.

Tapi, Arifin mengatakan produksi BBM baru ini kemungkinan masih perlu kajian yang mendalam dan tidak bisa terburu-buru.

"Pokoknya nanti yang sulfur tinggi, di mana? (solar?) Iya di situ. Nanti kita lihat lagi dikaji," beber Arifin ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Soal kabar BBM baru ini akan diluncurkan bulan September atau Agustus, Arifin enggan memastikan. Dari kabar yang beredar peluncuran BBM baru ini bisa saat 17 Agustus ataupun 1 September 2024. "Belum tahu kapan," kata Arifin melanjutkan.

Dia juga belum bisa memastikan apakah BBM jenis baru ini akan disubsidi atau tidak. Yang jelas, saat ini Pertamina sudah mulai mengkaji bagaimana cara memproduksi BBM baru tersebut.

"Itu ya memang harus produknya rendah sulfur. Ya pokoknya dikaji bagaimana kita bisa menerapkan BBM rendah sulfur," sebut Arifin ketika ditanya soal apakah Pertamina mendapat tugas khusus soal produksi BBM jenis baru ini.

Luhut Sebut Bukan BBM Baru

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebetulnya yang ingin dibuat pemerintah bukan lah BBM jenis baru. Namun, adanya peningkatan kualitas pada BBM yang ada sehingga bisa menjadi rendah sulfur.

Menurut Luhut pemerintah akan meningkatkan kualitas BBM yang sudah ada saat ini. Targetnya, pemerintah akan meluncurkan BBM dengan kandungan sulfur berstandar Euro IV dan V.

"Nggak ada BBM baru. Masih sama. Tapi dengan kualitas yang lebih bagus, Euro IV, Euro V. Kita mau standar ke situ," kata Luhut ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024) yang lalu.

Luhut bilang sejauh ini ada dua opsi yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM. Bisa lewat produk ramah lingkungan bioetanol ataupun penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

"Pilihannya bioetanol atau nanti anunya (kilang) Pertamina di-refurbished sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur," ujar Luhut.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan memiliki dana yang cukup untuk menjamin premi asuransi ketika Lembaga Penjamin Polis (LPP) berdiri. Termasuk jika nanti program asuransi wajib kendaraan bermotor telah berjalan.

"Kalau saya lihat lebih untung untuk perusahaan asuransinya. Anda lihat kecelakaan berapa sih yang terjadi? Kalau semuanya wajib, harusnya dananya cukup," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Purbaya mengaku belum diajak berdiskusi oleh pemerintah soal wacana kendaraan bermotor wajib asuransi. Meski begitu, kebijakan itu disebut akan membuat industri asuransi semakin sehat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan mewajibkan seluruh pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki asuransi kerugian pihak ketiga atau third party liability (TPL). Jika peraturan ini rampung, otomatis akan ada penambahan premi dengan jumlah besar di masyarakat.

Untuk melindungi masyarakat dari kerugian jika nanti perusahaan asuransinya terpapar risiko dan harus tutup, maka LPS akan menjamin nilai polisnya. Meski demikian, hal ini akan berlangsung jika LPP resmi meluncur pada 2028.

Saat ini LPS sedang menyusun Rancangan Peraturan pemerintah (RPP) sebagai peraturan turunan dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ia juga telah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengurus hal ini.

"Kita sedang merekrut ahli-ahli asuransi. Jadi dalam satu bulan saya pikir orang-orang utama yang menangani asuransi sudah lengkap sehingga kita bisa bekerja lebih cepat lagi. Targetnya 1 Januari 2025 nanti semua peraturannya sudah ada di tempat, jadi tinggal kita rapikan pelaksanaannya ke depan," terang Purbaya.

LPS kemudian akan memilih perusahaan asuransi yang berhak untuk masuk kategori perusahaan yang dijamin LPS. Kemudian LPS akan menetapkan beberapa syarat yang diperlukan, agar jangan sampai banyak perusahaan asuransi yang tumbang dalam jangka waktu 2-3 tahun LPP berdiri.

"Kalau keadaannya darurat juga LPS punya banyak uang. Asuransi bisa pinjam dengan bunga tertentu ke uang penjaminan bank, walaupun itu akan dicegah semaksimal mungkin," pungkasnya.

Platform e-commerce Shopee akan memberlakukan kebijakan baru untuk kategori produk dan biaya administrasi mulai 1 September 2024. Menurut keterangan yang dikirimkan oleh Shopee ke akun penjual pada tanggal 31 Juli 2024, pembaruan tersebut akan berlaku bagi penjual yang termasuk dalam kategori Non Star, Star dan Star+.

"Mulai 1 September 2024, Shopee akan mulai menerapkan empat kategori produk baru untuk perhitungan biaya administrasi. Beberapa kategori produk dan sub kategori produk yang awalnya adalah kategori B dan C akan mulai berubah menjadi kategori D. Sehingga ke depannya, Shopee akan memiliki empat kategori produk yaitu A, B, C, dan D," tulis Shopee dalam siaran persnya, Rabu (31/7/2024).

Adapun besaran biaya admin yang akan mulai berlaku di Shopee adalah sebesar 4,25% hingga 8,00% dan dihitung berdasarkan kategori produk yang terjual. Untuk produk yang termasuk ke dalam kategori A yakni produk Fashion, Elektronik (Kelistrikan), Kebutuhan Sehari-hari, Aksesoris Handphone, Olahraga & Outdoor, Otomotif dan lainnya, akan dikenakan biaya admin sebesar 8,00%.

Sementara itu, biaya admin yang dikenakan untuk kategori baru yakni kategori D dengan beberapa produk di kategori Komputer & Aksesoris, Handphone & Tablet, and beberapa kategori lainnya adalah sebesar 4,25%.

Berikut rincian biaya admin terbaru berdasarkan kategori produk yang akan mulai berlaku di Shopee per tanggal 1 September 2024:

● Kategori Produk A: biaya admin 8,00 persen per produk terjual.
● Kategori Produk B: biaya admin 7,50 persen per produk terjual.
● Kategori Produk C: biaya admin 5,75 persen per produk terjual.
● Kategori Produk D: biaya admin 4,25 persen per produk terjual.

Para penjual Shopee bisa mengecek informasi biaya admin terbaru ini di Pusat Edukasi Penjual pada laman seller.shopee.co.id. Setelah itu buka laman bantuan seller di alamat tersebut dan klik bagian Artikel dan kemudian klik bagian Keuangan/Finansial, dan yang terakhir lanjutkan ke bagian Biaya Penjual.

Untuk seller baru dan juga UMKM yang baru memulai bisnis bersama Shopee, Shopee tetap memberikan gratis biaya admin hingga penjual tersebut membukukan lebih dari 50 penjualan di platform Shopee.

COD Itu Wajib Bayar

COD Itu Wajib Bayar

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan sejumlah perusahaan pelat merah akan dipantau saat era Prabowo Subianto nanti. Perusahaan pelat merah tersebut terdiri dari yang sudah go public maupun belum.

Pria yang akrab disapa Tiko ini awalnya menjelaskan soal persiapan dokumen transisi BUMN untuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam pembahasan tersebut juga telah mengajak Tim Prabowo.

Kemudian Tiko membeberkan beberapa perusahaan pelat merah yang dipantau di era Prabowo. Untuk BUMN go public contohnya sektor perbankan, telekomunikasi, dan operator tol.

"Di public listed company itu ya BRI, Mandiri, Telkom, BNI, BSI, Semen, Jasa Marga, Vale," kata Tiko saat ditemui di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Sedangkan BUMN non go public yang juga dipantau adalah PLN dan Pertamina. Namun, Tiko tidak menjelaskan alasan perusahaan-perusahaan di atas diawasi oleh Prabowo.

"Tapi yang krusial yang besar dan bukan public listed tapi signifikan, seperti PLN dan Pertamina," kata Tiko.

Tiko menambahkan dokumen transisi BUMN disusun untuk meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah di pemerintahan berikutnya. Dia juga memastikan tata kelola dan manajemen risiko semakin lebih baik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui agar pangan olahan termasuk makanan siap saji dikenakan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal hal tersebut.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, awalnya menjelaskan bahwa pihaknya belum diajak untuk berdiskusi terkait hal tersebut. Oleh sebab itu, ia mengatakan pihaknya pasti akan menggodok peraturan turunan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17/2023 tentang Kesehatan yang diteken 26 Juli 2024.

"(Apakah dengan Bea Cukai sudah ada pembicaraan?) Kalau untuk itu kita belum. Tentunya nanti, kan regulasi baru dibuat," ucap Askolani di Kantor Pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa pada waktunya, Kementerian Kesehatan bakal berkoordinasi dengan Kemenkeu. Di Kemenkeu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bertugas membuat kajian lengkapnya.

Oleh sebab itu, ia menjelaskan bahwa implementasi PP 28/2024 bakal dikoordinasikan lebih dulu dengan Kemenkes. "Yang punya PP itu lead-nya Kemenkes. Jadi sabar, ya," pungkasnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Jokowi bakal mengendalikan konsumsi gula, garam dan lemak. Nantinya kandungan batas maksimal gula, garam dan lemak akan ditentukan dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17/2023 tentang Kesehatan yang diteken 26 Juli 2024. Penentuan batas maksimal kandungan gula, garam dan lemak dilakukan dengan mempertimbangkan kajian risiko dan/atau standar internasional.

"Dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji," tulis Pasal 194 ayat (1) aturan tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Selain itu, berdasarkan aturan tersebut, pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." bunyi Pasal 194 ayat (4).

Simak juga Video: Bea Cukai Musnahkan 162 Ribu Miras-12 Juta Rokok Ilegal Senilai Rp 165 M

[Gambas:Video 20detik]