JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya kembali mengomentari rencana pemerintah membentuk asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) untuk kendaraan bermotor. OJK menyebut, asuransi wajib TPL ini merupakan upaya negara mengambil peran lebih mendorong kesejahteraan masyarakatnya (welfare state).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, data yang diterbitkan oleh kepolisian, pada tahun 2023 terdapat hampir 150 ribu kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir 300 miliar. Sehingga rata-rata kerugian materi didapati sekitar Rp 2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas.

“Dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6 – 10 juta per kejadian,” ungkap Ogi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip pada Rabu (7/8/2024).

Sementara itu dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60% masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar/mahasiswa maupun lansia. Ini menjadi urgensi tersendiri tentang ketahanan finansial seseorang jika mengalami suatu risiko kecelakaan.

Dengan demikian, kata Ogi, apabila risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, maka social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Tapi sebelum itu, masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya asuransi menggunakan mekanisme gotong royong berbasis “Law of Large Number” dalam melakukan perhitungan risiko dan biaya premi atas pertanggungan risiko tertentu.

“Oleh karena itu, dengan adanya asuransi TPL, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa aman, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik,” jelas Ogi.

Upaya MencapaiWelfare State

Lebih lanjut, Ogi menuturkan bahwa asuransi wajib TPL ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai definisi “welfare state”. Ini adalah situasi di mana negara mengambil peranan lebih dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat.

Peran negara yang dimaksud termasuk mengenai risiko yang semakin besar yang dapat dialami masyarakat di area lalu lintas. Sebelumnya, program-program sosial ini sudah pernah dijalankan melalui pembentukan Jaminan Sosial Nasional dalam bentuk BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, dana desa, maupun program-program seperti KIS, KIP, dsb, pada sektor lalu lintas, serta sudah diberlakukan asuransi sosial wajib yang dijalankan oleh Jasa Raharja.

Secara definisi, asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) adalah pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari risiko seperti tabrakan, benturan, dan lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam polis.

Produk ini berbeda dengan asuransi kendaraan yang dikenal seperti produk total loss only (TLO) atau produk all-risk (comprehensive).

“Saat ini, produk asuransi TPL hanya sebagai salah satu bentuk perluasan risiko dari produk all-risk (comprehensive), namun ke depannya akan sangat memungkinkan jika produk TPL dapat stand-alone tanpa harus membeli produk asuransi kendaraan terlebih dahulu,” kata Ogi.

Dari perspektif kebermanfaatan bagi masyarakat, produk asuransi TPL akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan dan mengalami tuntutan dari pihak yang dirugikan.

“Saat ini asuransi TPL tersebut masih bersifat sukarela, sehingga apabila terjadi kecelakaan, maka masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” demikian jelas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dua mekanisme pertanggungan asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) kendaraan bermotor mencuat ke publik. Dua mekanisme yang dimaksud adalah melalui konsorsium atau pasar bebas (free market).

Industri perasuransian, khususnya sektor industri asuransi umum akan mendapat durian runtuh dari kehadiran asuransi wajib TPL kendaraan bermotor. Pendapatan premi diyakini akan mengalir deras ke industri tersebut.

“Selain manfaat yang akan diterima oleh publik, ide asuransi wajib TPL kendaraan bermotor yang mengcover risiko bodily injury (cedera atau meninggal dunia), juga bermanfaat bagi industri asuransi Indonesia. Karena ini diwajibkan atau anti seleksi, maka kita bisa menduga volume premi yang akan dihasilkan oleh asuransi wajib ini akan sangat besar,” ungkap Direktur Teknik dan Operasional Indonesia Re, Delil Khairat kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Dia mengatakan, asuransi wajib TPL kendaraan bermotor juga akan sangat membantu meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Saat ini Indonesia termasuk negara dengan tingkat penetrasi asuransi yang sangat rendah. Adapun penetrasi asuransi merupakan rasio premi asuransi terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Di negara-negara yang punya asuransi wajib TPL kendaraan bermotor untuk risiko bodily injury, maka premi asuransi kendaraan bermotornya mengambil pangsa yang besar secara industri. Misalnya di Malaysia, sekitar 50% premi asuransi umum berasal dari asuransi kendaraan bermotor. Jadi tentu ini akan sangat baik bagi industri asuransi itu sendiri,” kata Delil.

Namun demikian, ia juga mengkritisi adanya usulan mekanisme pertanggungan asuransi wajib TPL kendaraan bermotor ini menggunakan format konsorsium (pool). Ide lain tapi serupa yang juga mencuat adalah konsorsium yang terbagi berdasarkan tiga wilayah zona waktu Indonesia, mulai dari zona barat, zona tengah, dan zona timur.

“Saya pada prinsipnya tidak setuju dengan ide ini. Kenapa? Konsorsium atau pool itu memang jadi salah satu solusi yang biasa dipakai industri asuransi/reasuransi. Tetapi, situasi yang menyebabkan kita memakai konsorsium atau pool adalah apabila kita dihadapkan pada risiko yang sulit dikelola, risiko yang tidak mau diambil oleh market pada umumnya,” urai Delil.

Beberapa contoh konsorsium dengan risiko yang sulit dikelola saat ini misalnya asuransi gempa bumi, asuransi dengan risiko khusus, asuransi terorisme, asuransi pasar tradisional, surety bond dan asuransi kredit. Ada pula konsorsium untuk asuransi penerbangan (aviation), konsorsium asuransi energi (offshore/onshore), hingga konsorsium asuransi terkait risiko perang (war risk).

“Jadi konsorsium ini dipilih karena risiko-risikonya sulit dikelola, dimana market pada umumnya memiliki low appetite. Tetapi asuransi kendaraan bermotor ini adalah asuransi yang sebenarnya tidak rumit dan appetite market sangat tinggi. Karena tanpa mewajibkan saja, kalau saya tidak salah, premi asuransi kendaraan bermotor ini preminya terbesar kedua di bawah asuransi properti, di Indonesia,” jelas Delil.

Rekomendasi Pelaku Usaha

Delil bilang, hampir semua perusahaan asuransi telah menawarkan asuransi kendaraan bermotor atas risiko kecelakaan, sehingga tidak cocok untuk diterapkan konsorsium.

“Enggak cocok dan enggak kena. Jadi saya juga agak struggling untuk memahami background atau latar belakang pemikiran, mengapa mengemuka ide untuk melakukannya dengan cara pooling? Saya merasa ini harus di-open ke semua perusahaan asuransi yang bersedia memberikan cover dan service,” ungkap Delil.

Bagi dia, sebaiknya asuransi wajib TPL untuk risiko kecelakaan atau kendaraan bermotor ini dibebaskan ke pasar melalui mekanisme pasar bebas atau free market. Meski begitu, mekanisme ini juga memerlukan regulasi untuk kompetisi itu bisa berlangsung dengan sehat, atau menekan potensi kecurangan (fraud).

Bahkan, kata dia, mekanisme semacam ini masih akan jauh lebih baik sekalipun pemerintah memberi batasan tarif premi. Lantaran di banyak negara, asuransi wajib TPL kendaraan bermotor untuk perlindungan risiko cidera atau meninggal dunia turut menerapkan batas tarif premi, dan tidak ada masalah berarti atas kebijakan tersebut.

“Jadi saya belum bisa memahami sepenuhnya ide membuat konsorsium, jadi saya belum dalam posisi untuk meyakini itu adalah solusi terbaik. Buat saya, solusi terbaik adalah tetap melepaskannya ke market, ke kompetisi, sehingga publik juga akan mendapat benefit atau pilihan kepada siapa menyerahkan asuransi wajib TPL kendaraan bermotor mereka,” pungkas Delil.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Firdaus Djaelani mengatakan, dalam pembahasan asuransi wajib TPL dengan pemerintah, industri menghendaki supaya menggunakan skema konsorsium yang nantinya menaungi beberapa perusahaan asuransi. Ini pula yang akan memudahkan masyarakat dalam membayar premi hingga proses klaim.

“Konsorsium yang berisi beberapa perusahaan asuransi tersebut bisa bekerja sama dengan bengkel sehingga begitu kecelakaan terjadi, mobil korban akan difoto dan langsung dibawa ke bengkel- bengkel mitra dari konsorsium sehingga klaimnya tidak akan susah,” jelas Firdaus Djaelani dalam program Investor Market Today di IDTV, Selasa (30/7/2024).

Sebagai ilustrasi, saat kecelakaan terjadi, pelaku utama penyebab kecelakaan mesti bertanggung jawab secara material melalui proses hukum. Namun kerap kali dalam kenyataannya, keributan tentang siapa yang salah malah akan semakin memperkeruh situasi.

Nantinya, lewat kehadiran Asuransi Wajib TPL untuk kendaraan bermotor terkait risiko kecelakaan, baik pelaku maupun korban kecelakaan tak perlu lagi ribut-ribut karena dapat langsung membawa kendaraannya ke bengkel mitra untuk diperbaiki.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ketua Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia sekaligus Pengamat Asuransi Tri Joko Santoso menilai wacana aturan wajib asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi milik pemerintah.

Hal tersebut disampaikan ketika merespons kekhawatiran masyarakat terhadap wacana asuransi wajib TPL ini hanya bertujuan menguntungkan pelaku industri asuransi, alih-alih memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan maupun kepada pihak-pihak yang dirugikan dari suatu peristiwa kecelakaan.

“Sebetulnya agak sulit mengatakan industri yang untung. Semua asuransi yang ada kata wajibnya, biasanya itu asuransinya diambil pemerintah, seperti misalnya BUMN asuransi sosial milik negara, Jasa Raharja,” ungkap Tri Joko, saat dihubungi, pada Kamis (1/8/2024).

Tri Joko menduga, apabila aturan mengenai asuransi wajib TPL ini sudah selesai digodok dan diberlakukan, pemerintah melalui BUMN Asuransi akan menjadi pengelola penuh, bukan melalui swasta.

“Itu kan dia eksklusif. Orang pegang dan beli SIM, punya SIM A, SIM B, itu asuransi ditanggung oleh satu perusahaan asuransi yang dimiliki oleh negara. Jadi yang mendapatkan untung sebenarnya bukan industri asuransi, tapi asuransi yang dimiliki oleh negara,” katanya.

Menurut Tri Joko, hal ini menjadi masuk akal mengingat wacana aturan ini akan menekan tarif premi asuransi agar dibayar semurah mungkin oleh masyarakat. Sehingga, memang selayaknya dikelola oleh satu perusahaan yang dinaungi negara.

“Dan masuk akal juga kenapa negara mengambil, karena preminya akan bisa ditekan semurah mungkin oleh negara. Last Number Policy itu mengatakan, kalau satu perusahaan mengelola tertanggung yang begitu banyak, maka dia bisa menekan biaya asuransi secara tidak langsung,” jelas dia.

“Jadi, ini ada kata-kata wajib, kata-kata wajib itu sejauh pengalaman kami, pasti akan diambil oleh satu atau dua perusahaan milik negara, bukan industri swasta,” tegas Tri Joko.

Bocoran Skema

Adapun sebelumnya, saat dihubungi secara terpisah, Pakar Asuransi sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman memprediksi ada dua opsi skema pembahasan asuransi wajib TPL ini.

Pertama, model free market. Wahyudin menjelaskan, implementasi model free market yang dimaksud adalah pemilik kendaraan dibebaskan memiliki asuransi di perusahaan mana saja, selama terafiliasi dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

“Bagaimana pembayarannya? Sudah ada wacana bahwasannya melalui perpanjangan dari STNK. Bentuknya adalah Samsat mensyaratkan sudah harus punya polis asuransi kendaraan bermotor. Jadi, pada saat perpanjangan STNK, dalam rekrutmennya oleh Samsat, cek list-nya sudah punya asuransi kendaraan bermotor, copy polisnya boleh disampaikan juga. Nanti di Samsat tinggal bayar biayanya saja, biaya tambahannya, selain pajak tentunya,” urai Wahyudin.

Kedua, yakni model konsorsium. Wahyudin menerangkan, model ini melalui kerjasama dengan perusahaan asuransi yang diinisiasi atau dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah atau regulator tertentu.

“Jadi seluruh perusahaan asuransi, mungkin beberapa, tergabung dalam konsorsium dan bekerjasama dengan Samsat. Seluruhnya dapat perusahaan asuransi yang tanggung renteng dengan beberapa persentase share-nya. Jadi, terkait dengan pengelolanya, karena berdampak dengan pembayaran dan kerjasama dengan Samsat,” pungkas Wahyudin.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan memiliki dana yang cukup untuk menjamin premi asuransi ketika Lembaga Penjamin Polis (LPP) berdiri. Termasuk jika nanti program asuransi wajib kendaraan bermotor telah berjalan.

"Kalau saya lihat lebih untung untuk perusahaan asuransinya. Anda lihat kecelakaan berapa sih yang terjadi? Kalau semuanya wajib, harusnya dananya cukup," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Purbaya mengaku belum diajak berdiskusi oleh pemerintah soal wacana kendaraan bermotor wajib asuransi. Meski begitu, kebijakan itu disebut akan membuat industri asuransi semakin sehat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan mewajibkan seluruh pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki asuransi kerugian pihak ketiga atau third party liability (TPL). Jika peraturan ini rampung, otomatis akan ada penambahan premi dengan jumlah besar di masyarakat.

Untuk melindungi masyarakat dari kerugian jika nanti perusahaan asuransinya terpapar risiko dan harus tutup, maka LPS akan menjamin nilai polisnya. Meski demikian, hal ini akan berlangsung jika LPP resmi meluncur pada 2028.

Saat ini LPS sedang menyusun Rancangan Peraturan pemerintah (RPP) sebagai peraturan turunan dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ia juga telah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengurus hal ini.

"Kita sedang merekrut ahli-ahli asuransi. Jadi dalam satu bulan saya pikir orang-orang utama yang menangani asuransi sudah lengkap sehingga kita bisa bekerja lebih cepat lagi. Targetnya 1 Januari 2025 nanti semua peraturannya sudah ada di tempat, jadi tinggal kita rapikan pelaksanaannya ke depan," terang Purbaya.

LPS kemudian akan memilih perusahaan asuransi yang berhak untuk masuk kategori perusahaan yang dijamin LPS. Kemudian LPS akan menetapkan beberapa syarat yang diperlukan, agar jangan sampai banyak perusahaan asuransi yang tumbang dalam jangka waktu 2-3 tahun LPP berdiri.

"Kalau keadaannya darurat juga LPS punya banyak uang. Asuransi bisa pinjam dengan bunga tertentu ke uang penjaminan bank, walaupun itu akan dicegah semaksimal mungkin," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Dewan Kehormatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Firdaus Djaelani menyampaikan bahwa Asuransi Wajib dengan skema tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) bagi kendaraan bermotor merupakan bentuk gotong royong sesama masyarakat. Melalui skema ini, masyarakat yang terlibat kecelakaan pada prinsipnya tidak akan mengalami kerugian keuangan.

“Memang ini bagus, terlebih negara lain juga sudah menjalankan. Dengan adanya regulasi itu juga akan mendorong masyarakat untuk lebih mengenal asuransi secara inklusif lagi,” ujar Firdaus Djaelani dalam program Investor Market Today di IDTV, Selasa (30/7/2024).

Firdaus menuturkan, ke depan dalam implementasinya, proses klaim asuransi kendaraan bermotor tidak akan dipersulit atau relatif mudah. Pasalnya, dalam perkembangan pembahasan selama ini dengan melibatkan pemerintah, industri asuransi menghendaki supaya akan ada satu konsorsium yang menaungi beberapa perusahaan asuransi.

“Konsorsium yang berisi beberapa perusahaan asuransi tersebut bisa bekerja sama dengan bengkel sehingga begitu kecelakaan terjadi, mobil korban akan difoto dan langsung dibawa ke bengkel- bengkel mitra dari konsorsium, sehingga klaimnya tidak akan susah,” jelas dia.

Sebagai gambaran, pelaku yang menyebabkan kecelakaan dan merugikan orang lain maka mesti bertanggung jawab mengganti kerugian materi, akibat kendaraan rusak atau semacamnya. Nantinya melalui asuransi wajib TPL, maka masyarakat tidak perlu lagi ribut siapa pihak yang salah maupun berdebat mengenai besaran nilai kerugian materi yang dialami.

Mereka, baik itu pelaku maupun korban tinggal menghubungi pihak asuransi dan selanjutnya membawa kendaraan untuk segera diperbaiki ke bengkel mitra perusahaan asuransi. Hal semacam ini tentu akan memudahkan masyarakat ketika terjadi kecelakaan sehingga risiko kerugian materi dapat ditutup pihak asuransi.

Namun demikian, AAUI mengungkap bahwa dalam skema ini, masyarakat mesti turut membayar premi asuransi sebagai bentuk pengalihan risiko. Dalam perkembangannya, besaran premi masih dihitung pemerintah.

“Nanti pasti ada limitnya nanti di Perda maupun di Kemenkeu pasti ada limit misalnya untuk pintu berapa? Untuk penyok bemper berapa? Kalau mesin sampai rusak berapa? Jadi ada limit dan prinsipnya gotong royong masyarakat jadi kalau ada apa-apa yuk kita share bersama-sama,” pungkasnya.

Wacana pembentukan program asuransi wajib ini tercantum pada UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pada pasal 39 A menyatakan bahwa pemerintah “dapat” mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar premi atau kontribusi keikutsertaan sebagai salah satu sumber pendanaan Program Asuransi Wajib.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir-akhir ini berhembus kabar mengenai adanya rencana kebijakan pemerintah ihwal wajib asuransi untuk kendaraan. Hal tersebut pun membuat masyarakat resah karena dinilai akan meningkatkan beban pengeluaran, khususnya bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi, seperti kurir, ojek dan taksi online.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun menanggapi wacana yang disebutkan akan mulai berlaku pada tahun depan itu. Kepala negara menyatakan belum ada kepastian mengenai kebijakan tersebut. Bahkan, wacana itu belum didiskusikan di meja rapat.

“Belum. Belum ada rapat mengenai itu,” ucap Jokowi usai meluncurkan Golden Visa di Ritz Carlton Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

Adapun kabar ihwal wajib asuransi kendaraan ini mencuat setelah Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan wajib asuransi kendaraan, sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang Tempo pantau dari YouTube CNBC Indonesia pada Rabu, 17 Juli 2024.

Menurut Ogi, peraturan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan mengatur pengenaan wajib asuransi bagi kendaraan itu akan keluar di Januari 2025 berdasarkan UU P2SK. Sehubungan itu, Ogi mengatakan institusinya juga akan membuat Peraturan OJK yang mengatur asuransi kendaraan ini.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan justru mengusulkan pembayaran asuransi wajib itu dibarengi dengan pembayaran pajak saat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan.

“Nanti kami skemanya kemungkinan besar akan masuk dalam pembayaran skema pajak kendaraan bermotor karena lebih memudahkan,” ujar Budi dilansir dari laman Korlantas Polri, Kamis, 25 Juli 2024.

Menurut Budi, skema pembayaran ini sama dengan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan pemilik kendaraan saat memperpanjang STNK. Nantinya, kata Budi, masyarakat dapat melakukan pembayaran asuransi wajib tersebut melalui Samsat Korlantas Polri.

“Kalau kami pungut (premi asuransinya) secara perorangan atau individu kan susah, kalau ini terkoordinasi di Samsat, kan selama ini juga (SWDKLLJ) Jasa Raharja terkoordinasi di Samsat, jadi kami coba belajar dari mereka bahwa dengan Samsat ini bisa satu pintu,” ujar Budi.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

Kendaraan bermotor di Indonesia rencananya diwajibkan mengikuti asuransi third party liability (TPL). Kebijakan ini kabarnya mulai diterapkan tahun depan.

Ketika dikonfirmasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum ada rapat dan keputusan soal kebijakan tersebut

"Belum ada rapat mengenai itu," beber Jokowi ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Dalam catatan detikcom, asuransi TPL sendiri merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, saat ini asuransi kendaraan masih bersifat sukarela. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) disebutkan bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor.

Saat ini pemerintah, tengah menyiapkan aturan turunan dari UU PPSK tersebut. Hal ini termasuk aturan turunan terkait asuransi bagi kendaraan bermotor tersebut.

"Dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu sesuai dengan UU paling lambat 2 tahun sejak PPSK, artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL," kata Ogi dalam Insurance Forum 2024, Selasa (16/7/2024), dikutip dari CNBC Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons wacana wajib asuransi kendaraan pada tahun depan. Jokowi mengatakan belum ada kepastian mengenai kebijakan tersebut.

“Belum. Belum ada rapat mengenai itu,” kata Jokowi usai meluncurkan Golden Visa di Ritz Carlton Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan wajib asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang Tempo pantau dari YouTube CNBC Indonesia pada Rabu, 17 Juli 2024.

Berdasarkan UU P2SK, Ogi mengatakan harusnya peraturan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan mengatur pengenaan wajib asuransi bagi kendaraan itu akan keluar di Januari 2025. Senyampang itu, Ogi mengatakan institusinya juga akan membuat Peraturan OJK yang mengatur asuransi kendaraan ini.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, mengatakan organisasinya menolak rencana ini karena akan menambah beban bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi, seperti ojek online, taksi online, dan kurir. Dia menyebut biaya premi asuransi yang akan dibayarkan tak sebanding dengan kondisi pendapat para pekerja angkutan berbasis aplikasi.

“Karena biaya premi asuransi yang akan dibayarkan tidak sebanding dengan kondisi pendapatan kami yang tidak menentu. Ini disebabkan tarif angkutan yang murah akibat status pengemudi sebagai mitra,” kata Lily dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 Juli 2024. Akibat dari sistem kemitraan ini, Lily mengatakan pengemudi angkutan berbasis aplikasi tak mendapat penghasilan layak berupa upah minimum seperti pekerja lainnya.

Tak hanya itu, Lily mengatakan wajib asuransi ini juga akan menambah biaya kehidupan sehari-hari bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi yang tak ditanggung perusahaan mitra kerja. Biaya operasional itu, kata dia, berupa pengeluaran untuk bahan bakar, parkir, cicilan kendaraan, pulsa, cicilan ponsel, atribut helm, tas, dan jaket.

DANIEL A. FAJRI, ADIL AL HASAN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerapkan aturan wajib asuransi kendaraanthird party liability(TPL) untuk semua kendaraan bermotor mulai Januari 2025. Asuransi kendaraan ini memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Kewajiban mengikuti asuransi ini bagi semua pemilik kendaraan bermotor tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah untuk menerapkan program wajib asuransi tersebut.

Pemberlakuan asuransi kendaraan tersebut memiliki manfaat bagi para pemilik kendaraan bermotor. Menurut Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, asuransi kendaraan tersebut akan bermanfaat ketika terjadi kecelakaan yang harus menanggung kerugian dari pihak ketiga.

Asuransi ini dapat meringankan biaya pengganti kerugian bagi konsumen. Bahkan, premi asuransi ini juga akan lebih murah daripada yang sekarang. Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan, masyarakat dapat lebih terlindungi dan merasa lebih aman selama berkendara.

Tak hanya itu, Ogi juga mengungkapkan, pemberlakuan kewajiban asuransi kendaraan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkat,” kata dia, seperti ditulis dalamKoran Tempoyang diberitakan pada 22 Juli 2024.

Selain Ogi, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Bern Dwyanto juga mengungkapkan manfaat asuransi TPL. Bern menyatakan, asuransi kendaraan ini dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

“Sekaligus memberikan bantuan keuangan kepada korban kecelakaan atau keluarganya,” kata Bern, pada 21 Juli 2024.

Lebih lanjut, Bern menjelaskan, keuntungan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk kompensasi tersebut berupa biaya pengobatan bagi korban luka, santunan bagi ahli waris korban meninggal, dan penggantian kerugian materi akibat kecelakaan.

Senada dengan Ogi dan Bern, anggota Supervisory Board AAUI sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kornelius Simanjuntak menyatakan kompensasi kepada korban kecelakaan akan ditanggung perusahaan asuransi swasta. Tanggungan ini meringankan beban pemerintah ketika ada kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkandpr.go.id, pemberlakukan kewajiban asuransi kendaraan TPL membuat perusahaan asuransi menanggung biaya kerugian atas kerusakan tersebut sesuai kesepakatan dalam polis asuransi. Jika kecelakaan melibatkan kendaraan lain, biaya perbaikan mobil pihak ketiga akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.Sebab, selama ini kerugian akibat kecelakaan hanya ditanggung oleh korban melalui Jasa Raharja.

Sementara itu, kerusakan barang dan lingkungan akibat kecelakaan tidak mendapatkan penggantian. Meskipun memiliki beberapa manfaat dalam perlindungan ketika kecelakaan lalu lintas oleh pihak ketiga, tetapi kewajiban asuransi kendaraan ini mendapat kritik dari beberapa pihak.

RACHEL FARAHDIBA R | RIANI SANUSI PUTRI | KORAN TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan aturan wajib asuransi kendaraanthird party liability(TPL) untuk semua jenis kendaraan bermotor mulai Januari 2025. Asuransi kendaraan ini memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Asuransi yang akan diwajibkan oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah untuk mewajibkan asuransi kendaraan tersebut. Meskipun masih wacana, tetapi aturan kewajiban asuran ini disambut baik oleh industri asuransi mengingat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 160 juta. Sementara itu, beberapa kalangan memberikan tanggapan kritik terhadap penerapan wajib asuransi kendaraan tersebut.

Kritik penerapan asuransi kendaraan datang dari pengamat dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Adapun, tanggapan dari kedua pihak tersebut sebagai berikut.

Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo

Irvan Rahardjo menyatakan, penerapan wajib asuransi kendaraan memiliki potensi yang dapat menimbulkan beban premi tambahan bagi pemilik mobil dan operator kendaraan umum. Jika pemerintah tetap mewajibkan asuransi tersebut, harus memastikan premi asuransinya sangat terjangkau.

Tak hanya itu, Irvan yang juga menjabat sebagai Arbiter Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia mengimbau, OJK membuat peraturan OJK (POJK) tentang kewajiban asuransi TPL. POJK tersebut tidak hanya mengatur tentang premi, tetapi menjadi ihwal prosedur klaim, jika kecelakaan melibatkan beberapa kendaraan sekaligus.

Pengamat Asuransi, Dedy Kristianto

Menurut Dedy Kristianto, wajib asuransi kendaraan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan sektor asuransi, tetapi tidak berlangsung lama. Ia memprediksi potensi rasio kedaluwarsa (lapsed ratio) akan tinggi. Rasio ini merupakan rasio polis yang diterbitkan perusahaan asuransi pada waktu tertentu tidak diperbarui dibanding jumlah total polis selama periode sama.

“Rasio kedaluwarsa ini yang perlu diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi dan regulator,” terangnya, seperti diberitakan dalamKoran Tempo, pada 22 Juli 2024.

Lebih lanjut, Dedy melihat bahwa kendaraan bermotor di Indonesia dimiliki oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat kelas bawah. Ia menegaskan, penerapan wajib asuransi kendaraan bagi kelompok ini akan sulit dilakukan. Sebab, masyarakat juga sudah banyak membayar iuran yang ditanggung sendiri, seperti BPJS dan Tapera. Penerapan wajib asuransi kendaraan akan membuat masyarakat semakin terbebani.

Dedy menyarankan, pemerintah mensosialisasikan manfaat asuransi tersebut secara masif kepada masyarakat. Kesadaran pentingnya mengikuti asuransi akan mendorong masyarakat sukarela mengikutinya. Selain itu, pemerintah harus memastikan perekonomian masyarakat tumbuh.

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo

Rio Priambodo menilai, tidak semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor mampu membayar premi asuransi. Pasalnya, saat ini, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah seharusnya mengedepankan pendapat publik sebelum memutuskan menerapkan wajib asuransi kendaraan tersebut,” kata Rio.

RACHEL FARAHDIBA R | RIANI SANUSI PUTRI I KORAN TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Mei 2024, pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai kewajiban pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Pemotongan gaji ini diwajibkan untuk pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera. Simpanan Tapera hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan disertai hasil pemupukan dana usai masa kepesertaan berakhir.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan, Tapera sama dengan kebijakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang sempat menjadi perbincangan publik.

“Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tetapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa ke rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra,” ujar Jokowi, pada 27 Mei 2024.

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2024, besaran Simpanan Peserta Tapera berasal dari upah yang ditanggung pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan upah pekerja sebesar 2,5 persen. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera paling lambat 20 Mei 2027.

Kendati demikian, kebijakan Tapera dikritik oleh baragam pihak. Salah satu kritik datang dari Presiden Partai Buruh, Said Iqbal yang memiliki enam poin penolakan Tapera. Pertama, Tapera tidak memberikan kepastian pekerja untuk memiliki rumah. Kedua, pemerintah lepas tanggung jawab karena tidak menyisihkan anggaran Tapera. Ketiga, Tapera dianggap membebani biaya hidup.

Keempat, Tapera rawan penyelewengan karena tidak ada preseden kebijakan sosial. Kelima, Tapera bersifat memaksa. Keenam, ketidakjelasan pencairan dana Tapera.

Asuransi Kendaraan Third Party Liability (TPL)

Setelah Tapera, pemerintah akan mewajibkan asuransi kendaraan TPL. Asuransi ini memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga yang mulai berlaku pada awal 2025. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merancang aturan premi yang akan dikenakan kepada pemilik sepeda motor dan mobil.

Berdasarkan Koran Tempo, rencana wajib mengikuti asuransi TPL ini akan dilakukan usai Presiden Jokowi menandatangani PP melalui Kementerian Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Menurut Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, wajib asuransi kendaraan ini akan bermanfaat ketika terjadi kecelakaan yang harus menanggung kerugian dari pihak ketiga. TPL akan meringankan biaya pengganti kerugian bagi konsumen.

Sementara itu, pengamat asuransi Dedy Kristianto menilai wajib asuransi kendaraan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan sektor asuransi karena jumlah kendaraan di Indonesia sangat besar. Selain itu, potensi rasio kedaluwarsa juga akan tinggi.

“Rasio kedaluwarsa ini yang perlu diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi dan regulator," ujar Dedy, pada 21 Juli 2024.

Saat ini, kendaraan bermotor dimiliki oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat kelas bawah. Dedy meyakini bahwa penerapan wajib asuransi kendaraan akan sulit dilakukan kelompok ini. Bahkan, pemerintah juga banyak mewajibkan iuran yang harus ditanggung oleh masyarakat, seperti BPJS dan Tapera.

RACHEL FARAHDIBA R | DANIEL A. FAJRI | RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah menerapkan asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga atau third party liability bagi kendaraan bermotor menuai aneka respons dari masyarakat. Aturan ini disebut akan berlalu pada awal 2025 karena masih menunggu Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan atas tindak lanjut dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang Tempo pantau secara daring pada Rabu, 17 Juli 2024.

Berdasarkan UU P2SK, Ogi mengatakan harusnya peraturan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan mengatur pengenaan wajib asuransi bagi kendaraan itu akan keluar di Januari 2025. Senyampang itu, Ogi mengatakan institusinya juga akan membuat Peraturan OJK yang mengatur asuransi kendaraan ini.

“Dalam UU P2SK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat menjadi asuransi wajib,” kata Ogi.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Tolak Rencana Ini

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, mengatakan organisasinya menolak rencana ini karena akan menambah beban bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi, seperti ojek online, taksi online, dan kurir. Dia menyebut biaya premi asuransi yang akan dibayarkan tak sebanding dengan kondisi pendapat para pekerja angkutan berbasis aplikasi.

“Karena biaya premi asuransi yang akan dibayarkan tidak sebanding dengan kondisi pendapatan kami yang tidak menentu. Ini disebabkan tarif angkutan yang murah akibat status pengemudi sebagai mitra,” kata Lily dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 Juli 2024. Akibat dari sistem kemitraan ini, Lily mengatakan pengemudi angkutan berbasis aplikasi tak mendapat penghasilan layak berupa upah minimum seperti pekerja lainnya.

Tak hanya itu, Lily mengatakan wajib asuransi ini juga akan menambah biaya kehidupan sehari-hari bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi yang tak ditanggung perusahaan mitra kerja. Biaya operasional itu, kata dia, berupa pengeluaran untuk bahan bakar, parkir, cicilan kendaraan, pulsa, cicilan ponsel, atribut helm, tas, dan jaket.

“Maka kami menolak kewajiban asuransi kendaraan dan aturan lainnya yang memberatkan rakyat seperti potongan Tapera dan rencana kenaikan harga BBM,” kata dia.

Selain itu, Lily mengatakan SPAI menuntut pemerintah untuk mengangkat status pekerja angkutan berbasis aplikasi menjadi pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai menjadi solusi dari kondisi pekerja angkutan berbasis aplikasi yang tak menentu. “Supaya ada kepastian pendapatan dan hak pekerja bagi kami,” kata dia.

Fraksi PKS Sebut Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor Bukan Solusi

Sementara itu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Suryadi Jaya Purnama mengatakan fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menolak rencana itu. Dia menilai alasan OJK yang mengapungkan rencana itu ke publik mengada-ada.

“Fraksi PKS menolak kewajiban asuransi bagi kendaraan bermotor, apalagi hanya karena pendapat OJK yang asal-asalan mengutip UU P2SK,” kata Suryadi dalam keterangan tertulis pada Ahad, 21 Juli 2024.

Selain itu, Suryadi yang juga anggota Komisi V DPR itu menyebut asuransi kendaraan ini juga akan menambah beban bagi masyarakat. Dia beralasan kendaraan bagi masyarakat bukan sekadar alat transportasi, tapi alat produksi. Oleh karena itu, lantaran kendaraan sebagai alat produksi, Suryadi menilai akan berpotensi merembet kepada naiknya harga barang dan jasa.

“Jangankan membayar premi asuransi, pajak kendaraan bermotor (PKB) saja masyarakat masih banyak yang menunggak. Sebagai alat produksi, jelas tambahan beban ini berpotensi akan merembet kepada kenaikan harga berbagai barang jasa,” kata Suryadi.

Korlantas Polri pada 2022 mencatat sebanyak 50 persen kendaraan bermotor di Indonesia masih mempunyai tunggakan PKB dengan nilai mencapai Rp 100 triliun. “Persoalannya bisa jadi karena mekanisme membayar pajaknya tidak efektif atau memang masyarakat tak sanggup dengan beban biayanya,” kata Suryadi.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Sebut Rencana Ini Akan Digitalisasi

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengakui rencana wajib asuransi bagi kendaraan bermotor merupakan usulan dari pemerintah. Dia menyebut AAUI juga sempat berdiskusi dengan berbagai pihak sebelum Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Usulan awalnya datang dari pemerintah, itu diskusi beberapa kali sebelum diundangkan,” kata Budi saat ditemui di kantornya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024.

Usai berdiskusi tentang rencana ini, Budi mengatakan beberapa pihak yang mengusulkan itu lantas studi banding ke beberapa negara. Dia menyebut langkah ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari potensi kecelakaan yang tak diinginkan.

“Ingin mengimplementasikan, ini perlindungan untuk masyarakat, intinya seperti itu. Itu sudah kajian yang dalam,” kata dia.

Oleh karena itu, Budi mengatakan jangan sampai rencana wajib asuransi ini akan membebani masyarakat dengan premi atau iuran yang dibayarkan. Dia berharap dari asuransi ini para pihak yang mengalami kerugian kelak bisa mendapat ganti yang layak.

“Tentunya kami mendorong supaya pihak yang dirugikan itu bisa mendapatkan ganti rugi yang cukup dan layak,” kata dia.

Sementara itu, Budi mengatakan saat ini AAUI masih menunggu Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang P2SK. Sembari itu, Budi bercerita salah satu skema dari pembayaran asuransi kendaraan ini akan memanfaatkan Artificial Intelligence dan digitalisasi.

“Tidak terelakan harus menggunakan sistem digitalisasi, akan menggunakan sistem AI dan kami mulai belajar dari negara sahabat,” kata Budi saat ditemui di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024. Dia menyebut kondisi demografi Indonesia yang luas menjadi alasan.

Digitalisasi ini, kata Budi, merupakan langkah yang akan ia usulkan kepada pemerintah apabila Peraturan Presiden telah diteken. Dia menyebut AAUI telah belajar praktik asuransi serupa dari negara di kawasan Asia, seperti Jepang, Korea, dan negara di Asia Tenggara.

Meski demikian, Budi mengatakan AAUI belum bisa memastikan berapa besar premi atau iuran yang akan dipungut dari setiap kendaraan. Dia menyebut akan menghitung dan menyosialisasikan pungutan itu agar tak membebani masyarakat. “Prosesnya masih berjalan. Masih tahap kajian,” kata dia.