Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) mengumumkan rencana mogok nasional yang akan melibatkan sekitar lima juta buruh dari berbagai sektor di seluruh Indonesia.

Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal mengatakan, mogok nasional ini direncanakan berlangsung selama dua hari dan akan melibatkan buruh dari sedikitnya 15.000 pabrik dan sektor jasa, termasuk pelabuhan dan transportasi.

Mogok nasional ini akan dimulai antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024, dengan waktu pelaksanaan minimal dua hari.

Aksi mogok nasional ini akan berlangsung secara damai dan konstitusional. KSPI telah menyiapkan pemberitahuan resmi kepada Mabes Polri, Polda, dan Polres di seluruh Indonesia sebagai bagian dari prosedur hukum yang sah.

Di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serikat buruh juga akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada kepolisian.

Aksi ini akan melibatkan penghentian produksi di lebih dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia. Menurutnya, sektor jasa seperti pelabuhan dan transportasi umum juga akan turut berhenti beroperasi selama dua hari sebagai bagian dari unjuk rasa solidaritas untuk menuntut hak-hak buruh yang dijamin konstitusi.

"Langkah ini merupakan respons terhadap dugaan ketidakpatuhan pemerintah dan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam pengaturan upah minimum dan hak-hak ketenagakerjaan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi," ujarnya dalam jumpa pers secara daring, Senin (4/11).

Adapun salah satu alasan utama aksi mogok nasional ini adalah persoalan upah minimum yang diatur dalam putusan MK terkait UU Cipta Kerja. MK memutuskan bahwa terdapat 21 norma hukum dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum.

Norma-norma tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dinilai merugikan hak konstitusi pekerja dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh.
Namun, pemerintah, melalui Menko Perekonomian, justru merespons putusan MK dengan menyusun kebijakan baru yang dinilai mengabaikan putusan tersebut, terutama dalam penetapan upah minimum.

Usulan dari Apindo dan Kadin yang diterima pemerintah mengarah pada pemberlakuan aturan perhitungan upah minimum yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi buruh.

"Ketidakpatuhan ini terlihat dari rencana pemerintah untuk menetapkan upah minimum tanpa mempertimbangkan keputusan MK, yang menggarisbawahi hak buruh atas upah layak dan stabil," tegas Said.

Menurut dia, norma hukum mengenai upah minimum yang ditetapkan dalam putusan MK adalah soal fundamental bagi buruh. Norma ini mencakup ketentuan bahwa upah minimum harus mengikuti prinsip kelayakan dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Putusan MK, terutama norma hukum nomor 8 hingga nomor 17, menegaskan perlunya upah minimum yang adil dan tidak hanya menguntungkan pihak pengusaha. Tindakan pemerintah yang menyusun peraturan tanpa mengacu pada putusan MK dianggap sebagai upaya yang membahayakan kesejahteraan buruh serta melanggar konstitusi," tegasnya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut akan segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk dapat mencapai Program 3 Juta Rumah.

Hal itu merespons permintaan dari anggota Komisi V DPR RI agar dapat diketahui rencana besar Kementerian PKP dalam melaksanakan program tersebut secara jelas.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

Kendati begitu, menurut dia, draf blueprint peta jalan Program 3 Juta Rumah yang disampaikan nanti mungkin tidak sempurna.

"Kami sangat berharap dari teman-teman Komisi V memberi masukan supaya itu menjadi blueprint kita bersama," pungkas Ara.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan bahwa secara tidak langsung Program 3 Juta Rumah bukanlah pekerjaan mudah.

"3 juta (rumah) dibagi 360 (hari dalam satu tahun), saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 buah," ucapnya dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

Dia juga menghitung lebih lanjut apabila target menyelesaikan pembangunan 3 juta rumah dikonversikan ke dalam setiap satu jam.

"Setiap jam harus selesai 694 rumah, saya sudah hitung. Jadi kami Komisi V juga harus kerja keras supaya tercapai tujuannya," tukas Lasarus.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ara Bakal Siapkan Peta Jalan Program 3 Juta Rumah", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/11/04/203630621/ara-bakal-siapkan-peta-jalan-program-3-juta-rumah.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN. CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan perhatian lewat salah satu prpgram quik win dalam pengamanan pasar dalam negeri bagi produk-produk lokal, sekaligus mendorong UMKM bisa tembus pasar ekspor.

Seperti diketahui, pasar domestik banyak dibanjiri produk impor berharga murah terutama tekstil dan produk tekstil (TPT) dari China yang berakibat industri tekstil dalam negeri terkapar. Tak ayal, sektor industri padat karya ini berguguran lantaran terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri tekstil domestik sangat terdampak banjir produk impor legal yang sangat murah harganya. Atas dasar itu, pemerintahan Presiden Prabowo harus serius mengatasai masalah ini.

Nah, salah satunya memberikan kepastian soal pengamanan pasar dalam negeri dengan mengeluarkan kebijakan fiskal berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Adapun BMAD/BMTP merupakan skma fiskal untuk mengatasi masalah impor murah yang legal.

"BMAD PET sudah empat tahun mandek di meja Menkeu Sri Mulyani," katanya kepada KONTAN, Senin (4/11/2024). Untuk diketahui, PET adalah biji plastik serbaguna yang umumnya digunakan dalam botol minuman, wadah makanan, dan serat tekstil atau bahan baku polyester.

Menurut Redma, setelah banyak industri tekstil yang gulung tikar, dua bulan yang lalu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) kain baru terbit. PMK tersebut diketahui berakhir pada 8 November 2022. "Untuk nilon belum diajukan," sebutnya.

Sejatinya, pelaku usaha sudah lama teriak dengan maraknya praktik impor borongan dan under invoicing. Kemenkeu pernah membentuk Satgas Penertiban Impor Beresiko Tinggi (PIBT) pada tahun 2017 yang melarang hingga menindak praktik impor borongan dan praktik under invoicing. Namun, kembali marak di 2018 dan sepertinya tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, Tak ayal, membuat industri tekstil dalam negeri banyak yang gulung tikar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan penyelesaian BMTP pakaian jadi dan BMAD produk nilon dari Tiongkok, Thailand, dan Taiwan. "Tujuannya adalah mengurangi potensi kerugian dan melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya impor dan impor yang tidak adil," jelasnya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Program Quick Wins pada Kementerian di Bidang Perekonomian, Minggu, (3/11/2024).

Kementerian perdagangan menyiapkan tiga program kerja dari Program Quick Wins Kementerian di Bidang Perekonomian. Ketiga program kerja tersebut, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi (UKM BISA) Ekspor.

Pada Program Kerja Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Kemendag menargetkan pemanfaatan 22 pasar yang dibangun pada 2024. Kemudian, penyelesaian Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk nilon dari Tiongkok, Thailand, dan Taiwan serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pakaian jadi.

Pada Perluasan Pasar Ekspor, Kemendag menargetkan penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia, dan Peru. Saat ini, masih berlangsung perundingan Indonesia dengan Kanada dalam skema kemitraan ekonomi komprehensif (Indonesia—CanadaComprehensive Economic Partnership Agreement/ICA—CEPA), dengan Eurasia dalam skema perdagangan bebas (Indonesia—EurasianEconomic Union Free Trade Agreement/IEAEU—FTA), serta dengan Peru dalam skema Indonesia—Peru CEPA.

Pada pada program UKM BISA Ekspor, Kemendag menetapkan lima target. Pertama, pengembangan ekosistem UKM ekspor. Kedua, pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa. Ketiga, tercetaknya 100 UKM ekspor hasil program UKM BISA Ekspor.

Keempat, tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober—31 Desember 2024. Kelima, optimalisasi peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai USD 55 juta yang didukung antara lain melalui pameran dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching).

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai saat ini perlu adanya peningkatan tema di dunia perfilman Indonesia. Sebab, menurut Fadli, saat ini pasar perfilman di Indonesia masih cenderung didominasi oleh film bertemakan horor.

"Mungkin selera pasar kita ini masih didominasi oleh film-film horor. Ini yang saya kira perlu ada satu peningkatan dari tema supaya temanya tidak terlalu dominan horor tapi bagaimana tema-tema yang lain," kata Fadli di Kompleks Kemendikbud Ristek, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Perlu ada film dengan tema anak dan sejarah

Menurut Fadli, perlu ada keseimbangan tema di dunia perfilman Indonesia seperti film bertemakan anak-anak atau film bertemakan sejarah.

Oleh karena itu, Fadli menilai perlu juga ada afirmasi untuk film-film bergenre tersebut agar bisa mendapat tempat di masyarakat.

"Saya kira itu menjadi domain kita juga untuk ikut mendorong. Tapi kalau film-film yang komersil yang tidak memerlukan afirmasi kan sudah punya pasarnya tersendiri dan bahkan sudah menguntungkan," ujarnya. Fadli menuturkan, Indonesia sebenarnya memiliki banyak cerita yang bagus untuk bisa diangkat jadi film.

Indonesia punya cerita yang bagus dengan tema variatif Semua itu, bisa dibarengi dengan penulisan skenario yang baik dan bisa diambil dari cerita atau novel yang sudah ada kemudian di adaptasi.

"Saya kira, apa namanya, kalau dari sisi jumlah kualitas maupun kuantitas, cerita kita itu tidak habis-habisnya. Seperti tadi, dari novel saja banyak, dari tokoh-tokoh saja," ungkapnya.

Selain memiliki cerita yang bagus dengan tema variatif, Fadli juga mendengar banyak masukkan mengenai kurangnya jumlah layar bioskop di Indonesia.

Saat ini, kata dia, layar bioskop masih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa, sementara di pulau lain masih terbatas jumlahnya.

"Nah ini perlu ada suatu solusi supaya di dalam menyiarkan film-film Indonesia ini ada tempatnya dan bisa diakses dengan mudah oleh publik," pungkas Fadli Zon.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Kebudayaan Fadli Zon: Perfilman Indonesia Didominasi Tema Horor", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/edu/read/2024/11/04/201826171/menteri-kebudayaan-fadli-zon-perfilman-indonesia-didominasi-tema-horor.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tesla dikenal dengan kendaraan elektriknya yang canggih dan berkemampuan self-driving.

Namun, mungkin tak banyak yang menganggapnya sebagai kendaraan yang cocok untuk off-road.

Dikutip dari thecooldown.com, sebuah video yang tengah viral di YouTube oleh Celessence (@Celessence) mengubah persepsi tersebut dengan menunjukkan ketangguhan Tesla Cybertruck di medan berbatu di Gurun Mojave, Nevada.

Menurut deskripsi video, Celessence telah menguji Cybertruck di berbagai medan, mulai dari jalan tanah, jalur hutan, hingga shuttle untuk sepeda gunung, di mana kendaraan ini tampil memukau.

Namun, pertanyaan utama mereka adalah, "Apakah Cybertruck bisa melewati Rocky Gap?"

Cybertruck vs. Jeep Rubicon dan Ford Bronco

Dalam video tersebut, Cybertruck diadu dengan Jeep Rubicon dan Ford Bronco.

Dengan panjang sekitar 223,74 inci, Cybertruck berhasil melewati bebatuan kecil dan berbelok di tikungan sempit dengan elegan.

Meski begitu, saat menghadapi tanjakan berbatu yang lebih menantang, Cybertruck sempat kehilangan salah satu penutup roda plastiknya — bagian yang sebaiknya dilepas sebelum off-road untuk menghindari kerusakan.

Salah satu penonton mengomentari, "Seharusnya Anda melepas plastik aero saat off-road," yang menunjukkan bahwa masalah ini kemungkinan hanya kesalahan kecil yang mudah dihindari.

Performa Mengagumkan di Medan Terjal

Yang membuat takjub adalah kemampuan Cybertruck untuk melintasi medan terjal yang biasanya didominasi oleh kendaraan berbahan bakar gas seperti Jeep Rubicon, Ford Bronco, dan Toyota 4Runner.

Dengan bantuan dari off-roader berpengalaman bernama "Shaggy," Cybertruck berhasil melewati rintangan hingga ke ujung jalur, meski sempat ada momen-momen yang menegangkan.

Salah satu komentar bertanya, "Mana yang menang?" dengan jawaban mengesankan, "Cybertruck, karena bisa berkendara jarak jauh secara otomatis dan menghemat banyak uang untuk bahan bakar."

Teknologi dan Jarak Tempuh Mengagumkan

Cybertruck dapat menempuh hingga 325 mil dengan penggerak semua roda dalam satu kali pengisian daya penuh.

Tak hanya itu, dengan Supercharging selama 15 menit, pengguna bisa mendapatkan tambahan daya hingga 136 mil. Model Tesla lainnya, seperti Model Y, bahkan mampu mencapai 337 mil dalam kondisi penuh.

Pada awal tahun ini, Tesla menurunkan harga pada beberapa modelnya seperti Model Y, X, dan S, agar memenuhi syarat untuk insentif EV federal hingga $7,500 dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi.

Kebijakan ini bertujuan mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan hemat energi.

Cybertruck vs. Kendaraan Off-Road Tradisional

Dalam kolom komentar, salah satu penonton menulis, "Saya akan memilih Cybertruck dibandingkan [Jeep dan Bronco]. Lebih luas, nyaman, dan tenang saat berkendara di alam. Selain itu, Cybertruck dilengkapi dengan kamera depan dan opsi off-road yang mudah diaktifkan."

Komentar ini memperkuat kesan bahwa kendaraan off-road tradisional tampak ketinggalan zaman dibandingkan dengan teknologi yang diusung oleh Cybertruck.

Cybertruck telah membuktikan diri sebagai kendaraan yang tak hanya mampu bersaing di medan berat, tetapi juga menawarkan kenyamanan, efisiensi, dan kemajuan teknologi yang tak tertandingi.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pengumuman hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) hanya tinggal menghitung hari. Hasil dari kontestasi politik tersebut tentu akan mempengaruhi arah kebijakan yang berimbas pada perekonomian.

Di tengah belum pastinya yang jadi pemimpin AS, Perencana Keuangan membagikan pandangannya terhadap instrumen investasi yang bisa dilirik.

Eko Endarto, Perencana Keuangan dari Finansia Consulting mencermati setiap mendekati pemilu, inflasi kecil biasanya terjadi. Tetapi disisi lain optimisme terhadap pemerintahan baru bisa membuat inflasi tidak begitu terasa.

"Selain itu, melihat kondisi di AS yang tidak ada perubahan berarti baik itu dari sisi inflasi dan indikator ekonomi lainnya, maka kebijakan moneternya diperkirakan tidak akan berubah jauh," ucap Eko kepada KONTAN, Senin (4/11).

Eko menilai saham masih menarik meski terjadi pergantian kepemimpinan, terutama dari perusahaan bluechip. Sebab biasanya saham-saham bluechip lebih stabil dan tahan terhadap volatilitas pasar. Sehingga mampu beradaptasi lebih cepat dibandingkan perusahaan yang masih baru.

Eko juga bilang, di Indonesia setiap ganti pimpinan IHSG pasti naik. Penggantian pimpinan artinya ada kepastian minimal 4 tahun ke depan. Begitupun di AS, menurut Eko tidak akan jauh berbeda.

"Kepastian versi Kamala maupun kepastian versi Trump. Investor pasti bisa beradaptasi dengan perubahan asalkan tidak berubah terlalu cepat, 4 tahun saya kira cukup panjang," lanjut Eko.

Selain itu, layak dicermati juga emas untuk menjaga stabilitas di tengah kondisi makro global. Emas juga memiliki sifat sebagai aset safe haven yang nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat saat pasar lainnya mengalami tekanan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menilai bahwa Indonesia harus jeli melihat konteks dan karakter kepemimpinan calon presiden (Capres) Amerikat Serikat (AS), baik Donald Trump maupun Kamala Harris.

“Tidak ada satu pun kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi para Capres AS ini yang akan secara otomatis menguntungkan Indonesia,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (4/11).

Shinta menjelaskan, Indonesia justru harus lebih pintar menavigasi relasi bilateral Indonesia-AS sesuai dengan karakter dan fokus kebijakan Presiden AS selanjutnya. Menurutnya, ini agar kebijakan pendekatan kerja sama bisa sejalan dengan pertumbuhan ekspor dan investasi.

Sementara itu, lanjut Shinta, kedua Capres AS tersebut memiliki agenda ekonomi yang sama-sama bisa menjadi restriksi bagi Indonesia. Dia bilang, Trump pada kepemimpinannya bisa mudah mencari celah untuk mencegah produk Indonesia masuk ke AS bila surplus terlalu besar.

“Trump juga dengan mudah menghalangi/melarang impor produk tertentu karena alasan national security seperti yang terjadi pada kasus impor besi-baja di AS yang dihentikan oleh Trump di awal perang dagang,” terangnya.

Di era Presiden Joe Biden, lanjut Shinta, tampak sama di mana banyak kebijakan perdagangan era Trump yang diteruskan olehnya bahkan diperluas untuk komoditas tertentu seperti kendaraan listrik (EV) melalui kebijakan IRA, agar industri yang ditargetkan tertarik untuk kembali berinvestasi di AS.

“Jadi tidak ada yang lebih mudah, semuanya tergantung pada respon kebijakan Indonesia sendiri dalam hal meningkatkan daya saing investasi dan ekspor Indonesia ke pasar AS,” tandasnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia saat ini.

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan menentukan kapan ibu kota negara pindah ke IKN, Kalimantan Timur.

"Bahwa sekarang ya Jakarta untuk sementara masih tetap jadi ibu kota negara," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya nanti akan ditentukan oleh kapan Presiden akan tanda tangan soal kepindahan," sambungnya.

Menurut Supratman, tidak ada masalah terkait UU DKJ maupun UU IKN.

Dia menyebut, kepindahan ibu kota hanya tinggal menunggu kesiapan dari IKN.

"Enggak, tidak ada masalah kalau UU tentang DKJ kan tidak ada masalah, IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung kesiapannya, kapan di sana siap, Perpres-nya ditandatangan. Kan gitu saja kan. Kan gitu saja masalahnya," imbuh Supratman.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak kunjung menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur hingga akhir masa jabatannya.

Padahal, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan melalui Keppres.

Jokowi justru menyerahkan penandatanganan Keppres soal IKN kepada Prabowo, yang saat itu masih menjadi Menteri Pertahanan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Hukum: Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Perpindahannya Ditentukan Presiden", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/19433281/menteri-hukum-jakarta-masih-ibu-kota-negara-perpindahannya-ditentukan.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis Hakim menegur Harvey Moeis dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

Teguran tersebut disampaikan karena Harvey dianggap tidak mendengarkan pertanyaan hakim dengan baik, khususnya terkait jumlah uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta untuk dana corporate social responsibility (CSR) dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk.

Awalnya, Harvey menyatakan bahwa tidak ada jumlah minimum dari uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta tersebut, karena sifatnya yang sukarela.

"Tidak ada yang minimum (uang dari bos smelter) karena sifatnya sumbangan dan sukarela," kata Harvey di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Bukan, itu makanya dengarkan dulu pertanyaannya. Jangan langsung nyerocos saja, kayak sudah di-setting saudara mau ngomong apa, makanya nyerocos saja. Pertanyaan saya didengar dulu," tegur Hakim.

"Ini enggak nyambung pertanyaan saya sama penjelasan saudara, kayak sudah diajarin saudara tadi, ini saja, atau sudah dihapalin, maka dengarkan dulu," kata Hakim.

Hakim kemudian mengulangi pertanyaannya mengenai jumlah uang yang diterima Harvey dari Helena Lim, pemilik PT Quantum Skyline Exchange.

"Tidak ada mininumnya, Yang Mulia," jawab Harvey.

"Kan ini bervariasi, tidak dicatat? Tidak ingat? Saudara pengusaha batu bara loh. Yang masuk akal dong," ujar Hakim.

"Saya tidak ingat, Yang Mulia, tidak dicatat," jawabnya.

Hakim mempertanyakan mengapa Harvey tidak mencatat jumlah uang yang diterimanya, padahal seharusnya ada laporan keuangan kepada Kapolda Bangka Belitung.

"Tidak saya catat, itu catat bagi saya agar lebih tertib, Yang Mulia," ucap dia.

Dalam sidang tersebut, Harvey juga mengungkapkan bahwa dana CSR yang dikumpulkan dari bos-bos smelter digunakan untuk membeli alat kesehatan terkait Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah untuk empat terdakwa yaitu Beneficial Ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron; General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani; Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hassan Thjie alias Asin; dan wiraswasta Kwang Yung. "Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19, Yang Mulia," ujarnya.

Hakim kemudian mempertanyakan relevansi penggunaan dana tersebut untuk alat kesehatan.

"Apa urusannya saudara dengan alat Covid-19?" tanya hakim.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan, Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli alat kesehatan.

Ia menyebutkan bahwa alat kesehatan tersebut disalurkan ke dua rumah sakit, yaitu RSCM dan RSPAD.

Harvey mengatakan, alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"(Dikirim oleh) Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat-alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," ucap Harvey.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tegur Harvey Moeis, Hakim: Ini Kayak Sudah Di-Setting Saudara Mau Ngomong Apa", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/17215551/tegur-harvey-moeis-hakim-ini-kayak-sudah-di-setting-saudara-mau-ngomong-apa?page=2.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemilihan presiden Amerika Serikat dinilai akan memberikan sejumlah dampak pada perekonomian Indonesia, mulai dari dampak kinerja ekspor hingga stabilitas kebijakan di beberapa sektor.

Kepala Ekonom BCA David Sumual melihat jika Donald Trump yang memenangkan Pemilu AS, maka kebijakan proteksionisme AS mungkin akan berlanjut dan berdampak pada ekspor Indonesia ke AS. Produk RI berisiko terkena tarif lebih tinggi atau pembatasan perdagangan lainnya.

"Trump cenderung mendorong produksi dalam negeri AS, jadi sektor seperti tekstil, furnitur, dan elektronik yang diekspor Indonesia bisa terpengaruh," ungkap David kepada Kontan, Senin (4/11).

Menurut David efek tularan dari pengaruh pelemahan permintaan AS ke negara lain bisa berdampak ke ekspor dan rupiah seperti yang pernah terjadi saat perang dagang tahun 2018 hingga 2019.

Di sisi lain, jika Kamala Harris yang memenangkan Pemilu AS, maka pendekatan yang lebih terbuka terhadap kerja sama internasional mungkin menjadi prioritas.

Terutama dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan perjanjian perdagangan multilateral. Hal ini bisa membuka peluang baru bagi produk berkelanjutan dari Indonesia.

"Trump atau Harris yang terpilih akan meningkatkan risiko fiskal AS, keduanya ada kemungkinan menambah level utang AS sehingga akan berpengaruh ke government bondyield Indonesia juga," jelasnya.

David juga menyebutkan untung rugi dari terpilihnya presiden AS mendatang. Ia mengatakan jika Trump terpilih, keuntungannya lebih ke stabilitas kebijakan di beberapa sektor yang sesuai dengan kepentingan AS. Misalnya dalam hal investasi energi fosil yang masih menjadi pasar besar.

Namun kerugiannya adalah ada risiko pembatasan perdagangan yang lebih besar, serta ketidakpastian dalam hubungan diplomatik yang bisa berimbas pada ketegangan ekonomi.

Sementara, jika Harris yang menang keuntungannya mungkin bisa meningkatkan dukungan pada energi terbarukan dan perdagangan yang lebih terbuka. Namun kerugiannya adalah kebijakan lingkungan yang lebih ketat sehingga bisa memperketat persyaratan ekspor Indonesia ke AS.

David menilai Indonesia dapat mempertimbangkan produk berkelanjutan seperti minyak sawit yang tersertifikasi, produk olahan laut berkelanjutan, dan hasil hutan yang lebih sustainable. Hal itu mengingat fokus yang semakin kuat pada aspek keberlanjutan di pasar AS.

AS merupakan pasar utama ekspor udang Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 64,3%. Namun dengan adanya tarif antidumping udang tentu menjadi hambatan yang signifikan bagi ekspor Indonesia dan menurunkan daya saing.

Hal ini cukup berdampak pada penurunan nilai ekspor udang Indonesia sebesar -19,8% YoY di tahun 2023, dan berlanjut -8,1% YoY pada Januari hingga September 2024

David mencatat nilai ekspor udang hanya mencapai sekitar US$ 1,19 miliar. Nilai ekspor udang Indonesia ke AS juga turun 9,1% YoY. Kelesuan ini memperkuat tuduhan dumping udang Indonesia.

"Untuk saat ini pemerintah juga masih melakukan koordinasi dengan AS, serta mencoba promosi udang ke pasar potensial non-AS seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Timur Tengah," ujarnya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa rumah terkait kasus investasi fiktif PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen (Persero), pada 30-31 Oktober 2024.

Beberapa rumah tersebut di antaranya, dua rumah merupakan milik salah satu Direksi PT IIM yang berlokasi di Koja, Jakarta Utara.

Kemudian, salah satu rumah merupakan milik mantan Direktur PT Taspen yang berlokasi di Jakarta Selatan serta pada 1 perusahaan terafiliasi dengan PT IIM yang berlokasi di wilayah SCBD Jakarta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen, surat dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

"Bahwa selain itu pada tanggal 31 Oktober 2024, KPK telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp 2,4 miliar. Uang tersebut merupakan fee broker atas kegiatan investasi PT Taspen dengan manager investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Budi mengatakan, KPK menyampaikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang memiliki iktikad baik dan memilih untuk bekerja sama dalam mengungkap perkara ini.

"Bagi pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal," ujarnya.

KPK juga membuka kemungkinan untuk memproses hukum pihak lain terkait kasus investasi fiktif PT Taspen (Persero) tersebut.

KPK tengah mengusut investasi PT Taspen senilai Rp 1 triliun yang sebagian diduga fiktif.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua pihak sebagai tersangka. Berdasarkan informasi dari penegak hukum di KPK, pihak yang menjadi tersangka adalah Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT Taspen Antonius NS Kosasih dan Dirut PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto sebagai tersangka.

Selama proses penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah Kantor PT Taspen di Jakarta Pusat dan kantor pihak swasta di Office 8 Building SCBD, Jakarta Selatan.

Penyidik juga telah menggeledah lima lokasi berbeda di Jakarta yakni, dua rumah kediaman yang berada di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur dan satu rumah kediaman yang berada di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Kemudian, satu rumah kediaman yang berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan serta salah satu unit tempat tinggal yang berada di Belleza Apartemen, Jakarta Selatan.

Penyidik menemukan dan mengamankan barang bukti berupa dokumen investasi keuangan hingga uang dalam pecahan asing.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Geledah Rumah, KPK Sita Uang Tunai Rp 2,4 M Terkait Kasus Investasi Fiktif PT Taspen", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/12294211/geledah-rumah-kpk-sita-uang-tunai-rp-24-m-terkait-kasus-investasi-fiktif-pt.

Sumber: Telegraph | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Elon Musk dan Tesla baru-baru ini menyatakan keberatan terhadap rencana Presiden Joe Biden untuk melarang penggunaan suku cadang asal China dalam mobil Amerika.

Hal ini menciptakan ketegangan baru antara miliarder tersebut dan Gedung Putih menjelang pemilihan presiden AS.

Kritik Terhadap Rencana Larangan

Tesla menanggapi rencana pemerintah AS yang berpotensi membatasi impor teknologi mobil modern dari China dan Rusia, menyebutnya sebagai “regulasi pelaporan yang besar dan pada akhirnya tidak perlu.”

Dalam pernyataannya, Tesla menegaskan bahwa proposal Presiden Biden akan menambah “beban regulasi yang tidak diperlukan” bagi produsen mobil Barat, banyak di antaranya sudah berjuang menghadapi persaingan dari rival-rival China.

Rencana tersebut mengharuskan perusahaan mobil AS untuk memastikan bahwa komponen mobil canggih yang diimpor dari luar negeri tidak berasal dari China atau Rusia.

Untuk menegakkan aturan ini, produsen harus mengajukan informasi terperinci tentang semua pemasok yang relevan, yang pada gilirannya akan menambah birokrasi yang rumit.

Dampak Terhadap Industri Otomotif

Komentar Tesla muncul di tengah upaya Musk yang meningkat untuk mendukung Donald Trump menjelang pemilihan presiden pada hari Selasa.

Dalam kritiknya, Tesla menyasar aspek tertentu dari proposal larangan tersebut, terutama yang menyangkut perangkat keras dan perangkat lunak yang menghubungkan mobil dengan dunia luar, seperti sistem mengemudi otomatis dan Bluetooth.

Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, menyatakan pada bulan September bahwa aturan ini penting untuk mencegah musuh asing mengambil alih kendali mobil di jalan raya AS.

Namun, dalam tanggapannya kepada Departemen Perdagangan, penasihat perdagangan Tesla, Miriam Eqab, mengklaim bahwa peraturan ini “menambah beban regulasi yang tidak diperlukan pada perangkat lunak yang dirancang oleh pihak non-AS.”

Implikasi Bagi Tesla dan Produsen Lain

Musk sebelumnya juga mengkritik tarif yang diberlakukan Biden pada mobil listrik yang diimpor dari China, menyatakan, “Secara umum, saya mendukung tidak ada tarif.”

Para analis memperingatkan bahwa kebijakan ketat AS yang dirancang untuk menekan industri mobil China bisa memicu tindakan balasan dari Beijing terhadap Tesla, yang menjual 600.000 mobil di China tahun lalu.

Proposal Biden, yang diharapkan berlaku mulai 2027, telah memicu reaksi dari produsen mobil lain. Polestar, produsen mobil listrik yang dimiliki oleh Geely dari China, memperingatkan bahwa aturan tersebut akan “secara efektif melarang” mereka menjual mobil di Amerika.

Lotus, yang juga dimiliki oleh Geely, menyatakan bahwa rencana tersebut “dapat menjadi perhatian bagi masa depannya di AS.”

Ford juga memperingatkan bahwa aturan ini berisiko “terlalu luas dan tidak perlu”, yang dapat melarang penjualan mobilnya yang diproduksi di luar negeri.

Volkswagen meminta “status preferensial” bagi produsen mobil yang berbasis di “negara sekutu.”

Penyelidikan dan Dukungan untuk Trump

Beberapa regulator telah membuka penyelidikan terhadap Tesla dan perusahaan-perusahaan Musk lainnya selama masa kepresidenan Biden, termasuk menyangkut teknologi mengemudi otomatis dan kepatuhan terhadap aturan pasar saham.

Ketelitian ini dianggap sebagai salah satu alasan Musk secara vokal mendukung Trump, menyumbangkan puluhan juta dolar untuk upaya membawa Trump kembali ke Gedung Putih.

Musk dan Trump telah membahas kemungkinan peran bagi miliarder tersebut dalam pemerintahan Trump, termasuk memimpin “departemen efisiensi pemerintahan.”

Menghadapi Ancaman dari China

Rencana pelarangan suku cadang mobil asal China muncul setelah Biden menyatakan bahwa upaya China untuk mendominasi pasar mobil global adalah ancaman bagi keamanan nasional Amerika.

Kekhawatiran ini juga mendorong tindakan serupa di Eropa, di mana pejabat telah memperkenalkan tarif yang lebih tinggi untuk impor mobil listrik dari China.

Uni Eropa telah memberlakukan langkah-langkah yang mengenakan tarif hingga 35% untuk menghentikan masuknya model-model murah dari China.

Banyak produsen mobil China didukung oleh subsidi negara yang besar dari Beijing, memungkinkan mereka menjual mobil dengan harga jauh lebih murah dibandingkan rekan-rekan Eropa mereka.