JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hukum (Kemenkum) berencana menambah alokasi dana bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, mereka akan berupaya melakukan realokasi anggaran guna meningkatkan alokasi dan bantuan hukum gratis, yang selama ini hanya mendapat anggaran sebesar Rp 56 miliar per tahun.

"Kami maksimalkan, karena itu merupakan upaya untuk membantu masyarakat kecil yang tidak mempunyai akses ke lembaga bantuan hukum tapi mau mendapatkan keadilan," kata Supratman dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Senin (4/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Supratman menjelaskan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, saat ini hanya mendapatkan anggaran Rp 56 miliar.

Jumlah itu dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu secara finansial tetapi memerlukan bantuan hukum.

Menanggapi keterbatasan dana, Supratman mengatakan Kementerian Hukum akan mengevaluasi anggaran yang bisa dialihkan untuk mendukung layanan bantuan hukum ini.

"Kami akan bicarakan kembali, dan mengurangi mana anggaran-anggaran yang bisa direalokasikan supaya bisa membantu masyarakat," ujar Supratman.

Lebih lanjut, Supratman juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar anggaran pemerintah lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat luas, termasuk bantuan hukum bagi mereka yang kurang mampu.

"Karena jelas arahan Presiden, sebab banyak anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan rakyat daripada yang telah direncanakan dan itu akan kami coba," ujar Supratman.

Rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI ini merupakan pertemuan pertama Kementerian Hukum setelah terjadi pemisahan pada kementerian tersebut.

Selain Supratman, turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, atau yang akrab disapa Eddy Hiariej, beserta sejumlah pejabat lainnya dari Kemenkum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Andi Agtas menegaskan bahwa Jakarta untuk sementara masih menjadi Ibu Kota Negara. Dia pun menyebut bahwa pemindahan ibu kota menunggu kesiapan dari Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Undang-Undang tentang DKJ (Daerah Khusus Jakarta) 'kan tidak ada masalah. IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung pada kesiapannya," ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Selain itu, menurut Supratman, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara akan dilakukan setelah Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani keputusan presiden (keppres) terkait dengan pemindahan ibu kota ke IKN.

"Jakarta untuk sementara masih tetap menjadi ibu kota negara walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya akan ditentukan oleh kapan Presiden akan menandatangani soal kepindahan,” katanya.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemidahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurut Jokowi, pemidahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.

"Masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tetapi kantornya belum, mau apa," kata Jokowi pada 6 Oktober 2024, dikutip dari YouTube Setpres.

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bahwa keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap, yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Ya mestinya gitu, (diteken oleh) Presiden yang baru, Pak Prabowo," ujar Jokowi.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan melalui Keppres.

Dalam undang-undang tersebut juga diatur bahwa ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai tanggal pemindahan ibu kota negara melalui Keppres.

Aturan itu termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi, “Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Kemudian, dalam UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) juga disebutkan bahwa Jakarta masih menyandang status Ibu Kota Negara sampai adanya Keppres tentang pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

"Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan,” demikian bunyi Pasal 63 UU DKJ.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia saat ini.

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan menentukan kapan ibu kota negara pindah ke IKN, Kalimantan Timur.

"Bahwa sekarang ya Jakarta untuk sementara masih tetap jadi ibu kota negara," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya nanti akan ditentukan oleh kapan Presiden akan tanda tangan soal kepindahan," sambungnya.

Menurut Supratman, tidak ada masalah terkait UU DKJ maupun UU IKN.

Dia menyebut, kepindahan ibu kota hanya tinggal menunggu kesiapan dari IKN.

"Enggak, tidak ada masalah kalau UU tentang DKJ kan tidak ada masalah, IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung kesiapannya, kapan di sana siap, Perpres-nya ditandatangan. Kan gitu saja kan. Kan gitu saja masalahnya," imbuh Supratman.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak kunjung menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur hingga akhir masa jabatannya.

Padahal, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan melalui Keppres.

Jokowi justru menyerahkan penandatanganan Keppres soal IKN kepada Prabowo, yang saat itu masih menjadi Menteri Pertahanan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Hukum: Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Perpindahannya Ditentukan Presiden", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/19433281/menteri-hukum-jakarta-masih-ibu-kota-negara-perpindahannya-ditentukan.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, pihaknya akan segera melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Supratman mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. 

"Putusan MK dan kami sudah bahas dengan Menko Perekonomian, kalau nggak salah nanti jam setengah 5 kita lapor ke Pak Presiden terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil," ujar Supratman di gedung DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Supratman menegaskan, tidak ada kekosongan hukum terkait UU yang mengatur ketenagakerjaan. Pasalnya, MK memerintahkan DPR dan pemerintah untuk membuat UU yang mengatur ketenagakerjaan karena klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

"Harusnya tidak ada masalah, waktu bagi pembuat Undang-Undang itu masih sangat cukup ya," jelas Supratman. 

Lebih lanjut, Supratman memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan MK tersebut. Terutama, terdapat 21 pasal dalam UU Cipta Kerja telah dibatalkan MK.

"Yang paling mendesak saat ini kan terkait dengan penetapan upah minimum provinsi, karena itu harus ditetapkan, dan nanti pak Menko Perekonomian yang akan lebih menjelaskan soal itu, karena beliau mengkoordinasikan soal itu," pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus tagih utang bagi pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM), petani, dan nelayan. Terkait hal tersebut, OJK menyampaikan pemerintah tengah mengodok aturan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Dia menjelaskan, penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang bagi UMKM dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu baik di industri keuangan maupun yang di masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM, OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa

Otoritas Jasa Keuangan merespons terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pemerintah tengah menyusun payung hukum terkait kebijakan itu.

Mahendra mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya, sedang dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang tersebut dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Eae mengatakan OJK terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu serta keuangan terkini yang ada disoroti masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Lihat Video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menanggapi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Kebijakan tersebut nantinya akan menyasar kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Maman menegaskan ada beberapa kriteria penerima penghapusan utang tersebut. Namun, dia belum mau membeberkan terkait kriteria-kriteria penerima karena masih dalam kajian. Dia hanya menekankan penerima penghapusan itu nantinya pihak-pihak yang tidak mampu melunasi.

"Ada beberapa kriteria-kriteria. Jadi jangan sampai ini diasumsikan bahwa penghapusan utang untuk seluruh para pelaku UMKM ataupun seluruh petani-petani kita. Saya harus luruskan dulu, tidak untuk seluruhnya," kata Maman saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia juga menyebut terkait data-data penerima penghapusan itu sedang dalam tahap sinkronisasi. Dia bilang kebijakan tersebut melibatkan kementerian/lembaga lain sehingga perlu sinkronisasi.

Maman pun belum bisa membeberkan terkait target pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebab, masih harus menunggu dasar hukum yang tengah disiapkan oleh Menteri Hukum dan HAM

"Ini lagi-lagi disinkronisasi semuanya ya. Arahan dari Pak Presiden secepatnya, tentunya itu akan disiapkan dulu oleh Menkumham juga, oleh beberapa pihak kementerian untuk disinkronisasi dan disiapkan aturan-aturan hukumnya," terangnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian menunjuk dan melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum. Lalu, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM, dan Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Oleh karenanya terbagi menjadi tiga kementerian, maka tugas dan fungsi Kemenkumham juga dibagi kepada ketiga kementerian tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri Hukum akan menjalankan segala urusan di bidang hukum yang dijalankan Kemenkumham.

Hanya saja, dalam Pasal 5 Perpres 139/2024 disebutkan bahwa Menteri Hukum tidak menangani urusan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 139/2024 yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024, "Menteri Hukum pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 13 memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarajatan yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Membawahi 3 Ditjen

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah mengatakan bahwa kementeriannya hanya akan membawahi tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) yang dulunya berada di bawah Kemenkumham.

Ketiganya adalah Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).

"Kementerian Hukum akan lebih fokus kepada tiga Direktorat Jenderal, yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Untuk diketahui, berdasarkan Perpres 18/2023, ada enam Ditjen di bawah Kemenkumham. Antara lain, Ditjen PP, Ditjen AHU, Ditjen KI, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen HAM.

Selain itu, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Novyan Bakrie, mengunjungi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kuningan Jakarta Selatan, Jumat, 4 Oktober 2024. Dia beraudiensi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas.

“Kami berbincang-bincang membicarakan bagaimana kepastian hukum sangat penting untuk investasi dan juga pertumbuhan ekonomi ke depan,” ucap putra konglomerat Aburizal Bakrie itu lewat akun Instagram pribadinya.

Menurut Anindya, ini merupakan kunjungan balasannya aras kehadiran Supratman dalam acara sarasehan di Kantor Kadin Indonesia pada Ahad, 15 September 2024. Pada hari yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menggelar jumpa pers di Hotel JS Luwansa setelah Menara Kadin diblokade kubu Anindya.

Dalam pertemuan di Kemenkumham, Anindya mengatakan, Supratman bahkan mengundang Kadin untuk terlibat dalam proseslegal reviewundang-undang soal ekonomi. Anindya juga menceritakan mengenai perkembangan Kadin dalam berkolaborasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo ataupun presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalamreels1 menit 7 detik itu, Anindya tak mengungkapkan apakah dalam pertemuannya dengan Supratman juga terselip pembahasan soal status Kadin pimpinannya. Kadin hasil Munaslub disebut-sebut belum resmi karena belum mendapatkan pengesahan oleh pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).

Hal ini disampaikan antara lain oleh Ketua Kadin Indonesia periode 2003–2013, Mohamad Sulemen Hidayat. Dia mengatakan, Kadin hasil Munaslub memerlukan keputusan presiden atau Keppres untuk mengesahkan kepengurusannya. Sedangkan saat ini masih ada Keppres Nomor 18 Tahun 2022 yang mengesahkan kepengurusan Arsjad.

Jika Anindya Bakrie ingin dilantik, kata Hidayat, keppres lama itu harus dicabut dulu. Hanya presiden yang dapat mencabut keppres. “Logikanya kalau membuat keppres baru, ini harus diganti dulu keppres yang sekarang. Enggak bisa ini dilantik tanpa keppres diganti,” ucap Hidayat saat ditemuiTempodi kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa malam, 17 September 2024.

Namun, Anindya justru mengklaim Keppres hanya mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). “Kadin berdasarkan undang-undang Keppres itu mengatur AD/ART-nya. Sedangkan untuk keanggotaan dan kepengurusan itu tentunya diatur secara internal,” ucapnya kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Arsjad dengan Anindya berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Arsjad dan Anindya juga telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Jumat, 27 Desember 2024. Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa. “Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil. Namun tampaknya upaya Bahlil untuk menyelesaikan konflik di tubuh Kadin tersebut belum berhasil.

Usai pertemuan itu Arsjad Rasjid mengatakan bahwa dia dan Anindya Novyan Bakrie bersepakat mengadakan Munas Kadin setelah pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. “Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat, menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” ujar Arsjad dalam video yang ia unggah di Instagram pribadinya, Senin, 30 September 2024.

Arsjad menambahkan mereka juga telah bersepakat bahwa kepanitiaan Munas kelak akan dibentuk sesuai ketentuan AD/ART Kadin Indonesia. Agenda akan dipersiapkan bersama-sama dengan melibatkan kedua belah pihak.

Namun pernyataan Arsjad tersebut dibantah oleh Anindya Bakrie. Anindya Bakrie mengklaim pertemuannya dengan Arsjad Rajid di rumah dinas Bahlil merupakan kebetulan. Anindya menyebut kunjungan ke tempat menteri merupakan kegiatan yang biasa ia lakukan usai ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024–2029 dalam Munaslub.

Tak hanya itu, Anindya Bakrie mengklaim penunjukan dirinya memimpin asosiasi pengusaha itu sudah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Dia menyebut akan mengajak Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di kepengurusannya.

“Sekarang karena sudah diberikan amanah jadi ketua umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya di Dewan Pertimbangan,” kata Anindya kepada awak media di Kantor PLN Pusat pada Sabtu, 28 September 2024 seperti disiarkan dalam akun Instagram pribadinya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Organizing Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin, Nofel Saleh Hilabi. Menurut dia Kadin Indonesia tidak akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

“Tidak ada (keputusan menggelar Munas). Munas kan sudah terlaksana,” ucap Nofel Saleh Hilabi, saat dihubungiTempo, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Alih-alih menggelar Munas, Nofel justru mengatakan pertemuan itu menghasilkan kesepakatan Arsjad Rasjid bergabung ke Kadin pimpinan Anindya Bakrie. Direktur Utama PT Indika Energy itu akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Jabatan itu sebelumnya dipegang oleh Anindya Bakrie berdasarkan hasil Munas Kadin di Kendari pada Juni 2021.

Ihwal mekanisme penunjukan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Nofel menyebut akan diserahkan kepada formatur yang terbentuk pada Munaslub tempo hari. Dewan yang antara lain terdiri dari perwakilan Kadin Daerah dan asosiasi ini bertugas untuk menyusun kepengurusan baru di bawah Anindya Bakrie. “Saat penyusunan kepengurusan itu tinggal dimasukkan Ketua Dewan Pertimbangan-nya,” katanya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menerima jajaran direksi B-Universe di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024). Perbincangan pun berlangsung dengan hangat.

Supratman bercerita bagaimana bersama Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita sudah bekerjasama dengan baik sejak lama.

"Kemudian yang lain saya pikir pembicaraan begitu hangat bersama dengan beliau kita mengenang tentang hubungan kerjasama yang selama ini baik selama beliau menjadi Menteri Perdagangan dan hari ini berkunjung ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi hari ini semacam reuni bersama dengan pak Enggar," kata Supratman kepada BTV saat ditemui di kantornya.

Menurut Supratman, bahkan sejak Enggartiasto Lukita menjabat sebagai Ketua Umum Real Estate Indonesia hubungan mereka sudah baik.

Tidak hanya itu saat Enggartiasto Lukita memimpin Kementerian Perdagangan, Supratman menjadi mitra yaitu di Komisi VI DPR atau di Badan Legislasi. "Dalam banyak hal kami bersepakat tentang bagaimana cara ekonomi kita bisa tumbuh lebih baik terutama di sektor perumahan ataupun perdagangan," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Dalam audiensi itu, hadir juga Direktur Utama B Universe Rio Abdurachman, Direktur Legal Patricia Tambunan, Pemimpin Redaksi BTV Zaki Amrullah, Pemimpin Redaksi Investor Daily, Djaka Susila dan Corporate Secretary Ida Dewiyanti.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub Jakarta Anindya Bakrie tidak banyak berkomentar terkait kemungkinan langkah hukum dari pihak Arsjad Rasjid.

Anindya justru kembali menegaskan bahwa jabatan yang saat ini dipegang merupakan amanat dari Kadin Provinsi dan Asosiasi.

“Saya tidak komentar ke situ [langkah Arsjad], karena saya rasa amanah dari Kadin Provinsi dan Asosiasi adalah menjalankan Kadin menjadi mitra pemerintah dan juga bekerja sama dengan pengusaha dan perusahaan,” kata Anindya di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Seperti diketahui, Anindya terpilih sebagai Ketua Umum melalui Munaslub, 14 September kemarin. Dia mengatakan esensi Munaslub adalah Kadin dan pemangku kepentingan dapat menjawab tantangan dan peluang 2025.

Putra Aburizal Bakrie tersebut juga mengatakan Indonesia hanya memiliki satu Kadin berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987.

"Terima kasih mandatnya, Dalam undang-undang juga Kadin adalah wadah dunia usaha, artinya Kadin hanya 1, dalam UU hanya satu," kata Anindya saat Perayaan HUT Kadin ke-56 di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan usai digelarnya Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru menggeser Arsjad Rasjid.

Perseteruan antara kedua kubu semakin memanas. Bahkan, kubu Arsjad telah menggandeng mantan Ketua Mahkaham Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, untuk menempuh langkah hukum soal hasil Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang dianggap tidak sah atau ilegal.

Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva, menegaskan penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin periode 2024 – 2029 tidak sah di mata hukum. Oleh karena itu, dia meminta agar Menkumham Supratman Andi Agtas tidak mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub Jakarta Anindya Bakrie tidak banyak berkomentar terkait kemungkinan langkah hukum dari pihak Arsjad Rasjid.

Anindya justru kembali menegaskan bahwa jabatan yang saat ini dipegang merupakan amanat dari Kadin Provinsi dan Asosiasi.

“Saya tidak komentar ke situ [langkah Arsjad], karena saya rasa amanah dari Kadin Provinsi dan Asosiasi adalah menjalankan Kadin menjadi mitra pemerintah dan juga bekerja sama dengan pengusaha dan perusahaan,” kata Anindya di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Seperti diketahui, Anindya terpilih sebagai Ketua Umum melalui Munaslub, 14 September kemarin. Dia mengatakan esensi Munaslub adalah Kadin dan pemangku kepentingan dapat menjawab tantangan dan peluang 2025.

Putra Aburizal Bakrie tersebut juga mengatakan Indonesia hanya memiliki satu Kadin berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987.

"Terima kasih mandatnya, Dalam undang-undang juga Kadin adalah wadah dunia usaha, artinya Kadin hanya 1, dalam UU hanya satu," kata Anindya saat Perayaan HUT Kadin ke-56 di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan usai digelarnya Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru menggeser Arsjad Rasjid.

Perseteruan antara kedua kubu semakin memanas. Bahkan, kubu Arsjad telah menggandeng mantan Ketua Mahkaham Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, untuk menempuh langkah hukum soal hasil Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang dianggap tidak sah atau ilegal.

Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva, menegaskan penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin periode 2024 – 2029 tidak sah di mata hukum. Oleh karena itu, dia meminta agar Menkumham Supratman Andi Agtas tidak mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub 2024.