Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) meningkat 63,4% di semester I 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, restitusi PPN mencapai Rp 132,2 triliun pada periode enam bulan pertama tahun ini. Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 80,9 triliun.

"Kalau kita lihat restitusi perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas turun, mereka membutuhkan likuiditas, sehingga mempercepat permintaan restitusi. Kita lihat restitusi melonjak tinggi dari industri pengolahan," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan restitusi utamanya dari industri pengolahan. Tercatat pada sektor ini ada restitusi PPN kenaikan dari Rp 43,3 triliun menjadi Rp 68,7 triliun. Secara spesifik restitusi PPN di industri logam meningkat dari Rp 5,8 triliun menjadi Rp 172 triliun.

Kemudian pada industri pertambangan juga tercatat naik, dari tahun sebelumnya Rp 16,4 triliun menjadi Rp 24,8 triliun pada semester I-2024.

Selain itu, sektor perdagangan mengalami kenaikan restitusi sebesar 115,6% dari Rp 10,2 triliun pada semester I-2024 menjadi Rp 22 triliun pada semester I-2024. Adapun kenaikan restitusi PPN pada sektor ini dikarenakan perdagangan bahan bakar.

"Kenaikan restitusi sebesar Rp 51,3 triliun makin menekan penerimaan negara. Jadi kalau tadi dari PPh Badan (turun) Rp 91 triliun, dari restitusi Rp 51,3 triliun," kata Sri Mulyani.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mayoritas bergerak di zona hijau pada hari ini. Selasa (9/7), IHSG naik 0,26% atau 18,28 poin ke 7.269,80 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Enam indeks sektoral menyokong kenaikan IHSG pada hari ini. Sektor keuangan melonjak 1,44%. Sektor perindustrian melesat 1,10%. Sektor infrastruktur melaju 0,31%. Sektor properti dan real estat naik 0,17%. Sektor barang konsumsi nonprimer menguat 0,10%. Sektor transportasi dan logistik naik 0,09%.

Sementara lima indeks sektoral turun saat IHSG naik. Sektor kesehatan tumbang 1,28%. Sektor energi terpangkas 0,76%. Sektor barang baku tergerus 0,34%. Sektor barang konsumsi primer turun 0,24%. Sektor teknologi terkoreksi 0,14%.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

• PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) 4,67%
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) 4,07%
• PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) 2,86%

Top losers LQ45 terdiri dari:

• PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) -6,77%
• PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 4,03%
• PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) -2,86%

Total volume transaksi bursa mencapai 17 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 11 triliun. Sebanyak 295 saham menguat. Ada 255 saham yang turun harga dan 240 saham flat.

IHSG tercatat menguat 2,03% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG masih turun tipis 0,04%.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan belum ada rencana merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8 Tahun 2024 terkait relaksasi impor.

Diketahui, beleid itu menuai banyak protes dari berbagai pihak karena dianggap merugikan industri dalam negeri. Untuk itu para asosiasi meminta pemerintah untuk merevisi aturan itu dan mengembalikan ke aturan yang lama yaitu Permendag 36/2024.

Zulkifli mengatakan dalam regulasi anyar yakni Permendag 8 Tahun 2024 menurutnya telah mengakomodir kepentingan semua pihak. Untuk itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan kembali.

"Yang belum saya kasih apa? Ada yang tanya sama saya yang protes demo minta, yang belum saya kasih apa? Post border jadi border sudah saya kasih apa lagi?," tegas Zulhas di Kantor Kemendag, Selasa (9/7).

Zulhas merinci beberapa hal yang sudah dirubah dalam aturan ini di antaranya adalah aturan pembebasan bea masuk bagi barang bawaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga persetujuan teknis (pertek) sejumlah produk.

"PMI sudah, Pertek pertek semua sudah saya kasih apa lagi yang belum," urainya.

Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyebut, para produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) mengkritik Permendag 8/2024 karena mengubah pengawasan untuk pelaku usaha pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dari border menjadi post border.

"Ini membuat impor pakaian jadi semakin marak," kata Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta, Rabu (3/7).

Padahal, tanpa Permendag 8/2024 pun impor pakaian jadi, terutama ilegal, sudah merajalela di dalam negeri. Dalam catatan APSyFI, impor pakaian jadi ilegal atau yang tidak tercatat oleh pemerintah diperkirakan mencapai 663.000 ton atau 33.000 kontainer pada 2023.

Protes terhadap beleid ini juga dilayangkan oleh Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas).

Inaplas menilai Permendag 8 Tahun 2024 ini berdampak pada banjirnya produk plastik impor dari China masuk ke Indonesia.

Jika peredaran bahan baku dan barang jadi plastik impor terus berlanjut, bukan tidak mungkin pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan banyak yang tutup. Hal ini tentu merugikan industri-industri lain yang banyak memanfaatkan produk plastik, seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, otomotif, dan lainnya.

"Para produsen plastik lokal pun kesulitan bersaing dengan produk impor dari China. Akibatnya, tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50% saat ini,” tutur Sekjen Inaplas Fajar Budiono.

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2024 guna memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, mendorong inovasi dan juga membagun kolaborasi antar pelaku Industri.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno turut hadir dalam rangkaian Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) Tahun 2024 yang berlangsung di dua lokasi strategis, Kota Blitar dan Kota Palu secara langsung maupun online. . Acara ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, mendorong inovasi, dan membangun kolaborasi antar pelaku industri.

Dalam kunjungan ke pameran yang diadakan di Tunjungan Plaza 6, Surabaya, Menparekraf menyaksikan partisipasi dari 38 pelaku ekonomi kreatif terpilih dari Kota Blitar. Acara ini menjadi wadah bagi para pelaku untuk menampilkan kreativitas dan inovasi mereka di berbagai subsektor seperti kuliner, kriya, fesyen, dan lainnya.

Sandiaga mengatakan bahwa terpilihnya 38 UMKM di Kota Blitar dari 7000 pendaftar ini tentunya akan mengembangkan potensi ekonomi kreatif di berbagai sektor.

"Tidak hanya terkenal potensi ekrafnya, Blitar juga dikenal dengan berbagai desa wisata. Dan melalui event AKI ini kita berharap wisatawan yang datang baik ke desa wisata di Blitar maupun wisata Sejarah, bisa menjadi wisatawan yang Rojali atau Rombongan Jadi Beli bukan hanya Rohali, Rombongan yang Hanya Lihat-Lihat," ujar Sandiga.

Untuk itu Menparekraf mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk terus meningkatkan kapasitas mereka melalui pembelajaran dan adaptasi. "Harus terus bergerak dari satu titik ke titik lain, dan kalian harus adaptif dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sosial yang ada di depan," tambahnya.

Sementara itu, di Palu, pameran digelar di Palu Grand Mall yang diramaikan 25 peserta dari subsektor kuliner, fashion, dan musik hadir untuk menampilkan karya mereka. Kota Palu dipilih sebagai simbol keberlanjutan dan kemajuan ekonomi kreatif di kawasan timur Indonesia. Event ini juga menjadi ajang penting untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif.

"Dengan membangun jaringan yang kuat, kita dapat menciptakan kolaborasi yang luas. Setiap pertemuan dan kolaborasi bisa membuka peluang baru dan memperpanjang jangkauan pasar kita," tambah Sandiaga.

Beragam manfaat dirasakan

Para finalis dari Kota Blitar mengaku merasakan banyak manfaat dari acara AKI 2024. Sebut saja diantaranya Bagus Trihanto, owner dari BOONDA sebuah aplikasi inovatif yang menghubungkan orang tua dengan berbagai mitra pengasuhan anak merasakan peningkatan pengguna. Bagus mengatakan tercatat follower Instagram BOONDA meningkat 37%, dan pengunduh juga meningkat 42% dari kondisi sebelum mengikuti AKI 2024.

Wijaya Prima owner dari Yuksri Ungkepan juga turut mendapat banyak manfaat terutama masukan dari sisi produk, yakni untuk menambahkan variasi produk seperti bebek ungkep pedas, bebek ungkep manis, dan bebek ungkep rempah untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Selain itu jugamemperluas jaringan distribusi dan menyediakan pilihan pembelian online untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk.

Wijaya bilang bahwa dalam 3 hari pameran booth Yuskri Ungkepan mendapat banyak respon positif dari pengunjung. Banyak yang penasaran dan ingin mencoba rasa bebek ungkep karena penasaran dengan bumbu meresap dan daging yang empuk dan dengan desain modern.

Wahyu Tripradana, owner jenama Pancala , sepatu kulit casul dan formal juga merasakan manfaat dari program AKI 2024. Wahyu mendapat masukan dan saran dari beberapa mentor AKI adalah yang pertamasoal legalitas dan dalam pemasaran (marketing) dan update desain.

“Beberapa juga tidak percaya bahwa dengan harga kisaran harga Rp 250 ribu sudah mendapatkan produk dengan bahan kulit yg berkualitas. Konsumen jadi sadar bahwa buatan lokal dengan harga terjangkau pun tidak kalah dengan brand luar yang sudah besar," jelas Wahyu.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengingatkan pemerintah soal utang jatuh tempo pada 2025 yang akan berdampak terhadap defisit APBN 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun 2024, Selasa (9/7).

"Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025," kata Cucun.

Saat ditemui awak media sesuai Rapat Paripurna, Cucun menjelaskan bahwa yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru yakni Prabowo Subianto tidaklah mudah. Apalagi, kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja sehingga merambat terhadap ekonomi domestik.

Oleh karena itu, kondisi utang jatuh tempo pada tahun depan harus diperhatikan dalam penyusunan APBN 2025.

"Karena tools-nya ini kan APBN, bagaimana menjaga keseimbangan primer. Jangan sampai kita terlalu bernafsu untuk membuat program-program baru, sementara kondisi fiskalnya juga dalam keterbatasan," katanya.

Belum lagi, penerimaan negara pada tahun ini diperkirakan tidak mencapai target lantaran mengingat kondisi global juga sedang tidak baik-baik saja.

"Kita juga agak worry kalau semester II tidak sesuai target nanti akan jadi beban kepada pemerintah baru ke depan untuk mengakselerasi," katanya.

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang jatuh tempo pemerintah Indonesia pada tahun depan atau 2025 mencapai Rp 800 triliun.

Utang jatuh tempo tersebut menjadi rekor tertinggi yang akan dibebankan di pundak pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto.

Kendati begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa risiko dari profil utang jatuh tempo yang tinggi pada tahun 2025 sangat kecil apabila kondisi perekonomian Indonesia membaik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kredibel dan kondisi politiknya stabil.

"Sehingga jatuh tempo yang seperti kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal ekonomi dan politik tetap sama," katanya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga Juni 2024 sebesar Rp 893,8 triliun, terkoreksi 7,9% secara tahunan. Realisasi penerimaan pajak ini baru mencapai 44,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan setoran pajak yang terkontraksi paling dalam berasal dari sektor pertambangan. Penerimaan pajak dari sektor ini turun 41,6% secara bruto dan 58,4% secara neto. Tercatat, sektor ini telah menyetor pajak sebesar Rp 48,75 triliun.

"Terlihat pertambangan kontraksinya sangat dalam, secara bruto penerimaan pajak pertambangan turun 41,6% dan secara neto turunnya lebih alam lagi 58,4% karena ada restitusi," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Sri Mulyani juga memaparkan, lesunya sektor pertambangan disebabkan oleh penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahunan dan angsuran akibat penurunan harga komoditas tahun 2023 dan perubahan status izin usaha Wajib Pajak batubara, serta peningkatan restitusi.

"Penurunan pajak turun disebabkan utamanya untuk PPh Badan yang terutama berbasis komoditas mengalami penurunan sangat tajam dari sisi profitabilitas. Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam," ujarnya.

"Jadi bukan mereka rugi, tapi profitnya mengalami penurunan sehingga pembayaran PPh Badan juga mengalami penurunan," lanjutnya.

Selain sektor pertambangan, setoran pajak dari sektor industri pengolahan juga masih tercatat tumbuh negatif. Secara bruto, industri ini tumbuh negatif 2,4% dan secara neto negatif 15,4%.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerimaan pajak di industri pengolahan dipengaruhi oleh peningkatan restitusi dan penurunan PPh Badan Tahunan terutama pada subsektor terkait komoditas seperti sawit, logam dan pupuk.

Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah di pasar spot berbalik menguat pada hari ini. Selasa (9/7), rupiah spot ditutup di level Rp 16.251 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ini membuat rupiah menguat 0,04% dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di Rp 16.258 per dolar AS.

Hingga pukul 15.00 WIB, peso Filipina menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melonjak 0,11%. Disusul, won Korea Selatan yang menanjak 0,06%.

Berikutnya, baht Thailand yang terkerek 0,01% dan rupee India yang menguat tipis 0,003% terhadap the greenback.

Sementara itu, dolar Taiwan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah anjlok 0,23%.

Diikuti, yuan China yang tertekan 0,05% dan yen Jepang yang koreksi 0,04%. Diikuti, ringgit Malaysia yang tergelincir 0,04%.

Kemudian, dolar Hongkong turun 0,01% dan dolar Singapura yang melemah tipis 0,007% pada perdagangan sore ini.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan Gelora Bung Karno (GBK) akan diusulkan menjadi proyek strategis nasional (PSN). Hal ini diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (8/7).

Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Suroto mengatakan, surat usulan PSN GBK telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada KPPIP minggu kemarin.

"Masih perlu pembahasan terkait usulan ini," ujar Suroto kepada Kontan, Selasa (9/7).

Dihubungi secara terpisah, Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga meminta pemerintah sebaiknya mengembangkan PSN kawasan olahraga dan hiburan terpadu di lokasi lain seperti kawasan Kemayoran (JIExpo Kemayoran) yang sudah sering digunakan untuk kegiatan seni hiburan berskala internasional. Maupun kawasan JIS dan Ancol sebagai satu kesatuan koridor olahraga dan seni terpadu.

"Ini sebagai upaya memecah pusat-pusat kegiatan utama di Jakarta, jika GBK di selatan, maka koridor baru Kemayoran-JIS-Ancol di utara," ujar Nirwono kepada Kontan, Selasa (9/7).

Menurut Nirwono, kawasan Kemayoran-JIS-Ancol perlu ditata ulang dan dikembangkan sistem transportasi massal terpadu seperti MRT, LRT, dan bus Trans Jakarta. Lalu dilakukan pembangunan gedung kesenian dan sarana olahraga kelas dunia serta hotel dan gedung pendukung lainnya.

Sedangkan, kawasan GBK tetap dipertahankan dan diutamakan untuk kegiatan olahraga internasional seperti fungsi awal pembangunan kompleks GBK (untuk Asian Games) yang kelak bisa dirancang sebagai tempat kegiatan Olimpiade.

Sedangkan kegiatan seni lebih sebagai pendukung, bukan yang utama.

"Untuk itu pengelola GBK harus memiliki jadwal kegiatan pertandingan olahraga internasional sepanjang tahun sehingga GBK bisa lebih hidup dan mendatangkan keuntungan besar bagi perekeonomian nasional," ucap Nirwono.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, luas total wilayah GBK mencapai 279 hektare terbilang cukup untuk dijadikan kawasan yang integratif dengan fasilitas amenitas, akomodasi maupun fasilitas olahraga lainnya, dan fasilitas penyelenggaraan event.

"Ini tentunya menarik lebih banyak event-event berkualitas internasional untuk datang mengadakan konser di Indonesia," ucap Sandiaga.

Terkait rencana pengembangan, Sandiaga mengatakan, hal tersebut nantinya akan dikaji oleh pihak pengelola GBK.

"Yang PSN juga mendapat arahan bahwa PSN GBK ini akan diusulkan sebagai sebuah kawasan terpadu yang ditujukan untuk olah raga dan hiburan, dan nanti akan diusulkan investasi-investasi baru di PSN tersebut," ujar Sandiaga.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR resmi membentuk panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji tahun 2024. Pembentukan pansus hak angket haji ini disetujui dalam rapat paripurna DPR, Selasa (9/7).

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyampaikan sejumlah alasan mengusulkan pansus hak angket haji ini. Pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan dinilai tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Kedua, adanya indikasi penyalahgunaan kuota tambahan oleh pemerintah.

Ketiga, Selly menilai, pelayanan haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang belum mengalami perubahan signifikan. Hal itu karena over capacity di tenda dan fasilitas MCK, padahal biaya yang diserahkan jemaah terus meningkat.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, usulan pansus hak angket pengawasan haji telah ditandatangani 35 anggota DPR dan lebih dari dua fraksi.

"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," tanya Muhaimin saat rapat paripurna DPR, Selasa (9/7). "Setuju" jawab peserta rapat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, operasional haji masih berlangsung sampai tanggal 23 Juli 2024. Maka itu, ia belum bisa membicarakan evaluasi pelaksanaan haji kepada publik.

Yaqut mengatakan, pelaksanaan haji tahun ini terbilang lebih baik dari tahun lalu. Jika ada kekurangan, Yaqut menyebut perlunya evaluasi dan perbaikan bersama.

Menghadapi pansus hak angket, Menag mengatakan, semua proses akan dilaporkan, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji.

"Ya kita ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Itu kita ikuti," ujar Yaqut di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/7).

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana mengeluarkan peraturan terkait pemberian label menggunakan warna (color guide) terhadap minuman kemasan berpemanis.

Melihat hal ini, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansya mengatakan, niat pemerintah dengan memberikan label warna, tentunya demi mengedukasi masyarakat mana yang memiliki kadar gula tinggi, menengah dan rendah.

Namun, kata dia, perlu juga dilihat dampak terhadap industri minuman berpemanis dan potensi lainnya yang timbul dari wacana kebijakan tersebut.

“Persoalannya ketika ini dikeluarkan berdampak pada harga ngga, kalau ada label itu nanti nambah harga artinya merugikan konsumen,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7).

Trubus mengungkapkan, perlu pengawasan yang ketat mengenai label tersebut agar sesuai dengan apa yang terkandung di dalam minuman kemasan tersebut. Artinya, jangan sampai terjadi kecurangan.

Selain itu, Trubus menuturkan, adanya label warna pada minuman kemasan itu bakal meningkatkan biaya produksi. Tentunya hal ini juga akan meningkatkan harga jual produk minuman tersebut.

“Dengan adanya label ini bukan hanya membebani produsen juga tapi juga memperlebar banyaknya produk minuman ilegal. Kalau (peraturan) itu bisa menjamin ya nggak masalah,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pemberian label warna pada minuman berpemanis.

“Kita sudah meeting dengan BPOM, BPOM sudah siap aturannya kayak di Singapura merah, kuning, hijau itu (label) gede nulisnya. Cuma memang kita nunggu RPP-nya,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7).

Budi tak menampik, selama ini penulisan kandungan gula yang tertera pada kemasan minuman tampak kecil sehingga sulit dibaca. Selain itu, yang kerap terlewat oleh pemahaman publik bahwa kandungan gula yang dituliskan pada kemasan merupakan takaran per saji (per serving).

Dia mencontohkan, pada minuman kemasan berpemanis berukuran 250 ml, satu takaran saji berarti 50 ml, artinya terdapat lima kali sajian dalam satu botol minuman. Kemudian, setiap satu takaran saji tersebut mengandung gula sebesar 20 mg, artinya untuk lima kali sajian atau satu botol minuman mengandung gula hingga 100 mg.

“Jadi nanti biar nggak susah bacanya nanti kita pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya jadi berapa besar (kandungan gula) dari brand mereka,” tandasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah bakal membentuk satuan tugas (satgas) khusus mengatasi impor ilegal.

Zulkifli menyebut pembentukan satgas ini juga menjadi usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), lantaran mendapatkan banyaknya keluhan dari pelaku industri terkait banjirnya produk impor ilegal.

"Oleh karena itu kami sudah sepakat akan bikin satgas, Kadin sama Kemendag nanti tentu ada siapa lagi, akan dirumuskan," jelas Zulhas dijumpai di Kantor Kemendag, Selasa (9/7).

Zulkifli menyebut impor ilegal ini menjadi isu serius. Pasalnya ia menemukan adanya perbedaan data impor dalam negeri dengan data ekspor dari negara asal. Artinya, memang ada indikasi terjadinya impor yang tidak tercatat atau tidak resmi.

"Data impor milik kita dengan data milik luar (negara asal) ternyata jomplang. Misalnya di BPS tercatat impor kita US$ 100 juta dolar, tapi bunyi data di luar ekspor mereka (ke Indonesia) tercatat US$ 300 juta dolar," jelas Zulkifli.

Kadin juga menyatakan siap dilibatkan masuk ke dalam satgas untuk memberantas maraknya impor ilegal.

"Nanti akan kita cek di lapangan, cek HS Code-nya dan kita lihat datanya dan juga melihat safe guard ke depanya akan bagaimana, harus kita dalami," ungkap Arsjad.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kinerja penjualan eceran pada Mei 2024 diindikasikan meningkat bila dibandingkan periode sama tahun lalu.

Berdasarkan survei penjualan eceran Bank Indonesia (BI), penjualan eceran meningkat tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Mei 2024 tercatat sebesar 228,1 atau secara tahunan tumbuh 2,1% year on year (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Asisten Gubernur Bank Indonesia Bidang Komunikasi Erwin Haryono menyampaikan, peningkatan tersebut didorong oleh Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tumbuh 2,6 yoy, serta Suku Cadang dan Aksesori 11% yoy.

“Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 3,5% month to month (mtm) sejalan dengan normalisasi aktivitas masyarakat pasca hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idul Fitri,” tutur Erwin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).

Kontraksi lebih dalam tertahan oleh beberapa kelompok yang masih tumbuh positif, yaitu kelompok suku cadang dan aksesori secara bulanan sebesar 5,3% mtm serta bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 3%.

Adapun secara spasial, penjualan eceran meningkat dan keluar dari fase kontraksi di beberapa kota, yakni Bandung sebesar 11,5% yoy dan Makassar sebesar 8,3% yoy.

Kota lainnya yang juga tercatat meningkat yakni Manado sebesar 5,7% yoy, Jakarta 26,6% yoy, dan Denpasar 10,2% yoy.

Sementara itu, secara bulanan, mayoritas kota berada pada fase kontraksi, dengan penurunan terdalam terjadi di Kota Medan sebesar 8,0% mtm, Bandung 7,1% mtm, dan Manado 5,1% mtm.