Bisnis.com, JAKARTA - Riyawat pendidikan Mayor Teddy cukup mentereng, ia menyelesaikan S2 di UI dan pernah belajar di Ranger School Amerika.

Teddy Indra Wijaya atau yang akrab disebut Mayor Teddy resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada Senin, 21 Oktober 2024.

Meski baru berusia 35 tahun, Mayor Teddy sudah menduduki posisi yang paling dekat dengan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, Mayor Teddy lahir pada 14 April 1989. Pria berdarah Jawa-Minahasa ini berasal dari keluarga tentara. Ayahnya seorang Kolonel Inf. (Purn) Giyono dan Ibunya Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan.

Sementara soal pendidikan, Mayor Teddy juga bukan lulusan dari sekolah sembarangan.

Mayor Teddy merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara pada 2007. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Jenderal Achmad Yani pada 2012 dengan mengambil jurusan hubungan internasional.

Kemudian, ia juga mengambil pendidikan S2 di Universitas Indonesia dengan kajian terorisme dan lulus pada 2021.

Selain itu, Mayor Teddy juga pernah mengenyam pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dan lulus pada 2011.

Kemudian dilansir dari Data Indonesia, Mayor Teddy juga pernah mengikuti pelatihan di Ranger School Amerika, program bergengsi dari Angkatan Darat AS yang bertujuan melatih lulusan US Army Ranger untuk Resimen Ranger ke-75, pada 2019.

Selama di Ranger School, Mayor Teddy bergabung dengan 412 siswa dari Angkatan Darat AS dan 6 siswa internasional dari berbagai negara, termasuk Ukraina, Arab Saudi, Jerman, Belanda, Kanada, dan Indonesia.

Di samping itu, ia juga sempat mengikuti sekolah intelijen di Australia pada 2015 dan selanjutnya mengikuti berbagai sekolah spesialis di Amerika Serikat, seperti US Army Infantry School, Airborne School, dan Air Assault School.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah menganulir vonis bebas Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) untuk terdaka kasus pembunuhan, Ronald Tannur.

Berdasarkan amar putusan MA yang dilihat Bisnis, Ronald Tannur dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 351 KUHP dan dihukum pidana limat tahun.

"Kabul Kasasi Penuntut Umum - Batal Judex Facti, - Terbukti Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP - Pidana Penjara selama 5 tahun," dalam amar putusan MA dikutip, Rabu (23/10/2024).

Dalam putusan itu, duduk sebagai Ketua Majelis Hakim Soeisilo, Anggota Majelis 1 Ainal Mardhiah, Anggota Mahelis 2 Sutarjo dan Panitera Pengganti Yustisiana.

Adapun, hakim MA ini memutuskan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU) itu pada Selasa (22/10/2024).

Sebagai informasi amar putusan ini telah menganulir putusan PN Surabaya yang menyatakan Ronald tidak terbukti melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini (29) pada Rabu (24/7/2024).

Adapun, kini tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur itu yakni Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk hadir dalam agenda pertemuan puncak pemimpin negara-negara yang tergabung dalam BRICS di Kazan Rusia.

BRICS berdiri pada tahun 2006 dan semula hanya terdiri dari 5 negara. Kelima negara itu antara lain, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Group negara tersebut belakangan ini berkembang menjadi aliansi yang kuat untuk 'menentang' hegemoni Barat dan mata uang dolar dalam perdagangan.

Di sisi lain, keanggotaan BRICS juga mulai berkembang. Banyak negara yang ingin bergabung ke aliansi. Indonesia, adalah salah satu negara yang sempat ditawari keanggotaan BRICS pada era Joko Widodo (Jokowi).

Pada Agustus 2023 lalu, Jokowi bahkan telah ikut menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan. Namun demikian alih-alih ikut menentang hegemoni Barat, pemerintahan Jokowi pada waktu itu, lebih memilih mengejar keanggotaan di OECD yang didominasi oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika.

Sementara itu di pemerintahan baru, Prabowo Subianto telah berulangkali mengungkapkan akan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Dia menegaskan bahwa semua negara adalah mitra sehingga akan terus berupaya menjaga hubungan secara baik.

Prabowo, dalam pidato usai pelantikan misalnya, juga menegaskan Indonesia tidak akan mengikuti poros apapun. Indonesia akan selalu menjaga hubungan yang baik dengan semua negara. Hanya saja, dia juga menekankan tidak akan silau dengan status G20 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke -16 negara dengan size ekonomi terbesar di Dunia.

Bertemu Kepala Negara

Adapun Sugiono sendiri akan bertemu dengan sejumlah kepala negara anggota BRICS serta negara undangan lainnya, termasuk Presiden China Xi Jinping.

Sugiono pun membawa misi khusus dalam KTT ke-16 BRICS di Rusia ini. Ia akan menyuarakan pesan penting terkait perdamaian

“Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas. Serta, memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” kata Kemlu RI dalam penyataan resminya pada Rabu (23/10).

Kunjungan ini adalah menjadi yang perdana dilakukan Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Dan, memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS,”

Tak hanya menghadiri KTT, Sugiono juga diagendakan bertemu dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas soal isu bilateral.

Kebut Aksesi OECD

Sebelumnya, pada akhir pemerintahan Jokowi, Pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Tim Nasional OECD, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan instansinya terus melakukan reformasi seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

“Jadi, banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani.

KPK Dukung OECD

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan tugas instansinya untuk mendukung aksesi keanggotaan OECD, yakni dalam perbaikan tata kelola perusahaan dan terkait penyuapan pejabat asing.

Pasalnya, saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan terkait bribery swap atau kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing atau internasional di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada 2003.

“Salah satunya adalah kebutuhan kita untuk menkriminalisasi bagi penyuapan terhadap sektor ataupun pejabat asing, yang diundang-undang korupsi kita belum ada,” jelasnya.

Untuk mempercepat transparansi, proses kerja, waktu, dan aksesi OECD, pemerintah meluncurkan platform digital menggunakan platform INA yaitu INA OECD. Alhasil, proses aksesi Indonesia dapat terpantau dalam laman tersebut.

Saat ini, platform https://inadigital.co.id masih dalam proses pengembangan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dan menargetkan rampung dalam waktu tiga tahun mendatang.

Upaya bergabung dengan OECD menjadi peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih belum bisa mengungkap sumber dana suap dari kasus dugaan korupsi pada vonis bebas Ronald Tannur.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan, alasannya belum bisa mengungkap itu lantaran masih melakukan pendalaman terkait sumber dana suap tersebut.

"Nanti pada saatnya akan kami ungkap. Ini belum tahapannya. Sabar, yang pasti beri kesempatan kami untuk bekerja," ujar Abdul di Kejagung, Rabu (23/10/2024).

Kendati demikian, Abdul mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyita uang miliaran di kediaman sejumlah tersangka dalam kasus ini.

Menurutnya, uang yang telah disita tersebut diduga kuat terkait dengan kasus dugaan suap dalam vonis bebas yang dilakukan tiga hakim PN Surabaya.

"Uang yang telah kami sita, diduga kuat. Bahwa uang itu berasal dari pengacara Tannur. Itu dibuktikan dengan bagaimana dia transaksi tukar uang asing, bagaimana catatan yang ada, bagaimana barang bukti elektronik yang ada di sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, tiga hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Adapun, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka ini kemudian ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kendati membukukan pertumbuhan penjualan, laba emiten keramik PT Arwana Citramulia Tbk. (ARNA) masih terkontraksi pada kuartal III/2024. Namun, ARNA disebut-sebut punya sinyal positif setelah iklim pasar yang lebih sehat dan target 3 juta rumah Presiden Prabowo.

Mengutip laporan keuangannya, ARNA meraih penjualan senilai Rp1,92 triliun pada kuartal III/2024, naik 4,36% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama yang sebesar Rp1,84 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG — Mengacu pada Surat Kelayakan Operasional Nomor S.619/PSLB3/PLB3/PLB.3/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 maka kini resmi BUMD PT Jasa Medivest bisa mengelola 55 kode limbah B3 (Medis dan Industri).

Direktur PT Jasa Medivest Beni Cahyadi mengatakan surat kelayakan operasional ini seiring komitmen berkelanjutan pihaknya dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mengelola limbah B3 yang tepat regulasi, aman bagi Kesehatan manusia, ekosistem dan lingkungan hidup di Indonesia.

“Kami (manajemen) tentunya memiliki rencana strategis mengenai optimalisasi value bisnis Jasa Medivest. Ini baru permulaan, alhamdulillah kini mesin insinerator ke-1 Plant Dawuan telah mampu mengolah hingga 55 kode limbah B3 (medis dan industri), tentu ada standar mekanisme pengelolaan dan proporsi limbah yang perlu dilakukan,’’katanya, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya upaya PT Jasa Medivest dalam pengelolaan limbah B3 medis telah berlangsung lebih dari 18 tahun, momentum terbaru ini diharapkan bisa membuat PT Jasa Medivest dapat mencapai nilai produktivitas yang berkesinambungan.

“Mampu meraih cakupan pasar yang lebih luas sehingga dapat hadir sebagai solusi pengelolaan limbah B3 dan tentunya mengembangkan nilai kebermanfaatan secara ekonomi selaku entitas BUMD Jawa Barat,” katanya.

Adanya penyesuaian teknis operasional terkait pengumpanan limbah B3 dapat dijabarkan seperti berikut: sebelum limbah B3 diterima, PT Jasa Medivest melakukan pengecekan limbah B3 terlebih dahulu berdasarkan perizinan kode limbah PT Jasa Medivest.

Kemudian sampel limbah B3 akan dicek di laboratorium PT Jasa Medivest, untuk ditentukan penanganan yang tepat terhadap limbah B3 tersebut, sehingga memastikan pengelolaan lingkungan dan keselamatan yang bertanggung jawab atas penanganan, transportasi, pengolahan limbah B3 dan pembuangan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat limbah B3 diterima di plant dawuan, petugas kami melakukan pengecekan dari daftar catatan limbah TPS agar sesuai dengan kategorinya (pengecekan sifat fisik limbah berupa heating value, densitas dan viskositas yang akan diolah mesin insinerator.

“Setelah itu dilakukan perhitungan agar mendapat rasio limbah berdasar heating value campuran limbah. Adanya persiapan limbah dengan sifat fisik encer dan padat/sludge untuk dicampur pada mixing tank. Limbah B3 cair akan diumpankan ke dalam mixing tank menggunakan pompa,” katanya.

Selanjutnya, limbah B3 sludge dan padat diangkat menggunakan forklift keatas platform dan dituangkan manual oleh operator. Setelah itu, dilakukan pencampuran pada mesin mixing tank, agar diperoleh limbah dengan sifat fisik seperti sludge sesuai rasio yang diizinkan, kemudian di re-packaging dan ditempatkan kedalam wheeled bin yang akan digunakan untuk pengumpanan limbah.

Tidak berhenti sampai di situ, PT Jasa Medivest pun tengah mengajukan persetujuan teknis terkait optimalisasi mesin insinerator ke-2 di plant Dawuan, sehingga teknologinya pun akan semakin optimal dan memiliki nilai kebaruan bagi pertumbuhan value PT Jasa Medivest. Nantinya, dua mesin insinerator di plant Dawuan akan mampu mengolah hingga 200 kode limbah B3 (medis dan industri) dan kapasitas maksimal pengolahan menjadi 30 ton per harinya.

“Implementasi spirit 3C (Comply-Competitive-Care), Jasa Medivest akan semakin siap menjadi andalan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengelola limbah B3 (medis dan industri) secara tepat, aman dan berkualitas. Tidaklain, hal ini jadi wujud komitmen kami dalam mengoptimalkan bisnis untuk tumbuh berkelanjutan, sehingga akan menambah kebermanfaatan nyata bagi Negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Temanggung bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Temanggung dalam hal pembayaran tunjangan kinerja bagi para pegawai.

Wakil Pemimpin Bank Jateng Cabang Temanggung, Achmad Machfudh, mengatakan bahwa kerja sama tersebut secara resmi dikukuhkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Frontone pada Selasa, 15 Oktober 2024.

“Mudah-mudahan bisa saling bersinergi, sama-sama bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan kerja sama ini bisa lebih luas lagi, tidak hanya untuk tunjangan kinerja, tetapi juga fasilitas-fasilitas lain yang bisa kami berikan,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (23/10/2024).

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung, Fatchur Rochman, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara kantor pusat Kementerian Agama dengan Bank Jateng.

Fatchur juga mengapresiasi kemudahan akses layanan yang diberikan oleh Bank Jateng, terutama dengan keberadaan ATM di setiap kecamatan.

“Untuk memudahkan akses karyawan kami di Kementerian Agama, karena ATM Bank Jateng sudah ada di masing-masing daerah kecamatan. Jadi mudah bagi kami untuk mencairkan anggaran keuangan bagi karyawan-karyawati kami,” tambahnya.

Fatchur berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan sinergi dengan Bank Jateng, khususnya Cabang Temanggung.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Apical, pengolah minyak nabati terkemuka, melalui unit bisnisnya PT Sari Dumai Sejati (SDS) dan PT Sari Dumai Oleo (SDO), menandatangani nota kesepahaman terkait Pengamanan Objek Vital Nasional (Pamobvitnas) di Dumai.

MoU ini bertujuan untuk memperkuat pengamanan dan menciptakan suasana kondusif di sekitar objek vital nasional yang berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah.

Penandatanganan ini dihadiri oleh Kapolda Riau, Mohammad Iqbal, Direktur Social, Security, and License (SSL) Apical, Gunawan Sumargo, serta pimpinan PT SDS dan PT SDO.

Gunawan Sumargo mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan Polda Riau, mengingat kedua pabrik Apical di Dumai memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi Riau.

"Kami membutuhkan dukungan dari Polda Riau untuk memberikan jaminan keamanan agar operasional perusahaan dapat berjalan optimal," ujarnya Rabu (23/10/2024).

Menurutnya ketetapan PT SDO dan PT SDS sebagai objek vital nasional telah diatur dalam keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2023. MoU ini juga merupakan implementasi dari Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

Kapolda Riau Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa kepolisian siap menjaga keamanan Apical Dumai agar proses bisnis sektor hilir minyak sawit tetap berjalan lancar, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada masyarakat sekitar dan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan Apical dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Bisnis.com, BANDUNG--DPRD Kota Bandung mengkritik Pemkot Bandung yang belum melengkapi sejumlah peraturan daerah penting dengan peraturan wali kota atau Perwal.

Anggota DPRD Kota Bandung Juniarso Ridwan mengatakan perda yang sudah disahkan terkadang tidak diketahui oleh warga karena kurangnya sosialisasi acapkali tidak dilengkapi Perwal.

"Contoh kurang sosialisasi diantaranya saja Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2022-2042," katanya, Rabu (23/10/2024).

Menurut politisi Golkar ini, akibat kurangnya sosialisasi berdampak pada banyaknya pelanggaran tata ruang yang seperti dibiarkan.

"Penegakan peraturan berkaitan dengan pemanfaatan ruang perlu diperhatikan, karena selama ini ketidak tegasan kepada pelanggar terhadap tata ruang dapat disebutkan tidak terkontrolnya alih fungsi ruang maupun bangunan" ujarnya.

Perda RTRW ini ternyata belum dilengkapi Perwal, sebagai penjabaran lebih lanjut, sehingga bagi petugas di lapangan akan mengalami kesulitan untuk menertibkan pelanggaran, karena membutuhkan arahan teknis.

"Bagaimanapun perlu ada pengaturan lebih lanjut melalui peraturan Wali Kota. Nah ini yang bikin bingung petugas di lapangan karena tidak ada pegangan operasional. Saya juga tidak mengerti kenapa Perwal selalu tidak segera dibuat," katanya.

Dengan tidak adanya Perwal akan menimbulkan masalah karena menindak pelanggaran harus ada dasar hukumnya yang jelas, sebagai turunan atau tindaklanjut dalam lingkup teknis.

Di sisi lain, dalam penetapan tata ruang itu sering juga beririsan dengan pengembangan wilayah. Dalam hal ini apabila terdapat perubahan peruntukan, misalnya yang semula sawah berubah jadi perumahan.

Juniarso mengatakan, di dalam RTRW ada pengaturan untuk kawasan perumahan sehingga menjadi pegangan para pengembang membuat komplek perumahan di berbagai tempat.

"Pada perkembangannya pengaturan Tata Ruang akhirnya tambah tidak terkendali karena lebih banyak dipengaruhi oleh implikasi kepentingan politik," ujarnya.

Banyak kebijakan yang sarat dengan ķepentingan politik, misalnya dorongan kebutuhan untuk membangun kantor kelurahan, kecamatan , koramil, Polsek atau kantor pemerintah lainnya di kawasan perumahan , otomatis lambat laun akan tumbuh warung, toko atau bentuk usaha layanan lainnya.

Menurut Juniarso, kecenderungan alih fungsi perumahan terus berlanjut, karena kelemahan dari aparat sendiri sebagai akibat kurang mampu merespon tentang kecenderungan dan mengantisipasi perkembangan yang akan datang.

Dalam RTRW pengaturan sanksi masih bersifat naratif, masih jauh bagi kepentingan operasional teknis. Penanganan bagi pelanggar, seringkali masih terpaku pada hal-hal yang bersifat kuratif administratif.

"Sebagai contoh, apakah izinnya ditinjau atau dibatalkan atau dicabut, rupanya belum pernah terjadi sampai sekarang juga yang diangkat ke publik. Jadi saya menilai, artinya harus ada turunan aturan-aturan dari perda tersebut, dari pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran. Jadi harus ada uraian teknis sebagai penjabaran tindak lanjut pengaturannya,' katanya.

Juniarso berharap kepada pemerintah agar Perda yang sudah dibuat dengan memakan waktu dan biaya cukup besar agar disosialisasikan secara masif, ditindaklanjuti dengan penyusunan Perwal sehingga lebih bernilai operasional.

Dalam konteks kegiatan sosialisasi kewajiban organisasi perangkat daerah jika sudah ditetapkan/disahkan, sedangkan kewajiban DPRD mensosialisasikan ketika sedang dalam pembahasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno telah berhasil mengungguli pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 warga DKI Jakarta pada 10-17 Oktober 2024 dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menyebut bahwa pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno berhasil menyalip dan menduduki nomor urut pertama dengan raihan 41,6% suara pada simulasi 3 pasangan kandidat.

Sementara itu, pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono harus bersabar berada pada nomor urut kedua dengan raihan 37,4%.

"Paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardhana mendapat dukungan 6,6%. Sisanya 14,4% adalah massa mengambang," tuturnya di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Djayadi juga menjelaskan bahwa tingginya angka yang didapatkan pasangan Pramono Rano tersebut dikontribusi dari nama Rano Karno yang semakin dikenal oleh warga DKI Jakarta.

Rano Karno telah dikenal oleh 67,1% warga DKI Jakarta jika dibandingkan calon wakil yang lain seperti Suswono hanya 14,8% dan Kun Wardhana hanya 2%, sisanya 16,1% massa mengambang.

"Kalau cagubnya, lebih terkenal Ridwan Kamil yang meraih dukungan 40,6%, lalu Pramono 34,5% dan Dharma Pongrekun 5,7%," katanya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Sejak ditutupnya penerbangan internasional di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Sumatra Selatan tercatat nihil.

Kondisi itu semakin diperparah dengan adanya keputusan pencabutan status bandara tersebut yang tidak lagi menjadi bandara internasional.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatra Selatan (Sumsel) Pandji Tjahjanto mengakui penutupan dan pencabutan status bandara internasional itu memang cukup memengaruhi kondisi pariwisata di Sumsel.

Para wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Bumi Sriwijaya harus terlebih dahulu transit di bandara lain, seperti Bandara Halim Perdana Kusuma (HLP) dan Bandara Internasional Soekarno Hatta. Sehingga, para turis yang mendarat di Sumsel tidak lagi tercatat sebagai wisatawan mancanegara.

“BPS [Badan Pusat Statistik] itu mencatat para wisatawan mancanegara di kedatangan internasional. Karena kita [SMB II] tidak lagi berstatus internasional, jadi mereka kebanyakan mampir dulu ke Jakarta atau Batam. Jadi tidak tercatat sebagai wisatawan mancanegara,” jelasnya, Rabu (23/10/2024).

Sementara itu, berdasarkan hasil catatan di imigrasi, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Sumsel sepanjang tahun 2023 mencapai kisaran 390 orang.

“Ya, jadi sebenarnya yang datang ke Sumsel baik itu ke Kota Palembang, Musi Banyuasin, Muara Enim dan sebagainya itu cukup banyak. Tapi, ya, masalahnya pencatatannya di kantor imigrasi,” kata Pandji.

Ke depan untuk mengetahui perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara, pihaknya akan menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten kota, agar dapat melakukan pendataan turis asing yang berkunjung di wilayah itu.

“Nanti bisa kita koordinasikan dengan pihak hotel, misalnya, untuk mencatat berapa banyak tamu yang menginap dengan menunjukkan paspor,” pungkasnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumatera Selatan menargetkan sebanyak 10 juta wisatawan nusantara (wisnus) di wilayah itu hingga akhir tahun ini.

"Kami menargetkan sebanyak 10 juta wisnus pada 2024. Hingga Juli 2024 jumlah wisnus telah mencapai kurang lebih 8,8 juta pengunjung," kata Plt Kadisbudpar Sumsel Pandji Tjahtanto di Palembang, Selasa.

Ia menjelaskan, jumlah kunjungan wisatawan ke Sumsel hanya sebanyak 3,3 juta pada 2023. Jumlah itu lebih kecil jika dibandingkan dengan 2024.

"Untuk jumlah tempat wisata di Sumsel ini tercatat 1.072 yang terdiri dari wisata alami dan buatan. Namun, beberapa tempat wisata masih belum dikelola pemerintah daerah,” jelasnya.

Bisnis.com, SAMARINDA - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) melakukan intensifikasi lahan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 1.300 hektare untuk lima kabupaten, sebagai upaya untuk menyejahterakan rakyat, terutama para pekebun.

Dalam intensifikasi ini Disbun Kaltim memberikan bantuan pupuk NPK dan herbisida, sehingga dari bantuan tersebut akan digunakan pekebun untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit agar hasilnya melimpah.

"Selain bantuan saprodi perkebunan, para pekebun juga mendapat pembinaan dan pendampingan, khususnya dalam teknis budi daya, pemberdayaan petani, dan penguatan kelembagaan," ujar Kepala Disbun Kaltim Ence Achmad Rafiddin Rizal di Samarinda, Kaltim, Rabu (23/10/2024).

Ia mengingatkan kepada tim pendamping perkebunan di setiap daerah untuk terus melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan fasilitasi, guna memastikan program intensifikasi perkebunan sawit tersebut berhasil dengan baik.

Sedangkan lima kabupaten yang telah mendapat bantuan intensifikasi sawit tahun ini tersebut adalah di Kabupaten Paser seluas 1.000 hektare (ha), Penajam Paser Utara seluas 35 ha, Kutai Kartanegara seluas 75 ha, Kutai Timur 80 ha, dan Kabupaten Kutai Barat seluas 110 ha.

Ia merinci, untuk bantuan di Kabupaten Paser diperuntukkan bagi 27 kelompok tani (poktan), antara lain Poktan Margodadi seluas 52 ha dengan petani yang mendapat manfaat sebanyak 19 KK, Poktan Jaya Mulya seluas 50 ha dengan pekebun yang menerima manfaat sebanyak 18 KK.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Poktan Daya Taka seluas 35 KK dengan 21 KK, di Kutai Kartanegara untuk Poktan Mekar Sari 20 ha dengan 14 KK, Poktan Hambau Berseri 10 ha dengan 11 KK, Poktan Monggoh Raya 20 ha dengan 15 KK, dan Poktan Masa Kini seluas 25 KK dengan 24 KK.

Untuk Kabupaten Kutai Timur ada dua poktan, yakni Poktan Ketapang seluas 30 ha dengan 30 KK, dan untuk Poktan Tani Suka Maju seluas 50 ha dengan 35 ha.

Selanjutnya di Kabupaten Kutai Barat ada empat poktan, yakni Poktan Makmur Bersama seluas 30 ha dengan 20 KK, Poktan Bina Keluarga 25 ha dengan 25 KK, Poktan Cipta Karya seluas 25 ha dengan 23 KK, dan Poktan Maju Sejahtera seluas 30 ha untuk 26 KK,” kata Rizal.