Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dolar Amerika Serikat (AS) masih sulit digantikan posisinya sebagai mata uang global. Semakin meluasnya pengaruh aliansi BRICS belum cukup berarti untuk melengserkan posisi dolar AS.

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo mengatakan, dominasi dolar AS dalam perdagangan internasional memang sedang menghadapi tantangan dari aliansi ekonomi BRICS. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh BRICS adalah mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan antar negara anggota.

Namun demikian, Sutopo melihat, persentase transaksi menggunakan mata uang tanpa dolar AS masih sangat kecil. Sehingga, posisi dolar AS masih sangat sulit untuk diruntuhkan.

Data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, porsi dolar AS sebesar 58,4% sebagai cadangan devisa (cadev) secara global per kuartal kedua 2024. Di pasar valuta asing (valas), dolar AS juga terlibat dalam hampir 90% dari seluruh transaksi.

Sutopo berujar, meskipun BRICS dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS, menggantikan dominasi dolar sepenuhnya akan memerlukan waktu dan upaya yang besar. Sejauh ini, dolar AS pun masih digunakan secara luas dengan lebih dari 80% dalam perdagangan dunia dan menjadi cadangan devisa utama bagi banyak negara.

"Masih butuh proses yang lumayan panjang untuk bisa mengalahkan dolar. Seperti yang kita lihat, mata uang euro yang dibentuk Uni Eropa saja belum bisa mengalahkan dolar AS," kata Sutopo kepada Kontan.co.id, Kamis (31/10).

Untuk diketahui, BRICS adalah organisasi antar pemerintah yang awalnya digagas oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kini anggota BRICS telah bertambah menjadi 10 negara dengan kehadiran Iran, Mesir, Etiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

BRICS belum lama ini menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 yang diadakan di Kota Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober 2024. Salah satu tujuan jangka panjang BRICS adalah mengurangi ketergantungan dolar AS dengan potensi menerbitkan mata uang khusus untuk transaksi internasional.

Indonesia bahkan menunjukkan ketertarikan untuk bergabung menjadi anggota BRICS yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada KTT BRICS ke-16 tersebut. Indonesia juga sudah sering melakukan transaksi mata uang lokal dalam perdagangan internasional.

Brasil, India, dan Arab Saudi merupakan negara-negara yang terus mendorong pembentukan mata uang BRICS. Namun Rusia sebagai ketua umum masih belum mengungkapkan adanya mata uang khusus tersebut karena butuh proses dan waktu yang panjang.

Sutopo mencermati, BRICS memang sedang menjajaki kemungkinan untuk memperkenalkan mata uang baru. Hanya saja, ide untuk menerbitkan mata uang BRICS masih menghadapi banyak tantangan teknis dan koordinasi antar negara anggota.

Di samping itu, terdapat opsi bahwa Chinese Yuan (CNY) atau Renmibi yang bakal didorong untuk mengalahkan dominasi dolar AS. Hal itu karena melihat posisi Renmibi paling kuat diantara negara-negara anggota BRICS.

Terlepas dari kemungkinan tersebut, Sutopo berpendapat, apabila sudah banyak negara yang mengurangi penggunaan dolar AS, maka permintaan terhadap dolar tentunya akan menurun. Pada akhirnya, dedolarisasi dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar dolar AS di masa mendatang.

"Negara-negara yang mengurangi ketergantungan pada dolar AS bakal memiliki ekonomi yang lebih stabil. Sebab, melepas dolar AS akan terhindarkan dari volatilitas nilai tukar dolar dan kebijakan moneter Amerika," tutur Sutopo.

Secara fundamental, Sutopo mengamati bahwa dolar AS tengah dihadapkan pada tren pemangkasan suku bunga acuan. Federal Reserve (The Fed) bakal bertemu dalam FOMC yang akan digelar pada 6-7 November mendatang.

Pemangkasan suku bunga Fed dipandang negatif untuk prospek dolar AS. Hal itu karena turunnya suku bunga bakal menyebabkan imbal hasil dari aset-aset berbasis dolar seperti obligasi dan US Treasury juga menurun. Pada akhirnya, daya tarik investasi di AS berkurang bagi investor global yang mencari imbal hasil tinggi.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Lukman Leong turut berpandangan bahwa menerbitkan mata uang baru bakal rumit layaknya Euro (EUR). Dimana, negara-negara pengguna mata uang tersebut mesti memiliki kebijakan moneter yang sejalan.

Menurut Lukman, ketergantungan transaksi internasional menggunakan dolar AS mungkin bakal berkurang. Akan tetapi, hal itu mungkin bakal terjadi secara bertahap dan bukan berarti dolar AS akan melemah signifikan seiring berkurangnya pemanfaatan dolar dalam transaksi antar negara.

"Faktor fundamental masing-masing negara masih akan lebih berperan pada prospek mata uang," imbuh Lukman saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (31/10).

Lukman meyakini bakal butuh waktu lama untuk mengalahkan dominasi dolar AS. Dia mencontohkan, penurunan porsi dolar AS sebagai cadev global hanya turun sebesar 6% sejak tahun 2016 menjadi sekitar 59% saat ini. Sedangkan, porsi Poundsterling (GBP), Japanese Yen (JPY) ataupun Euro tidak banyak berubah. Hanya CNY saja yang porsinya bagi cadev sekitar 2,4%.

Sementara itu, Lukman menilai dolar AS masih akan cukup tangguh, walau menghadapi potensi dipangkasnya suku bunga acuan. Sebab, bukan hanya bank sentral AS, namun bank sentral utama lainnya juga melakukan pemotongan suku bunga seperti Uni Eropa dan Inggris.

Dengan kondisi tersebut, Lukman melihat, dolar AS masih akan kuat setidaknya indeks dolar bakal berada di kisaran 108 -110. Potensi penguatan dolar AS ini artinya juga membuka peluang menarik untuk trading USD.

Lukman masih memandang pasangan mata uang USDJPY paling menarik untuk ditransaksikan. Yen Jepang saat ini berada di level sangat murah dan divergensi suku bunga akan mulai mengecil tahun depan. Selain itu, potensi upside Yen cukup besar karena adanya Carry Trade.

"Apabila pemerintahan baru terbentuk, Bank sentral Jepang (BoJ) akan bisa lebih agresif menaikkan suku bunga lebih cepat," ucap Lukman.

JAKARTA - KTT BRICS ke-16 di Kazan diyakini menjadi titik balik dalam sejarah grup yang didirikan pada tahun 2006, untuk mengubah tatanan internasional. CEO Global India Centre, Manish Chand mengatakan, tidak mudah untuk mengambil langkah tegas dalam pengembangan BRICS , karena KTT Kazan berlangsung pada saat kesenjangan antara Barat dan seluruh dunia yang dilanda konflik semakin lebar dari sebelumnya.

"Dalam situasi kritis ini, acara tersebut menyajikan cetak biru untuk mereformasi tatanan internasional yang mencerminkan aspirasi Global South yang berkembang," terangnya seperti dilansir RT.

Untuk anggota baru dan negara mitra , BRICS telah menyediakan platform alternatif untuk membahas isu-isu seperti keringanan utang, pendanaan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah bidang-bidang di mana dominasi lembaga-lembaga Barat seperti Bank Dunia dan IMF, yang menurutnya belum memberikan hasil yang diharapkan.

Kehadiran Aljazair, Uganda, dan Nigeria yang bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, mencerminkan pengakuan luas atas peran global Afrika yang semakin meningkat. Di Amerika Latin, Bolivia dan Kuba telah mengambil langkah-langkah menuju lebih banyak kerja sama dengan kelompok tersebut.

Pemulihan hubungan antara BRICS dan ASEAN akan difasilitasi dengan penambahan Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam ke dalam daftar mitra. "Ini kemungkinan baru permulaan. Lebih dari 30 negara ingin bergabung dengan organisasi ini dalam bentuk yang lain mungkin," paparnya.

Diungkapkan juha bahwa inti dari KTT BRICS adalah adopsi Deklarasi Kazan, sebuah dokumen ambisius yang menguraikan visi bersama tentang tatanan dunia yang lebih adil. Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan menyerukan reformasi tata kelola global.

"Tujuan utamanya adalah untuk membuat lembaga internasional lebih mewakili negara-negara berkembang. Seruan untuk reformasi ini secara khusus ditujukan untuk lembaga-lembaga seperti PBB, IMF dan Bank Dunia, yang telah lama didominasi oleh kekuatan Barat," jelasnya

India, bersama dengan anggota pendiri lainnya, memainkan peran kunci dalam menyusun Deklarasi Kazan. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Narendra Modi menganjurkan 'BRICS yang berpusat pada rakyat' dan menyerukan percepatan reformasi lembaga tata kelola global.

Sementara KTT Kazan menandai langkah ambisius menuju tatanan dunia multipolar, keberhasilan acara tersebut akan tergantung pada sejauh mana BRICS yang diperbesar mempertahankan kohesi dan koherensi, karena anggota baru dan negara-negara mitra dapat membawa kepentingan baru yang bisa bersaing dalam agenda BRICS.

Negara-negara BRICS juga harus mengawasi Barat, yang telah mengkritik dan mengejek perluasan asosiasi dan menolak forum Kazan sebagai pertunjukan yang tidak berarti.

"Dalam hal ini, para pemimpin BRICS harus memastikan, ke depan, bahwa asosiasi tidak menjadi platform untuk posisi anti-Barat, tetapi forum untuk narasi alternatif non-Barat dalam politik global," bebernya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melihat upaya Indonesia untuk bergabung dalam aliansi yang beranggotakan 5 negara besar diantaranya Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS) tidak akan menjawab kebutuhan untuk mejadi negara maju di 2045.

Direktur China-Indonesia Desk CELIOS Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan hingga saat ini belum ada urgensi Indonesia untuk bergabung dengan grup ekonomi BRICS. Hal itu mengingat keberadaan China dalam grup tersebut dikhawatirkan mempengaruhi independensi Indonesia dalam bersikap di berbagai isu krusial.

"Salah satunya merespon manuver China di kawasan Laut China Selatan," ungkap Zulfikar dalam keterangan resmi, Senin (28/10).

Ketertarikan ini belum pernah disampaikan secara eksplisit pada masa pemerintahan presiden Jokowi karena beberapa pertimbangan. Di antaranya kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antar negara anggota BRICS hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS.

Di sisi lain, negara anggota BRICS seperti China dan India memiliki konfrontasi yang intens di tiga wilayah perbatasan kedua negara meliputi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh. Menurut Zulfikar, konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas hubungan China dan India, dan secara bersamaan juga akan mempengaruhi kemitraan dalam aliansi BRICS.

Keputusan bergabungnya Indonesia kedalam BRICS juga akan berpotensi mempengaruhi aksesi Indonesia ke OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).

"Peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan bermitra dengan grup tersebut akan semakin mengecil," ujarnya.

Peneliti CELIOS Yeta Purnama juga menambahkan belum lama ini saat Indonesia sedang merayakan pelantikan presiden, kapal China membuat heboh masuk ke wilayah yuridiksi di Natuna Utara. Hal itu juga belum ada tanggapan langsung dari Presiden Indonesia terkait isu tersebut.

"Ini menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah tengah bimbang bersikap di tengah keinginan bergabung ke BRICS," ujarnya.

Dibandingkan BRICS, menurut Yeta urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi, sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju. Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China. Energi dan fokus pemerintahan baru jika harus bergabung dalam banyak kerjasama multilateral akan sangat mahal termasuk soal biaya keanggotaan.

"Jauh lebih efektif fokus ke kemitraan yang sudah ada," ucapnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan Indonesia memilih untuk secara resmi bergabung dengan blok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Prabowo mengungkapkan bahwa BRICS terdiri atas negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

“Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terangnya.

Dia juga mengatakan bahwa alasan Indonesia bergabung BRICS karena ingin berada dalam berbagai blok.

“Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana,” ungkap Prabowo.

Sebelumnya, Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024).

Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Namun, dia juga menegaskan hal ini bukan berarti Indonesia akan memihak satu kubu tertentu.

"Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," kata Sugiono dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

JAKARTA - Saat KTT BRICS di kota Kazan Rusia pekan ini memperlihatkan persatuan antara negara-negara berkembang arus utama di dunia, Analis mengatakan, para pemimpin BRICS masih belum satu suara soal meninggalkan dolar AS . BRICS disebut terpecah mengenai dedolarisasi, karena perbedaan geopolitik seiring perluasan blok ekonomi penantang Barat tersebut.

Pada saat KTT berakhir pada hari Kamis, kemarin anggota awal blok BRICS yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan menyambut Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai anggota penuh.

Selain itu ada 13 negara lainnya yang telah diundang untuk bergabung sebagai "negara mitra", yang semakin memperluas jejak BRICS.

Shidore juga mengatakan, negara-negara bagian terbagi tentang apakah akan segera merancang sistem alternatif atau "untuk terus bereksperimen sementara waktu dengan mata uang lokal,".

"Rusia mungkin negara yang lebih radikal, tetapi secara luas kelompok BRICS ingin lembaga-lembaga global yang ada menjadi lebih terbuka, lebih representatif, lebih efektif, dan itulah pesannya," katanya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan. Keinginan ini dikemukakan dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10).

Namun, banyak sejumlah pihak yang mempertanyakan, apa urgensi pemerintah bergabung dengan BRICS, dan apakah akan mengganggu proses aksesi Indonesia untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)?

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, OECD dan BRICS bukanlah blok yang ‘kaku’, masing-masing anggota tetap bebas melakukan Kerjasama dengan organisasi manapun dan dengan negara manapun.

“Dalam konteks ini, pertimbangan kita mestinya lebih pragmatis bukan politis, mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia itulah yang akan dipilih,” tutur Wija dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).

Ia membeberkan, OECD jelas ingin mempertahankan status quo, yang mana beberapa negara barat mendominasi ekonomi dunia termasuk terkait dengan sistem perdagangan dunia dan sistem moneter, juga mata uang dollar AS yang menjadi mata uang cadangan dunia. Selain itu, World Trade Organization (WTO) yang menjadi wadah.

Sementara itu, BRICS menginginkan adanya terobosan dari yang paling ekstrim yaitu dedolarisasi dengan membentuk mata uang alternatif pengganti dollar AS, seperti dipelopori oleh Rusia dan China.

“Rusia semakin semangat mewujudkannya setelah negara barat membekukan aset-aset Rusia di luar negeri pasca conflict Ukraina, banyak negara pun bertanya-tanya, jika ini bisa terjadi pada Rusia, pasti bisa juga terjadi pada mereka,” ungkapnya.

Disamping itu, BRICS juga menginginkan adanya kerjasama dagang dan pembentukan sistem pembayaran alternatif menggunakan mata uang lintas negara BRICS, yang idenya dimotori salah satunya oleh India.

Nah, sekalipun akhirnya Indonesia memilih untuk bergabung dengan BRICS, Wija menilai, idealnya Indonesia menjadi bagian yang moderat, mendorong kerjasama dagang serta mewujudkan sistem pembayaran baru yang tidak terlalu tergantung pada dollar AS.

Wija membeberkan, sistem moneter saat ini, yang mana dollar AS mewakili lebih dari 90% menyimpan dan mata uang perdagangan dunia, cenderung tidak sehat. Mengingat Amerika Serikat cenderung meng-abuse posisi tersebut dengan menerbitkan utang berlebih yang kemudian dibiayai oleh bank note yang mereka terbitkan.

“Idealnya dolar AS akan tetap menjadi mata uang penting, tetapi dunia perlu alternatif, agar otoritas moneter dan pemerintah AS lebih berhati-hati mengelola ekonominya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, terkait proses aksesi Indonesia menjadi bagian dari OECD, Wija juga mendukung penuh keputusan tersebut.

Meski begitu, Ia menilai unsur status quo OECD masih sangat kental. Misalnya untuk menjadi anggota, calon anggota harus memenuhi kriteria yang disusun dengan nilai-nilai dan parameter dengan pemikiran yang sangat kebarat-baratan.

Menurutnya, terdapat kesan ada pihak yang superior dan inferior. Sehingga, pada era dunia yang makin multipolar, hal seperti ini harus perlahan dihilangkan.

Disamping itu, Ia juga menilai, untuk menjadi anggota OECD, Indonesia harus berjuang keras untuk dapat memenuhi kriteria yang harus dipenuhi, yang sebenarnya tidak relevan bagi Indonesia.

Sebagai contoh sudah hampir 10 tahun membahas European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA) dengan EU, tetapi belum ada progress yang berarti hingga saat ini. Menurutnya selalu muncul isu yang terkesan dicari-cari.

Sementara diskusi EU dengan negara lain seperti India, Thailand dan Vietnam terkesan lancar-lancar saja prosesnya.

“Dengan USA, kita saat ini hanya mempunyai Preferential Trade Agreement (PTA) yang sangat terbatas, padahal kita perlu FTA yang komprehensif, sehingga produk kita bisa masuk ke pasar Amerika Serikat, sama dengan posisi negara tetangga seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam,” terangnya.

Meski begitu, Wija menilai, skenario paling tepat adalah bergabung dengan keduanya, yakni dengan BRICS dan OECD. Hal serupa dilakukan oleh Turki dan Thailand. Turki adalah anggota OECD, dan sekaligus mendaftar anggota BRICS.

Skenario kedua, pemerintah bisa memilih untuk bergabung hanya dengan salah satunya saja, salah satunya dengan memprioritaskan kelompok yang lebih menghargai posisi Indonesia.

“Namun apapun situasinya, langkah yang diambil oleh Pemerintah Prabowo perlu di apresiasi. Ini langkah tegas, berani, dan decisive. Mendongkrak profile international kita, serta meningkatkan posisi tawar kita dihadapan kelompok OECD maupun BRICS,” tandasnya.

Kazan: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan kritik tajam kepada Presiden RusiaVladimir Putin terkait invasi Rusia ke Ukraina dalam pertemuan di KTT BRICS di Kazan, Rusia.

Guterres menegaskan bahwa tindakan Rusia melanggar Piagam PBB dan hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi PBB setelah pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan pertama bertemu sejak April 2022, Guterres mendesak di hadapan Putin untuk menuntut perdamaian yang adil di Ukraina sesuai dengan Piagam PBB dan resolusi Majelis Umum. Sekjen PBB yang baru saja mengunjungi Rusia di tengah serangan intensif terhadap kota-kota Ukraina terlihat berjabat tangan dengan Putin sebelum pertemuan berlangsung.
“Kita membutuhkan perdamaian di Ukraina. Perdamaian yang adil sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi Majelis Umum PBB,” kata Guterres dikutip dari Radio Free Europe, Jumat, 25 Oktober 2024.

Seruan Guterres di KTT ini menuai kritik keras dari Ukraina. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyampaikan kecaman lewat media sosial X, mengungkapkan kekecewaan karena Guterres menolak undangan ke KTT Perdamaian Global di Swiss namun hadir di Kazan, Rusia.

"Sudah tahun ketiga perang, dan Sekretaris Jenderal PBB berjabat tangan dengan seorang pembunuh," tulis Navalnaya di X.

Yulia Navalnaya, tokoh oposisi Rusia, turut melontarkan kritik terhadap pertemuan tersebut, menyebut Putin sebagai pembunuh. Ia menyalahkan Putin atas kematian suaminya, politisi oposisi Aleksei Navalny, yang meninggal di penjara Rusia pada Februari lalu.

KTT BRICS di Kazan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara utama dunia berkembang, termasuk Iran dan Turki, serta 36 negara lainnya. Rusia mengklaim pertemuan ini sebagai simbol kekuatan dan dukungan internasional meski terus menghadapi sanksi besar dari Barat. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

KAZAN - Menggunakan dolar AS sebagai senjata dinilai sebagai sebuah kesalahan besar buat Amerika , lantaran bakal menggerus kepercayaan terhadap greenback. Sebelumnya penggunaan mata uang sebagai alat politik mendapat sorotan dari Presiden Bank Pembangunan Baru (NDB), Dilma Rousseff.

Menurut Rousseff, kondisi geopolitik global dipengaruhi oleh penggunaan dolar AS "sebagai senjata untuk mengubah kondisi kehidupan penduduk."

Gelombang besar sanksi Barat terhadap Rusia telah memaksa banyak perusahaan Barat dari berbagai sektor industri termasuk makanan, pakaian, dan manufaktur mobil untuk meninggalkan negara itu. Serta sangat membatasi kemampuan orang untuk bepergian dan melakukan transfer di bank internasional.

Presiden Rusia, Vladimir Putin setuju dengan penilaian Rousseff. Pada sesi di KTT BRICS di Kazan pada hari Rabu (23/10), Putin menekankan, dolar AS sebagai alat politik adalah kesalahan besar.

"Saya pikir ini adalah kesalahan besar oleh mereka yang melakukannya. Dolar tetap menjadi instrumen terpenting dari keuangan dunia dan menggunakannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, sudah merusak kepercayaan pada mata uang tersebut dan mengurangi kemampuannya," kata presiden Rusia.

Putin juga mengungkapkan, bahwa Rusia tidak berusaha untuk menjatuhkan dolar atau mengalahkannya, tetapi sebaliknya Rusia melakukan semua ini karena "dicegah untuk bekerja dengannya," tambah Putin.

"Kemudian kami dipaksa untuk mencari alternatif lain, itulah yang terjadi," paparnya.

Banyak lembaga keuangan Rusia terputus dari sistem keuangan Barat pada tahun 2022 sebagai respons atas operasi militer Rusia di Ukraina. Akibatnya, Moskow menggunakan mata uang nasional mereka agar mempercepat perdagangan dengan mitra internasionalnya.

Tren ini semakin didukung oleh anggota BRICS, yang telah bergeser dari menggunakan dolar dan euro untuk penyelesaian transaksi perdagangan.

Pada bulan Agustus, Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin mengatakan, bahwa lebih dari 95% penyelesaian bersama antara Rusia dan mitra dagang terbesarnya, China dilakukan dengan menggunakan rubel atau yuan.

Putin sebelumnya menyatakan, bahwa penggunaan mata uang lokal alih-alih dolar atau euro "membantu menjaga pembangunan ekonomi bebas dari politik sejauh mungkin dalam konteks dunia saat ini."

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia menginginkan untuk bergabung dalam Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan (BRICS) dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10). Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan, sebenarnya Indonesia sebelumnya pernah ditawarkan untuk masuk menjadi anggota BRICS.

Akan tetapi, saat itu Indonesia masih fokus menjadi anggota G20, sebagai middle power atau ditengah. Akan tetapi, saat ini pemerintah Indonesia ingin lebih terbuka pada forum internasional, agar bisa menjaga hubungan baik dengan berbagai negara.

“Yang penting adalah menjaga semua hubungan dengan semua pihak itu balance. Ekonomi Indonesia itu terbuka. Karena terbuka dia harus aktif, nah aktifnya adalah dengan cara yang bebas,” tutur Edi kepada awak media, Jumat (25/10).

Edi menilai, bergabungnya Indonesia dengan BRICS fokus utamanya ada pada efisiensi ekonomi. misalnya dari sisi perdagangan, biaya logistik menjadi murah, proses transportasi bisa terjangkau, dan agar semuanya menjadi lebih mudah.

Adapun Edi membantah bahwa keinginan bergabung Indonesia dengan BRICS, akan mengganggu proses aksesi Indonesia dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Ia menjelaskan, bahwa OECD dan BRICS itu platform yang beda. OECD itu adalah lembaga benchmarking untuk standar, bukan trade block. Sehingga dalam OECD tidak ada perundingan, namun diskusi dan konsultasi.

Untuk diketahui, BRICS adalah kelompok informal yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, RRT, dan Afrika Selatan. Kelompok ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2006 untuk membahas isu-isu terkini global. Keanggotaannya diperluas pada tahun 2023 dengan bergabungnya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Persatuan Emirat Arab.

BRICS dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik dan budaya antara negara-negara anggotanya, serta untuk meningkatkan pengaruh mereka di tingkat global.

Sementara itu, OECD adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan. OECD sudah beranggotakan 38 negara. Sebagian negara anggota memiliki ekonomi berpenghasilan tinggi.

Edi menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan Indonesia agar bisa menjadi negara maju adalah bergabung dengan OECD.

“Jadi kita sebagai negara berkembang akan menjadi negara maju, maka ukurannya bukan lagi produk domestik bruto (PDB), ukurannya human development index,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan negara-negara BRICS usai resmi menjadi negara mitra kelompok tersebut.

Hal tersebut dia ungkapkan ketika menghadiri pertemuan puncak kelompok tersebut untuk pertama kalinya pada pekan ini. Chinh juga mengadakan pertemuan dengan para pemimpin China dan Rusia.

Sebelumnya, Vietnam dan tiga negara Asia Tenggara lain yakni Malaysia, Indonesia, dan Thailand telah resmi menjadi negara mitra (partner countries) BRICS.

Mengutip Reuters pada Jumat (25/10/2024), Chinh tidak menyatakan secara eksplisit ketertarikan Vietnam untuk bergabung dengan kelompok tersebut, sebuah langkah yang dapat membawa negara Asia Tenggara yang dikuasai partai komunis itu lebih dekat dengan China dan Rusia, tetapi mungkin berdampak pada hubungan dengan Amerika Serikat.

"Chinh menegaskan Vietnam siap bekerja sama dengan negara-negara BRICS dan komunitas internasional untuk mewujudkan gagasan bekerja sama membangun dunia yang lebih baik untuk semua," kata pemerintah dikutip dari portal onlinenya pada hari Jumat.

Seorang pejabat Vietnam mengatakan kepada Reuters sebelum pertemuan puncak BRICS selama tiga hari di kota Kazan, Rusia yang berakhir kemarin, bahwa Vietnam tertarik untuk bergabung dengan blok tersebut, namun waktu dan ruang lingkup penerapannya tidak jelas.

Seorang pejabat dari negara BRICS mengatakan Vietnam telah menyatakan minatnya untuk menjadi mitra, yang merupakan sebuah langkah menuju kemungkinan keanggotaan.

Deklarasi akhir KTT tersebut mengatakan para anggota mendukung "modalitas Kategori Negara Mitra BRICS," tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan puncak tersebut bahwa lebih dari 30 negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung tetapi tidak jelas kondisinya.

Terlepas dari permohonan resmi apa pun, hubungan Vietnam dengan negara-negara BRICS sudah kuat: Rusia adalah pemasok senjata terbesar dalam sejarahnya dan Tiongkok adalah mitra ekonomi utama.

Chinh mengadakan pertemuan bilateral di Kazan dengan Putin dan pimpinan perusahaan tenaga nuklir Rusia Rosatom untuk meningkatkan kerja sama energi pada saat Vietnam sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan program energi nuklirnya, kata pemerintah Vietnam.

Ia juga bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan hubungan kereta api antara kedua tetangga tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas.

Hubungan Blok Barat dan BRICS

Pusat industri dan eksportir utama ke Amerika Serikat dan Eropa ini telah lama menerapkan kebijakan luar negeri yang seimbang yang bertujuan menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan dunia.

Namun, kesetaraan jarak mungkin akan lebih sulit dipertahankan jika Vietnam secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Hal ini mengingat BRICS adalah kelompok yang didominasi oleh China dan Rusia dan dipandang oleh beberapa pihak sebagai klub bagi negara-negara yang bersedia menantang tatanan global yang dianggap dipimpin oleh Barat.

BRICS merupakan singkatan dari Brazil, Russia, India, China dan South Africa. Kelompok ini telah berkembang menjadi sembilan anggota, ditambah tahun lalu Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia dan Mesir.

Banyak negara lain yang telah mengajukan permohonan, termasuk mitra regional Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Namun demikian, permohonan Vietnam mungkin akan mendapat tanggapan yang kurang baik dibandingkan permohonan lain di Washington setelah pemerintahan Biden menginvestasikan modal politik yang besar untuk meningkatkan hubungan tahun lalu.

Kedutaan Besar AS di Hanoi tidak membalas permintaan komentar. Negara-negara Barat tentu saja tidak akan senang dengan keputusan seperti itu, namun mereka juga tidak ingin ikut campur, kata seorang diplomat Barat yang berbasis di Hanoi.

JAKARTA - Terlalu lama menimbang untuk bergabung di antara BRICS atau OECD , diyakini bisa menghadirkan skenario terburuk buat Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyarankan, agar Indonesia segera memutuskan langkah kedepan.

"Menghabiskan waktu terlalu lama untuk memilih dan memilah akan menghasilkan skenario terburuk bagi Indonesia, yaitu bukan anggota keduanya. Kalaupun bergabung nantinya akan sangat terlambat dan tidak ikut terlibat dalam diskursus penting penyusunan garis kebijakan keduanya," terangnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dikatakan Wijayanto, menjadi anggota blok negara- negara berkembang BRICS tidak harus diartikan menjaga jarak dengan Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (USD). Ia mencontohkan negara-negara seperti India, UEA (Uni Emirate Arab), Brazil dan Arab Saudi masih menjadi teman dekat Amerika Serikat meskipun mereka anggota BRICS.

Sebaliknya lanjutnya, menjadi anggota OECD tidak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS terutama China dan Rusia. Hal itu lantaran, OECD dan BRICS bukanlah blok yang rigid, sehingga masing-masing anggota tetap bebas melakukan kerjasama.

"Dalam konteks ini, pertimbangan kita mestinya lebih pragmatis bukan politis, mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia itulah yang akan dipilih," imbuhnya.

Wijayanto beranggapan, OECD jelas ingin mempertahankan status quo, dimana beberapa negara Barat ingin mendominasi ekonomi dunia termasuk yang berkaitan dengan sistem perdagangan dunia dan sistem moneter. Sebagai contoh, dolar AS menjadi reserve currency dunia dan WTO yang menjadi wadah.

Sementara BRICS ingin melakukan terobosan dari yang paling ekstrem yaitu Dedolarisasi dengan membentuk mata uang alternatif pengganti dolar AS (USD), seperti dipelopori oleh Rusia dan China.

Rusia semakin semangat mewujudkannya setelah negara Barat membekukan aset-aset Rusia di luar negeri pasca konflik dengan Ukraina, yang membuat banyak negara cemas dan bertanya-tanya.

"Jika ini bisa terjadi pada Rusia, pasti bisa juga terjadi pada mereka. Hingga agenda yang lebih moderat, seperti kerjasama dagang dan pembentukan sistem pembayaran alternatif menggunakan mata uang lintas negara BRICS, ide ini dimotori salah satunya oleh India," papar Wijayanto.

Ia menambahkan, kalau pun akhirnya Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS, maka idealnya Indonesia menjadi bagian moderat yang mendorong kerjasama dagang serta mewujudkan sistem pembayaran baru yang tidak terlalu tergantung pada dolar AS.

Apalagi, sistem moneter saat ini cenderung tidak sehat karena USD mewakili lebih dari 90% reserve dan mata uang perdagangan dunia. Selain itu, Amerika Serikat juga cenderung menyalahgunakan posisi itu dengan menerbitkan utang berlebih yang kemudian dibiayai oleh banknote yang mereka terbitkan.

"Idealnya US Dolar akan tetap menjadi mata uang penting, tetapi dunia perlu alternatif. Hal ini agar otoritas moneter dan Pemerintah Amerika Serikat lebih berhati-hati mengelola ekonominya," tegasnya.

Oleh sebab itu, Wijayanto menyampaikan bahwa skenario terbaik adalah bergabung dengan keduanya seperti yang coba dilakukan Thailand dan Turki, yang merupakan anggota OECD namun mendaftar menjadi anggota BRICS, karena memang tidak ada ketentuan formal yang tidak memungkinan hal ini terjadi.

Kemudian skenario terbaik kedua adalah memilih salah satu. Namun apabila harus memilih, maka Indonesia harus memprioritaskan forum yang lebih menghargai posisi Indonesia. Indikatornya sederhana, yaitu yang paling mungkin dieksekusi dengan cepat.

"Jika memilih OECD, tentunya kita perlu afirmasi bahwa berbagai perjanjian dagang yang masih menggantung, akan segera dituntaskan. The worst scenario adalah kita dalam posisi digantung; tidak menjadi bagian dari keduanya adalah, akibat kita ragu menentukan sikap. Kita sudah terlalu lama dalam posisi ini dan harus segera diakhiri," pungkas Wijayanto.

Sebagai informasi, minat Indonesia bergabung BRICS ini terungkap dari penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024).

Perlu diketahui, sejatinya pada 2023 lalu, Indonesia memang telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung. Namun saat itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mengkaji lebih dahulu manfaatnya dan menyatakan tidak ingin tergesa-gesa dengan tawaran tersebut.

JAKARTA - Indonesia dan tiga negara di Asia Tenggara ( ASEAN ) tengah menjajaki menjadi anggota BRICS . Niat Indonesia ini ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis (25/10/2024) waktu setempat.

Adapun, BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang. Istilah BRICS diambil dari akronim negara-negara yang menjadi anggota sekaligus inisiatornya, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Lantas bergabungnya Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand, akan menggeser dominasi dolar alias dedolarisasi dalam ekosistem perdagangan internasional?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal menilai, masuknya empat negara Asia Tenggara menjadi 13 mitra baru BRICS tidak serta merta menghilangkan dominasi mata uang Amerika Serikat (AS), sekalipun langkah dedolarisasi bisa dilakukan.

Menurutnya, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang notabene merupakan inisiatornya BRICS pun masih menggunakan dolar saat melakukan perdagangan global. Faisal memastikan, bertambahnya anggota baru juga tidak langsung membuat negara BRICS memakai mata uang non dolar, terutama di bidang ekspor dan impor.

?Di sini kan tidak lantas dipakai dalam perdagangan di negara-negara (BRICS). Jadi China, Russia, Brazil, India itu masih pakai dolar, jadi tidak serta-merta lantas tidak pakai dolar itu, jadi perlu dipahami oleh masyarakat itu,? ujar Faisal kepada MNC Portal, Jumat (25/10/2024).

Sejumlah negara yang tergabung dalam BRICS memang berencana menggantikan dolar sebagai mata uang transaksi antar negara. Indonesia juga memulai menghilangkan ketergantungan mata uang Negeri Paman Sam dengan melakukan beberapa inisiatif strategis sebelumnya.

Faisal menilai, proses dedolarisasi dapat dimulai dengan membuat kesepakatan antara negara BRICS. Aksi local currency settlement (LCS) sudah ditunjukan Indonesia dengan beberapa negara mitra pada tahun lalu.

LCS sendiri merujuk pada penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara.

Pada 2023, Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan (Korsel) menyepakati kerja sama perihal implementasi transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal masing-masing kedua negara.

Saat itu, Indonesia telah menggagas diversifikasi penggunaan mata uang selain dolar AS untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. ?Nah tapi kalau mau berbicara masalah dedolarisasi itu kan ada mekanismenya,? paparnya.

?Indonesia sudah lakukan kerja sama dengan beberapa negara saat ini, kita sudah lakukan dengan Thailand kita sudah lakukan dengan Malaysia, Korea, China, Jepang nah itu ada dua kesepakatan namanya Local Currency Agreement atau Local Currency Development,? ucap dia.