JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke lima negara dalam 16 hari.

Lima negara yang Prabowo kunjungi yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris. Prabowo telah bertolak ke China pada Jumat (8/11/2024) tadi.

Teddy dan Sugiono bergabung dalam rombongan utama Prabowo di pesawat kepresidenan dengan kode PK-GRD. Mereka berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Pesawat tersebut lepas landas dari Jakarta pada pukul 10.30 WIB ini menuju ke Beijing, China. China menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo usai dilantik.

Pada pukul 18.30 waktu setempat, pesawat kepresidenan PK-GRD ini tiba di Beijing Capital International Airport, China.

Setelah pesawat berhenti sempurna, Prabowo menuruni tangga pesawat kemudian disambut oleh Menteri Pertanian dan Pedesaan China Han Jun serta Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong.

Selain itu, tampak juga sejumlah menteri yang tiba lebih dulu untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo, yaitu Menko Perekonomian Airlangga, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI untuk China, serta anak kecil yang memberikan buket bunga.

Tampak pula pasukan jajar kehormatan turut menyambut dan mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan.

Selama berada di China, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan juga menghadiri beberapa agenda resmi lainnya.

Usai dari China, Presiden Prabowo langsung menuju Washington DC, Amerika Serikat untuk memenuhi undangan Presiden Joe Biden.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan dirinya akan memulai kunjungan luar negerinya dengan berkunjung ke China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brazil, dan Inggris.

"Pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah RI akan melaksnakan kunjungan ke luar negeri. Pertama memenuhi undangan dari Presiden China. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden AS. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru. Dari Peru hadir KTT G20 di Brazil," ujar Prabowo dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap manfaat Indonesia bergabung dalam keanggotan organisasi BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terhadap iklim usaha nasional.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024).

Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi.

"Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam," ujarnya

Terkait manfaat keekonomian dari keanggotan pada BRICS dan OECD, Shinta menilai hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena memiliki aspek berbeda dengan kerja sama komprehensif.

"Ini bukan seperti comprehensive economy partnership agreement seperti dengan EU, kalau EU itu dampaknya langsung karena dia kan ke market access kepada perdagangan ke investasi itu kan ada dampaknya itu lain," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini [RI bergabung ke BRICS dan OECD] mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approach-nya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply [ke BRICS], Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?' pada Rabu (30/10/2014).

Wijayanto memaparkan salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south.

Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Bisnis.com, JAKARTA - China siap menyambut Indonesia untuk bergabung dengan keluarga besar BRICS. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan BRICS merupakan mekanisme yang terbuka dan inklusif.

"Kami menyambut lebih banyak mitra yang berpikiran sama, termasuk Indonesia, untuk bergabung dengan keluarga BRICS," katanya dalam konferensi pers di Beijing, China dikutip dari Antara, Selasa (29/10/2024).

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS sebagai wujud politik luar negeri bebas aktif. Hal itu disampaikan utusan Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia yang digelar 24 Oktober 2024,

Dalam KTT BRICS ke-16, Indonesia secara resmi diakui sebagai negara mitra BRICS bersama 12 negara lainnya. Negara-negara Asia Tenggara yang turut menjadi mitra BRICS selain Indonesia adalah Malaysia, Thailand dan Vietnam.

"Sebagai platform penting bagi ekonomi yang masih berkembang maupun negara-negara berkembang untuk meningkatkan solidaritas dan kerja sama serta menegakkan kepentingan bersama, mekanisme kerja sama BRICS telah menjadi kekuatan positif dan stabil untuk kebaikan dalam hubungan internasional," papar Lin Jian.

Lin Jian menyebut Indonesia sebagai salah satu negara berkembang utama dan ekonomi yang juga sedang berkembang punya peran penting dalam konstelasi global.

Menurutnya, Indonesia juga telah terlibat aktif dalam kerja sama 'BRICS Plus' dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, Menlu Sugiono mengatakan keinginan RI bergabung dalam BRICS menunjukkan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara Selatan Global (Global South).

Untuk itu, Sugiono mengajukan tiga langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dengan negara-negara Selatan Global. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan sehingga negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka kepada negara berkembang.

Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral supaya lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional juga harus diperkuat dengan sumber daya yang memadai, ucap Menlu RI.

Ketiga, Indonesia mendorong BRICS untuk menjadi perekat demi menguatkan solidaritas antara negara-negara berkembang.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, ataupun pemajuan sumber daya manusia.

Sebagai pembina jembatan antara negara-negara berkembang dengan negara maju, Indonesia juga berkomitmen meningkatkan keterlibatan nasional dalam forum-forum lain selain BRICS, serta melanjutkan dialog dengan negara-negara maju.

BRICS didirikan pada 2009 dengan anggota Brazil, Rusia, India, dan China, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2011, yang kemudian akronim dibentuk dari huruf pertama negara anggota tersebut.

Blok ini sekarang telah diperluas untuk mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab yang bergabung pada Desember 2023, tetapi kelompok tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nama BRICS. Secara akumulasi, populasi penduduk BRICS mencakup 43 persen populasi dunia.

Adapun nilai perdagangannya mencapai 16% perdagangan global. BRICS juga menyumbang seperempat dari ekonomi global, mencakup seperlima dari perdagangan global.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum genap satu minggu menjabat, Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam forum BRICS Plus Summit di Kazan pada 24 Oktober 2024. Di mana, Indonesia menyatakan akan bergabung dalam aliansi yang beranggotakan 5 negara besar yakni Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, pendaftaran resmi Indonesia ke dalam BRICS tersebut semakin menegaskan ketergantungan Indonesia pada China.

"Padahal tanpa BRICS dari sisi investasi dan perdagangan Indonesia, porsi China sudah sangat besar," ujar Bhima dalam keterangan resmi, Senin (28/10).

Bhima mencatat, impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam sembilan tahun terakhir, dari US$ 29,2 miliar pada 2015 menjadi US$ 62,1 miliar pada 2023.

Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023.

Selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerjasama bilateral dengan China, menurut Bhima proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta China di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Hl ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Kecelakaan kerja yang terjadi di IMIP berulang kali menunjukkan standarisasi dan pengawasan proyek investasi China masih lemah. Padahal Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah komoditas secara berkualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.

Diversifikasi asal investasi yang bisa membantu Indonesia naik kelas merupakan strategi utama.

"Ketergantungan pada China juga membuat perekonomian lebih rapuh," ungkapnya.

Bhima menambahkan di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian. Kondisi ini idealnya direspon dengan penguatan diversifikasi negara mitra di luar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS.

JAKARTA, ID – Indonesia terus memperkuat hubungan internasional dengan negara-negara lain, dengan berperan aktif dalam forum-forum global dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS dan OECD. Dengan memegang sikap politik bebas aktif maka Indonesia harus bisa menjalin kerja sama ekonomi dengan banyak negara.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, Indonesia perlu segera memutuskan langkah ke depan. Bila terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memilih dan memilah akan menghasilkan skenario terburuk bagi Indonesia, yaitu bukan anggota keduanya. Kalaupun bergabung akan sangat terlambat dan tidak dilibatkan dalam penyusunan garis kebijakan keduanya. 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dikabarkan akan hadir di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Provinsi Jawa Tengah, untuk mengikuti agenda Retret Kabinet Merah Putih di hari kedua, Sabtu (26/10/2024).

Hal ini dikonfirmasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Akmil Magelang, Sabtu, menjawab ketidakhadiran Menlu Sugiono pada agenda retret kabinet di hari pertama, Jumat (25/10).

"Beliau sudah sampai semalam. Jadi, pagi ini sudah bergabung dalam kegiatan," katanya melalui pesan singkat, dikutip dari Antara.

Hasan, saat dikonfirmasi sedang berada dalam satu ruangan pembekalan materi seputar program hilirisasi, memastikan Sugiono hadir bersama para menteri, wakil menteri, kepala lembaga, staf khusus presiden, penasihat presiden, dan utusan khusus presiden di ruang kelas mengikuti jalannya pembekalan.

"Sekarang kita masih mengikuti materi di kelas," katanya.

Adapun Menlu Sugiono tidak hadir dalam agenda pembekalan hari pertama dikarenakan ia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober 2024.

Sugiono menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo dan menjadi tugas pertamanya sebagai Menteri Luar Negeri RI.

Menyampaikan pidatonya di KTT BRICS, Sugiono juga sempat menyampaikan permintaan maaf Presiden Prabowo Subianto yang tak bisa hadir.

"Izinkanlah saya untuk menyampaikan salam dari Presiden Subianto, yang sayangnya tidak bisa hadir karena komitmennya setelah dilantik empat hari yang lalu, meskipun antusias untuk menghadiri pertemuan ini," ujarnya, dikutip Jumat (25/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono berpidato di acara BRICS and Global South Meeting 'BRICS and Global South: Joint Building of a Better World' di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024), waktu setempat. Acara itu turut dihadiri salah satunya yakni Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam keterangan yang disampaikan olehnya, Sugiono mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kelompok BRICS kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai utusan Presiden, Sugiono menyebut Prabowo tidak bisa hadir karena tengah memenuhi komitmennya setelah dilantik akhir pekan lalu, Minggu (20/10/2024).

Komitmen dimaksud tidak lain dari pembekalan atau retreat yang digelar untuk para menteri, wakil menteri hingga kepala badan/lembaga di Kabinet Merah Putih, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Izinkanlah saya untuk menyampaikan salam dari Presiden Subianto, yang sayangnya tidak bisa hadir karena komitmennya setelah dilantik empat hari yang lalu, meskipun antusias untuk menghadiri pertemuan ini," ujarnya, dikutip Jumat (25/10/2024).

Sugiono lalu menyoroti bahwa persaingan global saat ini menghalangi kolaborasi. Tidak hanya itu, ketidakpercayaan terhadap satu sama lain membahayakan usaha bersama untuk pembangunan.

Belum lagi, pengabaian terhadap hukum internasional mengancam harapan untuk perdamaian.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan tragedi kemanusiaan di Palestina dan Lebanon, yang dipicu oleh perang Israel. Konflik di Gaza pun sudah berumur satu tahun saat ini.

"Bulan ini menandakan satu tahun sejak perang Israel terhadap Gaza di mana sedikitnya 5% populasi terbunuh, 72% permukiman hancur dan 84% fasilitas kesehatan rusak atau dihancurkan, serta sistem pendidikan lumpuh," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024).

Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Namun, dia juga menegaskan hal ini bukan berarti Indonesia akan memihak satu kubu tertentu.

"Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," kata Sugiono dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

Sugiono mengatakan prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia. Lewat BRICS, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South.

Sugiono menilai BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South.

Selain itu, Sugiono juga mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, di mana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka.

Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.

Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Di sisi lain, Sugiono juga mengatakan Indonesia akan melanjutkan keterlibatan di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju. Contoh konkrit keberlanjutan ini, antara lain, adalah Presiden Prabowo Subianto yang akan mengikuti KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan depan.

Sementara itu, Sugiono mengatakan dirinya juga diundang menghadiri pertemuan Tingkat Menlu kelompok negara maju G7 expanded session di Fiuggi, Italia.

"Hal ini menegaskan peran penting Indonesia sebagai bridge builder atau jembatan antara negara berkembang dan negara maju," katanya.

Adapun, Sugiono juga menyampaikan pesan Presiden tentang anti penjajahan dan anti penindasan. Secara khusus, dia menekankan solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian global dan menggaris-bawahi krisis yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.

"Indonesia tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab," katanya.

Sugiono menambahkan Indonesia menyerukan gencatan senjata dan penegakkan hukum internasional, serta pentingnya dukungan berkelanjutan untuk pemulihan Gaza.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, secara terbuka menyampaikan minat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, hari Kamis (24/10).

Menlu Sugiono menekankan solidaritas dan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global, termasuk krisis yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.

"Indonesia tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab. Indonesia menyerukan gencatan senjata dan penegakkan hukum internasional, serta pentingnya dukungan berkelanjutan untuk pemulihan Gaza," ungkap Menlu.

Pada pertemuan tersebut, Menlu juga mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Ada tiga poin yang disampaikan, yaitu:

1. Menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, dimana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka.
2. Mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.
3. Menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Tonton:Bukan Negara Barat, Putin Optimistis BRICS yang Bakal Dorong Ekonomi Global

​Minat Indonesia Bergabung dengan BRICS

Menurut Menlu Sugiono, bergabungnya Indonesia dengan BRICS adalah bagian dari penerapan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak lama.

Menlu menegaskan bahwa bergabung dengan BRICS tidak akan membuat Indonesia condong ke kubu tertentu.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Menlu melihat bahwa program BRICS sejalan dengan program kerja Kabinet Merah Putih, terutama perihal ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan sumber daya manusia.

"Lewat BRICS, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South. Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," lanjut Menlu.

BRICS adalah kelompok negara yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrikas Selatan.

Kelompok ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2006 untuk membahas isu-isu terkini global. Pada tahun 2023, jumlah anggotanya bertambah dengan bergabungnya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

KAZAN, investor.id – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menyampaikan keinginan Pemerintah RI untuk bergabung dalam keanggotaan BRICS. Pernyataan yang diungkapkan dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia itu sekaligus mengumumkan bahwa proses Indonesia untuk bergabung telah dimulai.

Menurut Sugiono, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Ini juga tidak berarti ikut kubu tertentu, melainkan sebagai wujud partisipasi aktif di semua forum.

“Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia. Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South. Namun kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju,” demikian penjelasan Sugiono, dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (24/10/2024)

Dalam kesempatan itu, Menlu Sugiono mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, di mana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka.

Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.

Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Mengutip dari laman X, BRICS telah secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi ini sebagai negara mitra (bukan anggota penuh), yakni Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menyampaikan keinginannya bergabung dengan aliansi kerja sama ekonomi BRICS, yang merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Hal ini disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, pada Kamis (24/10/2024).

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," ujar Menlu Sugiono dalam keterangan pers pada Jumat (25/10/2024).

Sugiono juga memaparkan langkah konkret yang akan diambil untuk memperkuat kerja sama BRICS dengan negara-negara di dunia selatan.

Pertama, BRICS akan menegakkan hak pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang, termasuk penyediaan ruang kebijakan yang memadai.

Ia menekankan bahwa negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka dalam hal ini.

Kedua, Sugiono menyatakan pentingnya mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini.

Institusi internasional perlu diperkuat dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.

"Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang," tulis Kementerian Luar Negeri dalam rilisnya.

Menlu Sugiono juga menambahkan bahwa prioritas BRICS sejalan dengan program kerja Kabinet Merah Putih, yang mencakup ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan sumber daya manusia.

Dia menegaskan, melalui BRICS, Indonesia berkomitmen untuk mengangkat kepentingan bersama negara-negara dunia selatan.

"Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," kata Sugiono.

"Namun, kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju," ujarnya.

Kazan: Indonesia sampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Mewakili Presiden RI, Menteri Luar Negeri RI sebagai Utusan Khusus menyampaikan pesan Presiden tentang antipenjajahan dan antipenindasan.

Secara khusus, Menlu Sugiono tekankan solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian global dan menggaris-bawahi krisis yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.
"Indonesia tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab," tegas Menlu Sugiono, dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri, Kamis 24 Oktober 2024.

Indonesia menyerukan gencatan senjata dan penegakkan hukum internasional, serta pentingnya dukungan berkelanjutan untuk pemulihan Gaza. Selanjutnya Menlu mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South.

“Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, dimana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka,” ujar Menlu.

“Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya,” kata Menlu Sugiono.

Menlu Sugiono menambahkan langkah konkret terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negaranegara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif," demikian disampaikan Menlu Sugiono.

"Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum."

“Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia,“ tambah Menlu Sugiono.

Lewat BRICS, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South. "Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," lanjut Menlu Sugiono.

"Namun kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju,” tegasnya.

Contoh konkret keberlanjutan ini, antara lain, "Bulan depan Bapak Presiden akan ikuti KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, sementara saya juga diundang menghadiri pertemuan Tingkat Menlu kelompok negara maju G7 expanded session di Fiuggi, Italia, " kata Menlu Sugiono.

Hal ini menegaskan peran penting Indonesia sebagai bridge builder atau jembatan antara negara berkembang dan negara maju.

Menlu Sugiono juga menggunakan kesempatan di Kazan untuk melakukan berbagai pertemuan bilateral utamanya dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov sebagai tuan rumah, dan negara mitra sahabat lain, yakni Sekjen PLO Palestina, Menlu Tiongkok, India, Thailand, Menteri Ekonomi Malaysia dan Presiden New Development Bank.

Selain itu, Menlu Sugiono melakukan pembicaraan perkenalan via telepon dengan Menlu Singapura dan Kamboja. BRICS adalah kelompok informal yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

Kelompok ini pertama kali diinisiasi pada 2006 untuk membahas isu-isu terkini global. Keanggotaannya diperluas pada tahun 2023 dengan bergabungnya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)