Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO) tercatat menembus rekor tertinggi sebesar 4.952 ringgit per ton kemarin, Kamis (7/11/2024). Analis melihat harga CPO yang tinggi ini dapat menjadi katalis positif bagi emiten CPO.

Analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wibowo menjelaskan penguatan harga CPO saat ini dipengaruhi oleh potensi stok yang menurun akibat musim hujan.

"Di sisi lain, permintaan CPO juga masih tinggi didorong dari adanya penggunaan CPO untuk biodiesel di Indonesia," kata Azis, Jumat (8/11/2024).

Selain itu, lanjutnya, terdapat lonjakan impor CPO dari India pada Oktober lalu yang membuat harga CPO mengalami penguatan.

Azis melihat faktor-faktor tersebut menjadi katalis positif bagi emiten CPO, mengingat adanya pemotongan levy yang bisa mengurangi biaya.

Adapun, Azis memberikan rekomendasi untuk membeli saham PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) dengan target harga Rp1.415 per saham.

Sebagai informasi, saham LSIP ditutup menguat hari ini dengan naik 0,40% ke level Rp1.245 per saham. Saham LSIP diperdagangkan pada level Rp1.225-Rp1.260 per saham hari ini.

Saham LSIP telah menguat 39,89% secara year to date atau sejak awal tahun, dan telah menguat 50% sejak tiga bulan terakhir.

Hingga akhir September 2024, LSIP mencatatkan penjualan sebesar Rp2,92 triliun, sama dibandingkan dengan periode 9 bulan 2023. Hal ini terutama karena penurunan volume penjualan yang sebagian diimbangi oleh kenaikan harga jual rata-rata produk sawit.

Secara operasional, produksi CPO LSIP turun 10% pada periode Januari-September 2024 menjadi 194.000 ton. Sebelumnya, pada periode Januari-September 2023 produksi CPO LSIP adalah sebesar 216.000 ton.

LSIP atau Lonsum mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp803 miliar. Laba bersih ini naik 76% secara tahunan dari Rp458 miliar pada periode yang sama tahun lalu, terutama karena kenaikan laba usaha.

-----

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo menilai program tumpang sari lahan sawit dengan tanaman pangan yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bisa melindungi lingkungan dari deforestasi. Program ini juga dapat meningkatkan produktivitas.

Tumpang sari bertujuan agar lahan tetap menghasilkan sementara tanaman sawit masih dalam proses replanting. "Soal lingkungannya bisa jadi selesai. Sawitnya tumbuh lebih produktif, tidak membuka lahan baru," ujar dia ditemui dalam acara Indonesia Palm Oil Conference di Badung, Bali, Jumat (8/11/2024).

Dirinya menilai program ini bakal menjadi beleid yang efektif dalam melindungi hutan Indonesia dari deforestasi, sambil meningkatkan produktivitas sawit, serta memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo. "Menolong lingkungan dalam pengertian lebih produktif, enggak membuka lahan baru," katanya

Meski demikian, Sudarsono mengatakan pemerintah perlu memperhatikan program tersebut agar tidak membebani para pengusaha sawit di Tanah Air, mengingat biaya produksi untuk melakukan tumpang sari tanaman pangan cukup tinggi. Selain itu, ia ingin pemerintah memastikan penyerapan tanaman pangan hasil panen dari lahan sawit tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta kepada para pengusaha sawit untuk turut memproduksi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai di lahan sawit yang dimiliki dengan sistem tumpang sari guna membantu mewujudkan program swasembada pangan.

Wamentan dalam perhelatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC 2024) and 2025 Price Outlook di Bali, Kamis (7/11) menyatakan sistem tersebut bisa dilakukan saat lahan sawit yang dimiliki para pengusaha sedang dilakukan peremajaan, sehingga sambil menunggu pohon tersebut berproduksi, bisa dilakukan penanaman tanaman pangan.

Selanjutnya, menurut dia, potensi penambahan produksi pangan tersebut bisa diwujudkan mengingat Indonesia memiliki lahan sawit sebesar 17 juta hektare, sementara lahan baku sawah yakni hanya 7,4 juta hektare.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten CPO, PT FAP Agri Tbk. (FAPA) berencana untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback dan menyediakan dana sebanyak-banyaknya Rp1,55 triliun.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Manajemen FAP Agri menjelaskan perseroan berencana membeli kembali sebanyak-banyaknya 292,2 juta saham, dengan perkiraan jumlah nilai nominal saham yang akan dibeli kembali Rp1,55.

"Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan sebanyak-banyaknya 8,05% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan perkiraan jumlah nilai nominal adalah Rp1,55 triliun, dengan jumlah maksimum 292,2 juta saham," tulis manajemen, Rabu (6/11/2024).

Manajemen melanjutkan, buyback akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 bulan setelah disetujui oleh RUPSLB. Adapun RUPSLB akan dilakukan pada 13 Desember 2024.

FAPA juga menjelaskan pertimbangan utama dalam melakukan buyback ini adalah untuk menjaga harga saham FAPA pada tingkat yang baik bagi pemegang saham. Buyback menurut manajemen juga akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi FAPA untuk mengelola modal jangka panjang.

Manajemen FAP Agri juga menuturkan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun sejak tanggal pembelian kembali saham.

Untuk melakukan buyback ini, FAPA menggunakan kas internal sebagai sumber pendanaan. Hal ini akan mengakibatkan turunnya kas internal FAPA dengan nilai penurunan maksimum sebesar Rp1,55 triliun.

FAPA juga menyampaikan sebelumnya program buyback 5% saham atau 180 juta saham, dengan dana yang disiapkan Rp900 miliar, akan berakhir pada 21 Desember 2024.

Realisasi buyback tersebut sampai Rabu (6/11/2024) adalah sebesar Rp375,37 miliar, dengan jumlah saham yang dibeli kembali sebanyak 70,74 juta saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 537 perusahaan sawit tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama 8 tahun. Mereka melakukan kegiatan penanaman di atas tanah negara tanpa izin.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Undang-undang (UU) No.39/2014 tentang Perkebunan, pada Oktober 2016.

MK membatalkan pasal yang mengatur bahwa orang yang boleh berbudidaya menanam tanaman pekebunan, adalah orang yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak atas tanah. Aturan itu diubah dari 'dan/atau' menjadi 'dan'.

"Karena 'dan atau' berubah menjadi 'dan' maka berarti setiap yang menanam kelapa sawit yang budidaya itu harus, satu punya IUP perkebunan, satu punya HGU. Nah, akibat keputusan itu ada 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak punya HGU," jelasnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Nusron menyebut, 537 perusahaan sawit yang tidak memiliki HGU tersebut berada salam kurun waktu 8 tahun yakni 2017 hingga 2024. Mereka melakukan kegiatan penanaman sawit di atas tanah negara tanpa izin.

Dengan demikian, lanjut Nusron, ada potensi denda yang menunggu perusahaan-perusahaan sawit itu. Hal tersebut tengah dikoordinaisikan oleh Kementerian ATR/BPN selama 100 hari pertama kerja dengan Jaksa Agung hingga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

ATR/BPN, kata Nusron, berkoordinasi dengan Kejagung apabila kegiatan 537 perusahaan sawit itu tergolong melanggar hukum atau tidak.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membahas apabila perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjut menanam sawit si atas tanah negara itu akan terganjar denda.

"Mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa? Selama 8 tahun atau bagaimana? Kita serahkan sama juru hitungnya BPKP. Targetnya sampai Desember ini harus selesai," ujar politisi Partai Golkar itu.

Adapun pada keterangan sebelumnya, Rabu (30/10/2024), Nusron membuka potensi pencabutan HGU kepada perusahaan-perusahaan dimaksud hingga penyitaan, apabila tidak membayar denda.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten CPO afiliasi Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) mencatatkan peningkatan laba bersih sepanjang 9 bulan 2024 menjadi Rp393,9 miliar.

Berdasarkan laporan keuangannya, TLDN mencetak pendapatan sebesar Rp2,86 triliun pada periode Januari-September 2024. Pendapatan ini turun 0,58% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,88 triliun.

Pendapatan TLDN ini dikontribusi oleh pendapatan dari minyak kelapa sawit sebesar Rp2,64 triliun, inti kelapa sawit sebesar Rp184,5 miliar, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp36,2 miliar.

Sementara itu, berdasarkan pelanggannya, pendapatan TLDN dikontribusi oleh PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp855,16 miliar, atau setara 29,81% dari total pendapatan. Lalu dari PT Karya Indah Alam Sejahtera sebesar Rp489,5 miliar, PT Energi Unggul Persada senilai Rp470,3 miliar, PT Green Global Utama sebesar Rp312,6 miliar, dan PT Karyanusa Ekadaya sebesar Rp383,12 miliar.

Di sisi lain, beban pokok penjualan TLDN turun dari Rp820,03 miliar, menjadi Rp644,11 miliar secara tahunan. Beban pokok penjualan ini turun 8,60% secara tahunan.

Alhasil, laba bruto TLDN meningkat 27,31% menjadi Rp820 miliar per kuartal III/2024, dari sebelumnya sebesar Rp644,1 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Laba bersih TLDN juga ikut meningkat menjadi Rp393,9 miliar, naik hingga 68,2% dibandingkan dengan per kuartal III/2023 yang sebesar Rp234,1 miliar.

Adapun total aset TLDN hingga akhir September 2024 adalah sebesar Rp5,48 triliun, naik dari akhir Desember 2023 yang sebesar Rp5,42 triliun.

Jumlah liabilitas TLDN turun menjadi Rp2,79 triliun per 30 September 2024, dari Rp2,96 triliun per 31 Desember 2023. Sementara itu, total ekuitas TLDN naik menjadi Rp2,69 triliun per kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp2,45 triliun per akhir 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek kinerja emiten CPO diperkirakan masih akan menarik di tengah sejumlah katalis positif yang diembuskan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Dua di antaranya, rencana pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan yang akan menggantikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan swasembada energi.

Analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wibowo menjelaskan prospek emiten CPO hingga akhir tahun masih cukup menarik, mengingat adanya pemotongan levy atau pungutan ekspor.

"Prospek emiten CPO juga cukup menarik dengan adanya program B40 dan B60," ucap Azis, Kamis (24/10/2024).

Azis juga mencermati, pemerintahan baru yang akan mengubah BPDPKS menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan harus bisa memaksimalkan tugasnya. Hal tersebut agar perkebunan yang dikelola seperti CPO, kakao, dan kelapa bisa berkembang.

"Jika sektor perkebunan bisa berkembang hal ini juga bisa memperbaiki dari sisi konsumsi masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, perubahan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Pemerintah melalui Perpres No.132/2024 resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Badan Pengelola Dana Perkebunan nantinya tidak hanya mengatur komoditas kelapa sawit, tapi juga kakao dan kelapa.

Badan Pengelola Dana Perkebunan ini dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Penggunaan dana akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

Terpisah, Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas Fath Aliansyah Budiman mengatakan ambisi Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dan energi menjadi katalis positif untuk sektor perkebunan sawit.

"CPO akan menarik untuk diperhatikan karena ada program B40," ucapnya.

Program B40 adalah program pemerintah untuk mempercepat implementasi biodiesel B40, campuran solar dengan 40% bahan bakar nabati.

Kinerja Emiten CPO Makin Subur

Pada perkembangan lain, dua emiten CPO sudah menyampaikan kinerja keuangan per kuartal III/2024. Emiten sawit Grup Triputra, PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) mencetak peningkatan laba bersih hingga kuartal III/2024 menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024 yang dipublikasikan Kamis (24/10/2024), TAPG tercatat membukukan pendapatan sebesar Rp6,24 triliun hingga kuartal III/2024. Pendapatan ini naik 3,37% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,03 triliun.

Berdasarkan produknya, pendapatan tersebut dikontribusikan oleh produk kelapa sawit dan turunannya sebesar Rp6,22 triliun, dan produk karet dan turunannya senilai Rp22,06 miliar.

Sementara itu, berdasarkan pelanggannya, pendapatan TAPG diperoleh dari PT Sinar Alam Permai senilai Rp1,6 triliun, PT Kutai Refinery Nusantara sebesar Rp1,52 triliun, dan dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) senilai Rp811,9 miliar.

Hingga 9 bulan 2024, TAPG mencatatkan beban pokok penjualan sebesar Rp4,23 triliun. Beban pokok penjualan ini turun 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,53 triliun.

Turunnya beban pokok penjualan ini membuat laba bruto TAPG meningkat 33,2% secara tahunan menjadi Rp2 triliun. Capaian ini naik dibandingkan dengan akhir kuartal III/2023 yang sebesar Rp1,5 triliun.

Alhasil, laba bersih TAPG juga ikut meningkat menjadi Rp1,61 triliun hingga akhir September 2024. Laba bersih ini naik 46,58% dibandingkan dengan akhir September 2023 sebesar Rp1,1 triliun.

Laba per saham TAPG pun ikut meningkat di periode ini menjadi Rp81 per saham, dari sebelumnya Rp56 per saham pada kuartal III/2023.

Sebelumnya, Corporate Secretary Triputra Agro Persada Joni Tjeng menjelaskan kondisi yang lebih basah akibat La Nina diperkirakan akan meningkatkan produksi TBS perseroan di masa yang akan datang. Meski demikian, La Nina diperkirakan akan sedikit menekan oil extraction rate (OER) CPO akibat proses polinasi atau penyerbukan yang terganggu.

Joni melanjutkan TAPG telah menyiapkan antisipasi mengenai La Nina ini. Dia menyebut, TAPG masih berfokus pada dua hal utama pada 2024.

Fokus pertama adalah optimalisasi hasil produksi melalui program Good Agronomy Practices. Adapun, fokus kedua adalah optimalisasi infrastruktur pendukung untuk memaksimalkan produksi dan pengiriman dalam segala kondisi iklim.

"Tantangan utama pada sisa tahun 2024 adalah curah hujan yang diperkirakan akan meningkat signifikan akibat La Nina yang akan menerpa Indonesia dan Malaysia," ucapnya, Jumat (20/9/2024).

Senada, emiten perkebunan sawit milik crazy rich Kalimantan Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) telah membukukan laba bersih Rp18,47 miliar pada kuartal III/2024, anjlok 82,97% secara tahunan (year on year/YoY).

Berdasarkan laporan keuangan, anjloknya laba PGUN terjadi seiring dengan penurunan penjualan 36,91% YoY menjadi Rp387,82 miliar pada kuartal III/2024, dibandingkan penjualan periode yang sama tahun sebelumnya Rp614,79 miliar.

Raupan penjualan PGUN bersumber dari penjualan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp355,25 miliar, turun 36,78% YoY. Kemudian, penjualan inti kelapa sawit sebesar Rp30,34 miliar, turun 37,06% YoY.

Selain itu, PGUN membukukan pendapatan cangkang sebesar Rp2,23 miliar pada kuartal III/2024, susut 51,52% YoY.

Berdasarkan pelanggan, penjualan terbesar PGUN didistribusikan kepada PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) yang merupakan perusahaan afiliasi, dengan persentase penjualan hingga 91,6% atau senilai Rp355,25 miliar dari total penjualan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SAMARINDA - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) melakukan intensifikasi lahan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 1.300 hektare untuk lima kabupaten, sebagai upaya untuk menyejahterakan rakyat, terutama para pekebun.

Dalam intensifikasi ini Disbun Kaltim memberikan bantuan pupuk NPK dan herbisida, sehingga dari bantuan tersebut akan digunakan pekebun untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit agar hasilnya melimpah.

"Selain bantuan saprodi perkebunan, para pekebun juga mendapat pembinaan dan pendampingan, khususnya dalam teknis budi daya, pemberdayaan petani, dan penguatan kelembagaan," ujar Kepala Disbun Kaltim Ence Achmad Rafiddin Rizal di Samarinda, Kaltim, Rabu (23/10/2024).

Ia mengingatkan kepada tim pendamping perkebunan di setiap daerah untuk terus melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan fasilitasi, guna memastikan program intensifikasi perkebunan sawit tersebut berhasil dengan baik.

Sedangkan lima kabupaten yang telah mendapat bantuan intensifikasi sawit tahun ini tersebut adalah di Kabupaten Paser seluas 1.000 hektare (ha), Penajam Paser Utara seluas 35 ha, Kutai Kartanegara seluas 75 ha, Kutai Timur 80 ha, dan Kabupaten Kutai Barat seluas 110 ha.

Ia merinci, untuk bantuan di Kabupaten Paser diperuntukkan bagi 27 kelompok tani (poktan), antara lain Poktan Margodadi seluas 52 ha dengan petani yang mendapat manfaat sebanyak 19 KK, Poktan Jaya Mulya seluas 50 ha dengan pekebun yang menerima manfaat sebanyak 18 KK.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Poktan Daya Taka seluas 35 KK dengan 21 KK, di Kutai Kartanegara untuk Poktan Mekar Sari 20 ha dengan 14 KK, Poktan Hambau Berseri 10 ha dengan 11 KK, Poktan Monggoh Raya 20 ha dengan 15 KK, dan Poktan Masa Kini seluas 25 KK dengan 24 KK.

Untuk Kabupaten Kutai Timur ada dua poktan, yakni Poktan Ketapang seluas 30 ha dengan 30 KK, dan untuk Poktan Tani Suka Maju seluas 50 ha dengan 35 ha.

Selanjutnya di Kabupaten Kutai Barat ada empat poktan, yakni Poktan Makmur Bersama seluas 30 ha dengan 20 KK, Poktan Bina Keluarga 25 ha dengan 25 KK, Poktan Cipta Karya seluas 25 ha dengan 23 KK, dan Poktan Maju Sejahtera seluas 30 ha untuk 26 KK,” kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA —Penguatan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke level tertinggi sepanjang 2024 menjadi katalis positif terhadap pergerakan harga saham emiten-emiten perkebunan sawit. Saham mana yang paling moncer?

Berdasarkan data Bloomberg, harga CPO kontrak Desember 2024 dibanderol 4.307 ringgit per ton. Level itu merupakan yang tertinggi sepanjang tahun berjalan 2024.

Adapun, level terendah CPO disentuh pada 3 Januari 2024 sebesar 3.514 ringgit per ton dan rata-rata harga CPO sepanjang tahun ini diperdagangkan di level 3.842,58 ringgit per ton.

Sejalan dengan kenaikan harga itu, mayoritas saham emiten-emiten perkebunan sawit dan produsen CPO bertenaga pada perdagangan Senin (7/10/2024) atau sepanjang sebulan terakhir.

Saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) memimpin penguatan harian dengan melonjak 14,71% ke posisi Rp975 pada perdagangan hari ini. Alhasil, saham DSNG mengemas kenaikan 18,9% dalam sepekan terakhir atau 14,71% dalam sebulan.

Senada, saham PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) terapresiasi 2,37% ke posisi Rp865, saham PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) menguat 1,52% ke posisi Rp6.700, saham PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) naik 2,9% ke posisi Rp1.065, dan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) menguat 2,75% ke posisi Rp1.120 per saham.

Selain itu, saham emiten sawit Grup Sinar Mas, PT SMART Tbk. (SMAR) naik tipis 0,77% ke posisi Rp3.910 dan saham PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) naik tipis 0,7% ke posisi Rp715.

Sebulan terakhir, saham LSIP naik 4,41%, AALI 1,13%, SGRO 0,99%, dan TAPG menguat 8,13%.

Melansir Bloomberg, kenaikan harga CPO ke level tertinggi sejak medio April 2024 sejalan dengan pelemahan nilai tukar ringgit sehingga membuat minyak sawit mentah lebih atraktif di mata pembeli internasional.

Selain itu, Direktur Pelindung Bestari Paramalingam Supramanjam mengatakan reli harga CPO juga didorong oleh melebarnya konflik geopolitik di Timur Tengah.

“Minyak nabati itu menjadi lebih atraktif untuk opsi biofuel saat harga minayk mentah meningkat,” tuturnya seperti dilansir Bloomberg, Jumat (4/10/2024).

Di sisi lain, ringgit Malaysia sudah melemah dalam 4 hari berturut-turut dan menuju level terendah dalam lebih dari 2 pekan. Hal itu dinilai membuat CPO lebih atraktif bagi pembeli global.

Ditambah lagi, India sebagai importir terbesar CPO diproyeksi meningkatkan pembelian minyak sawit untuk hari raya Diwali pada November 2024.

Supramanjam menambahkan pasar minyak sawit akan melanjutkan tren bullish hingga kuartal I/2025 dengan diwarnai aksi profit taking. Di sisi pasokan, dia memperkirakan volume produksi Malaysia akan flat cenderung melemah pada bulan ini dibandingkan dengan September setelah mencapai puncak produksi.

Bisnis.com, MEDAN – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Sumatra Utara (Gapki Sumut) bersiap menggelar kembali kompetisi lari melintasi perkebunan sawit di area Kebun Bengabing Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai (Sergai) pada Minggu (29/9/2024) besok.

Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan, gelaran bertajuk Oil Palm Marathon, Run for Sustainable Oil Palm merupakan ajang olahraga lari tahunan yang telah digelar sebanyak empat kali oleh Gapki Sumut.

“Tahun lalu di Kebun Bangun Bandar, Sergai, tahun ini Oil Palm Marathon kami gelar masih di Sergai, tapi di Kebun Bengabing,” kata Timbas kepada Bisnis, Jumat (27/9/2024).

Timbas mengatakan, Oil Palm Marathon merupakan upaya pihaknya untuk menunjukkan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah peserta lari, soal tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan yang telah dijalankan di Sumut.

Dia menyebut hal itu sebagai counter atas isu-isu negatif yang selama ini kerap disandingkan dengan perkebunan sawit, mulai dari penyebab kekeringan di lahan sekitar perkebunan, penyumbang emisi gas rumah kaca, hingga pemicu pemanasan global.

Timbas juga mengatakan bahwa Oil Palm Marathon dimaksudkan untuk menjadi model baru sport tourism, di mana lintasan marathon yang biasanya dilakukan di jalan raya, dipindahkan ke perkebunan sawit.

“Para peserta lari bisa sekaligus menikmati indahnya alam di perkebunan sawit, yang tentu telah didukung oleh fasilitas jalan yang cukup memadai serta kontur yang cukup menantang,” lanjutnya.

Adapun Oil Palm Marathon 2024 terdiri dari 4 kategori lintasan, yakni kategori 5K, 10K, half marathon 21K, hingga full marathon 42K.

Para pelari akan dilepas dari Kebun Bengabing mulai pukul 05.30 WIB, yang diawali oleh pelepasan para pelari kategori full marathon atau 42K.

Oil Palm Marathon, Run for Sustainable Oil Palm juga akan diisi oleh berbagai jenis bazaar dan door prizes. (K68)

LAMPUNG TENGAH, iNews.id - Anggota Satuan Resnarkoba Polres Lampung Tengah membongkar dan menggerebek gubuk yang ada di tengah kebun sawit. Tempat ini diduga dijadikan sebagai markas peredaran gelap narkoba.

Kasat Resnarkoba Polres Lampung Tengah AKP Widodo Prasojo mengatakan, anggotanya menindaklanjuti aduan dari masyarakat dengan membongkar gubuk tersebut.

“Pengaduan masyarakat itu menyebutkan di Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih marak beredar narkoba,” ujar Widodo saat dikonfirmasi, Kamis (12/9/2024).

Menurutnya seusai penyelidikan, petugas menemukan gubuk yang dimaksud. Posisinya di tengah perkebunan sawit. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti narkoba di gubuk milik seseorang berinisial AL tersebut.

“Saat kami gerebek tidak ada satu orang di gubuk itu. Tetapi kami temukan sejumlah barang bukti berupa plastik klip sisa pakai dan alat isap (bong)," katanya.

Widodo menambahkan, saat ini polisi telah mengamankan temuan di lokasi sebagai barang bukti. Sementara gubuknya dirobohkan dan dibakar untuk mencegah peredaran narkoba di wilayah tersebut.

“Kami masih kembangkan lebih lanjut untuk mengungkap penyalahgunaan narkoba di wilayah ini,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Penjarahan di kebun-kebun sawit masih terus terjadi, termasuk di Kalimantan Tengah. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono pun menyampaikan penyebabnya.

Eddy mengatakan kasus penjarahan itu terjadi lantaran adanya kebijakan yang masih tumpang tindih. Misalnya, kebijakan terkait Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) yang melibatkan beberapa kementerian, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Penjarahan di Kalteng luar biasa, satu hari itu bisa puluhan ton yang keluar dari kebun, dan mereka terang-terangan menjarah dan APH (aparat penegak hukum) tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena masalah kebijakan yang tumpang tindih. Contoh, ini masalah FKPM 20%, FKPM 20% ini dari Kementerian ATR/BPN ada permennya sendiri, Permentan ada sendiri, dari KLHK ada juga. Akhirnya mana yang kita pegang," kata Eddy dalam Forum Diskusi, Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Kemudian, adanya aturan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138 tahun 2015 yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Dia bilang, dengan adanya peraturan tersebut membuat petani sawit proses perizinan untuk perkebunan sawit atau pengolahan CPO dapat dilakukan jika telah memiliki hak atas tanah (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP). Namun, sekarang harus mendapatkan izin HGU-nta terlebih dahulu.

"Di situ yang awalnya bisa operasional dan/atau HGU, sekarang tidak bisa, harus HGU nya keluar dulu baru bisa melakukan operasional," jelasnya.

Dia menjelaskan penjarahan yang terjadi di Kalimantan Tengah bukannya petani sawit tidak mengurus HGU. Hanya saja, hal itu terjadi lantaran adanya izin yang diterbitkan berupa Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan lainnya (KPPL) pada 2005 lalu.

"Artinya di situ adalah memang untuk kawasan budidaya. Tapi itu ada surat dari Dirjen Planologi yang ditarik Kaban waktu itu, dan berlaku surat itu. Akhirnya terjadi kekacauan, kementerian ATR tidak bisa mengeluarkan HGU itu karena dianggap masuk ke kawasan hutan. Nah inilah yang terjadi kekacauan-kekacauan seperti ini, mengakibatkan APH sendiri dengan putusan MK 138/2015 itu tidak berani berbuat sesuatu, malah justru itu dianggapnya kebun ilegal. Padahal itu sudah dari zaman sebelum 2005 dibangun," terangnya.

Dia pun menyebut petani saat ini membutuhkan kepastian untuk berusaha dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang kondusif dan tidak saling tumpah tindih.

Simak juga Video: Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten milik taipan Low Tuck Kwong, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) dan Bayan Energy resmi membeli kebun sawit, PT Enggang Alam Sawita (EAS). Nilai transaksi untuk pembelian ini sebesar Rp105,14 miliar.

EAS merupakan anak usaha NPC Resources Berhad (NPC), perusahaan asal Malaysia. Selama 3 tahun terakhir EAS dilaporkan merugi. Pada akhir 2023, rugi EAS tercatat senilai Rp9,82 miliar, naik dari Rp2,13 miliar pada 2022 lalu.

Lewat keterbukaan informasi, Direktur Bayan Resources Jenny Quantero menjelaskan akuisisi perusahaan perkebunan sawit itu dilakukan pada akhir Agustus 2024. EAS memiliki lahan yang berada di dalam dan bersebelahan dengan konsesi tambang anak usaha perseroan.

"Transaksi ini bertujuan untuk keperluan investasi dan juga untuk menunjang kelancaran atas kegiatan operasional grup usaha perseroan dengan adanya penguasaan terhadap area konsesi tambang dan lahan perkebunan," katanya lewat keterangan resmi, Rabu (4/9/2024).

Jenny menjelaskan BYAN dan Bayan Energy mengambil alih saham EAS dari pemegang sahamnya, PT Berau Utama Berkatsetia masing-masing sebesar 99% dan 1%. Selanjutnya, BYAN memberikan pinjaman kepada EAS senilai Rp159,26 miliar.

Dia menuturkan pengambilalihan ini akan menjamin kelancaran atas kegiatan operasional dari grup usaha perseroan dan tidak ada dampak material yang merugikan terhadap perseroan.

Sebelumnya, terdapat transaksi jumbo di pasar negosiasi untuk saham BYAN.

Sekretaris perusahaan BYAN Jenny Quantero mengungkapkan transaksi tersebut dilatarbelakangi hubungan keluarga antara orang tua dengan anak, dimana pengendali perseroan Dato Low Tuck Kwong sebagai ayah berkeinginan untuk menghibahkan sebagian saham-sahamnya kepada anaknya Elaine Low.

"Tujuan trasaksi tersebut adalah perencanaan suksesi jangka panjang keluarga," kata Jenny dalam keterbukaan informasi, Kamis (29/8/2024).

Jenny melanjutkan, Low Tuck Kwong mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada Elanine sebanyak 7.333.333.700 lembar atau setara 22% saham.

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, lanjut Jenny, maka jumlah kepemilikan Low Tuck Kwong berubah dari 20.716.816,570 saham menjadi 12.383.482.870 saham, atau dari 62,15% menjadi 40,15% saham.

"Namun demikian Dato Low Tuck Kwong tetap menjadi pemegang saham utama dan pengendali BYAN karena Elanie akan menggunakan semua hak suaranya atas seluruh saham yang dimilikinya sesuai dengan keinginan Dato Low Tuck Kwong," kata Jenny.

Jenny menegaskan tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan atas transaksi tersebut.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.