Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah konglomerat seperti Hartono bersaudara hingga Chairul Tanjung memiliki portofolio bisnis di sektor perbankan. Deretan bank besutan konglomerat tersebut mencatatkan kinerja laba yang berbeda-beda nasibnya pada semester I/2024.

PT Bank Mega Tbk. (MEGA) milik Chairul Tanjung misalnya telah meraup laba bersih Rp1,22 triliun pada semester I/2024. Labanya susut 37,67% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya Ro1,97 triliun.

Bank milik taipan Anthony Salim PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) juga mencatatkan kinerja laba yang merosot 40,26% yoy menjadi Rp68,88 miliar pada semester I/2024.

Lalu, PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) milik Dato Sri Tahir mencatatkan kinerja laba yang jeblok 52,74% yoy menjadi Rp24,41 miliar pada paruh pertama 2024.

PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) milik taipan Hary Tanoesoedibjo juga mencatatkan penurunan laba 25,34% yoy menjadi Rp29,47 miliar pada paruh pertama 2024.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan bank memang menghadapi tantangan tingginya suku bunga acuan yang berdampak pada biaya dana atau cost of fund perbankan pada paruh pertama tahun ini.

Meski begitu, ke depan Bank MNC optimistis kinerja laba akan membaik. “Kami berupaya untuk mengurangi beban margin dengan meningkatkan komposisi dana murah," kata Rita dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu.

Meski begitu, sebagian bank miliki taipan mencatatkan kinerja laba yang moncer pada paruh pertama 2024. PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) milik Hartono bersaudara misalnya membukukan laba senilai Rp26,9 triliun pada semester I/2024, naik 11,1% yoy.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan kinerja laba bank ditopang oleh moncernya penyaluran kredit yang tumbuh 15,5% yoy menjadi Rp850 triliun per Juni 2024.

"Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri. Kredit tumbuh didukung oleh sektor korporasi dan UMKM," ujar dalam konferensi pers paparan kinerja semester I/2024 pada bulan lalu (24/7/2024).

Selain itu, PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik James Riady mencatatkan pertumbuhan laba dua kali lipat pada semester I/2024 menjadi Rp127,74 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp62,62 miliar.

Sebelumnya, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menilai konglomerat membesut bank untuk memperkuat ekosistem bisnisnya.

Adapun, melalui ekosistem grup usaha yang luas, bank bisa meraup dukungan kinerja. Bank bisa melempar kredit dengan aman serta menampung dana pihak ketiga (DPK) yang murah.

“Bank konglomerat itu modalnya juga kencang jadi bisa ekspansi apa saja. Lalu, komitmen pemegang saham pengendali kuat. Apalagi, bisnis mereka [konglomerat] banyak, pasti perlu dukungan finansial dan menjadi keharusan maintain kinerja bank," ujarnya kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. alias BSI (BRIS) memastikan super app BSI akan rilis pada tahun ini.

Perseroan juga melaporkan Bank Indonesia (BI) memberikan dukungan yang baik terkait proses perizinan. Lalu, bagaimana nasib BSI Mobile ke depan?

SEVP Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih mengatakan akan terjadi peralihan dari aplikasi lama ke aplikasi baru. Akan tetapi, untuk sementara waktu super app dan mobile banking BSI akan beroperasi secara bersamaan,.

“Kita akan running paralel, akan ada peralihan. Nanti detailnya akan disampaikan,” ujarnya saat ditemui Bisnis di Financial Forum 2024 bertema Empowering The Future of Banking with AI, Selasa (30/7/2024).

Kemudian, dalam hal pengembangan super app BSI, BSI akan menawarkan sejumlah fitur yang dirancang untuk menjadi daya tarik utama alias unique selling proposition, yaitu finansial spiritual dan sosial.

Dalam aspek finansial itu, terdapat fitur tabungan emas, gadai emas, cicilan emas, guna melengkapi fitur-fitur mendasar seperti transfer hingga bayar dan beli.

Pada saat yang sama, dirinya juga sempat menyinggung terkait pengembangan Paylater yang ternyata sudah lama dikaji dan dievaluasi, dan saat ini tinggal mereka hanya perlu memutuskan kapan melanjutkan pengembangan dan peluncuran fitur tersebut.

“Sudah kita review sejak lama, tapi ini masalah kapan lanjutkan saja,” ujarnya.

Meskipun fitur ini penting, Saut menyebutkan tidak menjadikan Paylater sebagai unique selling proposition (USP). Di mana, USP utama mereka tetap berfokus pada fitur terkait emas serta aspek finansial, spiritual, dan sosial.

Sebagaimana diketahui, pada platform digital BSI Mobile yang ada saat ini. Per Juni 2024, BSI berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan transaksi BSI Mobile sebesar 45,02% secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan bahwa hingga Juni 2024, jumlah pengguna BSI Mobile mencapai 7,1 juta pengguna dan mencatatkan jumlah transaksi sebesar 247,5 juta transaksi dengan volume mencapai Rp299 triliun.

Angka ini bertumbuh signifikan dibandingkan dengan pencapaian pada Juni 2023 ketika pengguna BSI Mobile tercatat mencapai 3,26 juta pengguna dengan jumlah transaksi sebanyak 170,7 juta transaksi dan volume transaksi Rp220,5 triliun.

Tidak hanya itu, sepanjang Januari hingga Juni 2024, fee based income (FBI) yang diperoleh melalui BSI Mobile mencapai Rp178,2 miliar atau tumbuh 37,09% secara tahunan.

Melihat minat masyarakat terhadap penggunaan BSI Mobile terus meningkat, Hery menegaskan bahwa perseroan akan terus melakukan inovasi dan strategi guna mempercepat akselerasi transaksi digital.

“BSI terus berkomitmen untuk berinovasi dan memperkokoh strategi yang dapat memberikan solusi layanan perbankan digital yang inklusif, modern, dan terintegrasi, salah satunya melalui aplikasi BSI Mobile,” ucapnya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) kembali meraih penghargaan pada ajang TJSL & CSR Awards 2024. Acara tahunan yang diselenggarakan oleh BUMN Track dan didukung oleh Institute Shared Value Indonesia (ISVI) ini memasuki tahun keempatnya, mengusung tema “Kontribusi Empat Pilar TJSL BUMN dalam Rangka Mendukung Pencapaian SDG’s”. Askrindo meraih penghargaan pada kategori Pilar Sosial dan Pilar Ekonomi.

Dalam Pilar Sosial, Askrindo diakui atas program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s) Nomor 4: Pendidikan Berkualitas. Salah satu program unggulan yang mendapatkan sorotan adalah Askrindo PAUD Indonesia Awards dan Diklat Berjenjang bagi guru PAUD, yang telah berlangsung sejak 2021. Program ini melibatkan lebih dari 1.500 guru PAUD dari seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Dalam Pilar Ekonomi, Askrindo berhasil mengimplementasikan program-program yang mendukung TPB/SDG’s Nomor 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah dukungan kepada kelompok petani kopi di Kintamani, Bali. Bantuan yang diberikan meliputi penyediaan alat produksi, peningkatan kapasitas, dan revitalisasi coffeeshop milik kelompok petani. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani tetapi juga memperkuat kewirausahaan, UMKM, dan koperasi di daerah tersebut.

Fankar Umran sebagai Direktur Utama PT Askrindo menyatakan bahwa Penghargaan ini menegaskan komitmen kuat Kun terhadap pelaksanaan program berkelanjutan Askrindo. “Askrindo selalu berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program TJSL dan CSR yang berkelanjutan. Penghargaan ini adalah bukti bahwa upaya kami diakui dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Fankar.

Dengan penghargaan ini, Askrindo menunjukkan posisinya sebagai perusahaan yang tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. "Kami di Askrindo akan terus mengupayakan program-program TJSL dan CSR yang inovatif dan berdampak nyata. Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi bagi kami untuk terus berkontribusi lebih besar lagi dalam mendukung pencapaian TJSL dan kemajuan Indonesia," jelasnya.

Disaat yang bersamaan, selain mendapatkan penghargaan TJSL & CSR dibidang sosial dan ekonomi, Askrindo juga meraih penghargaan khusus bagi Direktur Kepatuhan, SDM & Manajemen Risiko, Bapak Kun Wahyu Wardana, sebagai The Most Committed BOD yang telah memberikan komitmen kuat dalam program TJSL di bidang sosial dan ekonomi PT Askrindo.

Bisnis.com, JAKARTA –PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi salah satu diantara 20 grup perusahaan di Indonesia yang menjadi penyumbang setoran pajak terbesar sepanjang 2023. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (DJP Kemenkeu) pun memberikan apresiasi dalam kegiatan bertajuk "Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024" di Kantor Pusat DJP, Jakarta, pada Jumat (26/7/2024).

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, bukan nama wajib pajak, namun apresiasi diberikan kepada grup usaha yang memang memberikan setoran pajak terbesar. “Secara prinsip, yang kami lakukan malam ini adalah bagaimana kita mendudukkan diri dan menyamakan pemahaman bahwa pajak ada untuk negara, dikumpulkan pajak sepenuhnya untuk kepentingan negara, dan pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus digunakan oleh negara,” tutur Suryo.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan bahwa BRI sebagai perusahaan BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan. Sunarso menekankan bahwa sebagai “bank rakyat”, keuntungan yang diperoleh BRI pun pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program Pemerintah.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar. Dan BRI sudah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan,” ujar Sunarso.

Terhitung sejak tahun 2019 hingga akhir Kuartal I 2024 BRI telah menyetorkan Rp192,06 triliun kepada kas negara. Apabila dirinci, pada tahun 2019 BRI menyetorkan Rp26,56 triliun, tahun 2020 menyetorkan Rp28,38 triliun, tahun 2021 menyetorkan Rp27,09 triliun, tahun 2022 menyetorkan Rp34,18 triliun dan tahun 2023 menyetorkan Rp45,34 triliun.

Sedangkan untuk 3 bulan pertama di tahun 2024, BRI telah menyetorkan senilai Rp31,03 triliun ke kas negara. Setoran ini berasal dari pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai & Bea Materai, Pajak Penghasilan Badan, Dividen dan Pajak Daerah.

Berikut ini, daftar 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023:

• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• Grup Djarum - Robert Budi Hartono
• Grup Adaro - Garibaldi Thohir
• Grup Bayan Resource - Low Tuck Kwong
• Grup Indofood - Anthoni Salim
• Grup Sinarmas - Indra Widjaja
• Grup Gudang Garam - Susilo Wonowidjojo
• Grup Indika Energy - Hapsoro
• Grup MedcoEnergi - Ir. Arifin Panigoro
• Grup Musim Mas - Bachtiar Karim
• Grup Wings - Ir. Eddy William Katuari
• Grop Trakindo - Rachmat Mulyana Hamami
• Grup Agung Sedayu - Susanto Kusumo
• Grup CT Corp - Chairul Tanjung
• Grup Harum Energy - Lawrence Barki
• Grup Triputra - Ny. T.P. Racmat L. R. Imanto
• PT Pertamina (Pesero)
• PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
• PT Pupuk Indonesia (Persero)
• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bisnis.com, JAKARTA -- PP Muhammadiyah telah aktif menjalin kerja sama dengan sejumlah bank syariah. Terbaru, Muhammadiyah bekerja sama dengan unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) yakni BTN Syariah.

Dalam upaya memperkuat sinergi, jajaran manajemen BTN telah menyambangi Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada Jumat (2/8/2024). Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan silaturahmi PP Muhammadiyah dengan BTN Syariah diharapkan berdampak pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

“Hakikat dan keberadaan perbankan mesti dilakukan rekonstruksi sebenarnya, sehingga dalam menyalurkannya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak," katanya dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (3/8/2024).

Muhammadiyah mendorong perbankan untuk memberlakukan sistem good government dan meritokrasi dalam pelaksanaan birokrasinya.

Haedar juga menegaskan bahwa selama ini Muhammadiyah memiliki etos membangun yang manfaatnya tidak untuk diri sendiri, melainkan untuk semua. “Bahkan ketika pemerintah belum mampu untuk membangun institusi pendidikan, misalnya, Muhammadiyah sudah hadir terlebih dahulu untuk membangun,” jelas Haedar.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan upaya penguatan sinergi dilakukan BTN Syariah dengan PP Muhammadiyah. Beberapa area kerja sama kemudian dijajaki. "Tidak hanya di sektor pembiayaan perumahan tapi di sektor bisnis dan ekonomi khususnya yang menunjang dan mendukung visi misi dari PP Muhammadiyah ke depan,” kata Nixon.

Menurut Nixon, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sangat banyak dan beragam, mulai dari sektor kesehatan hingga pendidikan. "Di sini banyak potensi yang BTN Syariah dapat memberikan solusi agar AUM semakin berkembang dan maju sehingga dapat mensejahterakan PP Muhammadiyah,” tutur Nixon.

Kemudian, dalam waktu dekat BTN Syariah juga akan mematangkan kerja sama yang lebih luas lagi dengan PP Muhammadiyah. "Kami sangat terbuka dan berharap untuk kerja sama yang lebih luas lagi karena kami sangat mendukung program kerja PP Muhammadiyah ke depan," ujar Nixon.

Sebelumnya, geliat kerja sama juga dilakukan Muhammadiyah dengan bank syariah lainnya. Sebanyak 23 amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah di Kota Serang, Banten membuka rekening secara serentak di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh pegawai dan warga anggota Muhammadiyah.

Bank Muamalat dan Muhammadiyah Serang juga telah menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan produk perbankan syariah. Oleh karena itu, pembukaan rekening secara serentak ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama tersebut.

PP Muhammadiyah juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bank BCA Syariah di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta.

Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta juga telah menandatangani MoU dengan UUS Bank DKI. Dalam kerja samanya, Bank DKI memberikan dukungan layanan perbankan digital yang dapat dipergunakan oleh PW Muhammadiyah dan juga AUM untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tempat ibadah.

Selain itu, ruang lingkup kesepahaman tersebut mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran haji dan umroh, pemanfaatan produk dan layanan, serta program yang berdasarkan prinsip perbankan syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Salah satu Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yakni PT Surya Finansial Utama (SFU) juga telah menjalin kerja sama dengan KB Bank Syariah pada pertengahan bulan ini.

Dilansir laman resmi KB Bank Syariah, kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi bisnis antara KB Bank Syariah dan Muhammadiyah. Kerja sama juga bertujuan menciptakan peluang bisnis baru seperti dalam skema Business to Business (B2B) dan business to consumer (B2C) yang menyediakan berbagai produk serta layanan keuangan syariah.

Dengan begitu, kerja sama mampu mendukung berbagai kegiatan bisnis Muhammadiyah yang dikelola oleh warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mega Tbk. (MEGA) besutan konglomerat Chairul Tanjung meraup laba bersih Rp1,22 triliun pada semester I/2024, turun 37,67% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp1,97 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan, penurunan laba Bank Mega didorong oleh penyusutan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar 8,08% yoy menjadi Rp2,69 triliun pada kuartal II/2024.

Margin bunga bersih MEGA pun turun 37 basis poin (bps) menjadi 4,98% per Juni 2024, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,35%.

Beban operasional bank juga membengkak dari Rp495,98 miliar pada Juni 2023 menjadi Rp1,19 triliun pada Juni 2024.

Alhasil, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pun naik dari 62,62% pada Juni 2023 menjadi 74,99% pada Juni 2024. Semakin naik rasio BOPO menunjukkan semakin tidak efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya.

Dari sisi intermediasi, Bank Mega telah menyalurkan kredit Rp64,11 triliun pada kuartal II/2024, turun 12,25% yoy. Aset bank pun turun dari Rp129,24 triliun, menjadi Rp128,08 triliun.

Sementara, kualitas aset dilihat dari rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross membengkak dari 1,36% per Juni 2023, menjadi 1,77% per Juni 2024. NPL net juga naik dari 1% ke 1,32%.

Dari sisi pendanaan, Bank Mega telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp89,48 triliun pada kuartal II/2024, turun 6,73% yoy. Namun, raupan dana murah atau current account saving account (CASA) Bank Mega melesat 28,36% yoy menjadi Rp30,96 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka jalan perpanjangan kembali kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19, namun khusus bagi segmen kredit usaha rakyat (KUR). Di tengah munculnya wacana perpanjangan, seperti apa kondisi kredit restrukturisasi perbankan?

Untuk diketahui, kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 diberlakukan pemerintah mulai Maret 2020. Kemudian, kebijakan tersebut telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Baru-baru ini, pemerintah mengusulkan perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 hingga 2025. Adapun, yang menjadi perhatian dari perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 tersebut adalah segmen KUR.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK membuka jalan atas kebijakan restrukturisasi kepada debitur KUR yang masih memiliki prospek usaha.

Adapun, kerangka regulasi yang ada telah tersedia dan siap untuk dilaksanakan, serta dioperasionalisasi sesuai dengan restruktukturisasi KUR.

“[Ini] dilakukan untuk mendorong kinerja UMKM nasional seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian dalam Rapat Komite Pengarah KUR bulan Juli lalu,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK III Tahun 2024, Jumat (2/8/2024).

Di sisi lain, OJK memang telah mengatur mekanisme restrukturisasi yang dilakukan dalam kondisi normal. Aturan ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik.

Mahendra mengatakan perpanjangan restrukturisasi KUR yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga kredit tersebut masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

“Itu justru keterangan dari pemerintah, kami kan tidak terlalu jauh masuk ke sana. Tapi, kalau benar 2022, itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada,” jelasnya.

Namun demikian, Mahendra mengatakan bahwa pemerintah memang menyampaikan suatu skema untuk memberikan perhatian restrukturisasi KUR pada periode waktu tertentu. “Ini yang sedang dimatangkan timnya Pak Menko Perekonomian dan tentu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM,” kata dia.

Kondisi Restrukturisasi Kredit di BRI hingga BNI

Seiring dengan usulan perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19, sejumlah bank telah mencatatkan penyusutan nilai restrukturisasi kreditnya.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) misalnya mencatatkan nilai restrukturisasi kredit Covid-19 sebesar Rp31,8 triliun per Juni 2024, susut dibandingkan nilai restrukturisasi kredit Covid-19 kuartal sebelumnya atau Maret 2024 Rp41,5 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan setelah berakhirnya restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024, BRI menyiapkan diri dengan pencadangan yang kuat.

"Kemudian, ada rencana pemerintah memperpanjang relaksasi. BRI pada prinsipnya sepanjang sesuai ketentuan aturannya, kami tunduk. Kalau diakhiri kami ikuti, kalau diperpanjang selama jelas aturannya, kami ikuti," tuturnya.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan nilai restrukturisasi kredit Covid-19 sebesar Rp15,3 triliun per Juni 2024, susut dibandingkan kuartal sebelumnya Rp18,1 triliun. Adapun, hingga Juni 2024, total restrukturisasi kredit di BMRI mencapai Rp45,1 triliun.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatatkan nilai restrukturisasi kredit Covid-19 sebesar Rp26,33 triliun per Juni 2024, susut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp29,51 triliun. Total restrukturisasi kredit di BBTN telah mencapai Rp58,03 triliun per Juni 2024.

Semenatara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) telah mencatatkan jumlah restrukturisasi kredit mencapai Rp13,6 triliun per Juni 2024, susut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau per Juni 2023, sebesar Rp29,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aturan hapus buku hapus tagih kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sedang disiapkan pemerintah serta otoritas. Lantas, bagaimana kondisi hapus buku hapus tagih kredit macet UMKM di perbankan, mulai dari BRI (BBRI) hingga Bank Mandiri (BMRI) sejauh ini?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Edina Rae mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait hapus tagih UMKM masih dalam penyusunan. Adapun, pembahasan terkait RPP ini sudah didiskusikan dalam rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Format aturan sudah jelas, tinggal bagaimana nanti mungkin legal drafting secara detailnya aja sebetulnya. Nanti, tergantung nanti Bapak Presiden apakah mau menandatangani lebih cepat atau tidak, itu terserah pemerintah,” ujarnya usai agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 beberapa waktu lalu.

Sebenarnya hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM telah wajar dilakukan oleh perbankan swasta pada umumnya.

Akan tetapi, dia mengatakan hal yang menjadi tantangan adalah ketika hapus buku hapus tagih diimplementasikan bank BUMN atau bank pelat merah.

“Ini kan masalahnya, Himbara [himpunan bank milik negara] itu kan milik pemerintah, [nah] itu kan ada komponen uang negara yang disisihkan, [misal] kekayaan negara yang disisihkan, [artinya] ini yang selalu menimbulkan situasi yang berat buat bank-bank BUMN,” ucapnya.

Alhasil, aturan itu dimaksudkan untuk merespons kesulitan bank BUMN atau bank miliki pemerintah dalam menjalankan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.

Khusus bagi bank BUMN, penghapus bukuan kredit macet UMKM bukan lagi menjadi kerugian keuangan negara, tetapi kerugian yang dapat dihapus bukukan dan diatur secara perundang-undangan.

Aturan itu dibuat seiring dengan kondisi kredit macet UMKM yang kian membengkak. Berdasarkan data OJK, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya atau April 2024 di level 4,26%.

NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih di level 3,71%.

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sarmuji mengatakan berakhirnya program restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024 membawa konsekuensi bagi bank.

"Saya khawatir karena UMKM yang lahir atau diberikan kredit pada pandemi mendapatkan situasi sulit, mereka potensi gagalnya besar," ujarnya saat rapat dengar pendapat pada beberapa waktu lalu (8/7/2024).

Menurutnya, UMKM sulit membayar kredit karena situasi yang tidak bisa dikendalikan seperti dampak pandemi Covid-19. "Bukan karena kesengajaan tapi karena memang tidak bisa untuk lanjut, kalau tidak ada keputusan [dari bank] itu larut dan tidak pernah selesai," tuturnya.

Oleh karena itu, Komisi VI mengusulkan agar bank menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.

"Dengan syarat yang sangat selektif, melalui verifikasi, terutama bagi nasabah yang nilai pinjamannya kecil, dari Rp25 juta, maksimal Rp50 juta," jelas Sarmuji.

Dia mengatakan harus ada kejelasan nasib UMKM yang memiliki tunggakan di bank. Sebab, dengan beban kredit macet di bank, UMKM tidak bisa menjalankan bisnisnya lagi.

"Sepanjang tanggungan merek tidak dibayar padahal gagal karena pandemi atau bencana, mereka [UMKM] tidak bisa lagi mencoba bisnis karena utang yang memang tidak bisa dibayar," kata Sarmuji.

Terlebih, menurutnya pihak bank sudah mempunyai cadangan yang kuat dalam menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet.

Selanjutnya: Kondisi Hapus Buku di Bank Himbara...

Kondisi Hapus Buku di Bank Himbara

Seiring dengan penerbitan aturan tersebut, sejumlah bank mencatatkan peningkatan hapus buku kredit macet mereka pada semester I/2024. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) mencatatkan hapus buku kredit macet sebesar Rp10,8 triliun per Juni 2024.

Angak tersebut naik dibandingkan kuartal sebelumnya atau Maret 2024 sebesar Rp10,4 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan dalam mengatasi kredit macet, terutama segmen UMKM, BRI pun menjalankan upaya hapus buku.

"Di situlah cadangan berbicara. Sekarang [pencadangan] ada lebih dari dua kali lipat. Bagi write off [hapus buku], tetap ada penagihan," ujar Sunarso.

Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan nilai hapus buku kredit macet sebesar Rp7,37 triliun per Juni 2024, naik dibandingkan Rp7,23 triliun per Juni 2023.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) belum melaporkan kinerja keuangannya per semester I/2024.

Namun, mengacu laporan keuangan per kuartal I/2024, BNI mencatatkan nilai hapus buku kredit macet sebesar Rp3,92 triliun, naik dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp2,7 triliun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menekankan pentingnya persiapan matang dalam mengimplementasikan kebijakan hapus tagih terkait utang atau kredit.

"Harus hati-hati lah. Itu kan nanti ada moral hazard. Pasti ada, enggak gampang lah gitu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sementara, hapus buku sendiri telah dilakukan perseroan dan pihaknya menjamin tidak memberikan pengaruh bagi kinerja bank pelat merah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perbankan tercatat gencar meraup pendanaan dari sumber non dana pihak ketiga (DPK) pada paruh pertama 2024 seiring dengan likuiditas yang mengetat.

Berdasarkan laporan Perkembangan Pasar Keuangan yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pemanfaatan sumber dana non DPK perbankan meningkat 12,69% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp600,02 triliun per Juni 2024.

Kenaikan sumber dana tersebut masih dikontribusi oleh pinjaman atau pembiayaan diterima sebesar Rp62,62 triliun dan kewajiban bank lain sebesar Rp21,61 triliun.

"Sumber dana non DPK dapat menjadi alternatif untuk mendukung penyaluran kredit. Pemanfaatan pendanaan non DPK masih didominasi bank skala menengah dan besar sebagai upaya memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang," tulis LPS dalam laporannya pada beberapa waktu lalu.

LPS memperkirakan pendanaan non DPK akan terus meningkat sejalan dengan ekspansi perbankan untuk menyalurkan kredit, meskipun kondisi likuiditas perbankan masih memadai.

Namun, adanya selisih biaya dana dari non-DPK dibandingkan raupan DPK akan menjadi pertimbangan perbankan untuk meningkatkan sumber dana non DPK-nya.

Selain itu, risiko dari ketidakpastian dapat mendorong volatilitas pasar keuangan dan arah kebijakan suku bunga acuan yang masih dipertahankan tinggi akan mempengaruhi behaviour serta appetite perbankan dalam mengakses sumber dana non DPK.

Geliat bank-bank meraup dana dari non DPK terjadi seiring dengan ketatnya likuiditas. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi, DPK perbankan memang masih tumbuh.

Namun, pertumbuhan DPK perbankan masih lebih rendah dibandingkan kredit. Tercatat, pada Mei 2024, kredit tumbuh dobel digit sebesar 12,15% mencapai Rp7.376 trilun.

Adapun, DPK tumbuh 8,63% yoy yang mencapai Rp8.6999 triliun. Artinya, terdapat kesenjangan atau gap antara pertumbuhan kredit dan DPK.

"Gap antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan bank melakukan penjualan surat berharga dan mengurangi alat likuid. Hal ini juga menyebabkan likuiditas perbankan mengalami tekanan," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Juni lalu (15/6/2024).

Dia mengatakan terjadi penurunan rasio likuiditas bank, meskipun masih jauh di atas threshold dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Berdasarkan catatan OJK, alat likuid/DPK mencapai level 25,78% per Mei 2024, turun dari 27,52% per Mei 2023, meski demikian angkanya jauh di atas threshold, yaitu 10%.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu juga menyatakan saat ini likuiditas sedang mahal. Sejumlah target bisnis bank pun diturunkan dalam mengantisipasi tren mahalnya likuiditas.

"Kami turunkan terus ekspansi kredit, karena cost of fund [biaya dana] mahal. Belum tahu kapan turunnya," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor perbankan kerap menjadi sasaran empuk serangan siber. Alhasil, di tengah masifnya transformasi digital para pemain industri keuangan ini penting untuk melindungi keamanan siber.

VP Business Development PT Privy Identitas Digital (Privy) Rony Tanrim mengatakan bisnis di industri keuangan atau perbankan merupakan bisnis yang berdasarkan kepercayaan terhadap para nasabahnya.

“Untuk menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah, dunia perbankan perlu melakukan inovasi dalam transformasi digital industri keuangan saat ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/8/2024).

Sayangnya, kata Rony, transformasi digital yang terjadi di dunia keuangan dan perbankan saat ini belum dibarengi oleh sistem keamanan siber yang mumpuni, salah satu kendalanya adalah soal biaya yang tak murah.

Menurutnya, pelaku bisnis industri keuangan menganggap hal tersebut masih baru dan lisensi untuk keamanan siber dianggap sebagai biaya atau cost.

“Sebenarnya itu klise tapi simple, dalam arti karena saya yakin para pelaku bisnis di industri keuangan atau perbankan ini merasa ini masih dibilang hal baru. Jadi hal ini dianggapnya sebagai biaya atau cost, sedangkan mindset yang perlu ditanam ini adalah investasi,” ucapnya.

Rony menyebut dua hal yang perlu dilakukan industri perbankan, yakni memiliki ISO 27001 dan satu Data Center (DC), serta satu Disaster Recovery Center (DRC) untuk memperkuat keamanan siber.

ISO yang terkait dengan sistem informasi dan data privasi menjadi kekuatan dari dalam suatu bisnis, sementara DC dan DRC sebagai langkah mitigasi risiko dan keamanan dalam proses digitalisasi.

“Keamanan siber membutuhkan adanya [standar] ISO 27001 itu tentang sistem informasi dan juga data privasi. Itu maksudnya apa? ISO itu bukan hanya bapak ibu datangkan untuk perusahaan bapak ibu semua, tetapi menjadi back power, [bagi] yang bekerja di dalam itu harus secara disiplin melakukan semua suggestion atau pelaporan ceklis dari ISO tersebut,” ucap Rony.

Artinya, ISO 27001 menjadi "kekuatan" internal yang mengarahkan dan memastikan perusahaan mengikuti prosedur keamanan informasi yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Rony menekankan pentingnya kepemilikan DRC bagi sebuah institusi industri keuangan. Dia mengibaratkan DRC berfungsi seperti genset (generator set) yang menyediakan daya cadangan saat listrik utama mati.Jadi, jika ada masalah di DC, DRC akan mengambil alih dengan cepat dalam sepersekian menit.

“Kita butuh disiplin melakukan mirroring data antara DC dan DRC dengan sepersekian menit. Gampangnya seperti genset apabila let’s say ruangan ini, lampunya mati. [Dengan adanya] genset bisa [menyala] sepersekian menit,” tambahnya.

Privy juga menegaskan perlunya inovasi untuk memperkuat keamanan siber industri keuangan dan perbankan dalam Digital Bank Summit 2024 dengan topik 'Pemanfaatan Artificial Intelligence (Al) untuk Mencegah dan Mendeteksi Fraud dalam Pembayaran Digital'.

"Penting untuk memastikan keabsahan identitas dan persetujuan yang sah dari pengguna layanan keuangan digital, termasuk bank digital. Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik [PSrE] yang berinduk ke Kominfo, Privy telah mengadopsi teknologi liveness detection, serta 3 Factor Authentication untuk memverifikasi identitas calon nasabah sebelum dapat menyetujui dan menandatangani kontrak digital yang diamankan dengan sertifikat elektronik,” jelas Rony.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan pembiayaan atau multifinance PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance menargetkan laba sebanyak Rp259 miliar sampai dengan akhir 2024.

Pada paruh pertama tahun ini, perseroan memperoleh laba sebanyak Rp97,3 miliar atau meningkat sebesar 10,42% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk mencapai target sampai dengan akhir tahun, Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan perseroan akan menerapkan beberapa strategi.

“Salah satunya adalah dengan memperluas jaringan kantor cabang untuk meningkatkan aksesbilitas layanan pembiayaan bagi masyarakat,” kata Cincin kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

Selain itu, perusahaan leasing milik taipan Boy Thohir itu juga terus mengembangkan teknologi dan sistem informasi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Hal yang tak kalah penting, lanjut dia, perseroan akan melakukan strategi pemasaran yang agresif untuk meningkatkan awareness produk dan menarik konsumen potensial.

Pada semester I/2024, Cincin mengatakan salah satu pendorong perseroan mampu mencatat peningkatan lana bersih adalah WOM Finance telah melakukan ekspansi bisnis di daerah-daerah yang potensial.

Kemudian, perusahaan juga melakukan efisiensi biaya operasional dan pengendalian biaya yang efektif serta inovasi teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen.

Dari sisi pembiayaan, WOM Finance telah menyalurkan pembiayaan baru sebanyak Rp2,7 triliun pada semester I/2024. Kontributor terbesar dalam pembiayaan konsumen adalah pembiayaan multiguna mobil dan motor. Angka tersebut sedikit menurun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, penyaluran pembiayaan dari produk multiguna jasa MotorKu dan MobilKu, serta pembiayaan motor baru dan Masku sampai dengan semester I/2024 mencapai Rp3 triliun.

Cincin pun mengakui kondisi tahun ini cukup menantang, di mana bertepatan dengan momentum Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Namun, perusahaan tetap optimis dapat terus membukukan kinerja yang positif di tahun 2024,” kata Cincin.

Adapun untuk paruh kedua 2024, WOM Finance telah memproyeksikan pembiayaan baru senilai Rp3,6 triliun. Perusahaan pun optimistis untuk bisa mencapai target hingga akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Federal International Finance (FIF) mencatatkan kenaikan laba bersih sebanyak 11,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp2,2 triliun pada semester I/2024.

Peningkatan laba bersih FIF didukung oleh kenaikan nilai penyaluran pembiayaan sebesar 3,2% yoy menjadi Rp22 triliun per Juni 2024. Namun demikian, tercatat penurunan tipis atas jumlah unit yang dibiayai sebesar 0,7% menjadi sebanyak 1,6 juta unit.

Di sisi lain, tingkat kredit bermasalah perseroan masih terjaga dengan Non-Performing Financing Ratio (NPF) netto di angka rasio 0,03% per Juni 2024.

Pertumbuhan laba bersih perseroan juga didukung dari lima lini bisnis yakni FIFASTRA untuk pembiayaan sepeda motor Honda, SPEKTRA untuk produk elektronik, gadget, hingga perabot rumah tangga, DANASTRA yang menyediakan pembiayaan multiguna, FINATRA untuk pembiayaan mikroproduktif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta AMITRA untuk pembiayaan syariah Haji dan Umrah.

“Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan ritel, tentu kami terus mengoptimalkan kinerja dari lima layanan pembiayaan kami yang diperkuat dengan value chain serta digitalisasi untuk memberikan pelayanan terbaik,” kata Direktur PT Federal International Finance Daniel Hartono dalam keterangannya dikutip Minggu (4/8/2024).

Secara rini, FIFASTRA telah menyalurkan nilai pembiayaan terhadap sepeda motor Honda sebanyak Rp14,4 triliun pada semester/I 2024 dengan kenaikan sebesar 5% yoy dan jumlah unit dibiayai naik sebesar 3,3% yoy atau sebanyak lebih dari 843.000 unit sampai dengan Juni 2024.

Dalam penyediaan layanan pembiayaan multiguna, melalui DANASTRA, FIF mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp6,6 triliun pada semester-I 2024 atau naik sebesar 1,8% yoy.

Secara jumlah unit yang dibiayai, terjadi penurunan sebesar 4,2% yoy menjadi sebanyak lebih dari 675 ribu unit pada periode Januari hingga Juni 2024.

Pertumbuhan juga terjadi pada layanan pembiayaan syariah FIF, yakni AMITRA yang mencatatkan peningkatan sebesar 13,6% yoy dengan nilai penyaluran pembiayaan yang mencapai Rp232 miliar pada semester/I 2024 dan jumlah unit yang dibiayai mencapai lebih dari 9 ribu unit atau naik sebesar 1,1% yoy hingga semester I/2024.

Namun, penurunan terjadi pada layanan pembiayaan SPEKTRA sebesar 15,3% yoy menjadi Rp203 miliar pada periode Januari hingga Juni 2024 dan juga FINATRA mengalami penurunan sebesar 18,6% yoy menjadi Rp507miliar pada semester/I 2024.