Bisnis.com, JAKARTA -- Penyelesaian kasus gagal bayar di perusahaan financial technology PT Investree Radika Jaya alias pinjaman online (pinjol) Investree memasuki babak baru. Kemarin, (21/10/2024), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan mencabut izin usaha perusahaan setelah kepastian modal tidak terpenuhi.

Pencabutan izin Investree berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

"Pencabutan Izin Usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat," tulis Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi dalam pernyataan resmi regulator.

Pencabutan izin Investree juga diklaim sebagai upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik, dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

"[Sebelum pencabutan izin] OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud [namun tidak dilakukan]," ulas OJK lebih lanjut.

Ismail menyebutkan, OJK sebelumnya juga telah memberikan sanksi administratif secara bertahap kepada Investree. Sanksi itu mulai dari Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).

"Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku," katanya lebih lanjut.

Dia juga menyebutkan OJK juga melakukan sejumlah langkah lebih tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Sanksi itu mencakup menetapkan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan.

"Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree," katanya.

Juga dilakukan proses penegakan hukum dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"OJK juga melakukan penelusuran aset Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran," ulasnya.

OJK menyebut Adrian saat ini berada di luar negeri. Untuk itu, dengan bantuan penegak hukum dilakukan pengembalian Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri.

Kronologis Pencabutan Izin Investree

Kasus Investree itu mencuat sejak akhir 2023. Saat itu, kredit macet perusahaan terus melonjak dan dinilai merugikan para lender. Selanjutnya pada Januari lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif ke Investree. Sanksi tersebut dikenakan lantaran platform itu melanggar ketentuan yang berlaku.

Saat itu, berdasarkan keterangan di laman resminya, rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TKB90) dalam platform Investree sebesar 12,58% per 17 Januari 2024. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kelalaian penyelesaian kewajiban kepada lender, yang mana ambang batas dari OJK tak lebih dari 5%.

“Saat ini Investree juga telah OJK kenakan sanksi administratif karena melanggar ketentuan yang berlaku dan OJK terus melakukan monitoring pemenuhan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam jawaban tertulis dikutip Jumat (12/1/2024).

Eskalasi gagal bayar terjadi setelahnya, pemegang saham mayoritas mengumumkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas untuk memberhentikan Adrian A. Gunadi dari posisi direktur utama pada akhir Januari 2024.

Dalam pengumuman di Harian Bisnis Indonesia edisi Rabu (31/1/2024), disebutkan bahwa pemegang saham mayoritas Investree Radhika Jaya, Investree Singapore Pte. Ltd., telah menyetujui pemberhentian tersebut. Pemberhentian ini efektif sejak hari ini.

"Diberitahukan bahwa pemegang saham mayoritas PT Investree Radhika Jaya, Investree Singapore Pte. Ltd., telah menyetujui untuk memberhentikan Sdr. Adrian A. Gunadi dari jabatannya selaku Direktur Utama Investree, efektif sejak 31 Januari 2024," demikian dikutip dari pengumuman.

Selain itu, Investree juga menegaskan tidak pernah dan tidak dibenarkan memberikan jaminan atas pinjaman dan/atau mengajukan pinjaman apa pun kepada individu, perusahaan, dan/atau mengelola dana dalam segala bentuk. Hal ini mengacu pada pasal 111 POJK No. 10/POJK.05/2022, di mana melarang P2P lending untuk memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain dan menjadi penjamin pinjaman untuk perusahaan mana pun, dan/atau mengajukan pinjaman kepada individu atau perusahaan lain.

Para pengendali dari Singapura itu menyebut, Investree tidak sama dengan PT Putra Radhika Investama dan/atau PT Radhika Putra Investama atau perusahaan lainnya yang mengklaim bahwa keduanya merupakan anak usaha perusahaan atau terafiliasi dengan PT Investree Radhika Jaya atau menyebut Investree sebagai penjamin.

Dampak Pencabutan Izin Usaha Investree

Setelah pencabutan izin usaha ini, OJK menyebut Investree harus menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai pinjol. Meski demikian, perusahaan harus tetap melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan;

"Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan," ulasnya.

Perusahaan juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Juga menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, atau pihak-pihak lainnya.

OJK juga meminta pemegang saham menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyelesaian kasus gagal bayar di perusahaan financial technology PT Investree Radika Jaya alias pinjaman online (pinjol) Investree memasuki babak baru. Kemarin, (21/10/2024), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan mencabut izin usaha perusahaan setelah kepastian modal tidak terpenuhi.

Pencabutan izin Investree berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

"Pencabutan Izin Usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat," tulis Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi dalam pernyataan resmi regulator.

Pencabutan izin Investree juga diklaim sebagai upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik, dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

"[Sebelum pencabutan izin] OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud [namun tidak dilakukan]," ulas OJK lebih lanjut.

Ismail menyebutkan, OJK sebelumnya juga telah memberikan sanksi administratif secara bertahap kepada Investree. Sanksi itu mulai dari Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).

"Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku," katanya lebih lanjut.

Dia juga menyebutkan OJK juga melakukan sejumlah langkah lebih tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Sanksi itu mencakup menetapkan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan.

"Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree," katanya.

Juga dilakukan proses penegakan hukum dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"OJK juga melakukan penelusuran aset Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran," ulasnya.

OJK menyebut Adrian saat ini berada di luar negeri. Untuk itu, dengan bantuan penegak hukum dilakukan pengembalian Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri.

Kronologis Pencabutan Izin Investree

Kasus Investree itu mencuat sejak akhir 2023. Saat itu, kredit macet perusahaan terus melonjak dan dinilai merugikan para lender. Selanjutnya pada Januari lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif ke Investree. Sanksi tersebut dikenakan lantaran platform itu melanggar ketentuan yang berlaku.

Saat itu, berdasarkan keterangan di laman resminya, rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TKB90) dalam platform Investree sebesar 12,58% per 17 Januari 2024. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kelalaian penyelesaian kewajiban kepada lender, yang mana ambang batas dari OJK tak lebih dari 5%.

“Saat ini Investree juga telah OJK kenakan sanksi administratif karena melanggar ketentuan yang berlaku dan OJK terus melakukan monitoring pemenuhan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam jawaban tertulis dikutip Jumat (12/1/2024).

Eskalasi gagal bayar terjadi setelahnya, pemegang saham mayoritas mengumumkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas untuk memberhentikan Adrian A. Gunadi dari posisi direktur utama pada akhir Januari 2024.

Dalam pengumuman di Harian Bisnis Indonesia edisi Rabu (31/1/2024), disebutkan bahwa pemegang saham mayoritas Investree Radhika Jaya, Investree Singapore Pte. Ltd., telah menyetujui pemberhentian tersebut. Pemberhentian ini efektif sejak hari ini.

"Diberitahukan bahwa pemegang saham mayoritas PT Investree Radhika Jaya, Investree Singapore Pte. Ltd., telah menyetujui untuk memberhentikan Sdr. Adrian A. Gunadi dari jabatannya selaku Direktur Utama Investree, efektif sejak 31 Januari 2024," demikian dikutip dari pengumuman.

Selain itu, Investree juga menegaskan tidak pernah dan tidak dibenarkan memberikan jaminan atas pinjaman dan/atau mengajukan pinjaman apa pun kepada individu, perusahaan, dan/atau mengelola dana dalam segala bentuk. Hal ini mengacu pada pasal 111 POJK No. 10/POJK.05/2022, di mana melarang P2P lending untuk memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain dan menjadi penjamin pinjaman untuk perusahaan mana pun, dan/atau mengajukan pinjaman kepada individu atau perusahaan lain.

Para pengendali dari Singapura itu menyebut, Investree tidak sama dengan PT Putra Radhika Investama dan/atau PT Radhika Putra Investama atau perusahaan lainnya yang mengklaim bahwa keduanya merupakan anak usaha perusahaan atau terafiliasi dengan PT Investree Radhika Jaya atau menyebut Investree sebagai penjamin.

Dampak Pencabutan Izin Usaha Investree

Setelah pencabutan izin usaha ini, OJK menyebut Investree harus menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai pinjol. Meski demikian, perusahaan harus tetap melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan;

"Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan," ulasnya.

Perusahaan juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Juga menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, atau pihak-pihak lainnya.

OJK juga meminta pemegang saham menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree.

Bisnis.com, MEDAN – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatra Utara (OJK Sumut) mencatat penyaluran kredit perbankan di Sumut hingga Agustus 2024 berpusat ke kredit produktif. Dalam periode ini, total kredit yang disalurkan mencapai Rp188,03 triliun atau 69,19% dari keseluruhan kredit. Sektor pertanian tercatat menjadi lapangan usaha yang paling banyak mengakses kredit perbankan ini.

Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien mengatakan, pertumbuhan kredit di sektor pertanian cukup tinggi yakni mencapai 12,67% (year-on-year/yoy) hingga Agustus 2024.

“[Pertumbuhan itu] menjadikan sektor tersebut sebagai sumber pertumbuhan kredit terbesar pada periode ini,” kata Khoirul dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (21/10/2024).

Dikatakan Khoirul, pertumbuhan kredit dari sektor pertanian berasal dari subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh signifikan sebesar 14,05% (yoy). Hal ini sebagai dampak dari meningkatnya permintaan CPO (crude palm oil) di pasar internasional serta perbaikan harga komoditas tersebut.

Di samping itu, upaya peningkatan produktivitas dan ekspansi lahan di Sumut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan kredit di subsektor ini. Salah satunya, lanjut Khoirul, dengan adanya program pengembangan komoditas sawit yang diinisiasi Kantor OJK Sumut baik dari sisi perkebunan rakyat melalui program Seraya (skema pengembangan sawit rakyat) maupun perkebunan korporasi.

Adapun sejauh ini Khoirul mengatakan bahwa sektor perbankan di Sumatra Utara terus menunjukkan resiliensi, terutama dengan adanya peningkatan modal dan kestabilan likuiditas hingga Agustus 2024.

Secara total pada periode Agustus 2024,kredit mengalami lonjakan 8,59% (yoy) jika dibandingkan pertumbuhan pada Agustus 2023 yag tercatat sebesar 4,39% (yoy). Total kredit saat ini mencapai Rp271,76 triliun.

“Ini mengindikasikan bahwa ekonomi daerah terus mengalami kemajuan yang stabil,” kata Khoirul.

Lebih jauh Khoirul mengatakan, pertumbuhan kredit produktif didorong oleh peningkatan kredit modal kerja yang berkontribusi sebesar 44,3% dengan pertumbuhan 5,4% (yoy); serta kredit investasi dengan porsi 24,84% dan mengalami pertumbuhan 7,82% (yoy).

Peningkatan juga pada penyaluran kredit konsumtif. Pada Agustus 2024 kredit konsumtif mencapai Rp83,73 triliun, atau tumbuh sekitar 14,11% (yoy). “Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kepercayaan konsumen dan akses yang lebih baik ke layanan keuangan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan buka suara mengenai kekhawatiran terbentuknya pasar oligopoli asuransi di era persyaratan ekuitas tinggi perusahaan asuransi pada 2028 nanti.

Seperti diketahui, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 telah menetapkan syarat modal minimum asuransi dan reasuransi yang batasnya naik bertahap, yakni pada 2026 dan 2028.

"Ya, kalau saya gini. Saya kan sudah bilang dari awal. Kita tidak akan membunuh perusahaan asuransi anggota kami," kata Budi kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Adapun persyaratan modal minimum ini akan ditambah pada 2028 nanti. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Budi mengatakan asosiasi akan berdiskusi dengan OJK untuk mengusulkan kategori-kategori yang membedakan KPPE 1 dan KPPE 2, misalnya berdasarkan risk based capital (RBC), berdasarkan harga pertanggungan asuransi, atau indikator lainnya yang berkaitan dengan mitigasi risiko.

"Kecuali memang perusahaan-perusahaan yang sudah tidak mau lagi menginginkan melanjutkan usahanya. Itu pertama. Yang kedua, opsinya kan ada merger akuisisi. Ya nanti kan dicari holdingnya siapa," kata Budi.

Sementara itu dari sisi dukungan asosiasi, Budi mengatakan AAUI saat ini intens berkomunikasi dengan Bank Dunia untuk membantu memperkuat struktur permodalan asuransi di Indonesia.

"Kita lagi bicara intens, diskusi intens dengan AFC. AFC itu anak usahanya World Bank yang selama ini juga sudah membantu di negara Filipina, Thailand. Nah, kita juga belajar dari mereka. Supaya kita ini bisa tertolong dengan nanti AFC ini menambahkan struktur permodalan. Kita lagi nego-nego," kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. alias BSI (BRIS) Hery Gunardi memberikan bocoran kinerja perseroan pada hingga September lalu alias kuartal III/2024.

Dia menjelaskan bahwa kinerja keuangan BSI terus tumbuh positif hingga bulan kesembilan tahun ini, baik dari segi aset, pembiayaan, hingga dana pihak ketiga (DPK).

“Semua terjaga di dobel digit, dan dobel digit itu di atas 15%,” katanya dalam BSI Communication Summit 2024 di Bali, dikutip Senin (21/10/2024).

Menurutnya, performa apik ini menjadi momentum yang harus terus dijaga agar BSI terus berada di posisi terdepan dalam pasar perbankan syariah Tanah Air.

Pada semester I/2024 lalu, misalnya, dia menyebut bahwa pertumbuhan positif tak hanya terjadi pada volume dan profitabilitas, melainkan dari sisi kualitas.

Hery lantas berpesan pada jajaran Regional CEO (RCEO) BSI dari berbagai daerah di Indonesia yang juga hadir dalam persamuhan tersebut untuk menjaga kualitas penyaluran pembiayaan dan rasio kinerja keuangan lainnya.

“Jadi RCEO harus menjaga leadership ini, kita jaga kualitas pembiayaan kita,” tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, BSI membukukan penghimpunan DPK sebesar Rp297,78 triliun atau tumbuh 16,26% secara tahunan (year on year/YoY) hingga Agustus 2024.

Kinerja tersebut salah satunya ditopang oleh pengelolaan dana payroll sebesar Rp21 triliun yang mencakup lebih dari 1,2 juta nasabah.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya mempertahankan kinerja melalui optimalisasi dana murah, yang hingga bulan kedelapan tahun ini naik pesat hingga 22,15%.

“Saat ini BSI terus berfokus pada pengembangan dana murah di segmen retail. Salah satunya lewat sistem payroll. Melalui payroll ini menjadi salah satu gate awal untuk menarik ekosistem transaksi syariah,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (26/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. alias BSI (BRIS) mendorong ekspansi pembukaan tabungan haji seiring dengan biaya yang terus naik per tahunnya.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) real cost haji pada 2024 mencapai Rp93,41 juta, sementara ongkos yang ditetapkan adalah Rp56,05 juta.

“Selisih biaya ini ditutup dari pengembangan dana haji di BPKH,” katanya dalam BSI Communication Summit di Bali, dikutip Senin (21/10/2024).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, real cost haji adalah Rp97,8 juta, sementara ongkos naik haji yang ditetapkan pemerintah adalah Rp39,9 juta.

Sementara itu, pada 2023, real cost haji menjadi Rp90,1 juta, dengan ongkos yang ditetapkan sebesar Rp49,8 juta.

“Ongkos naik haji meningkat sekitar Rp6 juta dalam dua tahun, atau sekitar 10% per tahun. Jika kita proyeksikan 10 tahun ke depan, biaya haji bisa mencapai Rp100 juta-Rp120 juta,” imbuh Anton.

Itu sebabnya, BSI berupaya membangun kesadaran nasabah mengenai pentingnya persiapan dana dalam menyambut giliran haji.

Anton mencontohkan, apabila nasabah memerlukan Rp100 juta untuk pelunasan biaya haji, maka skema tabungan rutin per bulan dalam jangka waktu tertentu dapat dijadikan opsi.

Menurut Anton, hal ini merupakan upaya BSI untuk mempermudah nasabah dalam melengkapi ibadah yang termasuk rukun Islam tersebut.

“Selama dua tahun, [nasabah] bisa menabung untuk menutupi selisih biaya dan memastikan dana cukup untuk berangkat ke Tanah Suci. Jadi, fokus kami adalah mempersiapkan orang untuk berangkat haji, bukan mempercepat antrean,” jelasnya.

Dengan demikian, bank syariah terbesar di Tanah Air itu menargetkan tabungan haji dan umrah dapat menembus 10 juta rekening pada penghujung tahun ini.

Adapun, hingga Agustus 2024, jumlah tabungan haji dan umrah BSI mencapai 5,3 juta, dengan nilai sekitar Rp13 triliun. Angka ini tumbuh 17% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year on year/YoY).

Jemaah ibadah haji dan umroh menjadi salah satu basis kuat nasabah BSI. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) Kemenag, sebanyak 862.843 jamaah atau 95,2% dari total jemaah umrah Indonesia per Agustus 2024 melakukan pendaftaran melalui BSI.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater multifinance maupun perbankan terus meningkat.

Dari sisi multifinance, piutang paylater mencapai sebanyak Rp7,99 triliun per Agustus 2024. Angka tersebut meningkat sebanyak 89,20% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara perbankan, mencapai sebanyak Rp18,01 triliun yang mana tumbuh 36,66% yoy.

Melihat pertumbuhan yang pesat tersebut, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin, mengungkapkan pandangannya terkait dengan pengembangan bisnis paylater.

Menurutnya ada tiga hal utama yang diperlukan dalam mengembangkan bisnis paylater. Pertama, inovasi dari sisi infrastruktur. “Inovasi di sisi infrastruktur yang lebih sophisticated atau lebih canggih [diperlukan],” kata Amin kepada Bisnis pada Senin (21/10/2024).

Kedua, Amin menekankan permodalan yang kuat menjadi kunci agar perusahaan mampu memperluas layanan dan mengembangkan fitur-fitur yang lebih inovatif dan menarik untuk berbagai kalangan masyarakat. Terakhir, inovasi dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut dia, SDM yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan menjadi tulang punggung bagi industri BNPL. Amin menambahkan kolaborasi dengan platform digital juga perlu untuk memperluas segmentasi pasar paylater. Menurutnya membangun ekosistem merupakan suatu keharusan dalam mengembangkan bisnis paylater.

Selain itu, inovasi dalam segmen limit kredit juga diperlukan agar layanan paylater dapat menjangkau segmen menengah ke atas dengan limit yang lebih tinggi, misalnya dari Rp2 juta hingga Rp500 juta atau lebih. Namun, menurut Amin, inovasi dan infrastruktur yang kuat tetap diperlukan untuk memperluas jaringan layanan paylater ini.

Kolaborasi dengan ekosistem transportasi publik seperti MRT atau LRT, serta e-commerce, bisa menjadi cara yang efektif untuk memperluas jangkauan layanan. Selain potensi yang besar, Amin juga menyoroti beberapa risiko yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang menyediakan layanan paylater. Salah satu risiko utama adalah penyalahgunaan database pelanggan.

“Ada kemungkinan data disalahgunakan, baik oleh pihak bank maupun oleh customer,” imbuhnya.

Menurutnya, untuk memitigasi risiko ini, perusahaan perlu memperkuat sistem credit scoring dan memperketat prosedur kredit. Selain itu, kerjasama dengan asuransi untuk membagi risiko, atau melalui kerjasama dengan platform digital lain, bisa menjadi langkah mitigasi yang efektif. “Risiko bisa dibagi dengan kerjasama melalui platform digital lain atau e-commerce,” sarannya.

Amin juga menyoroti ancaman cybercrime, yang semakin meningkat di era digital ini. Oleh karena itu, menurutnya, perusahaan harus memastikan keamanan siber yang ketat untuk melindungi data pelanggan dan mengurangi risiko kejahatan dunia maya. “Cybercrime mengancam di mana-mana, jadi sistem keamanan harus dijaga dengan baik,” ujarnya.

Amin melihat bahwa paylater bisa menjadi alternatif bagi Kredit Tanpa Agunan (KTA), terutama untuk pinjaman dalam jumlah kecil hingga menengah. Dia meyakini bahwa layanan paylater akan terus berkembang dan berpotensi menggantikan layanan kartu kredit, terutama di segmen menengah ke bawah.

“Ini seperti menggantikan bisnis kartu kredit di segmen yang berbeda,” kata Amin.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan dalam enam bulan terakhir, jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) peserta penjaminan mengalami tren penurunan.

Penyebabnya, beberapa BPR mengalami merger, kegagalan, atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Berdasarkan Data Distribusi Simpanan yang dirilis LPS, jumlah BPR sejak Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 mencapai 1.557 bank, yang terdiri dari 1.384 BPR konvensional atau sebanyak 89% dari total BPR dan 173 BPR syariah atau 11% dari total BPR.

“Sejak Januari 2024 sampai dengan Juni 2024, terdapat 6 BPR merger, 12 bank gagal, dan 2 bank konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah,” demikian isi laporan LPS yang dikutip Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, total simpanan BPR posisi 30 Juni 2024 sebesar Rp167,1 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 16.101.992 rekening.

Kenaikan total simpanan BPR pada Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 sebesar Rp9,6 triliun atau 6,1% (YoY). Adapun jumlah rekening mengalami kenaikan sebesar 568.647 rekening atau 3,7% (YoY).

Sementara itu, berdasarkan jenis simpanan, simpanan dengan nominal terbesar terdapat pada deposito sebesar Rp120,00 triliun atau 71,8% dari total simpanan.

Sedangkan jumlah rekening simpanan terbanyak terdapat pada tabungan sebesar 15.329.743 rekening atau 95,2% dari total rekening.

Selanjutnya, simpanan dengan nominal terbesar berasal dari Dana Pihak Ketiga sebesar Rp154,6 triliun atau 92,5% dari total simpanan.

Sejalan dengan nominal simpanan, jumlah rekening simpanan terbanyak juga berasal dari Dana Pihak Ketiga sebesar 16.077.561 rekening atau 99,8% dari total rekening.

Berdasarkan prinsip usaha, simpanan dengan nominal terbesar terdapat pada BPR konvensional sebesar Rp148,76 triliun atau 89% dari total simpanan. Sejalan dengan nominal simpanan, jumlah rekening simpanan terbanyak juga terdapat pada BPR konvensional sebesar 13.453.557 rekening atau 83,6% total rekening.

Terakhir, total nominal simpanan terbesar terdapat pada provinsi Jawa Tengah sebesar Rp41,1 triliun atau 24,6% dari total simpanan. Sejalan dengan nominal simpanan, jumlah rekening terbanyak juga terdapat pada provinsi Jawa Tengah sebesar 4.840.445 rekening atau 30,1% dari total rekening.

“Cakupan nominal simpanan dijamin pada BPR adalah sebesar Rp156,29 triliun atau 93,6% dari total simpanan BPR,” lapor LPS.

Adapun untuk rekening, 16.097.888 rekening atau sebesar 99,97% total rekening dijamin penuh sementara sisanya dijamin sebagian sampai dengan Rp2 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) bruto industri perusahaan penjaminan per Agustus 2024 mengalami pertumbuhan 13,5% year-on-year (yoy). Otoritas mencatat IJP naik menjadi Rp7,71 triliun dari Rp6,79 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan pendapatan IJP bruto juga naik 13,6% mtm dibanding Rp6,78 triliun.

Pertumbuhan pendapatan IJP industri penjaminan ini sejalan dengan pertumbuhan ekuitas yang dimiliki. Per Agustus 2024, ekuitas industri penjaminan sebesar Rp18,87 trilun, tumbuh 10,45% yoy dibanding Rp17,08 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan, ekuitas industri penjaminan juga tumbuh 0,78% dari Rp18,72 triliun pada Juli 2024.

Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) Agus Subrata menjelaskan kapasitas akseptasi perusahaan penjaminan sangat dipengaruhi oleh besaran ekuitas sebuah perusahaan.

"Semakin besar ekuitas perusahaan maka semakin besar juga kemampuan akseptasinya yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan IJP," kata Agus kepada Bisnis, dikutip Senin (21/10/2024).

Agus berhadap adanya dukungan regulator untuk membuat industri ini dapat terus tumbuh. Salah satunya adalah dibentuknya perusahaan regaransi yang bisa mendukung kapasitas penjaminan.

"Pertumbuhan pendapatan IJP juga dipengaruhi kemampuan dukungan regaransi. Semakin luas dan besar dukungan regaransi maka kemungkinan meningkatkan bisnis atau IJP sangat besar," kata Agus.

Selain itu, menurutnya industri juga masih perlu mendapatkan dukungan regulator dalam hal penguatan posisi penjaminan secara hukum dalam hal subrogasi terhadap terjamin.

"Serta pengaturan pemurnian perusahaan penjaminan yang hanya fokus terhadap penjaminan atas risiko macet kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya saja, tidak atas risiko jiwa maupun properti," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mengungkapkan rencana pemisahan unit usaha syariah atau spin off UUS mereka yakni CIMB Niaga Syariah dengan mendirikan perusahaan baru.

Direktur Compliance, Corporate Affair,s & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei mengatakan pemisahan merupakan strategi yang dipilih sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengharuskan bank melepas unit usaha syariah yang sudah memiliki aset diatas Rp50 triliun menjadi perusahaan terpisah.

Tercatat, CIMB Niaga Syariah membukukan aset menjadi Rp64,83 triliun per 30 Juni 2024.

“Kita spin off 2025. Kita bikin perusahaan baru, kita tidak akuisisi. Kondisi modalnya pun harus mencukupi,” ujarnya usai agenda Kejar Mimpi Goes to School, Senin (21/10/2024).

Dengan makin terangnya keputusan perseroan dalam memenuhi aturan regulator, CIMB Niaga Syariah sendiri memang terus mempersiapkan infrastuktur dengan sebaik-baiknya, sehingga bank bisa tetap efisien, bahkan menjadi lebih kuat lagi usai spin off.

“Yang paling penting adalah agar layanan terhadap nasabah akan sama baiknya, baik sebelum dan sesudah spin off,” ujar Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Dia juga menilai prospek ⁠bisnis syariah akan tetap menjanjikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini karena, tingkat inklusivitas masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah, sehingga peluang untuk membidik masyarakat menjadi nasabah syariah juga masih besar.

Tak hanya itu, kata Pandji, produk syariah dinilai cukup memiliki added value terhadap masyarakat dibandingkan dengan produk konvensional.

Adapun, OJK mencatat saat ini terdapat dua UUS yang telah terkena kewajiban spin off sesuai POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, yaitu memiliki nilai aset UUS yang telah mencapai 50% dari total aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan sesuai dengan POJK dimaksud, diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk mengajukan permohonan izin setelah kriteria tersebut dipenuhi.

“Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya dan telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Otoritas dan lembaga terkait, termasuk kepada OJK,” ucapnya dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin fintech peer to peer atau P2P lending PT Investree Radika Jaya alias Investree. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 pada 21 Oktober 2024.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengungkapkan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat," kata Ismail dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (21/10/2024).

Sebelum mencabut izin, Ismail memastikan OJK telah meminta pengurus dan pemegang aham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Selain itu, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

Namun demikian, Ismail menyebut hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Ismail menegaskan sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan industri jasa keuangan yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta untuk memberikan pelindungan nasabah/masyarakat, termasuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, maka OJK telah, sedang dan terus akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Termasuk pertama, melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada mantan CEO Investree, Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil tidak lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi pihak utama dan/atau menjadi pemegang saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Kedua, melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Ketiga, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"OJK juga melakukan penelusuran aset [asset tracing] Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada lembaga jasa keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Ismail.

Ismail mengatalan pihaknya akan mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. OJK juga akan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang- undangan.

Selanjutnya, dengan pencabutan izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk:

1. Menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan'
2. Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan;
3. Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan;
4. Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
6. Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree;
7. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.
   Terkait hal ini, nasabah/Masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: [email protected], dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.
8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menolak melempar handuk putih alias menyerah di tengah tantangan industri asuransi harus mengejar waktu pemenuhan modal minimum.

Sesuai mandat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 23/2023, mulai 2026 nanti modal minimum yang harus dimiliki perusahaan asuransi sebesar Rp250 miliar, asuransi syariah Rp100 miliar, reasuransi Rp500 miliar, dan reasuransi syariah sebesar Rp200 miliar.

Berdasarkan data terbaru OJK, hingga Agustus 2024 masih terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum tersebut. Dari jumlah tersebut, terdapat 23 asuransi umum konvensional dan 2 asuransi umum syariah yang belum memenuhi modal minimum.

Untuk asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum pada 2026 itu rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan sampai saat ini tidak ada permintaan dari asosiasi untuk meminta OJK memberikan relaksasi untuk menunda batas waktu itu.

"Kita enggak boleh cengeng, lah, kita enggak boleh lempar handuk putih di awal. Karena kita taat aturan. Saya selalu bilang kita taat aturan. Kita upayakan dulu, kita harus optimistis," kata Budi kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Dalam POJK 23/2023 modal minimum yang harus dimiliki asuransi dan reasuransi pada 2028 ditambah. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Untuk KPPE 1, pada 2028 perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum sebesar Rp500 miliar, asuransi syariah Rp200 miliar, reasuransi Rp1 triliun, dan reasuransi syariah Rp400 miliar.

Sementara untuk KPPE 2, perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum Rp1 triliun, asuransi syariah Rp500 miliar, reasuransi Rp2 triliun, dan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Budi mengatakan solusi yang bisa dilakukan perusahaan asuransi untuk memenuhi modal minimum tersebut adalah dengan melakukan aksi merger dan akuisis. Meski begitu, dia memperkirakan sampai 2026 nanti dari 45 asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal masih akan tersisa 5 sampai 6 perusahaan.

"Tetapi kalau pada akhirnya di tahun 2028 ada misalnya 3 atau 4 asuransi yang memang sudah tidak ingin melanjutkan lagi, mengembalikan izin usahanya ya silakan," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan persyaratan modal minimum bagi industri asuransi dan reasuransi ini menjadi pelecut bagi industri untuk berbenah semakin baik lagi. Hal itu menurutnya demi kebaikan dan keberlangsungan industri.

"Dampak positifnya kan banyak. Kalau kita punya industri asuransi umum itu sehat, pemegang saham berapapun dia diminta lagi pasti akan tambah. Karena return-nya mereka akan nikmati juga dalam bentuk dividen. Soalnya sekarang return-nya dalam bentuk dividen tidak mencukupi," pungkasnya.