Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) alias BSI membukukan pertumbuhan laba 21,6% (yoy) pada kuartal III/2024, mencapai Rp5,11 triliun dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp4,20 triliun.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan pertumbuhan laba yang positif ini didorong dari pembiayaan yang sehat dan sustain yakni di segmen konsumer dan ritel dengan komposisi 72,17% serta funding fokus pada pertumbuhan dana murah (CASA) dengan komposisi 61,69% dari total DPK. Selain itu, BSI mengoptimalkan customer base yang saat ini mencapai 21 juta nasabah.

"Kami tetap tumbuh dobel digit sampai triwulan III/2024 di tengah makro ekonomi yang cukup menantang dengan tingginya reference rate. Namun, BI mulai menurukan suku bunga acuannya,’’ katanya dalam Konferensi Pers, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, Hery menyebutkan perseroan akan terus menumbuhkan segmen bisnis yang potensial dengan kualitas terjaga sembari terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah terutama dari sisi digital.

Di tengah ketatnya kompetisi likuiditas bank, BSI menumbuhkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 14,92% menjadi Rp301,22 triliun per posisi kuartal III/2024.

Adapun, komposisi DPK didominasi produk tabungan yang pada periode yang sama tumbuh 13,40% (yoy) menjadi Rp130,18 triliun. Sementara itu, rasio dana murah (CASA) berada pada posisi 61,69%.

Kenaikan tabungan sejalan dengan peningkatan customer base yang sejak merger rata-rata bertambah 2,5 juta nasabah pertahun.

Selanjutnya, untuk meningkatkan layanan, BSI terus memperbaiki layanan termasuk mempersiapkan SuperApps yang segera di-launching, selain menambah jumlah ATM, EDC, layanan QRIS, serta akses BSI Agen.

Di sisi lain, DPK dari Tabungan Bisnis BSI sendiri per September 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 34,83% (yoy). Tabungan Bisnis BSI merupakan produk perbankan yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan finansial bisnis, baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah.

Untuk Tabungan Wadiah juga tumbuh 19,04%, BSI juga menawarkan nasabah produk yang khas syariah seperti Tabungan Haji BSI. Pada Triwulan kuartal III/2024,Tabungan Haji melonjak hingga 16,47% dengan penetrasi sebanyak 5,39 juta rekening.

Sementara itu, total pembiayaan BSI mencapai Rp267,06 triliun tumbuh 15,28%, tumbuh diatas rata-rata industri yakni 11,30% per Agustus 2024.

Semua segmen tumbuh positif dobel digit di mana segmen Wholesale tumbuh 12,17%, Retail 17,30% dan Consumer tumbuh 16,27%. Pertumbuhan pembiayaan yang positif diiringi dengan kualitas yang sehat dengan NPF Gross sebesar 1,97%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rumor BTN bakal mengakuisisi Bank Victoria Syariah kian terang. Sejalan dengan itu, saham dua pemilik manfaat terakhir (ultimate shareholder) Bank Victoria Syariah yakni Bank Victoria (BVIC) dan PT Victoria Investama Tbk. (VICO) ikut terkerek.

Saham BVIC dihargai Rp104 per lembar pada penutupan pasar Selasa (29/10), naik 2,97%. Seiring makin kencangnya rumor BTN mengakuisisi Bank Victoria Syariah pada sebulan terakhir, saham BVIC telah naik 25,30%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) alias BSI terus menambah mesin ATM di tengah tren penyusutan jumlah mesin fisik ATM pada sejumlah kelompok bank.

Direktur Information Technology (IT) BSI Saladin D. Effendi mengatakan hal ini dilakukan untuk terus memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah melalui layanan BSI yang tersedia baik secara offline yakni di kantor cabang, maupun di kanal digital bsi untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

“ATM CRM yang tersebar di Indonesia mencapai 3.742 unit di tempat-tempat seperti pusat perbelanjaan, bandara, stasiun MRT dan publik lainnya. Komposisisi ATM di publik area terus kami tingkatkan dan kini mencapai 61,54% dari total ATM,” ujarnya dalam Konferensi Pers Kuartal III/2024, Selasa (29/10/2024).

Selanjutnya, dia menuturkan transaksi ATM dan CRM meningkat 13,12 juta transaksi dengan volume 9,56 triliun. Tak hanya itu, BSI juga terus menambah layanan EDC untuk memberikan pilihan kemudahan nasabah dalam bertransaksi.

Tercatat, merchant EDC hingga September 2024 mencapai 4.242 merchant yang tersebar di seluruh Indonesia dengan volume 53,3 miliar.

Sebagaimana diketahui, tren menurunnya mesin fisik ATM secara umum juga tergambarkan dari data Surveillance Perbankan Indonesia sejak kuartal III/2023 di mana, jumlah ATM, CDM, dan CRM di Indonesia menyentuh 92.829 unit.

Lalu, mengacu pada laporan yang sama atas data terakhir yang dirilis, yakni pada kuartal IV/2023, tercatat jumlah terminal ATM, CDM, dan CRM menjadi 91.412 unit, artinya susut 1.417 unit dari kuartal sebelumnya.

Bahkan, bila dibandingkan secara tahunan, jumlah ini kian menyusut hingga 2.604 unit ketimbang jumlah ATM, CDM dan CRM bank pada periode sama tahun lalu alias kuartal IV/2022 yang sempat menyentuh 94.016 unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana Presiden Prabowo menghapus tagih atau pemutihan utang enam juta nelayan dan petani di bank disebut bakal berdampak pada industri asuransi. Beberapa pakar dan praktisi asuransi turut berkomentar ihwal apa saja yang perlu menjadi perhatian dari rencana kebijakan ini.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menjelaskan secara umum kebijakan ini memberikan dampak positif jika pemerintah menghapus utang dalam bentuk pelunasan ke bank atau lembaga pembiayaan lainnya.

Artinya, penjaminan atau asuransi kredit yang sudah melakukan pembayaran klaim sesuai ketentuan polis akan mendapatkan hak subrogasi atau pendapatan pengembalian pinjaman.

"Dari dampak negatif, tentunya ke depan akan meningkatkan risiko kredit karena adanya potensi moral hazard untuk tidak bayar bagi nasabah baru atau top up," kata Wahyudin kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Sementara dari sisi kesiapan industri, menurutnya industri asuransi perlu melakukan pencadangan khusus dan melakukan evaluasi ulang pada cadangan untuk mengantisipasi kebijakan serupa di masa depan.

Selain itu, industri juga perlu melakukan penyesuaian produk penjaminan atau asuransi kredit bagi petani dan nelayan dengan penambahan premi atau penyesuaian syarat dan ketentuan.

Sementara dampak dari kebijakan hapus utang bagi likuidasi asuransi, menurutnya bergantung pada besarnya eksposur perusahaan terhadap segmen nelayan dan petani.

Wahyudin menyadari kebijakan ini memang bisa berisiko pada likuiditas beberapa lembaga penjaminan dan asuransi kredit. Namun, dengan penyesuaian kebijakan pencadangan yang tepat serta penyesuaian premi untuk menutup risiko tambahan, risiko likuidasi dapat ditekan.

Menurutnya, kebijakan penghapusan utang dalam skala besar bisa menjadi preseden yang menciptakan ekspektasi pasar bahwa kebijakan serupa mungkin terjadi lagi di masa depan. Dalam konteks ketahanan industri, Wahyudin memiliki beberapa poin catatan.

"Pertama adalah penguatan modal dan cadangan. Perusahaan asuransi dan penjaminan yang kuat akan menjaga ketahanan melalui penguatan modal dan dana cadangan. Modal yang kuat akan memungkinkan perusahaan menghadapi kejutan ekonomi yang tidak terduga, termasuk kebijakan penghapusan utang," kata dia.

Kedua, adaptasi terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, perusahaan perlu mengantisipasi risiko kebijakan melalui adaptasi strategis, seperti memantau kebijakan ekonomi pemerintah, serta memperhitungkan perubahan kebijakannya

Ketiga, adalah soal prospek diversifikasi dan inovasi produk. Wahyudin menyarankan industri asuransi perlu mempertimbangkan untuk menciptakan produk yang mampu menyeimbangkan risiko bagi nasabah di sektor-sektor lain, seperti UMKM non-pertanian atau sektor jasa. Diversifikasi ini menurutnya akan meningkatkan daya tahan industri terhadap kebijakan sektor tertentu yang berdampak besar.

Sementara itu, Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM-Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM, Kapler Marpaung menyoroti kondisi ketahanan industri asuransi, di mana industri ini sempat bermasalah dengan likuiditasnya karena banyaknya klaim asuransi kredit. Dia melihat saat ini industri asuransi mulai menerima risiko kredit dengan proses underwriting yang ketat.

"Nah, pada saat industri asuransi memulai buka keran untuk menerima risiko kredit dengan seleksi risiko yang prudent, di sisi lain kita dihadapkan pada penilaian moral hazard yang semakin buruk. Kenapa buruk, karena ada pemikiran bahwa kelak debitur bisa dihapus utangnya. Nah ini kurang baik, atau tidak baik bagi industri asuransi," kata Kapler.

Dengan demikian, Kapler meminta pemerintah sebelum membuat kebijakan harus hati-hati dan harus melihat kepentingan semua stakeholders.

"Pemerintah perlu membentuk pokja lebih dulu, ajak diskusi semua lembaga jasa keuangan termasuk perusahaan asuransi," kata Kapler.

Sementara itu, Analis senior bidang Perasuransian Irvan Rahardjo mengatakan jika utang yang dihapus adalah kredit macet, maka tidak akan menimbulkan klaim asuransi kredit. Namun, hal itu bisa berdampak dari sisi pendapatan industri asuransi, walaupun dampaknya minor.

"Yang mungkin terdampak dari sisi subrogasinya, tapi karena kecil dampaknya juga kecil. Jadi tidak perlu adanya strategi pencadangan khusus," kata Irvan.

Merunut beberapa tahun ke belakang, Irvan menjelaskan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai dilaksanakan oleh dua perusanaan anggota Holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi (Indonesia Financial Group/IFG), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) pada akhir 2007,

Dua tahun berselang, pada 2009 hingga 2010 Irvan menjelaskan saat itu terjadi klaim besar-besaran terutama dari Bank BRI. Namun, kondisi di saat itu tidak sampai mengganggu keuangan Askrindo karena suntikan modal dari negara berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) khusus untuk penjaminan kredit.

Setelah kondisi itu normal, Irvan menjekaskan pada era pasca pandemi Covid-19 klaim asuransi kredit kembali meningkat, tetapi tetap terkendali karena terlindungi penjaminan dari perusahaan-perusahaan milik negara.

Dengan adanya ekspektasi pasar bahwa kebijakan hapus utang enam juta petani dan nelayan bisa menjadi preseden kebijakan di masa yang akan datang, Irvan menilai perlu ada kebijakan penjaminan kredit yang khusus menyasar dua segmen terebut.

"Sekiranya di masa yang akan datang diarahkan untuk meng-cover kredit usaha tani, kiranya akan di-cover via penjaminan kredit yang dana penjaminannya disiapkan pemerintah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kabar pelepasan saham PT Bank Panin Tbk. (PNBN) atau Bank Panin oleh pemegang saham pengendalinya ANZ saat ini kembali ramai dibicarakan. Analis pun memberikan pandangan mengenai prospek kinerja dan rekomendasi saham di tengah kemungkinan divestasi tersebut.

Samuel Sekuritas Indonesia menilai Bank Panin sebagai bank swasta terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Emiten berkode PNBN ini mendapat peringkat "beli" dengan target harga Rp2.200, yang mengimplikasikan rasio Price to Book Value (PBV) 1,0x pada 2025, dengan potensi peningkatan sebesar 15,5%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. alias BCA (BBCA) membeberkan proyeksi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di tengah program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai 2025 mendatang.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu rincian kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan terkait program itu.

“Kami senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan implementasi rencana kebijakan tersebut,” katanya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Terlepas dari hal tersebut, BCA menyatakan bakal tetap menyalurkan kredit secara pruden, tak terkecuali bagi KPR.

Hal ini tecermin dari penyaluran KPR perseroan yang tumbuh 10,7% secara tahunan (year on year/YoY) ke level Rp130,4 triliun hingga September 2024 ini.

Itu sebabnya, penyaluran KPR BCA ke depannya diharapkan akan terus tumbuh seiring dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah.

“BCA berkomitmen senantiasa memberikan produk dan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik nasabah yang beragam,” pungkas Hera.

Adapun, program 3 juta rumah merupakan salah satu dari 17 program prioritas yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Perinciannya, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di daerah perdesaan, satu juta rumah di wilayah perkotaan, serta 1 juta rumah lainnya di daerah pesisir.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan peletakan batu pertama alias groundbreaking proyek itu dalam 100 hari pertama kerja.

Ara, sapaan akrabnya, menyatakan bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala terhadap sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga memutuskan untuk memperpanjang uang muka (down payment) alias DP rumah 0% hingga akhir 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan bahwa bank sentral akan melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% hingga Desember 2025, sehingga calon pembeli properti dapat dikenakan DP 0% saat mengambil fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA).

"Kami memperkuat kebijakan makroprudensial dengan Rasio LTV/FTV properti hingga 100% dan uang muka kredit kendaraan bermotor minimal 0%, berlaku 1 Januari—31 Desember 2025, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” demikian dikutip dari unggahan akun Instagram @bank_indonesia, Kamis (24/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) mencatatkan penurunan laba bersih pada kuartal III/2024. Perusahaan asuransi milik PT Pertamina (Persero) ini mencatatkan penurunan laba bersih hingga 51% year on year (YoY) menjadi Rp551,67 miliar.

Dikutip dari laporan keuangan TUGU di keterbukaan infromasi, Selasa (29/10/2024), laba tahun berjalan hingga kuartal III/2024 sebesar Rp591,55 miliar atau turun 47% dibanding Rp1,13 triliun pada periode sebelumnya.

Sementara itu, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp551,67 miliar, atau turun 51% yoy dibanding Rp1,12 triliun pada periode sebelumnya.

Penurunan laba bersih tersebut seiring dengan peningkatan beban. Tercatat pada kuartal III/2024 total beban TUGU melesat 87% menjadi sebesar Rp2,45 triliun, dibanding posisinya yang masih di Rp1,30 triliun pada kuartal III/2023.

Beban tersebut naik seiring dengan beban klaim neto yang juga meningkat 9,24% yoy menjadi Rp1,57 triliun.

Sementara dari sisi pendapatan, TUGU mencatatkan total pendapatan Rp3,16 triliun, naik 15,6% yoy dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2,73 triliun.

Total pendapatan yang naik tersebut selaras dengan pendapatan premi neto yang tercatat naik 20,2% yoy menjadi Rp2,81 triliun, dibanding pendapatan premi neto pada kuartal III/2023 sebesar Rp2,33 triliun.

Sampai September 2024, total liabilitas TUGU tercatat tumbuh 15,4% yoy menjadi Rp17,15 triliun. Kenaian tersebut diiringi dengan pertumbuhan ekuitas sebesar 1,8% menjadi sebesar Rp10,46 triliun.

Dengan demikian, total aset TUGU sampai kuartal III/2024 ini tercatat Rp27,62 triliun, tumbuh 9,8% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp25,13 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) mencatatkan penurunan laba bersih pada kuartal III/2024. Perusahaan asuransi milik PT Pertamina (Persero) ini mencatatkan penurunan laba bersih hingga 51% year on year (YoY) menjadi Rp551,67 miliar.

Dikutip dari laporan keuangan TUGU di keterbukaan infromasi, Selasa (29/10/2024), laba tahun berjalan hingga kuartal III/2024 sebesar Rp591,55 miliar atau turun 47% dibanding Rp1,13 triliun pada periode sebelumnya.

Sementara itu, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp551,67 miliar, atau turun 51% yoy dibanding Rp1,12 triliun pada periode sebelumnya.

Penurunan laba bersih tersebut seiring dengan peningkatan beban. Tercatat pada kuartal III/2024 total beban TUGU melesat 87% menjadi sebesar Rp2,45 triliun, dibanding posisinya yang masih di Rp1,30 triliun pada kuartal III/2023.

Beban tersebut naik seiring dengan beban klaim neto yang juga meningkat 9,24% yoy menjadi Rp1,57 triliun.

Sementara dari sisi pendapatan, TUGU mencatatkan total pendapatan Rp3,16 triliun, naik 15,6% yoy dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2,73 triliun.

Total pendapatan yang naik tersebut selaras dengan pendapatan premi neto yang tercatat naik 20,2% yoy menjadi Rp2,81 triliun, dibanding pendapatan premi neto pada kuartal III/2023 sebesar Rp2,33 triliun.

Sampai September 2024, total liabilitas TUGU tercatat tumbuh 15,4% yoy menjadi Rp17,15 triliun. Kenaian tersebut diiringi dengan pertumbuhan ekuitas sebesar 1,8% menjadi sebesar Rp10,46 triliun.

Dengan demikian, total aset TUGU sampai kuartal III/2024 ini tercatat Rp27,62 triliun, tumbuh 9,8% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp25,13 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) akan meluncurkan aplikasi perbankan super alias superapp pada November mendatang.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi menjelaskan bahwa peluncuran superapp tersebut menjadi keharusan bagi BSI untuk mendukung transformasi digital menjelang usia ke-4 perseroan pada 1 Februari 2025 nanti.

“Insyaallah nanti tanggal 9 November 2024 kita akan grand launch untuk superapp ini,” katanya dalam paparan kinerja BSI kuartal III/2024 secara daring, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, digitalisasi merupakan elemen penting yang mesti disediakan oleh layanan perbankan.

Meskipun pihaknya saat ini telah memiliki aplikasi mobile banking BSI Mobile, Hery berpendapat bahwa fitur-fitur yang ada belum dapat menyaingi superapp yang banyak digunakan di industri perbankan Tanah Air.

Itu sebabnya, BSI akan memperkenalkan aplikasi serupa yang diklaim memiliki teknologi terkini, user interface/user experience (UI/UX) dan tampilan menarik, serta lebih mudah dioperasikan oleh semua kalangan.

“Mudah-mudahan ini menjadi salah satu game changer untuk pertumbuhan transaksi digital perbankan Indonesia,” tutur Hery.

Adapun, BSI membukukan laba bersih Rp5,1 triliun pada kuartal III/2024. Capaian ini naik 21,6% dibandingkan periode sebelumnya (year on year/YoY) sebesar Rp4,2 triliun.

BRIS mencatatkan pendapatan setelah distribusi bagi hasil tumbuh 4,56% YoY menjadi Rp13,46 triliun per September 2024 dari Rp12,87 triliun per September 2023. Net Operating Margin (NOM) Bank pun naik menjadi 2,81% dari 2,57%.

Laba BSI juga terdorong dari pendapatan berbasis komisi (fee based income) yang tumbuh 23,28% YoY menjadi Rp1,54 triliun dari Rp1,25 triliun. Pendapatan lainnya turut naik 14,07% YoY menjadi Rp987,32 miliar dari Rp865,53 miliar.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,32% YoY menjadi Rp266,46 triliun per September 2024. Alhasil, aset bank syariah terbesar di Tanah Air ini terkerek naik 15,91% YoY menjadi Rp370,72 triliun dari angka Rp319,85 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketahanan dana cadangan industri penjaminan bakal diuji apabila kebijakan pemutihan utang bank dari enam juta nelayan dan petani di Pemerintahan Prabowo-Gibran diimplementasikan. Kabarnya, Peraturan Presiden (Perpres) dari kebijakan tersebut bakal diterbitkan dalam waktu dekat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana cadangan perusahaan penjaminan per Agustus 2024 sebesar Rp2,04 triliun, terdiri dari cadangan umum sebesar Rp1,64 triliun, cadangan tujuan Rp316 miliar dan cadangan lainnya sebesar Rp81 miliar.

Dana cadangan perusahaan penjaminan pada Agustus 2024 tersebut secara tahunan atau year-on-year tumbuh 13,51% yoy dibanding pada Agustus 2023 sebesar Rp1,79 triliun. Sementara secara bulanan atau month-to-month angkanya tidak berubah.

Sementara dari jumlah pemain, OJK mencatat terdapat satu perusahaan penjaminan BUMN konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp31,97 triliun, liabilitas sebesar Rp18,56 triliun dan ekuitas mencapai Rp13,40 triliun.

Berikutnya terdapat 18 perusahaan penjaminan daerah konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp5,77 triliun, liabilitas sebesar Rp3,26 triliun dan ekuitas mencapai Rp2,50 triliun.

Selain itu, juga ada dua perusahaan penjaminan swasta konvensional dengan nilai aset per Agustus 2024 mencapai Rp3,91 triliun, liabilitas sebesar Rp3,53 triliun dan ekuitas sebesar Rp384 miliar.

Terakhir, terdapat sembilan perusahan penjaminan swasta syariah dengan nilai aset per Agustus 2024 mencapai Rp6,24 triliun, liabilitas sebesar Rp3,66 triliun dan ekuitas sebesar Rp2,57 triliun.

Sementara bila dilihat dari performa pendapatan, pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) bruto industri perusahaan penjaminan per Agustus 2024 juga mengalami pertumbuhan 13,5% yoy menjadi Rp7,71 triliun dari Rp6,79 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan pendapatan IJP bruto juga naik 13,6% mtm dibanding Rp6,78 triliun.

Sebelumnya, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menyoroti kebijakan pemutihan utang ini akan berdampak pada industri penjaminan dan asuransi kredit.

Untuk itu, menurutnya kedua industri ini perlu membuat aturan atas kebijakan pemerintah agar tidak menjadi beban bagi perusahaan karena tidak dapat menagih kembali uang jaminan atas kredit macet dari nasabah yang dihapus utangnya.

"Perusahaan juga perlu mengevaluasi iuran penjaminan atau asuransi kreditnya dengan mempertimbangkan risiko penghapusan uutang tersebut, termasuk meningkatkan cadangannya," kata Abitani kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sementara dari prespektif pemain, PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo menyatakan komitmennya sebagai perusahaan penjaminan milik negara mendukung kebijakan pemerintah.

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Aribowo mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu Perpres terbit dan siap melaksanakan penugasan dari pemerintah.

"Terkait dengan rencana tersebut, Jamkrindo sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah, mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah," kata Aribowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan kinerja keuangan industri perbankan syariah baik dari segi pembiayaan, aset hingga dana pihak ketiga tercatat melampaui capaian kinerja perbankan nasional.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi melaporkan aset perbankan syariah pada Agustus 2024 tumbuh mencapai 10,37% secara tahunan alias year-on-year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional sebesar 9,36% secara yoy.

“Dari sisi pertumbuhan bisnis, kita sadar bahwa industri perbankan syariah dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan perbankan nasional,” ujarnya dalam Konferensi Pers BSI Kuartal III/2024, Selasa (29/10/2024).

Selanjutnya, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan dobel digit yaitu sebesar 11,65% secara year-on-year, sementara pertumbuhan kredit perbankan nasional sedikit di bawah yaitu sebesar 11,30%.

Kemudian, dari pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah juga masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan nasional. Tercatat, perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 11,40% secara yoy, sedangkan perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 7% secara yoy.

Terkait kinerja, BSI sendiri membukukan laba bersih Rp5,1 triliun pada kuartal III/2024. Capaian ini naik 21,6% yoy dibandingkan periode sebelumnya Rp4,2 triliun kuartal III/2023.

Berdasarkan publikasi laporan keuangan di Harian Bisnis Indonesia pada Selasa (29/10/2024), BRIS mencatatkan pendapatan setelah distribusi bagi hasil tumbuh 4,56% yoy menjadi Rp13,46 triliun per September 2024 dari sebelumnya Rp12,87 triliun per September 2023. Net Operating Margin (NOM) bank pun naik menjadi 2,81% dari sebelumnya 2,57%.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,32% yoy menjadi Rp266,46 triliun per September 2024 dari sebelumnya Rp231,06 triliun per September 2023. Alhasil, aset terkerek naik 15,91% yoy menjadi Rp370,72 triliun dari sebelumnya Rp319,85 triliun.

Kemudian, BSI telah menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp301,22 triliun, per September 2024 naik 14,92% yoy dari sebelumnya Rp262,12 triliun per September 2023. Adapun, dana murah BSI menyentuh Rp185,83 triliun tumbuh 18,88% yoy dari sebelumnya Rp156,31 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena akuisisi perusahaan multifinance semakin marak terjadi di industri keuangan Indonesia beberapa tahun terakhir. Persaingan yang ketat serta kebutuhan permodalan yang besar membuat banyak perusahaan multifinance lokal menarik minat investor asing yang ingin memperluas pangsa pasar mereka di Asia.

Baru-baru ini, perusahaan multifinance Tez Capital and Finance resmi diakuisisi oleh perusahaan jasa keuangan asal Jepang, Business Partner Co., Ltd.

Chairman dan Founder Tez Capital, Arwin Rasyid, mengonfirmasi bahwa akuisisi tersebut telah selesai, dengan Business Partner Co., Ltd. mengambil alih 85% saham, sementara 15% sisanya tetap dipegang Tez Capital.

“Sudah closing dan 85% saham mereka akuisisi. Tersisa 15%,” kata Arwin kepada Bisnis, pada Selasa (29/10/2024).

Pengumuman terkait dengan pengambilalihan Tez Capital sebelumnya dirilis di Harian Bisnis Indonesia edisi Senin, 20 Oktober. Dalam pengumuman tersebut tercantum Business Partner Co., Ltd. telah mengambil alih mayoritas saham yang diterbitkan oleh perusahaan multifinance yang berbasis di Gedung Equity Tower, Jakarta Selatan itu.

“Oleh karena itu saat ini Business Partner Co., Ltd. merupakan pemegang saham pengendali yang baru PT Tez Capital and Finance,” tulis Direksi Business Partner Co., Ltd. dan Direksi PT Tez Capital and Finance dalam pengumuman.

Business Partner Co., Ltd berdiri pada 1999 sebagai pemisahan dari Hikari Tsushin Inc.,. Perusahaan ini awalnya menyediakan layanan outsourcing akuntansi.Seiring berjalannya waktu, mereka memperluas bisnisnya ke berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman bisnis, layanan leasing, serta kredit korporasi.

Sementara itu, Tez Capital merupakan perusahaan pembiayaan yang didirikan pada 26 November 2015.Perusahaan didirikan oleh Arwin Rasyid, seorang bankir senior Indonesia yang juga pernah memegang berbagai posisi penting di bank-bank besar seperti Bank Niaga, Bank Danamon, dan CIMB Niaga.

Selain Tez Capital, Arwin juga mendirikan beberapa perusahaan lainnya di bidang keuangan dan fintech, seperti PT Sarana Gadai Prioritas dan PT Spice Digital Indonesia.Secara operasional, Tez Capital berfokus pada tiga lini produk utama, yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan serbaguna, yang masing-masing ditujukan untuk memberikan solusi finansial bagi nasabah individu maupun korporasi di Indonesia.

Per 31 Desember 2023, Tez Capital meraih laba bersih senilai Rp7,43 miliar. Raihan laba sepanjang tahun lalu didorong oleh jumlah pendapatan perseroan yang meningkat 28,2% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp24,3 miliar per 31 Desember 2023.

Peningkatannya didukung oleh pendapatan pembiayaan yang mencapai Rp20,4 miliar. Sementara per 31 Desember 2022, pendapatan yang diperoleh perseroan hanya Rp19 miliar. Jumlah aset yang dimiliki Tez Capital per 31 Desember 2023 mencapai Rp220 miliar. Angka tersebut sedikit meningkat 0,91% dibandingkan Rp218 miliar pada 31 Desember 2022.