Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF berencana akan menerbitkan obligasi sekali lagi di sisa tahun 2024.

Adapun di 2024 ini hingga semester I, SMF telah menerbitkan obligasi sebanyak 6 kali dengan total nilai Rp7,68 triliun, termasuk social bonds sebesar Rp3,5 triliun untuk pendanaan KPR FLPP.

Dengan begitu, sejak awal penerbitan surat utang pada 2009 sampai Juni 2024 SMF telah melakukan 63 kali penerbitan dengan jumlah Rp64,95 triliun.

Rinciannya, 50 kali penerbitan obligasi/sukuk (penawaran umum) sebesar Rp60,16 triliun, 12 kali Medium Term Notes (Penawaran terbatas) sebesar Rp4,67 triliun (termasuk di dalamnya penerbitan Sukuk Mudharabah SMF I melalui penawaran terbatas), dan satu kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp120 miliar.

"Kemungkinan besar kita terbitkan 1 kali lagi karena kebutuhan pendanaan ada. Tapi tentu balik lagi, keptusan menerbitkan obligasi ini sangat banyak pertimbangannya. Situasi market likuiditas dan sebagainya," kata Direktur Keuangan & Operasional SMF Bonai Subiakto saat ditemui di sela acara konferensi pers Kinerja Semester I/2024 PT SMF di Lampung, Minggu (29/9/2024).

Meski begitu Bonai menggarisbawahi, rencana peneribtan obligasi tersebut masih berupa kemungkinan yang besar karena ada kebutuhanya, bukan kepastian yang sudah ditetapkan.

"Nilainya juga sama [belum ditetapkan]. Kalau penerbitannya saja baru kemungkinan besar, apalagi nilainya," kata Bonai.

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF, Heliantopo menjelaskan salah satu sumber pendanaan SMF memang melalui penerbitan obligasi yang bisa dilakukan 3-4 kali dalam setahun tergantung target yang ditetapkan Perseroan.

"Kedua, adalah pertimbangan faktor posisi likuiditi market, apakah kita narik misal 3 kali jumlahnya besar, atau 4 kali jumlahnya lebih kecil. Ini kan pertimbangannya banyak," kata Topo.

Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengungkap ada risiko mengintai di balik peluang pertumbuhan pembiayaan usai suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate turun di level 6%. Selain BI, The Fed juga memutuskan memangkas suku bunga menjadi 4,75%-5%.

Chief economist SMF Research Institute, Martin Daniel Siyaranamual menjelaskan penurunan suku bunga ini sudah pastiakan berdmapak positif ke sektor perumahan, di mana ketika suku bunga turun, suku bunga pinjaman, suku bunga KPR juga akan bergerak turun. Dengan demikian, menurutnya kemungkinan pasar pembiayaan dan perumahan untuk tumbuh di 2025 nanti cukup besar.

"Itu di satu sisi, arah positif dari sisi kebijakan moneter. Tapi di sisi lain, kita harus hari-hati. Kelas menengah kita tereduksi karena konsumsi terbesar kelas menengah, termasuk sektor perumahan," kata Martin dalam konferensi pers kinerja SMF Semester I/2024, di Lampung, Minggu (29/9/2024).

Adapun sentimen positif lainnya selain suku bunga turun adalah imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) yang juga menurun. Sebagai perusahaan yang menyalurkan pendanaan kepada bank penyalur KPR, Martin mengatakan pihaknya mendapatkan sumber dana dari pasar modal melalui penerbitan obligasi.

"Acuannya adalah obligasi pemerintah, SUN. Imbal hasilnya turun saat ini, ini bagus. Artinya untuk menerbitkan kita hanya perlu menawarkan dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi," kata Martin.

Martin menjelaskan pada umumnya imbal hasil dari obligasi yang diterbitkan pihak swasta lebih tinggi dari pemerintah. Bila imbal hasil obilasi pemerintah turun, mereka juga akan mengikuti. Namun, Martin kembali mengingatkan ada risiko mengintip di balik peluang kedua ini.

"Pertanyaannya, apakah kondisi ini bisa dibawah sampai 2025. Ini yang masih belum kelihatan. Kenapa, karena kalau bicara soal SUN, dia pasti akan berkaitan erat dengan pembiayaan pemerintahan Indonesia yang akan datang," kata dia.

Martin mejelaskan pemerintah memiliki dua cara ketika memiliki beban pengeluaran yang besar. Pertama adalah dengan menaikkan pajak, atau cara kedua adalah dengan menerbitkan surat utang.

Dia berharap, cara yang diambil pemerintah adalah dengan mendorong penerimaan pajak sehingga kebutuhan penerbitan SUN tidak tinggi. "Ketika penerbitan SUN tidak tinggi, imbal hasil SUN turun, SMF juga bisa menikmati. Itu juga bisa dorong, kita juga bisa leverage, kita bisa ungkit lagi," kata Martin.

Adapun sejak 2009 hingga Juni 2024 SMF telah melakukan penerbitan obligasi sebanyak 63 kali dengan jumlah Rp64,95 triliun, terdiri dari 50 kali penerbitan obligasi/sukuk (penawaran umum) sebesar Rp60,16 triliun, 12 kali Medium Term Notes (Penawaran terbatas) sebesar Rp4,67 triliun (termasuk di dalamnya penerbitan Sukuk Mudharabah SMF I melalui penawaran terbatas), dan satu kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp120 miliar.

Martin melanjutkan, ada kasus anomali di mana ketika BI Rate turun tidak diikuti dengan penurunan imbal hasil SUN. Hal itu terjadi pada 2020 ketika ekonomi sedang terpuruk. Pihaknya berharap tahun depan kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil, walaupun kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru tetap punya andil besar.

"Harapannya tahun depan masih baik-baik saja, artinya imbal hasil SUN dan BI rate bisa turun. Tapi ini sangat tergantung bagi kebijakan pembiayaan pemerintahan yang akan datang," kata Martin.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic Law Studies (Celios), Nailul Huda mencatat beberapa momen Presiden terpilih Prabowo selalu menyampaikan akan menambah utang pemerintah hingga rasio utang ke PDB mendekati 50%.

Huda menjelaskan, untuk menarik uutang lebih laris maka ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Pertama adalah dengan menurunkan risiko dari utang pemerintah melalui penguatan kelembagaan, dan kedua dengan memberikan kompensasi bagi investor yang tinggi.

"Jika mengambil opsi yang kedua, pemerintah memberikan suku bunga yang tinggi, maka yang terjadi bunga obligasi badan usaha termasuk PT SMF akan cukup tinggi. Pada akhirnya akan memberatkan PT SMF untuk menarik utang dari masyarakat. Ini harus diperhatikan juga oleh tim Prabowo-Gibran," kata Huda kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memproyeksikan premi industri asuransi umum masih akan mengalami kenaikan sampai dengan akhir 2024.

Pertumbuhannya diproyeksikan mencapai sebanyak 10–15% apabila dibandingkan pada perolehan premi pada 2023.

Pada tahun sebelumnya, AAUI mencatat premi industri asuransi umum mencapai Rp103,86 triliun. Angka tersebut meningkat 15,3% dibandingkan dengan premi pada 2022 yakni Rp90,12 triliun.

“Saya melihat pertumbuhannya akan lebih baik dibandingkan tahun lalu, dengan proyeksi kenaikan antara 10–15%,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan usai paparan kinerja asuransi umum di Jakarta Senin (30/9/2024).

Budi mengungkap asuransi properti masih menjadi penopang utama pada industri asuransi umum hingga akhir tahun ini.

Terlihat bahwa asuransi properti masih menjadi penopang utama pada periode Januari—Juni 2024. Pendapatan premi asuransi properti mencapai Rp16,66 triliun, atau naik 32,8% yoy dibandingkan pada semester I/2023 yakni Rp12,55 triliun.

Budi menambahkan asuransi properti salah satunya masih akan ditopang oleh properti komersial, khusunya untuk rumah-rumah di atas Rp5 miliar.

Dia mengatakan banyak dari segmen tersebut masih memilih aset rumah sebagai salah satu investasi. Dia justru menilai bahwa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DPT) atau intensif pajak yang diberikan oleh pemerintah sampai akhir tahun tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan asuransi properti.

“Kalau kami melihat belum secara utuh ya, karena ini kan ekosistem, ya ada plus dan minusnya,” kata dia.

Selain itu, AAUI melihat sektor infrastruktur akan tumbuh pada pemerintahan baru yang dimulai pada Oktober 2024. Tidak hanya sampai disitu, Budi mengatakan bahwa asuransi kredit juga masih akan menjadi penopang pertumbuhan premi asuransi umum. Hal tersebut seiring dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan resharing asuranri dan pihak perbankan terkait asuransi kredit.

“Teman-teman [asuransi] juga mulai melihat ini, melirik lagi. Tinggal pihak perbankannya bagaimana, bisa diterima enggak, lalu pembatasan biaya akuisisi itu kan jadi poin juga [pertumbuhan],” kata Budi.

Di sisi lain, Budi melihat bahwa sektor asuransi kendaraan masih belum cukup menopang. Hal tersebut masih terimbas oleh penurunan kendaraan pada tahun ini. Budi menyinggung bahwa pada gelaran pameran otomotif Gaikin Indonesia International Auto Show (GIIAS) saja, Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sangat tinggi, namun demikian ketika masuk evaluasi ditolak semua karena tidak lolos analisis kredit.

“Jadi banyak yang diblacklist, jadi saya rasa masih tinggi properti,” katanya.

Namun demikian, Wakil Ketua Bidang Riset dan Statistik AAUI Trinita Situmeang mengingatkan masih ada tantangan terutama pada lini bisnis asuransi kredit dan kesehatan yang mana klaimnya masih tinggi. Pada semester I/2024 saja, asuransi kredit masih mengalami kenaikan klaim mencapai sebanyak 35,4% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8,3 triliun dari sebelumnya Rp6,13 triliun. Sementara asuransi kesehatan klaimnya naik sebanyak 11,8% yoy menjadi Rp3,4 triliun dari sebelumnya Rp3,04 triliun.

“Kalau untuk asuransi kredit, ini sepertinya klaim untuk default ini secara numbers, secara profile, masih akan kita hadapi, karena dia memang profilnya seperti itu Kemudian untuk asuransi kesehatan juga memang harus dilihat, memang tercermin dari biaya kesehatan saat ini, naiknya cukup besar. Ini menjadi PR bersama baik perusahaan asuransi umum maupun perusahaan asuransi jiwa,” kata Trinita.

Trinita mengatakan untuk memberantas kenaikan klaim kesehaan tersebut, semua pihak harus berkolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan, terutama dalam memanage klaim yang berkaitan dengan fraud. Namun demikian, Trinita menyebut bahwa pihaknya tidak melihat bahwa ada fraud, namun memang kenaikan biaya yang memang menjadi pekerjaan rumah bagi perusahaan asuransi untuk melihat kembali lini bisnis ini.

“Dan memang diperlukan integrasi policy bagi industri asuransi untuk bisa tetap memasarkan produk ini dan konsekuensi dari pemasaran produk ini adalah mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Itu sih yang perlu disimpan. Jadi memang harus ada sesuatu pembenahan atau improvement yang dilakukan berkenaan dengan lini bisnis ini,” katanya.

Sebelumnya, AAUI mencatat premi industri asuransi umum mencapai sebanyak Rp57,91 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut naik 18,4% yoy apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yakni Rp48,9 triliun pada semester I/2023. Ada tiga lini bisnis yang menjadi penopang premi asuransi umum pada periode tersebut yakni properti, kredit, dan kendaraan.

Pendapatan premi asuransi properti mencapai sebanyak Rp16,66 triliun yang mana naik 32,8% yoy dibandingkan pada semester I/2023 yakni Rp12,55 triliun. Kemudian asuransi kredit yang preminya mencapai Rp10,58 triliun, yang mana naik 26% dari sebelumnya Rp8,4 triliun.

Premi asuransi kendaraan mencapai Rp10,03 triliun, yang mencapai sebanyak 2% yoy dari sebelumnya Rp9,84 triliun pada semester I/2023.

Bisnis.com, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan mencatat simpanan nasabah korporasi di perbankan masih tumbuh pesat pada Agustus 2024.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa tabungan di atas Rp5 miliar tumbuh sebesar 9% pada Agustus 2024. Capaian ini masih tumbuh di atas realisasi tahun lalu sebesar 6,79% pada Agustus 2023. Meski demikian sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Juli yang tumbuh 9,42%.

Dia menyebut simpanan di atas Rp5 miliar masih didominasi oleh korporasi dalam komposisi dana pihak ketiga (DPK), dengan pertumbuhan yang cukup pesat pada produk giro.

“Kalau mereka pindahin uangnya ke giro, ada dua hal. Pertama, itu mau bawa lari atau ekspansi di sini,” ujarnya dalam Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjaminan, Senin (30/9/2024).

Purbaya menilai berdasarkan perkembangan nilai tukar menunjukkan bahwa korporasi tidak menarik dana mereka keluar. Justru ini menandakan bahwa mereka kemungkinan besar sedang bersiap untuk ekspansi, terutama karena pemerintah baru dan kabinet baru akan segera terbentuk.

“Mereka [korporasi] bertaruh akan baik [prospeknya] sehingga mereka pindahin uang ke sana [giro] untuk cepat-cepatan ekspansi pada waktu mereka sudah melihat apa yang terjadi dari sisi politik,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia, penyaluran kredit pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp7.441,9 triliun atau tumbuh 10,9% yoy, lebih rendah dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 11,7%

“Perkembangan kredit terutama didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit pada debitur korporasi 15,7% dan perorangan 5,7% yoy,” tulis BI dalam laporannya, Senin (23/9/2024).

Adapun, kredit kepada debitur korporasi memang tumbuh positif 15,7% yoy pada Agustus 2024, tetapi melambat jika dibandingkan dengan Juli 2024 yang tumbuh 16,8%.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) buka suara soal ruang penyesuaian tingkat bunga penjaminan (TBP) usai Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan BI Rate pada RDG bulan ini sebesar 25 bps dari 6,25% menjadi 6%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, efek penurunan tersebut tidak langsung terasa di sektor perbankan.

Menurutnya, ada jeda waktu sekitar 4 bulan dari kebijakan BI hingga perubahan tersebut benar-benar berdampak pada suku bunga bank. Oleh karena itu, LPS memutuskan untuk tidak langsung mengubah tingkat bunga penjaminan (TBP) meskipun suku bunga acuan turun.

“Dari kebijakan bank sentral ke penurunan yang real di perbankan itu jangka waktunya mendekati 4 bulan delay-nya, jadi kalau kita biarkan TBP berperilaku seperti sekarang, mungkin baru 4 bulan kemudian kita akan melihat arah perubahan pergerakan TBP,” ujarnya dalam Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjaminan, Senin (30/9/2024).

Dia juga menyebut, penentuan tingkat bunga penjaminan oleh LPS tidak hanya didasarkan pada analisis kuantitatif saja, tetapi turut mempertimbangkan faktor kualitatif dan forward looking serta ditentukan dengan metode yang scientific, di mana salah satu faktor utamanya adalah suku bunga pasar.

Namun, jika LPS menilai bahwa kondisi ekonomi membutuhkan dukungan signifikan, maka anggota Dewan Komisioner bisa mempertimbangkan untuk menurunkan TBP lebih cepat setelah melakukan diskusi internal.

Lebih lanjut, dalam metodologi LPS, kebijakan penetapan TBP dapat bersifat pasif, di mana tingkat bunga penjaminan ditetapkan sedikit di atas suku bunga pasar. Di sisi lain, kebijakan secara aktif "memimpin" pasar juga dapat dilakukan. Artinya, jika situasi sektor finansial dan sinyal dari bank sentral mendukung, LPS bisa mengambil inisiatif menurunkan TBP lebih cepat, dengan harapan pasar akan mengikuti langkah tersebut.

“Pernah 50, 25 bps. Pernah saya turunkan 50 bps karena Covid-19 dan ekonomi perlu dukungan, jadi kita turunkan dengan cepat supaya bunga deposito di bank turun, sehingga lending rate juga tidak naik atau turun itu yang menjaga ekonomi kita selama ini, karena bunga enggak naik,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan periode September 2024 yakni sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum dan sebesar 2,25% untuk simpanan valas. Sementara, untuk simpanan rupiah di BPR sebesar 6,75%.

Adapun, tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatatkan perolehan premi anggotanya menembus Rp57,91 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut naik 18,4% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yakni Rp48,9 triliun.

Wakil Ketua Bidang Riset dan Statistik AAUI Trinita Situmeang mengatakan pertumbuhan premi tersebut utamanya ditopang oleh tiga lini bisnis yang mengalami kenaikan yakni asuransi properti, kredit, dan kesehatan.

“Pertumbuhan premi ini ditopang oleh kenaikan pada asuransi properti, itu naik Rp4,1 triliun atau secara persentase 32,8%. Dan juga asuransi kesehatan dan asuransi kredit yang masing-masing naik 21,6% dan 26%,” kata Trinita dalam konferensi pers kinerja Semester I/2024 di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Adapun asuransi properti pendapatan preminya mencapai sebanyak Rp16,66 triliun yang mana naik 32,8% yoy dibandingkan pada semester I/2023 yakni Rp12,55 triliun. Kemudian asuransi kredit yang preminya mencapai Rp10,58 triliun, yang mana naik 26% dari sebelumnya Rp8,4 triliun.

Sementara premi dari lini bisnis asuransi kesehatan mencapai sebanyak Rp4,75 triliun yang mana naik 21,6% yoy dari sebelumnya Rp3,9 triliun pada semester I/2024. Untuk lini bisnis yang paling besar masih didominasi oleh tiga sektor utama yakni properti, asuransi, dan kendaraan. Meskipun kenaikannya hanya sedikit yakni 2% yoy, premi asuransi kendaraan menjadi tiga besar dengan perolehan premi sebanyak Rp10,03 triliun, sebelumnya Rp9,84 triliun pada semester I/2023.

Trinita menjelaskan bahwa faktor pendorong dari perolehan premi properti salah satunya adalah naiknya harga sewa properti komersial di kuartal I/2024 ini.

“Pertumbuhan ini tentunya difaktori oleh tumbuhnya permintaan sewa untuk properti komersial juga stabilnya indeks penjualan properti komersial di Indonesia,” katanya.

Sementara itu di posisi selanjutnya, untuk lini usaha asuransi kredit, pada periode ini menduduki posisi kedua pada perolehan pangsa pasar terbesar di perolehan premi pada semester 1/2024 ini. Trinita mengatakan dengan tumbuhnya kegiatan usaha di beberapa sektor, serta terus adanya dukungan pemerintah dalam penyaluran kredit baru untuk masyarakat, tentunya sangat mempengaruhi kenaikan dari premi asuransi kredit di industri asuransi umum.

Pada posisi terakhir, yakni asuransi kendaraan bermotor meski tidak sebesar pertumbuhan dari pangsa pasarsebelumnya. Namun asuransi kendaraan bermotor inirelatif masih dapat dikatakan stabil dalam hal perolehan premi.

“Meskipun terlihat data penjualan mobil Listrik meningkat drastis, namun lini usaha ini tetap masih menjadi salah satu pangsa pasarterbesar di industri asuransi umum Indonesia,” katanya.

Terakhir, AAUI mencatat ada tiga lini bisnis asuransi umum yang mengalami penurunan sampai dengan semester I/2024. Ketiga lini bisnis tersebut antara lain energy offshore yang mana turun 10,1% yoy menjadi Rp875 miliar, sementara pada periode semester I/2023 perolehan preminya mencapai Rp974 miliar.

Kemudian lini bisnis engineering yang mana turun 10,7% yoy menjadi Rp2,05 triliun dari sebelumnya Rp2,29 triliun. Lalu, suretyship yang mana turun 0,9% menjadi Rp902 miliar dari sebelumnya Rp910 miliar pada semester I/2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memastikan tetap menyalurkan kredit pemilikan rumah dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (KPR FLPP bagi MBR) meski tambahan penyertaan modal negara (PMN) belum dicairkan.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan dukungan KPR FLPP saat ini digerakkan pihaknya dengan mengandalkan dana dari leveraging dana PMN yang sudah didapat sebelumnya. Sejak 2018, PMN yang telah diterima SMF untuk penyaluran KPR FLPP mencapai Rp9,33 triliun, dan berhasil di-leveraging sehingga menghasilkan dana Rp14,74 triliun.

Hasilnya, sejak 2018 hingga semester I/2024 SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR FLPP senilai Rp24,07 triliun, atau setara 654.430 unit rumah subsidi.

"Bagaimana kalau PMN tidak turun, kan sudah disetujui DPR segala macam. Insyallah sih pasti cair, tahun ini," kata Ananta saat konferensi pers kinerja semester I/2024 di Lampung, Minggu (29/9/2024).

Pencairan PMN tambahan merupakan bagian dari dukungan untuk memenuhi target KPR FLPP sebanyak 166.000 unit. Dari target ini, SMF ditargetkan berkontribusi sebanyak 25%, di mana sisanya 75% ditalangi oleh BP Tapera. Untuk melaksanakan mandat ini, SMF telah mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1,89 triliun.

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF, Heliantopo menjelaskan untuk mengejar target pemerintah, pihaknya sudah memulai penyaluran KPR FLPP sejak awal tahun. Di mana sampai Juni 2024, pembiayaan yang dilakukan SMF mencapai Rp2,43 triliun atau setara 60.258 unit rumah.

Adapun saat mengusulkan tambahan PMN Rp1,89 triliun, nantinya perusahaan juga menarik pinjaman lainnya hingga Rp5,12 triliun. Dengan cara ini terkumpul Rp7,02 triliun.

Dana tersebut kemudian digabungkan dengan kelolaan BP Tapera sebanyak Rp21,05 triliun, sehingga terkumpul Rp28,06 triliun. Uang ini yang kemudian akan digunakan untuk membiayai subsidi bunga KPR 166.000 ribu rumah.

Topo mengatakan, SMF tak khawatir soal sumber pendanaan karena perusahaan telah melakukan leveraging atas modal negara yang sudah diterima sebelumnya.

"Jadi kalau pertanyannya, kalau PMN tidak dapat, ya kan kita sudah salurkan juga. Kalau terkait hiutngannya [skema ketika PMN tidak cair] itu pertanyaan selanjutnya," kata Topo.

Bisnis.com, JAKARTA – Masa jabatan DPR RI periode 2019—2024 resmi berakhir pada hari ini, Senin (30/9/2024). Setidaknya, ada lima Rancangan Undang-undang (RUU) terkait keuangan yang berhasil disahkan menjadi UU oleh DPR dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo ini.

Dalam rapat paripurna terakhir DPR periode 2019—2024, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan pihaknya telah mengesahkan total 225 RUU menjadi UU.

Adapun regulasi tersebut terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka. Sementara 5 RUU disepakati tidak dilanjutkan pembahasannya.

"Dengan demikian, selama periode 2019-2024, DPR RI telah menyelesaikan 225 Rancangan Undang-undang," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Dari 225 UU tersebut, ada 5 UU yang terkait dengan keuangan. Alat kelengkapan DPR yang bertugas mengawasi bidang keuangan negara termasuk fiskal dan moneter adalah Komisi XI.

Sebelum disepakati, Komisi XI DPR membahas 5 UU tersebut dengan mitra-mitra kerjanya yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pusat Statistik, hingga Badan Pemeriksa Keuangan.

Berikut 5 UU terkait keuangan yang disahkan DPR periode 2019—2024:

Pertama, UU No. 10/2020 tentang Bea Materai. UU ini merupakan perubahan atas UU No. 13.2985 yang diusulkan oleh pemerintah.

Salah satu perubahan signifikan dalam beleid baru tersebut yaitu pemberlakuan satu tarif materai Rp10.000 per lembar menggantikan tarif yang lama yaitu Rp3.000 dan Rp.6000.

Kedua, UU No. 13/2020 yang merupakan pengesahan dari Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) atau dikenal dengan AFAS 7.

Ketiga, UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang kini dikenal dengan UU HPP. Salah satu gebrakan dalam beleid ini yaitu penentuan kenaikan tarif pajak penambahan nilai alias PPN menjadi 11% pada 1 April 2022 dan kembali naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Keempat, UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Salah satu amanat utama beleid tersebut adalah penyelarasan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah.

Kelima alias terakhir yaitu UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Beleid palugada sektor keuangan ini coba mengatur perkembangan sektor keuangan seperti aturan-aturan ihwal digitalisasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten bank besutan Kookmin Bank, PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) merilis kinerja semester I/2024 bottom line yang bisa ditebak lantaran masih merugi. Rugi KB Bank tercatat sebesar Rp3,13 triliun membengkak 8,73% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp2,88 triliun pada semester I/2023.

Sejumlah indikator keuangan BBKP juga mengalami tekanan. Walaupun demikian, terdapat juga hal positif dari kinerja BBPK pada semester I/2024 seperti perbaikan NIM dan pertumbuhan dana murah.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten bank besutan Kookmin Bank, PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) merilis kinerja semester I/2024 bottom line yang bisa ditebak lantaran masih merugi. Rugi KB Bank tercatat sebesar Rp3,13 triliun membengkak 8,73% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp2,88 triliun pada semester I/2023.

Sejumlah indikator keuangan BBKP juga mengalami tekanan. Walaupun demikian, terdapat juga hal positif dari kinerja BBPK pada semester I/2024 seperti perbaikan NIM dan pertumbuhan dana murah.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) memberikan kisi-kisi kinerja perseroan pada kuartal III/2024.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan bahwa tak ada masalah berarti dalam kinerja perseroan sepanjang periode tersebut.

Hal ini tecermin dari kinerja per Agustus 2024 yang dinilai masih on track, meskipun terdapat beberapa bagian seperti penyaluran kredit yang menghadapi tantangan.

“Memang kreditnya yang [menjadi] challenge. Kita ingin tumbuhnya agak kencang, tetapi [suku] bunga kan belum turun,” katanya kepada wartawan di Menara BNI, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Menurutnya, hal tersebut berimbas pada likuiditas perbankan yang masih ketat. Dengan adanya penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia menjadi 6%, dia berharap agar kondisi tersebut berangsur membaik.

Ketika ditanya perihal angka pertumbuhan kredit BNI hingga bulan kesembilan tahun ini, Royke memperkirakannya pada kisaran 10% secara tahunan.

Dia juga memproyeksikan pertumbuhan kredit tetap dobel digit hingga akhir 2024, dengan segmen korporasi dan konsumer yang menjadi penopang utama. “Masih [didominasi] corporate. Corporate dan konsumer,” tutupnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, BNI membukukan laba bersih konsolidasi senilai Rp10,7 triliun pada semester I/2024, tumbuh 3,8% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) senilai Rp10,3 triliun.

Laba bank antara lain terdorong oleh pendapatan berbasis komisi atau fee based income yang meningkat 5,74% yoy menjadi Rp4,96 triliun pada semester I/2024, dari sebelumnya Rp4,69 triliun. Pendapatan lainnya pun tumbuh signifikan 27,03% yoy menjadi Rp2,86 triliun, dari sebelumnya Rp2,25 triliun.

Pada periode yang sama, BNI menyalurkan kredit senilai Rp726,98 triliun, naik 11,71% yoy dari Rp650,77 triliun. Himpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh 0,96% yoy dari Rp765 triliun menjadi Rp772,32 triliun, dengan dana murah atau current account saving account (CASA) bank yang naik 2,51% yoy menjadi Rp545,69 triliun dari sebelumnya Rp532,34 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) mengungkapkan tantangan yang dihadapi industri perbankan usai suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) alias BI Rate turun ke level 6%.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan bahwa suku bunga tinggi selalu menjadi tantangan bagi bank, sehingga semestinya tidak ada masalah berarti ketika suku bunga turun.

“Namun, hal yang paling penting adalah bagaimana keberadaan BNI bisa menjadi suatu partner yang kompetitif buat para investor,” katanya dalam konferensi pers di Menara BNI, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Menurutnya, BNI sendiri harus memutar otak dari segi inovasi pelayanan nasabah untuk mencapai tujuan tersebut.

Tak hanya terobosan dalam produk, inovasi yang dimaksud juga mencakup jasa yang lebih kompetitif, sehingga pasar dapat mendapatkan layanan terbaik.

Royke lantas menyinggung perkembangan teknologi informasi sebagai ujung tombak perbankan dalam menopang perekonomian. Dengan demikian, masyarakat Tanah Air, khususnya nasabah BNI, dapat bertahan dalam segala kondisi ekonomi.

“Jadi digitalisasi, teknologi, AI [artificial intelligence] dan segala macam itu jadi challenge buat BNI bisa mewujudkan komitmen untuk men-support nasabah-nasabahnya,” tandas dia.

Berdasarkan catatan Bisnis, BNI membukukan laba bersih konsolidasi senilai Rp10,7 triliun pada semester I/2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, laba ini tumbuh 3,8% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp10,3 triliun.

Laba bank antara lain terdorong oleh pendapatan berbasis komisi atau fee based income yang meningkat 5,74% yoy menjadi Rp4,96 triliun pada semester I/2024, dari sebelumnya Rp4,69 triliun. Pendapatan lainnya pun tumbuh signifikan 27,03% yoy menjadi Rp2,86 triliun, dari sebelumnya Rp2,25 triliun.

Pada periode yang sama, BNI menyalurkan kredit senilai Rp726,98 triliun, naik 11,71% YoY dari Rp650,77 triliun. Himpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh 0,96% YoY dari Rp765 triliun menjadi Rp772,32 triliun, dengan dana murah atau current account saving account (CASA) yang naik 2,51% yoy menjadi Rp545,69 triliun dari sebelumnya Rp532,34 triliun.