Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) pada periode September 2024, meskipun Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuannya atau BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dalam memutuskan tingkat bunga penjaminan periode September 2024, LPS mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya timelag respons penurunan suku bunga simpanan atas kebijakan bunga acuan bank sentral yang masih terbatas, coverage simpanan yang masih memadai (nominal dan rekening) serta memberikan ruang lanjutan perbankan dalam pengelolaan likuiditas suku bunga.

"Maka Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dipertahankan tetap sebagai berikut, sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum dan sebesar 2,25% untuk simpanan valas. Sementara, untuk simpanan rupiah di BPR sebesar 6,75%," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Purbaya melanjutkan lebih jauh mengenai alasan mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan.

Menurutnya, alasan untuk menurukan tingkat bunga penjaminan belum terbuka saat ini. Dalam kebijakan ini, LPS juga selalu memonitor perkembangan sektor finansial dan mensinkronisasikan dengan kebijakan BI, OJK, dan Kementerian Keuangan.

"[Saat ini] alasan penurunan suku bunga [tingkat bunga penjaminan] belum terbuka, tetapi ke depan setelah reaksi perbankan terhadap suku bunga acuan sudah tereflek ke suku bunga harian, peluang penurunan suku bunga LPS akan terbuka," jelasnya.

Purbaya menambahkan pasca-penetapan tingkat bunga penjaminan pada periode Mei 2024, LPS secara berkelanjutan memantau tren perkembangan suku bunga perbankan.

Menurutnya, berdasarkan pemantauan tersebut, suku bunga pasar rupiah mengalami kenaikan 17 basis poin (bps) dibandingkan periode Mei 2024 ke level 3,58%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh likuiditas dan ekspansi kredit yang cukup tinggi.

Sementara, suku bunga simpanan valas naik 2 bps ke level 2,14% dibandingkan dengan periode tingkat bunga penjaminan pada Mei 2024.

LPS juga bisa menurunkan tingkat penjaminan kapan saja jika ekonomi dipandang perlu dukungan lebih signifikan dari LPS.

"Dorongan pertumbuhan ekonomi saat ini masih cukup sehingga belum memerlukan dukungan dari LPS, tapi kami terus meng-assess kondisi perekonomian dari hari ke hari," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki komitmen untuk terus meningkatkan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri. Salah satu upaya konkret yang dilakukan perseroan adalah melalui peran AgenBRILink, di mana AgenBRILink menjadi mitra strategis BRI dalam menyediakan layanan perbankan langsung kepada masyarakat, termasuk di daerah-daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) di seluruh Indonesia.

Selain memperluas jangkauan layanan, AgenBRILink juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat. Sehubungan dengan tersebut, BRI memandang pentingnya memperluas peran AgenBRILink dari sekadar penyedia transaksi perbankan menjadi lifestyle micro provider dan menjadi sentra layanan ekosistem di masyarakat yang lebih menyentuh kebutuhan dan gaya hidup pelanggan di segmen mikro.

Terbaru pada Senin (23/9/2024), BRI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau biasa disebut PELNI sepakat untuk memperkuat ekosistem layanan dengan menghadirkan fitur Reservasi dan Payment Point Tiket Kapal Laut PELNI melalui AgenBRILink di seluruh Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada pertumbuhan yang signifikan dalam penjualan tiket kapal laut secara online, yang diproyeksikan terus meningkat hingga tahun mendatang.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Head of BRILink Business Division BRI Windriyo Aribowo dan Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy W serta disaksikan oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama.

Kerja sama ini menjadikan AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi salah satu saluran utama untuk reservasi dan pembayaran tiket kapal laut PELNI. Dengan integrasi fitur ini, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil hingga pelosok negeri.

"Dalam membangun ekosistem BRI yang lebih luas dan inklusif, kolaborasi dengan PELNI sebagai penyedia layanan tiket kapal laut yang terkemuka merupakan langkah strategis. Kami yakin kerjasama ini akan memberikan nilai tambah bagi AgenBRILink dan masyarakat," ucap Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama.

Kolaborasi antara BRI dan PELNI untuk menambah fitur penjualan dan pembayaran tiket kapal laut PELNI melalui AgenBRILink diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam reservasi dan pembayaran tiket kapal laut. Dengan integrasi ini, diharapkan penggunaan layanan transportasi laut dapat lebih mudah dan efisien, memperkuat peran AgenBRILink di seluruh Indonesia sebagai pilihan utama untuk kebutuhan perjalanan dengan kapal PELNI.

Hingga akhir Agustus 2024 tercatat BRI telah memiliki lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 62 ribu desa di Indonesia, atau mencakup 80% total desa di Indonesia.

“Langkah ini juga sejalan dengan komitmen BRI dalam memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Diharapkan, integrasi Penjualan dan Payment Point Tiket Kapal Laut PELNI ini dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan efisien bagi para penumpang yang menggunakan layanan transportasi laut," pungkas Candra.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan periode September 2024.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan BI Rate pada RDG bulan ini sebesar 25 bps dari 6,25% menjadi 6,00%.

Sementara, tingkat bunga penjaminan LPS pada periode Mei 2024 ditetapkan sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum dan sebesar 2,25% untuk simpanan valas. Sementara, untuk simpanan rupiah di BPR sebesar 6,75%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dalam memutuskan tingkat bunga penjaminan periode September 2024, LPS mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya timelag respons penurunan suku bunga simpanan atas kebijakan bunga acuan bank sentral yang masih terbatas, coverage simpanan yang masih memadai (nominal dan rekening) serta memberikan ruang lanjutan perbankan dalam pengelolaan likuiditas suku bunga.

"Maka Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dipertahankan tetap sebagai berikut, sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum dan sebesar 2,25% untuk simpanan valas. Sementara, untuk simpanan rupiah di BPR sebesar 6,75%," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Selanjutnya, tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Januari 2025.

Purbaya menambahkan pasca-penetapan tingkat bunga penjaminan pada periode Mei 2024, LPS secara berkelanjutan memantau tren perkembangan suku bunga perbankan.

Menurutnya, berdasarkan pemantauan tersebut, suku bunga pasar rupiah mengalami kenaikan 17 basis poin (bps) dibandingkan periode Mei 2024 ke level 3,58%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh likuiditas dan ekspansi kredit yang cukup tinggi.

"Pemangkasan suku bunga acuan masih relatif terbatas dan butuh waktu untuk direspons suku bunga simpanan perbankan," jelasnya.

Sementara, suku bunga simpanan valas naik 2 bps ke level 2,14% dibandingkan dengan periode tingkat bunga penjaminan pada Mei 2024.

Purbaya menyebutkan kondisi likuiditas valas dan ekspektasi pamangkasan Fed Fund Rate (FFR) akan mempengaruhi arah suku bunga simpanan valas ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mengungkap penurunan suku bunga acuan secara umum akan berdampak positif bagi seluruh kelas aset investasi. Sebagai konteks, Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan atau BI Rate ke level 6% pada pertengahan September lalu.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen mengatakan kelas aset pendapatan tetap (obligasi) secara historis menjadi kelas aset yang pertama menerima dampak positif dari penurunan suku bunga.

“Begitu pula dengan unit linked, penurunan suku bunga BI dan Fed Fund Rate berpotensi memberikan dampak positif pada unit linked berbasis obligasi,” kata Karin dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Senin (30/9/2024).

Karin menekankan kinerja unit linked-hingga akhir 2024 bergantung padakondisi ekonomi global dan domestik, khususnya suku bunga, inflasi,serta performa sektor-sektor kunci seperti teknologi dan kesehatan.

Menurutnya, unit-linked berbasis saham global, terutama di sektor teknologi, diperkirakan akan tetap positif, didorong oleh proyeksi pertumbuhan sektor teknologi dan sentimen positif di pasar keuangan.Namun, volatilitas pasar serta kebijakan suku bunga dari bank sentral seperti The Fed dan BI juga menjadi faktor penentu.

“Pengelolaan portofolio yang aktif dan terdiversifikasi dapat mengurangi risiko ditengah volatilitas yang terjadi di pasar keuangan,” kata Karin.

Dia mengatakan produk unit-linked berbasis saham juga bisa mendapat manfaat dari penurunan BI Rate. Pasalnya, suku bunga yang rendah dapat mendorongaktivitas ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan emiten. Namun demikian, dia menyebut preferensi subdana kembali kepada pilihan nasabah sesuai dengan profil risiko, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing.

“Nasabah dengan profil risiko konservatif dapat memilih subdana berbasis pasar uang, nasabah dengan profil risiko moderat dapat memilih subdana yang berbasis pada instrumen pendapatan tetap seperti surat utang [obligasi] atau instrumen berbasis campuran antara saham dan obligasi. Sedangkan nasabah denganprofil risiko agresif dapat memilih subdana berbasis saham untukinvestasi jangka panjang,” katanya.

Secara umum, hingga Agustus 2024, Prudential Indonesia mencatat mayoritas subdana unit-linked mencatatkan kinerja positif. Selama 2024, unit-linked berbasissaham global, khususnya yang berinvestasi di sektor teknologi, mencatatkan kinerja paling positif.

“PRULink US Dollar Global Technology Equity Fund [PDGT] menjadi salah satu subdana terbaik di pasar, dengan kinerja sebesar 20,92% hingga bulanAgustus 2024 [year-to-date Agustus 2024]. Hal ini mencerminkanpenerapan strategi investasi yang efektif dalam mengelola subdanaPRULink, serta komitmen dalam memberikan nilai tambah baginasabah," katanya.

Terakhir, Karin mengungkap Prudential Indonesia optimis dan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik serta menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagigenerasi saat ini dan mendatang, dengan menyediakan solusikeuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses untuksetiap kehidupan, untuk setiap masa depan. Terkait dengan fungsi investasi pada unit linked, Karin mengatakan pihaknya sangat memperhatikan kenyamanan nasabah dalam berinvestasi.

“Penempatan pada obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yangmemiliki peringkat layak investasi [investment grade] menjadisalah satu strategi kami dalam mengelola portofolio investasi unit linkedberbasis pendapatan tetap [obligasi] dan portofolio investasi unit linkedberbasis campuran,” katanya.

Terkait dengan portofolio investasi PAYDI berbasis saham, Karin mengatakan perusahaan juga senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelolasubdana PRULink sesuai dengan strategi investasi masing-masing subdana, antara lain dengan memilih saham perusahaan yang memiliki bisnis yang berkesinambungan, kinerja keuangan yang solid, manajemen yang berkualitas, valuasi yang menarik dan likuiditas yang baik.

Prudential mencatat pendapatan premi sebanyak Rp10,1 triliun pada semester I/2024. Dari total tersebut, pendapatan premi didominasi produk unit linked yang mencapai Rp7,7 triliun, serta tradisional Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUM) di bawah Kementerian, Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) alias SMF sejak didirkan hingga semester I/2024 ini telah mengalirkan dana melalui pembiayaan dan sekuritisasi sebesar Rp113,59 triliun ke pasar keuangan. Perinciannya, dana ini terdiri dari pembiayaan Rp99,38 triliun dan sekuritisasi sebesar Rp14,21 triliun.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan sebagai perusahaan milik negara memiliki dua fungsi utama. Pertama adalah SMF sebagai liquidity provider alias penyedia likuiditas bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan. Mekanismenya ada dua cara, yaitu dalam bentuk pembiayaan dan sekuritisasi.

"Kita sudah mengalirkan dana, me-recycle kurang lebih Rp113,59 triliun dalam bentuk pembiayaan atau purchase with recourse sebesar Rp99,38 triliun, dan bentuk sekuritisasi atau purchase without recourse yang kurang lebih Rp14,21 triliun," kata Ananta dalam konferensi pers kinerja Semester I/2024 di Lampung, Minggu (29/9/2024).

Ananta mengatakan, melalui fungsi pertama ini, SMF memegang peran penting dalam memastikan pasar pembiayaan perumahan tetap likuid, stabil, dan efisien.

Dalam penyaluran dana ini, SMF menyalurkan kepada bank umum, bank syariah, BPD, BPR, perusahaan pembiayaan, hingga lembaga keuangan lainnya. Namun, Ananta memberikan catatan menantang soal pemerataan.

"Bagaimana distribusi penyaluran dana, kalau kita lihat Indonesia bagian Barat mendominasi 85,04%, Indonesia Tengah 14,37%, Indonesia Timur 0,59%. Ini adalah tantangan, ini wajah daripada bank bank penyakur KPR. SMF tidak boleh langsung [menyalurkan], kita hanya liquidity provider. Bank yang menyalurkan mayoritas di Indonesia bagian Barat," jelasnya.

Fungsi SMF kedua adalah sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Fiscal Tools dari Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan fungsinya ini, SMF berkontribusi dalam penurunan beban fiskal pemerintah untuk pembiayaan perumahan.

Skemanya, SMF akan mendapatkan PMN dari negara kemudian melakukan leverage pendanaan melalui pasar modal. Dalam penyaluran pembiayaan KPR melalui perbankan, sebesar 25% porsinya ditanggung SMF dan sisanya 75% dari dana program KPR di BP Tapera.

Sementara itu, suku bunga blended antara SMF dengan BP Tapera ini sebesar 1,5%, sedangkan biaya dan margin bagi bank penyalur KPR sebesar 3,5%. Dengan begitu, bunga KPR dipatok sebesar fixed rate 5% selama 20 tahun.

"Dari 2018, SMF sebagai fiscal tools sampai sekarang kita sudah terima PMN untuk FLPP Rp9,33 triliun. SMF mengeluarkan surat utang ke pasar modal yang namanya leveraging, Rp14,74 trilun. Jadinya kalau ditotal Rp24,07 triliun. Itu porsi 25%," pungkasnya.

Sementara itu, SMF menyebut jumlah penyaluran tersebut memiliki multiplier atau Primary market Financing to Capital Ratio (PMFC) sebesar 8,37 kali dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang didapat SMF dari periode triwulan 4/2023 sampai Juni 2024 sebesar Rp14,33 triliun.

Dari dana itu, untuk penyaluran subsidi Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), sejak 2018 hingga semester I/2024 SMF telah menyalurkan Rp24,07 triliun atau setara 654.430 unit rumah. Dana untuk pembiayaan FLPP KPR tersebut didapat dari PMN sebesar Rp9,33 triliun ditambah Rp14,74 triliun dana dari hasil leveraging oleh SMF.

Realisasi penyaluran pembiayaan untuk KPR FLPP tersebut memiliki multiplier efek 2,58 kali dari PMN yang telah didapat SMF. Adapun untuk 2024 ini, sampai Juni 2024 pembiayaan KPR FLPP yang sudah disalurkan SMF mencapai Rp2,43 triliun atau setara 60.258 unit rumah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUM) di bawah Kementerian, Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) alias SMF sejak didirkan hingga semester I/2024 ini telah mengalirkan dana melalui pembiayaan dan sekuritisasi sebesar Rp113,59 triliun ke pasar keuangan. Perinciannya, dana ini terdiri dari pembiayaan Rp99,38 triliun dan sekuritisasi sebesar Rp14,21 triliun.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan sebagai perusahaan milik negara memiliki dua fungsi utama. Pertama adalah SMF sebagai liquidity provider alias penyedia likuiditas bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan. Mekanismenya ada dua cara, yaitu dalam bentuk pembiayaan dan sekuritisasi.

"Kita sudah mengalirkan dana, me-recycle kurang lebih Rp113,59 triliun dalam bentuk pembiayaan atau purchase with recourse sebesar Rp99,38 triliun, dan bentuk sekuritisasi atau purchase without recourse yang kurang lebih Rp14,21 triliun," kata Ananta dalam konferensi pers kinerja Semester I/2024 di Lampung, Minggu (29/9/2024).

Ananta mengatakan, melalui fungsi pertama ini, SMF memegang peran penting dalam memastikan pasar pembiayaan perumahan tetap likuid, stabil, dan efisien.

Dalam penyaluran dana ini, SMF menyalurkan kepada bank umum, bank syariah, BPD, BPR, perusahaan pembiayaan, hingga lembaga keuangan lainnya. Namun, Ananta memberikan catatan menantang soal pemerataan.

"Bagaimana distribusi penyaluran dana, kalau kita lihat Indonesia bagian Barat mendominasi 85,04%, Indonesia Tengah 14,37%, Indonesia Timur 0,59%. Ini adalah tantangan, ini wajah daripada bank bank penyakur KPR. SMF tidak boleh langsung [menyalurkan], kita hanya liquidity provider. Bank yang menyalurkan mayoritas di Indonesia bagian Barat," jelasnya.

Fungsi SMF kedua adalah sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Fiscal Tools dari Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan fungsinya ini, SMF berkontribusi dalam penurunan beban fiskal pemerintah untuk pembiayaan perumahan.

Skemanya, SMF akan mendapatkan PMN dari negara kemudian melakukan leverage pendanaan melalui pasar modal. Dalam penyaluran pembiayaan KPR melalui perbankan, sebesar 25% porsinya ditanggung SMF dan sisanya 75% dari dana program KPR di BP Tapera.

Sementara itu, suku bunga blended antara SMF dengan BP Tapera ini sebesar 1,5%, sedangkan biaya dan margin bagi bank penyalur KPR sebesar 3,5%. Dengan begitu, bunga KPR dipatok sebesar fixed rate 5% selama 20 tahun.

"Dari 2018, SMF sebagai fiscal tools sampai sekarang kita sudah terima PMN untuk FLPP Rp9,33 triliun. SMF mengeluarkan surat utang ke pasar modal yang namanya leveraging, Rp14,74 trilun. Jadinya kalau ditotal Rp24,07 triliun. Itu porsi 25%," pungkasnya.

Sementara itu, SMF menyebut jumlah penyaluran tersebut memiliki multiplier atau Primary market Financing to Capital Ratio (PMFC) sebesar 8,37 kali dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang didapat SMF dari periode triwulan 4/2023 sampai Juni 2024 sebesar Rp14,33 triliun.

Dari dana itu, untuk penyaluran subsidi Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), sejak 2018 hingga semester I/2024 SMF telah menyalurkan Rp24,07 triliun atau setara 654.430 unit rumah. Dana untuk pembiayaan FLPP KPR tersebut didapat dari PMN sebesar Rp9,33 triliun ditambah Rp14,74 triliun dana dari hasil leveraging oleh SMF.

Realisasi penyaluran pembiayaan untuk KPR FLPP tersebut memiliki multiplier efek 2,58 kali dari PMN yang telah didapat SMF. Adapun untuk 2024 ini, sampai Juni 2024 pembiayaan KPR FLPP yang sudah disalurkan SMF mencapai Rp2,43 triliun atau setara 60.258 unit rumah.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Permata Tbk. (BNLI) meluncurkan logo terbaru menjadi bunga lotus di kantor cabang Permata Bank Thamrin pada Jumat, 27 September 2024.

Adapun, langkah tersebut merupakan bagian dari penyelarasan strategi dan bisnis dengan tujuan untuk menciptakan citra yang kohesif, terpadu, dan sepadan dengan Bangkok Bank sebagai pemegang saham pengendali.

Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli menyampaikan perubahan bentuk pada logo adalah sinergi antara Permata Bank dan Bangkok Bank yang mencerminkan aspirasi perusahaan yakni 'growing together' sebagai Bank lokal dengan jaringan global dan visi regional.

“Penyelarasan ini merupakan komitmen bersama untuk menjadi Bank terpercaya dalam membina hubungan jangka panjang yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan melalui kolaborasi lintas negara dalam jaringan kemitraan yang dimiliki Permata Bank dan Bangkok Bank,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

Menurutnya, perpaduan strategi ini tidak hanya menciptakan konsistensi pada tampilan identitas Permata Bank di seluruh touchpoints di Indonesia, tetapi juga memberikan pengalaman perbankan yang responsif dengan tingkat kepedulian yang tinggi, berintegritas, serta mengedepankan inovasi dan kerja sama untuk tumbuh bersama dengan mitra dan nasabah Permata Bank.

Adapun, Bangkok Bank sendiri telah melakukan akuisisi kepemilikan saham Permata Bank pada Mei 2020 sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan saat ini Bangkok Bank telah memenuhi seluruh syarat kepatuhan pemegang saham pengendali dari Permata Bank. Hal ini merupakan bukti komitmen investasi Bangkok Bank di Indonesia agar bisa berkontribusi lebih jauh untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Presiden Bangkok Bank dan Presiden Komisaris Permata Bank Chartsiri Sophonpanich menjelaskan peluncuran identitas baru Permata Bank di kantor cabang Jalan Thamrin, karena kantor tersebut merupakan kantor pusat Bangkok Bank di Indonesia sebelum integrasi dengan Permata Bank dilakukan pada tahun 2020.

Menurutnya, lokasi ini melambangkan komitmen Permata Bank dan Bangkok Bank Group untuk tumbuh bersama nasabah.

“Identitas baru ini memperkuat komitmen kami untuk melanjutkan warisan Bangkok Bank melalui Permata Bank dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati dengan mewujudkan kualitas bunga lotus untuk menjadi tangguh, tahan, dan senantiasa mencari peluang yang hadir setiap saat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Chartsiri menyebut pihaknya berharap dapat mendukung kesejahteraan Indonesia yang berkelanjutan dengan cara menghubungkan perusahaan-perusahaan dengan peluang pertumbuhan di seluruh Asean dan sekitarnya, serta memfasilitasi investasi asing ke Indonesia untuk mendukung masyarakat, bisnis, dan ekonominya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa regulator mengapresiasi kontribusi Permata Bank dan Bangkok Bank selama ini.

Selain itu, Dian juga menyebut ke depannya diharapkan bank dapat terus mengembangkan diri untuk makin memberikan konstribusi kepada sistem perbankan Indonesia, termasuk peningkatan permodalan menuju bank KBMI 4, dan terus mendukung konsolidasi bank melalui spin-off UUS untuk menciptakan bank syariah dengan skala besar.

Untuk diketahui, OJK memang secara resmi telah mengubah aturan pengelompokan perbankan dari Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) menjadi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). Aturan ini mengacu pada POJK Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Regulasi yang dikeluarkan sejak tiga tahun lalu itu, mengelompokkan bank bank berdasarkan modal usaha lebih besar. Hanya bank dengan modal di atas Rp70 triliun yang berada dalam kasta teratas alias bank jumbo.

Sebelumnya, bank umum dibagi menjadi empat kategori yaitu BUKU I, II, III, dan IV, berdasarkan besaran modal inti. BUKU I memiliki modal inti di bawah Rp1 triliun, BUKU II Rp1 hingga Rp5 triliun, BUKU III lebih dari Rp5 triliun hingga Rp30 triliun, dan BUKU IV dengan modal inti lebih dari Rp30 triliun.

Sedangkan dalam aturan pengganti, yaitu POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum, empat KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 hingga Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun sampai Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Akibat perubahan ini, dari sembilan bank besar yang sebelumnya termasuk dalam kelompok BUKU IV, hanya empat di antaranya yang masih memiliki modal inti di bawah Rp70 triliun.

Keempat bank ini, yang kini masuk ke dalam KBMI IV, adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tvk.

Alhasil, sederet bank papan atas terpaksa turun kasta karena tidak lagi memenuhi persyaratan KBMI IV lantaran belum berhasil mengejar batas aturan modal inti hingga semester I/2024, termasuk PT Bank Permata Tbk., yang saat ini masih mencatatkan modal inti sebesar (tier 1) secara individual sebesar Rp48,71 triliun per Juni 2024.

“Ke depannya, Bank Permata dapat lebih bersaing dengan bank-bank konvensional dan syariah besar, dan dapat berkontribusi kepada perekonomian nasional secara lebih besar lagi,” ujar Dian.

Adapun, selama proses perubahan logo berlangsung, operasional dan bisnis Permata Bank tetap berjalan dengan normal. Permata Bank akan terus menjalankan visinya sebagai Bank pilihan yang terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bagi nasabah dan masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membeberkan persiapan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) yang mulai berlaku pada Januari 2025.

Berdasarkan Laporan Kelembagaan LPS Triwulan II/2024 yang dipublikasikan di HarianBisnis Indonesiaedisi Senin (30/9/2024), LPS menyebut telah menyelesaikan pelaksanaan bagi bank dalam melakukan pembayaran premi PRP mulai awal tahun depan.

“Selain itu pada kesiapan SDM, LPS telah melaksanakan program penguatan SDM yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka mendukung penyelenggaraan PRP,” tulis LPS.

Selain PRP, LPS juga menyatakan bahwa aturan seputar penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP) juga tengah digodok. Regulasi tersebut masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan LPS (RPLPS) per kuartal II/2024.

“Selain itu, telah terisi beberapa SDM baik level staf hingga direktur di direktorat asuransi yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan PPP serta berkoordinasi dengan pihak internal danstakeholderLPS,” demikian keterangan LPS.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa bank wajib membayar premi PRP ke LPS mulai 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa industri dan asosiasi perbankan telah dilibatkan dalam penyusunan peraturan premi PRP yang dimulai sejak 2016 silam.

“Bank telah mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai, serta seharusnya sudah siap jika premi PRP akan diterapkan pertama kali pada 2025. Termasuk mempersiapkan dana untuk premi PRP ini,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Lebih lanjut, besaran persentase premi PRP yang ditetapkan akan mengacu pada tingkat risiko dan jumlah aset dari bank itu sendiri. Semakin besar aset dan tingkat risiko suatu bank, maka premi yang dikenakan akan turut lebih tinggi.

Menurut Dian, hal ini dapat memberikan dorongan bagi bank agar berlomba-lomba menjaga tingkat risikonya pada level prudent alias lebih optimal.

“Bagi bank yang memiliki tingkat risiko 5 atau tidak sehat, jumlah premi yang ditetapkan adalah 0% tanpa memperhitungkan total aset yang dimiliki, sehingga bank yang sedang memerlukan penanganan permasalahan tidak akan terbebani dengan pembayaran premi PRP,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) atau BRI mengumumkan laba konsolidasi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp45,06 triliun per September 2024. Laba BRI ini tumbuh dari capaian periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar Rp43,99 triliun.

Sementara itu, laba BRI secara bank only tembus Rp41,67 triliun. Realisasi ini naik 6,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp39 triliun.

Sedangkan jika ditambahkan dengan laba untuk kepentingan non pengendali, maka laba konsolidasi BRI mencapai Rp45,36 triliun per September lalu. Berbanding Rp44,21 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam publikasi laporan keuangan di Bisnis Indonesia, Rabu (30/10/2024), secara konsolidasi BRI membukukan pendapatan bunga Rp148,79 triliun pada kuartal III/2024, berbanding Rp131,89 triliun tahun sebelumnya.

Perusahaan melaporkan dalam periode ini tercatat beban bunga naik dari Rp30,69 triliun menjadi Rp43,03 triliun. Selanjutnya pada pos impairment juga terjadi kenaikan dari Rp23,23 triliun menjadi Rp32,45 triliun secara konsolidasi. Secara bank only, impairment naik tipis dari Rp21,18 triliun menjadi Rp22,23 triliun.

BRI juga mencatat peningkatan pendapatan non bunga secara konsolidasi dari Rp15,55 triliun menjadi Rp17,15 triliun. Sementara pendapatan provisi dan administrasi secara bank only mencapai Rp16,72 triliun.

Capaian ini membuat laba operasional BRI mencapai Rp58,04 triliun untuk konsolidasi dan Rp52,57 triliun pada bank only.

Sebagai konteks, laporan konsolidasi mengacu pada kinerja keuangan BRI secara grup yakni menambahkan capaian anak usaha. Sementara untuk bank only hanya mengacu kepada kinerja perusahaan tunggal.

BRI melaporkan dalam periode 9 bulan pertama 2024, juga membalik kinerja pos penghasilan komprehensif lainnya dari rugi Rp803,67 miliar pada tahun lalu menjadi saldo positif Rp2,85 triliun pada periode ini.

Dalam laporan keuangan yang sama juga tercatat kredit yang diberikan mencapai Rp1.353,35 triliun per September 2024. Sementara untuk dana pihak ketiga mencapai Rp1.362,42 triliun. Jika dilihat lebih detail, BRI mencatatkan DPK giro Rp349,48 triliun secara konsolidasi. Sedangkan giro untuk bank only mencapai Rp351,04 triliun.

Pada DPK tabungan, secara konsolidasi tercatat mencapai Rp524,74 triliun, sedangkan bank only Rp523,19 triliun. Pada pos deposito, perusahaan melaporkan membukukan Rp488,18 triliun secara konsolidasi, sedangkan secara bank only Rp483,28 triliun. Setelah ditambahkan pos lainnya, total aset BRI per September 2024 mencapai Rp1.961,92 triliun secara konsolidasi. Sedangkan untuk bank only sebesar Rp1.808,86 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemegang saham PT Bank Permata Tbk. (BNLI) pada Jumat (27/09/2024), menyetujui mata acara yang diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Salah satunya pengangkatan Evi Hiswanto sebagai direktur perseroan.

Adapun tiga mata acara RUPSLB yang telah disetujui oleh pemegang saham adalah Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Pengangkatan Direktur Perseroan.

Pada penyelenggaraan RUPSLB ini, pemegang saham menyetujui untuk mengangkat Evi Hiswanto sebagai Direktur untuk masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi, termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada 2027 atau sewaktu-waktu dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sebelum diangkat menjadi Direktur, Evi Hiswanto menjabat sebagai Chief of Corporate Banking PermataBank dan telah berkarir bersama PermataBank sejak 2018.

Selain pengangkatan Direktur baru, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Asep Supyadillah sebagai anggota dewan pengawas syariah (DPS) perseroan yang berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan regulator.

Rapat juga menetapkan Jaih Mubarok yang saat ini menjabat sebagai anggota DPS Perseroan diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 3 April 2024, menjadi Ketua DPS Perseroan setelah persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi.

Direktur Utama PermataBank Meliza M. Rusli mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik agenda RUPSLB yang telah disetujui oleh para pemegang saham.

“Kami yakin akan memperkuat posisi PermataBank sebagai Bank pilihan untuk membangun kepercayaan para nasabah dan mitra dengan secara berkelanjutan dengan menerapkan strategi prioritas Bank,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi PermataBank usai RUPSLB menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Chartsiri Sophonpanich

Komisaris: Chong Toh

Komisaris: Niramarn Laisathit

Komisaris: Chalit Tayjasanant

Komisaris Independen: Haryanto Sahari

Komisaris Independen: Goei Siauw Hong

Komisaris Independen: Yap Tjay Soen

Komisaris Independen: Riswinandi

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua: Jaih Mubarok

Anggota: Asep Supyadillah

Direksi:

Direktur Utama: Meliza M. Rusli

Direktur: Abdy Salimin

Direktur Kepatuhan: Dhien Tjahajani

Direktur: Djumariah Tenteram

Direktur: Dayan Sadikin

Direktur: Setiatno Budiman

Direktur merangkap Direktur Unit Usaha Syariah: Rudy Basyir Ahmad

Direktur: Eddie Sajoga

Direktur: Evi Hiswanto

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan likuidasi terhadap 12 bank perekonomian rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) pada kuartal II/2024.

Berdasarkan Laporan Kelembagaan LPS Triwulan II/2024 yang dipublikasikan di HarianBisnis Indonesiaedisi Senin (30/9/2024), bank-bank tersebut tersebar di sejumlah wilayah Pulau Jawa, Sumatra, Aceh, hingga Bali.

“Salah satu tugas LPS yaitu melaksanakan resolusi bank dan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar pada bank yang dilikuidasi,” tulis LPS.

Lebih lanjut, per enam bulan pertama tahun ini, proses likuidasi atas 16 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya pada 2023 dan 2024 juga berlangsung.

Sejak 2005 hingga periode tersebut, LPS telah menangani 135 bank gagal. Satu bank diputuskan untuk diselamatkan, sementara 134 bank yang terdiri dari 133 BPR/BPRS dan 1 bank umum tidak diselamatkan atau dilikuidasi.

LPS juga melaporkan pengurangan jumlah bank pada kuartal II/2024. Tercatat 1.663 bank pada periode ini, yang terdiri atas 106 bank umum dan 1.557 BPR/BPRS.

Jumlah ini berkurang 9 bank dibandingkan dengan posisi kuartal I/2024. "Berkurangnya jumlah bank pada triwulan II 2024 dikarenakan adanya 5 BPR yang dicabut izin usahanya dan 5 bank merger menjadi 1 bank," jelas LPS.

Dari jumlah di atas, LPS juga melaporkan total simpanan di bank umum mencapai Rp8.773 triliun per Juni 2024, tumbuh 1,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau QtQ. Jumlah rekening simpanan bank umum tercatat sebanyak 584,18 juta rekening atau tumbuh 2,37% QtQ.

Selain itu, nilai total simpanan di BPR/BPRS pada periode yang sama tercatat senilai Rp167,07 triliun dengan jumlah rekening simpanan sebanyak 16,11 juta rekening.

"Berdasarkan cakupan penjaminan maksimum Rp2 miliar, jumlah rekening simpanan bank umum yang dijamin penuh mencapai sebesar 99,94% atau sekitar 584 juta rekening," demikian keterangan LPS.

Berikut daftar 12 BPR/BPRS yang dilikuidasi LPS pada kuartal II/2024:

1. Koperasi Jasa BPR Wijaya Kusuma
   
2. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
   
3. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia
   
4. PT BPR Pasar Bhakti
   
5. Perumda BPR Bank Purworejo
   
6. PT BPR EDC Cash
   
7. PT BPR Aceh Utara
   
8. PT BPR Sembilan Mutiara
   
9. PT BPR Bali Artha Anugrah
   
10. PT BPRS Saka Dana Mulia
    
11. PT BPR Dananta
    
12. PT BPR Bank Jepara Artha

Bisnis.com, JAKARTA - Peluncuran lembaga Central Counterparty (CCP) untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar atau CCP SBNT diyakini dapat menggenjot nilai transaksi pasar uang dan valuta asing ke depannya.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menuturkan kenaikan nilai transaksi tersebut seiring dengan berkurangnya risiko transaksi dengan CCP ketimbang melalui skema over the counter yang dilakukan pelaku industri keuangan selama ini.

"Karena sistemnya tersentralisasi dengan close out netting, maka risiko antar pelakunya bisa kita minimalkan," kata Perry dalam acara Peluncuran CCP di Gedung Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (30/9/2024).

Seiring dengan hal tersebut, Perry optimistis nilai transaksi akan mengalami kenaikan. Secara terperinci, dia menyebut nilai transaksi domestic non delivery forward (DNDF) dapat mencapai US$1 miliar per hari hingga 2030 mendatang dari catatan saat ini sekitar US$100 juta per hari.

Sementara itu, transaksi repurchase agreement (repo) ditargetkan dapat mencapai Rp30 triliun dalam lima tahun ke depan berbanding dengan pencapaian saat ini sekitar Rp14 triliun. Adapun, repurchase agreement merupakan transaksi jual surat berharga dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Sementara itu, DNDF adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

Perry melanjutkan, terbentuknya CCP merupakan bukti bahwa Indonesia mampu melakukan pendalaman pasar uang dan valas derivatif dalam negeri. Dia menuturkan, sejak krisis keuangan global, Indonesia tidak memiliki CCP untuk transaksi suku bunga dan nilai tukar atau CCP SBNT yang bersifat close out netting.

"Pendirian dan pengembangan CCP SBNT ini menjadi legacy (warisan) kita dalam upaya pendalaman pasar keuangan negara," jelas Perry.

Dalam pembentukan CCP, Perry mengatakan BI telah menggandeng PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta 8 bank yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata dalam CCP ini.

Perry menuturkan, sebanyak 80% kepemilikan CCP akan dipegang oleh KPEI dan 8 bank tersebut, sementara 20% sisanya dimiliki BI selaku regulator. Meski demikian, Perry menegaskan bank Sentral tidak akan turut terlibat dalam pengaturan manajemen bisnis CCP tersebut.

"(Kepemilikan) 20% ini laiknya seperti support dari kami agar industri ini bisa berkembang ke depannya. Kami tidak Ada niatan untuk mencampuri atau ikut serta dalam proses bisnisnya," jelas Perry.

Adapun, CCP adalah Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) bersifat sistemik yang menjalankan fungsi kliring dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).

CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

CCP merupakan pihak di tengah (central) yang menjadi lawan transaksi bagi semua pelaku transaksi atau anggotanya. CCP bertindak sebagai penjual bagi seluruh pembeli, dan menjadi pembeli bagi seluruh penjual, sehingga menurunkan risiko kredit pihak lawan.

Selain itu, CCP melakukan penjaminan atas penyelesaian transaksi pelaku pasar (anggota), menerapkan pengelolaan jaminan yang aman untuk melindungi kepentingan anggota dan dirinya.

Selanjutnya, CCP melakukan kliring dan penyelesaian transaksi dengan perhitungan bersih untuk seluruh pelaku pasar anggota CCP (multilateral netting). Hal ini akan meningkatkan efisiensi dengan menurunkan kebutuhan likuiditas anggotanya sehingga mendorong peningkatan transaksi di pasar.

Perry menambahkan, pembentukan CCP merupakan amanat UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta amanat Financial Stability Board G20 kepada para anggotanya.

Dalam pembentukan CCP, Perry mengatakan BI telah menggandeng PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta 8 bank yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata dalam CCP ini.

Perry menuturkan, sebanyak 80% kepemilikan CCP akan dipegang oleh KPEI dan 8 bank tersebut, sementara 20% sisanya dimiliki BI selaku regulator. Meski demikian, Perry menegaskan bank Sentral tidak akan turut terlibat dalam pengaturan manajemen bisnis CCP tersebut.

"(Kepemilikan) 20% ini laiknya seperti support dari kami agar industri ini bisa berkembang ke depannya. Kami tidak Ada niatan untuk mencampuri atau ikut serta dalam proses bisnisnya," jelas Perry.