Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mengantisipasi berbagai dampak kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2024 terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan pihaknya terus memonitor perkembangan Pilpres Amerika Serikat (AS). Trump unggul dari lawannya Kamala Harris.

"Kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan akan menyebabkan mata uang dolar akan kuat, suku bunga Amerika Serikat akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang berlanjut," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, hasil Pilpres AS akan berdampak ke perekonomian seluruh negara terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dia mengungkapkan, setidaknya ada tiga dampak yang akan menjadi perhatian khusus BI.

Pertama, pengaruhnya nilai tukar rupiah. Kedua, potensi arus modal keluar. Ketiga, pasar keuangan global yang semakin tidak pasti.

"Ini yang kemudian kita harus respons secara hati-hati," kata Perry.

Di samping itu, dia mengklaim bahwa nilai tukar rupiah juga relatif stabil di tengah gejolak global yang terus berlanjut. BI, sambungnya, terus melakukan intervensi di pasar dan optimalisasi instrumen moneter agar aliran masuk portofolio asing bisa terus masuk ke Indonesia.

Oleh sebab itu, BI memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat mencapai Rp15.825 pada akhir 2024. Angka tersebut sedikit naik dari rata-rata nilai tukar rupiah senilai Rp15.789 per dolar AS pada Kuartal III/2024.

Sebagai informasi, calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump telah mengamankan 270 suara elektoral (electoral votes) pada Pilpres 2024. Artinya, dia diproyeksikan menjadi presiden terpilih AS ke 47.

Berdasarkan data hitung cepat 270toWin pada Rabu (6/11/2024), Trump mengalahkan pesaingnya, Kamala Harris dari Partai Demokrat yang hanya mendapat 213. Meski masih ada 55 suara elektoral yang belum ditetapkan, namun Trump sudah melampaui ambang batas 270 dari 538 suara untuk mengamankan kursi kepresidenan.

Sedangkan, mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak fluktuatif dan ditutup menguat pada Rp15.560 – Rp15.750 hari ini, Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT Axa Mandiri Financial Services (Axa Mandiri) melaporkan bahwa pendapatan premi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit linked mengalami penurunan. Hal tersebut sejalan dengan industri asuransi jiwa yang juga mengalami penurunan sebanyak 15,36% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Direktur Axa Mandiri Rudi Nugraha mengatakan penurunan premi unit linked Axa Mandiri masih rendah apabila dibandingkan dengan industri.

“Angka [penurunannya] saya enggak bisa sebut, tapi kami jauh lebih baik dibandingkan dengan angka industri,” kata pria yang akrab disapa Joshua dalam tanya jawab pasca peluncuran Produk Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta, pada Selasa (5/10/2024).

Joshua menilai penurunan premi unit linked pada industri asuransi terjadi pasca penyesuaian produk unit linked dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang PAYDI (SEOJK PAYDI) yang berlaku pada Maret 2023.Menurutnya ada beberapa perusahaan asuransi jiwa yang masih belum menyesuaikan dengan aturan tersebut. Dengan demikian, banyak perusahaan asuransi jiwa yang belum bisa menjual unit linked.

Dia memastikan bahwa perusahaan sudah mengikuti aturan tersebut. Pihaknya menilai regulasi dibuat untuk perbaikan serta melindungi nasabah, di mana diatur masalah pra penjualan, penawaran, reporting, pasca penjualan, hingga ada welcome call.

“Kalau akhir-akhir ini kami sudah bisa comply, dari sistemnya, dari infrastrukturnya, dari recordingnya, semua kami sudah comply. Makanya kami enggak ada masalah. Dan penurunan kami tidak lebih dalam daripada industri,” katanya.

Di sisi lain, Joshua menyebut premi dari lini bisnis endowment atau dwiguna mulai bergerak naik. Ini juga sejalan dengan industri, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat produk dwiguna dan/atau kombinasinya mulai mendominasi pendapatan premi asuransi jiwa mencapai 30,72% per September 2024. Sementara unit linked hanya sekitar 27,43% dari total premi industri asuransi jiwa yang mencapai Rp135,64 triliun. Padahal sebelumnya unit linked mendominasi premi industri asuransi jiwa.

Hal tersebut yang mendorong perusahaan untuk lebih banyak menelurkan produk dwiguna pada tahun ini. Salah satunya Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera yang merupakan produk dwiguna yang memberikan manfaat meninggal dunia dan manfaat akhir masa asuransi. Produk tersebut diharapkan dapat mendorong premi perusahaan hingga akhir tahun ini.

“Memang dari risk appetite, customer-nya lebih suka hal-hal yang pasti. Saya bayar berapa kali, uangnya saya dapat manfaatnya pasti. Nah, inilah yang menyebabkan industri ini bergeser dari unit link ke endowment. Bukan cuma di Axa Mandiri, tapi di industri asuransi Indonesia,” katanya.

Namun sayang Joshua tak menyebutkan secara pasti berapa porsi produk dwiguna maupun unit linked apabila dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan premi perusahaan per September 2024. Namun dia menekankan bahwa memang benar ada peningkatan premi dari produk dwiguna apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Tapi memang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, endowment kami terus membesar,” katanya.

Dikutip dari laporan keuangan per September 2024 di website Axa Mandiri, pendapatan premi perusahaan secara keseluruhan mencapai sebanyak Rp8,25 triliun yang mana turun 6,54% secara tahunan (year on year/yoy).

Namun demikian, jumlah pendapatan secara total masih mengalami kenaikan 1,64% yoy menjadi Rp11,03 triliun dari sebelumnya Rp10.9 triliun. Ini didukung oleh hasil investasi perseroan yang mana mengalami kenaikan menjadi Rp2,54 triliun, naik 34,81% dari sebelumnya Rp1,88 triliun per September 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) merespons terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Piutang Macet Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyebut bahwa saat ini BRI sedang menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik.

Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini maka pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam (blacklist), tetapi masih memiliki potensi usaha kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan, sehingga bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

“Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Dia menuturkan bahwa BRI optimistis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.

Sebelumnya, Ketua Himbara yang juga menjabat sebagai Direktur Utama BRI Sunarso sempat menyebut bahwa kebijakan hapus tagih sangat dinantikan oleh Himbara agar dapat memiliki kemampuan yang sama seperti yang sudah umum dilakukan oleh bank swasta.

Adapun, hal yang paling ditunggu Himbara adalah penetapan kriteria, yang mencakup jenis kredit macet seperti apa yang dapat dihapus, besaran nominal yang diizinkan untuk dihapus hingga berapa lama waktu kredit macet yang bisa dihapus dari pembukuan bank.

“Hal ini penting, penetapan kriteria ini agar tidak menimbulkan moral hazard. Ini yang paling penting, tidak menimbulkan moral hazard,” katanya dalam Money Talks pada Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, ini menjadi penting agar menghindari debitur yang sebenarnya masih mampu membayar alias debitur lancar bisa tergoda untuk sengaja tidak membayar utang mereka.

“Itu yang dijaga, jangan seperti itu. Karena [kalau terjadi moral hazard] nanti semua banknya dan sistem ekonominya jadi rusak,” ujarnya.

Sunarso pun menuturkan sepanjang tidak terjadi moral hazard, sebenarnya BRI sendiri telah memperhitungkan dampak kebijakan penghapusan piutang macet ini dalam perencanaan keuangan perseroan untuk beberapa tahun ke depan.

Lebih lanjut, dirinya menyebut langkah pemutihan ini tentu menjadi peluang bagi nasabah-nasabah untuk bisa memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan kembali sekaligus tentunya menjadi mesin pertumbuhan bisnis bagi BRI.

Perbesar

Pekerja memindahkan ikan hasil tangkapan nelayan di Dermaga Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Selasa (9/7/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Pasalnya, banyak UMKM yang sebelumnya memiliki potensi usaha, tetapi kesulitan mengakses pembiayaan karena nama mereka masih tercatat sebagai debitur bermasalah.

“Karena orang-orang yang tadinya tidak bisa mendapat kredit, tapi namanya belum diputihkan itu tidak boleh memang diberi kredit. Nah sekarang dengan diputihkan akan menjadi potensi pertumbuhan baru yang sehat, tentunya,” pungkas Sunarso.

Melansir dari keterangan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurutnya, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

Dirinya menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting," ujarnya.

Terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait.

Adapun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Laju rasio kredit bermasalah kini menjadi sorotan usai Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, per Agustus 2024, total baki debet UMKM di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mencapai Rp255,96 triliun, naik 10,06% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp232,56 triliun pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di sektor ini meningkat menjadi Rp6,37 triliun, naik 35,19% YoY dari Rp4,71 triliun, sehingga rasio NPL mencapai 2,49% per Agustus 2024, naik 49 basis poin (bps) dari 2% pada Agustus 2023.

Pada periode yang sama, baki debet di sektor perikanan tercatat Rp17,44 triliun, tumbuh 3,38% YoY dari Rp16,87 triliun. Rasio NPL sektor perikanan pun menjadi 4,66% per Agustus 2024, naik 36 bps dari 4,3% pada Agustus 2023, dengan nominal kredit bermasalah sebesar Rp813 miliar.

Adapun, secara keseluruhan, rasio kredit bermasalah UMKM meningkat 6 bps secara tahunan menjadi 4,06% dari 4%, dengan total kredit bermasalah mencapai Rp59,81 triliun per Agustus 2024. Total baki debet UMKM sendiri mencapai Rp1.474,76 triliun, naik 4,42% YoY dari sebelumnya Rp1.412,39 triliun.

Selanjutnya apabila diurutkan, maka NPL tertinggi jatuh pada sektor Konstruksi (9,94%), Perantara Keuangan (7,56%), dan Real Estate, Usaha Persewaan, serta Jasa Perusahaan (4,81%) per Agustus 2024. Dengan demikian, sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan masuk di posisi keempat sektor dengan NPL tinggi.

Sebagaimana diketahui, aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Triwulan III 2024 pada Senin (04/11). Dalam publikasi tersebut diketahui bahwa ekspansi bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 melambat, tercermin dari Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 102,6 atau lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II 2024 sebelumnya yakni 109,9.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa pada Q3-2024 Indeks Bisnis UMKM masih berada pada level 102,6 (di atas 100), yang berarti ekspansi bisnis UMKM masih berlanjut, “Hal ini ditopang oleh aktivitas masyarakat kembali normal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Waisak dan Idul Adha, ditambah libur sekolah, adanya peningkatan panen komoditas Perkebunan, aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta semakin meningkat menjelang akhir tahun serta banyak acara pesta (pernikahan) dan aktivitas partai politik menjelang pilkada,” jelas Supari.

Namun apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 melambat, tercermin dari penurunan Indeks Bisnis UMKM dari 109,9 menjadi 102,6. “Penurunan ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, enaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat,” ujar Supari.

Sebanyak lima komponen Indeks Bisnis UMKM memiliki indeks di atas 100, sementara tiga komponen lainnya menurun di bawah 100. Indeks terendah terlihat pada komponen volume produksi/penjualan (indeks terkait 94,1), komponen nilai penjualan (indeks terkait 96,1), dan komponen penggunaan tenaga kerja (indeks terkait 99,2).

Normalisasi permintaan barang dan jasa pasca HBKN dan menurunnya produksi pangan pasca panen raya, serta naiknya harga barang input menyebabkan volume produksi dan penjualan UMKM mengalami penurunan. Meskipun rata-rata harga jual mencatat kenaikan, namun penurunan volume produksi/penjualan yang cukup dalam menyebabkan nilai penjualan juga turut menurun.

Menjelang musim tanam tanaman pangan dan perayaan Nataru, pemesanan dan persediaan barang input masih mengalami kenaikan (indeks terkait tetap di atas 100), namun lebih lambat dari Q2-2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang input serta prospek usaha yang tidak seoptimis kuartal sebelumnya. Persediaan barang jadi masih meningkat, dengan laju yang tidak sepesat kuartal sebelumnya, sejalan dengan menurunnya produksi. Kegiatan investasi juga melambat, karena keterbatasan dana yang sebagian terserap oleh naiknya harga barang input.

Dilihat secara sektoral, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 sebagian besar mengalami perlambatan. Beberapa sektor usaha, seperti: sektor pertanian serta sektor hotel dan restoran, bahkan menunjukkan kontraksi.

Aktivitas sektor pertanian mengalami penurunan menyusul pasca panen raya tanaman pangan pada Q2-2024 dan musim kemarau yang cukup kering di sejumlah daerah. Sektor hotel dan restoran juga mengalami kontraksi pasca HBKN dan libur sekolah pada kuartal sebelumnya, yang membuat permintaan terhadap jasa akomodasi menurun signifikan.

Sementara itu, sektor pertambangan masih ekspansi sejalan dengan musim kemarau yang kondusif bagi sektor ini, terutama penambangan pasir untuk kegiatan konstruksi dan permintaan air bersih. Ekspansi pada sektor industri, perdagangan dan pengangkutan terutama ditopang oleh kenaikan rata-rata harga jual dan permintaan yang masih relatif kuat, setelah aktivitas kerja dan sekolah kembali normal pasca HBKN.

Namun ekspansi aktivitas sektor-sektor tersebut melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kenaikan aktivitas sektor jasa-jasa sejalan dengan banyaknya pesta seperti pernikahan dan peningkatan kegiatan partai politik jelang Pilkada. Indeks Bisnis tertinggi terjadi pada sektor konstruksi (indeks terkait 116,3) yang ditopang oleh meningkatnya aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta menjelang akhir tahun serta cuaca yang kondusif.

Pada Q4-2024, pebisnis UMKM tetap yakin akan ekspansi usahanya ke depan, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3. Namun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level Indeks Ekspektasi Bisnis Q3-2024 mengalami penurunan, yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat. Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan.

Sejalan dengan aktvitas bisnis UMKM yang melambat, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum juga ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q3-2024 yang berada pada level 115,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) turun -7,5 poin menjadi 94,1, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -4,0 poin menjadi 136,0. ISS yang melemah ke bawah level 100, sejalan dengan melambatnya ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan usaha dan melemahnya sentimen pebisnis UMKM, penilaian UMKM terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya ikut menurun. Hal ini tecermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) Q3-2024 yang melemah -4,6 poin (indeks terkait 125,9). Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen IKP pada Q3-2024 melemah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,2) serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 138,2).

Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa (indeks terkait 110,5).” Hal ini tampaknya berkaitan dengan harga barang input yang terus meningkat dan menggerus keuntungan usaha, sehingga dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian pelaku bisnis UMKM,” pungkas Supari.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja harga saham bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) alias bank BUMN bergerak variatif usai Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Beleid ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tutur Prabowo, Selasa (5/11/2024).

Adapun, ketentuan hapus tagih utang UMKM tersebut akan berlaku untuk bank-bank milik negara. Sebelumnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) telah memberikan respons atas penerapan aturan itu.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan sebagai salah satu lembaga keuangan, BUMN tentu mendukung dan menyambut baik program pemerintah, khususnya di sektor strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

“Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Berikut pergerakan saham 4 bank Himbara yakni BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN pada perdagangan sesi I hari ini, Rabu (6/11/2024):

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

Saham BBRI terpantau melemah 1,06% ke level 4.660 pada paruh perdagangan hari ini. Dibuka pada level 4.710, BBRI diperdagangkan pada rentang 4.650-4.730 dengan volume sebesar 90,90 miliar saham.

Sementara itu, nilai turnover BBRI mencapai Rp425,97 miliar. Dengan pelemahan harga saham ini, kapitalisasi pasar BBRI mencapai Rp706,26 triliun.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

Kemudian, saham Bank Mandiri (BMRI) susut 3,25% ke level 6.700 dengan volume 51,03 miliar saham pada sesi I perdagangan hari ini. Nilai transaksi saham BMRI tercatat Rp346,58 miliar.

Harga BMRI bergerak pada rentang 6.675-6.925 dengan rerata harga 6.792,30. Sejauh ini, nilai kapitalisasi pasar BMRI tercatat Rp625,33 triliun.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

Saham BBNI diperdagangkan pada level 5.225-5.425 sepanjang paruh pertama perdagangan hari ini dan parkir di zona merah 2,75% ke level 5.225.

Jumlah volume perdagangan saham BBNI mencapai 21,45 miliar dengan nilai turnover Rp113,96 miliar. Nilai kapitalisasi pasar BBNI sejauh ini tercatat senilai Rp194,88 triliun.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)

Saham BBTN diperdagangkan pada level 1.370-1.400 dan menguat 0,73% ke level 1.380 pada sesi I perdagangan hari ini.

Jumlah volume perdagangan saham BBTN mencapai 14,01 miliar dengan nilai turnover Rp19,45 miliar. Nilai kapitalisasi pasar BBTN pun tercatat Rp19,37 triliun sejauh ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian UMKM mengungkapkan ketentuan terkait debitur mana saja yang berhak menikmati kebijakan penghapusan piutang macet kepada UMKM. Adapun, kebijakan ini akan berlaku di Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan program ini merupakan kebijakan simbolik dari Presiden Prabowo yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian hingga perikanan.

Maman mencatat bahwa sekitar satu juta pelaku UMKM dari sektor-sektor tersebut akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini.

“Banknya di mana? Yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara. Nah rata-rata maksimal untuk badan usaha itu Rp500 juta yang hutang-piutangnya berutang maksimal 500 juta, untuk perorangan 300 juta,” ujarnya dikutip pada Rabu (6/11/2024).

Dia pun menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang memang mengalami berbagai permasalahan, seperti gempa bumi, bencana alam, dan pandemi Covid-19.

"[Artinya] tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutangnya, ini yang memang emang sudah betul-betul tidak bisa tertolong kembali," katanya.

Selanjutnya, masih untuk para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan, kata Maman, kebijakan ini dimaksudkan bagi pelaku UMKM yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan utangnya sudah jatuh tempo, yang proses penghapusan bukunya sudah dilakukan di Himbara.

“Jadi ini yang memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan,” tandasnya.

Sebaliknya, Maman berujar bahwa kebijakan ini tidak akan diberikan kepada pelaku UMKM lainnya yang masih memiliki kemampuan untuk bertahan, dan dinilai oleh Himbara masih memiliki kekuatan untuk melanjutkan usaha mereka.

Lebih lanjut, dalam menjalankan Peraturan ini Pemerintah akan menyiapkan anggaran yang berkisar Rp10 triliun tanpa melalui APBN.

“Jadi ini nggak ada sama sekali melalui APBN kita. Itu penghapus bukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank. PP ini dibuat, agar pihak bank memiliki legitimasi ataupun ruang payung hukum untuk bisa menghapus [kredit],” ujarnya.

Maman juga menyebut sebenarnya data terkait pelaku UMKM ini telah terdaftar dalam penghapusan bukuan di masing-masing bank.

“Nah, itu yang akan kita ‘putihkan' supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM ini mereka bisa sehat lagi. Bisa mengajukan kembali proses piutang agar mereka bisa berusaha lagi ke depannya.

Nantinya, Kementerian UMKM akan bertanggung jawab untuk mendetailkan, memverifikasi, dan berkoordinasi dengan Himbara untuk mengidentifikasi terkait debitur mana yang utangnya akan dihapuskan.

Bisnis.com, JAKARTA - Lini bisnis unit-linked atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) asuransi jiwa pada kuartal IV/2024 disebut memiliki momentum untuk bangkit setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim mengatakan prospek lini usaha PAYDI pada akhir tahun ini akan sedikit meningkat dari bulan-bulan sebelumnya.

"Walaupun demikian, secara umum tantangan lini bisnis PAYDI masih cukup berat seiring dengan masih lemahnya daya beli masyarakat," kata Abitani kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Abitani meilihat kinerja premi PAYDI sudah menunjukkan tren pertumbuhan meski kecil. Secara tahunan masih mengalami kontraksi, tetapi premi PAYDI secara bulanan memang naik.

Premi PAYDI per kuartal III/2024 sebesar Rp37,21 triliun, tumbuh dibandingkan dengan kuartal II/2024 sebesar Rp36,68 triliun. Secara tahunan, keduanya mengalami kontraksi masing-masing 15,3% yoy dan 13,8% yoy.

"Kinerja premi PAYDI sudah dalam tren bertumbuh walaupun masih kecil. Perbaikan kinerja IHSG dan turunnya tingkat bunga bank dapat membuat PAYDI lebih menarik dan menjual," kata Abitani.

Abitani menilai sentimen yang bisa mendongkrak performa linis bisnis PAYDI ke depan adalah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Jokowi ke era pemerintahan Presiden Prabowo yang diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemilihan presiden di AS juga dapat memberi sentimen tehadap prospek investasi di Indonesia. Yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa di Indonesia harus segera dipulihkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.840 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (6/11/2024). Berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, 6 November 2024.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada perdagangan dengan turun 0,58% atau 91,5 poin ke posisi Rp15.840 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau menguat 1,18% ke posisi 104,540.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak ambrol terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 1,08%, dolar Singapura melemah sebesar 0,66%, baht Thailand melemah 0,65%, dan yuan China melemah 0,35%.

Selanjutnya, peso Filipina melemah 0,40%, won Korea melemah 0,68%, ringgit Malaysia melemah 0,32%, dolar Taiwan melemah 0,30%, dan dolar Hong Kong melemah 0,02%. Kemudian, hanya rupee India yang menguat tipis sebesar 0,01%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi telah memprediksi bahwa untuk perdagangan Rabu (6/11) mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi akan ditutup menguat direntang Rp15.640-Rp15.750.

Ibrahim mengatakan bahwa para pedagang sebagian besar menghindari risiko dari sentimen pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) yang diperebutkan dengan sengit, yang melemahkan taruhan pada pemotongan suku bunga yang lebih dalam oleh The Fed, membuat para pedagang waspada dan berdampak terhadap kekuatan indeks dolar AS.

Adapun dalam pertemuan Federal Reserve pekan ini, dia mengatakan bahwa The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, lebih kecil dari pemangkasan sebesar 50 basis poin yang dilakukan pada September.

Namun, prospek pemangkasan di masa mendatang akan diawasi dengan ketat, terutama karena data terbaru menunjukkan kekuatan ekonomi AS dan inflasi yang tinggi.

Sementara itu dari dalam negeri, Ibrahim menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi RI kuartal III/2024 tumbuh 4,95% dari pergerakan kuartal II/2024. Adapun pada kuartal II/2024 pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi, yakni 5,05% (YoY) apabila dibandingkan dengan triwulan II/2024 tumbuh 1,50% QtQ.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (6/11/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.46 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.823 dan harga jual sebesar Rp15.843 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 09.36 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.670 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.970 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.17 WIB masing-masing sebesar Rp15.819 dan Rp15.844 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.725 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.925 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.13 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.810 dan harga jual sebesar Rp15.840 berdasarkan e-rate.

Kemudian Bank Mandiri menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.550 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.900 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.808 dan Rp15.828.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.625 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.905 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemutihan utang UMKM, petani, dan nelayan telah resmi diteken Presiden Prabowo Subianto. Simak kisi-kisi persyaratan kebijakan penghapusan utang tersebut, dari nominal hingga jenis nasabah.

Sebagai informasi, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya.

Dilansir dari Antara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan beberapa syarat penerima kebijakan penghapusan kredit ini, di antaranya nominal pinjaman maksimal. "Rp500 juta untuk kategori usaha dan Rp300 juta untuk kategori perorangan," ujarnya di Istana Merdeka pada Selasa (5/11/2024).

Kemudian, penghapusan piutang macet ditujukan bagi pelaku UMKM di sector pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, seperti gempa bumi, bencana alam, dan pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, kebijakan ini hanya berlaku bagi nasabah bank-bank milik negara atau Himbara yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

"Diberikan sebuah penghapusan utang-piutang, yang di mana kalau tadi ditanyakan, banknya dimana, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara," katanya.

Selain itu, nasabah penerima kebijakan tersebut harus berkategori tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

"Ini juga para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian, yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo serta sudah diproses penghapusan bukunya di bank Himbara kita," ujarnya.

Dia juga menekankan UMKM yang dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kemampuan untuk terus berjalan tidak akan diberikan penghapusan utang.

“Jadi, supaya kita ada persamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan melebar. Estimasi mungkin kalau dilihat 1 jutaan (UMKM), kurang lebih mungkin plus-minus sekitar Rp10 triliunan,” katanya.

Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya mengatakan aturan mengenai pemutihan utang UMKM tersebut diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank digital kongsi Grab dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), PT Super Bank Indonesia (Superbank) membukukan kerugian sebesar Rp285,74 miliar pada semester kuartal III/2024.

Kerugian ini naik 12,17% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp254,74 miliar pada kuartal III/2023.

Berdasarkan laporan keuangan, perseroan mencatat kerugian penurunan nilai aset keuangan atau impairment membengkak 78,52% yoy, menjadi Rp75,39 miliar pada September 2024 dibandingkan sebelumnya Rp42,23 miliar pada September 2023.

Superbank juga mencatatkan sejumlah kenaikan di pos beban, termasuk beban tenaga kerja yang naik 13,9% yoy menjadi Rp321,9 miliar dan beban lainnya yang membengkak 65,01% yoy menjadi Rp239,47 miliar.

Seiring dengan kenaikan di sejumlah pos beban, membuat beban operasional lainnya turut naik 51,31% yoy menjadi Rp689,74 miliar dari Rp455,83 miliar, mengakibatkan rugi operasional perusahaan naik 13,59% yoy menjadi Rp290,73 miliar pada kuartal III/2024.

Meski demikian, Superbank masih mencatatkan lonjakan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) menjadi Rp399,01 miliar pada September 2024, tumbuh 99,56% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp199,95 miliar. Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) juga naik 100 basis poin (bps) menjadi 7,81% dari 6,81%.

Pendapatan nonbunga atau fee-based income tercatat naik lebih dari 10 kali lipat menjadi Rp10,27 miliar pada September 2024 dari sebelumnya Rp681 juta. Sementara itu, pendapatan lainnya naik 87,52%% yoy menjadi Rp75,39 miliar dari sebelumnya Rp42,23 miliar.

Adapun, hingga akhir September 2024, Superbank membukukan total Dana Pihak Ketiga (DPK) Superbank mencapai Rp3,2 triliun, tumbuh 328% secara YoY.

Di sisi lain, penyaluran kredit Superbank juga mengalami peningkatan pesat, mencapai Rp4,9 triliun atau tumbuh 189% YoY. Sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit tersebut, total aset Superbank juga meningkat 77% YoY menjadi Rp9,7 triliun

Superbank juga memiliki rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) yang kuat, yakni 135,24% pada akhir September 2024, menunjukkan kuatnya tingkat permodalan Superbank untuk terus mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Inovasi Superbank

Sementara itu, Direktur Keuangan Superbank Melisa Hendrawati mengatakan sejak resmi diluncurkan pada Juni 2024, Superbank terus mencatatkan pertumbuhan positif dalam berbagai aspek, dengan fokus utama memperkuat brand awareness serta inovasi produk dan layanan.

Beberapa inovasi yang dihadirkan antara lain integrasi layanan Superbank dengan ekosistem Grab memungkinkan pengguna dan mitra Grab untuk membuka rekening, menabung, bertransaksi dan menggunakan rekening tersebut sebagai metode pembayaran langsung di aplikasi Grab.

Selain itu, adapula peluncuran Celengan by Superbank, produk tabungan inovatif pertama di Indonesia yang menawarkan fitur menabung harian otomatis dengan bunga kompetitif 10% per tahun; serta produk Deposito yang komplit dan fleksibel dengan bunga 7,5% per tahun.

Perbesar

Aplikasi Superbank/Google Play Store

"Berbagai inovasi tersebut telah memberikan dampak positif bagi Superbank," katanya kepada Bisnis pada Selasa (5/11/2024).

Saat ini, layanan Superbank telah menjangkau lebih dari 2 juta nasabah dalam 4 bulan sejak peluncuran (data Oktober 2024), dengan 70% nasabah menghubungkan akun mereka dengan aplikasi Grab, menunjukkan sinergi ekosistem yang kuat antara kedua platform.

Ke depan, Superbank akan terus mengembangkan produk yang relevan bagi kebutuhan nasabah yang terus berkembang, serta memperkuat kolaborasi dengan ekosistem yang luas di industri, yang terdiri dari Grab, Grup EMTEK, Singtel, dan KakaoBank, untuk memperkokoh fondasi kami dalam memberikan nilai jangka panjang bagi nasabah dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi bank

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Kebijakan pemutihan utang ini disebutkan mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM.

Dikutip dari Antara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan kebijakan ini merupakan simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan sebagainya.

"Selama ini memang ada kurang lebih 1 jutaan orang [pelaku]," ujarnya di Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Maman menambahkan PP tersebut dibuat agar pihak bank milik negara (Himbara) memiliki legitimasi ataupun payung hukum untuk bisa menghapus utang UMKM.

Sebagai informasi, kebijakan ini ditujukan untuk UMKM nasabah bank BUMN, yang terkena permasalahan seperti bencana alam, terdampak Covid-19, dan sebagainya.

Dia menekankan UMKM yang dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kemampuan untuk terus berjalan tidak diberikan penghapusan utang.

“Jadi, supaya kita ada persamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan melebar. Estimasi mungkin kalau dilihat 1 jutaan [UMKM], kurang lebih mungkin plus-minus sekitar Rp10 triliunan,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya mengatakan aturan mengenai pemutihan utang UMKM tersebut diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.