Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan multifinance PT Bussan Auto Finance mengumumkan rencana pelunasan obligasi jatuh tempo. Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2021 Seri B akan jatuh tempo pada 28 September mendatang dengan pokok sebanyak Rp625 miliar dan bunga Rp8,98 miliar.

Direktur Bussan Auto Finance Sigit Sembodo mengungkapkan rencana pengiriman kepada agen pembayaran dijadwalkan pada 27 September mendatang.

“Perseroan menyampaikan bahwa perseroan telah menyiapkan dana untuk melakukan pelunasan pokok dan bunga terakhir penawaran umum berkelanjutan I dengan detil pokok Rp625 miliar, tanggal jatuh tempo 28 September 2024, bunga Rp8,98 miliar, dan rencananya tanggal pengiriman kepada agen pembayaran 27 September 2024,” tulis Sigit dalam keterangannya dalam keterbukaan informasi dikutip pada Selasa (3/8/2024).

Sebelumnya, Bussan Auto Finance juga telah melakukan pelunasan pokok dan bunga terakhir Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri B dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2023 Seri A dengan jumlah pokok obligasi masing-masing Rp725 miliar dengan jumlah bunga ke-12 Rp12,5 miliar yang jauh tempo pada 27 April 2024, serta Rp401 miliar dengan jumlah bunga ke-4 Rp6,66 miliar yang jatuh tempo pada 28 April 2023.

Bussan Auto Finance juga masih memiliki satu obligasi jatuh tempo pada 15 Desember 2024 yakni Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021.

Sebelumnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan geliat penerbitan obligasi oleh industri multifinance cukup tinggi paruh kedua tahun ini. Ada enam perusahaan yang menerbitkan selama 1-19 Juli 2024 mencapai Rp4,77 triliun.

Pefindo mencatat angka jatuh tempo obligasi pada paruh kedua tahun ini juga cukup besar. Pada kuartal III/2024, surat utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp6,79 triliun dan kuartal berikutnya sebesar Rp6,09 akan jatuh tempo.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) mengungkap perolehan premi perusahaan didominasi oleh group business atau corporate solution. Kemudian disusul oleh jalur keagenan dan bancassurance.

Adapun dikutip dari laporan keuangan Generali Indonesia per Juni 2024, pendapatan premi perusahaan mencapai Rp1,65 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan Rp1,55 triliun per Juni 2023.

Capaian Generali ini berbeda trend industri, di mana Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat kanal bancassurance masih mendominasi dengan pendapatan premi sebanyak Rp36,92 triliun atau naik 1,3% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp36,43 triliun. Pada semester I/2023, premi dari kanal bancassurance mengalami penurunan sebanyak 16,8% dari Rp43,77 triliun pada semester I/2022.

Sementara itu, premi berdasarkan kanal keagenan mencapai sebanyak Rp27,94 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut meningkat 3,4% yoy dari Rp27,03 triliun pada semester I/2023, di mana sebelumnya turun 5,7% yoy dari Rp28,66 triliun. Sementara itu premi dari kanal distribusi alternatif mengalami peningkatan 3,8% menjadi Rp23,64 triliun.

“Di Generali Indonesia sendiri, perolehan premi hingga semester I/2024 didominasi oleh group business atau corporate solution dan disusul oleh jalur keagenan dan bancassurance,” kata Chief Marketing Officer Generali Indonesia Vivin Arbianti Gautama kepada Bisnis, Selasa (3/8/2024).

Vivin mengatakan yang terpenting bagi perseroan adalah bisa terus menjangkau nasabah seluas-luasnya dari masing-masing titik pemasaran, untuk bisa menyediakan proteksi asuransi seluas mungkin.

Menurut dia masing-masing jalur distribusi memiliki karakteristik dan segmen pasarnya masing-masing. Ke depannya, pihaknya yakin di setiap kanal distribusi ini akan terus tumbuh seiring terus berkembangnya kondisi ekonomi dan sosial yang dibarengi dengan menguatnya literasi dan stimulus pertumbuhan asuransi.

Secara keseluruhan, AAJI mencatat pendapatan premi industri asuransi jiwa mencapai Rp88,49 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut naik 2,6% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Laporan kinerja bisnis asuransi jiwa tersebut pada periode ini disajikan berdasarkan data laporan keuangan dari 56 perusahaan asuransi jiwa.

Di sisi lain, klaim kesehatan industri asuransi jiwa masih mengalami peningkatan mencapai 26% yoy menjadi Rp11,83 triliun.Total aset industri asuransi jiwa mencapai sebanyak Rp616,91 triliun yang mana naik 0,3% yoy. Sementara total tertanggung mencapai 113,68 juta yang mana naik 28,4% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank syariah maupun unit usaha syariah (UUS) perbankan telah melaporkan kinerja keuangannya pada paruh pertama tahun ini alias semester I/2024.

Berdasarkan rilis OJK dalam Statistik Perbankan Syariah Indonesia terbaru yang dikutip Selasa (3/9/2024), laba bersih bank syariah tercatat sebesar Rp6,84 triliun hingga Juni 2024. Jumlah ini naik 6,45% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan laba pada periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp6,43 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan harus berupaya mendongkrak pendapatan dari iuran program Jaminan Kematian (JKM). Pasalnya, diproyeksikan rasio klaim JKM akan tembus 100% mulai 2026 nanti.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti setidaknya ada tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang menggerus pendapatan iuran program JKM di tengah bayang-bayang kurangnya dana dalam pembayaran klaim.

Pertama adalah PP Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beleid tersebut mengatur sumber pendanaan JKP diambil dari rekomposisi iuran JKM sebesar 0,10%.

Timboel menyarankan ketentuan tersebut harus direvisi dengan mengganti sumber pendapatan yang direkomposisi adalah dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dia menjelaskan, proses revisi PP 37/2021 itu tengah berlangsung.

"Karena tadi, mengingat kenapa? Karena rasio klaimnya si JKP itu kecil. Kemudian duitnya masih menumpuk. Artinya kalaupun JKM rekomposisinya terhentikan, dia tidak akan mengganggu rasio klaim, tidak akan mengganggu ketahanan dana," kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Regulasi kedua adalah PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Beleid tersebut mengatur nilai manfaat peserta JKM meningkat, di mana ahli waris dari peserta program JKM bisa mendapatkan total manfaat senilai Rp42 juta dan beasiswa hingga Rp174 juta.

Meskipun bagus bagi peserta, Timboel menyoroti hal itu tidak diikuti dengan penambahan pendapatan iuran karena kasus-kasus fraud yang terjadi di lapangan.

"Kan mohon maaf ya, banyak kasus fraud yang dilakukan oleh masyarakat kita ini, oknum. Orang-orang yang sudah mau meninggal, didaftarin. Sebulan kemudian meninggal, dibayar Rp42 juta kan gitu. Nah itu yang menurut saya harus ada evaluasi dari BPJS Ketenagakerjaan, proses rekrutmen itu harus selektif," kata dia.

Regulasi ketiga, adalah PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19. Beleid tersebut memberikan keringanan pembayaran iuran JKM sebesar 99% dari periode Agustus 2020 hingga Januari 2021. "Nah itu selama enam bulan, itu juga sangat mempengaruhi pendapatan iuran," tandasnya.

Saat banyak potensi pendapatan iuran JKM yang terpangkas, Timboel juga menyoroti bagaimana kenaikan iuran JKM yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian tidak pernah efektif berjalan.

"Walaupun PP [nomor] 44 mengamanatkan ada kenaikan persentase iuran, tapi kan tidak pernah dijalanin oleh pemerintah. Dari dulu sampai sekarang 0,3% terus kan gitu. Kedua, untuk yang BPU [Bukan Penerima Upah] tetap Rp16.800 minimal, Rp10.000 [untuk] JKK dan Rp6.800 JKM. Enggak pernah berubah. Padahal sumber iuran itu lah yang akan membayar klaim," tegas Timboel.

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan 2023 audited, pendapatan iuran program JKM mencapai Rp3,55 triliun sedangkan beban jaminan mencapai Rp3,21 triliun. Adapun total pendapatan tercatat Rp4,72 triliun dan total beban mencapai Rp5,38 triliun. Sehingga, Dana Jaminan Sosial (DJS) program JKM mengalami defisit tahun berjalan sebesar Rp653,31 miliar, semakin memburuk dibanding defisit tahun berjalan 2022 yang mencapai Rp32,36 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rasio klaim program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan diproyeksi akan tembus 100% mulai 2026.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025, pemerintah memproyeksi rasio klaim program JKM pada 2026 mencapai 113,2%, kemudian memburuk menjadi 118,5% pada 2027, menjadi 122,2% pada 2028, dan semakin memburuk menjadi 124,6% pada 2029.

Adapun rasio klaim JKM pada akhir 2024 diproyeksikan masih aman, mencapai 91,4% meskipun memiliki tren meningkat. Sementara itu, proyeksi aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) program JKM pada 2024 sebesar Rp8,20 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan masih positif.

Meski aset neto DJS program JKM pada 2025 diperkirakan masih positif, bila rasio klaim program JKM tidak bisa dikendalikan akan berpotensi mengalami defisit pada 2027.

"Ya memang 2027 diduga, diprediksi akan defisit. Rasio klaimnya di atas 100% lebih. Artinya memang ketahanan dana JKM terus menurun. Dan itu kalau secara ketentuan ya sebenarnya tidak baik. Karena ketahanan dana itu kan bisa memastikan klaim dibayar," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan 2023 audited, aset neto DJS program JKM pada 2023 turun 0,29% year-on-year (yoy) menjadi Rp10,78 triliun dari Rp10,81 triliun pada 2022. DJS program JKM mencatatkan defisit tahun berjalan sebesar Rp653,31 miliar sehingga saldo akhir DJS program JKM pada 2023 mencapai Rp10,12 triliun.

Pada 2023, pendapatan iuran program JKM mencapai Rp3,55 triliun sedangkan beban jaminan mencapai Rp3,21 triliun. Adapun total pendapatan tercatat Rp4,72 triliun dan total beban mencapai Rp5,38 triliun. Sehingga, DJS program JKM mengalami defisit tahun berjalan Rp653,31 miliar, semakin memburuk dibanding defisit tahun berjalan 2022 yang mencapai Rp32,36 miliar.

Kata Timboel, bila tren kondisi keuangan tersebut berlanjut karena rasio klaim JKM tak bisa dijaga, bisa membuat aset DJS JKM benar-benar negatif.

"Kalau input lebih kecil daripada pembayaran klaim itu rasio klaim di atas 100%. Nah dana yang ada sekarang itu akan tergerus, akan terjadi defisit," kata Timboel.

Bisnis.com, JAKARTA –- PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menargetkan pembiayaan hijau dan berkelanjutan dapat mencapai 25% dari keseluruhan penyaluran kredit hingga pengujung 2024.

Direktur Syariah & Sustainability Finance Bank Danamon Herry Hykmanto menjelaskan perseroan tengah berupaya meningkatkan portofolio pembiayaan hijau dan berkelanjutan menuju target nol emisi pada 2030.

“Target kita, mudah-mudahan bisa mencapai 24–25% tahun ini untuk portofoliosustainable. Tapi, kita juga ingin kalau bisa lebih,” katanya dalammedia briefingdi Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

Dia memaparkan sebagai bagian dari grup raksasa keuangan Jepang Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) pihaknya mendorongsustainable finance. Tercatat Bank Danamon telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 31,3 triliun sepanjang 2023 lalu. Jumlah ini naik 24% secara tahunan atauyear-on-year/yoy dibandingkan capaian pada 2022.

Alhasil, menurut Herry,sustainable financetelah berkontribusi sebesar 21% dari total penyaluran kredit Bank Danamon pada periode yang sama.

Dirinya lantas memerinci bahwa pembiayaan ini difokuskan ke pelbagai bidang, antara lainblue energyyang menitikberatkan pada pemanfaatan air danrenewable energy(energi terbarukan).

“Ke depannya, kita akan memperbanyak supaya porsisustainability finance-nya bisa lebih besar,” tandas Herry.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Bank Danamon Indonesia Tbk membukukan laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) senilai Rp1,5 triliun pada semester I/2024.

Direktur Finance Bank Danamon Muljono Tjandra mengatakan pada paruh pertama tahun ini, perseroan juga mencatatkan pendapatan operasional sebelum pencadangan atau pre-provisioning operating profit (PPOP) senilai Rp4,3 triliun atau tumbuh 10% yoy, dengan pendapatan operasional yang naik 8% menjadi Rp9,4 triliun.

"Hal itu didukung oleh pendapatan bunga bersih yang naik 5% yoy, sejalan dengan pertumbuhan kredit pada semester I/2024. Selain itu, fee based income naik 21%," ujarnya dalam konferensi pers kinerja semester I/2024 Bank Danamon, Selasa (30/7/2024).

Dia menyebutkan, total penyaluran kredit dantrade financeBank Danamon pada periode yang sama mencapai Rp183,9 triliun atau naik 14% yoy. Jumlah tersebut didorong oleh 4 sektor penyaluran utama.

Keempat sektor tersebut antara lainenterprise banking and financial institutionyang tumbuh 12% yoy menjadi Rp82,7 triliun; sektor konsumen tumbuh 32% yoy; kredit SME (small medium enterprise) tumbuh 9% YoY; serta kredit melalui Adira Finance yang tumbuh 15% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re melakukan strategi organik dan anorganik untuk mengerek risk based capital (RBC) perseroan.

Badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang reasuransi itu tercatat memiliki RBC 136,71% per 31 Juli 2024. Capaian itu membaik dari posisi 128,45% per 31 Juli 2023. Sebagai patokan, OJK menetapkan RBC minimal 120% bagi perusahaan asuransi dan reasuransi.

Corporate Secretary Indonesia Re Aji Irawan mengatakan Indonesia Re berupaya terus meningkatkan RBC dan rasio premi neto terhadap ekuitas melalui organik maupun anorganik. Langkah organik seperti peningkatan hasil underwriting, peningkatan hasil dalam investasi, perbaikan pengelolaan utang piutang dan efisiensi biaya.

“Sedangkan secara unorganic, saat ini Indonesia Re mengupayakan penambahan modal kepada Pemegang Saham [Pemerintah] melalui PNM [Penyertaan Modal Negara] dan bekerja sama dengan strategic investor,” ungkapnya kepada Bisnis, pada Selasa (3/8/2024).

Sementara itu, terkait peluang menjadi holding asuransi dalam Kelompok Usaha Perusahaan Asuransi (KUPA), AJi menyebut belum perusahaan mempertimbangkan langkah tersebut.

Diketahui, perseroan memiliki ekuitas sebanyak Rp2,77 triliun per 31 Juli 2024. Angka tersebut mengalami sedikit peningkatan dari posisi Rp2,65 triliun pada 31 Juli 2023. Untuk menjadi induk KUPA, ekuitas minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan paling sedikit Rp2 triliun bagi perusahaan reasuransi.

“Terkait KUPA, hingga saat ini Indonesia Re belum memiliki rencana menjadi induk KUPA bagi perusahaan reasuransi,” kata Aji.

Dia mengatakan walaupun Indonesia Re secara regulasi telah memenuhi persyaratan ekuitas, tetapi secara bisnis ceding company menghendaki berbisnis dengan perusahaan reasuransi yang memiliki permodalan yang kuat yang tercermin dari rasio tingkat solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) perusahaan.

Selain RBC, Aji menyebut perusahaan reasuransi juga seringkali diukur dari rasio premi neto terhadap ekuitas yang dimaksudkan untuk mengukur permodalan perusahaan terhadap nilai portofolio pertanggungan yang diaksep perusahaan.

Dikutip dari POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menaikan aturan modal bagi perusahaan asuransi dan reasuransi sebanyak Rp250 miliar bagi perusahan asuransi dan Rp500 miliar untuk reasuransi pada 2026. Kemudian pada 2028, dilakukan berdasarkan pengelompokan perusahaan dengan Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE I) yakni Rp500 miliar bagi perusahaan asuransi dan Rp1 triliun reasuransi.

Sementara KPPE 2, perusahaan asuransi Rp1 triliun dan perusahaan reasuransi Rp2 triliun. Adapun bagi perusahaan yang belum memenuhi ekuitas minimum pada tahap kedua dapat menjadi anggota KUPA. Adapun ekuitas wajib yang dipenuhi oleh perusahaan anak yang tergabung KUPA adalah Rp250 miliar bagi perusahaan asuransi, Rp500 miliar bagi perusahaan reasuransi, Rp100 miliar bagi perusahaan asuransi syariah, dan Rp200 miliar bagi perusahaan reasuransi syariah.

KUPA merupakan salah satu skema konsolidasi yang dilakukan perusahaan untuk mewujudkan penguatan struktur, daya saing, da meningkatkan skala ekonomi. KUPA juga menjadi salah satu solusi atau alternatif yang dapat ditempuh oleh Perusahaan Induk dan/atau pelaksana Perusahaan Induk yang dinilai mampu memenuhi kecukupan permodalan dan likuiditas Perusahaan yang berada dalam KUPA dengan memiliki keuntungan menjadi pemegang saham atau PSP dari anak perusahaan dalam satu KUPA.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perbankan nasional pada semester I/2024 mencapai Rp12.048,21 triliun atau tumbuh 9,01% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dengan nilai Rp11.052,1 triliun.

Mengutip Statistik Perbankan Indonesia OJK terbaru pada Selasa (3/9/2024), tercatat bank swasta nasional menguasai aset perbankan RI. Selanjutnya bank asing mencatatkan laju pertumbuhan aset tertinggi.

Bertengger di posisi pertama, kelompok bank swasta nasional membukukan aset Rp5.377,46 triliun atau 44,63% dari total aset industri perbankan per Juni 2024. Jumlah tersebut meningkat 7,65% yoy dari capaian nilai Rp4.995,53 pada paruh pertama tahun sebelumnya.

Kelompok bank pelat merah alias bank Persero menyusul di posisi kedua dengan aset sebesar Rp5.076,69 triliun atau setara dengan 42,14% dari keseluruhan aset industri pada periode yang sama. Secara laju pertumbuhan, nominal tersebut juga naik dobel digit (10,33%) yoy dari level Rp4.601,3 triliun.

Lebih lanjut, kelompok bank pembangunan daerah (BPD) menempati posisi berikutnya dengan aset senilai Rp994,42 triliun alias 8,25% dari total aset industri perbankan. Angka tersebut juga tumbuh 6,23% yoy dari jumlah aset periode sama tahun sebelumnya senilai Rp936,09 triliun.

Sementara itu, bank asing mencatatkan aset sebesar Rp599,63 triliun atau 4,98% dari aset industri perbankan per Juni 2024. Meskipun finis terakhir dari segi persentase aset, bank asing mencatatkan pertumbuhan nilai paling kencang sebesar 15,5% yoy dari level Rp519,18 triliun pada Juni 2023.

Dari sisi pemain, PT Bank Central Asia Tbk atau BCA (BBCA) kokoh sebagai bank swasta terbesar di Tanah Air dengan total aset Rp1.425,42 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut tumbuh 5,06% yoy dari level Rp1.356,75 triliun pada periode sama tahun 2023.

Kelompok bank Persero ditopang oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang mencatatkan aset Rp2.257,80 triliun secara konsolidasi, tumbuh 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Bank Mandiri sekaligus menempati posisi pertama bank dengan aset terbanyak.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk alias BRI (BBRI) menyusul dengan jumlah aset Rp1.977,37 triliun dan laju pertumbuhan 9,45% yoy pada periode bersamaan. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia atau BNI (BBNI) membukukan nilai aset Rp1.072,45 triliun, tumbuh 4,62% yoy pada Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perbankan nasional pada semester I/2024 mencapai Rp12.048,21 triliun atau tumbuh 9,01% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dengan nilai Rp11.052,1 triliun.

Mengutip Statistik Perbankan Indonesia OJK terbaru pada Selasa (3/9/2024), tercatat bank swasta nasional menguasai aset perbankan RI. Selanjutnya bank asing mencatatkan laju pertumbuhan aset tertinggi.

Bertengger di posisi pertama, kelompok bank swasta nasional membukukan aset Rp5.377,46 triliun atau 44,63% dari total aset industri perbankan per Juni 2024. Jumlah tersebut meningkat 7,65% yoy dari capaian nilai Rp4.995,53 pada paruh pertama tahun sebelumnya.

Kelompok bank pelat merah alias bank Persero menyusul di posisi kedua dengan aset sebesar Rp5.076,69 triliun atau setara dengan 42,14% dari keseluruhan aset industri pada periode yang sama. Secara laju pertumbuhan, nominal tersebut juga naik dobel digit (10,33%) yoy dari level Rp4.601,3 triliun.

Lebih lanjut, kelompok bank pembangunan daerah (BPD) menempati posisi berikutnya dengan aset senilai Rp994,42 triliun alias 8,25% dari total aset industri perbankan. Angka tersebut juga tumbuh 6,23% yoy dari jumlah aset periode sama tahun sebelumnya senilai Rp936,09 triliun.

Sementara itu, bank asing mencatatkan aset sebesar Rp599,63 triliun atau 4,98% dari aset industri perbankan per Juni 2024. Meskipun finis terakhir dari segi persentase aset, bank asing mencatatkan pertumbuhan nilai paling kencang sebesar 15,5% yoy dari level Rp519,18 triliun pada Juni 2023.

Dari sisi pemain, PT Bank Central Asia Tbk atau BCA (BBCA) kokoh sebagai bank swasta terbesar di Tanah Air dengan total aset Rp1.425,42 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut tumbuh 5,06% yoy dari level Rp1.356,75 triliun pada periode sama tahun 2023.

Kelompok bank Persero ditopang oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang mencatatkan aset Rp2.257,80 triliun secara konsolidasi, tumbuh 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Bank Mandiri sekaligus menempati posisi pertama bank dengan aset terbanyak.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk alias BRI (BBRI) menyusul dengan jumlah aset Rp1.977,37 triliun dan laju pertumbuhan 9,45% yoy pada periode bersamaan. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia atau BNI (BBNI) membukukan nilai aset Rp1.072,45 triliun, tumbuh 4,62% yoy pada Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2024-2026 dengan Serikat Pekerja BRI Nasional di Menara BRILiaN BRI, Jakarta (28/08). Perjanjian Kerja Bersama periode 2024-2026 ditandatangani oleh Direktur Utama BRI Sunarso dengan Ketua Serikat Pekerja BRI Nasional Mohammad Rizal dengan disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah.

Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menekankan bahwa hubungan industrial yang harmonis, transparan, berkeadilan dan produktif dibangun dari hubungan kemitraan yang baik. "Melalui PKB, perusahaan dapat membangun kolaborasi dengan pekerja melalui pengelolaan manajemen yang baik," ujar Ida.

Ida menambahkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan dialog sosial yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam hubungan antara manajemen dan pekerja. Kemitraan yang kokoh dan kondusif dapat berdampak positif bagi perusahaan.

Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan komitmen perseroan untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif, sehingga seluruh pekerja dapat bekerja secara optimal. "Dengan adanya PKB ini, perusahaan bersama dengan pekerja dapat membentuk value yang memberi efek signifikan dengan Memberi Makna Indonesia," tutur Sunarso.

Ia menegaskan bahwa di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, BRI tetap menjaga remunerasi pekerja pada level yang kompetitif dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja unit kerja dan individu. Ia mengimbau seluruh pekerja untuk meningkatkan produktivitas sesuai target perusahaan.

Ketua Serikat Pekerja BRI Nasional, Mohammad Rizal, mengungkapkan harapannya agar PKB dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan bertanggung jawab. "SPBRI akan terus berkomitmen dan mendukung pencapaian kinerja perusahaan serta akan terus melangkah maju, mencapai prestasi-prestasi baru, dan mewujudkan visi besar BRI untuk terus menjadi Kuat dan Hebat," tutup Rizal.

Penandatanganan PKB ini menunjukan komitmen BRI dalam membangun hubungan yang baik dengan pekerja, sekaligus mendorong produktivitas dan kinerja perusahaan di tengah tantangan bisnis yang semakin kompleks. Ke depannya, sinergi antara manajemen dan pekerja BRI diharapkan dapat mendorong inovasi, meningkatkan kualitas produk layanan, dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengimplementasikan kecerdasan buatan (AI) secara bertahap dengan menyasar segmen ritel. Terdapat sejumlah keunggulan dari teknologi AI di segmen tersebut.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan teknologi AI memiliki peran cukup vital dalam membantu perbankan dalam memberikan layanan untuk segmen ritel.

AI dapat membuat pelayanan makin efisien dari sisi waktu dalam melayani permintaan yang berulang di segmen ritel. Dengan membaca perilaku nasabah, AI membuat pelayanan di ratusan kantor cabang Bank Mandiri makin ringkas.

“Untuk di ritel kami telah menerapkan AI untuk menghadapi permintaan yang berulang, khususnya di kantor cabang, ada sekitar 240 kantor cabang yang telah dilayani oleh digital dan perkembangannya sangat bagus. OJK memperbolehkan jika kita menerapkan dengan disiplin,” kata Darmawan dalam Indonesia Africa Forum (IAF) 2024 di Bali, Senin (3/9/2024).

Darmawan menambahkan sebagai bank dengan peraturan yang cukup ketat, Bank Mandiri bersama dengan OJK juga terus membahas regulasi AI untuk perbankan.

Dia meyakini bahwa suatu saat nanti AI ini akan berperan penting bagi dunia perbankan.

Adapun untuk segmen wholesale, Bank Mandiri masih membutuhkan sentuhan manusia. Peran manusia masih sangat kuat khususnya dalam manajemen risiko.

“Saat ini masih sulit untuk kami menerapkan AI di segmen wholesale,” kata Darmawan.

Perbesar

Darmawan juga mengatakan bahwa perusahaan terus meningkatkan kemampuannya dalam digital untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang berada di daerah rural.

“Kami bukan bank urban tetapi kami memiliki akses untuk menjangkau masyarakat di seluruh wilayah. Sebagai bank wholesale, menjadi tantangan juga bagi Bank Mandiri untuk mengakses daerah rural tanpa kantor cabang. Dahulu kami memiliki 2.600 kantor cabang, sekarang hanya 2.100 dan kami bisa tumbuh signifikan dengan digital,” kata Darmawan.

Pada Oktober 2021, Bank Mandiri telah meluncurkan Livin’ by Mandiri bagi nasabah ritel dalam menjawab kebutuhannya. Sejak itu, Bank Mandiri telah mengembangkan lebih dari 100 fitur dalam memanjakan nasabah. Adapun saat ini, Livin’ by Mandiri telah memiliki puluhan juta pengguna bulanan, meningkat lebih dari lima kali lipat hanya dalam waktu dua tahun.

Livin’ by Mandiri juga telah melayani puluhan ribu transaksi per detik secara rutin.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) mengungkapkan strategi dalam mendorong pembiayaan yang tumbuh sebesar 16,04% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp256,78 triliun pada semester I/2024. Angka ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp221,3 triliun.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyatakan tantangan makroekonomi global mempengaruhi sektor keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, BSI terus memantau dinamika ekonomi untuk meningkatkan kinerja.

“BSI memilih untuk fokus pada pertumbuhan pembiayaan di segmen-segmen dan sektor-sektor yang tepat,” ujar Hery dalam konferensi pers daring mengenai kinerja kuartal II/2024 BSI, Senin (2/9/2024).

Hery menjelaskan bahwa BSI saat ini tengah memprioritaskan segmen yang memiliki profitabilitas tinggi, terutama di segmen konsumer, dengan produk andalan seperti BSI Griya untuk pembiayaan rumah dan Mitraguna untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, segmen retail dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga memberikan kontribusi signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

“Produk seperti gadai dan cicil emas juga memberikan profitabilitas yang baik bagi BSI dengan kualitas yang aman,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hery menyebutkan bahwa BSI melihat potensi besar dalam segmen wholesale banking, meskipun ia tidak merinci lebih lanjut. Dalam hal ini, BSI bekerja sama dengan induk perusahaan dan pemegang saham untuk menyesuaikan kapasitas masing-masing.

“Dari sisi manajemen risiko, kami telah menetapkan pedoman portofolio dan kriteria penerimaan risiko untuk memastikan pembiayaan disalurkan pada segmen dan sektor yang tepat,” jelas Hery.

Sebelumnya, BSI melaporkan laba bersih sebesar Rp3,39 triliun pada semester I/2024, meningkat 20,28% yoy dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp2,82 triliun. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil tumbuh 2,83% menjadi Rp8,78 triliun, sementara pendapatan dari penyaluran dana naik 11,7% yoy menjadi Rp12,64 triliun.

Pendapatan berbasis komisi (fee-based income) BSI juga meningkat 20,15% yoy menjadi Rp961,15 miliar. Di sisi lain, pembiayaan BSI naik 16,04% yoy menjadi Rp256,78 triliun, yang berkontribusi pada kenaikan aset sebesar 15,1% yoy menjadi Rp360,96 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun BSI juga meningkat 17,5% yoy menjadi Rp296,7 triliun, dengan pertumbuhan dana murah sebesar 21,65% yoy menjadi Rp184,11 triliun.