Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (25/9/2024) ke level Rp15.107 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,53% atau 80 poin ke level Rp15.107. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau turun 0,13% ke level 100,33.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia mengalami penguatan. Dolar Taiwan misalnya menguat 0,48%, won Korea Selatan menguat 0,09%, peso Filipina menguat 0,6%, serta Yuan China menguat 0,21%.

Sementara, sejumlah mata uang Asia lainnya mengalami pelemahan. Yen Jepang misalnya melemah 0,14%, dolar Hong Kong melemah 0,01%, serta rupee India melemah 0,14%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan hari ini, Rabu (25/9/2024) rupiah diperkirakan fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.130-Rp15.230.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, aktivitas bisnis AS stabil pada September 2024, tetapi harga rata-rata yang dibebankan untuk barang dan jasa naik pada laju tercepat dalam enam bulan, yang mungkin menunjukkan percepatan inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Data tersebut muncul setelah The Fed memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pekan lalu.

"Sementara itu, ketidakpastian atau volatilitas di pasar keuangan mulai menunjukkan penurunan dan semakin membaik," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis kemarin.

Lalu, berapa nilai tukar dolar AS dan Ringgit Malaysia di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (25/9/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.27 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.080 dan harga jual sebesar Rp15.100 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.03 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.975 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.275 per dolar AS.

Sementara itu, BCA menetapan nilai tukar beli untuk ringgit Malaysia Rp3.649,71 pada e-rate, sedangkan kurs beli ringgit berada pada level Rp3.668,11. Selanjutnya kurs ringgit untuk TT Counter untuk beli Rp3.628,30, sedangkan jual Rp3.729,30 per ringgit.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.077 dan Rp15.097 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.010 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.210 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapan nilai tukar beli untuk ringgit Malaysia pada level Rp3.640,77, sedangkan untuk jual Rp3.671,56. Selanjutnya kurs ringgit untuk TT Counter untuk beli Rp3.456,89, sementara kurs jual Rp3.895,17.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.095 dan harga jual sebesar Rp15.115 berdasarkan e-rate.

Sedangkan kurs ringgit Malaysia ditetapkan Rp3.661 untuk beli, sedangkan kurs jual Rp3.682. Bank Mandiri juga menetapkan kurs ringgit untuk TT counter sebesar Rp3.501 untuk beli, sedangka jual Rp3.825.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.081 dan Rp15.101.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.940 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.290 per dolar AS.

BNI juga menetapkan kurs ringgit Malaysia hari ini untuk e-rate sebesar Rp3.648 untuk beli, sedangkan kurs jual sebesar Rp3.667. Bank Negara Indonesia juga menetapkan kurs TT counter Rp3.472 untuk beli dan Rp3.822 untuk jual.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rata-rata saldo tabungan masyarakat Indonesia mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan catatan, saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta dari Rp3 juta pada 2019 menjadi Rp1,5 juta pada Juni 2024.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta mencapai 580,01 juta, atau 98,8% dari total 586,95 juta rekening hingga Juli 2024. Kelompok rekening ini menunjukkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun, dengan peningkatan 4,9% (year-to-date/ytd) atau 11,8% (year-on-year/yoy).

Selain itu, rekening dengan saldo antara Rp100 juta hingga Rp200 juta tumbuh 1,3% ytd dan 3,8% yoy, sementara saldo Rp200 juta hingga Rp500 juta mencatat kenaikan 2% ytd dan 3,6% yoy. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tiering saldo di atas Rp5 miliar, dengan 142.324 rekening, naik 3,6% ytd dan 8,6% yoy.

Catatan LPS ini senada dengan realisasi di Industri. Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), Santoso, menyatakan bahwa penurunan saldo tabungan terutama terjadi di segmen menengah ke bawah. "Average balance nasabah menengah bawah relatif tidak banyak tumbuh, bahkan cenderung menurun dalam enam bulan terakhir," ujarnya dalam konferensi pers Gebyar Hadiah BCA 2024 di Jakarta, Senin (24/9/2024).

Santoso menilai, banyak nasabah yang berada dalam "survive mode" karena tantangan ekonomi, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan daya beli. Meskipun demikian, ia optimis bahwa perekonomian dapat membaik seiring pergantian pemerintahan baru dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024.

Ia juga mencatat penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 25 basis poin menjadi 6% sebagai sinyal positif bagi perekonomian. "Suku bunga menurun dan kami melihat indikasi positif dengan masuknya banyak investor luar negeri ke Indonesia," tambahnya.

Pertumbuhan Kredit Melambat

Laporan Bank Indonesia (BI) mencatat, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada Agustus 2024 mencapai Rp8.364,7 triliun, tumbuh 6,8% yoy, melambat dibandingkan pertumbuhan 7,7% yoy pada Juli 2024. Pertumbuhan DPK terutama dipengaruhi oleh peningkatan 13,4% yoy dari sektor korporasi, sementara pertumbuhan DPK perorangan hanya 1% yoy.

Penyaluran kredit juga mengalami perlambatan, dengan total kredit mencapai Rp7.441,9 triliun pada Agustus 2024, tumbuh 10,9% yoy, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 11,7% yoy. Pertumbuhan kredit korporasi mencapai 15,7% yoy, namun melambat dibandingkan 16,8% yoy pada Juli 2024. Sementara itu, kredit perorangan tumbuh 5,7% yoy, juga turun dari pertumbuhan 6,2% yoy pada bulan sebelumnya.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan dengan melambatnya pertumbuhan DPK dan kredit, likuiditas perbankan bisa menghadapi tekanan, terutama jika gap antara DPK dan kredit semakin besar.

“Hal ini menunjukkan bahwa bank perlu lebih berhati-hati dalam menjaga likuiditasnya,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Selasa (24/9/2024).

Adapun, dalam menjaga likuiditas, kata Arianto, bank dapat memanfaatkan pasar uang antarbank atau instrumen likuid lainnya untuk menutupi kebutuhan likuiditas yang timbul dari pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan DPK.

Bisnis.com, JAKARTA --

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa Industri Keuangan Non Bank (IKNB) memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan hasil riset Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, terdapat kebutuhan pembiayaan UMKM yang mencapai Rp1.519 triliun, yang dapat didukung oleh sektor IKNB.

Nailul menjelaskan bahwa banyak UMKM di Indonesia saat ini belum sepenuhnya bankable. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan pembiayaan, multifinance, dan layanan P2P lending atau pinjaman online untuk masuk dan memanfaatkan peluang tersebut. "IKNB bisa menjadi penghubung bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan, yang memiliki plafon lebih tinggi," kata Nailul dalam keterangannya kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Meski ada potensi pembiayaan sebesar Rp1.519 triliun, OJK memperkirakan bahwa kapasitas pembiayaan IKNB hanya mampu memenuhi sekitar Rp229 triliun atau 15% dari total kebutuhan. Menurut Nailul, ini dapat dimengerti mengingat profil risiko UMKM masih menjadi tantangan utama.

"Bagi IKNB, ini merupakan peluang besar, namun tantangan juga tak kalah besar. Risiko bisnis UMKM masih tinggi, terutama karena mereka sering tidak memiliki agunan, sehingga banyak yang ditolak oleh perbankan," jelas Nailul.

Ia menambahkan bahwa multifinance dan P2P lending tidak bisa sembarangan memberikan pembiayaan kepada UMKM. Jika risiko ini tidak dapat diminimalisir, justru dapat membahayakan sektor IKNB. "Pada akhirnya, risiko tinggi akan menyebabkan bunga yang juga tinggi. Saya pikir, peran pemerintah diperlukan dalam hal ini. Jika bank mendapat dukungan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka mungkin perlu ada program serupa untuk IKNB," tutup Nailul.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan perusahaan pembiayaan atau multifinance akan memanfaatkan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) ke level 6% untuk melakukan refinancing surat utang mereka yang lebih mahal. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperbaiki neraca keuangan perusahaan.

Ahmad Nasrudin, Fixed Income Analyst Pefindo mengatakan penurunan suku bunga menciptakan momentum yang tepat bagi perusahaan multifinance untuk melakukan refinancing. "Dengan suku bunga yang lebih rendah, mereka dapat mengganti surat utang mahal dengan yang lebih murah," ujar Ahmad saat dihubungi, Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, penerbitan surat utang dengan bunga lebih rendah akan membantu perusahaan multifinance memperbaiki leverage keuangan mereka. Namun, Ahmad mencatat bahwa meskipun suku bunga turun, perusahaan multifinance masih belum agresif dalam menerbitkan obligasi dalam waktu dekat.

"Refinancing masih menjadi tema utama di tengah transisi menuju suku bunga yang lebih rendah," tambah Ahmad. Ia menilai, perusahaan multifinance kemungkinan membutuhkan waktu sebelum menerbitkan obligasi baru untuk pendanaan modal kerja atau ekspansi, karena permintaan jasa multifinance masih lemah meski suku bunga sudah diturunkan.

Ahmad juga menyebut bahwa transmisi dampak dari penurunan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi dan permintaan jasa multifinance memerlukan jeda beberapa bulan sebelum benar-benar terasa.

Realisasi penerbitan surat utang korporasi periode Januari—Agustus 2024:

Bisnis.com, JAKARTA -- Peta jalan pengembangan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028 dari OJK menargetkan peningkatan pembiayaan sektor produktif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga mencapai 40-50% dalam 2 tahun ke depan. Meski demikian, untuk merealisasikan target itu tidak mudah.

Country Head Modalku Indonesia, Arthur Adisusanto mengatakan tantangan utama dalam penyaluran pendanaan ke UMKM adalah memastikan bahwa pendanaan ini disalurkan secara tepat sasaran.

"Di Modalku, kami selektif dalam menyalurkan dana kepada UMKM yang berada di industri dengan potensi pertumbuhan yang positif. Selain itu, kami melakukan penilaian kredit secara komprehensif untuk memastikan portofolio pendanaan tetap sehat dan berkelanjutan," kata Arthur kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Modalku sendiri merupakan platform pendanaan digital yang fokus pada sektor produktif. Dikutip dari laman resminya, penyaluran pembiayaan Modalku di Indonesia per 24 September 2024 telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp509,70 miliar dengan total outstanding pendanaan mencapai Rp141,61 miliar.

"Tahun 2024 masih berlangsung, dan kami berkomitmen untuk memaksimalkan kinerja kami sepanjang tahun ini," kata Arthur.

Strateginya, Modalku tetap berfokus secara intensif pada beberapa industri UMKM, termasuk industri perdagangan besar dan eceran, manufaktur dan daur ulang, supplier alat kesehatan, akomodasi dan layanan makanan, serta industri hiburan.

Selain itu, kata dia, Modalku juga fokus untuk menjangkau sektor pengusaha yang mengerjakan proyek pemerintah. Arthur menjelaskan, Modalku juga menawarkan produk modal proyek bagi perusahaan atau vendor e-catalogue dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang membutuhkan alternatif pendanaan tanpa agunan ketika hendak menjalankan proyek dari pemerintah.

Tak cuma itu, Arthur menjelaskan pihaknya juga akan terus mengedepankan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dan partner untuk membangun solusi pendanaan yang lebih luas bagi UMKM. Peningkatan penetrasi pasar di masing-masing wilayah juga terus dilakukan Modalku.

Dia menegaskan potensi pembiayaan UMKM bagi P2P lending masih terbuka lebar. "Kami terus memantau relevansi strategi di 2024 ini untuk terus berlanjut di 2025. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan seiring dengan faktor lain yang mempengaruhi, seperti kebijakan dari regulator maupun pemerintahan yang baru," tandasnya.

Adapun pembiayaan P2P lending untuk sektor produktif perr Juli 2024 berada di level 34,22%. Capaian itu memang sesuai dengan target peta jalan OJK di mana pada 2023-2024 targetnya 30-40%. Akan tetapi, dari data OJK mencatat untuk pembiayaan yang spesifik ke sektor UMKM perseorangan baru presentasenya masih 21,82%.

Bisnis.com, JAKARTA –- PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC berupaya mengaktifkan kembali kemitraannya dengan PT Akulaku Finance Indonesia (AFI). Langkah itu dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut sanksi pembatasan terhadap skema paylater yang sebelumnya diberlakukan kepada perusahaan pembiayaan tersebut.

Sanksi bagi Akulaku Finance resmi dicabut oleh OJK per 29 Februari 2024.

Direktur Utama BNC Eri Budiono mengungkapkan AFI merupakan salah satu saluran potensial dalam mendorong pertumbuhan aset bank. Saluran ini akan diaktifkan melalui sejumlah perbaikan.

“Kami diminta oleh OJK untuk mengajukan proposal baru, jadi enggak langsung menghidupkan begitu saja,” ujarnya dalam Exclusive Interview, Senin (23/9/2024).

Sejauh ini, Eri meyebut pihaknya sudah siap mengajukan proposal dengan perbaikan yang diminta oleh OJK. Sayangnya, dia belum mengetahui kapan kemitraan dengan AFI bisa terealisasi, mengingat hanya tersisa empat bulan hingga akhir tahun ini.

Ke depan, Eri berharap bank dapat mengembangkan asetnya sendiri dan tidak tergantung pada ekosistem tertentu.

Perlu diketahui, akhir tahun lalu memang regulator pernah menetapkan pembatasan kegiatan usaha tertentu kepada PT Akulaku Finance Indonesia.

Hal ini lantaran, perusahaan tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh OJK, yaitu berupa pembatasan penyaluran pembiayaan dengan skema paylater

Pada saat itu, OJK melarang perusahaan pembiayaan untuk melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur eksisting maupun debitur baru dengan skema BNPL atau pembiayaan serupa, termasuk yang penyaluran pembiayaannya dilakukan melalui skema channeling maupun joint financing.

Sebelumnya, Direktur Bisnis BNC Aditya Windarwo menyampaikan hal ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pendapatan BBYB.

“Memang Akulaku ada mitra denganya terkait loan channeling [dengan kita] tapi sifatnya sebenarnya sama dengan [belasan] mitra lain. Komposisinya itu juga makin mengecil per Maret itu 46%,” ujarnya dalam Media Group Interview pada Rabu (8/5/2024)

Dia mencatat efek terhadap pendapatan sangat kecil, tidak lebih dari 5%. Bahkan, BBYB tetap mancatatkan pertumbuhan sebesar Rp600 miliar pada tahun lalu dengan adanya mitra lain.

Lebih lanjut, Aditya menuturkan kala pembatasan terjadi, pihaknya mencatat tidak ada “booking” atas pinjaman atau kredit yang diajukan melalui Akulaku selama periode tersebut.

Dia pun menyebut secara keseluruhan pertumbuhan kredit dengan skema channeling akan tetap stabil, di mana pihak akan terus melakukan diversifikasi dengan mitra-mitra lain.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) telah menyalurkan pembiayaan ke sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp1,2 triliun per Agustus 2024.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan pembiayaan ke sektor UMKM tersebut mencapai porsi 12,2% dari total aset perseroan sebesar Rp9,8 triliun.

"CNAF tetap akan konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor UMKM. Ekspektasi sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp1,3 trilliun," kata Ristiawan kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Ristiawan menjelaskan untuk mencapai target tersebut, salah satu strateginya adalah CNAF melakukan pemasaran dengan fokus pembiayaan fasilitas dana sebagai modal usaha. Hal itu didukung oleh peluang besar pendanaan perusahaan pembiayaan masuk menyasar sektor UMKM.

"CNAF melihat peluang akan penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM masih sangat luas, di mana prospek pembiayaan UMKM menjadi peluang bagi multifinance untuk mendorong dan memperluas pembiayaan meski masih dibutuhkan penguatan regulasi," tandasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022 telah melakukan riset internal dengan perhitungan menggunakan angka kebutuhan pendanaan UMKM nasional pada 2021.

Hasil riset tersebut menyatakan terdapat Rp1.519 triliun kebutuhan UMKM yang bisa didukung oleh sektor industri keuangan nonbank (IKNB). Namun, OJK menghitung kapasitas pembiayaan IKNB hanya mampu memenuhi kebutuhan sebesar Rp229 triliun atau hanya 15% saja.

Meski begitu, pendanaan perusahaan pembiayaan setidaknya sampai Juli 2024 menyumbang porsi pembiayaan UMKM paling besar.

OJK mencatat penyaluran perusahaan pembiayaan untuk kategori usaha UMKM per Juli 2024 sebesar Rp182,56 triliun, naik 1,49% month-to-month (mtm) dibanding Rp179,87 triliun, dan naik 11,23% year-on-year (yoy) jika dibandingkan Juli 2023 sebesar Rp164,12 triliun.

Presentase pembiayaan UMKM perusahaan pembiayaan per Juli ini mencakup 35,04% dari total penyaluran pembiayaan multifinance di periode tersebut.

Sementara, penyaluran dari perusahaan pembiayaan syariah kepada UMKM per Juli 2024 sebesar Rp4,39 triliun, naik 0,49% mtm dibanding Rp4,37 triliun pada Juni 2024, atau naik 7,12% jika dibanding Rp4,10 triliun pada Januari 2024. Presentase pembiayaan syariah kepada sektor UMKM ini mencakup 15,54% dari total pembiayaan syariah di periode tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perbankan nasional pada Juli 2024 mencapai Rp12.012,4 triliun atau tumbuh 8,91% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dengan nilai Rp11.030,03 triliun.

Mengutip Statistik Perbankan Indonesia OJK terbaru pada Selasa (24/9/2024), hingga bulan ketujuh tahun ini, kelompok bank swasta nasional masih menguasai aset perbankan RI dengan nilai Rp5.394,45 triliun atau 44,91% dari total aset industri. Jumlah tersebut meningkat 7,38% yoy dari capaian nilai Rp5.023,72 pada periode sama tahun sebelumnya.

Kelompok bank pelat merah alias bank persero menyusul di posisi kedua dengan aset sebesar Rp5.054,01 triliun atau setara dengan 42,07% dari keseluruhan aset industri pada periode yang sama. Secara laju pertumbuhan, nominal tersebut juga naik 10,70% yoy dari level Rp4.565,39 triliun atau lebih tinggi ketimbang pertumbuhan bank swasta nasional.

Lebih lanjut, kelompok bank pembangunan daerah (BPD) menempati posisi berikutnya dengan aset senilai Rp982,64 triliun alias 8,18% dari total aset industri perbankan nasional. Angka itu terkerek naik 5,35% yoy dari jumlah aset periode sama tahun sebelumnya senilai Rp932,76 triliun.

Sementara itu, kantor cabang bank luar negeri (KCBLN) alias bank asing membukukan aset sebesar Rp581,28 triliun atau 4,84% dari aset industri perbankan per Juli 2024. Kendati menempati posisi juru kunci dari total nilai aset, bank asing mencatatkan pertumbuhan nilai paling signifikan sebesar 14,84% yoy dari level Rp506,15 triliun pada Juli 2023.

Adapun, kinerja aset perbankan tersebut sejalan dengan perkembangan kredit dan dana pihak ketiga (DPK). Pada Agustus 2024, kredit perbankan tumbuh sebesar 11,40% secara tahunan. Sementara itu, DPK tumbuh sebesar 7% yoy.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Juda Agung menyiratkan bahwa dengan angka tersebut, pihaknya optimistis penyalurankreditakan turut tumbuh dalam rentang 10-12% akhir tahun nanti.

“Kalau kita lihat ke depan bagaimana [pertumbuhan kredit] sisa tahun ini, pertama, pertumbuhan DPK juga masih tinggi di angka 7%,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa perbankan masih memiliki alat likuid yang besar, ditandai dengan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang sebesar 25,37%.Artinya, menurut Juda, porsi alat likuid dalam bentuk surat berharga negara (SBN) hingga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) terbilang besar.

“Ketiga, ekspansi fiskal pemerintah biasanya di kuartal IV/2024 juga besar. Jadi ini ada potensi DPK juga akan naik,” imbuhnya.

Dia menambahkan, BI juga telah membuka jalan pendanaan non-DPK dengan kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank alias RPLN. Menurutnya, hal tersebut memungkinkan bank memperlebar ruang dengan menerima kucuran dana dari luar negeri.

“Terakhir, penurunan suku bunga yang tentunya ini akan mendorong demand for credit. Dan juga cost of banknya yang semakin murah,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten bank digital PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC optimistis kinerja perusahaan bakal makin membaik hingga akhir 2024. Sinyal positif terkait profit pun makin terang, seiring dengan upaya bank menyiapkan 'mesin' untuk menumbuhkan aset.

Saat ini, Bank Neo berada di bawah kepemimpinan Eri Budiono sebagai Direktur Utama. Untuk diketahui, Eri dipilih oleh pemegang saham BBYB dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada April 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menargetkan dana murah ataucurrent account saving account(CASA) yang terdiri dari giro dan tabungan dapat tumbuh sekitar 6% hingga akhir 2024.

Hal tersebut disampaikan Direktur BCA Santoso di sela-sela pergelaran Gebyar Hadiah BCA pada Senin (23/9/2024) kemarin. Menurutnya, nasabah menunjukkan antusiasme tinggi untuk mendapatkan beragam hadiah menarik dari program tersebut.

“Target CASA sampai dengan akhir tahun kita harapkan masih tumbuh sekitar 6%,” katanya dalam konferensi pers.

Sementara itu, terkait proyeksi pertumbuhan dana murah pada 2025, Santoso optimistis bahwa perseroan akan dapat melampaui angka tersebut.

Namun demikian, dirinya menggarisbawahi bahwa pertumbuhan dana murah erat kaitannya dengan kondisi makro ekonomi hingga situasi kurs.

“Jadi, banyak faktor yang lainnya. Tentu kita tahukondisi di Amerika [Serikat] bagaimana, perang ini akan makin banyak atau sudah mereda, ekonomi banyak negara yang struggle, dan lain-lain. Jadi, kita akan menantikan,” imbuhnya.

Santoso berharap agar kondisi perekonomian dapat semakin membaik menjelang pergantian tahun. Dia juga menyelipkan harapannya kepada pemerintah agar bisa lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian bersama dengan setiap masyarakat Tanah Air.

Adapun, pada semester I/2024, BCA membukukan total dana pihak ketiga (DPK) naik 5% secara tahunan (year-on-year/YoY) dengan nilai mencapai Rp1.125 triliun.

Pendanaan giro dan tabungan yang masuk dalam kategori dana murah alias CASA berkontribusi hingga 82% dari total DPK, dengan pertumbuhan 5,8% yoy dan total nilai Rp915 triliun.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menambahkan bahwa pertumbuhan CASA selaras dengan total frekuensi transaksi BCA yang naik 21% YoY mencapai Rp17 miliar pada periode yang sama, tumbuh 4 kali lipat dalam lima tahun terakhir.

"Khusus di kanal digital, frekuensi transaksi mobile banking dan internet banking mencapai 14,8 miliar, naik 24% YoY," katanya dalam konferensi pers paparan kinerja semester I/2024 pada Juli lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) segera meluncurkan lembaga baru dalam infrastruktur pasar keuangan, yakni central counterparty (CCP) pada 30 September 2024 mendatang. CCP juga sebagai mandat dari G20 over the counter (OTC) Derivatives Market Reforms.

CCP pun pada dasarnya terlah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/11/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter.

Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat menjelaskan pada dasarnya CCP bertugas menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).

Dalam hal ini, CCP juga sekaligus menempatkan dirinya sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi. Hal ini dalam rangka memitigasi risiko kegagalan transaksi antrapihak (counterparty risk), risiko likuiditas, dan risiko karena volatilitas harga pasar.

Donny menyampaikan saat ini baru delapan bank yang menjadi anggota sekaligus pemilik CCP, sehingga belum dapat mewajibkan seluruh bank untuk melakukan transaksi derivatif melalui CCP.

"Apakah ini mandatory? Kami belum bepikir ke sana, tetapi ini bisa di-mandatory-kan. Belum semua [bank] masuk. Kalau belum masuk semua, susah juga kami me-mandatory-kan,” ungkapnya usai Taklimat Media, Selasa (24/9/2024).

Tercatat terdapat delapan bank yang menjadi pemilik dengan setoran modal masing-masing senilai Rp20 miliar, yakni Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. Sehingga total dari perbankan menyumbang Rp160 miliar terhadap modal awal CCP yang ditentukan minimal Rp400 miliar.

Meski belum mewajibkan, dalam peta jalan atau roadmap pengembangan CCP ke depannya berencana untuk memperluas partisipan baik dari bank dan nonbank.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong partisipan dengan memberikan regulatory insentive merupa pengurangan capital charge untuk pemenuhan modal minimum.

Bila sebelumnya bank yang melakukan transaksi derivatif dikenakan capital charge sebesar 50%, dengan bergabungnya dalam infrastruktur CCP, capital charge menjadi hanya 2%.

"Jadi namanya regulatory insentive, karena CCP memberikan mitigasi risiko kredit, counterparty risk, risiko likuditas, dan risiko pasar. Itu dianggap dalam pemenuhan modal minimum itu kalau risio sudah dimitigasi, pencadangan modal sudah enggak diperlukan,” tuturnya.

Meski demikian, saat ini baru transaktif DNDF yang dapat dilakukan melalui CCP. Ke depan, BI akan memperluas jenis transaksi seperti Repo, Interest Rate Swap (IRS) dan Overnight Index Swap (OIS).

Untuk diketahui, pembentukan CCP dilakukan secara konsorsium yang bersifat terbuka dan sesuai dengan best practice global untuk memastikan operasionalisasi CCP yang berkelanjutan.

Di mana modal dari Bank Indonesia senilai Rp40 miliar, perbankan Rp160 miliar, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) senilai Rp208,16 miliar. Alhasil, modal awal yang terkumpul senilai Rp408,16 miliar dari total kebutuhan modal awal Rp400 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera merampungkan Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) yang menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif.

Melalui RPOJK LPBBTI tersebut, OJK menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif dari yang sekarang Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar. Menurut Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan, pihaknya yang merupakan perusahaan peer-to-peer (P2P) lending dengan 95% pendanan di sektor produktif mengharapkan aturan tersebut segera terbit.

"Kami harapkan OJK bisa segera mengeluarkan aturan baru terkait batas maksimal pinjaman produktif menjadi Rp10 miliar. Ini akan sangat membantu, karena pelaku usaha menengah itu butuhnya memamg sampai situ," kata Ivan kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Menurut Ivan regulasi tersebut dibutuhkan segera demi mengejar target proporsi pembiayaan sektor produktif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai 40%—50% tahun depan. Sementara tahun ini targetnya di 30%—40%.

Realisasinya, per Juli 2024 presentase penyaluran ke sektor produktif memang sudah di 34,22%, akan tetapi dari data OJK mencatat untuk pembiayaan yang spesifik ke sektor UMKM perseorangan baru 21,82%.

Ivan menjelaskan bahwa secara defisi pelaku usaha menengah adalah pelaku usaha dengan ekuitas sampai Rp10 miliar dan pendapatannya mencapai Rp50 miliar per tahun. Terbatasnya pembiayaan tersebut disebut menjadi kendala P2P lending memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM.

"Nah, usaha menengah ini tentu butuh lebih dari Rp2 miliar tambahan modal kerjanya, bahkan ada yang butuhnya di atas Rp10 miliar. Ini yang kami nanti-nanti perubahan batas atas maksimal jumlah pinjaman khusus untuk pinjaman produktif," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan RPOJK LPBBTI saat ini sedang disiapkan, termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

Dia menggarisbawahi, P2P lending yang bisa menyalurkan dengan batas maksimal Rp10 miliar ke sektor produktif itu hanya P2P lending dengan tingkat wanprestasi atau TWP90 maksimal 5%.

"Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan roadmap pengembangan dan penguatan LPBBTI 2023—2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Agusman.

Sesuai peta jalan tersebut, pangsa pembiayaan sektor produktif dan UMKM pada fase 1 (2023—2024), 2 (2025—2026), dan 3 (2027—2028) berturut-turut ditargetkan sebesar 30%—40%, 40%—50% serta 50%—70%.