Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) akan mengadakan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2024 dan The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK Djoko Kurnijanto menjelaskan BFN 2024 akan dimulai pada 11 November hingga 12 Desember 2024, dengan gelaran IFSE yang akan menjadi acara puncak pada 12-13 November 2024.

"Temanya adalah Technology Convergence, Shaping the Future of Finance and Beyond. Ini menjadi isu global terkait teknologi. Teknologi ini dipakai di setiap sendi kehidupan khususnya finansial. Itu kenapa kami menggunakan topik ini," kata Djoko saat konferensi pers di kantor OJK, Senin (4/11/2024).

Djoko mengatakan dalam gelaran IFSE tersebut juga diundang regulator dan perusahaan fintech dari berbagai negara. Forum tersebut akan membahas tantangan-tantangan yang diadapi industri fintech.

Menurutnya, industri fintech terus berkembang pesat dengan inovasi-inovasi baru. Sektor keuangan teknologi saat ini sudah menjangkau hampir ke semua lini bisnis keuangan.

"Karena ini adalah irisan pertemuan sektor keuangan, apakah itu perbakan, asuransi, pasar modal, P2P lending, sektor keuangan lain semuanya pakai teknonolgi. Teknologi ini akan menggambarkan keuangan masa depan," tegasnya.

Adapun tantangan yang dia maksud yang pertama adalah keberlangsungan bisnis fintech. Hal ini berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan permodalan.

Tantangan kedua adalah faktir SDM. Djoko mengatakan hal ini berkaitan dengan talenta-talenta pelaku usaha di sektor fintech. Kemudian tantangan ketiga menurut Djoko adalah terkait kemitraan dan kolaborasi. Menurutnya, ekosistem bisnis fintech perlu terus diperluas untuk dapat menjangkau semua lini transaksi keuangan.

"Tantangan keempat adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan regulasi yang memadahi. Kenapa ini penting, karena industri ini tidak lepas dari adanya invoasi yang terus berjalan. Karena inovasi itu datangnya pasti lebih dahulu dibanding regulasinya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

Hilirisasi bakal mengarah pada bahan tambang mineral dan produk-produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit. Kemudian pemerintah juga akan fokus pada kebijakan yang mengarah pada swasembada pangan dan energi.

Terkait kebijakan pemerintah itu, menjawab pertanyaan media pada saat press conference Kinerja Keuangan BRI Kuartal III Tahun 2024 di Jakarta (30/10), Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan dua kerangka. Pertama adalah kerangka tujuan nasional, yang mana bank itu rutin melakukan analisis terkait. Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah.

"Dan berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto} kita, harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI," ucap Sunarso pada saat press conference paparan kinerja BRI kuartal III-2024 secara virtual, Rabu (30/10).

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8%, melebihi hasil analisis BRI. Hal itu menunjukkan bahwa target keduanya sudah sinkron dalam mencapai tujuan keluar dari perangkap pendapatan menegah.

Sunarso mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6%, faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital.

"Nah, setelah kita sampai pada kesimpulan human capital, lalu apa basis yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya. Jadi, klop dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan," pungkas Sunarso.

Dalam mendukung swasembada pangan, Sunarso mengatakan ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengatakan itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi.

"Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah klop dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional," tandasnya.

Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," jelas Sunarso.

Maka, lanjut dia, itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan. "Bank pasti akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur. Jadi itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa," ungkapnya.

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk komestik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri.

Kemudian dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, Sunarso mengatakan itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

"Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital yang antara lain, membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memeratakan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," jelas Sunarso.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelenggara peer-to-peer (P2P) lending Akseleran menjelaskan penyebab penurunan outstanding dana lender perorangan di industri yang identik dengan pinjaman online (pinjol) itu. Per Agustus 2024, outstanding lender perorangan mencapai Rp5,24 triliun, atau mengalami kontraksi 14,23% year to date (ytd) dibanding Rp6,10 triliun pada Januari 2024.

Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas mengatakan ada kemungkinan penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya kepercayaan masyarakat untuk meminjamkan dananya kepada perusahaan P2P lending. Saat yang sama, menurutnya dana lender perorangan karena adanya opsi instrumen investasi lainnya bagi masyarakat yang dianggap lebih menguntungkan.

"Khusunya di tengah kenaikan suku bunga bank central. Bunga deposito di bank-bank digital kan lagi banyak promo juga, selain memang sudah cukup tinggi karena kenaikan suku bunga bank central. Nah, beberapa minggu lalu kan BI turunkan bunga, dampaknya suku bunga deposito juga kemungkinan akan turun dalam 3-6 bulan ke depan," kata Ivan kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Tidak hanya itu, Ivan juga menilai masyarakat dapat memilih instrumen investasi lain seperti di aset kripto, saham, hingga reksa dana. Dengan kondisi seperti ini, menurutnya penting bagi perusahaan P2P lending untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

"Di Akseleran kami fokus memberikan peace of mind buat lenders kami. Peace of mind ini bisa tercapai dengan memastikan NPL yang rendah. Hal ini bisa tercapai dengan melakukan assesment pinjaman secara prudent. Tercatat TKB90 kami itu konsisten selalu di atas 99% selama kurang lebih 3-4 tahun terakhir," tegasnya.

Adapun hingga akhir Oktober 2024, oustanding pinjaman Akseleran tercatat sekitar Rp700 miliar, dengan total penyaluran tahun ini sekitar Rp2,5 triliun. Ivan menjelaskan tahun ini Akseleran menargetkan bisa menyalurkan pinjaman sekitar Rp3,1-3,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) milik konglomerat Dato' Sri Tahir membukukan laba bersih senilai Rp49,62 miliar pada kuartal III/2024.

Nilai tersebut turun 24,86% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya, yang senilai Rp66,03 miliar pada kuartal III/2023.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Bank Mayapada mencatatkan peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar 30,6% (YoY). Perusahaan mencatat pendapatan bunga Rp1,84 triliun per September 2024 dibanding sebelumnya Rp1,41 triliun pada September 2023.

Namun, pada saat yang sama, bank tersebut mencatatkan pembengkakan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) sebesar Rp76,62 miliar pada sembilan bulan 2024 atau hingga kuartal III/2024 dari tahun sebelumnya yang nihil. Itu berarti, terdapat peningkatan pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang akhirnya menggerus laba.

Bank Mayapada juga mencatatkan penurunan pendapatan berbasis komisi atau fee based income 19,98% (YoY) menjadi Rp7,06 miliar dari Rp8,83 miliar. Pada pos pendapatan lainnya, perusahaan juga mencatatkan penurun 57,2% (YoY) menjadi Rp63,88 miliar ketimbang sebelumnya Rp149,26 miliar.

Kemudian, beban operasionalnya pun naik sebesar 34,25% (YoY) menjadi Rp1,78 triliun dari sebelumnya Rp1,33 triliun. Alhasil, laba operasional MAYA kian tertekan hingga 34,1% (YoY) dan hanya mencapai Rp54,46 miliar dari sebelumnya Rp82,63 miliar.

Selanjutnya, rasio profitabilitas Bank Mayapada pun turun apabila dilihat dari tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) menjadi 0,05% dari 0,08%. Adapun, tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) juga turun menjadi 0,49% pada September 2024 dari sebelumnya 0,73% per September 2023.

Dari sisi intermediasi, Bank Mayapada mencatatkan kenaikan kredit menjadi Rp106,37 triliun pada September 2024 tumbuh 5,09% (YoY) dari sebelumnya Rp101,22 triliun pada September 2023.

Hasilnya, aset perseroan pun ikut terkerek 9,78% (YoY) menjadi Rp148,65 triliun dari sebelumnya Rp135,41 triliun.

Adapun, rasio kredit bermasalah Bank Mayapada mengalami perbaikan, di mana NPL gross berada di level 3,68% pada September 2024 dari sebelumnya 3,8% pada September 2023. Kemudian, NPL net menjadi 2,75% pada September 2024 dari sebelumnya 2,93% pada September 2023.

Dari segi pendanaan, Bank Mayapada telah menghimpun dana pihak ketiga mencapai Rp123,73 triliun, naik 12,85% (YoY) dari sebelumnya Rp109,64 triliun. Sedangkan, dana murah alias CASA juga turun tipis 0,48% menjadi Rp16,06 triliun pada kuartal III/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Outstanding pinjaman dari perbankan dalam negeri kepada P2P lending per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp40,54 triliun. Angka tersebut tumbuh 61,01% year on year (yoy) dibanding Agustus 2023, atau tumbuh 30,17% year to date (YtD) dibanding Januari 2024. Secara bulanan angka itu juga tumbuh 5% month to month (mtm) dibanding Juli 2024.

Pinjaman dari industri perbankan tersebut juga mendominasi dari total outstanding pinjaman dalam negeri kepada P2P lending per Agustus yang mencapai Rp58,07 triliun.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan alasan mengapa bank doyan menyuntik pinjaman kepada P2P lending. Selain mendapat keuntungan dari bunga pinjaman, menurutnya alasan bank memberi pinjaman ke P2P lending adalah untuk perluasan ekosistem nasabah.

"Makanya kita sering melihat kolaborasi antara perbankan dengan fintech P2P lending. Borrower di fintech P2P lending bisa menjadi nasabah di perbankan kelak. Pihak perbankan pun juga mempunyai keharusan menyalurkan uang nasabahnya ke beberapa instrumen, salah satunya melalui fintech P2P lending," kata Huda kepada Bisnis, Selasa (4/11/2024).

Berbeda dengan bank, outstanding pinjaman lender dari industri keuangan non bank (IKNB) turun. Tercatat outstanding IKNB dalam negeri per Agustus 2024 sebesar Rp1,14 triliun. Angka tersebut secara bulanan turun 1,8% mtm dan secara tahunan juga turun 2% yoy. Bahkan dibanding Januari 2024, outstanding tersebut mengalami koreksi 23,8% ytd.

Selain lender IKNB, outstanding dari lender perorangan dalam negeri juga terkoreksi. Menurut Huda, mereka melihat manfaat dari P2P lending cukup berkurang dan memilih investasi di sektor lainnya.

"Terlebih memang bunga investasi lainnya masih cukup tinggi, misalkan di bunga obligasi. Investor ritel akan cenderung memilih berinvestasi di instrumen investasi yang mendatangkan keuntungan moderat/tinggi namun cukup aman. Begitu juga dengan investor IKNB," pungkas Huda.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% diantaranya atau sekitar Rp1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. "BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso.

Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

“Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra,” ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan. “Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya,” ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting. Sebab kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan.

Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. “Itu juga penting,” ujarnya.

Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan. Baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM. “Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan,” tandasnya.

Sunarso menegaskan komitmen BRI untuk terus memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia. “Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya,” pungkas Sunarso.

Bisnis.com, JAKARTA - Outstanding pinjaman dari lender perorangan kepada P2P lending mencatatkan kontraksi 14,23% year to date (ytd) per Agustus 2024. Hal ini disebut menjadi isu ketidakpercayaan masyarakat menempatkan dananya di industri P2P lending.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan pasar fintech P2P lending berbentuk two-sided market sehingga perubahan di sisi borrower pasti memengaruhi sisi lender. Dengan demikian, ketika ada penyesuaian manfaat ekonomi atau bunga pinjaman P2P lending, hal itu akan berpengaruh juga di sisi lender.

"Ketika bunga sisi borrower turun, manfaat dari sisi lender juga pasti akan turun. Maka fintech P2P lending bisa berkurang penyalurannya, terutama dari sisi lender individu/ritel yang semakin rendah porsinya. Lender ritel, melihat manfaat dari P2P lending cukup berkurang dan memilih investasi di sektor lainnya," kata Huda kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Seperti yang diketahui, OJK telah menetapkan aturan penurunan bunga pinjaman P2P lending secara bertahap yang dimulai tahun depan. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19 tahun 2023.

SE OJK tersebut mengamatkan batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman online untuk pendanaan sektor produktif mulai 1 Januari 2026 nanti akan menjadi 0,067% per hari kalender, dari mulanya 0,1% yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor konsumtif yang sejak 1 Januari 2024 sebesar 0,3%, menjadi 0,2% per hari kalender mulai 1 Januari 2025, kemudian mejadi 0,1% per hari kalender mulai 1 Januari 2026.

Huda mengatakan, tantangan akan berkurangnya minat lender karena bunga yang makin murah ini dibarengi dengan terbukanya opsi instrumen investasi lainnya yang menawarkan keuntungan lebih tinggi.

"Misalkan di bunga obligasi. Investor ritel akan cenderung memilih berinvestasi di instrumen investasi yang mendatangkan keuntungan moderat/tinggi namun cukup aman. Begitu juga dengan investor IKNB," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi melihat adanya keterkaitan fenomena turunnya outstanding lender perorangan kepada industri P2P lending dengan kepercayaan masyarakat yang turun untuk menempatkan dananya di industri ini.

"Dari segi lender ini, kejadian banyaknya utang yang tidak dikembalikan membuat kepercayaan turun," kata Heru.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) mencatat sejak industri Peer-to-peer (P2P) (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) beroperasi di Indonesia hingga saat ini, pelaku usaha telah menyalurkan pinjaman mencapai Rp950 triliun.

Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala mengatakan hal itu adalah capaian yang patut diapresiasi karena industri P2P lending baru berusia tidak lebih dari 10 tahun di Indonesia. Lahirnya P2P lending di Indonesia dimulai dari diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Nomor 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diteken 28 Desember 2016.

"Secara statistik, industri P2P lending telah menyalurkan Rp950 triliun, yang artinya sebentar lagi kami akan menyentuh angka Rp1.000 triliun. Ini angka yang luar biasa," kata Tiar saat agenda Pre-Event Media Gathering The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024, di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Besarnya dana pinjaman itu selaras dengan jumlah borrower alias peminjam dana P2P lending. Tiar mengeklaim jumlahnya bahkan mencapai sepertiga dari total populasi masyarakat Indonesia.

"Berdasarkan data yang kami miliki, terakhir borrower [peminjam] kami itu ada 135 juta pengguna atau user, di mana 135 juta itu bukan angka yang kecil. Angka yang besar. Bisa dibilang kalau populasi Indonesia ada 300 juta berarti sepertiga lebih. Jadi ini angka yang fantastis," tegasnya.

Lebih lanjut, Tiar menegaskan industri P2P lending hadir di Indonesia membawa misi untuk membantu pemerintah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, yang menurutnya hal itu merupakan pekerjaan menantang.

"Kami harus penetrasi kepada masyarakat unbank atau underserved. Kami sebagai platform sangat termotivasi melalukan penetrrasi ke dua segmen itu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) alias BSI akan mengalihkan para nasabahnya dari aplikasi lama yakni BSI Mobile ke aplikasi super barunya yakni Byond by BSI.

Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih menjelaskan bahwa proses transisi ini diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun atau bahkan dapat selesai lebih cepat.

“Ada [beberapa tahap yang akan dijalani], misalnya fitur-fitur baru, itu tidak akan kita tambahkan ke BSI Mobile,” ujarnya usai agenda Konferensi Pers di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dirinya juga menuturkan bahwa ke depan, nasabah baru tidak lagi bisa mengunduh aplikasi BSI Mobile dan akan diarahkan untuk mengunduh aplikasi Byond by BSI. Selain itu, aplikasi BSI Mobile juga akan ditarik dari App Store dan Google Play Store.

Saut menyebut bahwa proses transisi dari BSI Mobile ke Byond by BSI akan dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian.

Perseroan menyadari bahwa lebih dari 7 juta nasabah telah setia menggunakan BSI Mobile, sehingga perseroan ingin memastikan bahwa transisi ini tidak akan mengganggu pengalaman nasabah.

“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada gangguan untuk mereka [nasabah]. Jadi, kita sangat hati-hati untuk lakukan konversi tadi,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Saut, aplikasi super app dirancang untuk membuat berbagai proses perbankan menjadi lebih efisien dan aman. Secara konsep, penggunaan aplikasi ini mempercepat proses, menghilangkan penggunaan kertas, mengurangi tahapan pemindahan data antar tangan, dan memastikan keamanan data nasabah.

Sebelum adanya digitalisasi, nasabah harus datang ke cabang untuk membuka rekening baru dan mengisi formulir fisik yang kemudian diberikan kepada customer service atau teller, yang selanjutnya data tersebut diinput ke sistem dan hal itu perlu memakan waktu lebih banyak.

Saut juga membantah bahwa kehadiran super app seperti Byond by BSI akan menggantikan kehadiran kantor cabang.

Pasalnya, ada beberapa layanan yang memang dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah melalui aplikasi, seperti pembukaan rekening, transfer, dan transaksi perbankan sehari-hari. Namun, di sisi lain untuk layanan yang lebih kompleks, seperti pembelian bancassurance, membuat interaksi tatap muka tetap diperlukan.

“Jadi, kita akan shifting, peran teman-teman di cabang ini untuk menjual produk-produk yang sophisticated, yang nilainya lebih tinggi lagi. Jadi, yang simple, volume besar itu ke digital. Sementara, yang sophisticated marginnya tinggi itu ke cabang,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan banyak perusahaan industri financial technology atau fintech harus gulung tikar karena tidak mampu memenuhi tantangan permodalan.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Djoko Kurnijanto menjelaskan ada empat tantangan terbesar yang harus dihadapi industri fintech saat ini.

Tantangan pertama adalah keberlanjutan bisnis fintech. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan dua aspek utama yakni tata kelola perusahaan dan faktor permodalan.

"Banyak sekali perusahaan fintech berhenti di tengah jalan karena kurangnya tata kelola yang baik atau dari segi permodalan. Atau karena kurang menarik bagi investor untuk bisa menanamkan dananya untuk bisnis ini," kata Djoko saat Pre-Event Media Gathering The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024, di OJK Menara Radius Prawiro (MRP) Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Senin, (4/10/2024).

Djoko mengatakan pada akhir 2023 tercatat penurunan investasi di industri fintech Tanah Air. Namun, dari survei yang dilakukan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyebutkan pada tahun ini beberapa perusahaan fintech menyatakan rencananya menggaet investasi lebih besar.

"Ada presentasenya, bahwa perushaan-perusahaan fintech sekarang sudah mulai meningaktkan penggalangan dananya dari investor, apakah itu dari joint venture atau tempat lain," kata Djoko.

Tantangan kedua yang dihadapi industri fintech adalah SDM. Djoko mengatakan hal ini berkaitan dengan talenta-talenta pelaku usaha di sektor fintech.

Kemudian tantangan ketiga menurut Djoko adalah terkait kemitraan dan kolaborasi. Menurutnya, ekosistem bisnis fintech perlu terus diperluas untuk dapat menjangkau semua lini transaksi keuangan.

"Tantangan keempat adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan regulasi yang memadahi. Kenapa ini penting, karena industri ini tidak lepas dari adanya invoasi yang terus berjalan. Karena inovasi itu datangnya pasti lebih dahulu dibanding regulasinya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi melihat keterkaitan fenomena turunnya outstanding lender atau pemberi dana perorangan kepada industri P2P lending dengan kepercayaan masyarakat yang turun untuk menempatkan dananya di industri ini.

Data OJK mencatat outstanding pinjaman perorangan per Agustus 2024 sebesar Rp5,24 triliun dengan jumlah rekening yang mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 483,1% dibanding Januari 2024.

Meski jumlah rekening tumbuh, outstanding tersebut mengalami kontraksi 14,23% year to date (ytd) dibandingkan dengan Rp6,10 triliun pada Januari 2024.

Tak cuma lender perorangan, outstanding dari industri keuangan nonbank (IKNB) juga turun 23,84% ytd menjadi Rp1,46 triliun dengan jumlah rekening yang juga turun 6,25%. Selain itu, outstanding dari industri koperasi juga turun 29,5% ytd menjadi Rp152,43 miliar yang diikuti penurunan jumlah rekening 7,7%.

"Dari segi lender ini, kejadian banyaknya utang yang tidak dikembalikan membuat kepercayaan turun. Bahkan saya sering kali meneriakkan agar tidak investasi di pinjol karena risikonya besar di mana uang kita bisa amblas," kata Heru kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Kepercayaan masyarakat menempatkan dananya untuk dipinjamkan ke P2P lending ini menurutnya tak lepas dari kondisi industri. Total dari Januari-Oktober 2024 sudah ada empat P2P lending dicabut izinnya oleh OJK. Plus, selama Oktober 2024 OJK telah memberikan sanksi administratif kepada 19 penyelenggara P2P lending.

Heru menyinggung penyeleggara P2P lending yang izinnya dicabut OJK bulan lalu. "Seperti kasus yang terjadi di Investree di mana uang investor tidak bisa dikembalikan, sehingga pasti jumlah lendernya akan berkurang," kata Heru.

Heru melihat peningkatan jumlah borrower atau peminjam di P2P lending dibarengi dengan peningkatan gagal bayar. Hal tersebut semakin menantang ketika banyak outstanding pinjaman yang dipakai untuk kegiatan konsumtif.

Apalagi, masalah lainnya yang Heru soroti adalah keterkaitan judi online (judol) yang berkaitan dengan pinjaman online yang umumnya ilegal.

"Dengan kondisi itu P2P lending harus selektif memberikan pinjaman dan memberi kepercayaan ada investor lender. Kemudian dalam memberikan pinjaman harus selektif, tidak semua orang bisa mengembalikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap langkah untuk menjaga keberlanjutan industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tengah kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending yang dinilai lebih memudahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman memastikan regulator masih menaruh perhatian pada industri tersebut.

Dia menyebut saat ini OJK sedang memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Di dalam RPOJK [rancangan peraturan OJK] ini akan diatur antara lain mengenai pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala usaha kecil, menengah, atau besar dengan kriteria tertentu,“ kata Agusman dalam dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/11/2024).

Tidak hanya sampai disitu, Agusman mengatakan RPOJK tersebut akan memuat mengenai pengaturan kesehatan LKM dengan aspek-aspek tertentu. Serta beberapa ketentuan lainnya yang akan dicantumkan untuk penguatan tata kelola LKM.

Selain itu, lanjut Agusman, OJK juga sedang menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan dan penguatan LKM, yang juga tentunya merupakan turunan dari UU P2SK. Peta jalan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan sesuai amanah UU P2SK.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat aset industri LKM meningkat sebesar 9,73% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp1,64 triliun per Agustus 2024. Pada Agustus 2023, aset industri LKM mencapai senilai Rp1 triliun.

Sementara dari sisi pembiayaan mencapai Rp1,03 triliun, meningkat 2,80% yoy. Sementara pada Agustus 2023 pembiayaan industri LKM mencapai Rp1,5 triliun.