Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat, terkait pembahasan target terbaru rupiah untuk 2025.

Dalam Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengasumsikan rupiah di angka Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS).

Gubernur BI Perry Warjiyo enggan menyampaikan proyeksinya terkait kondisi rupiah untuk tahun depan. Namun, rencananya, Bank Indonesia akan memberikan sejumlah pandangan soal rupiah kepada DPR pada pekan depan.

"Itu tentu saja hak prerogatif pemerintah dan Banggar [Badan Anggaran DPR] untuk bagaimana menggunakan pandangan-pandangan. Untuk pembahasan yang akan datang tunggu tanggal 27 [Agustus 2024] ya, itu jadwalnya ada Banggar,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (21/8/2024).

Juni lalu, saat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025, Perry memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2025 akan menguat.

BI melihat rupiah akan mencapai rata-rata pada rentang Rp15.300 hingga Rp15.700 per dolar AS pada 2025. Artinya, terdapat pandangan bahwa rupiah akan menguat dari posisi saat ini.

"Kalau yang dulu, adalah rata-rata Rp15.300 sampai dengan Rp15.700. Itu waktu pembahasan di Banggar maupun Komisi XI yang dulu," jelasnya.

Pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 menuliskan nilai tukar rupiah tahun 2025 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp16.100 per Dolar AS.

Melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, harapannya semakin efektif, sehingga cadangan devisa semakin kuat, kecukupan likuiditas valas di dalam negeri terjaga, dan risiko volatilitas nilai tukar rupiah juga dapat lebih ditekan.

Untuk diketahui, peraturan tersebut mewajibkan eksportir menyimpan minimal 30 persen dari DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Adapun, per sepanjang bulan ini hingga 20 Agustus 2024, BI mencatat penguatan rupiah sebesar 5,34%. Rupiah tercatat bergerak di rentang Rp15.424—16.325 per dolar AS, dengan rata-rata sebulan terakhir di level Rp15.987 per dolar AS.

Kinerja rupiah itu lebih tinggi dibandingkan apresiasi mata uang regional seperti Baht Thailand, Yen Jepang, Peso Filipina, dan Won Korea, yang hanya sebesar 4,22%, 3,25%, 3,20%, dan 3,04%. Dengan perkembangan tersebut, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, tingkat depresiasi rupiah lebih kecil dari depresiasi Rupee India, Peso Filipina, dan Won Korea.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Tri Pakarta memperkuat bisnis di ranah digital melalui kerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan sejumlah perusahaan pialang asuransi yang didukung teknologi (insurtech).

G.C. Koen Yulianto, Direktur Utama Tri Pakarta menyatakan bahwa dalam perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-46 hari ini (21/8/2024), pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan BNI. Layanan ini mencakup penyediaan asuransi melalui platform pinjaman online (pinjol) serta proteksi atas pemberian fasilitas kredit produktif oleh BNI kepada salah satu koperasi BUMN yang juga bergerak di bidang teknologi.

"Aliansi strategis ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan dan berkelanjutan," ujar Koen Yulianto di Kantor Pusat Tri Pakarta, Rabu (21/8/2024).

Selain aliansi strategis dengan BNI, perseroan juga memperkuat pemasaran digital dengan menggandeng insurtech PT Pialang Asuransi Indotekno (FUSE) dan PT Mitra Ibisnis Terapan (Premiro).

Koen menjelaskan bahwa langkah ekspansi ini terus dilakukan untuk mencapai target perusahaan menjadi lebih besar. Menurutnya, meskipun target tahunan telah tercapai, pihaknya tetap berupaya untuk mencapai premi yang lebih tinggi.

"Tri Pakarta ingin terus meningkatkan kinerja. Per Juli, premi sudah mencapai Rp993,44 miliar, yang berarti sudah 132% dari RKAP. Kami menargetkan hingga akhir tahun mencapai Rp1,7 triliun," katanya.

Asmorohadi, Direktur Utama Dana Pensiun BNI yang juga merupakan pemegang saham utama Tri Pakarta, dalam kesempatan yang sama, berharap perusahaan dapat tumbuh lebih besar.

"Menjadi nomor satu dalam segmen bisnisnya, pemegang saham optimistis target ini akan tercapai dalam 1-2 tahun ke depan," ujarnya.

Dengan capaian Tri Pakarta yang lebih tinggi, ia berharap perseroan dapat meningkatkan kontribusinya kepada Dana Pensiun dalam bentuk dividen.

"Harapannya, Tri Pakarta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk mendorong kesejahteraan kita semua," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) kembali memutuskan untuk mempertahankan BI Rate atau suku bunga acuan pada level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 20 dan 21 Agustus 2024.

Ekonom Senior dan Associate Faculty LPPI Ryan Kiryanto mengatakan menilai keputusan BI tersebut tepat, taktis, dan berhati-hati, dalam rangka menjaga stabilitas moneter.

"Ini terutama mempertahankan posisi rupiah agar lebih berdaya tahan terhadap dolar AS dan melanjutkan penguatan rupiah sesuai dengan fundamentalnya," katanya, Rabu (21/8/2024).

Menurut Ryan, pelaku pasar dan pebisnis, serta perbankan tidak akan terkejut dan bisa memahami keputusan BI tersebut.

Hal itu dikarenakan penguatan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini lebih disebabkan oleh faktor sentimen global, oleh depresiasi dolar AS terhadap mata uang kuat lainnya.

Selain itu, di dalam negeri, adanya ketidakpastian dari aspek politik di masa transisi pemerintahan pada Oktober dan menjelang Pilkada serentak pada November mendatang.

Indikator makroekonomi dalam negeri juga menunjukkan tren yang melemah, tercermin dari PMI manufaktur Juli yang turun ke 49,3, kuantitas pengangguran yang naik, indeks kepercayaan konsumen dan pebisnis yang turun, meskipun masih di atas ambang batas, serta deflasi yang tercatat selama 3 bulan beruntun.

Ryan menambahkan, bank-bank sentral di seluruh dunia, termasuk BI, juga sedang menanti sikap The Fed pada September mendatang yang diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25-50 basis poin.

Oleh karena itu, dia berpendapat BI memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuan pada September atau Oktober, dengan syarat inflasi terkendali dan nilai tukar rupiah terjaga stabil.

"Apalagi jika sampai September/Oktober nanti tetap terpantau melemahnya beberapa indikator ekonomi domestik, juga bisa menjadi dasar pertimbangan berikutnya yang mendorong BI untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% untuk mengakselerasi perekonomian nasional," kata dia.

Untuk diketahui, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa kebijakan mempertahankan BI-Rate pada level 6,25% konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability.

"Yaitu untuk penguatan lebih lanjut stabilisasi nilai tukar rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025," kata dia.

Di sisi lain, kata Perry, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. atau Bank Banten (BEKS) buka suara terkait isu prospek saham perusahaan sekaligus menepis rumor delisting di tengah harga saham perseroan kini tinggal Rp25 pada perdagangan Rabu (21/8/2024).

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami mengatakan saat ini pihaknya terus meyakinkan pasar tentang prospek bank milik pemerintah daerah tersebut. Langkah yang diambil mulai dari perubahan status Bank Banten (BEKS) dari anak usaha BUMD menjadi BUMD Perseroda. Dari sisi keuangan juga terus dilakukan perbaikan.

“Kemudian hubungan kita dengan yang lain, kita proses Kelompok Usaha Bank [KUB]. [Lalu] sekarang [ada] perpindahan Rekening Kas Umum Daerah [RKUD] ke Bank Banten, ya mudah-mudahan itu juga akan ada pengaruhnya,” ujarnya, Selasa (21/8/2024)

Bank Banten sejak diambilalih dari Grup Recapital berkutat pada kerugian dan kekurangan modal. Pada 2020, perusahaan kemudian melakukan reverse stock atau menggabungkan saham 1;10. Dengan aksi ini, saham Bank Banten diperdagangkan pada level Rp500 per lembar. Aksi itu kemudian diikuti dengan rights issue dengan harga pelaksanaan Rp76. Setelahnya harga saham Bank Banten terus longsor.

Soal KUB sendiri, seperti diberitakan sebelumnya, Bank Banten sedang menjalani serangkaian proses untuk menjadi anggota KUB Bank Jatim (BJTM). Adapun, kata Busthami prosesnya terus berjalan baik dan kini sudah dalam tahap due diligence dengan target rampung sebelum akhir tahun.

Ke depan, Busthami pun optimistis harga saham BEKS dapat naik seiring dengan perbaikan dan peningkatan kinerja fundamental perseroan.

“InsyaAllah, kalau kita saja bisa bikin dari dia tidur sampai bangun [kinerja keuangan rugi menjadi mulai untung], kenapa kayak gitu [saham naik] enggak bisa, tergantung bagaimana kita memperbaiki dan meningkatkan segala sesuatu. Ya kan kalau stakeholder itu bicara soal trust.Trust salah satunya adalah bukti. Buktinya berupa pertumbuhan,” paparnya.

Sementara itu, dilihat dari laporan keuangan, BEKS melaporkan membukukan labaRp27,29 miliar per Desember 2023.

Sedangkan untuk semester I/2024, laba perseroan menjadi Rp3,56 miliar. Meski turun dari kondisi ini, secara tahunan atau dibanding kinerja Juni 2024, perseroan berada dalam kinerja yang lebih baik. Pasalnya semester I/2023, Bank Banten mengalami rugi -Rp24,10 miliar.

Laba Bank Banten sendiri ditopang dari pemulihan kerugian dan penurunan nilai. Pos ini menyumbang kas Rp45,35 miliar dibanding periode sebelumnya Rp8,8 miliar. Perusahaan juga memangkas beban administrasi dan umum dari Rp106,16 miliar pada Juni 2023 menjadi Rp63,75 miliar.

Pemulihan dan penghematan ini membantu menjaga kinerja laba perseroan karena pendapatan bunga hanya naik tipis menjadi Rp229,72 miliar dari sebelumnya Rp222,41 miliar. Sedangkan beban bunga naik lebih tinggi menjadi Rp147,08 miliar dari Rp127,34 miliar.

Per 31 Juli 2024, pemegang saham pengendali BEKS adalah Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki 66,11% atau 34,28 miliar saham. Sedangkan kepemilikan publik atas saham BEKS sebesar 33,89% atau setara dengan 17,58 miliar saham.

Langkah Bank Banten Penuhi Modal

Bank Banten kini tengah dikejar tenggat untuk memenuhi aturan modal jika tidak ingin turun kelas menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan batas 31 Desember 2024 agar BPD seperti Bank Banten untuk memiliki modal inti tier I minimal Rp3 triliun.

Aturan modal ini akan lebih longgar jika Bank Banten membentuk holding bayangan atau Kelompok Usaha Bank (KUB). Sejak tahun lalu, BEKS terus berupaya mencari induk KUB setelah pemegang saham menunjukkan keengganannya menyuntikkan modal tambahan sejauh ini. Negosiasi terdekat, BEKS membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim). Dengan KUB, syarat modal Bank Umum tinggal Rp1 triliun.

Lainnya, perubahan status menjadi BUMD untuk mengerek kepercayaan pasar dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Banten pada 23 Februari 2024. Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk., yang disahkan akhir tahun lalu oleh Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar. Dengan perubahan ini, Pemerintah Provinsi Banten mengambil alih kepemilikan Bank Banten dari PT Banten Global Development.

Per Juni 2024, Bank Banten melaporkan total ekuitas sebesar Rp1,66 triliun, yang masih jauh dari persyaratan ekuitas namun cukup untuk KUB. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Bank Banten dihadapkan pada tekanan untuk memperkuat modal dalam waktu yang terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan realisasi total pemanfaatan insentif makroprudensial oleh bank. Adapun, kebijakan guyuran likuiditas bank sentral ini terjaga baik. Tecermin dari pertumbuhan kredit bank yang berada pada level 12,4% per Juli 2024.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan saat ini terdapat 124 bank yang menerima insentif likuiditas makroprudensial dengan total nilai Rp255 triliun atau 3,42% dari 4% maksimum likuiditas yang diberikan BI.

“4% dari Dana Pihak Ketiga [DPK], jadi realisasi 3,42%,” ujarnya dalam konferensi pers, RDG BI pada Rabu (21/8/2024).

Terkait kelompok bank yang paling memanfaatkan insentif ini adalah Bank BUMN dengan total realisasi 3,8% dari 4%. Adapun, nilainya sebesar Rp117 triliun.

Kemudian, posisi kedua adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar 3,25% dengan jumlah Rp24 triliun. Disusul oleh bank swasta nasional sebanyak 73 bank dengan angka Rp109 triliun.

Terakhir, Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) dengan total 7 bank dengan penyerapan insentif hanya sebesar Rp3,69 triliun.

“Ke depan tentu saja kami terus mendorong ini dan mengevaluasi. Apabila ada penyesuaian terutama sektor yang didorong,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan insentif likuiditas memang menjadi kebijakan makroprudensial yang ditempuh BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun, caranya dengan mendorong bank-bank menyalurkan kredit pendorong ekonomi.

“Makanya setiap enam bulan kami review, kemarin sektor pendorong ekonomi, hilirisasi tidak hanya minerba, tapi hilirisasi pertanian, perkebunan, peternakan. Kami juga mendorong sektor perumahan sektor untuk pariwisata UMKM, mikro,” ucap Perry.

Sementara itu, sambungnya, sejumlah sektor BI melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, termasuk sektor perumahan, di mana dari BI memberikan insentif makroprudensial, lalu dari Kemenkeu memberikan insentif fiskal.

Ke depan, kata Perry, sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong sektor yang padat karya, BI akan terus mengkaji insentif likuiditas, salah satunya ke sektor yang menciptakan lapangan kerja.

“Bagi bank-bank yang menyalurkan ke sektor itu kami akan berikan insentif likuiditas, tapi itu kami akan review pada waktunya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Perry melaporkan kemungkinan total insentif mencapai Rp280 triliun hingga akhir 2024.

Tambahan likuiditas ini dimaksudkan bagi bank yang menyalurkan ke sejumlah sektor-sektor prioritas, mulai dari hilirisasi minerba, hilirisasi pertanian, perkebunan, pariwisata, perumahan, UMKM hingga hijau.

Lebih rinci, sejak Maret 2024 nilai insentif yang telah digelontorkan kepada bank mencapai Rp165 triliun. Kemudian, angka ini naik mencapai Rp255,8 triliun pada Juni 2024.

Adapun, insentif ini telah dikucurkan oleh semua kelompok bank pada periode Di mana, Bank BUMN mendapat tambahan insentif sebesar Rp36,4 triliun. Dari yang semula Rp82 triliun, kini per Juni 2024 mencapai Rp118,4 triliun.

Selanjutnya, bank swasta nasional mendapat tambahan insentif sebesar Rp44,1 triliun, dari semula Rp64,8 triliun per Maret 2024 menjadi Rp108,9 triliun per Juni 2024.

Lalu, BPD mendapat tambahan insentif sebesar Rp9 triliun dari semula Rp15,9 triliun menjadi Rp24,9 triliun. Terakhir, KCBA yang mendapat kucuran likuiditas sebesar Rp1,3 triliun, dari per Maret Rp2,3 triliun menjadi Rp3,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri konsisten mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan aktif memberikan penyaluran pembiayaan ke segmen UMKM. Bank bersandi saham BMRI ini melihat UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang.

Sampai dengan akhir Juni 2024, portofolio kredit UMKM Bank Mandiri telah mencapai Rp 127 triliun. Penyaluran kredit tersebut juga diikuti rasio non performing loan (NPL) yang terjaga di level 1,5%.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyatakan segmen UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan itu, pihaknya senantiasa untuk membantu mempercepat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, khususnya para pelaku UMKM yang belum terlayani secara optimal oleh perbankan konvensional.
“Kami meyakini, dengan menyediakan akses keuangan (access to finance) yang lebih mudah dan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, Bank Mandiri dapat membantu para pelaku UMKM untuk mencapai potensi maksimal, yang akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” ujar Teuku Ali pada Rabu, (21/8).

Teuku Ali menambahkan, dalam mendorong penyaluran kredit, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan memperkuat sistem mitigasi risiko melalui monitoring dan menganalisa risiko pasar serta profil masing-masing debitur. Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga berfokus pada program edukasi keuangan bagi pelaku UMKM agar lebih siap dalam menghadapi dinamika bisnis yang ada, sehingga dapat mengurangi risiko di masa mendatang.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri terus berinovasi dalam menawarkan produk dan layanan yang relevan bagi UMKM, seperti platform digital Kopra by Mandiri dan super app Livin’ by Mandiri yang memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi UMKM.

“Di sisi lain, Bank Mandiri juga menerapkan strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop sesuai strategi kewilayahan dengan mengoptimalkan kolaborasi menggarap value chain nasabah wholesale Bank Mandiri,” tambahnya.

Lanjutnya, perseroan juga mengoptimalisasikan digitalisasi tenaga sales Bank Mandiri guna memberikan percepatan layanan kepada calon debitur dan perluasan akses kredit. Hal ini dilakukan melalui program referral diikuti dengan edukasi layanan dan transaksi keuangan melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri) yang terdapat di ekosistem bisnis pelaku UMKM.

Selain itu, Bank Mandiri juga mengedepankan pendekatan personal dan dukungan langsung kepada nasabah UMKM melalui jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan begitu, Bank Mandiri optimis dapat memberikan nilai tambah dan mempertahankan kepercayaan nasabah, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan alasan jajaran gubernur bank sentral memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga acuan di 6,25% pada Agustus 2024.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 20—21 Agustus 2024 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI Rate di 6,25%, lalu suku bunga Deposit Facility 5,50%, dan suku bunga Lending Facility 7,00%.

Keputusan untuk mempertahankan suku bunga acuan itu dinilai konsisten dengan kebijakan moneter BI, terutama untuk mendukung penguatan rupiah.

"Keputusan ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan lebih lanjut stabilisasi nilai tukar rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (21/8/2024).

Penguatan nilai tukar rupiah juga dinilai tidak lepas dari peran bauran kebijakan moneter BI. Hal itu mendukung kenaikan aliran masuk modal asing, juga karena meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

Nilai tukar Rupiah pada Agustus 2024 (hingga 20 Agustus 2024) menguat menjadi Rp15.430 per dolar AS atau menguat 5,34% dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2024. Penguatan itu lebih tinggi dibandingkan apresiasi mata uang regional seperti Baht Thailand (4,22%), Yen Jepang (3,25%), Peso Filipina (3,20%), dan Won Korea (3,04%).

"Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan masih akan cenderung menguat sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen kebijakan Bank Indonesia,"

Namun demikian, penguatan rupiah itu belum cukup menjadi alasan BI untuk menurunkan suku bunga acuan pada Agustus 2024.

Apa yang ditunggu lagi oleh bank sentral? Menurut Perry, pihaknya masih tetap akan melihat ruang terbuka bagi penurunan BI Rate pada kuartal IV/2024.

"Saya ulang lagi, masih konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sementara untuk kuartal III/2024 fokus kami untuk penguatan lebih lanjut stabilisasi nilai tukar rupiah," tegasnya.

Menurut Perry, preferensi utama BI adalah pandangan bahwa secara fundamental rupiah masih akan cenderung menguat. Lalu, terus masuknya investasi portofolio, yang semula SRBI, sekarang lebih banyak SBN dan saham juga menjadi pertimbangan besar.

Perry juga menjelaskan bahwa kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.​

Bisnis.com, JAKARTA – Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) alias CIMB Niaga Syariah mengungkapkan proyeksi kinerja pada semester II/2024.

Direktur Syariah CIMB Niaga Pandji Pratama Djajanegara berharap bahwa capaian CIMB Niaga Syariah pada periode sekarang dapat lebih baik ketimbang paruh pertama.

“Yang lebih penting adalah pencapaian pada 2024 akan dapat lebih baik dibandingkan dengan pencapaian pada 2023,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (21/8/2024).

Lebih lanjut, dia lantas mengungkapkan beberapa faktor yang akan mempengaruhi kinerja pihaknya hingga akhir tahun nanti.

Hal pertama yang digarisbawahi adalah transisi pemerintahan dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju era pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pandji melihat bahwasanya transisi pemerintahan ke periode berikutnya akan berjalan baik, sehingga turut mempengaruhi optimisme pelaku bisnis.

Berikutnya, CIMB Niaga Syariah menilai bahwa potensi penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) ini juga akan menjadi angin segar bagi dunia usaha, tak terkecuali perbankan.

Selain itu, dia juga memberikan bocoran terkait kelanjutan rencana spin off UUS Cimb Niaga Syariah menjadi bank umum syariah (BUS).

“Koreksi akan terdapat pada persiapan UUS spin off pada 2026, sehingga kami pun juga harus membagi fokus kami dengan konsolidasi persiapan untuk spin off,” pungkas Pandji.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan perseroan memang merencanakan spin off UUS agar menjadi bank umum syariah (BUS) karena sudah memenuhi ketentuan dari OJK.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50% dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin off. Adapun, CIMB Niaga Syariah telah membukukan aset mencapai Rp64,59 triliun pada kuartal I/2024.

Saat ini, spin off CIMB Niaga Syariah sedang dalam proses persiapan. CIMB Niaga pun telah berkonsultasi dengan OJK serta regulator terkait lainnya dalam menjalankan spin off.

Sementara, proses spin off akan dimulai pada tahun depan. Lani mengatakan dalam proses spin off CIMB Niaga Syariah itu, perusahaan membuka opsi adanya aksi korporasi. "Saat ini kami memang persiapkan spin off organic terlebih dahulu. Akan tetapi, terbuka kemungkinan untuk aksi korporasi jika sesuai," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (12/6/2024).

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) telah membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik secara konsolidasi sebesar Rp3,41 triliun pada Semester I/2024 lalu.

Angka tersebut tumbuh 5,38% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan nilai Rp3,23 triliun.

Berdasarkan publikasi di Harian Bisnis Indonesia pada Selasa (30/7/2024), CIMB Niaga mencatatkan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) Rp6,66 triliun dari Rp6,83 triliun. Adapun, margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank menjadi 4,21% dari 4,61%.

Seiring dengan pertumbuhan laba, pendapatan lainnya pun naik signifikan mencapai 72,62% yoy dari semula Rp249,24 miliar menjadi Rp430,24 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perbankan pada Juli 2024 tetap memadai tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tercatat tinggi sebesar 25,56%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan tercatat tinggi sebesar 26,09% sehingga dapat menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

“Sementara itu, risiko kredit bermasalah perbankan [Non-Performing Loan/NPL] pada Juli 2024 terjaga rendah, sebesar 2,26% [bruto] dan 0,78% [neto],” ujarnya dalam RDG BI, Rabu (21/8/2024).

Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stress test perbankan terkini.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, sebelumnya OJK melaporkan terjadi kondisi tekanan likuiditas di perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi, DPK perbankan memang masih tumbuh. Namun, pertumbuhan DPK perbankan masih lebih rendah dibandingkan kredit.

Saat kredit tumbuh 12,36% yoy pada kuartal II/2024, DPK tumbuh 8,45% yoy. Artinya, terdapat kesenjangan atau gap antara pertumbuhan kredit dan DPK.

"Gap antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan bank melakukan penjualan surat berharga dan mengurangi alat likuid. Hal ini juga menyebabkan likuiditas perbankan mengalami tekanan," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024).

Menurutnya, terjadi penurunan rasio likuiditas bank, meskipun masih jauh di atas threshold dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perbankan pada Juli 2024 tetap memadai tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tercatat tinggi sebesar 25,56%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan tercatat tinggi sebesar 26,09% sehingga dapat menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

“Sementara itu, risiko kredit bermasalah perbankan [Non-Performing Loan/NPL] pada Juli 2024 terjaga rendah, sebesar 2,26% [bruto] dan 0,78% [neto],” ujarnya dalam RDG BI, Rabu (21/8/2024).

Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stress test perbankan terkini.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, sebelumnya OJK melaporkan terjadi kondisi tekanan likuiditas di perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi, DPK perbankan memang masih tumbuh. Namun, pertumbuhan DPK perbankan masih lebih rendah dibandingkan kredit.

Saat kredit tumbuh 12,36% yoy pada kuartal II/2024, DPK tumbuh 8,45% yoy. Artinya, terdapat kesenjangan atau gap antara pertumbuhan kredit dan DPK.

"Gap antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan bank melakukan penjualan surat berharga dan mengurangi alat likuid. Hal ini juga menyebabkan likuiditas perbankan mengalami tekanan," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024).

Menurutnya, terjadi penurunan rasio likuiditas bank, meskipun masih jauh di atas threshold dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kreditperbankan pada Juli 2024 12,4% sebesar secara tahunan (year on year/yoy).

Sebagai informasi, Gubernur BI Perry Warjiyo melaporkan pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2024 sebesar 12,36% secara tahunan.

“Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga [DPK] Juli 2024 yang kuat sebesar 7% yoy, berlanjutnya strategi realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia,” ujarnya dalam RDG BI, Rabu (21/8/2024).

Untuk memperkuat pendanaan, perbankan juga mengoptimalkan sumber pendanaan non DPK, yaitu melalui penerbitan surat berharga dan pinjaman.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh permintaan dari korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang masih kuat dan kemampuan bayar yang tetap kuat.

Sementara itu, permintaan kredit dari rumah tangga juga terjaga stabil, terutama dari kredit pemilikan rupiah (KPR), secara sektoral pertumbuhan kredit yang tinggi pada mayoritas sektor ekonomi, terutama pada sektor industri listrik, gas, dan air dan sektor pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, yang masing-masing tumbuh sebesar 15,2% (yoy), 11,6% (yoy), dan 10,98% (yoy) pada Juli 2024.

Pembiayaan syariah tumbuh tinggi sebesar 11,75% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 5,1% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan berada pada batas atas kisaran 10-12%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) telah menyalurkan kredit ke sektor manufaktur dengan nilai Rp177,37 triliun hingga Juni 2024.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyebut bahwa besaran penyaluran kredit tersebut tumbuh 15,66% dibandingkan tahun sebelumnya alias secara year on year (YoY).

“Penyaluran kredit manufaktur tersebut paling banyak kami salurkan ke sub sektor industri makanan dan minuman, industri dan perdagangan besar logam, industri pupuk dan obat hama, industri pulp & paper, dan industri kimia,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Dia menilai, sektor hilirisasi atau pengolahan memiliki prospek bisnis yang positif pada masa mendatang. Oleh karena itu, Ali menyebut bahwa Bank Mandiri terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung hilirisasi industri nasional melalui berbagai inisiatif strategis.

Selain dengan penyaluran kredit yang berfokus pada sektor manufaktur, perseroan berupaya meningkatkan dominasi di bisnis nasabah principal (wholesale) dan tumbuh berdasarkan pendekatan ecosystem driven growth serta sektor unggulan di berbagai wilayah.

"Kami optimis bahwa dengan strategi ini, kami dapat mencapai pertumbuhan kredit [bankwide konsolidasi] pada kisaran 16%-18% hingga akhir tahun, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas kredit pada level yang optimal," tandas Ali.

Berdasarkan catatan Bisnis, Bank Mandiri membukukan realisasi laba bersih secara konsolidasi tumbuh 5,23% YoY menjadi Rp26,6 triliun pada semester I/2024.

Pertumbuhan laba tersebut diikuti dengan penyaluran kredit konsolidasi yang mencapai Rp1.532 triliun pada enam bulan pertama 2024, tumbuh 20,5% secara YoY

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan pertumbuhan kredit yang melebihi rata-rata industri perbankan ini tidak lepas dari stabilitas dan perkembangan ekonomi Indonesia, terlepas dari dinamika ekonomi global. Rerata kredit industri perbankan tumbuh sebesar 12,36% YoY per Juni 2024.

"Untuk mendorong pertumbuhan kredit, Bank Mandiri berfokus pada perluasan ekosistem dan optimalisasi potensi di setiap wilayah, guna mencapai hasil maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nasabah," jelasnya dalam Paparan Kinerja Bank Mandiri Kuartal II/2024, Rabu (31/7/2024).