JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk ( TPIA ) melaporkan tingkat likuiditas yang kokoh hingga akhir kuartal III-2024 untuk mendukung kinerja operasional ke depan dengan total kas dan setara kas mencapai USD1,2 miliar.

Berdasarkan laporan perusahaan per 30 September 2024, TPIA mencatatkan liquidity pool yang kuat sebesar USD2,3 miliar terdiri dari USD1,2 miliar dalam bentuk kas dan setara kas serta USD800 juta dalam bentuk surat berharga dan Available Committed Revolving Credit Facilities sebesar USD300 juta.

"Chandra Asri juga memperkuat komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui akuisisi SECP yang keuntungannya diproyeksikan sebesar USD8 miliar hingga USD10 miliar," ujar Direktur Chandra Asri, Suryandi, dikutip Jumat (1/11/2024).

Meskipun penyesuaian ini berdampak sementara pada kapasitas operasional, upaya tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas keseluruhan secara jangka panjang. Dengan demikian, hal tersebut akan menguntungkan daya saing Perseroan di pasar.

"Dengan mengoptimalkan proses dan meningkatkan fasilitas selama periode pemeliharaan ini, Chandra Asri secara strategis memposisikan diri untuk mencapai ketahanan operasional yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik di masa depan," tutur Suryandi.

Jakarta -

Manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) akan mengumumkan kinerja keuangan Q3-2024 pada Rabu 30 Oktober pekan ini. Jelang rilis kinerja ini, saham GOTO kembali masuk dalam daftar saham yang bisa diperdagangkan melalui sesi pra-pembukaan (pre-opening) di Pasar Reguler.

Saham GOTO bersanding dengan 44 saham lainnya yang dimasukkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam daftar saham paling likuid ini. Sesi pre-opening ini pertama kali dibuka lagi oleh BEI sejak 7 September 2020 setelah sempat ditiadakan akibat dampak pandemi.

Adapun daftar total 45 saham ini terungkap dalam pengumuman BEI yang diteken Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari dan PH Kepala Divisi Riset BEI, Heidy Ruswita Sari pada 25 Oktober 2024.

Pra-pembukaan adalah sesi awal waktu perdagangan di Pasar Reguler di setiap Hari Bursa yang bisa digunakan Anggota Bursa (sekuritas) untuk memasukkan penawaran jual-beli saham, sehingga memungkinkan pembentukan harga pembukaan atas saham itu berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak (call auction). Jam pre-opening antara 08.45-08.59 dan pre-closing 15.50-16.00 WIB.

"Dengan merujuk pada Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan berdasarkan hasil evaluasi atas daftar saham yang digunakan dalam penghitungan Indeks LQ45, berikut daftar saham yang dapat diperdagangkan di sesi pra-pembukaan mulai 1 November 2024 sampai 31 Januari 2025," tulis pengumuman BEI.

Mengacu data BEI, sepekan terakhir (21-25 Oktober), saham GOTO berada di urutan pertama saham dengan volume perdagangan terbanyak di BEI yakni 23,46 miliar saham atau porsinya mencapai 17,18% dari total saham yang di-trading-kan di bursa.

Selanjutnya, urutan kedua ada saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sebanyak 10,81 miliar saham atau 7,91% dari total saham yang diperdagangkan. Sementara itu, dari sisi nilai transaksi, saham GOTO masuk urutan ke-8 terbesar yakni Rp1,66 triliun, teratas ditempati saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp4,69 triliun.

Dalam keterangan resminya, manajemen GOTO menyatakan akan merilis laporan keuangan per September 2024 atau periode 9 bulan (Q3) pada 30 Oktober mendatang.

Menurut Analis BRI Danareksa Sekuritas, Niko Margaronis, GOTO berpotensi mencatatkan pertumbuhan EBITDA di kuartal III-2024 yang didorong oleh segmen On-Demand Services (ODS) dan segmen Financial Technology (FinTech) lewat GoTo Financial.

Selanjutnya, menurut Niko, tingkat penerimaan (take rate) ODS tetap solid, dan penyaluran pinjaman naik 20% secara kuartalan, dengan take rate meningkat sebesar 10-15 basis poin (bps).

"Biaya variabel yang stabil akan mendorong pertumbuhan marjin kontribusi yang tinggi hingga belasan persen dan memposisikan GOTO untuk mencapai EBITDA yang positif di kuartal III-2024 dan pemulihan yang kuat dari kerugian semester I-2024 di tengah recurring costs yang flat," tulis Niko dalam laporan riset yang dirilis pada Selasa 15 Oktober 2024.

Indeks LQ45

Selain itu, BEI juga melakukan evaluasi mayor untuk Indeks LQ45. Indeks LQ45 adalah indeks acuan yang berisi 45 saham dengan kriteria, salah satunya masuk dalam 60 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di BEI dalam 12 bulan terakhir. Kriteria lain yakni likuiditas perdagangan yang tinggi, kondisi fundamental perusahaan, dan prospek pertumbuhan bisnis.

Ada dua saham yang baru masuk yakni Adaro Minerals Indonesia (ADMR) dan Summarecon Agung (SMRA) menggantikan dua saham yang dicoret yakni Gudang Garam (GGRM) dan Harum Energy (HRUM).

Daftar 45 Saham Terbaru Indeks LQ45 dan Bisa Diperdagangkan di Sesi Pra-Opening

1. ACES, Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.
2. ADMR, Adaro Minerals Indonesia Tbk. (Baru)
3. ADRO, Adaro Energy Indonesia Tbk.
4. AKRA, AKR Corporindo Tbk.
5. AMMN, Amman Mineral Internasional Tbk.
6. AMRT, Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
7. ANTM, Aneka Tambang Tbk.
8. ARTO, Bank Jago Tbk.
9. ASII, Astra International Tbk.
10. BBCA, Bank Central Asia Tbk.
11. BBNI, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
12. BBRI, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
13. BBTN, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
14. BMRI, Bank Mandiri (Persero) Tbk.
15. BRIS, Bank Syariah Indonesia Tbk.
16. BRPT, Barito Pacific Tbk.
17. BUKA, Bukalapak.com Tbk.
18. CPIN, Charoen Pokphand Indonesia Tbk
19. ESSA, ESSA Industries Indonesia Tbk.
20. EXCL, XL Axiata Tbk.
21. GOTO, GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
22. ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
23. INCO, Vale Indonesia Tbk.
24. INDF, Indofood Sukses Makmur Tbk.
25. INKP, Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
26. INTP, Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
27. ISAT, Indosat Tbk.
28. ITMG, Indo Tambangraya Megah Tbk.
29. JSMR, Jasa Marga (Persero) Tbk.
30. KLBF, Kalbe Farma Tbk.
31. MAPI, Mitra Adiperkasa Tbk.
32. MBMA, Merdeka Battery Materials Tbk.
33. MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk.
34. MEDC, Medco Energi Internasional Tbk.
35. MTEL, Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
36. PGAS, Perusahaan Gas Negara Tbk.
37. PGEO, Pertamina Geothermal Energy Tbk.
38. PTBA, Bukit Asam Tbk.
39. SIDO, Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
40. SMGR, Semen Indonesia (Persero) Tbk.
41. SMRA Summarecon Agung Tbk. (Baru)
42. TLKM, Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
43. TOWR, Sarana Menara Nusantara Tbk.
44. UNTR, United Tractors Tbk.
45. UNVR, Unilever Indonesia Tbk.

Lebih lanjut, daftar Indeks LQ45 ini juga akan efektif berlaku pada 1 November hingga 31 Januari 2025. Dari indeks ini, ada beberapa saham dengan bobot cukup besar terhadap indeks setelah dilakukan evaluasi di antaranya saham Bank Central Asia (BBCA) 15%, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) 15%, Bank Mandiri (BMRI) 13,01%, Telkom (TLKM) 6,98%, Astra International (ASII) 4,29%, GoTo Gojek (GOTO) 3,51%, dan Sumber Alfaria Trijaya (AMRT) 3,18%.

Menurut ulasan MNC Sekuritas salah satu faktor penting bagi trader dalam menentukan saham incaran adalah likuiditas saham.

"Saham yang likuid artinya saham yang aktif diperdagangkan, ditandai dengan selalu adanya antrian order. Minat pasar terhadap suatu saham akan tercermin dari frekuensi dan volume perdagangan," tulis MNC Sekuritas dalam situs resminya.

(prf/ega)

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah perbank­an meng­­him­­pun dana masyarakat mulai me­­­napaki jalan ter­­­jal sejak akhir ku­­­ar­­tal II/2024. Pada awal tahun ini, kinerja ak­­­ti­­vi­­­tas menghimpun dana pi­­­hak ketiga (DPK) sempat mem­­­berikan asa dengan tumbuh 5,80% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Pencapaian itu meningkat ketimbang Desember 2023 yang tum­­buh 3,8% YoY. Setelah per­­­tumbuhan DPK mencapai level tertinggi 8,63% YoY pada Mei 2024, perbankan mulai agak kesulitan da­­­­lam mendapatkan dana ma­­­syarakat.

Kondisi itu terlihat dari perolehan DPK yang hing­­ga Agustus 2024 tumbuh melambat menjadi hanya 7% YoY. Tabungan dan de­­­posito yang mengerek ke ba­­wah pertumbuhan DPK dengan tumbuh masing-ma­­­sing 6,14% dan 5,37% YoY.

Narasi likuiditas perbankan mengetat akhirnya mengemukan. Selain alasan pertum­­­buhan DPK yang terus merosot, justifikasi likuiditas yang mengetat juga berasal dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan DPK kian mahal.

Sebagai gambaran, pada akhir 2023 biaya bunga mencapai 2,46% dari DPK, tetapi hingga Agus­­tus 2024 biaya dana merangkak naik menjadi 2,88%. Kenaikan biaya dana itu lantas dituding menjadi salah satu penyebab pertumbuhan pendapatan bunga bersih menyusut, dan berujung pada pertumbuhan laba perbankan yang lebih rendah ketimbang tahun lalu.

Sementara pada sisi lain, bagian DPK yang disalurkan dalam bentuk kredit atau di­­­kenal dengan rasio loan to deposit ratio (LDR) juga meningkat, dari 83,83% pada Desember 2023 menjadi 86,80% pada Agustus 2024. Kenaikan LDR membuat tidak banyak dana yang dialokasikan ke alat likuid. Lalu, apakah kondisi likuiditas bank memang demikian suram?

Sejatinya kondisi likuiditas perbankan tidak seburuk itu dan masih cukup longgar. Memang pertumbuhan DPK terus menurun dan bahkan berada di bawah pertumbuhan kredit, tetapi kesediaan alat likuid masih cukup be­­­sar.

Ini ditandai dari porsi alat likuid yang bisa digunakan untuk memenuhi penarikan DPK (AL/DPK) masih cukup tinggi. Data Bank In­­­do­­nesia menunjukkan rasio AL/DPK tercatat 24,66% pada Agustus 2024. Angka itu jauh di atas ambang batas sebesar 10%. Secara nominal, jumlah alat likuid cukup tinggi mencapai Rp2.100 triliun.

Apabila ditelisik lebih da­­­lam, alat likuid perbankan cu­­­kup banyak dialokasikan dalam surat berharga negara (SBN). Bahkan ada sebagian dana idle ditanamkan dalam instrumen operasi moneter Bank Indonesia yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Tidak kurang dari Rp500 triliun dana perbankan di­­belikan SRBI.

Dana di SRBI tersebut me­­rupakan likuiditas perbankan yang tersimpan di Bank Indonesia yang seolah-olah mencerminkan adanya kontraksi. Namun, kebijakan mengeluarkan SRBI itu ti­­­dak sepenuhnya kontraksi. Pasalnya, perbankan dapat dengan mudah mencairkan SRBI dengan cara repo, misalnya.

Repo merupakan transaksi menjual surat berharga dengan janji untuk di­­­beli kembali pada jangka waktu tertentu. Bank juga bisa menjual kembali SRBI secara putus (outright) di pasar keuangan. Berbeda halnya dengan kebijakan Bank Indonesia yang menarik li­­­kui­­ditas perbankan melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM). Dana di GWM tidak bisa ditarik oleh bank.

Sementara itu, peningkatan rasio LDR menjadi 86,80% pada Agustus 2024 masih ter­­­kendali. Porsi tersebut di­­­nilai masih aman karena secara historis LDR perbankan jarang sekali melampaui 90%. Terlebih, dana untuk sumber penyaluran kredit tidak hanya dari DPK, tetapi juga berasal dari utang luar negeri, penerbitan surat berharga, atau pinjaman dari pihak lain.

Kondisi likuiditas yang masih cukup longgar juga tidak lepas dari kebijakan Bank Indonesia. Sejak beberapa tahun belakangan ini, Bank Indonesia memang cukup rajin mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan likuiditas.

Terakhir, Kebijakan Likuiditas Ma­­­kro­­­prudensial (KLM) yang diluncurkan sejak pertengahan tahun lalu. KLM tersebut memberikan insentif likui­­di­­­tas ke perbankan dalam ben­­tuk pelonggaran GWM. Berdasarkan data Bank In­­­do­­­nesia, otoritas moneter telah mengucurkan likuiditas sebanyak Rp256,5 triliun hingga Agustus 2024.

Ke depan, likuiditas akan kian longgar sejalan renca­­­na Bank Indonesia yang akan merefokus KLM. Li­­­kuiditas akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Dengan refokus tersebut, insentif KLM tidak hanya untuk mengguyur likuiditas, tetapi juga untuk meningkatkan penyaluran kredit, terutama untuk mendorong penciptaan kerja (job creation), termasuk UMKM, ultra mikro dan kredit hijau.

Selain itu, kebijakan Bank Indonesia mulai mengarah pada pelonggaran moneter. Sebagaimana diketahui bah­­­wa Bank Indonesia telah me­­­nurunkan suku bunga acu­­­an sebanyak 25 basis poin menjadi 6% pada September 2024 dan mempertahankan­­­nya pada Oktober 2024. Ke­­­bi­­­­jakan penurunan BI Rate menciptakan keseimbangan antara pro stability dengan pro growth.

Pelonggaran moneter tersebut juga melegakan perbankan sehingga tensi likuiditas menurun. Perbankan pun dapat segera menurunkan suku bunga simpanan sehingga biaya dana menjadi berkurang. Dan pada akhirnya pertumbuhan DPK kembali menanjak.

Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemutihan utang para pelaku usaha atau pengusaha. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki penyaluran kredit bank ke pengusaha, termasuk petani, nelayan hingga UMKM.

Nantinya, Perpres tersebut akan menghapus hak tagih oleh bank kepada peminjam yang utangnya dihapusbukukan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, rencana Presiden untuk menghapus utang 6 juta pelaku UMKM termasuk petani dan nelayan, melalui kebijakan pemutihan utang memiliki beberapa dampak potensial yang signifikan terhadap ekonomi, perbankan, dan sektor keuangan.

Dengan penghapusan utang, UMKM, petani, dan nelayan akan mendapatkan kelonggaran likuiditas karena mereka tidak lagi terbebani oleh kewajiban pembayaran utang.

"Ini dapat meningkatkan daya beli mereka dan memberikan modal tambahan untuk investasi atau pengembangan usaha. UMKM yang diuntungkan oleh penghapusan utang dapat lebih percaya diri dalam menjalankan usaha dan berpotensi untuk mengembangkan bisnis mereka," kata Josua kepada kumparan, Minggu (27/10).

Hal ini juga bisa berdampak positif pada ketahanan ekonomi lokal, terutama di sektor-sektor padat karya seperti pertanian dan perikanan.

Meskipun demikian, terdapat potensi risiko moral hazard, di mana pelaku usaha UMKM merasa bahwa penghapusan utang dapat terjadi kembali di masa depan, sehingga meminimalkan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan mereka.

Josua mengatakan, ini bisa menimbulkan tantangan bagi stabilitas kredit di masa mendatang. Dengan penghapusan utang, UMKM yang terbebas dari beban kredit masa lalu mungkin akan tertarik untuk kembali mengakses layanan perbankan, baik untuk kebutuhan pembiayaan baru.

"Bank memiliki appetite untuk menawarkan produk pinjaman atau kredit baru kepada pelaku usaha yang telah direstrukturisasi. Dengan kondisi keuangan yang lebih stabil, mereka dapat menjadi target potensial untuk berbagai jenis kredit usaha, termasuk kredit usaha rakyat (KUR), pinjaman modal kerja, atau kredit investasi," ucap Josua.

Meskipun penghapusan utang akan mengurangi beban UMKM, Josua menilai bahwa bank perlu berhati-hati dalam menilai risiko pemberian kredit baru, terutama karena beberapa UMKM yang utangnya dihapus mungkin telah menunjukkan kinerja finansial yang kurang baik di masa lalu.

"Secara keseluruhan, kebijakan pemutihan utang ini berpotensi mendorong pemulihan risk appetite perbankan terhadap segmen bisnis UMKM, namun dengan tetap memperhatikan manajemen risiko yang hati-hati dalam memberikan pinjaman baru," kata Josua.

"Literasi keuangan dan pendampingan kepada UMKM juga penting untuk memastikan mereka dapat mengelola usaha mereka secara lebih efisien dan bertanggung jawab setelah pemutihan utang," tuturnya.

BRI Tunggu Perpres Penghapusan Utang UMKM

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk buka suara terkait dengan rencana pemerintah tersebut. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan perusahaan akan menunggu penerbitan peraturan presiden (Perpres) terkait hapus tagih pelaku usaha.

"BRI akan menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden terkait dengan pemutihan utang atau hapus tagih pelaku usaha. Perlu diketahui di industri pembiayaan terkait dengan pengelolaan kredit bermasalah, di antaranya dilakukan melalui hapus buku dan hapus tagih," kata Supari kepada kumparan, Minggu (27/10).

Supari menjelaskan, hapus buku merupakan penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank seperti kategori macet dan sudah dicadangkan 100 persen

"Hapus buku tidak menghilangkan kewajiban debitur membayar pinjaman, sehingga penagihan tetap dilakukan," ujarnya.

Sedangkan hapus tagih merupakan penghapusan kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku, sehingga pinjaman tidak ditagih kembali. Kebijakan hapus tagih dilakukan pada kondisi dan persyaratan tertentu, misalnya nasabah yang terkena bencana alam nasional seperti tsunami Aceh tahun 2004 dan telah diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Kebijakan hapus tagih telah tertuang pada UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), namun implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan yang antara lain untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih.

"Kami yakin kebijakan maupun peraturan pelaksanaan yang akan diterbitkan telah mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait," kata Supari.

"BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan akan terus mendorong kemajuan UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," ujarnya.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh stabil pada September 2024. Posisi M2 pada September 2024 tercatat sebesar Rp9.044,9 triliun atau tumbuh sebesar 7,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,3% (yoy).

"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 6,9% (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,3% (yoy)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Ramdan menjelaskan perkembangan M2 pada September 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat. Penyaluran kredit pada September 2024 tumbuh sebesar 10,4% (yoy), tetap tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,9% (yoy).

Dia menjelaskan, kredit tersebut yang diberikan hanya dalam bentuk Pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan bukan penduduk.

Sementara, aktiva luar negeri bersih terkontraksi sebesar 0,3% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 1,1% (yoy) pada Agustus 2024. Sementara itu, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 12,3% (yoy), setelah tumbuh 12,5% (yoy) pada Agustus 2024.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kondisi kinerja perbankan Tanah Air masih terjaga di tengah ketidakpastian dan gejolak geopolitik global. Hal ini disampaikan usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga berkat adanya kelonggaran kebijakan moneter di tingkat internasional yang didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang positif.

Lebih lanjut, ia mengatakan kinerja industri perbankan Indonesia per Agustus 2024 tetap terjaga stabil, didukung dengan tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan yang tinggi sebesar 26,78%.

"Kinerja industri perbankan domestik terjaga baik didukung oleh tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio per Agustus 2024 yang tetap kuat sebesar 26,78%. Kinerja intermediasi tumbuh positif dengan kredit perbankan yang mencatatkan double digit growth yaitu 11,4% year on year menjadi Rp 7.508 triliun," kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya capaian kinerja kredit perbankan dalam negeri ini didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,08%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,83%, dan kredit modal kerja 10,75%.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga disebut tumbuh menjadi 7,01% yoy atau sebesar Rp 8.650 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 10,06% yoy.

Mahendra juga mengungkap, dari sisi likuiditas perbankan pada Agustus 2024 terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,92% dan 25,37%, masih jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

"Risiko kredit perbankan juga tetap terjaga dengan rasio NPL nett dan NPL gross tetap rendah di bawah ambang batas masing-masing tercatat sebesar 0,78% dan 2,26%," jelasnya.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan memperluas kebijakan pemberian insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya mulai 1 Januari 2025. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penyaluran kredit ke sektor-sektor tersebut.

Deputi Gubernur BI Juda Agung melaporkan bahwa per September 2024 penyaluran kredit perbankan tumbuh 10,85% yoy.

Adapun, pertumbuhan yang moncer ini ditopang oleh sejumlah sektor, meliputi pertambangan sebesar 26,7%, listrik, gas, dan air (LGA) 15,9% kemudian pengangkutan, telekomunikasi dan sebagainya mencapai 17,5%; dan jasa dunia usaha 16%.

“Jadi, driver dari pertumbuhan kredit hingga bulan September itu lebih banyak memang sektor-sektor yang bersifat padat modal atau capital intensive seperti pertambangan dan sebagainya,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Sebagaimana diketahui, saat ini bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Dengan demikian, insentif yang sudah banyak diberikan kepada sektor-sektor padat modal, kini membuat BI akan memprioritaskan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang bersifat padat karya atau labor intensive untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.

Pasalnya, sektor padat karya untuk saat ini masih mencatatkan pertumbuhan yang mini, seperti pertanian yang tumbuh terbatas 7,4%, industri pengolahan yang salah satu yang terbesar juga hanya mencapai 7,22%, dan perdagangan hanya tumbuh 8,4%. “Jadi, ini memang kita menggeser kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja,” ucapnya.

Pada saat yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa kebijakan ini akan menciptakan siklus positif.

Dimulai dari peningkatan penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja, yang kemudian mendorong pertumbuhan sektor tersebut dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Selanjutnya, dengan bertambahnya lapangan kerja, pendapatan masyarakat akan meningkat, diikuti oleh peningkatan konsumsi, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Ini insya Allah kita akan kebut nih dalam bulan ini, bulan depan, supaya bisa efektif kita implementasikan per 1 Januari 2025,” tandas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) buka suara terkait keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mengalihkan insentif Kredit Likuiditas Mandiri (KLM) kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor padat karya mulai 2025.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan hal ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pemulihan pascapandemi.

“Dengan fokus pada sektor padat karya, diharapkan akan terjadi peningkatan aliran kredit yang dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya kepada Bisnis pada Jumat (18/10/2024).

Menurutnya, ini penting demi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% tentunya harus ada peningkatan penciptaan lapangan kerja.

Sebelumnya, Bank Indonesia membeberkan alasan mengalihkan kebijakan pemberian insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya.

Hal ini dilatarbelakangi oleh penyaluran kredit perbankan yang tumbuh 10,85% yoy per September 2024. Adapun, pertumbuhan yang moncer ini ditopang oleh sejumlah sektor, meliputi pertambangan sebesar 26,7%, listrik, gas dan air (LGA) 15,9% kemudian pengangkutan, telekomunikasi dan sebagainya mencapai 17,5%; dan jasa dunia usaha 16%.

“Jadi driver dari pertumbuhan kredit hingga bulan September itu lebih banyak memang sektor-sektor yang bersifat padat modal atau capital intensive seperti pertambangan dan sebagainya,” ujar Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Sebagaimana diketahui, saat ini bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Dengan demikian, insentif yang sudah banyak diberikan kepada sektor-sektor padat modal, kini membuat BI akan memprioritaskan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang bersifat padat karya atau labor intensive untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.

Pasalnya, sektor padat karya untuk saat ini masih mencatatkan pertumbuhan yang mini, seperti pertanian yang tumbuh terbatas 7,4%, industri pengolahan yang salah satu yang terbesar juga hanya mencapai 7,22%, dan perdagangan hanya tumbuh 8,4%.

“Jadi ini memang kita menggeser kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja,” ucapnya.

Pada saat yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa kebijakan ini akan menciptakan siklus positif. Dimulai dari peningkatan penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja, yang kemudian mendorong pertumbuhan sektor tersebut dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Selanjutnya, dengan bertambahnya lapangan kerja, pendapatan masyarakat akan meningkat, diikuti oleh peningkatan konsumsi, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Ini InsyaAllah kita akan kebut nih dalam bulan ini, bulan depan, supaya bisa efektif kita implementasikan per 1 Januari 2025,” tandas Perry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa tingkat suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit perbankan mengalami kenaikan pada September 2024.

Kenaikan ini terjadi meskipun BI telah menurunkan tingkat suku bunga acuan BI-Rate sebesar 0,25 persen menjadi 6 persen pada bulan yang sama.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan, suku bunga deposito 1 bulan mencapai 4,75 persen dan suku bunga kredit mencapai 9,24 persen pada September 2024.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, di mana suku bunga deposito 1 bulan tercatat 4,73 persen dan suku bunga kredit 9,21 persen pada Agustus 2024.

"(Suku bunga perbankan) relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Head of Research LPPI, Trioksa Siahaan, menjelaskan bahwa dalam menentukan suku bunga deposito dan kredit, perbankan tidak hanya mempertimbangkan faktor suku bunga acuan bank sentral.

Ia menyebutkan adanya faktor lain yang berperan, seperti biaya dana, likuiditas, dan kebijakan manajemen bank itu sendiri.

Menurut Trioksa, faktor utama yang mempengaruhi perbankan dalam menyesuaikan tingkat suku bunga acuannya saat ini adalah tingkat likuiditas, yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana.

"Saat ini, bank dihadapkan pada faktor likuiditas yang perlu dijaga," ujar Trioksa kepada Kompas.com.

Berdasarkan data BI, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tercatat sedikit membaik menjadi 25,40 persen pada September 2024, dari 25,37 persen pada bulan sebelumnya.

Namun Trioksa menekankan, perbankan masih perlu mempertahankan tingkat likuiditas, sehingga tidak dapat menyesuaikan bunga simpanan dalam waktu dekat, meskipun ada kebijakan penurunan suku bunga acuan.

"Itu menurut saya yang membuat adanya kenaikan bunga di tengah kebijakan penurunan suku bunga," ungkap Trioksa.

Sebagai informasi, untuk menjaga likuiditas, bank biasanya menetapkan tingkat suku bunga simpanan yang lebih tinggi, agar nasabah tertarik untuk menempatkan dananya di bank.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengumumkan perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kini memasuki tahap III. Dalam tahap ini, terdapat pergeseran fokus pada sektor-sektor prioritas.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada tahap pertama kebijakan ini bersifat countercyclical. Saat itu, BI memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, seperti korporasi dengan luka memar (scaring effect).

Kemudian, pada tahap kedua yang berjalan hingga Oktober 2024, insentif sendiri telah diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti hilirisasi, perumahan, UMKM, ekonomi kreatif bahkan sektor hijau yang terus menjadi prioritas.

“Nah, ke depan bagaimana? Kami akan geser sektor-sektornya yang menciptakan lapangan kerja,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Perry menjelaskan bahwa peningkatan lapangan kerja diharapkan dapat mendorong kenaikan upah dan pendapatan masyarakat, yang akan meningkatkan belanja masyarakat, sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Disebutkan, saat ini pihaknya tengah dalam proses finalisasi dan kebijakan baru tersebut yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

Dirinya menuturkan insentif likuiditas tersebut akan diberikan kepada bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, yang memiliki kontribusi besar terhadap lapangan kerja, dengan pangsa tenaga kerja mencapai 50%. Sektor-sektor tersebut meliputi perdagangan, baik besar maupun eceran, pertanian, serta industri pengolahan yang padat karya.

Selain itu, insentif likuiditas juga akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini karena sektor-sektor tersebut berkontribusi terhadap 20% dari total lapangan kerja.

“Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat. Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor itu kami berikan insentif likuiditas,” tandasnya.

Adapun hingga minggu kedua Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,7 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bank Indonesia (BI) mencatat telah menyalurkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp 256,5 triliun hingga Minggu kedua Oktober 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan nilai tersebut disalurkan kepada kelompok bank BUMN senilai Rp 119 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Rp 110,2 triliun, Bank Perekonomian Daerah (BPD) Rp 24,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) Rp 2,6 triliun.

"Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu hilirisasi minerba dan pangan, UMKM, sektor otomotif, perdagangan dan listrik, gas dan air, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Perry dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Rabu (16/10).

Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi KLM. Ke depan, penguatan KLM dilakukan untuk mendorong peningkatan kredit atau pembiayaan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat.

"Termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan Ultra Mikro (UMi) serta sektor hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian," ujar Perry.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun (Dapen) BCA mencatat bahwa kondisi tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI) secara industri tengah mengalami tekanan.

Untuk itu, Direktur Utama Dapen BCA, Budi Sutrisno, menuturkan, pihaknya melakukan sejumlah strategi untuk meningkatkan ROI, diantaranya melakukan investasi dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas serta keseimbangan antara aset jangka panjang dan menengah.

Selain itu, dia menuturkan bahwa Dapen BCA juga selalu mengelola likuiditas guna memastikan adanya aset yang cukup likuid untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat secara berkala.

“Hal ini dilakukan dengan mempertahankan alokasi pada instrumen pasar uang atau instrumen jangka pendek yang memiliki likuiditas tingga dan risiko rendah,” kata dia kepada KONTAN, Selasa (15/10).

Menurutnya, dengan mematiskan likuiditas yang memadai, dana pensiun dapat terus memenuhi kewajiban tanpa harus menjual aset jangka panjang pada waktu yang tidak menguntungkan.

Selanjutnya, dia menyebutkan bahwa Dapen BCA juga melakukan strategi lain untuk meningkatkan ROI dengan alokasi investasi ke obligasi (pemerintah atau korporasi) jangka menengah yang memberikan imbal hasil stabil.

“Yang mana akan memberikan keseimbangan antara likuiditas dan pertumbuhan nilai aset dan dapat mendukung stabilitas ROI,” imbuhnya.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan ROI dalam jangka panjang, Budi mengatakan bahwa Dapen BCA memiliki eksposur pada aset jangka panjang seperti properti, penyertaan langsung, atau ekuitas dengan fundamental yang kuat, di mana dapat memberikan penghasilan sewa, deviden dan potensi apresiasi nilai aset.

Menurutnya, alokasi aset jangka panjang tersebut juga perlu disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan jangka panjang dana pensiun.

Selain itu, Dapen BCA juga berhati-hati dalam mengatur proporsi aset likuid dan non-likuid.

“Pengelolaan yang hati-hati antara aset likuid dan non-likuid ini akan membantu meningkatkan ROI secara keseluruhan, sekaligus memastikan kemampuan dana pensiun untuk terus memenuhi kewajibannya kepada para peserta," ungkapnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ROI dana pensiun pada Agustus 2024 berada di posisi 4,62%. Angka ini membaik dibanding 4,07% pada Juli 2024 maupun 4,56% pada Agustus 2023.

Kendati begitu, OJK mencatat ROI dana pensiun dari 2019 hingga November 2023 merosot tajam berturut-turut yakni 8,51% pada 2019, lalu 8,66% pada 2020, 6,06% pada 2021, 5,55% pada 2022, dan menjadi 6,53% pada Desember 2023.