Bisnis.com, JAKARTA - Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing, diproyeksikan akan menghemat beban gaji hingga miliaran dolar AS, imbas pemutusan kerja (PHK terhadap sekitar 17.000 karyawan atau setara 10% dari tenaga kerja global.

CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan, pemangkasan 17.000 tenaga kerja itu mencakup berbagai level, mulai dari eksekutif, manajer, hingga karyawan.

"Memulihkan perusahaan kami membutuhkan keputusan yang sulit dan kami harus membuat perubahan struktural untuk memastikan kami dapat tetap kompetitif dan memberikan layanan kepada pelanggan kami dalam jangka panjang," jelas Ortberg mengutip Bloomberg, Senin (14/10/2024).

Adapun, langkah ini dilakukan karena perusahaan terus mengalami kerugian akibat aksi mogok kerja yang telah berlangsung lebih dari 1 bulan. Aksi mogok ini juga menyebabkan penundaan pengiriman pertama pesawat Boeing 777X selama 1 tahun dan kerugian sebesar US$5 miliar pada kuartal III/2024.

Institusi Keuangan AS Jefferies mengatakan, dengan PHK sekitar 17.000 karyawan itu, Boeing diproyeksikan akan menghemat beban gaji hingga US$1,7 miliar atau sekitar Rp26,35 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).

"Dengan asumsi gaji tahunan rata-rata US$100.000, pemutusan hubungan kerja ini dapat memberikan penghematan sekitar US$1,7 miliar dalam pendapatan sebelum bunga dan pajak," ujar Analis Jefferies, Sheila Kahyaoglu.

Adapun, Boeing yang dijadwalkan merilis kinerja kuartal III/2024 pada 23 Oktober mendatang menyatakan dalam rilis terpisah bahwa mereka memperkirakan pendapatan sebesar US$17,8 miliar, kerugian per saham sebesar US$9,97, dan arus kas operasional negatif yang lebih baik dari perkiraan sebesar US$1,3 miliar.

Para analis rata-rata memperkirakan Boeing akan menghasilkan arus kas operasional kuartalan negatif US$3,8 miliar, menurut data LSEG.

Di lain sisi, Lembaga Pemeringkat S&P memperkirakan pemogokan ini merugikan Boeing sebesar US$1 miliar per bulan dan perusahaan ini berisiko kehilangan peringkat kredit layak investasi.

Ortberg juga mengatakan bahwa Boeing telah mengabarkan pelanggan bahwa pengiriman pertama 777X akan dilakukan pada 2026 karena adanya tantangan dalam pengembangan, jeda uji coba penerbangan, dan penghentian pekerjaan.

Boeing telah menghadapi masalah dengan sertifikasi 777X yang secara signifikan menunda peluncuran pesawat tersebut.

“Meskipun bisnis kami menghadapi tantangan jangka pendek, kami membuat keputusan strategis yang penting untuk masa depan kami dan memiliki pandangan yang jelas tentang pekerjaan yang harus kami lakukan untuk memulihkan perusahaan kami,” pungkas Ortberg.

Bisnis.com, JAKARTA – Entitas usaha milik Franky Oesman Widjaja yakni Sinar Mas Land menyambut rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang hendak membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pembelian properti.

Vice President of Commercial National Sinar Mas Land Christine N. Tanjungan menjelaskan bahwa komitmen pemerintah melanjutkan pemberian insentif pada sektor perumahan itu bakal berdampak baik positif bagi pasar real estate Indonesia.

Pasalnya, jika pemerintah Prabowo benar-benar merealisasikan pembebasan BPHTB dan PPN maka potongan pajak yang bakal dirasakan masyarakat bisa mencapai 16% dari total nilai pembelian rumah. Perinciannya, pemangkasan BPHTB sebesar 5% dan PPN 11%.

“Wah, itu bagus sekali [bila ada insentif bebas PPN dan BPHTB] karena begini, dengan adanya free PPN berarti kan masyarakat bisa membeli unit hunian lebih murah,” jelasnya saat ditemui di Apartemen Southgate Tanjung Barat, Senin (14/10/2024).

Christine menambahkan, selama ini konsumen properti jarang mengurus akta jual beli (AJB) lantaran terkendala pengenaan biaya BPHTB mengingat konsumen telah banyak menanggung biaya pembelian hingga pajak.

Jika pembebasan BPHTB dapat berjalan baik, maka hal itu bakal meningkatkan minat pengurusan AJB hingga dapat meningkatkan daya guna dari properti tersebut.

“Biasanya kan terkendala pada saat dia akan AJB. Karena AJB dia harus membayar [BPHTB] sekian persen dari nilai transaksi dan itu biasanya akhirnya mereka tidak mau AJB. Nah, kalau tak mau AJB berarti aset itu tak bisa dimanfaatkan untuk bisnis pengembangan dia. Karena dia kan baru memegang dokumen bukan sertifikat,” tegasnya.

Sebelumnya, rencana penghapusan PPN dan BPHTB pembelian rumah ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo.

Dia menjelaskan, Presiden Prabowo memang berkomitmen untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya lewat memberikan kemudahan kepemilikan hunian.

Atas dasar hal itu, Hashim menyebut bahwa usulan penghapusan BPHTB tersebut telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5% ya ini rekomendasi kita dari pemerntah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Entitas usaha milik konglomerat Franky Oesman Widjaja, Sinar Mas Land, turut menyumbang aset sarana dan prasarana kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupa pembangunan jembatan penyebrangan orang (JPO) yang terintegrasi dengan Stasiun Tanjung Barat.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa komitmen Sinar Mas Grup membangun prasarana berupa JPO itu bakal menambah daftar aset Pemprov di mana hingga akhir tahun ditargetkan masih terdapat empat JPO lain yang bakal diselesaikan.

“Pada sore hari ini aset Pemda DKI bertambah satu, yaitu Southgate Tanjung Barat yakni JPO jembatan penyebrangan orang yang dilaksanakan atau dilakukan oleh rekan-rekan [Sinar Mas Land],” jelasnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Heru menjelaskan, upaya revitalisasi JPO yang dilakukan Sinar Mas Land turut mendukung peningkatan pelayanan transportasi publik. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik khususnya di wilayah Jakarta.

Sejalan dengan hal itu, dia berpesan agar Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dapat segera menyelesaikan proses administrasi dan merumuskan biaya pemeliharaan aset tersebut.

"Tadi saya juga bertanya kalau ada lift berarti di sisi lain kami menambah aset di sisi lain kami harus membiayai. Berarti di 2025 sekarang dalam proses APBD 2025 jangan lupa harus ada uang perawatan rutin," tegasnya.

Di sisi lain, Vice President of Commercial National Sinar Mas Land Christine N. Tanjungan menyebut, pihaknya menghabiskan belanja modal mencapai Rp20 miliar untuk melakukan revitalisasi pembangunan JPO Tanjung Barat tersebut.

Dia menuturkan, panjang JPO yang direvitalisasi tersebut totalnya mencapai 38 meter, di mana terdapat penambahan sarana mulai dari tiang pancang hingga pengadaan CCTV.

“Jadi ada pekerjaan fondasi ya sebelumnya, kemudian tiang pancang dan seterusnya. Kemudian ada pekerjaan finishing sampai kepada MEP [mechanical, electrical and plumbing] sampai juga kepada CCTV ya, jadi untuk capex plus minus lah ya yang dikeluarkan Rp20 miliar,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menanggapi kebijakan baru Kementerian Perindustrian yang menerapkan SNI wajib bagi produk keramik yang beredar di pasar.

Adapun, beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 26/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk ubin keramik secara wajib.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto meyakini SNI wajib merupakan upaya pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan daya saya industri keramik Indonesia dari gempuran produk impor.

"Dengan kehadiran ada SNI wajib ini yang tidak hanya untuk produk lokal, tapi juga terhadap produk impor sehingga ini akan memberikan sebuah kesetaraan kualitas," kata Edy saat ditemui, Senin (14/10/2024).

Menurut Edy, aturan tersebut juga memberikan perlindungan kepada konsumen dengan kualitas keramik dalam negeri. Pihaknya selama ini mengeklaim telah menjaga kualitas produk nasional.

Kendati demikian, pasar dalam negeri selama ini dibanjiri produk impor murah yang diragukan kualitasnya. Kehadiran SNI wajib dapat membuat produk lokal lebih berdaya saing.

"Kami siap untuk melakukan ekspansi-ekspansi baru. Hari ini total kapasitas terpasang untuk sektor industri keramik 675 juta meter persegi per tahun. Hari ini kita hanya mampu running di level 60-65% hari ini," ujarnya.

Namun, Edy menuturkan, saat ini pihaknya masih terhambat aturan bea masuk antidumping (BMAD) yang tak kunjung dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

"Kalau ini dikeluarkan dalam waktu segera, kami yakin bahwa industri keramik akan bisa segera pulih kembali. Kami sudah memiliki planning ini bisa meningkat ke 80% kembali di 2025 dan pada 2026 kita bisa naik kembali ke 90%," pungkasnya.

Padahal, hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang membeberkan bukti praktik dumping keramik asal China sudah dikeluarkan sejak 2 Juli 2024. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait besaran BMAD yang ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan dua perusahaan Jepang, JOGMEC dan JAPEX dalam mempercepat penerapan teknologi carbon capture utilization and storage (CCUS) di Lapangan Sukowati.

Adapun, salah satu programnya dengan injeksi karbon dioksida (CO2) melalui teknologi CO2-EOR sebagai bagian dari CCUS.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menilai implementasi teknologi CCUS dapat mendukung pencapaian target net zero emission dengan secara efektif menyimpan CO2 dan mengurangi polusi atmosfer.

Pada saat yang sama, injeksi CO2 dalam metode enhanced oil recovery (EOR) akan meningkatkan laju ekstraksi minyak yang berkontribusi pada peningkatan produksi migas Pertamina.

Nicke mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan teknologi CCUS dan EOR untuk mengurangi emisi dan menjaga keamanan energi. Proyek CCUS di Lapangan Sukowati, Bojonegoro, Jawa Timur menjadi contoh sekaligus akselerasi pengembangan teknologi di lapangan-lapangan migas lain di Indonesia.

“Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi model bagi inisiatif serupa di masa depan, dan dapat menciptakan efek multiplier yang positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Nicke melalui keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Dia juga mengatakan, proyek ini juga menciptakan peluang investasi. Nicke juga menyebut, secara paralel pihaknya melakukan upaya peningkatan produksi dan juga secara potensial menyimpan CO2 yang besar.

Indonesia, kata dia, dapat menarik investasi dalam proyek-proyek CCUS. Ini terutama dari negara-negara maju, seperti Jepang.

"Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas penyimpanan CO2 tetapi juga mendorong inovasi dalam industri terkait,” terang Nicke.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso berpendapat kerja sama dengan JOGMEC dan JAPEX mempertebal komitmen perusahaan untuk menerapkan teknologi CCUS. Ia menuturkan kerja sama strategis dengan Jepang telah berhasil dilakukan di Lapangan Jatibarang Indramayu dan sekarang dilanjutkan di Lapangan Sukowati, Bojonegoro Jawa Timur.

"Kerja sama ini merupakan komitmen Pertamina dalam dekarbonisasi sekaligus meningkatkan produksi migas nasional,” ujar Fadjar.

Dia menjelaskan, injeksi C02 menggunakan teknologi peralatan yang didesain khusus secara tepat guna untuk melakukan injeksi CO2 dengan volume 100 ton per hari selama 25 hari. Injeksi C02 dilakukan di SKW-26 dengan fase liquid atau gas pada tekanan sumur sebesar 1.000–1.500 psi.

Fadjar menambahkan bahwal injeksi C02 inter-well injection merupakan uji coba tahap kedua setelah injeksi tahap pertama yang dilakukan dengan metode huff and puff di Lapangan Sukowati pada akhir 2023.

“Setelah dilakukan injeksi tahap kedua, Pertamina akan melakukan evaluasi terhadap peningkatan produksi migas untuk nantinya dilakukan penerapan penuh teknologi CCUS dengan CO2-EOR di Lapangan Sukowati serta dilanjutkan di lapangan migas lainnya,” imbuhnya.

Selain di Sukowati, Jawa Timur, Pertamina bersama mitra tengah menerapkan implementasi teknologi CCS/CCUS di berbagai lapangan migas seperti di Sumatra Tengah, Sumatra Selatan, Asri Basin, Jatibarang, Gundih, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pembelian rumah kala menjabat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB itu telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024).

Hashim menjelaskan, wacana penghapusan pajak tersebut dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan RI juga dapat naik.

Dirinya juga mengaku pemerintah tak akan khawatir terkait dengan hilangnya pendapatan pajak negara. Pasalnya, Hashim menjelaskan, kabinet Prabowo telah merumuskan sejumlah strategi baru salah satunya melalui pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.

“Revenue bisa dihitung jangan khawatir, kalau kita hapus 16% ini negara hilang berapa, tapi kita nanti akan dapat pajak dan lain-lain dari kontraktor ini itu dan lain-lainnta,” tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, Asosiasi Realestate Indonesia (REI) menyambut baik usulan tersebut. Pasalnya, hal itu disebut bakal meringankan beban pembeli properti dan diharapkan dapat mendongkrak penjualan properti Tanah Air.

Kendati demikian, Wakil Ketua Umum REI Bambang Eka Jaya menyebut, implementasi itu bakal menghadapi beberapa kendala. Pasalnya, BPHTB sendiri merupakan pungutan pajak daerah dengan demikian perlu diperlukan koordinasi lebih mengenai hal itu.

“Hanya kendalanya, BPHTB adalah pajak daerah sehingga aplikasinya perlu dikoordinasi dengan 38 pemda provinsi se-Indonesia melalui departemen dalam negeri,” tambahnya.

Akan tetapi, bila diimplementasikan pembebasan BPHTB ini memberi angin segar bagi pembeli properti karena mengurangi beban biaya pembeli dalam melakukan transaksi properti.

“Kami berharap juga insentif BPHTB tidak hanya diberikan kepada konsumen primary, tapi juga di berikan untuk pasar secondary, mungkin nilai insentif BPHTB-nya tidak sama besar dengan insentif untuk pasar primary,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyebut Indonesia harus memiliki paling sedikit 4% jumlah wirausaha terhadap angkatan tenaga kerja, untuk bisa masuk ke daftar negara maju, seperti Amerika Serikat (AS).

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah mengatakan bahwa Indonesia saat ini rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 3,35% dengan pertumbuhan wirausaha positif 2,05%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan AS.

“Untuk menjadi negara maju, kita perlu 4% minimum untuk jumlah wirausaha. Karena wirausaha ini yang kami harapkan by design tentunya mereka sudah punya business plan,” ujar Azizah dalam konferensi pers bertajuk 5th Berinovasi untuk Pengembangan dan Penguatan Kewirausahaan Nasional di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dalam hal ini, Azizah menjelaskan bahwa wirausaha ini nantinya bisa mengembangkan usaha sehingga menciptakan ekonomi baru. Dengan begitu, keberadaan wirausaha akan ciptakan lapangan kerja.

Sayangnya, angka wirausaha yang dimiliki Indonesia masih kalah tertinggal dengan negara lain.

“Kalau di AS sudah 12%. Jadi 12% dari populasi angkatan kerja mereka adalah pengusaha atau wirausaha. Artinya, mereka sudah menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, itu yang kami harapkan,” ungkapnya.

Hingga saat ini, Kemenkop UKM mencatat ada sekitar 4,9 juta wirausaha di Indonesia. Adapun untuk mencapai angka 4% menjadi negara maju, maka setidaknya membutuhkan 800.000 wirausaha yang lahir di Tanah Air.

“Saya punya optimisme, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai,” tuturnya.

Di sisi lain, menurut Azizah, semestinya keberadaan wirausaha sudah diciptakan sejak di bangku sekolah.

Meski demikian, dia juga mengakui bahwa rasio kewirausahaan dan jumlah wirausaha mengalami gejolak. Terlebih, saat pandemi Covid-19 menghantam Indonesia berdampak besar pada rasio wirausaha Indonesia pada 2020 silam.

Munculnya Covid di Indonesia pada Maret 2020 memukul keras sektor usaha di Indonesia yang menyebabkan rasio kewirausahaan di Indonesia turun menjadi 2,93%, serta pertumbuhan wirausaha di Indonesia menjadi -7,16%.

“Karena kita tahu memang sifat dari perusahaan ini kalau mereka nggak stable mereka akan tutup, tetapi kalau mereka stable, mereka akan terus,” ujarnya.

Padahal setahun lalu, rasio kewirausahaan di awal kepemimpinan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mampu mencapai 3,21% dengan pertumbuhan wirausaha sebesar positif 1,71%.

Kemudian, rasio kewirausahaan pada akhir 2023 mencapai 3,04% dengan peningkatan signifikan pertumbuhan wirausaha, yaitu positif 9,31%. Lalu pada 2024, pencapaian rasio kewirausahaan di akhir pemerintahan ditargetkan sebesar 3,35% dengan pertumbuhan wirausaha positif 2,05%.

Bisnis.com, JAKARTA - Fasiltas pengolahan asam sulfat pada smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur terbakar pada Senin (14/10/2024) sore ini.

Hal ini dibenarkan oleh VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati. Dia menyebut kebakaran terjadi pada pukul 17.45 WIB.

"Telah terjadi kebakaran di pabrik asam sulfat smelter PTFI di KEK Gresik, pada Senin, 14 Oktober 2024 pukul 17.45 WIB," katanya kepada Bisnis.

Dia menuturkan, tim tanggap darurat PTFI bergerak cepat menangani dan sedang berusaha memadamkan api tersebut. Adapun, penyebab kebakaran belum diketahui.

"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Keselamatan para karyawan merupakan prioritas kami," ucap Katri.

Adapun, smelter Freeport tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (23/9/2024).

Smelter yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur itu diklaim memiliki design single line terbesar di dunia. Fasilitas pemurnian tembaga itu sudah memulai tahap commissioning pada Juni 2024 dan produksi perdana pada Agustus 2024.

Smelter Freeport ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektare di KEK JIIPE tersebut telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp58 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027, sebagai arah pengembangan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan BPD yang resilient, kontributif, dan kompetitif.

Peluncuran Roadmap Penguatan BPD ini dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, serta Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan di Jakarta, Senin.

Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global baik secara geopolitik dan ekonomi, penguatan perekonomian domestik penting untuk terus didorong, terutama menumbuhkan sumber-sumber perekonomian baru di daerah. Perekonomian daerah yang bertumbuh akan menjadi dasar pertumbuhan ekonomi nasional.

“BPD memiliki peran strategis dalam mewujudkan perekonomian daerah yang terus bertumbuh dan berkelanjutan. OJK berkomitmen untuk terus mendorong BPD menjadi regional champion di daerah, salah satunya dengan meluncurkan Roadmap Penguatan BPD,” kata Mahendra.

Menurutnya roadmap ini diharapkan dapat mewujudkan BPD yang memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik, teknologi yang mumpuni, dan mampu menerapkan tata kelola maupun manajemen risiko dalam menjalankan proses bisnisnya.

Sementara itu, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa peluncuran Roadmap Penguatan BPD ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh BPD. OJK akan terus mendorong peningkatan kapasitas, kapabilitas dan daya saing BPD.

“Peluncuran roadmap ini diharapkan dapat menjadi guidelines BPD untuk terus menjadi bank yang kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mendukung program strategis pemerintah daerah dan sumber pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” kata Dian.

Dukungan terhadap pengembangan BPD yang kontributif ke perekonomian daerah juga disampaikan oleh Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk mendorong BPD menjadi bank yang resilient, kompetitif dan kontributif ke perekonomian daerah.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi OJK atas peluncuran Roadmap Pengembangan BPD. Kementerian dalam negeri juga mendorong peran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dari BPD. Kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders juga penting untuk terus dilakukan,” kata Horas.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri juga telah menginstruksikan BPD untuk mendukung program peningkatan inklusi keuangan di daerah seperti berperan aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Roadmap ini merupakan pengkinian dan penyelarasan terhadap program-program penguatan BPD yang telah ada sebelumnya, dengan memperhatikan evaluasi terhadap BPD serta berbagai tantangan dan peluang, agar BPD mampu tumbuh dan bersaing serta lebih berperan dalam perekonomian daerah. Penyusunan Roadmap Penguatan BPD ini juga memperhatikan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2020-2025, Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, dan Destination Statement OJK 2022-2027.

Apresiasi terhadap BPD

Dalam kesempatan ini, Dian Ediana Rae juga menyampaikan apresiasi kepada BPD yang telah melakukan penguatan permodalan melalui pemenuhan modal inti minimum, termasuk dengan bergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB).

“Kepada Bank yang memilih bergabung dalam KUB, terlihat bahwa sinergi positif yang dibangun antar-BPD dalam KUB tidak hanya terbatas pada aktivitas perbankan, namun juga dapat mendorong sinergi ekonomi antar daerah. Skema KUB yang saling menguntungkan di antara BPD, diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi bisnis serta percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”, kata Dian.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa koordinasi antar-BPD perlu lebih diperluas, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, sehingga akan terjalin kerja sama yang saling menguntungkan yang mampu mendukung penguatan perbankan dan perekonomian di masing-masing daerah.

Hingga saat ini, BPD terus membuktikan kemampuannya untuk bertahan dan berkembang dalam industri perbankan nasional. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan selama lima tahun pada total aset, penyaluran kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), yang masing-masing mengalami peningkatan sekitar 8 persen.

Empat Pilar Penguatan BPD 2024-2027

Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD:

1.Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD – Penguatan struktur BPD menjadi prioritas dengan fokus pada tata kelola, manajemen risiko, dan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, OJK menekankan pentingnya upaya untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, sehingga BPD dapat memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing yang lebih baik. Hal ini akan mendukung BPD untuk menjalankan perannya secara optimal melalui peningkatan kapabilitas dalam pengembangan strategi bisnis.

2.Akselerasi Transformasi Digital BPD – Dalam era digitalisasi yang pesat, BPD dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat dari physical economy ke virtual economy. Oleh karena itu, akselerasi transformasi digital menjadi langkah penting bagi BPD. Melalui inovasi berkelanjutan, BPD dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif untuk memenuhi ekspektasi nasabah dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

3.Penguatan Peran BPD dalam Ekonomi Daerah dan Nasional – Sinergi antara BPD dan pemerintah daerah menjadi salah satu keunggulan strategis. Pengembangan BPD harus selaras dengan program-program pemerintah daerah, yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. BPD diharapkan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah, menciptakan wilayah yang kuat dan bersaing.

4.Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan BPD – OJK berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi pengembangan BPD, termasuk mendorong harmonisasi kebijakan antara OJK dan pemerintah daerah. Penguatan pengawasan akan memastikan bahwa isu dan tantangan yang dihadapi BPD dapat diatasi dengan baik melalui komunikasi yang efektif dengan seluruh satuan kerja di OJK.

Roadmap ini merupakan living document yang akan disesuaikan dengan dinamika BPD dan perkembangan industri jasa keuangan, sehingga kebijakan yang diambil tetap relevan dan tepat waktu dalam mendukung ketahanan dan daya saing BPD serta kesinambungan program sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Tiga akademisi asal Amerika Serikat (AS), Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James Robinson, meraih penghargaan Nobel di bidang ekonomi tahun 2024.

Melansir Reuters, Senin (14/10/2024), Royal Swedish Academy of Sciences mengatakan ketiganya meraih penghargaan atas studi mereka mengenai bagaimana lembaga-lembaga terbentuk dan memengaruhi kemakmuran.

Penghargaan yang secara resmi dikenal sebagai Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, merupakan hadiah nobel terakhir yang diberikan tahun ini dan bernilai 11 juta krona atau sekitar US$1,1 juta.

Ketua Komite Penghargaan Ilmu Ekonomi Royal Swedish Academy of Sciences Jakob Svensson mengatakan para pemenang nobel ekonomi menunjukkan pentingnya berbagai institusi masyarakat dalam mengurangi perbedaan besar pendapatan antar negara untuk mengatasi salah satu tantangan terbesar saat ini.

“Masyarakat dengan aturan hukum yang buruk dan institusi-institusi yang mengeksploitasi penduduk tidak akan menghasilkan pertumbuhan atau perubahan ke arah yang lebih baik,” tambah Royal Swedish Academy of Sciences.

Daron Acemoglu dan Simon Johnson bekerja di Massachusetts Institute of Technology, sementara James Robinson bekerja di University of Chicago.

Acemoglu dan Johnson baru-baru ini berkolaborasi dalam sebuah buku yang mensurvei teknologi dari masa ke masa yang menunjukkan bagaimana beberapa kemajuan teknologi lebih baik dalam menciptakan lapangan kerja dan menyebarkan kekayaan daripada yang lain.

Nobel ekonomi ini bukanlah salah satu penghargaan asli untuk ilmu pengetahuan, sastra, dan perdamaian yang diciptakan atas wasiat penemu dinamit dan pengusaha Alfred Nobel dan pertama kali diberikan pada tahun 1901, namun merupakan penghargaan tambahan yang didirikan dan didanai oleh bank sentral Swedia pada tahun 1968.

Pemenang sebelumnya termasuk sejumlah ilmuwan berpengaruh seperti Milton Friedman dan John Nash yang diperankan oleh aktor Russell Crowe dalam film “A Beautiful Mind” pada tahun 2001. Sebelumnya, mantan Ketua Federal Reserve AS Ben Bernanke juga meraih nobel ekonomi tahun 2022.

Tahun lalu, sejarawan ekonomi Harvard, Claudia Goldin, memenangkan penghargaan ini atas karyanya yang menyoroti penyebab ketidaksetaraan upah dan pasar tenaga kerja antara pria dan wanita.

Nobel ekonomi ini telah didominasi oleh akademisi AS sejak awal, sementara para peneliti yang berbasis di AS juga cenderung menyumbang sebagian besar pemenang di bidang-bidang ilmiah yang pemenangnya diumumkan minggu lalu.

Penghargaan nobel tahun 2024 dimulai dengan ilmuwan AS Victor Ambros dan Gary Ruvkun yang memenangkan nobel di bidang kedokteran.

Peraih penghargaan lainnya termasuk Nihon Hidankyo dari Jepang, salah satu organisasi penyintas dari Hiroshima dan Nagasaki yang mengkampanyekan penghapusan senjata nuklir yang mendapatkan penghargaan nobel perdamaian pada Jumat pekan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mendukung wirausaha atau perusahaan rintisan (startup) Indonesia untuk mendunia alias go global, dengan memberikan sejumlah dana untuk jumlah yang tidak disebutkan.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah mengatakan bahwa rancangan menjadi go global ini juga dimuat di dalam peta jalan (roadmap).

“Itu sebabnya tahun 2024 ini roadmap kita mengatakan atau kita rancang bahwa wirausaha atau startup akan go global,” kata Azizah dalam konferensi pers bertajuk 5th Berinovasi untuk Pengembangan dan Penguatan Kewirausahaan Nasional di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Adapun, pemerintah telah memfasilitasi startup go global untuk mempelajari terkait pengembangan startup di empat negara, mulai dari Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Belanda.

“Kenapa kita pilih negara-negara ini? Karena kita tahu mereka punya startup yang cukup kuat, sektornya juga sesuai dengan sektor yang kita kembangkan, dari agribisnis, agrikultur, teknologi, fashion, beauty and health, dan SDGs [Sustainable Development Goals],” ungkapnya.

Menurut Azizah, keempat negara ini unggul terhadap sejumlah sektor ini. Untuk itu, startup Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan hingga Australia.

Di samping itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga ingin memberikan wawasan kepada lembaga inkubator. Sebab, jelas dia, pemerintah juga mengajak go global tidak hanya sebatas startup, melainkan juga lembaga inkubator yang terpilih.

“Harapan kita tentunya dengan kita memiliki program startup go global, diharapkan mereka juga nantinya akan menciptakan produk atau bisnis yang berdaya saing global. Jadi bukan hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar internasional,” jelasnya.

Untuk itu, Azizah menjelaskan bahwa inisiasi ini juga bertujuan untuk menghubungkan startup Indonesia dengan startup asing melalui business matching. Bukan hanya itu, inisiasi ini agar startup mendapatkan pembiayaan atau financial pitching.

“Jadi kita bisa lakukan secara fisik, kita bisa lakukan secara online,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penghargaan nobel bidang ekonomi tahun ini menyalakan lampu sorot pada teori bagaimana jurang pemisah negara kaya dan negara miskin persisten dari waktu ke waktu. Pemenangnya terdiri atas tiga akademisi Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Yale University, Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James Robinson.

Ketiga ekonom melalui risetnya menunjukkan pentingnya lembaga masyarakat bagi kemakmuran suatu negara. Masyarakat dengan aturan hukum yang buruk dan lembaga yang mengeksploitasi penduduk tidak menghasilkan pertumbuhan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Penelitian para peraih penghargaan membantu kita memahami alasannya. Ketiganya akan berbagi penghargaan senilai 11 juta krona (US$1,1 juta).