Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut sektor properti memang dinilai masih memerlukan guyuran insentif guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga.

“Ya seperti juga sektor otomotif, properti masih memerlukan insentif. Salah satunya PPN DTP yang kalau memang benar berlanjut menjadi edisi 3,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Akan tetapi, untuk menambahkan efek yang lebih besar dari penerapan PPN DTP periode tahun ini, pemerintah perlu mempertimbangkan agar insentif PPN DTP pada 2025 dapat juga dirasakan bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Dengan demikian, implementasi PPN DTP diharapkan mampu memberikan efek yang lebih luas khususnya dalam rangka meningkatkan belanja konsumsi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah sempat menyebut bakal memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal resmi dilantik dalam hitungan hari atau tepatnya pada 20 Oktober 2024. Sejumlah program yang dicanangkan kian bergaung, salah satunya yakni mengenai rencana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor properti.

Informasi mengenai penghapusan pajak pembelian rumah itu pertama kali disampaikan oleh sang adik yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB tersebut telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih dan bakal diberlakukan sementara waktu.

JAKARTA, investor.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 44,33 poin (0,59%) ke level 7.524,4 pada penutupan sesi I, Jumat (11/10/2024). Pilarmas Investindo Sekuritas mengatakan, penundaan kenaikan PPN jadi pemicu penguatan IHSG hari ini.

Pilarmas menjelaskan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran kembali menyampaikan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran akan mempertimbangkan untuk menunda kenaikan PPN menjadi 12%. Penundaan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa.

“Ini menunjukkan bahwa penundaan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli rumah tangga dan inflasi, sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global,” tulis Pilarmas dalam risetnya, Jumat (11/10/2024).

Selain itu, lanjut Pilarmas, juga disampaikan bahwa Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16%, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5%.

Sementara itu, lanjut Pilarmas, indeks saham Asia mayoritas menguat karena pasar fokus pada keputusan Bank of Korea (BOK) yang memangkas suku bunganya untuk pertama kalinya dalam empat tahun. BOK memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 3,25%.

Pemangkasan itu dilakukan setelah ekonomi Korea Selatan menyusut sebesar 0,2% kuartal-ke-kuartal pada kuartal II. Ditambah lagi, setelah laju inflasi Korea Selatan menyentuh level terendah dalam lebih dari tiga tahun, yaitu sebesar 1,6% pada September, jauh di bawah target BOK sebesar 2%.

Pemangkasan Suku Bunga

Inflasi tersebut menunjukkan tren stabilisasi yang jelas, sehingga memberikan opsi pemangkasan suku bunga acuan. “Pasar menilai kebijakan BOK tersebut sebagai normalisasi tingkat daya beli masyarakat sebagai upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi,” tambah Pilarmas.

Tidak hanya itu, lanjut Pilarmas, Pasar juga fokus pada agenda konferensi Menteri Keuangan China besok hari waktu setempat. Sebab, pasar menantikan paket stimulus fiskal yang akan dilakukan pemerintah China sebagai upaya meningkatkan perekonomiannya.

Pada sesi pertama hari ini, saham-saham yang mengalami kenaikan terbesar JSPT, ISEA, INPS, PURI, ASRI. Sedangkan saham-saham yang mengalami penurunan terbesar LIVE, IFSH, FLMC, TAYS, NANO.

Pilarmas merekomendasikan saham CTRA untuk perdagangan pada sesi II. “Kami merekomendasikan CTRA buy dengan support dan resistance di level 1.330 -1.470,” tutup Pilarmas.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Konsumen properti yang membeli hunian hingga periode Desember 2024 akan mendapat insentif bebas pajak lewat penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Kebijakan tersebut mengatur pembebasan pajak untuk pembelian rumah tapak maupun hunian vertikal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 120/2023 dan dilanjutkan oleh PMK No.61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah TA 2024.

Dalam beleid tersebut, ditetapkan bahwa konsumen yang membeli rumah pada periode 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024 bakal dibebaskan dari kewajiban pembayaran PPN. Lantas, bagaimana cara untuk mendapatkan PPN DTP?

Berikut perincian syarat hingga manfaat insentif PPN DTP:

1. Manfaat PPN DTP

Insentif PPN DTP diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian yang layak. Seperti namanya, konsumen yang membeli rumah pada periode yang telah ditetapkan akan terbebas 100% dari kewajiban membayar PPN.

Adapun, insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah maksimal senilai Rp5 miliar. Di mana, konsumen akan diberikan 100% dari PPN terutang dari bagian dasar pengenaan pajak maksimal Rp2 miliar.

Singkatnya, pembeli rumah Rp5 miliar bakal mendapat potongan PPN hingga Rp220 juta. Dengan demikian, pembeli rumah Rp5 miliar hanya dikenakan biaya pembayaran PPN Rp330 juta.

Sementara itu, untuk pembeli rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar akan benar-benar 100% dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai sebesar Rp220 juta.

Selain dirasakan manfaatnya oleh konsumen, insentif PPN DTP ini juga diharapkan dapat memantik pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, sektor properti sendiri memiliki multiplier effect yang luas pada sejumlah sektor industri lain.

2. Syarat PPN DTP

Dalam PMK No.61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah TA 2024, terdapat sejumlah persyaratan dan ketentuan yang diatur.

Ketentuan pertama, PPN DTP hanya akan diberikan untuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan.

Di samping itu, PPN DTP juga dapat dirasakan oleh warga negara asing (WNA) yang memiliki nomor pokok wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau rusun.

PPN DTP bakal diberikan kepada pembeli hunian yang telah melakukan penandatanganan akta jual beli serta perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris pada periode 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka developer bersama dengan konsumen diminta untuk membuat berita acara yang memuat nama dan nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak penjual; nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli; tanggal serah terima; kode identitas rumah yang diserahterimakan; pernyataan bermaterai telah dilakukan serah terima bangunan; dan nomor berita acara serah terima.

Berita acara serah terima tersebut kemudian cara serah terima harus didaftarkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Kemudian, secara lebih lanjut pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 terhadap PPN ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang menyampaikan data rumah tapak serta satuan rumah susun termasuk data berupa berita acara serah terima sebagaimana dijelaskan di atas.