Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menagih kepastian bea masuk antidumping (BMAD) atas produk impor asal perusahaan China yang disebut semakin membanjiri pasa dalam negeri.

Padahal, hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang membeberkan bukti praktik dumping keramik asal China sudah dikluarkan sejak 2 Juli 2024 lalu. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait besaran BMAD yang ditetapkan.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan lambatnya penetapan PMK atas BMAD keramik perusahaan China justru dijadikan momentum importir untuk memasukkan produk nya ke pasar domestik sebelum aturan tersebut diterapkan.

"Tentunya memberi peluang bagi para importir untuk terus melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif di atas angka rata-rata impor sebelumnya," kata Edy, Jumat (6/9/2024).

Terlebih, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mengumumkan ke publik terkait tarif BMAD untuk produk ubin keramik impor sebesar 45%-50% pada awal Agustus lalu.

Edy mencemaskan upaya importir yang akan 'jor-joran' memasukkan produk tersebut ke Tanah Air sampai PMK tarif BMAD dirilis. Hal ini justru membuat kebijakan BMAD tidak efektif untuk beberapa bulan ke depan.

Berdasarkan catatan Asaki, volume impor dari China pada semester 1/2024 mengalami kenaikan sebesar 11,6% menjadi 34,9 juta meter persegi.

"Kami telah menyurati Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani], yang meminta atensi dan keseriusan serta mendesak gerak cepatnya Ibu Menteri Keuangan terkait Penetapan PMK BMAD ubin keramik asal RRT," tuturnya.

Menurut dia, praktik dumping produk impor ubin keramik asal China menjadi penyebab utama kinerja industri keramik nasional turun dari tahun ke tahun. Kondisi ini terlihat dari turunnya utilisasi keramik nasional semester I/2024 di level 62% turun dari tahun 2023 sebesar 69% dan tahun 2022 di level 78%.

Selain itu, terjadi defisit transaksi ekspor dan impor keramik 5 tahun terakhir sebesar US$1,24 miliar pada periode 2018-2023. Padahal, industri keramik memiliki kapasitas produksi 625 juta meter persegi per tahun yang mampu memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri.

Bahkan, terdapat lebih dari 6 perusahaan dalam waktu beberapa tahun terakhir yang terpaksa menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya sehingga menyebabkan terjadinya perumahan dan PHK tenaga kerja.

"Kami menyayangkan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkeu bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Juli dan Agustus ini yang kontraksi," terangnya.

Kendati tertekan produk impor murah, pihaknya masih optimistis untuk menargetkan peningkatan utilisasi produksi ke level 65%-67% hingga akhir 2024, meski lebih rendah dari target sebelumnya 70% tahun ini.

Lebih lanjut, Edy membidik utilisasi produksi keramik nasional dapat mencapai 80% pada tahun depan dan meningkat ke level 90% pada 2026 apabila kebijakan BMAD keramik asal China diberlakukan dengan tarif 70%-80%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Di jagad maya khususnya sosial media muncul kabar Malaysia bakal mendeklarasikan menjadi negara maju 2025. Hal itu cukup mengejutkan jika tidak teliti mencermati dan menelusuri fakta.

Tambah lagi, Indonesia baru mencanangkan menjadi negara maju pada 2045. Impian Indonesia jadi negara maju 2045 itu termuat dalam Visi Indonesia 2045 atau Indonesia emas, ketika genap 100 tahun.

Lantas benarkah Malaysia jadi negara maju 2025? Berdasarkan penelusuran Bisnis.com, deklarasi Malaysia jadi negara maju 2025 atau tahun depan pertama kali muncul pada 2021 lalu.

Mengutip Nikkei Asia, pada 2019 Perdana Menteri Malaysia (Agustus 2021-November 2022) Ismail Sabri Yaakob mencanangkan Malaysia menjadi negara maju 2025.

Malaysia menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan pada level 4,5% hingga 5,5% hingga 2025 dan menjadi negara maju pada 2025.

Ambisi Ismail Sabri Yaakob ini, tulis Nikkei Asia lebih cepat dari mantan pemimpin Malaysia Mahathir Mohamad. Hal itu disampaikan Ismail Sabri Yaakob ketika mengajukan cetak biru atau blueprint pembangunan 5 tahun yang dibahas bersama parlemen.

"Dengan penerapan rencana tersebut, pada 2025, Malaysia akan menjadi negara berpendapatan tinggi dan berteknologi tinggi dengan kualitas hidup yang lebih baik," katanya kala itu.

Perbedaan Negara Berkembang dan Negara Maju

Melansir laman Indonesiabaik, negara berkembang dapat diartikan sebagai negara yang memiliki kegiatan ekonomi dan industri rendah. Tak hanya itu, mayoritas penduduknya juga memiliki penghasilan rendah.

Bank Dunia (World Bank) membuat empat kelompok negara yang disesuaikan dengan pendapatan per kapitanya. Pertama, negara dengan pendapatan per kapita sebesar US$975 per tahun masuk sebagai negara berpendapatan rendah.

Kedua, negara yang memiliki pendapatan per kapita antara US$976 per tahun dan US$3.855 per tahun masuk sebagai negara pendapatan menengah bawah.

Ketiga, negara yang masuk sebagai negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita US$3.856 per tahun dan US$11.905 per tahun.

Keempat, negara dengan pendapatan per kapita sebesar US$11.906 per tahun atau lebih masuk sebagai negara pendapatan tinggi.

Bank Dunia menyebut negara yang masuk dalam daftar pendapatan rendah dan menengah disebut sebagai negara berkembang.

Sementara itu, negara dengan pendapatan tinggi masuk sebagai negara maju. Ini artinya, negara yang memiliki pendapatan minimal US$11.906 per tahun atau lebih bisa disebut sebagai negara maju.

Selain itu, negara maju biasanya memiliki standar hidup yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi di negara maju juga lebih merata dibandingkan dengan negara berkembang.

Merujuk pada data World Bank, Indonesia dan Malaysia sama-sama masuk dalam kategori negara upper middle income atau negara berpenghasilan menengah.

World Bank mencatat GDP per kapita 2023 milik Indonesia masih kalah dari Malaysia. GDP per kapita Indonesia tercatat sebesar US$4.940,5, sementara Malaysia 11.641,7.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) siap membangun pabrik untuk memproduksi bahan bakar nabati jenis bioetanol yang bisa digunakan untuk kendaraan bermotor.

Hal itu ditandai dari penandatanganan bentuk kerja sama, yaitu dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (5/9/2024).

CEO Pertamina NRE, John Anis mengatakan kerja sama ini adalah langkah strategis yang baik dalam rencana pengembangan bioetanol di Indonesia.

"Kami optimis bahwa kolaborasi antara Pertamina NRE dan SGN serta Pemprov NTT akan menghasilkan dampak yang positif dalam percepatan transisi energi nasional. Pertamina NRE selama ini berfokus di penyediaan energi baru dan terbarukan, salah satunya melalui bioetanol," ujar John dalam keterangan resmi, Jumat (6/9/2024).

Adapun, Pertamina NRE bersama SGN sepakat untuk bekerja sama membangun pabrik bioetanol di Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan memanfaatkan bahan baku molase atau produk samping dari pengolahan tebu untuk gula, di pabrik gula Glenmore.

Pabrik bioetanol ini direncanakan memiliki kapasitas produksi sebesar 30.000 kilo liter per tahun atau setara dengan 100 kilo liter per hari (KLPD). Proyek ini merupakan bagian dari rencana jangka pendek pengembangan bisnis bioetanol.

“Kami menyambut baik rencana kerja sama dari PNRE, hal ini sejalan dengan komitmen SGN untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan produksi bioetanol sebagaimana tertuang dalam Perpres 40/2023," ujar Mahmudi, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara.

Sementara itu, dengan pemerintah Provinsi NTT, Pertamina NRE sepakat untuk mengembangkan bioetanol di wilayah Provinsi NTT. Kerja sama ini termasuk dalam strategi jangka menengah Pertamina NRE.

Kerja sama ini diharapkan dapat mengeksplorasi potensi pengembangan bioetanol melalui identifikasi potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman energi di NTT seperti tebu, jagung, singkong, dan lainnya.

Selain mendukung program transisi energi pemerintah, program ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Sebagai informasi, sejauh ini sudah ada Pertamax Green 95, BBM campuran bioetanol 5% yang dijual di 75 SPBU di Jakarta dan Surabaya.

Implementasi penggunaan campuran bioetanol 5% pada bensin, yang dikenal dengan istilah E5, ini secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 10% pada 2029.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) membeberkan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM agar tepat sasaran menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Hal ini diungkapkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai teknologi AI dapat lebih efisien untuk distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite sehingga hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak mendapatkan.

"Tetapi tepat sasaran BBM yangg perlu dapat subsidi itu yang kita lakukan dengan AI karena itu juga bagian daripada government teknlogi," kata Luhut kepada wartawan di JCC Senayan, Jumat (6/9/2024).

Dia menegaskan, pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM dalam rangka pembatasan Pertalite. Alih-alih kenaikan harga, penggunaan AI dinilai lebih efektif dan efisien.

Teknologi tersebut merupakan bagian dari digitalisasi yang didorong pemerintah. Luhut menerangkan rencana pembatasan pembelian Pertalite ini juga menjadi solusi untuk mengatasi polemik polusi udara di ibu kota Jakarta.

"Jadi ada 132 juta pengendara motor tidak akan terpengaruh sama sekali dengan rencana yang saya sebutkan tadi," ujar Luhut usai menutup gelaran Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.

Luhut menuturkan, saat ini pemerintah masih dalam tahap finalisasi dan menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo terkait kriteria penerima BBM Pertalite.

"Ini difinalkan, tanggal 1 sedang disosialisasikan biar tau, sekarang sosialisasi dan rapat teakhir dengan Presiden. Kita harapkan minggu depan, setelah itu nanti kita lihat," terangnya.

Sebelumnya, dalam ajang ISF 2024 Luhut memaparka rencana pembelian BBM subsidi jenis Pertalitedan Solar dalam waktu dekat lewat teknologi AI. Menurut dia, pembatasan melalui teknologi ini dapat membuat negara lebih hemat hingga Rp90 triliun.

Nantinya, penghematan uang negara tersebut dapat dialokasikan untuk subsidi pada program lain mencakup pendidikan atau industri. "Itu kita bisa menghemat bertahap sampai Rp90 triliun per tahun," tuturnya.

Melalui AI, sistem penyaluran BBM di SPBU akan terhubung dan dapat merincikan indentitas dari pelat nomor kendaraan yang akan melakukan pengisian BBM.

"Jadi orang yang tidak berhak [dapat subsidi BBM] dengan big data yang kita punya, dia nozzle-nya itu yang bikin isi bensin itu otomatis akan mati sendiri karena melihat nomor plat dari mobil itu," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah mempersiapkan peluncuran bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur melalui standar Euro 5 untuk BBM jenis gasoline atau bensin dan Euro 4 untuk diesel.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peluncuran BBM rendah sulfur tersebut masih dalam tahap pembasan dan akan diluncurkan secara bertahap oleh Pertamina.

"[BBM baru] rendah sulfur juga sudah mulai bertahap akan diluncurkan, karena Pertamina mengubah sedikit dengan kilang minyak nya untuk meluncurkan itu," kata Luhut kepada wartawan di JCC Senayan, Jumat (6/9/2024).

Luhut menilai urgensi BBM baru rendah sulfur ini penting untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dan karbon yang dihasilkan sehingga berimplikasi pada pengurangan polusi udara dan emisi gas buang kendaraan.

"Kita harus mendukung ini karena ini kepentingan ramai-ramai, karena kalo tidak rendah sulfur itu akan membuat penyakit-penyakit kepada anak cucu kita," terangnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menerangkan bahwa 99% BBM yang disediakan Pertamina belum memenuhi standar sulfur Euro 4.

Setidaknya baru tiga produk dari Pertamina yang memenuhi, yaitu Pertadex 53, Pertamax Green 95, dan Pertamax Tubo 98. Sementara itu, distribusi ketiga produk tersebut di pasar masih rendah.

"Unfortunately, hampir semua BBM kita, yang kita sediakan, itu kualitasnya lebih buruk daripada standar Euro 4. Jadi, Pertalite harusnya Euro 4 itu 91 oktan dan 50 sulfur. Kemudian, kalau Solar oktannya 51, sulfurnya 50 juga. Pertalite itu 500, saat ini standarnya, solar lebih dahsyat lagi," kata Rachmad, Senin (5/8/2024).

Diberitakan sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menargetkan onstream dan operational acceptance (OA) proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan bisa dikejar pada September 2025. Kilang ini nantinya akan memproduksi BBM jenis gasoline atau bensin dengan standar Euro 5.

Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, perseroannya tengah mengejar mechanical completion untuk unit Residual Fluid Catlytic Cracking (RFCC) dan gasoline block pada sisa tahun ini.

Rencananya, kata Taufik, mechanical completion untuk RFCC rampung pada Oktober 2024. Adapun, mechanical completion untuk gasoline block yang akan memproduksi bensin standar Euro 5 ditargetkan selesai pada Januari 2025.

"Untuk produksi gasoline yang Euro 5 Januari kuartal I [2025], secara kontrak nanti operation acceptance nanti sampai September 2025, kira-kira,” kata Taufik saat ditemui di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati turun langsung mengecek ketersediaan elpiji 3 kg di kota Surakarta, Jumat, (6/9/2024).

Nicke langsung mendatangi sejumlah toko kelontong di Kecamatan Laweyan, Surakarta usai tiba di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali.

Di toko kelontong tersebut Nicke mengecek langsung ketersediaan elpiji 3 kg di level pengecer dan berdialog langsung dengan pemilik toko.

“Sudah beberapa hari terakhir memang tidak ada yang antar,” ucap Ibu Iin pemilik toko kelontong.

Mendengar keluhan pemilik toko, Dirut Pertamina pun langsung memerintahkan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Tengah Aribawa untuk segera menindaklanjuti dengan mendata toko tersebut.

“Ibu akan dibantu, silakan nanti Ibu bisa langsung membeli elpiji 3 kg ke Pangkalan hanya 2 kilometer dari sini. Harganya Rp15.500, jauh dibawah Harga Eceran Tertinggi di harga Rp18.000, nanti akan didata dengan menggunakan KTP karena memang ini barang subsidi,” ucap Nicke dilansir dari keterangan resmi.

Nicke juga mengatakan tim sales area manager Pertamina akan membantu para toko kelontong yang berperan sebagai penyalur elpiji 3 kg di level eceran.

“Tim kami di lapangan selalu siaga untuk membantu Ibu dan para pemilik toko lain yang menyalurkan elpiji 3 kg, jika ada keluhan bisa langsung sampaikan dan bisa juga melalui call center Pertamina 135,” ucap Nicke.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah sendiri telah melakukan penambahan elpiji 3 kg sebanyak 13.600 tabung di Kota Surakarta. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi permintaan yang meningkat di kota tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Bisnis.com, MEDAN -- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur menyita 23 unit sepeda motor trail milik PT RI, wajib pajak (WP) di Medan yang menunggak kewajibannya Rp150 juta.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Arridel Mindra mengatakan penyitaan aset dilakukan usai serangkaian penagihan yang dilakukan pihaknya tak diacuhkan WP.

"Penyitaan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya penagihan lainnya tidak mendapatkan respons yang memadai dari wajib pajak," kata Arridel dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (6/9/2024).

Adapun penyitaan terhadap 23 motor trail milik PT RI dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN).

Tim menyita puluhan unit kendaraan yang merupakan bagian aset milik PT RI tersebut dari sebuah gudang di Kawasan Industri Medan (KIM), Tanjung Morawa, Deli Serdang.

Langkah penyitaan diambil sebagai upaya penagihan atas utang pajak WP yang disebut bergerak di bidang perdagangan ini. Total utang WP diketahui sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Terkait aset yang disita, Arridel menjelaskan bahwa aset tersebut akan dilelang sesuai ketentuan yang berlaku jika PT RI tidak segera melunasi utang pajaknya.

Hasil lelang, kata Arridel, nantinya akan digunakan untuk menutupi utang pajak yang belum dibayarkan.

"Kami memberikan kesempatan kepada PT RI untuk melunasi utangnya sebelum proses lelang dilakukan. Jika tidak, kami akan melanjutkan dengan prosedur lelang," tambahnya.

Arridel berharap penindakan ini dapat menciptakan efek patuh bagi wajib pajak yang tidak patuh; serta mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan negara.

"Kami terus berkomitmen untuk menegakkan kepatuhan pajak demi keadilan dan kepastian hukum," tandas Arridel.

Bisnis.com, JAKARTA - Kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional RI saat ini hanya sebesar 7,9%.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Firman Hidayat mengatakan logikanya jika melihat luasnya lautan RI, maka setidaknya lautan menyumbang 70% terhadap PDB.

"Kontribusi sektor maritim hanya 7,9% dibandingkan dengan PDB. Dan jika kita melihat pertumbuhan PDB maritim, selama 5 tahun terakhir hanya tumbuh sekitar 2%, sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5%,” katanya, di Indonesia Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024, pada Jumat (6/9/2024).

Dia mengatakan fokus utama pemerintah memanfaatkan potensi laut Indonesia adalah untuk mendorong hilirisasi komoditas maritim.

Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam budidaya rumput laut, tetapi pemanfaatannya sebagian kecil dari area yang ada.

Padahal menurutnya rumput laut memiliki nilai tambah yang tinggi, seperti untuk produksi bioplastik dan bahan bakar nabati.

“Kita adalah produsen rumput laut kedua terbesar di dunia, kita punya area luas yang cocok untuk budidaya rumput laut, tetapi kita baru memanfaatkan 1% dari area tersebut,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa Indonesia dengan 70% wilayahnya merupakan lautan, seharusnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan dari laut, namun sejauh ini peluang tersebut masih belum dimanfaatkan.

Kemudian dia mengatakan bahwa pemerintah gencar melakukan eksplorasi laut untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut yang belum terjamah.

Untuk diketahui, International Sustainability Forum(ISF) 2024 digelar oleh pemerintah Indonesia sebagai wadah pertemuan, bagi para pejabat dunia di berbagai sektor dan negara untuk bertukar pikiran dan mencari solusi terbaik untuk menghadapi perubahan iklim. ISF digelar selama 2 hari, pada 5-6 September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah bagi pembangunan transportasi indonesia, salah satunya jumlah pesawat yang masih sedikit serta angkutan massal perkotaan yang belum merata.

Budi Karya menjelaskan pihaknya akan memprioritaskan pembangunan transportasi udara, laut maupun darat. Untuk udara, Budi Karya menyebut masih memiliki PR meningkatkan jumlah pesawat.

Pihaknya disebut akan mengupayakan para perusahaan maskapai akan melakukan penambahan armada pesawat sehingga dapat memenuhi permintaan dengan lebih baik.

Kemudian di sektor laut, Budi Karya mengklaim akan mendorong angkutan kapal dari Timur ke Barat. Sehingga tidak timpang hanya mengangkut penumpang atau barang dari Barat ke Timur.

“Katakan di laut ya, kita harus improve lagi walaupun sudah baik yang namanya tol laut, perintis, kita harus pastikan bahwa angkutan itu tidak saja dari barat ke timur tapi juga timur ke barat. Dan juga kita harus menstimulir bagian-bagian Timur Indonesia itu agar lebih produktif,” kata Budi Karya kepada wartawan, Jumat (6/9/2024).

Adapun tugas Kemenhub di transportasi massal perkotaan adalah alternatif moda transportasi modern di beberapa kota di luar Jabodetabek. Budi menyebutkan inovasi ini harus diformatkan di kota-kota yang lain seperti Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, hingga Medan.

Seperti yang diketahui, Kemenhub melaporkan pembangunan 45 Proyek Strategis Nasional dengan 193 pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Budi juga memaparkan pihaknya telah melakukan 91 pembangunan bandar udara baru dan rehabilitasinya. Kemudian telah diselesaikan pula 157 terminal-terminal di seluruh Indonesia.

Untuk sektor perkeretaapian, Budi Karya mengklaim telah menjalankan 80 program pembangunan sektor perkeretaapian yang mengefisiensikan perjalanan kereta

Kemudian, Budi juga menjelaskan bahwa saat ini telah hadir berbagai alternatif moda transportasi modern yang ramah lingkungan, nyaman, cepat, dan terintegrasi seperti Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT), Whoosh dan Kereta Autonomus Rail Transit (ART) yang baru-baru ini digunakan bersama di Ibu Kota Nusantara.

Bisnis.com, LOMBOK - PT PLNIndonesia Power tengah menggenjot bauran energi baru dan terbarukan untuk mencapai target emisi nol karbon melalui pemanfaatan biomassa di fasilitasnya.

Salah satunya fasilitas yang telah menerapkan pemanfaatan biomassa tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jerangjang, Nusa Tenggara Barat. Pembangkit yang memiliki kapasitas 3x25 megawatt (MW) itu telah menjalankan program cofiring.

PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jeranjang telah memanfaatkan beragam limbah mulai dari woodchip, serbuk kayu atau sawdust, hasil olahan sampah atau solid recovered fuel (SRF), dan Limbah Racik Uang Kertas (LURK).

"Kami memanfaatkan apa saja yang bisa dijadikan bahan baku biomassa untuk menjalankan program cofiring yang bisa meningkatkan porsi energi baru terbarukan pada sektor kelistrikan," ujar Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra di PLTU Jeranjang, Jumat (6/9/2024).

Perbesar

Edwin menambahkan, program cofiring pada PLTU Jeranjang sudah dilaksanakan sejak 2019 diawali tahapan uji coba bakar SRF kemudian terus berkembang dengan memanfaatkan beragam jenis biomassa, saat ini porsi konsumsi biomassa pada PLTU Jeranjang telah mencapai lebih dari 3.000 ton per bulan atau 3% dari total konsumsi batu bara pembangkit tersebut.

Menurut Edwin, dengan diterapkannya program cofiring tersebut PLTU Jeranjang menjadi salah satu pembangkit penyumbang green energy di NTB. Pasalnya, PLTU Jeranjang merupakan salah satu tulang punggung kelistrikan di wilayah Lombok.

Pada 2025, pemanfaatan biomassa pada PLTU Jeranjang ditargetkan dapat meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan dengan realisasi pada tahun ini. Dia menuturkan pemanfaatan biomassa ditargetkan bisa mencapai hingga 7% pada 2025.

"Dalam sistem kelistrikan Lombok, PLTU Jeranjang memegang peran penting dengan porsi sebesar 20 persen, jadi kami mengupayakan agar PLTU ini selalu andal dalam memasok listrik ke pelanggan. Di samping itu, penerapan cofiring di pembangkit ini juga dapat menekan emisi karbon yang dihasilkan dari sektor kelistrikan," tambah Edwin.

Perbesar

Selain mendukung program transisi energi untuk mengejar target Net Zero Emission pada 2060, pemanfaatan biomassa pada PLTU Jeranjang juga berdampak positif pada sosial dan lingkungan.

Pemanfaatan bahan baku biomassa yang didapat dari sekitar pembangkit dapat meningkatkan nilai ekonomis limbah, hal ini otomatis berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang terlibat. Selain itu, inisiatif inj juga dapat membantu menyelesaikan permasalah sampah kota.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyatakan pasar kerja negeri paman sam tetap dalam kondisi sehat, meski terjadi beberapa penurunan dalam data terbaru. Dalam pernyataan kepada wartawan pada Jumat (6/9/2024), Yellen memuji belanja konsumen dan investasi yang tetap solid di tengah melemahnya data ketenagakerjaan.

“Pasar kerja menjadi kurang ketat dalam setahun terakhir ini, namun tingkat pengangguran saat ini, berdasarkan standar historis, masih sangat rendah. Penilaian saya adalah kita memiliki pasar tenaga kerja yang baik dan sehat, di mana kita terus menciptakan lapangan kerja,” ujar Yellen dalam acara di Raleigh, North Carolina, mengutip dari Bloomberg.

Komentar Yellen muncul setelah data penggajian swasta menunjukkan penyerapan angkatan kerja pada Agustus terjun ke level terendah sejak awal 2021. Pada bulan Juli, tingkat pengangguran naik menjadi 4,3%, hampir satu persen lebih tinggi dibandingkan awal tahun lalu. Selain itu, jumlah lowongan pekerjaan juga turun ke titik terendah sejak awal 2021.

Data tersebut memunculkan kekhawatiran terkait potensi resesi. Federal Reserve (The Fed), bank sentral AS, menegaskan bahwa mereka tidak berencana melakukan pelonggaran lebih lanjut di pasar tenaga kerja. Beberapa analis memperkirakan The Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada pertemuan berikutnya, yang dijadwalkan pada pertengahan September 2024 ini.

Yellen, yang pernah menjabat sebagai Ketua The Fed, menolak berkomentar terkait waktu pasti penurunan suku bunga. Namun, dia mencatat bahwa Ketua The Fed Jerome Powell sebelumnya menyatakan bahwa waktu penurunan suku bunga semakin dekat.

Di tengah ekspektasi pelonggaran oleh The Fed, Yellen menyoroti bahwa suku bunga hipotek telah mengalami penurunan, dan kemungkinan akan turun lebih lanjut. Hal ini penting mengingat angka ketenagakerjaan yang lebih rendah dari ekspektasi pada bulan Juli, serta revisi besar terhadap data penggajian tahun sebelumnya.

Para pelaku pasar kini menunggu laporan ketenagakerjaan bulan Agustus yang akan dirilis pada Jumat mendatang. Investor berharap data tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas terkait langkah selanjutnya dari The Fed, termasuk kemungkinan pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin.

Dalam kesempatan yang sama, Yellen juga menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan saat ini sedikit kurang bersemangat untuk merekrut karyawan. Namun, dia tetap optimistis dengan kecepatan penciptaan lapangan kerja yang masih kuat, cukup untuk menyerap pendatang baru di pasar tenaga kerja dan menjaga perekonomian tetap tumbuh.

Selama kunjungannya ke North Carolina, Yellen juga menyoroti investasi pemerintahan Biden dalam energi terbarukan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Febriany Eddy menyampaikan bahwa proyek smelter nikel high pressure acid leach (HPAL), di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan ditargetkan bakal rampung pada 2026.

Hal ini disampaikannya usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta bersama dengan Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson, Kamis (5/9/2024).

“Kan itu pabrik HPAL akan dibangun pabrik HPAL, sekarang progressing target kami selesai 2026 dan lancar semuanya. Ini suatu model unik karena ada automaker dari downstream masuk ke upstream, kita upstream masuk ke downstream,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pihaknya bakal secara bersama-sama membangun rantai pasok hilirisasi nikel tersebut.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa perusahaan mau berjalan maju dan progresif dengan hal ini. Mengingat, pemerintah menitikberatkan agar indonesia memanfaatkan sumber daya nikel untuk ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Namun, saat dikonfirmasi mengenai pabrikan mobil dari negara mana yang bakal masuk ke HPAL Sorowako, Febriany irit bicara dan mengaku semua proses sedang dalam diskusi.

“Tunggu tanggal mainnya. Sedang dalam diskusi semua,” pungkas Febriany.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, INCO dan Zhejiang Huayou Cobalt Co. tengah mencari mitra internasional anyar untuk bergabung dalam proyek Sorowako HPAL.

Sebelumnya, Febriany mengatakan, rencananya proyek Sorowako HPAL bakal dikerjakan bersama dengan tiga perusahaan yang tergabung ke dalam usaha patungan di sisi midstream.

“Saat ini baru dua party, Huayou dan Vale. Dari diskusi yang ada, Huayou yang akan menarik partner ketiga,” kata Febriany saat Pubex Live 2024, Senin (26/8/2024).

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi, mitra yang kemungkinan akan ditarik menyasar pada sejumlah pabrikan manufaktur non-china seperti POSCO, LG Chem, Ford dan VW.

Adapun, smelter HPAL dirancang Vale Indonesia dengan memliki kapasitas produksi 60.000 ton nikel per tahun dalam bentuk mixed hydroxide precipitate (MHP). Proyek bernilai investasi Rp30 triliun berupa pabrik dan tambang itu mulai konstruksi pada akhir 2023 untuk proyek hilirisasi lebih lanjut hingga prekursor. Dalam proyek ini INCO hanya memegang saham minoritas sebesar 30%.

“Sejauh ini banyak pabrikan mobil juga sudah tertarik tapi belum mengkerucut, setelah ada informasi lebih baik kami akan update lagi ke pasar,” kata Febriany.

Sampai paruh pertama 2024, INCO menghabiskan belanja modal (capital expenditure/capex) mencapai US$118,4 juta atau sekitar Rp1,88 triliun (asumsi kurs Rp15.919 per dolar AS) sepanjang semester I/2024.

Rencananya, belanja untuk capex sampai akhir tahun bisa mencapai sekitar US$380 juta atau sekitar Rp6,04 triliun untuk pengembangan tambang dan kelanjutan proyek smelter.